KPK Panggil Dirjen Minerba ESDM

Jakarta – KPK memanggil Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono terkait kasus dugaan suap dari pengusaha Samin Tan ke eks anggota DPR Eni Maulani Saragih. Bambang dipanggil sebagai saksi.

“Dipanggil sebagai saksi untuk SMT (Samin Tan),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (18/3/2019).

Selain itu, KPK juga memanggil staf PT Asmin Koalindo Tuhup atau PT Borneo Lumbung Energi, Fitrawan Tjandra alias Oscar sebagai saksi. Oscar merupakan salah satu saksi yang dicegah bepergian ke luar negeri terkait kasus ini.

KPK sebelumnya menetapkan Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal sebagai tersangka suap. Dia diduga memberi suap Rp 5 miliar kepada Eni Maulani Saragih yang merupakan eks Wakil Ketua Komisi VII DPR.

Suap itu diduga diberikan agar Eni membantu anak perusahaan milik Samin, PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT), yang sedang bermasalah. Permasalahan yang dimaksud ialah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM.

“Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan SMT dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM, di mana posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Jumat (15/2).
(haf/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

ESDM: Rekomendasi Ekspor Freeport dan Amman Terbit Pekan Ini

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rekomendasi ekspor mineral olahan (konsentrat) PT Freeport Indonesia Dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara akan diterbitkan pekan ini. Saat ini izin ekspor kedua perusahaan sudah habis.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saifulhak mengatakan, Freeport Indonesia dan Amman telah mengajukan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga, kemudian instansinya sedang mengevaluasi dokumen perpanjangan izin yang diajukan untuk mendapat rekomndasi ekspor.

“Kalau Alhamdulilah sekarang sudah masuk semua per hari ini, tapi itupun baru siang selesainya, ini baru dievaluasi,” kata Yunus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Menurut Yunus, proses evaluasi akan diselesaikan pada pekan ini, sehingga pada akhir pekan instansinya sudah menerbitkan rekemendasi ekspor. Kemudian diajukan ke Kementerian Perdagangan untuk medapat Surat Petsetujuan Ekspor (SPE).

“Paling nggak Minggu ini selesai. Masih ada Jumat. Semuanya Amman, Freeport Indonesia, semuanya,” tuturnya.

Yunus megungkapkan, khusus untuk Amman dipastikan rekomendasinya bisa keluar per hari ini, proses verifkasi dlakukan dengan cepat karena telah menerapkan sistem online.

“Amman mudah-mudahan kalau bisa selesai hari ini ya hari ini bisa diselesaikan, kan online ini,” tuturnya.

2 dari 2 halaman

Simak video pilihan di bawah ini:

Pasokan Cadangan Gas Besar di Sumsel Diprioritaskan untuk Domestik

Liputan6.com, Jakarta – Repsol telah menemukan cadangan gas di‎ ‎Blok Sakakemang, Sumatera Selatan, sebesar 2 triliun kaki kubik (Trillion Cobic Feet/TCF).

Hal ini menjadi angin segar bagi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia sebab selama 18 tahun baru ditemukan kembali cadangan gas skala besar.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan, gas yang dihasilkan dari blok migas yang dioperatori perusahaan migas asal Spanyol tersebut, akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“‎Untuk dalam negeri (pasokan gasnya),” kata Arcandra, di Kantor Kementerian ESDM‎, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Arcandra menuturkan, pasokan gas untuk dalam negeri tidak akan berlebih. Untuk infrastruktur penyaluran gasnya akan memanfaatkan yang sudah dioperasikan. 

“Enggak akan lebih. ‎Kita dalam kebutuhan untuk negeri. ‎Infrastruktur bisa digunakan sekitarnya,” tutur dia.

2 dari 2 halaman

Repsol Temukan Ladang Gas Terbesar di Sumsel

Sebelumnya, ‎Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan Repsol telah menemukan potensi cadangan gas yang besar di Blok Sakakemang, Sumatera Selatan.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, tak tanggung-tanggung, cadangan gas yang ditemukan oleh perusahaan migas asal Spanyol‎ tersebut diperkirakan mencapai 2 triliun kaki kubik (TCF).

“Ini lokasinya di Banyu Asin. Potensi lebih kurang 2 TCF. Asumsi sekarang, rig 1.500 HB. Kadang dikerjakan bertahun tahun gak dapat, dengan kedalaman 2.430 meter dapat cadangan. 2004 sudah dilakukan dengan KBD 1, kurang memberikan hasil yang bagus. Ternyata ada disebelahnya yang lebih bagus cadangannya,” ‎ujar dia.

Menurut dia, selain potensi gas yang besar, temuan ladang gas ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebab, setelah 18 tahun akhirnya ditemukan cadangan gas baru dalam jumlah yang besar.

“Ini penting kita sampaikan, karena KBD 2X di Indonesia, potensi tersebut setelah 18 tahun. Ini adalah penemuan yang signifikan. Setelah dua dekade. Ini perlu kita syukuri, ini semoga jadi angin baru untuk penemuan mendatang. Di 2018-2019 ini adalah penemuan terbesar nomor 4 di dunia,” kata dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:


Menko Darmin Minta PLN Segera Terapkan B20 di Seluruh Pembangkit

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berencana memanggil PT Freeport Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan TNI terkait penggunaan Biodiesel 20 persen (B20). Hal ini untuk mendorong penggunaan B20 tercapai 100 persen.

“Untuk menaikkan ke 100 persen, ya 1 persen itu tidak mudah tapi barangkali kami akan fokus untuk membicarakan satu penggunaan B20 di PLN, di TNI/Polri dan di Freeport. Karena dari dulu yang minta dispensasi beberapa di antaranya adalah mereka,” ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Untuk PLN memang sebagian sudah menggunakan B20. Namun masih ada beberapa pembangkit yang belum memakai B20. Ke depan, Kementerian ESDM akan melakukan komunikasi dengan PLN mencari solusi penggunaan B20.

“Kalau PLN tidak semuanya beberapa pembangkitnya. Tapi kami akan bicarakan itu ke depan ini secara keseluruhan kami akan persilakan ESDM saja yang ngurusinya. Karena kerja ribetnya sudah selesai,” jelasnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, hingga kini realisasi penyaluran dan penggunaan B20 sudah mencapai 99 persen. Capaian tersebut menandakan kebijakan B20 berjalan dengan baik.

“Tapi ukuran dari kinerjanya 99 persen itu adalah realisasi dibandingkan dengan seharusnya berapa. Ya, 99 sudahlah itu saja indikatornya, lebih sederhana urusannya. Jadi itu berarti kami sudah boleh mengatakan, B20 sudah berjalan dengan baik,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Dalam 2 Bulan, Penyaluran B20 Capai 700 Ribu KL

Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan penyaluran Biodiesel 20 persen (B20) pada Januari hingga Februari 2019 mencapai sekitar 700 ribu Kiloliter (Kl).

“700 ribu Kiloliter Januari hingga Februari,” ujar Paulus usai rapat koordinasi B20 di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Secara keseluruh angka penyaluran B20 ke seluruh wilayah Indonesia pada Januari-Februari telah mencapai 99 persen. Namun, masih ada daerah yang belum terjangkau seperti di Kalimantan. 


“Hanya daerah perbatasan yang memang susah dicapai, Kalimantan ada beberapa yang Pertamina beli dari Malaysia, dari kita sulit tapi kecil sekali. Persentasenya kurang lebih 99 persen ,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto mengatakan, pihaknya telah melapor kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait penyaluran B20.

“Ya pokoknya B20 sukses. Intinya 99 persen dari target B20 penyalurannya. Makanya Pak Menko apresiasi,” jelasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pakai PLTS di Atap Rumah, Tagihan Listrik Menteri Jonan Berkurang Rp 1,4 Juta per Bulan

Liputan6.com, Jakarta Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atap bangunan (Rooftop) terbukti menciptakan penghematan. Salah satu buktinya pada rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Kepala Biro Umum Kementerian ESDM Endang Sutisna mengatakan, sejak dipasang pada Juli 2018, PLTS atap bangunan di rumah dinas Menteri ESDM menciptakan nilai penghematan hingga Rp 1,4 juta per bulan.

Jika dibandingkan dengan konsumsi listrik pada rumah dinas Menteri ESDM, kontribusi PLTS berada pada nilai 20 persen dari total konsumsi listrik per bulan.

“Untuk penghematannya berkisar dari Rp 1 juta hingga Rp 1,4 juta per bulannya,” ‎kata‎ Endang, dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (1/3/2019).

‎PLTSRooftop yang dipasang rumah dinas di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan tersebut berkapasitas sebesar 10 kilo Watt peak(kWp), dengan rata- rata produksi tenaga listrik per bulan pada sepanjang 2018 untuk masing-masing rumah sebesar 5.200 kWh.

Endang menambahkan, penghematan juga terjadi pada rumah dinas Wakil Menteri ESDM di Jalan Brawijaya, dan rumah Sekjen Kementerian ESDM di Jalan Sriwijaya. Kapasitasnya sama, terpasang PLTS Rooftop 10 kWp pada masing-masing rumah dinas tersebut,

“Peghematannya juga sekitar angka tadi (Rp 1 juta hingga Rp 1,4 juta per bulan),” ujarnya.

2 dari 2 halaman

Lokasi lain

Menurut Endang, sejak 2017, lingkungan kantor dan rumah dinas Kementerian ESDM telah menggunakan pembangkit PLTS atap rumah, untuk mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan. Kementerian ESDM tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelopor pemanfaatan tenaga surya.

PLTS ini juga terpasang pada gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan kapasitas 150 kilowatt peak (kWp). Pemanfaatan energi surya itu sudah berjalan selama 26 bulan, tepatnya sejak Januari 2017.

Pada tahun tersebut PLTS berkontribusi sebesar 25 persen dari total konsumsi listrik per bulan, dengan angka penghematan yang diperoleh setiap bulan sebesar Rp 11,5 juta.

Seiring dengan penghematan energi listrik pada gedung kantor dan rumah dinas ESDM dengan menggunakan PLTS Rooftop, semenjak akhir tahun 2018 Kementerian ESDM kembali melanjutkan pemasangan PLTS rooftop tersebut pada rumah dinas Eselon 1 lainnya sebanyak 4 unit, dengan kapasitas 5 kWp sampai dengan 10 kWp.

Ferdy Hasiman Anggap Divestasi Freeport Lewat IPO Bukan Langkah Tepat

Liputan6.com, Jakarta Pernyataan mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, yang mengatakan bahwa dirinya menganjurkan agar skema divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) melepas saham melalui pasar modal atau Initial Public Offering (IPO) adalah langkah yang tidak tepat dan cermat. Peneliti Alpha Research Database dan penulis buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara, Ferdy Hasiman, mengatakan bahwa mekanisme pelepasan melalui pasar modal tak pernah dianjurkan oleh UU No.4/2009, tentang Mineral dan Batubara.

“Kalau saham Freeport dilepas melalui mekanisme IPO di pasar modal, yang dapat untung hanya pengusaha kaya. Pelaku pasar modal hanya 0,6 persen penduduk Indonesia. Sudah begitu, banyak investor yang beli saham di pasar modal juga adalah investor asing. Itu makanya kalau krisis di Indonesia, ada capital outflow besar-besaran,” ujarnya.

Jika melalui IPO, saham Freeport akan menjadi rebutan antara pengusaha lokal yang memiliki banyak uang dan para politisi. Ferdy memberikan contoh pengalaman pelepasan saham Garuda Indonesia.

Pada IPO saham Garuda, Mantan Bendahara Partai Demokrat, M. Nazarudin, memborong 400 juta saham atau Rp 300 miliar lewat lima perusahaan miliknya. Setelah IPO, salah satu pengusaha kakap mendapat pinjaman Credit Suisse dan memborong 351,6 juta lembar (10 persen saham Garuda Indonesia).

“Fakta ini mau menunjukan bahwa opsi divestasi sahamPTFI melalui IPO bukan solusi cerdas, tetapi solusi instan,” ucap Ferdy. 

Soal perpanjangan kontrak sampai 2041, itu adalah keputusan bisnis. Tanpa ada perpanjangan kontrak, Freeport tidak akan berinvestasi di tambang underground yang mencapai angka 17 miliar dollar AS dan pembangunan smelter tak berjalan.

“Jadi, nalar politik tak akan pernah mempu memahami mengapa pemerintah harus memperjang kontrak Freeport sampai tahun 2041. Mekanisme korporasi yang dilakukan pemerintah untuk mengambil alih saham PTFI adalah langkah paling elegan,” kata Ferdy. 

Pemerintah Indonesia melalui perusahaan Holding Industri Pertambangan Inalum resmi memiliki 51,23 persen persen saham PTFI pada akhir tahun lalu. Pemerintah kemudian menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan catatan, perpanjangan kontrak sampai 2041 wajib membangun smelter tembaga serta jaminan kepastian fiskal dan investasi bagi Freeport.

Perpanjangan kontrak sampai 2041 dianggap masuk akal karena Inalum masih membutuhkan Freeport mengolah tambang underground yang berteknologi dan memiliki infrastruktur canggih. Tambang underground di Grasberg dengan metode block caving menurut para geolog pertambangan memang sangat berisiko tinggi dan membutuhkan dana investasi besar.

Banyak geolog kelas dunia mengatakan, tambang underground di Grasberg tak boleh berhenti. Sekali berhenti, akan meningkat an tegangan dan mengakibatkan runtuhnya terowongan. Itulah mengapa Freeport di tambang underground membangun terowongan bawah tanah sampai ribuan kilometer. Jika proses tambang underground terhenti, maka akan terjadi kerugian besar mencapai 5-10 miliar dollar AS.



(*)

Terbebani Harga Avtur, Air Asia Rugi Rp 998 Miliar

Liputan6.com, Jakarta – PT AirAsia Indonesia Tbk (AAID) mencatatkan kenaikan pendapatan 54 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 1,32 triliun dari Rp 1,02 triliun pada periode yang sama di tahun lalu.

Meski begitu, perseroan mengalami kerugian sebesar Rp 998 miliar. Beban usaha ini disebabkan pelemahan nilai mata uang rupiah dan juga tingginya harga avtur.

Adapun total avtur di tahun 2018 naik 53 persen dengan harga avtur rata-rata sebesar USD 85 per barel dibandingkan harga rata-rata 2017 sebesar USD 64 per barel.

Beban usaha lainnya seperti biaya sewa, pemeliharaan, dan perbaikan pesawat juga meningkat disebabkan oleh pelemahan rupiah dan tambahan pesawat pada kuartal IV-2018.

“2018 merupakan tahun yang sangat penuh tantangan bagi operasional kami. Profitabilitas kamu juga sangat terdampak oleh meningkatnya biaya operasional yang didorong oleh peningkatan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah sepanjang tahun,” ujar Direktur Utama PT AirAsia Tbk Dendy Kurniawan di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Dia melanjutkan, pada tahun ini, dirinya optimistis dapat memperbaiki kinerja perseroan dan memperbesar pangsa pasar yang tanda-tanda perbaikanya telah terlihat di awal tahun 2019.

“Dengan kondusifnya lingkungan usaha, serta penurunan harga bahan bakar dan penguatan nilai mata uang rupiah, kami berencana untuk membuka hub baru di Lombok dan menambah 3 unit pesawat ke dalam armada kami sejalan dengan perluasan operasi ke bagian Timur Indonesia,” jelas dia.

2 dari 2 halaman

Pertamina Turunkan Harga Avtur

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis avtur yang berlaku pada 16 Februari 2019 mulai jam 00.00 waktu setempat.

Media Communication Manager Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan, Pertamina secara rutin melakukan evaluasi dan penyesuaian harga avtur secara periodik, yaitu sebanyak dua kali dalam sebulan.

Untuk periode 16 Februari 2019, harga avtur mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

“Harga baru avtur ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara,” kata Arya, Di Jakarta, Sabtu (15/2/2019).

Arya mencontohkan, harga avtur (published rate) untuk Bandara Soekarno Hatta Cengkareng mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 8.210 per liter menjadi Rp .7.960 per liter.

Harga ini lebih rendah sekitar 26 persen dibandingkan harga avtur (published rate) di Bandara Changi Singapura yang terpantau per tanggal 15 Februari 2019 sekitar Rp 10.769 per liter.

“Penyesuaian harga avtur dilakukan dengan mempertimbangkan rata-rata harga minyak dunia, nilai tukar rupiah dan faktor lainnya,” tuturnya.

Kementerian ESDM Tegaskan Tambang Emas yang Longsor di Sulut Beroperasi Ilegal

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, tambang emas di Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara yang longsor merupakan tambang ilegal yang dioperasikan masyarakat.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, kegiatan penambangan emas di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara berjalan tanpa izin.

“Tambang emas di Sulawesi Utara longsor itu ilegal,” kata Agung, di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Dia mengaku tiga bulan sebelum peristiwa longsor terjadi instansinya telah melayangkan surat ke pemerintah daerah (pemda) dan keamanan untuk menertibkan penambangan ilegal di wilyah tersebut. Ini karena penertiban ta‎mbang ilegal menjadi wewenang pemda. 

“Tiga bulan lalu Kami sudah megirimkan surat ke pemerintah daerah dan pihak keamanan,” tuturnya.

Agung pun megaku prihatin atas peristiwa tersebut, untuk kedepannya harus ada penertiban yang lebih masif agar perisitwa serupa tidak terulang kembali.

“Saya ucapkan dukacita untuk keluarga korban longsor tambang emas di Sulawesi Utara,”‎ tandasnya.

‎Untuk diketahui, longsor tambang emas di Bolaang Magondow Sulawesi Utara terjadi pada Selasa malam (26/2/2019), dilaporkan ada 60 warga yang tertimbun longsor.

2 dari 2 halaman

Detik-Detik Tambang Emas di Bolaang Mongondow Runtuh

Proses evakuasi terhadap puluhan penambang yang tertimbun longsor di areal Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, Selasa (26/02/2019) masih terus dilakukan. Bagaimana peristiwa itu terjadi?

Kepala Seksi Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmong Abdul Muin Paputungan mengungkapkan, peristiwa longsor terjadi di dalam lubang pengambilan material olahan emas ilegal lokasi Busa dalam areal kontrak karya PT JRBM pada Selasa 26 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita.

“Saat itu diperkirakan puluhan warga masyarakat sedang berada di dalam lubang untuk mengambil material olahan emas, karena banyaknya warga yang sedang mengambil material olahan emas dengan cara digali dengan menggunakan linggis,” ungkap dia.

Benturan linggis dengan dinding lubang itulah yang kemudian membuat area pertambangan itu ambruk. Warga yang berada di dalamnya tertimpa reruntuhan dinding. Diketahui, lokasi tersebut sejak tahun 2018 dijadikan warga sekitar untuk mengambil material olahan emas secara ilegal.

“Pada saat terjadi longsor diperkirakan terdapat puluhan warga yang sedang berada di dalam lubang untuk mengambil material olahan emas,” ungkap dia.

Runtuhnya dinding lubang tambang itu segera diketahui warga yang berada di luar lubang. Mereka langsung menghubungi warga lainnya untuk meminta bantuan. Proses evakuasi seadanya mulai dilakukan sejak Selasa tengah malam, sebelum datangnya bantuan peralatan yang lebih memadai.

Paputungan menyebutkan, data sementara diperkirakan sebanyak 60 orang lebih tertimbun material longsoran tanah dan bebatuan di lokasi areal tambang rakyat.

Hingga siang ini, sudah berhasil di evakuasi sebanyak 16 orang dengan rincian orang meninggal dunia 2 orang dan 14 orang luka ringan dan berat.

5.120 Rumah di Kabupaten Bogor Kini Teralirkan Gas Bumi

Liputan6.com, Bogor – Sebanyak 5.120 rumah tangga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendapatkan sambungan jaringan gas rumah tangga. Jaringan gas ini dibangun PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Dilo Seno Widagdo mengatakan, PGN telah membangun jaringan gas rumah tangga di kabupatan Bogor, Jawa Barat pada 2018. Dana APBN yang dipakai mencapai Rp 46 miliar untuk 5.120 jaringan gas rumah tangga.

‎”Kita berhasil membangun 5.120 sambungan rumah tangga,” kata Dilo, di lokasi peresmian jaringan gas, Puri Nirwana, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

Pada tahap pengoperasian nanti, PGN akan memanfaatkan sumber gas dari PT Pertamina EP, dengan volume mencapai 0,2 MMSCFD. Dalam rencana pengoperasian, jargas tersebut akan mengaliri sebanyak 5.120 sambungan rumah atau SR, tepatnya di wilayah Kecamatan Cibinong dan Bojong Gede.

“Perluasan Jargas ini adalah upaya bersama untuk memperluas dan pemerataan pemanfaatan kekayaan alam negeri ini,” ujar ‎Dilo.

Seiring beroperasinya sambungan baru ini maka total sambungan jaringan gas rumah tangga di Bogor mencpai 9.120. Sebelumnya jaringan gas yang dibangun pada 2012 hanya 4.000 sambungan.

Dilo mengungkapkan, sejauh ini pemerintah dan PGN bahu membahu melakukan perluasan pembangunan Jargas. Ke depan, jaringan gas kian banyak skema yang bisa digunakan untuk merealisasikan pembangunan Jargas.

“Gas merupakan energi masa depan yang sangat membantu kehidupan masyarakat. Indonesia melalui PGN mempunyai potensi besar sebagai penyangga dan pelayan bagi masyarakat,” tandasnya.

2 dari 2 halaman

PGN Butuh Rp 12,5 Triliun buat Bangun 5 Juta Jaringan Gas Baru

PT Perusahaan Gas Negara Tbk siap membangun jaringan gas bumi sebanyak 5 juta jaringan hingga 2025. Rencana bisnis perusahaan ini bagian dari penugasan pemerintah melalui anggota holding BUMN migas.

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan untuk membangun jaringan gas bumi ini diperkirakan membutuhkan total investasi sekitar Rp 12,5 triliun.

“Belanja modal sekitar Rp 12,5 triliun ini akan dipenuhi dari berbagai sumber. Mulai dari APBN, kas internal perusahaan, business to business, serta mitra strategis,” kata Gigih di Kementerian BUMN, Selasa (12/2/2019).

Gigih mengungkapkan, rencana pembangunan 5 juta jargas masih dalam proses study basic engineering. Namun, sebagian besar berada di wilayah yang sudah terdapat eksisting pipa dan sumber gas agar pembangunan berjalan lebih cepat.

“Pada tahun ini, PGN akan membangun sekitar 800.000 jargas. Nanti wilayahnya di mana saja akan kami sampaikan ke Kementerian ESDM,” tambah dia.

Luhut Bisa Kelola 6.000 Ha Lahan Pertambangan, Bagaimana Cara Dapatnya?

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui mengelola 6.000 hektar lahan negara untuk usaha pertambangan. Lahan negara yang dikelolanya itu berstatus izin usaha pertambangan (IUP) bukan hak guna usaha (HGU).

Bagaimana cara mendapatkan IUP?

Ketua Dewan Konsorsium Perubahan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, proses mendapatkan IUP sejatinya sama seperti HGU. Di mana, si badan hukum harus memenuhi segala prosesnya sesuai ketentuan Kementerian ATR.

“Syaratnya sama seperti HGU,” kata Iwan saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Yang membedakan, kata Iwan, adalah proses penerbitannya saja. Jika HGU diterbitkan oleh Kementerian ATR, IUP diterbitkan oleh Kementerian ESDM, dan HTI diterbitkan oleh Kementerian LHK. Hanya saja, ketiga sertifikat itu harus berdasarkan rekomendasi Menteri ATR.

Iwan mengungkapkan, HGU merupakan hak berjangka waktu yang diberikan kepada badan hukum dalam memanfaatkan lahan negara. Batas waktu untuk HGU selama 35 tahun.

Adapun, HGU diterbitkan untuk usaha pertanian, perkebunan, untuk perikanan darat/tambak, dan peternakan.

Sedangkan IUP, merupakan izi sektor pertambangan dengan jangka waktu yang ditentukan, pun dengan HTI juga sama memiliki batas waktu.

Sebelumnya, masalah kepemilikan lahan negara menjadi perdebatan dimulai ketika debat kedua capres dan cawapres periode 2019-2024 beberapa waktu lalu.

Pada saat itu, Capres Nomor Urut 01 Jokowi menyindir soal kepemilikan ratusan hektare tanah Prabowo di panggung debat capres kedua. Sindiran itu disampaikan Jokowi saat berbicara terkait pembagian sertifikat tanah.

Dan Prabowo mengakui menguasai ratusan ribu hektare tanah di sejumlah wilayah di Indonesia. Namun, sebut Ketum Gerindra itu, tanah yang dimilikinya itu berstatus HGU alias masih milik negara.

(hek/ang)