Di Balik Kontroversi Kampanye Budaya Beberes Restoran Cepat Saji

Liputan6.com, Jakarta – Kampanye budaya beberes sendiri yang dicanangkan KFC Indonesia belum lama ini ramai dibahas di media sosial. Sementara sebagian orang mendukung gagasan tersebut, sisanya tak segan mencibir dengan kata-kata cukup pedas.

Menanggapi kontroversi tersebut, Hendra Yuniarto GM Marketing PT. Fast Food Indonesia menjelaskan, kendati baru riuh belakangan, kampanye Budaya Beberes sebenarnya dimulai sejak Februari 2018.

“Sama seperti kampanye #NoStrawMovement yang lebih dulu berjalan di seluruh store KFC, kampanye #BudayaBeberes merupakan wujud kepedulian KFC Indonesia terhadap kelestarian lingkungan dengan cara mengajak konsumen peduli pentingnya upaya pemilahan sampah,” terangnya lewat pesan singkat pada Liputan6.comSenin, 21 November 2019.

Ia menyatakan, kampanye ini bermaksud mengajak dan mengedukasi konsumen akan pentingnya pemilahan sampah, yakni membereskan sendiri setelah bersantap, juga sama-sama membangun kesadaran bahwa setelah mereka selesai makan, konsumen lain yang akan duduk di tempat tersebut.

Hendra menambahkan, tata cara makan di restoran cepat saji sebenarnya konsumen bisa memesan langsung di counter kasir, membayar, dan mengambil pesanannya. Setelah itu, konsumen bisa bersantap langsung di areal ruang makan.

“Kami berterima kasih apabila setelah bersantap, konsumen dapat membereskan sendiri sisa makanan dan minumannya demi kenyamanan bersama,” ujarnya.

“Adanya kampanye #BudayaBeberes ini merupakan ajakan yang diharapkan mampu membangun kesadaran akan pentingnya pemilahan sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan, juga agar konsumen mampu mengaplikasikannya sendiri di rumah,” tambah Hendra.

Kendati demikian, ditegaskan sebenarnya tak ada aturan tertulis mengenai budaya beberes setelah makan. “Tapi, sebenarnya budaya restoran fast food adalah self-service, dan KFC di sini posisinya mengajak konsumen untuk memilah sampah bagi kelestarian lingkungan,” tutur Retno, PR KFC Indonesia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Debat Kedua Pilpres 2019 Tanpa Kisi-Kisi, Jadi Lebih Seru?

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada 17 Februari 2019. Debat yang hanya akan diikuti calon presiden itu bertema energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur

KPU pun menyatakan, format dan mekanisme debat kedua dan seterusnya akan diubah. Hal ini setelah debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 menuai sorotan, terutama karena adanya pemberian kisi-kisi pertanyaan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama. Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Salah satu format yang akan diubah dalam debat adalah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

“Termasuk durasi akan kita perbarui karena debat pertama penyampaian visi misi dan program dari kandidat hanya tiga menit. Ini dirasa kurang sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” sebut Wahyu.

Format yang akan diubah selanjutnya ialah teknis panggung. Debat dinilai terlalu gaduh sehingga mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat.

Lalu bagaimana reaksi kubu Jokowi dan Prabowo mengenai perubahan mekanisme debat?

PDIP yang mengusung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan peniadaan kisi-kisi.

“Tema debat itu sendiri kan pada dasarnya sebagai sebuah pengerucutan kisi-kisi itu,” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini, tak menampik tetap ada persiapan debat nanti. Persiapan itu akan dilakukan dengan sebaik mungkin.

“Dalam rangka persiapan itu, kami menegaskan tema debat itu sudah menjadi bagian dari kisi-kisi itu sendiri. Sehingga kalau temanya terorisme, jangan bicara pangan, ketika tema HAM jangan bicara air,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima menuturkan, apa pun yang diputuskan KPU, pihaknya akan tetap menyiarkan program paslon nomor urut 01 itu.

Dia menuturkan, yang paling penting adalah durasi waktu yang lebih panjang dalam menjawab.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah KPU yang mengubah format debat kedua tanpa ada kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.

“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi kami pun siap mengikutinya. Apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu 20 Januari 2019.

Ia menyatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga juga siap menghadapi debat kedua tanpa kisi-kisi pertanyaan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pihaknya turut mendukung apabila KPU melarang kandidat capres-cawapres membawa sontekan atau tablet saat debat berlangsung.

“Agar rakyat mendapatkan jawaban dari kepala kandidat, bukan dari teks atau sontekan. Sehingga rakyat benar-benar bisa menilai kualitas masing-masing kandidat,” jelas Andre.


2 dari 4 halaman

Debat Jadi Lebih Seru?

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui debat pilpres 2019 edisi pertama tak sesuai ekspektasi. Bahkan, bisa dibilang tak seru karena peserta debat sudah lebih dahulu diberikan kisi-kisi pertanyaan.

“Ya sekali-kali kita menerima masukan dari masyarakat, bahwa memang mungkin karena diberikan kisi-kisi debat ini menjadi yang masyarakat sebut kurang seru,” ujar Ilham di Gedung Percetakan Gramedia Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Meski begitu, KPU mengatakan pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin agar jalannya debat berlangsung dengan baik. KPU berjanji akan mengikuti saran dari masyarakat untuk debat lanjutan Pilpres 2019.

“Sekali lagi kita enggak menutup mata dan kuping terkait masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan peningkatan debat,” kata dia.

Terkait dengan durasi debat lanjutan, menurut Ilham akan dibicarakan kembali dengan pihak televisi yang menyiarkan program debat Pilpres 2019. “Kita bicarakan lagi,” kata dia.

Namun demikian, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengklaim, debat perdana pilpres Kamis lalu lebih hidup dibanding pada Pilpres 2014 lalu. ‎Menurutnya, dalam debat kemarin sudah ada dialektika antarpaslon capres-cawapres.

“Dalam beberapa pencapaian, kita merasa dibandingkan dengan debat 2014 ‎yang lalu, ini lebih hidup. Ini diakui oleh banyak pihak. Karena debatnya itu di ronde awal sudah debat,” kata Wahyu di Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Kendati demikian, Wahyu mengakui masih banyak kekurangan pada debat perdana Pilpres 2019. Itu diakuinya setelah KPU melakukan evaluasi serta adanya kritik pasca-debat perdana digelar.

“Kami menyadari bahwa debat pertama belum sepenuhnya, artinya sudah ada yang terpenuhi tapi tidak sepenuhnya harapan publik itu terpenuhi,” ucapnya dikutip dari JawaPos.com.

Wahyu mengatakan, pihaknya terbuka jika ada kritikan-kritikan pada proses debat perdana. ‎Sejauh ini, pihaknya telah menerima berbagai masukan untuk nantinya dijadikan acuan pada debat kedua.

“Kami KPU akan melakukan evaluasi dan ini sudah kami lakukan setiap debat. Jadi debat pertama kita evaluasi untuk ebat kedua, debat kedua pun kita evaluasi untuk debat ketiga. ‎Demikian seterusnya,” jelasnya.

3 dari 4 halaman

Siapa Moderator dan Panelis?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Wahyu menegaskan, pemilihan moderator pada saat debat kedua pilpres 2019 bukan hak dari KPU. Namun, merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Sedangkan panelis debat capres-cawapres, yang menentukan adalah KPU. Namun demikian, panelis debat tidak sembarang pilih.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkas Wahyu.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, nama Najwa Shihab dan Tommy Tjokro dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi sebagai moderator debat. Namun, ia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“(Nana dan Tommy jadi moderator) itu diusulkan oleh tv. Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres 2019 yang kedua nanti bisa kemungkinan hanya satu saja yaitu antara Najwa atau Tommy. Alasannya, karena pada debat kedua Pilpres 2019 hanya diikuti capres.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Fungsi Bahasa Indonesia Sebagai Pemersatu dan Sejarahnya

Liputan6.com, Jakarta Pernah terbayang tidak dalam benakmu, bagaimana jadinya bila kamu hidup tanpa adanya bahasa? Kira-kira akan seperti apa ya?  Mungkin kamu tidak mampu berinteraksi dengan temanmu, tidak mampu membaca tulisan ini, tidak mampu menyampaikan pendapat, gagasan harapan karena tidak ada media untuk menyampaikannya. 

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan sebuah media atau alat yang dapat menjadi perantara komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan salah satu cara untuk berkomunikasi ialah melalui bahasa. Sekalipun terdapat perbedaan jenis bahasa antar negara satu dan yang lainnya, namun bahasa tetap menjadi pilihan yang tepat untuk berkomunikasi.

Menurut Santoso, fungsi bahasa ialah:

a) Informatif, menyampaikan informasi timbal-balik antar anggota keluarga aataupun anggota-anggota masyarakat,

b) Ekspresi diri, menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan perasaan pembaca, c) Adaptasi dan Integrasi, menyesuaikan dan membaur diri dengan masyarakat,

d) Kontrol Sosial, mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain.

Jika dilihat dari jumlah bahasa, bahasa daerah di Indonesia merupakan kedua terbanyak di dunia setelah Papua Nugini. Berdasarkan hasil penelitian Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada 652 bahasa pada tahun 2018. Waaaw banyak sekali bukan?

Oleh karena itu adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia dapat mempersatukan suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda.  Nah, selain sebagai alat pemersatu, sebenarnya apa saja sih fungsi bahasa Indonesia?

Alangkah baiknya, sebelum mengetahui  fungsi bahasa Indonesia, mengetahui sejarah bahasa Indonesia terlebih dahulu.

2 dari 3 halaman

Sejarah Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Kerapatan Pemuda dan berikrar (1) bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, (2) berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan (3) menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda.

Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa  Bahasa negara ialah bahasa Indonesia (Bab XV, Pasal 36).

Bahasa Indonesia adalah bentuk standar bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia. Dalam perkembanganya, bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah.

Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek.

Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antarperkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu.

Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928).

Namun, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Setelah mengetahu sejarah bahasa Indonesia, penting untuk kamu, sebagai warga negara Indonesia untuk mengetahui fungsi bahasa Indonesia. Dengan mengetahui fungsi bahasa Indonesia, kamu jadi mengerti bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang berarti.

Berikut Liputan6.com rangkum fungsi bahasa Indonesia dari berbagai sumber, Senin (21/1/2019). Simak terus artikel fungsi bahasa Indonesia di bawah ini yaa

3 dari 3 halaman

Fungsi Bahasa Indonesia dalam Berbagai Kedudukannya

Posisi Bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing seperti berikut:

1. Fungsi Bahasa PersatuanBahasa sebagai pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, rasa dan antar golongan (SARA) bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini (heterogenitas/kebhinekaan) sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

2. Fungsi Bahasa NasionalBahasa sebagai  jati diri Bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar, sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia.

3. Fungsi Bahasa Negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas seperti bahasa sebagai administrasi kenegaraan atau sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi, bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi.

4. Fungsi bahasa baku (bahasa standar) merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi, seperti penanda acuan ilmiah dan penuisan tulisan ilmiah, penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual,

Keempat posisi dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri Bangsa Indonesia. Dengan keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya tingkat regional ASEAN. Dengan mengedepankan posisi dan fungsi bahasa Indonesia memperkuat  bahasa Indonesia dikembangkan ke berbagai ilmu, teknologi, bidang, dan budaya sekarang dan nanti.

Nah uraian diatas adalah fungsi bahasa Indonesia yang dapat kamu tahu. Semoga artikel ini bermanfaat ya. 


Reporter: Tyas Titi Kinapti

Luncurkan Toko Resmi Atribut PDIP, Hasto Bicara Politik Kegembiraan

Jakarta – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, meluncurkan official store atribut PDIP pada Pemilu 2019 bertajuk ‘RedMe’. Hasto menyinggung soal politik kegembiraan dalam acara itu.

Peluncuran official store ‘RedMe’ dilakukan di Jalan HOS Cokroaminoto nomor 113, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019). Hasto mengatakan ‘RedMe’ menampilkan watak dan jati diri anak muda yang penuh kreasi dan inovasi.

“Ini (RedMe) murni kreasi anak muda ya, itu adalah politik penuh kegembiraan, penuh inovasi mempersiapkan kepemimpinan masa depan bangsa,” ujar Hasto kepada wartawan.


Hasto yang merupakan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan ‘RedMe’ juga sebagai penegasan bahwa kampanye yang mereka lakukan yaitu menampilkan semangat anak muda penuh dengan cinta Tanah Air.

“Karena itu lah kampanye yang dilakukan PDIP menampilkan watak dan jati diri orang muda tetapi penuh dengan semangat rasa cinta Tanah Air,” lanjut Hasto.

Dijelaskan Hasto, ‘RedMe’ sebelumnya sudah diluncurkan oleh Megawati pada bulan September 2018 lalu. Karena mendapatkan respons yang baik oleh masyarakat, maka ‘RedMe’ official store pun diluncurkan.

“Saat itu arti Nusantara PDIP menampilkan produk-produk kreatif dan ternyata respons sangat banyak bahkan desain-desain itu pun merupakan gagasan bersama. Sehingga kolaborasi itu dijabarkan dalam platform RedMe ini,” lanjutnya.

Menurut Hasto, lahirnyaa RedMe sebagai official store atribut PDIP juga untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif. Ketua DPP PDIP bidang Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo dikatakan Hasto memberikan dukungan penuh terhadap gagasan-gagasan anak muda.

“Ya ini (RedMe) kan sesuatu yang hidup, sesuatu yang tumbuh. Mas Prabowo itu mengalir dan penuh dengan gerak langkah, dinamika, romantika itu dijiwai oleh semangat orang muda,” lanjutnya.

Produk-produk yang dihasilkan ‘Redme’ lebih difokuskan kepada pakaian dan musik dan menggandeng anak muda untuk berkolaborasi.

“Bukan hanya dalam hal fashion ya tapi juga hal musik, kita lihat Bung Karno bapak bangsa kemudian mencintai Indonesia, puisi Bung Karno diubah dengan sebuah lagu itu sesuatu yang sangat platform,” tuturnya.
(idh/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Usai Cerai dari Jeff Bezos, MacKenzie Jadi Wanita Terkaya di Dunia

Liputan6.com, Jakarta Usai bercerai dengan Jeff Bezos, pria terkaya no 1 di dunia, tidak membuat MacKenzie jatuh miskin.

Seperti melansir laman Times, usai perceraiannya MacKenzie justru dinobatkan menjadi wanita terkaya di dunia. Ini karena di Washington, tempat dia dan Jeff Bezos bercerai memiliki peraturan hukum untuk membagi dua harta kekayaan yang dimiliki selama pernikahan.

Pembagian harta kekayaan inilah yang membuat MacKenzie menyerobot posisi pertama sebagai wanita terkaya di dunia. Dia mengungguli anak dari pendiri Sam Walton dengan jumlah kekayaan USD 46 miliar atau setara Rp 652.16 triliun (Kurs USD 1 = Rp 14.177).

Selain MacKenzie, berikut adalah daftar peringkat wanita terkaya di dunia dikutip pada laman Times of India:

1. MacKenzie Bezos – USD 69 miliar atau Rp 978,24 triliun

2. Alice Walton (Anak dari Walmart, pendiri Sam Walton) – USD 46 miliar atau Rp 652,16 triliun

3. Francoise Bettencourt Meyers (Pewaris L’Oreal) – USD 42,2 miliar atau Rp 598,29 triliun

4. Susanne Klatten (Pewaris BMW) – USD 25 miliar atau Rp 598,29 triliun

5. Jacqueline Mars (Pewaris dari Mars) – USD 23,6 miliar atau Rp 334,58 triliun

6. Yang Huiyan ( Pengusaha Real Estate) – USD 21,9 miliar atau Rp 310,48 triliun

7. Laurene Powell Jobs ( Mantan istri dari mendiang Steve Jobs, penemu Apple) – USD 18,8 miliar atau Rp 266,53 triliun

8. Gina Rinehart (Pewaris pertambangan Australia) – USD 17,4 miliar atau Rp 246,68 triliun

9. Iris Fontbona ( Mantan istri dari Andronico Luksic, Konglomerat Cili) – USD 16,3 miliar atau Rp 231.09 triliun

2 dari 3 halaman

MacKenzie Layak Dapat Rp 967 Triliun

Jeff Bezos, orang terkaya di dunia, baru-baru ini mengumumkan perceraiannya dengan sang istri, MacKenzie Bezos. Wanita yang telah mendampinginya selama 25 tahun terakhir.

Melansir laman Business Insider, Kamis (17/1/2019) mengingat pasangan tersebut tidak memiliki kesepakatan pranikah, dan karena keduanya tinggal di Washington, maka seluruh aset milik Bezos harus dibagi secara rata 50-50. Harta Bezos saat ini bernilai USD 137 miliar atau setara Rp 1.935 triliun (USD 1 = Rp 14.124)

Namun bukan itu alasan utama mengapa harta Bezos harus dibagi dua. Itu lantaran, tidak akan ada Amazon tanpa MacKenzie.

MacKenzie Tuttle dan Jeff Bezos bertemu pada 1992 saat keduanya bekerja bersama. MacKenzie lulus dari Princeton dan menjadi bagian dari peneliti di perusahaan di amana Bezos menjabat sebagai wakil presiden.

Kala itu, kantornya bersebelahan dengan Bezos. Tiga bulan kemudian, keduanya mulai berkencan. Satu tahun kemudian, keduanya mantap memutuskan menikah.

3 dari 3 halaman

Selanjutya

Saat masih bekerja di D.E.Shaw, Bezos memiliki gagasan untuk mendirikan Amazon. Sejak awal, MacKenzie sangat mendukung, meski dengan risiko tinggi usahanya gagal total tanpa meninggalkan uang sepeserpun.

“Saya bukan pebisnis. Jadi saat dia (Bezos) membahas gagasannya, yang saya tangkap adalah kesenangan yang luar biasa. Dan bagi saya, melihat orang yang Anda cintai berpetualang, apalagi selain melakukannya bersama,” kisah MacKenzie beberapa waktu lalu.

Pada 1994, keduanya lantas mencari rumah baru dan markas baru untuk Amazon. Bisnisnya terus menerus meraih kesuksean baru.

Nama Amazon juga sebenarnya merupakan hasil keputusan bersama, meski sebelumnya nyaris memilih relentless.com. MacKenzie menjadi akuntan Amazon yang pertama. Di saat yang sama ia juga merupakan penulis novel.

MacKenzie juga berjasa dalam mendanai Amazon saat pertama berdiri. Ia juga menemui invesor awal Amazon John Doerr dan tergabung dalam tim di Meksiko saat IPO Amazon.

Singkatnya, apa yang dimiliki Jeff Bezos saat ini tak akan terjadi tanpa MacKenzie.

Tonton Blak blakan Ketua Ikatan Dai Aceh, Tes Baca Alquran Perlukah?

Jakarta – Rencana Ikatan Dai Aceh (IDA) menggelar tes baca Alquran untuk calon presiden pada 15 Januari lalu urung terlaksana. Sebab ada salah satu calon presiden yang belum memberikan jawaban resmi.

Meski demikian Ketua IDA Tengku Marsyuddin Ishak mengatakan pihaknya akan tetap berusaha agar tes baca Alquran untuk calon presiden itu terlaksana. “Pada prinsipnya kami H-1 masih siap adakan tes baca Alquran,” kata Marsyuddin kepada tim Blak blakan detikcom.

Pekan kemarin Marsyuddin mendatangi Majelis Ulama Indonesia, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Majelis Ulama Indonesia mengisyaratkan mendukung ide tersebut. Ada pun KPU menyerahkan kepada pasangan calon terkait undangan tes baca Alquran tersebut. Yang pasti KPU tak akan menggelar tes baca Alquran untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019.

Lalu apa alasan IDA menggelar tes baca Alquran untuk Capres 2019?

Marsyuddin mengatakan bahwa gagasan bermula dari kegelisan dai-dai muda di Aceh atas munculnya politik identitas yang mewarnai Pilpres 2019. Pada akhir Desember lalu, misalnya, ada insiden gambar KH Ma’ruf Amin diedit sehingga kemudian berubah menjadi mengenakan topi santa claus yang identik dengan perayaan natal. Beberapa hari kemudian ramai beredar video Prabowo Subianto berjoget di perayaan Natal.

“Telah berkembang di Indonesia malah Aceh juga merasakan dampak dari politik identitas yang terjadi. Pendukung 01 (Capres 01 Jokowi) mengatakan 02 Islamnya pura pura, pendukung 02 menatakan 01 Islamnya untuk dipermainkan. lebih kurang begitulah,” kata Marsyuddin.

Dia menyebut setelah muncul wacana tes baca Alquran untuk calon presiden, isu politik identitas di Aceh mulai menurun. Kepada Tim Blak blakan, Marsyuddin mengaku tak ditunggangi oleh kepentingan politik apa pun.

Ikatan Dai Aceh, dia melanjutkan, tidak terlibat politik praktis. Selengkapnya Tonton Blak blakan Ketua Ikatan Dai Aceh Tengku Marsyuddin Ishak, Tes Baca Alquran Perlukah? di detikcom, Senin 21 Januari 2019 pukul 13.00 WIB.
(erd/jat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Edy Rahmayadi Mundur, Komisi X DPR Harap Ada Pembenahan di PSSI

Jakarta – Komisi X DPR yang membidangi olahraga menghargai mundurnya Edy Rahmayadi dari Ketum PSSI. Mundurnya Edy disebut sudah melalui pertimbangan yang matang.

“Kalau saya pertama, ini keputusan pribadi yang bersangkutan, kita apresiasi. Terutama karena beliau di Sumut ada beberapa persoalan-persoalan yang mungkin harus menuntut dedikasi. Dia juga punya beberapa inovasi atau gagasan. Itu mungkin keputusan yang sudah dipikirkan matang,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR dari F-Golkar, Hetifah Sjaifudian kepada wartawan, Minggu (20/1/2019).

Hetifah berharap ada perbaikan di internal PSSI ke depannya. Hetufah juga mendukung polisi mengusut tuntas kasus mafia bola.
“Ini terbaik menurut saya, tinggal pasca nya saja, nanti kita minta teman PSSI memanfaatkan ke depan untuk pembenahan sekaligus hal-hal yang menjadi internal governance,” kata Hetifah.
“Kesempatan kita lakukan pembenahan dan biasanya pergantian kepemimpinan lakukan perubahan. Jadi positif, ambil hikmahnya. Komisi X mendorong dan mengawasi jangan dilewatkan momentum ini,” ucap Hetifah.

Mantan Pangkostrad ini sebelumnya menyatakan dirinya gagal menjalankan tugas sebagai Ketum PSSI. Edy mengaku gagal mewujudkan prestasi Timnas Indonesia, kemudian disusul banyak kasus rumit yang mendera PSSI.

“Ada persoalan yang begitu fenomenal. Dari suporter, pemain, sampai terjadi korban. Ada menyalahi hukum pengaturan skor dan sebagainya. Saya tidak tahu. 32 tahun saya jalani organisasi, PSSI ini paling berat yang saya alami,” ujar Edy di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Minggu (20/1).
(dkp/jor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf Amin Ajak Masyarakat Jadi Wirausahawan Perkuat Ekonomi Umat

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengajak masyarakat, memperkuat ekonomi umat dengan menjadi wirausahawan. Ia berharap, masyarakat turut serta memperkuat ekonomi umat melalui gagasan Arus Baru Ekonomi Indonesia.

“Saya mengajak semua lapisan masyarakat tak terkecuali santri dan santriwati untuk menggerakan ekonomi berbasis keumatan ini. Karena ekonomi umat kuat secara otomatis ekonomi Indonesia juga akan kuat,” katanya, dalam keterangan tertulis, Minggu (20/1/2019).

Arus baru ekonomi Indonesia merupakan gagasan untuk memperkuat ekonomi umat melalui gerakan kewirausahaan mandiri. Ma’ruf menegaskan, santri jangan sampai menjadi beban.

Santri dan santriwati harus kreatif di bidang ekonomi agar mandiri. Ma’ruf punya wadah untuk mereka melalui Santri Millenial Center (SIMAC), misalnya.

Ia menginisiasi Gerakan Santri Wirausahawan (GUS IWAN) dengan produk Kopi Abah.

“Saya ini biasanya dipanggil abah, jadi kopi abah ini adalah kopi saya,” ujar Maruf Amin, seperti dilansir Antara.

2 dari 2 halaman

Diresmikan

Ma’ruf Amin meresmikan Kedai Kopi Abah di Jalan Karapitan No. 22, Kota Bandung, Sabtu (19/1/2019).

Peresmian kedai kopi Abah ini menjadi salah satu bagian implementasi Gagasan Arus Baru Ekonomi Indonesia yang digagas Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif ini.

Kehadiran Maruf Amin disambut meriah oleh para santri, relawan dan juga petani kopi dari palasari Kabupaten Bandung.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Harapan Setelah Edy Rahmayadi Tak Lagi Rangkap Jabatan

Jakarta – Mundurnya Edy Rahmayadi dari Ketum PSSI mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Mereka berharap Edy bisa lebih fokus memimpin Sumatera Utara.

Mundurnya Edy disampaikan dalam Kongres PSSI yang digelar hari Minggu (20/1/2019) di Nusa Dua, Bali. Edy merasa gagal memenuhi target selama memimpin PSSI.

“Mudah-mudahan siapapun jadi Ketum PSSI orang-orang yang masuk surga. Begitu berat saya rasakan. Untuk itu sampaikan ke rakyat PSSI ini milik rakyat seluruh Indonesia yang diwakilkan ke kita. Saya tak mampu lakukan ini saya mohon maaf,” ujar Edy pada Kongres Tahunan PSSI.


Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung keputusan Edy. Bamsoet menyebut Edy secara jantan mengakui kegagalannya.

“Keputusan pengunduran diri Ketum PSSI Edy Rahmayadi patut kita hargai. Secara gentle Edy mengakui mundur sebagai Ketum PSSI karena gagal menjalankan tugas sebagai pucuk pimpinan PSSI. Sangat jarang pimpinan yang mau mengakui kegagalan dan mundur dari jabatan yang diembannya,” kata Bamsoet kepada wartawan.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria memberikan dukungan serupa. Apalagi, Edy diusung partainya saat maju ke Pilgub Sumut 2018. Riza berharap, Edy bisa dengan optimal menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Sumut.

“Tentu Gerindra memutuskan mendukung Pak Edy dengan pertimbangan yang matang, dengan teliti dan seksama dan kami yakin Pak Edy mundur dan kami yakin Pak Edy memiliki perubahan signifikan bagi masyarakat Sumut,” ujar Riza saat dihubungi.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi X DPR dari F-Golkar Hetifah Sjaifudian menyebut Edy sudah memikirkan masak-masak keputusannya mundur dari Ketum PSSI. Apalagi, Edy dikatakan harus mengurus provinsi Sumut.

“Kalau saya pertama, ini keputusan pribadi yang bersangkutan, kita apresiasi. Terutama karena beliau di Sumut ada beberapa persoalan-persoalan yang mungkin harus menuntut dedikasi. Dia juga punya beberapa inovasi atau gagasan. Itu mungkin keputusan yang sudah dipikirkan matang,” ujar Hetifah kepada wartawan.

Edy mulai merangkap jabatan sebagai Ketum PSSI-Gubernur Sumut sejak 5 September 2018 usai dilantik Presiden Jokowi menjadi kepala daerah. Mundurnya Edy dari PSSI menyudahi 4,5 bulan rangkap jabatannya.
(dkp/jor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Setuju Tanpa Kisi-kisi, Tim Prabowo Harap Debat Kedua Lebih Berkualitas

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengubah format debat kedua tanpa ada kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua dengan tema energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.

“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi kami pun siap mengikutinya. Apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas,” kata Juru Bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu (20/1/2019).

Ia menyatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga juga siap menghadapi debat kedua tanpa kisi-kisi pertanyaan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pihaknya turut mendukung apabila KPU melarang kandidat capres-cawapres membawa contekan atau tablet saat debat berlangsung.

“Agar Rakyat mendapatkan jawaban dr kepala kandidat bukan dari teks atau contekan. Sehingga Rakyat benar-benar bisa menilai kualitas masing-masing kandidat,” jelas dia.


2 dari 2 halaman

Evaluasi Menyeluruh

Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama. Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu (20/1/2019).

Salah satu format yang akan diubah dalam debat adalah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

Format yang akan diubah selanjutnya ialah teknis panggung. Wahyu mengatakan pihaknya mendapat banyak kritik terkait teknis panggung pada debat pertama. Rakyat, kata dia, merasa tidak nyaman karena gaduh mengingat debat pertama dihadiri juga oleh pendukung paslon.

Wahyu menuturkan, untuk mengantisipasi kegaduhan dan kebisingan, pihaknya mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat. Termasuk juga mengatur tamu undangan agar lebih tertib dalam menyaksikan debat. Karena jika masyarakat terganggu dalam menyimak debat, tujuan debat tak akan tercapai.

Saksikan video pilihan di bawah ini