Sahabat: Ahok Nggak akan Balas Dendam ke PA 212 Lewat PDIP

Jakarta – Dosen UIN Adi Prayitno mengungkap PA 212 curiga Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok akan balas dendam lewat PDIP. Jubir PA 212, Novel Bamukmin, mengklarifikasi bahwa hal tersebut harapan, bukan kecurigaan. Sahabat Ahok yang juga politikus PDIP, Charles Honoris, menegaskan isu itu sama sekali tidak benar.

“Nah itu, saya bilang nggak mungkin balas dendam. Karena gini, Pak Ahok sudah memilih masuk PDI Perjuangan bukan untuk aktif berpolitik tetapi memilih PDI Perjuangan sebagai rumah untuk menyalurkan aspirasi politiknya,” kata politikus PDIP, Charles Honoris, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Charles sekali lagi menepis anggapan bahwa Ahok akan balas dendam. Menurutnya, meskipun bergabung ke PDIP, Ahok tak tertarik menjadi pejabat negara.
“Jadi saya rasa tidak benar anggapan bahwa Pak Ahok ingin balas dendam ya, karena sekali lagi Pak Ahok sendiri sudah mengatakan bahwa masuk PDI Perjuangan itu bukan untuk menjadi pengurus ya, tidak tertarik menjadi pejabat negara, tapi hanya merasa bahwa PDI Perjuangan adalah rumah besar kaum nasionalis sehingga rumah yang cocok untuk bisa menyalurkan aspirasi politiknya,” ungkapnya.

“Bahwa Pak Ahok masuk PDI ya sebagai kader, bukan sebagai pengurus partai. Tidak punya kewenangan khusus untuk bisa mengatur kebijakan partai juga, atau tidak juga memiliki keinginan untuk menjadi pejabat negara. Misalkan ikut pilkada, atau ikut pemilu legislatif ya, hanya sebagai kader yang ingin memberikan kontribusi pemikiran, menyalurkan aspirasi politiknya ke PDI Perjuangan,” imbuh Charles.

Charles sekali lagi menegaskan Ahok tak akan balas dendam. Baginya, partai politik bukan alat untuk balas dendam, tetapi untuk kesejahteraan rakyat.

“Pasti tidak (akan balas dendam), pasti tidak. Karena PDI Perjuangan partai politik, partai PDI Perjuangan bukan alat untuk balas dendam ya, tapi partai politik adalah alat untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Adi Prayitno mengungkapkan, PA 212 curiga bergabungnya Ahok ke PDIP lantaran ingin balas dendam. Ahok dicurigai ingin menjadikan PDIP sebagai alat untuk membalas dendam kepada kelompok yang memenjarakannya.

“Semalam saya diskusi dengan Alumni 212 Novel Bamukmin, dia ngomong bahwa di PA 212 itu mencurigai kembalinya Ahok ke PDIP dikhawatirkan menjadi ajang untuk membalas dendam kepada kelompok yang mengkriminalkan Ahok,” ujar Adi di restoran Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/2).

Adi mengaku mendapat informasi langsung dari Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin. Ahok dicurigai akan menggunakan PDIP sebagai kendaraan politik untuk memperoleh lagi kekuasaan.

Novel Bamukmin sudah meluruskan pernyataan Adi. Novel hanya berharap PDIP bisa membina Ahok agar tak lagi bikin gaduh.

“Saya hanya mengkhawatirkan semoga bergabungnya BTP ini tidak menjadi ajang balas dendam atas masalah yang pernah terjadi dengan kasus hukum BTP ini. Semoga PDIP bisa membina BTP dengan baik agar BTP tidak kembali membuat kegaduhan dan kekisruhan negara ini,” kata Novel, hari ini.
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pose 2 Jari, Kuli Bangunan Diteriaki di Deklarasi Dukungan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Tiga orang pria berinisial E, S, dan H sempat diamankan petugas keamanan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat saat acara deklarasi Alumni 375 SMA se-Jakarta yang mendukung pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

Sebabnya, tiga orang tersebut melakukan pose dua jari yang identik dengan pose pendukung Prabowo-Sandiaga.

“Jadi, mereka pegang handphone seperti pose 2, pose handphone itu dipegang seperti telunjuk dan jempol gitu loh. Terus diteriaki sama pendukung yang lain,” kata Kapolsek Tanah Abang AKBP Lukman Cahyono saat dihubungi wartawan, Senin (11/2/2019).

Akhirnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mereka diamankan oleh keamanan dalam gedung dan dibawa petugas ke Polsek Tanah Abang.

Saat diinterogasi, ketiganya mengaku sebagai kuli bangunan dan cleaning service. Kepada polisi mereka mengaku tidak bermaksud membuat gaduh dengan pose jari yang dilakukan.

Lukman mengatakan, tiga pria tersebut berasal dari Muara Angke, Pantai Indah Kapuk. Mereka hendak menuju  mau ke Blok M dengan menggunakan Trans Jakarta. 

Di tengah perjalanan, mereka melihat pendukung Jokowi yang hendak menuju Senayan.

“Jadi mereka enggak sengaja, ingin datang selfie datang ke situ, tidak rencana ikut deklarasi. Mereka mengaku pendukung Jokowi,” beber Lukman.

Lebih lanjut, Lukman mengatakan pihaknya telah memulangkan tiga pria tersebut.

“Ya udah kita pulangkan,” dia memungkasi.

Reporter: Ronald

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

TKN Nilai Pelaporan Jokowi ke Bawaslu soal ‘Propaganda Rusia’ Tak Berdasar

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menyatakan pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu terkait ‘propaganda Rusia‘ tak berdasar. Pernyataan Jokowi tentang ‘propraganda Rusia’ itu disebut punya informasi yang akurat.

“Laporan tersebut sebuah laporan yang tidak mendasar, karena apa yang disampaikan Pak Jokowi itu pasti bukan hanya pernyataan yang spontan disampaikan, pasti ada sumber data atau informasi yang diterima secara akurat dan benar,” kata Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, kepada detikcom, Rabu (6/2/2019).

Dia menyatakan Jokowi tak mungkin menyampaikan informasi yang tidak benar ke publik. Ade pun menjelaskan kalau ucapan Jokowi itu bukan soal negara Rusia, namun soal metode yang tidak tepat jika digunakan di Indonesia.
“Tentang pernyataan itu sebenarnya menyampaikan bukan kepada negara Rusianya, tapi metode atau cara dari metode kampanye yang ada dengan semprotan kebohongan itu, firehose of falsehood,” ucapnya.

“Yang ingin disampaikan Pak Jokowi adalah jangan menggunakan metode itu di Indonesia,” sambung Ade.

Ace HasanAce Hasan Foto: Tsarina/detikcom

Selain itu, Jubir TKN Ace Hasan Syadzily juga mempertanyakan alasan pelaporan Jokowi dan sejumlah anggota TKN ke Bawaslu terkait ‘propaganda Rusia’. Ace, yang juga menjadi salah satu terlapor kemudian mengungkit sejumlah ucapan capres Prabowo Subianto mulai dari 99 persen rakyat Indonesia hidup pas-pasan hingga Menteri Pencetak Utang yang dinilainya membuat gaduh.

“Kalau alasannya karena membuat kegaduhan, apakah Prabowo harus dilaporkan karena mengatakan 99 persen rakyat Indonesia hidup pas-pasan, padahal kenyataannya tidak begitu? Apakah Pak Prabowo juga harus dilaporkan karena menyebut dalam pidatonya ada seorang yg bernama Hardi yang gantung diri karena terlilit hutang, padahal hoax? Apakah Pak Prabowo dilaporkan karena Menteri Keuangan disebut Menteri Pencetak Utang?” ucap Ace.

“Apa yang disampaikan Prabowo membuat gaduh rakyat lho!” sambungnya.

Namun, dia tak mempermasalahkan pelaporan itu. Ace hanya meminta pelapor tidak marah jika laporannya ditolak Bawaslu karena tak ada indikasi pelanggaran Pemilu.

“Tapi ya sudahlah. Itu hak dia. Tapi jangan marah-marah ya kalau Bawaslu menolak laporan karena bukan bagian dari pelanggaran pemilu atau karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu,” tutur Ace.

Pelaporan itu sendiri dilakukan oleh Advokat Peduli Pemilu. Menurut pelapor bernama Mohamad Taufiqurrahman, laporan itu dilakukan karena pernyataan Jokowi terkait ‘propaganda Rusia’ dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Adapun pernyataan soal ‘propaganda Rusia’ itu yang dipermasalahkan, disebut Taufiqurrahman, diucapkan Jokowi saat berkampanye di Surabaya, Jawa Timur. Dia menganggap ucapan Jokowi berpotensi menjadi ujaran kebencian.

“Tanggal 2 Februari itu di Surabaya, Jawa Timur, di mana Pak Jokowi di sana mengeluarkan statement yang sekiranya kami duga berpotensi mengganggu ketertiban umum di mana kontennya yang bersifat hasutan, bahkan ujaran kebencian. Yang di mana sama-sama kita ketahui ketika di Surabaya itu Pak Jokowi mengeluarkan statement terkait dengan adanya salah satu tim sukses yang menggunakan propaganda Rusia dalam pelaksanaan pemilu ini,” kata Taufiqurrahman di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Selain Jokowi, dia juga melaporkan Jubir TKN, Ace Hasan Syadzily, Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf sekaligus Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, serta Sekjen PPP Arsul Sani. Ia mengatakan para terlapor diduga melakukan pelanggaran pemilu pada Pasal 280 huruf c dan huruf d juncto Pasal 521 UU Pemilu dan meminta Bawaslu segera memproses laporannya.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu
(haf/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penjelasan Polda Metro Terkait Dugaan Pemukulan Pegawai KPK

Liputan6.com, Jakarta – Polda Metro Jaya buka suara mengenai dugaan penganiayaan yang dialami oleh dua petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Sabtu malam 2 Februari 2019, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, kejadian tersebut hanya melibatkan satu orang yang merupakan seorang penyelidik KPK.

“Jadi begini perlu diklarifikasi. Tadi malam kan ada keributan di Hotel Borobudur. Terus polisi dapat laporan kemudian datang ke sana. Karena ini ada seorang laki-laki yang (terlibat) keributan, dia dipukul. Dia diamankan ke Polda Metro. Jangan sampai makin gaduh. Dibawa ke Polda Metro. Setelah diinterogasi, ditanya ternyata penyelidik, bukan penyidik. Penyelidik KPK. Satu orang,” kata Argo ketika dikonfirmasi, Senin (4/2/2019).

Namun, Argo tak menjelaskan secara detail identitas satu orang penyelidik KPK tersebut. Argo hanya menegaskan, usai diinterogasi penyelidik tersebut dijemput oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

“Ceritanya itu saja. Terus tadi pagi, tadi malam kegiatannya. Kemudian tadi malam sudah diambil oleh Pak Laode, dijemput. Ada lukanya,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Pelaku Bukan Gubernur

Mengenai siapa pelaku pemukulan itu, Argo menegaskan bukanlah seorang gubernur yang beradai di sekitar Hotel Borobudur.

“Ya bukan sama gubernur nya bukan. Ada seseorang di situ,” kata dia.

“(Gubernur Papua?) Ya kita tidak tahu pokoknya ada keributan, kita bawa. Dari pada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita bawa ke Polda Metro. Kita amankan, kita tanya ternyata dia seorang penyelidik,” pungkas Argo.


Reporter: Ronald

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Diduga Dianiaya, Pegawai KPK Sempat Diinterogasi di Polda Metro

Jakarta – Pegawai KPK yang diduga mengalami penganiayaan saat menjalankan tugas di Hotel Borobudur, Jakarta sempat dibawa ke Polda Metro Jaya. Pegawai KPK itu juga sempat diinterogasi polisi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan awalnya polisi mendapatkan informasi adanya keributan. Begitu tiba di lokasi, polisi mengamankan seorang laki-laki yang diduga dipukul tersebut.

“Dia diamankan ke Polda Metro, jangan sampai makin gaduh. Dibawa ke Polda Metro, setelah diinterogasi, ditanya ternyata penyelidik, bukan penyidik. Penyelidik KPK,” ucap Argo saat dimintai konfirmasi, Minggu (3/2/2019).

Menurut Argo, penyelidik KPK itu sudah dijemput langsung oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Namun Argo mengaku belum tahu apa penyebab penyelidik KPK itu mengalami penganiayaan.

“Belum dapat info, karena kita tahunya dia seorang penyelidik KPK terus kita komunikasi (ke KPK), tadi diambil sama Pak Laode (Laode M Syarif),” ucap Argo.

Sebelumnya Kabiro Humas KPK Febri Diansyah membenarkan bila dua orang pegawai KPK mengalami penganiayaan di Hotel Borobudur pada Sabtu, 2 Februari 2019 menjelang tengah malam. Febri menyebut saat itu dua pegawai KPK itu sedang menjalankan tugas.

“Meskipun telah diperlihatkan identitas KPK namun pemukulan tetap dilakukan terhadap pegawai KPK,” kata Febri.

Namun Febri tidak menyebut siapa terduga pelaku penganiayaan itu. KPK disebut Febri sudah melaporkan peristiwa penganiayaan itu ke Polda Metro Jaya.

“KPK berkoordinasi dengan Polda dan berharap setelah laporan ini agar segera memproses pelaku penganiayaan tersebut agar hal yang sama tidak terjadi pada penegak hukum lain yang bertugas, baik KPK, Kejaksaan atau pun Polri,” kata Febri.

(dhn/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Istri Marcus Gideon Melahirkan, Potret Bayi Laki-lakinya Menggemaskan

Liputan6.com, Jakarta Selang dua hari pasca merebut juara Indonesia Masters 2019, pebulutangkis ganda putra nomor satu dunia, Marcus Fernaldi Gideon kembali membawa kabar bahagia untuk masyarakat Indonesia.

Hari ini, Selasa 29 Januari 2019, Marcus yang biasa disapa Koh Sinyo itu dikaruniai anak pertama. Buah hati Marcus Gideon dan sang istri Agnes Amelinda Mulyadi ini diketahui berjenis kelamin laki-laki.

Awalnya, Instagram story Marcus pagi ini membuat gaduh para badminton lovers dengan postingan dirinya mengenakan pakaian operasi lengkap dengan penutup kepala dan masker. Para badminton lovers penasaran karena tidak ada keterangan lebih lanjut dalam unggahannya tersebut.

Ditambah, dua hari yang lalu istri Gideon masih menyempatkan diri menonton aksi suaminya dalam turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2019.

Agnes tertangkap kamera sedang duduk di kursi penonton mengenakan kaos putih dengan perut buncitnya yang menggemaskan.

2 dari 3 halaman

Marcus Gideon tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya

Akhirnya, rasa penasaran badminton lovers terjawab sudah. Melalui postingan Instagram, Gideon mengunggah video pertama buah hatinya yang masih dibalut selimut itu.

Resmi menjadi seorang ayah, Gideon tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Gideon menyebut buah hatinya itu dengan MFG junior melalui caption yang dibuatnya

“Selamat datang!! MFG Jr”

Dalam video singkat tersebut, tampak bayi mungil Marcus Gideon yang mengedip-kedipkan matanya seolah baru terbangun dari tidur lelapnya.

3 dari 3 halaman

Ucapan selamat datang dari berbagai pihak

Lantas, postingan tersebut mengundang komentar rekannya dalam dunia bulutangkis seperti yang ditulis akun atlet legenda Vita Marissa berikut.

“Selamat Nyoo and Agnesss… semoga menjadi berkat buat seluruh dunia dan kebanggaan keluarga. Amiin”

Selain itu, istri Hendra Setiawan juga membubuhkan komentar gemas “yaampunnnn lucue nessss @doctor agnes”

Tak ketinggalan juga akun @badmintalk_com yang mengungkapkan kegembiraannya dengan menulis,

“Lucu sekali Gideon Junior. Nanti kalau naik podium jangan mau kalah sama Daddies kemaren ya Ko”

Kendati demikian, Marcus dan Agnes belum mengumumkan nama yang diberikan kepada sang buah hati. Sekali lagi, selamat untuk Marcus Gideon dan istri!

Ramai #PrabowoHinaKemenkeu di Medsos

Jakarta – Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menyinggung perihal utang pemerintah terus menumpuk hingga memberi ungkapan tegas jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu) tapi diganti Menteri Pencetak Utang.

Pernyataan itu menuai banyak tanggapan. Bahkan, jejaring media sosial pun dibuat gaduh. Pagi ini, dari pantauan detikFinance terlihat muncul #PrabowoHinaKemenkeu. Hingga berita ini diturunkan, sedikitnya ada 28.000 unggahan menyematkan tanda pagar (tagar) #PrabowoHinaKemenkeu.

Dalam sejumlah unggahan yang menyematkan tanda pagar tersebut, tampak warganet juga menyematkan tautan berita sejumlah media online yang diberi cap bertuliskan prabowo hina kemenkeu.


Sebelumnya, pada Sabtu 26 Januari 2019, Prabowo Subianto, capres nomor urut 02, mengkritik keras pemerintah soal utang. Menurut Prabowo, utang pemerintah saat ini menumpuk terus.

Ramai #PrabowoHinaKemenkeu di MedsosFoto: Dana Aditiasari/detikFinance (repro)

Bahkan, Prabowo menegaskan jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang.

“Kalau menurut saya, jangan disebut lagilah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain,” ujar Prabowo dalam acara dukungan alumni perguruan tinggi di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (26/1/2019).

Berselang sehari, atau pada Minggu 27 Januari 2019, pihak Kementerian Keuangan melayangkan protes keras. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengatakan, hal tersebut menciderai perasaan pegawai yang bekerja di Kemenkeu.

“Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo: ‘Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang’, sangat menciderai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (27/1/2019). (dna/dna)

Pembebasan Ba’asyir Dikaji, Fadli: Lebih Dahsyat dari Kasus Hoax Ratna

Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji aspek pertimbangan pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai hal ini lebih dahsyat dari kasus hoax Ratna Sarumpaet.

“Menurut saya ini, kehebohan ini, jauh lebih dahsyat dari Ratna Sarumpaet ya. Jauh lebih dahsyat ini. Malah ini punya dampak ke tingkat internasional ya,” ujar Fadli, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Fadli menilai rencana pembebasan Ba’asyir ini tampak tergesa-gesa. Dia pun meminta persoalan ini harus diusut secara tuntas. Fadli menuding pemerintah membuat gaduh.
“Pemerintah sendiri yang membuat masalah ini menjadi terjadi kegaduhan ya, dan kegaduhan ini menimbulkan dampak ya. Kalau Ratna Sarumpaet itu urusan pribadi nggak ada dampak kepada poltik dan juga kepada nasional, nggak ada dampak. Itu urusan pribadi dan keluarganya. Malah kami yang terkena menjadi korban,” tuturnya.

“Kalau ini dampaknya nasional dan internasional. jadi harus ada yang bertanggung jawab. Siapa yang berbohong ini harus diusut,” sambung Fadli.

Padahal, menurut Wakil Ketua DPR itu, pembebasan Ba’asyir tidak seharusnya menjadi polemik. Apalagi, jika pembebasan bersyarat memang merupakan hak dari Ba’asyir.

“Tidak boleh ada diskriminasi harus berbuat adil. Kalau misalnya memang sudah waktunya dan mempunyai hak itu ya harus diberikan sesuai dengan hak nya. Kalau misalnya belum ya tentu juga sesuaikan,” katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menegaskan aturan pembebasan bersyarat harus ditempuh. Jokowi tak mau menabrak sistem hukum. Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang mengatur terpidana terpidana kasus terorisme bisa mendapatkan pembebasan bersyarat, salah satunya dengan menyatakan setia kepada NKRI.

Ba’asyir diketahui enggan meneken dokumen itu. Tim Pengacara Muslim (TPM) kemudian menjelaskan alasan Abu Bakar Ba’asyir menolak menandatangani dokumen syarat untuk pembebasan bersyarat. Sebab, ikrar setia NKRI tersebut menjadi satu dengan dokumen harus mengakui kesalahan sehingga sejak awal Ba’asyir tidak menandatanganinya.

“Surat itu dalam satu surat yang isinya sekaligus. Pertama, mengakui bahwa dia bersalah. Kedua, menyesali perbuatan itu dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi. Itu saja sudah salah. Baru setia kepada NKRI dan Pancasila. Itu satu kesatuan. Mana mungkin mau ditanda tangan, Nah yang pertama saja judulnya ustaz mengakui kesalahan,” ujar kuasa hukum Ba’asyir lainnya, Ahmad Michdan.

(mae/dkp) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Debat Kedua Pilpres 2019 Tanpa Kisi-Kisi, Jadi Lebih Seru?

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada 17 Februari 2019. Debat yang hanya akan diikuti calon presiden itu bertema energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur

KPU pun menyatakan, format dan mekanisme debat kedua dan seterusnya akan diubah. Hal ini setelah debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 menuai sorotan, terutama karena adanya pemberian kisi-kisi pertanyaan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama. Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Salah satu format yang akan diubah dalam debat adalah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

“Termasuk durasi akan kita perbarui karena debat pertama penyampaian visi misi dan program dari kandidat hanya tiga menit. Ini dirasa kurang sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” sebut Wahyu.

Format yang akan diubah selanjutnya ialah teknis panggung. Debat dinilai terlalu gaduh sehingga mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat.

Lalu bagaimana reaksi kubu Jokowi dan Prabowo mengenai perubahan mekanisme debat?

PDIP yang mengusung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan peniadaan kisi-kisi.

“Tema debat itu sendiri kan pada dasarnya sebagai sebuah pengerucutan kisi-kisi itu,” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini, tak menampik tetap ada persiapan debat nanti. Persiapan itu akan dilakukan dengan sebaik mungkin.

“Dalam rangka persiapan itu, kami menegaskan tema debat itu sudah menjadi bagian dari kisi-kisi itu sendiri. Sehingga kalau temanya terorisme, jangan bicara pangan, ketika tema HAM jangan bicara air,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima menuturkan, apa pun yang diputuskan KPU, pihaknya akan tetap menyiarkan program paslon nomor urut 01 itu.

Dia menuturkan, yang paling penting adalah durasi waktu yang lebih panjang dalam menjawab.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah KPU yang mengubah format debat kedua tanpa ada kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.

“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi kami pun siap mengikutinya. Apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu 20 Januari 2019.

Ia menyatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga juga siap menghadapi debat kedua tanpa kisi-kisi pertanyaan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pihaknya turut mendukung apabila KPU melarang kandidat capres-cawapres membawa sontekan atau tablet saat debat berlangsung.

“Agar rakyat mendapatkan jawaban dari kepala kandidat, bukan dari teks atau sontekan. Sehingga rakyat benar-benar bisa menilai kualitas masing-masing kandidat,” jelas Andre.


2 dari 4 halaman

Debat Jadi Lebih Seru?

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui debat pilpres 2019 edisi pertama tak sesuai ekspektasi. Bahkan, bisa dibilang tak seru karena peserta debat sudah lebih dahulu diberikan kisi-kisi pertanyaan.

“Ya sekali-kali kita menerima masukan dari masyarakat, bahwa memang mungkin karena diberikan kisi-kisi debat ini menjadi yang masyarakat sebut kurang seru,” ujar Ilham di Gedung Percetakan Gramedia Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Meski begitu, KPU mengatakan pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin agar jalannya debat berlangsung dengan baik. KPU berjanji akan mengikuti saran dari masyarakat untuk debat lanjutan Pilpres 2019.

“Sekali lagi kita enggak menutup mata dan kuping terkait masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan peningkatan debat,” kata dia.

Terkait dengan durasi debat lanjutan, menurut Ilham akan dibicarakan kembali dengan pihak televisi yang menyiarkan program debat Pilpres 2019. “Kita bicarakan lagi,” kata dia.

Namun demikian, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengklaim, debat perdana pilpres Kamis lalu lebih hidup dibanding pada Pilpres 2014 lalu. ‎Menurutnya, dalam debat kemarin sudah ada dialektika antarpaslon capres-cawapres.

“Dalam beberapa pencapaian, kita merasa dibandingkan dengan debat 2014 ‎yang lalu, ini lebih hidup. Ini diakui oleh banyak pihak. Karena debatnya itu di ronde awal sudah debat,” kata Wahyu di Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Kendati demikian, Wahyu mengakui masih banyak kekurangan pada debat perdana Pilpres 2019. Itu diakuinya setelah KPU melakukan evaluasi serta adanya kritik pasca-debat perdana digelar.

“Kami menyadari bahwa debat pertama belum sepenuhnya, artinya sudah ada yang terpenuhi tapi tidak sepenuhnya harapan publik itu terpenuhi,” ucapnya dikutip dari JawaPos.com.

Wahyu mengatakan, pihaknya terbuka jika ada kritikan-kritikan pada proses debat perdana. ‎Sejauh ini, pihaknya telah menerima berbagai masukan untuk nantinya dijadikan acuan pada debat kedua.

“Kami KPU akan melakukan evaluasi dan ini sudah kami lakukan setiap debat. Jadi debat pertama kita evaluasi untuk ebat kedua, debat kedua pun kita evaluasi untuk debat ketiga. ‎Demikian seterusnya,” jelasnya.

3 dari 4 halaman

Siapa Moderator dan Panelis?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Wahyu menegaskan, pemilihan moderator pada saat debat kedua pilpres 2019 bukan hak dari KPU. Namun, merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Sedangkan panelis debat capres-cawapres, yang menentukan adalah KPU. Namun demikian, panelis debat tidak sembarang pilih.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkas Wahyu.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, nama Najwa Shihab dan Tommy Tjokro dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi sebagai moderator debat. Namun, ia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“(Nana dan Tommy jadi moderator) itu diusulkan oleh tv. Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres 2019 yang kedua nanti bisa kemungkinan hanya satu saja yaitu antara Najwa atau Tommy. Alasannya, karena pada debat kedua Pilpres 2019 hanya diikuti capres.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PBB Akan Laporkan Balik Eks Kader yang Polisikan Ajudan Yusril

Jakarta – Partai Bulan Bintang (PBB) mempertimbangkan untuk melaporkan balik Ali Wardi, pria yang mengaku dianiaya oleh puluhan orang dan salah satunya merupakan ajudan Yusril Ihza Mahendra bernama Yosep Ferdinan alias Sinyo. Ali akan dilaporkan karena sudah membuah gaduh internal PPP.

“Ya sepertinya akan melihat perkembangan ini, kemungkinan besar karena dia ini dianggap memprovokasi teman-teman yang hadir di DPP, jadi kita ingin mengambil sikap juga, sepertinya ada beberapa pihak yang menghendaki saya melaporkan juga karena sudah mengganggu DPP,” kata Sekjen DPP PBB Afriansyah Ferry Noer saat dihubungi, Senin (21/1/2019).

Ferry mengatakan Ali Wardi bukan lagi pengurus dan kader PBB. Ali, menurut Ferry, sudah lama dipecat dari kepengurusan DPC Kabupaten Bogor.
“Dia bukan ketua DPC, dia hanya pengurus DPC biasa, dia dipecat. Saya nggak ngerti (alasan dipecat) karena persoalan internal, yang jelas diusulkan oleh ketua DPC untuk diberhentikan,” ujarnya.

Menurut Ferry, Ali juga kerap memaki Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra dan pengurus DPP PBB lainnya di media sosial. Sejumlah kader dan simpatisan PBB berang atas sikap Ali. Keributan pun akhirnya tak terhindarkan di halaman DPP PBB pada Sabtu (19/1).

“Ya memang ada insiden kecil yang terjadi ketika DPP PBB sedang melakukan rapat pleno, rapat pleno itu sendiri kan dihadiri oleh sejumlah dewan pimpinan pusat, departemen dan anggota departemen, memang selama ini saya dapat info dari teman-teman yang datang, Ali Wardi ini semua membuat berita di sosmed, di Facebook, di Twitter, di Instagram, segala macam, selalu menjelek-jelekkan ketua umum dengan DPP, termasuk saya, sekjen goblok dan tolol. Buat kami itu tidak masalah, cuman rupanya ada pihak-pihak yang tersinggung dengan ulah-ulah ini,” ujarnya.

Ferry heran mengapa Ali hadir dalam rapat pleno pengurus DPP PBB padahal dia sendiri bukan merupakan kader dan caleg dari PBB. Kader dan simpatisan PBB yang hadir dalam pleno itu, kata Ferry, merasa terganggu dengan sikap Ali.

“Kemudian ya namanya pada saat pleno itu, kader dan simpatisan PBB itu mau bertemu dengan ketua umum, bertemu dengan ketua majelis syuro, untuk berfoto-foto begitu, karena ketemu ketua umum kan susah, nah ini tahu bahwa akan ada pleno dan pasti ketua umum hadir, mereka dateng, ada yang dari Tangerang, macem-macem. Cuman memang intinya keributan itu kita tidak menyadari juga, tidak menyangka, tapi saya dengar begitu karena dia selalu menghina ketua umum dan pengurus-pengurus DPP yang lain,” imbuh Ferry.

Terkait ajudan Yusril yang turut mengeroyok Ali, Ferry mengaku sudah memanggil yang bersangkutan. Menurut Ferry, Sinyo awalnya ingin melerai perselisihan di kantor halaman DPP PBB namun terjadi salah paham.

“Setelah kejadian, saya sudah panggil, pengawalnya pak Yusril dan juga driver. Bukan ajudan lah, jadi Sinyo ini saya panggil. Saya mau melerai bang, mau pisahkan tetapi saya juga dipukul sama dia. Intinya Ali Wardi ini, mau dilerai malah mau mukul, mungkin dia pikir Sinyo ini mau ikut ngeroyok dia, terjadi salah paham,” tutur dia.

Sebelumnya, Ali Wardi yang mengaku sebagai kader PBB melaporkan ajudan Yusril bernama Sinyo ke Polres Jakarta Selatan. Sinyo dilaporkan atas dugaan pengeroyokan.

“Saya sebagai kader. Wakil Partai Bulan Bintang, mantan pengurus Ketua DPC Kabupaten Bogor. Sekarang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Prabowo-Sandi Partai Bulan Bintang (Pas Lantang). Keberpihakan saya terhadap Prabowo-Sandi mungkin jadi membuat Yusril dan kawan-kawan yang mengarahkan PBB ke 01 merasa tersinggung, merasa terusik, sehingga saya menjadi sasaran,” kata Ali di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Ali didampingi Novel Bamukmin dan Ketua Tim Advokasi Pas Lantang yang juga Wasekjen DPP PBB Bidang Hukum dan HAM Ismar Syafrudin melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan laporan polisi nomor LP/173/K/I/2019/PMJ/Restro Jaksel. Ali melaporkan Yosep Ferdinan alias Sinyo dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Dia melakukan pelaporan dengan membawa sejumlah bukti salah satunya hasil visum.

(knv/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>