Postingan Mantan Pacar Usai Terungkapnya Pria Pembooking dan Fee Vanessa Angel

Jakarta

Ada beberapa pria selain Rian Subroto yang pernah minta dilayani oleh Vanessa Angel. Hal tersebut terungkap dari sidang dakwaan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya.

Sejumlah fee yang disebut-sebut diterima Vanessa juga dibeberkan. Vanessa disebut menerima fee di kisaran harga Rp 20 juta hingga Rp 30 juta dengan tips US$ 500.

Hal ini kembali menjadi perhatian mantan pacar Vanessa Angel, Bibi.

Bibi agaknya kecewa sejumlah fakta yang terungkap ini kini tersebar. Vanessa sendiri ditangkap sebagai tersangka atas UU ITE dan sejak dua bulan lalu harus mendekam di Polda Jatim.

Di Instagram Stories miliknya, Bibi mengunggah sebuah komentar yang berkaitan dengan hal yang dinilainya tak sesuai dengan tudingan kepada Vanessa sebagai tersangka.

“Hadeh, kalian ini ko, senang banget berita2 selangkangan orang. Barang2 dia, urusannya apa. Kayak Tuhan aja kalian ini. Kasus ITE ya udah ITE nya yg diusut, ngapain melebar,” ujar sebuat komentar yang di-capture Bibi.

Postingan Mantan Pacar Usai Terungkapnya Pria Pembooking dan Fee Vanessa AngelFoto: (IG/Bibliss)

Bibi pun menyematkan opininya pada komentar tersebut, “Ah yes, someone with brain,” katanya.

Tertangkap terkait dugaan prostitusi online, Vanessa Angel dikenai pasal 27 ayat 1 UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Alasan penahanan Vanessa yaitu karena dia beberapa kali berupaya menghilangkan barang bukti hingga ada upaya kabur.

Dari proses penangkapan yang terjadi Januari 2019, polisi juga mengamankan dua muncikari, ES dan TN. Keduanya telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya awal pekan ini.

(doc/wes)

Photo Gallery

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bupati Malang Nonaktif Rendra Terancam 20 Tahun Penjara

Liputan6.com, Sidoarjo – Bupati Malang nonaktif, Rendra Kresna menjalani sidang perdana di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Juanda Sidoarjo, Kamis 28 Februari 2019.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joko Hermawan, Bupati Malang nonaktif, Rendra terbukti menerima suap dan gratifikasi total senilai Rp 7,5 miliar dari sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

“Terdakwa diduga menerima hadiah sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 untuk proyek di dinas pendidikan,” kata Joko Hemawan.

Rendra juga diduga menerima fee dari setiap proyek pendidikan Kabupaten Malang sebesar 17,5 persen hingga 20 persen. “Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014, terdakwa menerima fee dari semua proyek yang ada di dinas pendidikan,” ucapnya.

Dengan kasus ini, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

“Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” ujar Joko.

Kasus ini terjadi saat KPK menangkap Rendra Kresna yang saat itu menjabat Bupati Malang bersama Ali Murtopo selaku pihak swasta. Rendra diduga menerima suap Rp 3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Selanjutnya, Bupati Malang nonaktif, Rendra dan Eryk Armando Talla selaku pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Rendra diduga menerima gratifikasi Rp 3,55 miliar terkait sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

Dengan perbuatannya, diduga Rendra Kresna mendapatkan hadiah sebesar Rp 7,5 miliar dari kedua terdakwa lainnya.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Maruarar Sirait: Hadiah Piala Presiden 2019 Meningkat

Liputan6.com, Jakarta Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2019, Maruarar Sirait memastikan hadiah di ajang turnamen pra-musim ini mengalami peningkatan.

Sebanyak 20 klub dipastikan berpartisipasi pada turnamen pramusim yang sudah memasuki edisi keempat ini. Hadiah yang dijanjikan pun sangat besar untuk ukuran turnamen pramusim. Selain hadiah, para peserta juga bakal mendapatkan match-fee di setiap pertandingan.

Pada Piala Presiden 2018, Persija Jakarta yang menjadi juara mengantongi hadiah sebesar Rp 3,3 miliar. Sementara runner-up akan mendapatkan Rp 2,2 miliar. Tidak ada perebutan peringkat ketiga dan tim yang kalah di babak semi-final akan meraih uang sebesar Rp 750 juta.

“Hadiah untuk yang menjadi juara Piala Presiden 2019 sebesar Rp 3,5 miliar, naik Rp 200 juta. Kemudian, hadiah kedua naik Rp 200 juta. Juara 3 dan 4 naiknya Rp 75 juta,” ucap Maruarar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

2 dari 3 halaman

Transparan

Maruarar mengatakan, dirinya berjanji bakal menjaga nilai Piala Presiden yang selama ini dijalankannya, yakni transparansi. Dia juga memastikan Piala Presiden 2019 terbebas dari match fixing.

“Saya pikir itu saja kami jaga, saya empat kali jadi Ketua SC, memastikan dan menjaga itu, mengaudit, termasuk uang keluar, sesuai prinsip-prinsip transparansi. Kami justru harus menjaga ini dengan makin transparan dan tidak ada pengaturan skor,” ucapnya menegaskan.

“Saya katakan industri harus baik berjalan, kompetisi, turnamen berjalan dengan baik, dan juga senang, kami baru juara, kemarin saya pikir itu prestasi yang baik dan harus dijaga, semua kegiatan olahraga di Indonesia,” kata Maruarar menambahkan.

3 dari 3 halaman

Pengaturan Skor

Nantinya, kata Maruarar, bila ada yang terlibat pengaturan skor, dia akan menyerahkannya ke Satgas Antimafia Bola.

“Kebetulan yang membicarakan itu (pengaturan skor) di Mata Najwa, kalau tidak salah pekan lalu, di saat itu kepala Satgas, Pak Hendro Pandowo, sudah sampaikan usut tuntas. Tentu mengedepankan juga asas praduga tidak bersalah. Siapapun, jadi tentu harus bertanggung hawab melakukan hal-hal yang melanggar hukum,” ucapnya mengakhiri.

Kepincut Moge Triumph, Simak Daftar Harganya di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – PT GAS Triumph Motorcycle selaku authorized dealer Triumph Motorcycles di Tanah Air, membawa angin segar bagi para pencinta motor pabrikan otomotif asal Inggris tersebut.

Sebagai distributor resmi, PT GAS Triumph Motorcycle memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan line up motor yang diinginkan.

Terkait harga saat ini, Triumph dibanderol dengan harga Rp 350 juta sampai dengan Rp 550 juta berstatus off the road. Untuk melakukan pemesanan, konsumen harus membayar booking fee sebesar Rp 20 juta.

R. Hari Triadji, President Director PT GAS Triumph Motorcycle mengatakan Jakarta masih menjadi wilayah paling banyak menyumbang penjualan hingga saat ini.

“Saat ini masih wilayah Jakarta dengan penjualan terbanyak lalu disusul Bandung, daerah Jawa Tengah dan Bali. Untuk Sumatera, Sulawesi masih belum banyak, karena kita masih ekspansi pasar di wilayah pulau Jawa dan sekitarnya.

2 dari 3 halaman

Selanjutnya

Berikut harga yang ditawarkan Triumph di Indonesia, semua dengan status off-the-road :

Street Twin Rp 350 juta

Bonneville T100 Rp 380 juta

Bonneville T100 Black Rp 380 juta

Bonneville T120 Rp 435 juta

Bonneville T120 Black Rp 435 juta

Speed Twin Rp 450 juta

Street Scrambler Rp 403 juta

Scrambler 1200 XE Rp 550 juta

Thruxton 1200 R Rp 535 juta

Bonneville Bobber Rp 465 juta

Bonneville Bobber Black Rp 530 juta

Bonneville Speedmaster Rp 540 juta

Street Triple Rs Rp 425 juta

Tiger 800 XCx Rp 480 juta

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Berharga Ratusan Juta, Begini Cara Triumph Berjualan di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Ikut memeriahkan pasar otomotif Tanah Air, PT GAS Triumph Motorcycle selaku authorized dealer Triumph Motorcycles mengaku tak memiliki strategi khusus untuk menarik minat konsumen.

President Director PT GAS Triumph Motorcycle, R.Hari Triadji menegaskan seluruh model Triumph yang dijual di Indonesia merupakan daya tarik utama bagi penggemar motor gede (moge).

“Sebenarnya kalau kita dari motornya sendiri sudah sangat menjual. Karena di Indonesia yang ditanya pertama kali oleh konsumen itu apa yang didapat dari harga jual tersebut. Dan produk kami sangat menjual,” katanya di Kemang, Jakarta Selatan.

Selain itu, pria yang akrab disapa Adji itu mengaku pasar Triumph di Indonesia telah terbentuk dengan sendirinya. “Jadi memang pasar kita sudah ada dan terbentuk sendiri untuk motor khususnya untuk motor yang modern klasik,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Selanjutnya

Meski demikian, Adji mengaku pihaknya juga memberikan benefit khusus bagi pembeli motor Triumph, salah satunya warranty selama dua tahun.

“Kita servis dua tahun warranty, satu kali servis gratis. Lalu kita sebulan ada dua kali touring, untuk pembeli pertama kali kita kasih gratis touring,” tuturnya.

Sebagai informasi, Triumph saat ini dibandrol dengan harga mulai dari Rp 350 juta sampai dengan Rp 550 juta berstatus off the road. Untuk melakukan pemesanan, konsumen harus membayar booking fee sebesar Rp 20 juta.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Fraksi PAN Mulfachri Dicecar Proses Penganggaran DAK Kebumen

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap ditelisik soal proses penganggaran dana alokasi khusus (DAK) Kebumen oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan dalam kasus ini.

“KPK mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait proses penganggaran DAK dari sisi fraksi di DPR RI terkait kasus Suap DAK fisik pada perubahan APBN 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen 2016,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Dalam kasus ini KPK tengah menelisik proses pembahasan dan penganggaran DAK Kebumen yang dilakukan para legislator Senayan. Beberapa anggota DPR RI sudah diperiksa penyidik lembaga antirasuah.

Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

2 dari 3 halaman

Taufik Kurniawan Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK Dalami Kasus Suap yang Jerat Taufik Kurniawan Lewat Ketua Fraksi PAN

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap. Pemeriksaan Mulfachri untuk mendalami kasus dugaan suap terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kebumen yang menjerat Wakil Ketua nonaktif DPR RI Taufik Kurniawan.

“Mulfachri Harahap diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka TK (Taufik Kurniawan),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Masih belum diketahui apa yang akan digali penyidik KPK terhadap Mulfachri. Namun belakangan ini lembaga antirasuah sudah memeriksa sejumlah anggota DPR terkait kasus yang menjerat Taufik Kurniawan ini.

Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

2 dari 3 halaman

KPK Bidik Pihak Lain?

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK Duga Samin Tan Suap Eni Saragih terkait Kontrak Batubara Kementerian ESDM 

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. 

Samin Tan diduga memberi suap kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kontrak perjanjian karya usaha pertambangan batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Tersangka SMT (Samin Tan) diduga telah memberi hadiah atau janji terkait PKP2B sejumlah Rp5 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

Menurut dia, pemberian itu berawal pada Oktober 2017, saat Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Diduga, PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT ATK.

Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni Maulani Saragih untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengab Kementerian ESDM. Permintaan Samin Tan ini disanggupi Eni. 

“Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan SMT dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM. Di mana, posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR,” jelas Syarif.

 

2 dari 3 halaman

Untuk Pilkada

Syarif mengatakan dalam proses penyelesaian itu, Eni Saragih diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan.

Uang itu diduga untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung.

Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tanaga ahli Eni Maulani Saragih. Pertama, pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.

“Transaksi terjadi di DPR sebanyak 2 kali dengan total Rp5 miliar,” ucap Syarif.

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

 

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kasus PLTU Riau-1, KPK Cegah CEO Blackgold Natural Resources

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua saksi berpergian ke luar negeri terkait proses penyidikan kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Dua saksi itu yakni, CEO Blackgold Natural Resources, Rickard Philip Cecil dan Direktur PT China Huadian Enginering Indonesia, Wang Kun.

“Dalam penanganan perkara PLTU Riau-I, dua orang telah dicegah berpergian ke luar negeri,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

Syarif mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat pencegahan ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sejak 27 Desember 2018. Keduanya dicegah selama enam bulan ke depan, hingga 27 Juni 2019.

“Pencegahan demi kepentingan penyidikan kasus suap PLTU Riau-1,” ucap dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka baru kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Samin Tan diduga memberi suap kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kontrak perjanjian karya usaha pertambangan batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Tersangka SMT (Samin Tan) diduga telah memberi hadiah atau janji terkait PKP2B sejumlah Rp5 miliar,” ujar Syarif.


2 dari 2 halaman

Lobi Eni Saragih

Menurut dia, pemberian itu berawal pada Oktober 2017, saat Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Diduga, PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT ATK.

Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni Maulani Saragih untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM. Permintaan Samin Tan ini disanggupi Eni.

“Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan SMT dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM. Di mana, posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR,” jelas Syarif.

Dia mengatakan dalam proses penyelesaian itu, Politisi Golkar itu diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan. Uang itu diduga untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung.

Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tanaga ahli Eni Maulani Saragih. Pertama, pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.


Saksikan video pilihan berikut ini:

BTN Syariah Kenalkan KPR Hits Bagi Kalangan Milenial

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN meluncurkan produk baru yaitu Pembiayaan Properti BTN iB. Pembiayaan Properti BTN iB dengan callname KPR Hits diracik khusus bagi para milenial yang ingin melakukan resolusi ‘hijrah’.

KPR Hits yang merupakan jenis KPR non subsidi memiliki keistimewaan dibandingkan produk pembiayaan perumahan milik BTN Syariah sebelumnya, yaitu menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah.

Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) merupakan fitur baru produk KPR dari BTN Syariah yang selama ini menggunakan akad Murabahah (jual beli) dan Istishna’ (jual beli pesanan).

“Akad tersebut disesuaikan dengan pangsa pasar yang kami bidik,yaitu para milenial yang menginginkan tenor cicilan yang panjang, yaitu hingga 30 tahun namun dengan uang muka yang terjangkau dan ujroh atau uang sewa yang ringan,” kata Direktur Bank BTN, Iman Nugroho Soeko dalam keterangannya, Jumat (15/2/2019).

Sebenarnya, lanjut Iman, akad Musyarakah Mutanaqisah merupakan gabungan atau hybrid dari 2 akad yaitu akad Musyarakah dan Ba’i yang artinya bahwa pembelian rumah atau apartemen yang menjadi agunan KPR merupakan aset bersama antara Bank dengan Nasabah dengan porsi kepemilikan yang telah disepakati pada saat awal akad.

Bank dan nasabah sepakat bahwa agunan KPR tersebut disewakan kepada nasabah sehingga nasabah memiliki kewajiban membayar angsuran sewa setiap bulannya.

Pembayaran angsuran sewa yang dilakukan Nasabah secara otomatis menambah porsi kepemilikan Nasabah dan mengurangi porsi kepemilikan Bank sehingga pada saat pembiayaan lunas, porsi kepemilikan rumah atau apartemen akan beralih sepenuhnya ke Nasabah.

Selain akad yang digunakan, BTN Syariah juga menawarkan sejumlah keringanan yang lain bagi nasabah KPR Hits, diantaranya uang muka ringan mulai 1 persen, angsuran yang terjangkau dengan dua pilihan skema.

Pertama, dengan ujroh atau uang sewa (fee) sebesar 7,75 persen fixed selama 3 tahun pertama. Kedua, dengan ujroh sebesar 8,25 persen fixed selama 5 tahun pertama selanjutnya berjenjang selama jangka waktu KPR sampai dengan 30 tahun. KPR Hits juga memberikan peluang pelunasan KPR tanpa biaya penalty.

“Untuk bisa mengajukan KPR Hits, nasabah berusia minimal 21 tahun, memiliki pekerjaan tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun dan yang penting agunan yang digunakan adalah rumah atau apartemen atau ruko ready stock atau sudah tersedia, bukan yang belum dibangun atau berbentuk kavling tanah,” kata Iman.

Adapun unit ready stock yang dimaksud, menurut Iman, berbentuk properti baru maupun seken, dengan syarat memiliki dokumen legalitas properti yaitu SHM/SHGB dan IMB serta berada di lokasi yang marketable. Selain pembelian properti baru, KPR Hits juga dapat digunakan untuk take over dan top up.

Lebih lanjut Iman menjelaskan, KPR Hits tidak hanya terbatas bagi nasabah muslim namun terbuka juga bagi nasabah non muslim yang membutuhkan pembiayaan rumah yang terjangkau sesuai kemampuan mereka.

Peluncuran produk KPR Hits merupakan salah satu strategi BTN Syariah untuk mengejar target pertumbuhaan pembiayaan tahun 2019.

Khusus KPR Hits, Iman menargetkan bisa meraup pembiayaan sebesar Rp 1,35 triliun atau setara dengan kurang lebih 2.700 unit.

Sementara itu target pembiayaan tahun 2019 diproyeksi bisa menembus Rp 25 triliun atau tumbuh di atas angka 14 persen dibandingkan tahun 2018 yang telah mencapai sekitar Rp 22 triliun. Menginjak usianya ke 14, BTN Syariah telah merealisasikan pembiayaan sekitar Rp 26 triliun dan telah membukukan aset senilai Rp 28,5 triliun.