Ketua Fraksi PAN Mulfachri Dicecar Proses Penganggaran DAK Kebumen

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap ditelisik soal proses penganggaran dana alokasi khusus (DAK) Kebumen oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan dalam kasus ini.

“KPK mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait proses penganggaran DAK dari sisi fraksi di DPR RI terkait kasus Suap DAK fisik pada perubahan APBN 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen 2016,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Dalam kasus ini KPK tengah menelisik proses pembahasan dan penganggaran DAK Kebumen yang dilakukan para legislator Senayan. Beberapa anggota DPR RI sudah diperiksa penyidik lembaga antirasuah.

Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

2 dari 3 halaman

Taufik Kurniawan Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK Dalami Kasus Suap yang Jerat Taufik Kurniawan Lewat Ketua Fraksi PAN

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap. Pemeriksaan Mulfachri untuk mendalami kasus dugaan suap terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kebumen yang menjerat Wakil Ketua nonaktif DPR RI Taufik Kurniawan.

“Mulfachri Harahap diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka TK (Taufik Kurniawan),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Masih belum diketahui apa yang akan digali penyidik KPK terhadap Mulfachri. Namun belakangan ini lembaga antirasuah sudah memeriksa sejumlah anggota DPR terkait kasus yang menjerat Taufik Kurniawan ini.

Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

2 dari 3 halaman

KPK Bidik Pihak Lain?

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK Duga Samin Tan Suap Eni Saragih terkait Kontrak Batubara Kementerian ESDM 

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. 

Samin Tan diduga memberi suap kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kontrak perjanjian karya usaha pertambangan batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Tersangka SMT (Samin Tan) diduga telah memberi hadiah atau janji terkait PKP2B sejumlah Rp5 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

Menurut dia, pemberian itu berawal pada Oktober 2017, saat Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Diduga, PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT ATK.

Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni Maulani Saragih untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengab Kementerian ESDM. Permintaan Samin Tan ini disanggupi Eni. 

“Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan SMT dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM. Di mana, posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR,” jelas Syarif.

 

2 dari 3 halaman

Untuk Pilkada

Syarif mengatakan dalam proses penyelesaian itu, Eni Saragih diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan.

Uang itu diduga untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung.

Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tanaga ahli Eni Maulani Saragih. Pertama, pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.

“Transaksi terjadi di DPR sebanyak 2 kali dengan total Rp5 miliar,” ucap Syarif.

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

 

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kasus PLTU Riau-1, KPK Cegah CEO Blackgold Natural Resources

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua saksi berpergian ke luar negeri terkait proses penyidikan kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Dua saksi itu yakni, CEO Blackgold Natural Resources, Rickard Philip Cecil dan Direktur PT China Huadian Enginering Indonesia, Wang Kun.

“Dalam penanganan perkara PLTU Riau-I, dua orang telah dicegah berpergian ke luar negeri,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

Syarif mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat pencegahan ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sejak 27 Desember 2018. Keduanya dicegah selama enam bulan ke depan, hingga 27 Juni 2019.

“Pencegahan demi kepentingan penyidikan kasus suap PLTU Riau-1,” ucap dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka baru kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Samin Tan diduga memberi suap kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kontrak perjanjian karya usaha pertambangan batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Tersangka SMT (Samin Tan) diduga telah memberi hadiah atau janji terkait PKP2B sejumlah Rp5 miliar,” ujar Syarif.


2 dari 2 halaman

Lobi Eni Saragih

Menurut dia, pemberian itu berawal pada Oktober 2017, saat Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Diduga, PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT ATK.

Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni Maulani Saragih untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM. Permintaan Samin Tan ini disanggupi Eni.

“Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan SMT dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM. Di mana, posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR,” jelas Syarif.

Dia mengatakan dalam proses penyelesaian itu, Politisi Golkar itu diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan. Uang itu diduga untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung.

Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tanaga ahli Eni Maulani Saragih. Pertama, pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.


Saksikan video pilihan berikut ini:

BTN Syariah Kenalkan KPR Hits Bagi Kalangan Milenial

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN meluncurkan produk baru yaitu Pembiayaan Properti BTN iB. Pembiayaan Properti BTN iB dengan callname KPR Hits diracik khusus bagi para milenial yang ingin melakukan resolusi ‘hijrah’.

KPR Hits yang merupakan jenis KPR non subsidi memiliki keistimewaan dibandingkan produk pembiayaan perumahan milik BTN Syariah sebelumnya, yaitu menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah.

Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) merupakan fitur baru produk KPR dari BTN Syariah yang selama ini menggunakan akad Murabahah (jual beli) dan Istishna’ (jual beli pesanan).

“Akad tersebut disesuaikan dengan pangsa pasar yang kami bidik,yaitu para milenial yang menginginkan tenor cicilan yang panjang, yaitu hingga 30 tahun namun dengan uang muka yang terjangkau dan ujroh atau uang sewa yang ringan,” kata Direktur Bank BTN, Iman Nugroho Soeko dalam keterangannya, Jumat (15/2/2019).

Sebenarnya, lanjut Iman, akad Musyarakah Mutanaqisah merupakan gabungan atau hybrid dari 2 akad yaitu akad Musyarakah dan Ba’i yang artinya bahwa pembelian rumah atau apartemen yang menjadi agunan KPR merupakan aset bersama antara Bank dengan Nasabah dengan porsi kepemilikan yang telah disepakati pada saat awal akad.

Bank dan nasabah sepakat bahwa agunan KPR tersebut disewakan kepada nasabah sehingga nasabah memiliki kewajiban membayar angsuran sewa setiap bulannya.

Pembayaran angsuran sewa yang dilakukan Nasabah secara otomatis menambah porsi kepemilikan Nasabah dan mengurangi porsi kepemilikan Bank sehingga pada saat pembiayaan lunas, porsi kepemilikan rumah atau apartemen akan beralih sepenuhnya ke Nasabah.

Selain akad yang digunakan, BTN Syariah juga menawarkan sejumlah keringanan yang lain bagi nasabah KPR Hits, diantaranya uang muka ringan mulai 1 persen, angsuran yang terjangkau dengan dua pilihan skema.

Pertama, dengan ujroh atau uang sewa (fee) sebesar 7,75 persen fixed selama 3 tahun pertama. Kedua, dengan ujroh sebesar 8,25 persen fixed selama 5 tahun pertama selanjutnya berjenjang selama jangka waktu KPR sampai dengan 30 tahun. KPR Hits juga memberikan peluang pelunasan KPR tanpa biaya penalty.

“Untuk bisa mengajukan KPR Hits, nasabah berusia minimal 21 tahun, memiliki pekerjaan tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun dan yang penting agunan yang digunakan adalah rumah atau apartemen atau ruko ready stock atau sudah tersedia, bukan yang belum dibangun atau berbentuk kavling tanah,” kata Iman.

Adapun unit ready stock yang dimaksud, menurut Iman, berbentuk properti baru maupun seken, dengan syarat memiliki dokumen legalitas properti yaitu SHM/SHGB dan IMB serta berada di lokasi yang marketable. Selain pembelian properti baru, KPR Hits juga dapat digunakan untuk take over dan top up.

Lebih lanjut Iman menjelaskan, KPR Hits tidak hanya terbatas bagi nasabah muslim namun terbuka juga bagi nasabah non muslim yang membutuhkan pembiayaan rumah yang terjangkau sesuai kemampuan mereka.

Peluncuran produk KPR Hits merupakan salah satu strategi BTN Syariah untuk mengejar target pertumbuhaan pembiayaan tahun 2019.

Khusus KPR Hits, Iman menargetkan bisa meraup pembiayaan sebesar Rp 1,35 triliun atau setara dengan kurang lebih 2.700 unit.

Sementara itu target pembiayaan tahun 2019 diproyeksi bisa menembus Rp 25 triliun atau tumbuh di atas angka 14 persen dibandingkan tahun 2018 yang telah mencapai sekitar Rp 22 triliun. Menginjak usianya ke 14, BTN Syariah telah merealisasikan pembiayaan sekitar Rp 26 triliun dan telah membukukan aset senilai Rp 28,5 triliun.

KPK Kembali Dalami Kasus Suap Bupati Lampung Tengah Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. 10 saksi direncanakan diperiksa hari ini, Kamis (14/2/2019).

Panggilan tersebut menjadi rangkaian proses penegakan hukum sejak Senin 11 Februari 2019.

“Diagendakan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi di SPN Polda Lampung,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Mereka yang diperiksa adalah Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Bonanza Kesuma; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Pindo Sarwoko; Anggota DPRD Komisi IV, Ikade Asian Nafiri; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Heri Sugiyanto; dan Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Gatot Sugianto.

Kemudian Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Muhammad Soleh Mukadam; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah Dedi D Saputra; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Slamet Anwar; Manager PT Sorento Nusantara, Tafip Agus Suyono; dan Direktur PT Purna Arena Yuda, Agus Purwanto.

“Sebelumnya sejak Senin sampai Rabu telah diperiksa 29 orang saksi. Para saksi diperiksa untuk seluruh tersangka yang sedang diproses di penyidikan saat ini, baik dari pihak bupati, pimpinan DPRD, dan swasta,” kata Jubir KPK.

2 dari 3 halaman

Fee Ijon Proyek

KPK kembali menetapkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018 dan penerimaan-penerimaam hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa juga diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa yaitu sebesar sekurangnya Rp 95 Miliar.

Total Rp 95 miliar tersebut diperoleh Mustafa dari kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dengan rincian Rp 58,6 milyar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp 36,4 milyar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Penetapan ini merupakan pengembangan kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang membuat Mustafa divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

KPK Cecar Ketua Fraksi PKB Soal Proses Anggaran DAK Kebumen

Liputan6.com, Jakarta -f Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kebumen yang menjerat Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan Jazilul berkaitan dengan proses dan prosedur penganggaran DAK Kebumen. Hal tersebut juga ditelisik kepada anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrat, Djoko Udjianto yang juga diperiksa hari ini.

“Dua saksi dari DPR RI dikonfirmasi terkait proses dan prosedur penganggaran, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK),” ujar Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Usai menjalani pemeriksaan, Jazilul tak banyak memberikan pernyataan kepada awak media. Dia mengaku telah menjelaskan semuanya ke penyidik KPK.

“Ini soal Pak Taufik Kurniawan, sudah saya jelaskan kepada penyidik terkait yang saya ketahui menyangkut dengan Pak Taufik Kuniawan,” kata Jazilul yang merupakan mantan Wakil Ketua Banggar itu.

Saat ditanya apakah dirinya dicecar penyidik KPK terkait proses dan prosedur penganggaran DAK Kebumen, Jazilul tak mengakuinya.

“Bukan (terkait anggaran), maksudnya saya dimintai keterangan dan sudah saya jelaskan ke penyidik,” kata Jazilul.

2 dari 3 halaman

Sudah Periksa Sejumlah Legislator

Sebelumnya, pada Selasa 12 Februari 2019, KPK memeriksa Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir, anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Riski Sadig, dan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah.

Ketiganya yang merupakan mantan Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR ini ditelisik soal proses dan pengajuan anggaran dana alokasi khusus (DAK) Kebumen.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Yukata Suites – Japanese Resort Condominium at Alam Sutera

Jakarta

Sebuah Resort Condominium dengan konsep Jepang pertama di Alam Sutera, Yukata Suites, berada di alamat nomor 1 di Alam Sutera, yaitu Jl Alam Sutera Boulevard, memiliki jarak tempuh hanya 1-3 menit menuju Mall Living World, St Laurensia School, Binus University, Omni International Hospital, dan IKEA.

Konsep Yukata Suites terinspirasi dari ‘Yukata’ yang merupakan pakaian tradisional Jepang yang biasa dipakai saat pergi ke pemandian air panas (Onsen). Warga Jepang pergi ke Onsen untuk melepaskan rutinitas dan mencari kesunyian. Hal inilah yang menjadi filosofi dasar dibangunnya Yukata Suites.

Yukata Suites - Japanese Resort Condominium at Alam SuteraFoto: dok. Yukata Suites

Precision

Bangsa Jepang terkenal sebagai Negara ‘Swiss’ dari Asia. Mereka dikenal karena keteraturan dan disiplin yang tinggi. Seni arsitektur Jepang yang presisi, menjadikan setiap ruang pada Yukata Suites lebih efisien dan fungsional.

The Luxury of Silience

Kemewahan tidak selalu dinilai dari Emas. Makna mewah sendiri bagi bangsa Jepang adalah privasi. Fasilitas Private Lift dan Tinted Glass pada jendela, menjadikan privasi sebagai kemewahan yang tidak tergantikan di Yukata Suites.

The Theraphy

Yukata Suites didesain dengan konsep Japanese Resort yang menggabungkan 5 elemen alam seperti tanah, air, angin, kayu, dan logam. Sehingga setiap penghuni dapat merasakan ‘theraphy’ dengan pengalaman 4 dimensi. Anda dapat bermeditasi di Zen Garden, mengenakan pakaian ‘Yukata’ dan ‘Bakiak’ saat menuju ke pemandian air panas khas Jepang (Onsen) di lantai fasilitas Yukata Suites.

Yukata Suites - Japanese Resort Condominium at Alam Sutera

Foto: dok. Yukata Suites

Yukata Suites memiliki 321 unit eksklusif dan 19 unit Yukata House dengan ukuran 148.75 meter per segi di lantai 20 dengan jumlah 3 kamar tidur, akses lift pribadi, dilengkapi dengan balkon dengan pemandangan kolam renang air panas (Onsen).

Yukata Suites - Japanese Resort Condominium at Alam Sutera

Foto: dok. Yukata Suites

Yukata Suites dilengkapi dengan spesifikasi dan fasilitas premium. Ada Private Lift, Kitchen Set, Marble Floor, Smart Home System, Multi Split AC, Japanese Hot Springs, Zen Garden, Fine Dining Restaurant, Library, Gym, dan Private Pool. Penghuni juga tidak perlu khawatir mengenai parkir, karena rasio Parking Lot pada Yukata Suites adalah 1 : 1. Yukata Suites sendiri merupakan proyek JO (Jointly Operational) antara Triniti Land dengan Waskita Karya Realty.

Yukata Suites - Japanese Resort Condominium at Alam Sutera

Foto: dok. Yukata Suites

Masih dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek, Yukata Suites ingin mengundang kehadiran Anda dalam acara Good Fortune At Yukata Suites pada Minggu, 17 Februari 2019 pukul 14.00 di Head Office Triniti Land. Jalan Alam Sutera Boulevard.

Yukata Suites - Japanese Resort Condominium at Alam Sutera

Foto: dok. Yukata Suites

Dapatkan penawaran menarik seperti Lucky Angpao (potongan booking fee), extend pembayaran, voucher MAP, dan juga doorprize handphone Samsung.

Untuk informasi lebih lanjut, telepon atau WhatsApp ke 087.8886.8886.0 atau klik www.yukatasuites.com

(adv/adv)

KPK Periksa Rombongan Anggota DPRD Lampung Tengah

JakartaKPK memeriksa rombongan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait kasus dugaan gratifikasi Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa. Para saksi itu diperiksa di SPN Polda Lampung.

“Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah di SPN Polda Lampung untuk tersangka MUS (Mustafa),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Para saksi dicecar soal informasi penerimaan uang terhadap Mustafa. Ada 40 orang anggota DPRD Lampung Tengah dan saksi lainnya yang rencananya diperiksa pekan ini.

“Pada para saksi didalami informasi tentang dugaan penerimaan uang dari Bupati melalui perantara terhadap tersangka,” ujar Febri.

Adapun anggota DPRD Lampung Tengah yang diperiksa hari ini ialah:
1. Riagus Ria, Wakil Ketua II DPRD Lampung Tengah
2. Joni Hardito, Wakil Ketua III DPRD Lampung Tengah
3. Evinitria, anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
4. Hi Hakii
5. Yulius Heri Susanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
6. Made Arka Putra Wijaya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
7. Saenul Abidin, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
8. Hi Singa Ersa Awangga, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
9. Ariswanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
10. Jahri Effendi, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah.

Mustafa kembali dijerat KPK sebagai tersangka. Kali ini dia diduga menerima fee dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah dengan kisaran fee 10-20 persen dari nilai proyek. Total gratifikasi yang diterima Mustafa setidaknya Rp 95 miliar.

Sebelum kasus ini, Mustafa telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dan telah disidangkan.

Mustafa pun dinyatakan terbukti bersalah
menyuap sejumlah anggota DPRD untuk menyetujui pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan divonis 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jaksa Tanya Saksi Soal Catatan Rp 1 M ke ‘Zal’ Asisten Nasir Djamil

Jakarta – Jaksa KPK membongkar aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Salah satu aliran uang digali jaksa dari seorang saksi bernama Dedi Mulyadi.

Dedi yang mengaku sebagai Direktur PT Kenpura Alam Nanggroe duduk sebagai saksi dalam persidangan. Jaksa membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Dedi yang berisi percakapan antara Dedi dengan Teuku Saiful Bahri. Saiful Bahri turut didakwa bersama-sama Hendri Yuzal sebagai perantara suap untuk Irwandi. Mereka bertiga pun duduk sebagai terdakwa dalam persidangan itu.

“(Dalam) BAP, ada percakapan dengan Saiful Bahri. (Saiful bilang) Kalau berminat dapat kerjaan di PUPR, saya bisa bantu ngurusin. Anda bilang, ‘Boleh bang, saya berminat’. (Saiful bilang) Kalau berminat ada dana partisipasi karena menyambut Lebaran untuk Gubernur Aceh,” ucap jaksa KPK membacakan isi BAP Dedi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

“(Dedi bilang), ‘Oke saya ikut, berapa?’ (Saiful jawab), ‘Kasih Rp 1 miliar’,” imbuh jaksa.

Setelahnya isi BAP yang dibacakan jaksa berisi pengakuan Dedi bila Rp 1 miliar itu diserahkan dalam bentuk cek pada seorang bernama Hasrudin. Kemudian, Hasrudin melapor pada Dedi kembali bila cek itu sudah diuangkan dan diambil orang kepercayaan Saiful Bahri bernama Teuku Fadhilatul Amri.

Dedi yang mendengarkan isi BAP-nya yang dibacakan jaksa mengamininya. Jaksa kemudian

“Iya benar,” jawab Dedi yang membenarkan BAP yang dibacakan jaksa.

Jaksa kemudian menanyakan pada Dedi tentang barang bukti yang didapat dari penggeledahan salah satu lokasi atas nama Mamik Riswanti (Komisaris PT Kenpura Alam Nanggroe yang juga istri Dedi). Barang bukti itu disebut jaksa berupa catatan bertuliskan ‘kewajiban’ untuk orang lain.

Dedi memaparkan bila catatan itu berisi aliran uang berkaitan dengan proyek yang dikerjakan perusahaannya. Dia pun menyebutkan satu per satu isi catatan itu.

“Yang berkaitan dengan proyek Pak Indra untuk pembelian alat Rp 1,5 miliar truk dan eskavator. Dengan Pak Jufri pinjaman dikembalikan sudah kembali. Bu Linda itu paket pengerjaan mereka yang punya, saya beli dengan memberikan kompensasi itu. Mereka menang tender saya beri kompensasi itu,” kata Dedi.

Jaksa heran dengan bahasa ‘kewajiban’ yang digunakan Dedi dalam catatan itu. Jaksa pun menanyakan apakah ‘kewajiban’ yang dimaksud Dedi merupakan commitment fee.

“Jujur sajalah, kewajiban artinya commitment fee yang diberikan? Betul itu? tanya jaksa.

“Iya betul,” ucap Dedi.

Jaksa kembali menilik catatan ‘kewajiban’ milik Dedi tersebut. Di dalamnya, jaksa menemukan adanya aliran uang Rp 1 miliar untuk Zal Nasir Djamil.

“Di sini Zal Nasir Djamil Rp 1 miliar. Ini maksudnya apa? Terkait apa ini? tanya jaksa lagi.

“Si Rizal itu adalah asistennya Pak Nasir Djamil,” jawab Dedi.

Dedi menyebut Nasir Djamil yang dimaksudnya adalah anggota DPR. Sedangkan Rizal diakui Dedi sebagai orang yang kerap menawarinya proyek.

“Tapi Pak Nasir nggak tahu apa-apa itu. Itu tidak dengan Bang Nasir. Yang menawarkan pekerjaan itu si Rizal kepada saya,” ucap Dedi.

Dalam perkara ini, Irwandi didakwa menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang tersebut, disebut jaksa, dimaksudkan agar Irwandi menyetujui program pembangunan dari DOKA tahun 2018. Irwandi menerima uang tersebut melalui Hendri Yuzal dan Saiful Bahri.

Selain itu, Irwandi didakwa menerima gratifikasi Rp 41,7 miliar selama menjabat Gubernur Aceh. Irwandi menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan periode 2017-2022.

Saksikan juga video ‘Gubernur Irwandi Didakwa Terima Gratifikasi Rp 41,7 M’:

[Gambas:Video 20detik]

(dhn/dhn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>