Syal-syal Sepakbola Peninggalan Ronaldikin

BandungRonaldikin punya kecintaan dengan dunia sepakbola. Dia mengoleksi puluhan syal klub sepakbola lokal dan luar negeri.

Ronaldikin, yang memiliki nama asli Sodikin, punya paras mirip mantan pesepakbola Brasil dan Barcelona, Ronaldinho. Kini, sosok tersebut sudah meninggal dunia dalam usia 49 tahun.

Ronaldokin bukan cuma punya wajah yang mirip dengan Ronaldinho. Dia juga sangat menyukai sepakbola, terlebih kerap berada langsung di tribune stadion untuk menyaksikan pertandingan.


Selama menyaksikan pertandingan sepakbola, Ronaldikin kerap berinteraksi dengan berbagai kelompok suporter. Itu dia tunjukkan dengan koleksi syal-syal klub sepakbola, yang didapat dari sesama suporter.

Puluhan syal klub sepakbola itu disimpan dalam sebuah kantong plastik berukuran besar.

“Syalnya banyak, didapatkan pas nonton pertandingan sepakbola,” kata Husnu Bayanudin adik Sodikin saat ditemui di rumah duka yang berada di Kampung Langonsari, Desa Langonsari, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, Selasa (22/1/2019).

Syal tersebut beragam, ada syal Persib Badung klub yang dicintai Sodikin. Persija, Aerma, Persebaya dan syal klub Indonesia lainnya. Ada juga syal AC Milan, Inter Milan, AS Roma, dan Juventus. Ada juga syal Timnas Indonesia, Italy dan Brazil.

“Dari klub Indonesia sampai dunia juga ada, ” ujar Husnu.

Syal tersebut lebih banyak lagi, yang lainnya disimpan di tempat tinggal Ronaldikin yang ada di Jakarta. Bahkan menurut Husnu, syal tersebut jumlahnya terus dihitung sang kakak.

“Jumlahnya dihitung, diminta satu juga enggak boleh karena syal tersebut didapatnya hasil capek dan kenang-kenangan,” tambahnya.

Selain syal, Ronaldikin juga memiliki banyak jersey klub sepakbola. Jersey tersebut disimpannya di Jakarta.

(ran/ran)


HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Kapitalisasi Pasar Saham BCA Tembus Rp 683 Triliun

Liputan6.com, Jakarta – Harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatatkan level tertinggi tertinggi dalam lima tahun.

Berdasarkan data RTI, Selasa (22/1/2019), saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) naik 0,99 persen ke posisi 28.000 per saham. Saham BBCA sempat berada di level tertinggi 28.100 per saham dan terendah 28.000 per saham. Total frekuensi perdagangan saham 7.207 kali dengan nilai transaksi Rp 626,4 miliar.

Bila melihat data RTI, saham BBCA sentuh 28.100 merupakan level tertinggi dalam lima tahun yang diraih pada Selasa 22 Januari 2019. Sedangkan level terendah dalam lima tahun berada di kisaran 9.250 per saham pada 6 Desember 2013.

Adapun kenaikan harga saham BBCA pada Selasa pekan ini mendorong kapitalisasi harga sahamnya mencapai Rp 683 triliun. BCA pun mencatatkan kapitalisasi pasar saham terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Januari 2019.

Kemudian disusul PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang mencatatkan kapitalisasi pasar saham Rp 460 triliun. Lalu PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) mencetak kapitalisasi pasar saham Rp 439 triliun. Disusul PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) yang mencatatkan kapitalisasi pasar saham Rp 396 triliun.

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) pun masuk lima besar kapitalisasi pasar terbesar di BEI. Tercatat kapitalisasi pasar saham PT Unilever Indonesia Tbk mencapai Rp 374 triliun.

Lalu kapitalisasi pasar saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) tercatat Rp 358 triliun. Selanjutnya PT Astra International Tbk (ASII) membukukan kapitalisasi pasar saham Rp 332 triliun. Disusul PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang mencetak kapitalisasi pasa rsaham Rp 171 triliun.

Lalu ada PT Gudang Garam Tbk (GGRM) yang mencatatkan kapitalisasi pasar saham Rp 159 triliun. Pada posisi 10, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) mecetak kapitalisasi pasar saham Rp 136 triliun.

Kapitalisasi pasar saham ini merupakan harga saham dikalikan jumlah saham yang beredar. Oleh karena itu, kapitalisasi pasar saham ini dapat berubah setiap hari.

2 dari 2 halaman

BCA Alokasikan Rp 5,2 Triliun buat Investasi Digital pada 2019

Sebelumnya, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyediakan dana sekitar Rp 5,2 triliun untuk investasi digital banking di 2019. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pengembangan ATM, server serta EDC agar menyamai laju pengembangan fintech di Indonesia.

“Banyak, tapi termasuk ATM, EDC, sekitar Rp 5,2 triliun tahun depan. Enggak kalah sama fintech. Untuk yang sudah ada di manintenance, pengembangan nambah EDC, ATM, server,” ujar Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmaja di JCC Senayan, Jakarta, Selasa 27 November 2018.

Jahja mengatakan, BCA juga akan melakukan transformasi aplikasi yang saat ini belum menggunakan QR (Quick Response) code. Sehingga ke depan, lebih digital dan tingkat kepatuhan terhadap penggunaan QR code meningkat.

“Kemudian transformasi dari aplikasi kita kan yang lama belum ada QR sekarang ada transformasi supaya lebih digital dan complience. Risiko itu harus diinvstasikan, dijaga supaya tetap compli dan sesuai ketentuan,” ujar dia.

Jahja menambahkan, tahun ini pihaknya sebenarnya sudah mencanangkan penggunaan QR code untuk tranfer dana. Di mana pedagang di sosial media dapat melakukan transfer sebesar Rp 100 juta per hari.

“Kita habis perkenalkan QR untuk meudahkan orang transfer dan bisa sampai Rp 100 juta per hari. Buat yang jualan IG, FB, itu gampang enggak perlu ketik nomor rekening kan takut salah, dengan QR bisa jalan,” tutur Jahja.

“Ini perlu disosialisasi saya kira, produk baru enggak boleh dalam waktu dekat bersamaan kita keluarkan. Yang penting educate customer, yang penting kesulitan kita punya melalui halo BCA bisa support bantu beri penjelasan edukasi nasabah,” kata dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Di Depan Ma’ruf Amin, Kiai NU Jatim Ingatkan Bahaya Hoaks

Liputan6.com, Trenggalek – Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Anwar Iskandar menyebut, saat ini banyak angin jahat berembus dan mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Angin dimaksud kiai kondang ini adalah penyebaran hoaks lewat media sosial.

Hal ini disampaikan Kiai Anwar saat mendampingi cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin dalam acara Istigosah Kubro di Stadion Minak Sompal, Trenggalek, Jawa Timur.

“Saat ini banyak angin lewat barang ini (menunjuk ke ponsel) tapi anginnya besar, hampir setiap hari kita lihat angin enggak enak, membuat kita dipengaruhi untuk tidak percaya dengan siapa saja, temasuk pemerintah dan ulama,” kata Kiai Anwar, Selasa (22/1/2019).

Oleh karenanya, Kiai Anwar ini meminta semua pihak untuk tidak termakan isu-isu hoaks yang dapat memecah belah bangsa. 

“Kalau tidak hati-hati dapat menjerumuskan bangsa ke dalam disintergrasi, angin seperti ini kita mesti cekelan (pegangan) ajaran Allah secara total, lewat ajaran kiai, ulama, jangan ikutan arus yang disembur oleh orang yang ingin Indonesia tak bersatu,” tegas Kiai Anwar.

Terakhir, Kiai Anwar berpesan, agar tahun politik dapat dimaknai sebagai pesta demokrasi yang sesungguhnya. Jangan sampai perbedaan pilihan malah memecah persatuan.

“Kita ramu baik-baik dengan damai, menuju baldatun toyibatun warabun gafur, tapi jangan sampai korbankan tata krama dengan wong sepuh demi ambisi perbedaan,” tutup Kiai Anwar.




2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemakaian Kendaraan Listrik Berkembang, Impor BBM Bakal Turun

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan energi dengan mengurangi ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengatakan, sumber energi kendaraan listrik dihasilkan dari pembangkit yang menggunakan energi primer berasal dari dalam negeri.

Oleh karena itu, jika kendaraan listrik semakin marak digunakan masyarakat akan menggeser kendaraan yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mayoritas berasal dari impor.

“Listrik kita impor enggak? Enggak. Li‎strik adalah jenis energi yang bisa kita produksi sendiri‎,” kata Arcandra, di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Arcandra melanjutkan, jika kendaraan listrik semakin banyak digunakan, ketergantungan‎ dengan pasokan BBM dari luar negeri bisa berkurang.

Dengan begitu akan menciptakan ketahanan energi karena  sumber energi Indonesia tida‎k lagi terpangaruh kondisi di luar negeri.

“Kalau bisa produksi sendiri maka apa pun yang terjadi di dunia luar kita tetap memenuhi kebutuhan kita. Intinya itu jadi jangan dilihat semata-mata dari environmental sustainability tapi dilihat kedaulatan energi kita ke depan,” ujar Arcandra.

‎Arcandra  menuturkan, dengan beralihnya penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik, juga akan membuat neraca transaksi neraca berjalan Indonesia tidak lagi defisit akibat impor minyak dan gas (migas).

Selain itu, juga akan meningkatkan pemanfaatan listrik yang saat ini pasokannya sudah berlebih.

“Semakin banyak konversi ke listrik, semakin banyak mobil listrik, listrik kita punya excess power. Itu kalau dimanfaatkan untuk menjual listrik. Akibatnya nanti BBM impor turun, kalau kompor listrik LPG turun impornya sehingga enggak ditulis lagi (neraca negatif),” ujar dia.

2 dari 2 halaman

Apa Kabar Perpres Mobil Listrik Indonesia?

Sebelumnya, Peraturan presiden (perpres) terkait kendaraan listrik di Indonesia masih tak kunjung selesai. Sejak tahun lalu, perpres tersebut dikabarkan bakal selesai akhir 2018, kemudian mundur menjadi awal 2019, dan masih ditunggu pengesahannya hingga saat ini.

Melansir laman resmi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pemerintah segera menyiapkan fasilitas insentif fiskal, dan infrastruktur dalam upaya mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Untuk itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

“Terkait fasilitas fiskal, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Setelah disepakati dan sesuai arahan ratas (rapat terbatas), selanjutnya dikoordinasikan dengan Menko Perekonomian dan Kemaritiman untuk persiapan Perpresnya. Kemudian, Menteri Keuangan akan berkonsultasi dengan Komisi XI DPR,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, seusai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik di Kantor Presiden, Jakarta.

Airlangga menegaskan, Kementerian Perindustrian telah menyusun peta jalan untuk pengembangan industri otomotif nasional. Salah satu fokusnya, adalah memacu produksi kendaraan emisi karbon rendah atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), termasuk di dalamnya kendaraan listrik.

“Targetnya pada tahun 2025, populasi mobil listrik diperkirakan tembus 20 persen atau sekitar 400 ribu unit dari dua juta mobil yang diproduksi di dalam negeri,” ungkapnya.

Di samping itu, pada 2025, juga dibidik sebanyak dua juta unit untuk populasi motor listrik.

“Jadi, langkah strategis sudah disiapkan secara bertahap, sehingga kita bisa melompat untuk menuju produksi mobil atau sepeda motor listrik yang berdaya saing di pasar domestik maupun ekspor,” ujar dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gara-Gara Raline Shah, Berat Badan Millane Fernandez Naik

Liputan6.com, Jakarta – Raline Shah selama ini dikenal sebagai wanita yang memiliki bentuk tubuh ideal. Banyak perempuan yang berkeinginan untuk dapat memiliki tubuh seperti Raline Shah.

Di balik bentuk tubuhnya yang ideal, rupanya Raline Shah memiliki kebiasaan yang justru bertolak belakang dengan keindahan tubuhnya. Raline Shah disebut-sebut memiliki hobi jajan makanan yang jumlahnya tidak sedikit.

Hal itu dibocorkan oleh rekan Raline Shah selama di lokasi syuting film Orang Kaya Baru, Millane Fernandez.

“Ya ampun, dia (Raline Shah) beli makanan terus. Kalau cuma untuk dua orang okelah, ini beli makan buat diri sendiri tapi kayak 5-6 menu gitu,” kata Millane Fernandez saat ditemui dalam acara press screening film Orang Kaya Baru di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

2 dari 3 halaman

Berpengaruh

Kebiasaan Raline Shah tersebut tentu berpengaruh juga kepada rekan-rekannya di lokasi syuting tersebut, termasuk Millane Fernandez.

“Terus kan mau enggak mau kita bilang ‘enggak mau makan gituan ah’ kayak pisang goreng, ayam goreng, semua digoreng. Padahal aku sebagai penyanyi enggak bisa makan goreng-gorengan, tapi kalau sudah di depan mata enggak bisa bilang enggak,” aku Millane Fernandez.

3 dari 3 halaman

Semua Dimakan

Imbasnya, selama bermain dalam film Orang Kaya Baru, berat badannya langsung naik.

“Jadi semua dimakan, gendut lah. Setelah main film itu, di kamera ya ampun pipi banyak banget. Naik 2-3 kg. Buat kita-kita kan banyak itu,” tutup Millane Fernandez.

Beda Debat Capres I dan II Sejauh Ini

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mematangkan format dan mekanisme debat capres kedua. Sejauh ini ada beberapa perbedaan antara debat pertama dengan debat kedua yang akan berlangsung pada 17 Februari 2019 mendatang.

Perbedaan pertama, KPU mengubah cara penentuan panelis dalam debat. Pada debat kedua nanti panelis debat akan ditentukan langsung oleh KPU.

“Dalam soal menentukan panelis itu kami tentukan sendiri,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakata Pusat, Senin (21/1/2019).

Wahyu mengatakan panelis dapat diganti bila dianggap tidak memenuhi syarat. Salah satunya yaitu, bila panelis dianggap tidak netral meski memiliki bidang yang sesuai dengan tema debat.

“Kecuali panelis itu tidak memenuhi syarat, kan panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral,” ujar Wahyu.

“Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat,” sambungnya.

Perbedaan kedua, kisi-kisi pada debat debat kedua nanti tidak akan diberikan kepada pasangan calon. Kisi-kisi yang tidak diberikan kepada para capres dinilai akan membuat debat menjadi lebih greget lagi.

“Salah satu evaluasi, kita rekomendasikan untuk debat berikutnya, abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada paslon,” ujar Wahyu saat dihubungi, Sabtu (19/1).

Soal tak ada kisi-kisi itu, KPU mengaku memutuskannya setelah mendapat masukan dari banyak pihak. KPU juga punya alasan tersendiri memutuskan tak akan memberikan kisi-kisi kepada pasangan calon.

“Agar debat kedua lebih substansial, edukatif, menarik, sekaligus mengeksplorasi performa kandidat,” ucap Wahyu.

Perbedaan ketiga, penonton yang duduk di belakang capres pada debat kedua ditiadakan. Sebelumnya, pada debat perdana lalu terdapat sejumlah penonton yang duduk di belakang pasangan calon. Hal ini diputuskan setelah KPU melakukan rapat evaluasi terkait pelaksanaan debat perdana.

“Tadi disepakati audiens yang berada di belakang kandidat itu sudah tidak ada layoutnya, sudah dibikin seperti itu,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Kantornya, Senin (21/1).
(nvl/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Perjuangan Gadis Pekanbaru demi Ketiga Adiknya

Liputan6.com, Pekanbaru – Tiga tahun lalu, Nadia Safitri harus mengubur impian melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Gadis Pekanbaru itu harus menghidupi tiga adik kecilnya dengan berbagai cara. Dia pernah menjadi kuli pembuatan batu dan kini membantu menjual gorengan dengan imbalan yang jauh dari kata cukup.

Sabtu siang, 19 Januari 2018 itu, seperti biasa Nadia menjalankan aktivitas hariannya di persimpangan Jalan Singgalang, Kecamatan Tenayanraya, Kota Pekanbaru. Sebagai koki gorengan, remaja 16 tahun ini mulai memasukkan adonan pisang ke dalam kuali berminyak panas.

Dalam rentan beberapa menit, Nadia cekatan membalikkan pisang agar tak gosong. Lalu dia mengangkatnya ke sebuah wadah untuk ditiriskan, kemudian disusun rapi agar pembeli tertarik membeli dagangan milik Dedi, bosnya.

“Upahnya terkadang Rp 20 ribu, bisa juga Rp 30 ribu, tergantung berapa banyak gorengan terjual,” tutur Nadia memulai pembicaraan.

Nadia menjelaskan, aktivitas ini sudah dijalaninya dua pekan terakhir, mulai dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Puluhan kilometer harus ditempuhnya berjalan kaki dari rumahnya di Jalan Badak Ujung.

Pergi saat terik, tak jarang Nadia pulang di bawah guyuran hujan deras. Perasaan takut sudah pasti membayangi karena harus melintasi jalanan sepi. Beruntung terkadang ada pengendara sepeda motor yang memberinya tumpangan.

“Kadang ada bus ya naik kalau ada uang dikit, kalau enggak ya jalan kaki,” ucap Nadia yang sudah enam tahun ditinggal pergi ibunya merantau meninggalkan Pekanbaru.

Upahnya membantu Dedi menjual pisang, tahu, tempe, dan ubi, membuat Nadia tetap bersyukur. Mengeluh baginya hanya menjadi batu sandungan untuk menghidupi tiga adiknya, Diana, Kevin dan Marcel.

Menjelang malam, pembeli gorengan datang silih berganti. Nadia selalu mengumbar senyum kepada pelanggan setianya. Dagangannya pun ludes hingga membuat kepulangannya ke rumah lebih cepat.

“Upah ini bisa membantu dua adik tetap sekolah, karena Diana (adik pertama Nadia) juga bekerja,” kata Nadia.

Nadia menceritakan, ayahnya bernama Munriadi pergi dari rumah saat dirinya masih dalam kandungan. Kehidupan tetap berlanjut karena ibunya menikah lagi hingga lahirlah Diana.

2 dari 2 halaman

Hanya Ingin Ibunya Kembali

Hidup Nadia berubah drastis sejak usianya menginjak 10 tahun. Ibu dan ayah tirinya pergi dari rumah dengan alasan merantau tak pernah pulang lagi tanpa berkabar.

Dia pun mulai memperjuangkan kehidupan tiga adiknya sekuat tenaga. Nadia masih sempat menamatkan pendidikan SD hingga duduk di kelas 1 SMP. Hanya saja keadaan tidak memungkinkan lagi hingga Nadia memutuskan berhenti sekolah.

“Saat berhenti SMP, saya bekerja sebagai kuli di tempat pembuatan batu bata. Upahnya Rp 50 ribu per pekan, lalu ada tawaran membantu jualan gorengan ini,” jelas Nadia.

Kini, pekerjaan Nadia membuat batu bata diestafetkan ke Diana. Adiknya ini juga terpaksa berhenti sekolah untuk membantu menyambung hidup serta membantu kakak serta dua adiknya.

“Alhamdulillah penghasilan cukup untuk makan, buat jajan dan biaya sekolah Kevin (6) serta Marcel (10),” sebut Nadia.

Nadia menyebutkan, Kevin saat ini kelas 1 SD dan Marcel kelas 4 SD. Biaya sekolah dua adiknya cukup ringan karena berstatus sekolah negeri.

Selama ini, Nadia tinggal di rumah papan kecil peninggalan ayahnya. Kondisi jalannya berbukit naik turun. Belum lagi sepanjang jalan jelek itu, sangat minim penerangan, serta jauh dari pusat kota.

Kondisi rumahnya masih sangat jauh dari kata layak dan sehat. Tidak ada listrik, tidak ada tempat untuk mandi, mencuci, atau buang air.

Untuk keperluan mandi dan mencuci, Nadia hanya mengandalkan air yang menggenangi kubangan, atau sumur dangkal persis di samping rumahnya. Sedangkan untuk buang air, ada sebuah lubang yang ke ditutup karung.

Tak jarang jika turun hujan, rumahnya dipenuhi lumpur, lantaran air tanah yang berada di dataran lebih tinggi, mengalir dan masuk ke rumah Nadia.

Untuk saat ini, Nadia berharap ibunya pulang. Dia mendapat kabar ibunya menikah lagi di Madura, Jawa Timur, sementara ayah kandungnya di Padang, Sumatera Barat.

“Mamak (ibu) pulang, itu saja. Kami rindu karena tak pernah dihubungi,” ucap Nadia.


Simak video pilihan berikut ini:

Debat Kedua Pilpres 2019 Tanpa Kisi-Kisi, Jadi Lebih Seru?

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada 17 Februari 2019. Debat yang hanya akan diikuti calon presiden itu bertema energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur

KPU pun menyatakan, format dan mekanisme debat kedua dan seterusnya akan diubah. Hal ini setelah debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 menuai sorotan, terutama karena adanya pemberian kisi-kisi pertanyaan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama. Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Salah satu format yang akan diubah dalam debat adalah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

“Termasuk durasi akan kita perbarui karena debat pertama penyampaian visi misi dan program dari kandidat hanya tiga menit. Ini dirasa kurang sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” sebut Wahyu.

Format yang akan diubah selanjutnya ialah teknis panggung. Debat dinilai terlalu gaduh sehingga mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat.

Lalu bagaimana reaksi kubu Jokowi dan Prabowo mengenai perubahan mekanisme debat?

PDIP yang mengusung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan peniadaan kisi-kisi.

“Tema debat itu sendiri kan pada dasarnya sebagai sebuah pengerucutan kisi-kisi itu,” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini, tak menampik tetap ada persiapan debat nanti. Persiapan itu akan dilakukan dengan sebaik mungkin.

“Dalam rangka persiapan itu, kami menegaskan tema debat itu sudah menjadi bagian dari kisi-kisi itu sendiri. Sehingga kalau temanya terorisme, jangan bicara pangan, ketika tema HAM jangan bicara air,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima menuturkan, apa pun yang diputuskan KPU, pihaknya akan tetap menyiarkan program paslon nomor urut 01 itu.

Dia menuturkan, yang paling penting adalah durasi waktu yang lebih panjang dalam menjawab.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah KPU yang mengubah format debat kedua tanpa ada kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.

“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi kami pun siap mengikutinya. Apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu 20 Januari 2019.

Ia menyatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga juga siap menghadapi debat kedua tanpa kisi-kisi pertanyaan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pihaknya turut mendukung apabila KPU melarang kandidat capres-cawapres membawa sontekan atau tablet saat debat berlangsung.

“Agar rakyat mendapatkan jawaban dari kepala kandidat, bukan dari teks atau sontekan. Sehingga rakyat benar-benar bisa menilai kualitas masing-masing kandidat,” jelas Andre.


2 dari 4 halaman

Debat Jadi Lebih Seru?

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui debat pilpres 2019 edisi pertama tak sesuai ekspektasi. Bahkan, bisa dibilang tak seru karena peserta debat sudah lebih dahulu diberikan kisi-kisi pertanyaan.

“Ya sekali-kali kita menerima masukan dari masyarakat, bahwa memang mungkin karena diberikan kisi-kisi debat ini menjadi yang masyarakat sebut kurang seru,” ujar Ilham di Gedung Percetakan Gramedia Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Meski begitu, KPU mengatakan pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin agar jalannya debat berlangsung dengan baik. KPU berjanji akan mengikuti saran dari masyarakat untuk debat lanjutan Pilpres 2019.

“Sekali lagi kita enggak menutup mata dan kuping terkait masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan peningkatan debat,” kata dia.

Terkait dengan durasi debat lanjutan, menurut Ilham akan dibicarakan kembali dengan pihak televisi yang menyiarkan program debat Pilpres 2019. “Kita bicarakan lagi,” kata dia.

Namun demikian, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengklaim, debat perdana pilpres Kamis lalu lebih hidup dibanding pada Pilpres 2014 lalu. ‎Menurutnya, dalam debat kemarin sudah ada dialektika antarpaslon capres-cawapres.

“Dalam beberapa pencapaian, kita merasa dibandingkan dengan debat 2014 ‎yang lalu, ini lebih hidup. Ini diakui oleh banyak pihak. Karena debatnya itu di ronde awal sudah debat,” kata Wahyu di Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Kendati demikian, Wahyu mengakui masih banyak kekurangan pada debat perdana Pilpres 2019. Itu diakuinya setelah KPU melakukan evaluasi serta adanya kritik pasca-debat perdana digelar.

“Kami menyadari bahwa debat pertama belum sepenuhnya, artinya sudah ada yang terpenuhi tapi tidak sepenuhnya harapan publik itu terpenuhi,” ucapnya dikutip dari JawaPos.com.

Wahyu mengatakan, pihaknya terbuka jika ada kritikan-kritikan pada proses debat perdana. ‎Sejauh ini, pihaknya telah menerima berbagai masukan untuk nantinya dijadikan acuan pada debat kedua.

“Kami KPU akan melakukan evaluasi dan ini sudah kami lakukan setiap debat. Jadi debat pertama kita evaluasi untuk ebat kedua, debat kedua pun kita evaluasi untuk debat ketiga. ‎Demikian seterusnya,” jelasnya.

3 dari 4 halaman

Siapa Moderator dan Panelis?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Wahyu menegaskan, pemilihan moderator pada saat debat kedua pilpres 2019 bukan hak dari KPU. Namun, merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Sedangkan panelis debat capres-cawapres, yang menentukan adalah KPU. Namun demikian, panelis debat tidak sembarang pilih.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkas Wahyu.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, nama Najwa Shihab dan Tommy Tjokro dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi sebagai moderator debat. Namun, ia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“(Nana dan Tommy jadi moderator) itu diusulkan oleh tv. Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres 2019 yang kedua nanti bisa kemungkinan hanya satu saja yaitu antara Najwa atau Tommy. Alasannya, karena pada debat kedua Pilpres 2019 hanya diikuti capres.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wiranto: Presiden Tidak Grasa-Grusu soal Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Menko Polhukam Wiranto, mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan buru-buru mengambil keputusan terkait Abu Bakar Baasyir.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Karenanya, Jokowi memerintahkan kembali para pejabatnya untuk kajian mendalam lagi guna merespons permintaan tersebut.

“Jangan sampai ada satu spekulasi-spekulasi lain berhubungan dengan Abu Bakar Baasyir yang masih di dalam tahanan itu. Sekarang banyak sekali perkembangan informasi yang saat ini muncul dari beberapa pihak, dan ini penjelasan resmi dari saya, mewakili pemerintah,” tukasnya.

Wiranto meminta masyarakat menunggu saat yang tepat terkait Abu Bakar Baasyir.

“Tunggu aja ada waktunya. Kamu dengarkan enggak penjelasan saya, kamu jangan berdebat dengan saya. Ini penjelasan resmi setelah saya melakukan kajian, setelah saya rapat koordinasi dengan seluruh pejabat terkait,” pungkasnya


Saksikan video pilihan di bawah ini:.

2 dari 2 halaman

Dipanggil Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke Istana Bogor Jawa Barat, Senin (21/1/2019).

Berdasarkan agenda resmi yang dirilis Humas Kemenko Polhukam, Wiranto diagendakan menghadiri rapat terbatas bersama Presiden. Ratas rencananya digelar pukul 14.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono mengatakan Yasonna juga dipanggil untuk mengikuti ratas dengan Presiden Jokowi.

“Hari ini rencana ratas dengan presiden,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin.