Sandi Tak Percaya Indomatrik: Saya Hanya Berpegang Survei Internal

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno tak percaya dengan hasil survei yang dirilis Lembaga survei Indomatrik. Hasil survei Indomatrik menunjukkan elektabilitas capres Prabowo Subianto mendekati capres petahana Joko Widodo (Jokowi). Sandiaga mengaku hanya percaya dengan survei internal.

“Saya nggak pernah percaya sama survei-survei itu ya,” kata Sandiaga di Jalan Jenggala II nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (17/2/2019).

Menurutnya, survei yang saat ini terpublikasi bertujuan menggiring opini masyarakat. Sandi menegaskan hanya berpegang pada survei internal yang menunjukkan elektabilitasnya di atas 40 persen.
“Jadi saya nggak terlalu percaya sama survei Indomatrik, saya belum pernah berhubungan sama survei tersebut dan saya hargai semua survei dari yang pihak yang menggiring opini sudah menang jauh. Tapi kalau sudah menang jauh kenapa mesti panik gitu, saya nggak melihat, justru ada kepanikan, kalau yang ketat kenapa harus dibuat ketat, padahalkan masih ada 60 hari,” jelas Sandiaga.
Mantan Wagub DKI ini mengatakan, survei internal yang sudah semakin dekat itu jadi pemantik untuk kerja keras menyampaikan program pasangan nomor urut 02. Sandiaga mengatakan, penyampaian program ke masyarakat juga sebagai langkah merebut suara pemilih golput.

“Dan kami optimis bahwa di atas 40 persen ini merupakan angka yang sangat kritikal, angka yang sangat strategis karena begitu kita bisa masuk ke momentum dan melalui debat kedua, tiga, empat, terakhir, saya berharap yang belum menentukan pilihan secara mantap itu bisa mengambil keputusannya dan beberapa kelompok golput itu bisa kita raup untuk masuk jadi basis pendukung Prabowo Sandi karena kita bicara tentang ekonomi,” ujarnya.

Sandiaga mengatakan, meski elektabilitasnya sudah di angka 40 persen, timsesnya masih harus kerja keras. Sebab menurutnya angka tersebut masih bisa berubah-ubah.

“Saya sampaikan pada seluruh jaringan relawan semua, bahwa kerja keras diperlukan 60 hari trakhir, daerah yang dibilang aman bisa tidak aman, daerah yanh dibilang nggak mugkin, bisa mungkin, semua itu kuasa Allah SWT,” katanya.

Sementara itu, Sandiaga menjelaskan, survei internal akan keluar minggu depan. Dia menuturkan, survei internalnya masih tertinggal.

“Tertinggalnya sudah sedikit dan kita udah melewati angka 40 persen jadi bisa tebak sendiri berapa kira-kira perbedaan tapi ini bisa berubah cepat baik menuju positif maupun negatif, kalau kita tidak kerja keras, saya sampaikan kepada seluruh jajaran harus kerja keras, kerja cerdas, sampaikan bahwa isu ekonomi yang diangkat Prabowo-Sandi,” jelasnya.

(idn/dnu)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Inas: Indomatrik Digunakan untuk Dongkrak Opini Elektabilitas Prabowo

Jakarta – Anggota Penugasan Khusus Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir, menduga Indomatrik digunakan untuk kepentingan mendongkrak opini survei Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Indomatrik sebelumnya merilis hasil survei yang menunjukkan selisih elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga sebesar 3,93%.

“Jika orang yang sama, yaitu Husin Yazid memegang posisi penting di dua lembaga survei yang berbeda, tentunya dia dapat memainkan kartu yang sama juga. Artinya bahwa pada saat Pilpres 2014, Husin Yazid bermain kartu remi untuk kepentingan Prabowo, maka tidak salah juga jika kita duga bahwa dia akan bermain mati-matian untuk Prabowo di pilpres 2019,” ujar Inas kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019).

Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid,sebelumnya mengatakan Indomatrik dan Puskaptis ialah dua lembaga survei yang berbeda. Namun Husin Yazid pernah menjabat Direktur Eksekutif Puskaptis.

“Jadi, jika pada tahun 2014 yang lalu, Puskaptis ditengarai digunakan oleh Prabowo Subianto untuk membangun opini agar survei Prabowo menjadi di atas Jokowi, maka tidak salah juga kalau kita duga bahwa Indomatrik digunakan oleh Prabowo-Sandi untuk mendongkrak opini survei Prabowo-Sandi yang memang stagnan dan mentok disekitaran 30-an persen saja,” sambungnya.

Inas, yang juga politikus Hanura mengutip keterangan anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk, yang menyatakan lembaga survei Indomatrik tak berada di bawah naungannya.

“Maka berarti bahwa Indomatrik bukanlah lembaga survei yang kapabel dan bisa dipercaya, sehingga kesimpulan bahwa Indomatrik adalah alat Prabowo Subianto untuk mendongkrak opini elektabilitasnya, bukanlah isapan jempol belaka,” kata Inas.

(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Optimis Menang, Ma’ruf Amin Targetkan 70 Persen Suara di Jawa Barat

Jakarta – Barisan Nusantara (Barnus) melantik pengurusnya untuk menggerakkan pemenangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Jawa Barat. Mendapat dukungan Barnus, Ma’ruf optimistis bisa meraup suara 70 persen di Jawa Barat.

“Saya ingin sampaikan terima kasih karena Barnus Jabar dengan seluruh pengurus DPC Jawa Barat telah menyatakan dukungannya kepada paslon nomor 01. Karena itu saya yakin dengan dukungan Barnus, calon capres no 01 akan memenangkan pilpres di Jawa Barat,” ujar Ma’ruf dalam sambutannya di gedung Cimahi Convention Hall, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/2/2019).

“Karena itu minimal menangnya di Jawa Barat harus 70 persen. Sanggup atau tidak? Yakin atau tidak? Pasti atau tidak? Ini harus dipegang, minimal 70 persen,” sambungnya.


Ma’ruf yakin Barnus dapat menaikkan elektabilitasnya lantaran gerakan itu sudah didukung oleh 11 komunitas di Jawa Barat. Sehingga, lanjutnya, dapat menaikkan suara Jokowi yang diketahui kalah pada tahun 2014.

“Tahun 2014 Jokowi kalah di Jawa Barat, betul? Apa tahun 2019 mau kalah lagi? Mau kalah apa tidak? Pasti menang, karena itu 2019 harus menang. Dengan Barnus yang terkonsolidasi di Jabar dan didukung oleh 11 komunitas, maka elektabilitas 01 akan naik lagi. Sekarang sudah di 53 persen, kita harapkan akan naik terus, kalau bisa sampai 70 persen,” ucapnya.

Terlebih lagi jelas Ma’ruf, pihaknya didukung oleh 10 partai besar, lalu ia juga menyinggung seluruh capaian pada pemerintahan Jokowi. Ia pun menegaskan agar seluruh relawan dapat memanfaatkan potensi itu untuk menarik suara.

“Pak Jokowi bukan hanya janji tapi sudah bukti nyata, makanya pantas menang. Nah ini saya bilang banyak hal ya, tapi semua itu kalau kita tidak mampu mengonversi potensi yang kita miliki tidak ada artinya kalau kita tidak bisa konversi jadi elektabilitas,” tuturnya.
(eva/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Quick Count Pilpres 2014 Diungkit, Husin Yazid Serang Balik Hamdi Muluk

Jakarta – Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk menyebut Indomatrik cuma ganti nama dari Puskaptis. Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid, menyerang balik Hamdi.

Yazid menyebut Hamdi tidak independen dan melibatkan lembaga survei yang ada di bawah naungan Persepi untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di Pilgub DKI 2017. Ini lantaran Hamdi mengungkit soal Puskaptis yang dikeluarkan dari Persepi karena dituding manipulatif karena quick count di Pilpres 2017 berbeda dari lembaga survei lainnya dengan memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa.

“Justru Pak Hamdi Muluk yang ganti nama dari ketua jadi anggota. Karena sebagai ketua dewan etik dia tidak independen. Keberpihakan kepada calon-calon. Dan bahkan disinyalir menyuruh beberapa anggotanya di Persepi untuk mendukung calon tertentu. Contoh di Pilgub DKI 2017, di Ahoker,” tutur Yazid saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).


Dia mengatakan hanya berasumsi. Setelah mendukung Ahok di Pilgub DKI 2017, Yazid menduga Hamdi bersama beberapa lembaga survei di bawah Persepi kini mendukung capres petahana Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

“Saya berasumsi. Dulu dia Ahoker benar. Sekarang dia disinyalir. Karena dia membawahi beberapa lembaga survei yang dulu ke Ahok ini. Sekarang kan ke Jokowi, 01,” ucap Yazid.

Dia juga menyebut Hamdi tak punya pengalaman. Alasan-alasan ini pula yang disebut Yazid Puskaptis tak bersedia untuk diaudit pada 2014 lalu.

“Kedua, Saya pertanyakan integritas, kredibilitas, plus kompetensi dari Prof Hamdi Muluk karena dia belum punya pengalaman dalam survei bupati, wali kota, dan gubernur.Sementara saya, dari 2014 sudah lakukan 350-an untuk bupati-wali kota. Plus 34 provinsi. Dan presiden 2004-2009. Artinya dia tak punya kompetensi. Untuk apa saya diperiksa orang tak berpengalaman,” kata Yazid.

Sebelumnya diberitakan, Indomatrik mengeluarkan survei terkait Pilpres 2019. Hasilnya, elektabilitas Prabowo-Sandiaga semakin mendekati Jokowi-Ma’ruf Amin.

Anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, mengatakan Indomatrik tidak terdaftar di Persepi. Hamdi kemudian mengungkit soal hasil quick count Pilpres 2014 dari Puskaptis yang berbeda dengan perhitungan real count KPU.

Quick count Puskaptis, menyatakan elektabilitas Prabowo-Hatta Radjasa unggul dari Jokowi-Jusuf Kalla. Padahal kebanyakan lembaga survei mengumumkan kemenangan Jokowi-JK.

Hamdi kemudian mengungkit Puskaptis yang tak mau diaudit terkait quick count tersebut. Hamdi kemudian meminta masyarakat skeptis dengan melihat rekam jejak penyelenggara riset.

“Publik harusnya tidak melupakan rekam jejak Yazid dalam kasus kesalahan quick count di 2014. (Indomatrik) itu ganti nama saja (dari Puskaptis),” tandas Hamdi ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Puskaptis merupakan satu dari 4 lembaga survei yang dipermasalahkan saat Pilpres 2014 karena diduga memanipulasi hasil quick count. Pukaptis dan tiga lembaga riset lainnya, yakni Lembaga Survei Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI), memenangkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Padahal lembaga survei lainnya merilis hasil Jokowi-Jusuf Kalla yang menang, dengan selisih angka tidak jauh dari real count KPU.

Hasil prediksi 4 lembaga itu sangat melenceng jauh dari real count KPU di mana pasangan Jokowi-JK mendapat perolehan 53,15% sementara Prabowo-Hatta 46,65%. Dari 4 lembaga survei yang diduga melakukan manipulatif, Puskaptis dan IRC yang prediksinya paling melenceng.

Puskaptis memiliki perbedaan angka sebesar 5,20%, sementara IRC selisihnya 4,26%. Padahal mereka sama-sama mematok margin error +-1%. Artinya, dalam prediksi mereka, kemungkinan perbedaan data dengan real count tidak akan lebih dari 1 persen. Namun kenyataannya sangat jauh.
(jbr/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bantah Sewa Indomatrik, BPN Prabowo Singgung Hasil Pilgub DKI

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah menyewa lembaga survei Indomatrik untuk menguntungkan pihaknya. Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga juga tak mempersoalkan pimpinan Indomatrik, Husin Yazid yang pernah bermasalah di Pilpres 2014 bersama lembaga survei Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

“Saya ingin tegaskan Indomatrik tidak ada hubungan sama sekali dengan BPN Prabowo-Sandi. Karena kami tidak menyewa jasa konsultan atau lembaga survei dari eksternal karena kami menggunakan dari Internal,” kata Andre Rosiade kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019).

Indomatrik sendiri diketahui tak masuk dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Pihak Persepi menyoroti soal Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid yang pernah bermasalah di Pilpres 2014. Saat itu Yazid merupakan Direktur Eksekutif Puskaptis, lembaga survei yang dituding manipulatif karena hasil quick countnya memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa, meleset dari real count KPU yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla.


Akibatnya, Puskaptis dikeluarkan dari keanggotaan Persepi. Puskaptis juga dilaporkan ke pihak kepolisian. Kini nama Yazid kembali diperbincangkan sebab hasil survei Indomatrik juga berbeda dengan banyak lembaga survei lainnya. Jelang Pilpres 2019, Indomatrik menyebut elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin hanya terpaut tipis dari Prabowo-Sandiaga Uno, tak sampai 4%.

BPN Prabowo-Sandiaga Uno tak mempermasalahkan track record Yazid di Pilpres 2014. Andre Rosiade mengungkit soal Indomatrik yang hasil surveinya di Pilgub DKI 2017 sesuai, Anies Baswedan-Sandiaga mengalahkan Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

“Mengenai hasil survei yang meleset di Pilpres 2014, kita juga tahu lembaga-lembaga survei yang sekarang menyatakan Pak Jokowi unggul 20% adalah lembaga-lembaga survei yang menyatakan Ahok juga unggul di 2017,” tuturnya.

Andre pun menyebut lembaga-lembaga survei yang hasilnya menunjukkan keunggulan Jokowi sebagai partisan.

“Ternyata mereka semua juga meleset. Sedangkan Indomatrik waktu Pilkada 2017 prediksinya tepat bahwa Anies dan Sandi akan menang, termasuk hasil quick count nya di Pilkada DKI Indomatrik juga tepat. Ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga survei pendukung Jokowi juga pernah salah,” sebut Andre.

Bantah Sewa Indomatrik, BPN Prabowo Singgung Hasil Pilgub DKIFoto: Husin Yazid. (Dok detikcom).

Meski mengaku tak membela Indomatrik, ia kembali mengungkit soal hasil lembaga survei itu yang bisa sesuai dengan real count KPU di Pilgub DKI. Andre juga menyebut salah satu tokoh riset pemilu yang berpindah dari satu lembaga ke lembaga survei lainnya.

“Dan yang publik harus ketahui bahwa lembaga survei yang menyatakan Jokowi menang ini sama dengan lembaga-lembaga survei yang menyatakan Ahok menang,” ujar politikus Gerindra itu.

“Saya tidak ingin membela Indomatrik tapi saya ingin kita objektif saja. Bahwa lembaga-lembaga survei yang menyatakan Pak Jokowi unggul 20% ini adalah lembaga2-lembaga yang sama menyatakan Ahok unggul 20% juga dan faktanya Ahok kalah dan yang benar ini adalah Indomatrik. Saya rasa enggak ada masalah ya. Dulu juga Saiful Mujani ada di LSI sekarang ada SMRC, kan enggak ada masalah,” tambah Andre.

Yazid juga sudah membantah Indomatrik berafiliasi dengan Prabowo-Sandiaga. Senada dengan Andre, Yazid juga menyinggung hasil Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Ada 7-9 lembaga survei yang menjadi konsultannya Ahok terdiri dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Vox Populi, dan lainnya yang mengatakan 6 bulan sebelum pilkada sampai H-1 sebelum pencoblosan mengatakan Ahok menang. Dan LSI Denny JA mengatakan Agus menang. Dan tidak terbukti. Apakah ini abal-abal? Apakah ini bisa dipercaya oleh masyarakat?” ungkap Yazid, Sabtu (16/2).

TKN Jokowi-Ma’ruf meragukan kredibilitas hasil suevi ini. Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menuding Puskaptis dan Indomatrik sama-sama bersamalah.

“Antara Puskaptis dan Indomatrik sama saja. Kedua-duanya memiliki rekam jejak bermasalah. Lembaga survei ini seperti ini dapat membodohi rakyat dengan tujuan penggiringan opini dengan motif bisnis. Publik perlu kritis terhadap hasil survei dari lembaga survei yang partisan. Lihat dulu track record lembaga survei tersebut. Sandingkan dengan hasil lembaga survei yang lain. Kalau hasil surveinya nyeleneh sendiri patut diduga lembaga survei tersebut sedang membangun framing politik,” urai Ace.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dituding Berpihak ke Prabowo, Indomatrik: Tak Ada Bukti, Kami Independen

Jakarta – Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid, mengomentari soal pernyataan lembaganya yang tak masuk ke dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Yazid mengatakan asosiasi lembaga survei tak hanya Persepi.

“Kan disebut tak gabung Persepi. Kan ada 3-4 perkumpulan atau asosiasi lembaga survei. Kan kita mau gabung ke mana saja boleh?” kata Yazid saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).

Lalu Yazid mengungkit soal survei-survei di masa Pilgub DKI pada 2017 lalu. Dia mengatakan saat itu Indomatrik mengeluarkan hasil survei yang hasilnya dinyatakan Pilgub DKI akan berlangsung dua putaran dan Anies Baswedan akan menang.
Dia mengatakan hasil survei Indomatrik ini berbeda dengan survei kebanyakan. Dia bertanya balik soal kredibilitas lembaga-lembaga survei tersebut.
“Ada 7-9 lembaga survei yang menjadi konsultannya Ahok terdiri dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Vox Populi, dan lainnya yang mengatakan 6 bulan sebelum pilkada sampai H-1 sebelum pencoblosan mengatakan Ahok menang. Dan LSI Denny JA mengatakan Agus menang. Dan tidak terbukti. Apakah ini abal-abal? Apakah ini bisa dipercaya oleh masyarakat?” kata dia.

Yazid berasumsi 7-9 lembaga tersebut kini memihak ke Jokowi. Yazid juga menduga Hamdi Muluk tidak independen.

“Dan 7-9 lembaga survei pro-Ahok, sekarang disinyalir ke Jokowi. Hamdi Muluk yang jadi dewan etik juga disinyalir ke 01. Saya juga pertanyakan Prof Hamdi Muluk, kok dari Ahoker, itu keberpihakan? Apakah itu benar sebagai dewan etik?” ucap dia.

Yazid juga menanggapi soal pernyataan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang menduga lembaganya berpihak pada pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Dia mengatakan siap menjelaskan metodologi survei.

“Tidak ada bukti (berpihak ke Prabowo-Sandiaga). Saya benar-benar independen. Saya beri pembelajaran kepada masyarakat ini fenomena 5 tahunan. Saya mempunyai rasa bertanggung jawab. Rasa panggilan saya tentang ilmu metodologi survei. Dan masalah duit, itu duit kami sendiri. Kami siap, kami jelaskan semua metodologi,” ujar Yazid.

Sebelumnya diberitakan, Persepi menyatakan lembaga survei Indomatrik tak berada di bawah naungannya. Persepi juga menyoroti sosok Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid.

“Tidak, tidak terdaftar. Itu yang punyanya si Yazid yang dikeluarkan dari Persepi tahun 2014,” kata anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meragukan hasil survei Indomatrik yang menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto semakin mendekati capres petahana. Karding mengaku baru mengetahui ada lembaga survei bernama Indomatrik.

Begitu juga Sekjen NasDem, Johnny G Plate, yang menertawai hasil survei Indomatrik karena berbeda dengan lembaga survei lainnya. Johnny menganggap hasil survei itu hanya untuk menyenangkan kubu Prabowo-Sandiaga.

Simak Juga ‘Survei Indomatrik: Elektabilitas Prabowo Mulai Kejar Jokowi’:

[Gambas:Video 20detik]

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(jbr/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Sebut Prabowo Panik dengan Mengimingi Kursi Menteri

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Johnny G Plate mengatakan pembicaraan nama menteri di kubu Prabowo Subianto adalah bagian dari strategi dalam mengerek suara. Karena elektabilitas mantan Danjen Kopassus itu tak kunjung naik.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu, Prabowo mengimingi kursi menteri agar partai pengusung lebih semangat bekerja memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 02.

“Memberikan iming-iming akan ada calon menteri yang nanti akan menduduki kabinet dengan harapan lebih bersemangat. Khususnya barangkali representasi partai-partai politiknya,” kata Johnny di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Jumat 15 Februari 2019.

Johnny mengklaim selisih elektabilitas kedua pasangan calon sekitar 20 persen. Sehingga, langkah mengangkat bakal ada pembagian kursi menteri adalah bentuk kepanikan.

“Itu adalah kepanikan dan salah satu daya dorong dengan memberikan harapan. Termasuk harapannya adalah sharing of power di kabinet,” ucapnya.

Di Tim Kampanye NasionalJokowi-Ma’ruf belum bicara soal menteri. Karena fokus kampanye. Johnny juga mengatakan kalau Jokowi memilih orang-orang profesional dalam kabinetnya.

“Di situlah bedanya antara kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Jokowi-Ma’aruf bila amanah diberikan. Yaitu yang berbasis pada kompetensi dan kebutuhan Indonesia pada saat yang tepat,” jelasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lembaga Survei Indomatrik Tak Terdaftar di Persepi

Jakarta

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyatakan lembaga survei Indomatrik tak berada di bawah naungannya. Persepi juga menyoroti sosok Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid.
“Tidak, tidak terdaftar. Itu yang punyanya si Yazid yang dikeluarkan dari Persepi tahun 2014,” kata anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Untuk diketahui Yazid pernah menjadi ketua lembaga survei bernama Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), yang dijatuhi sanksi berupa pencopotan status keanggotaan oleh Persepi pada 2014.

Pada saat itu, Puskaptis menyebut Prabowo Subianto-Hatta Radjasa unggul perolehan suara dari Joko Widodo-Jusuf Kalla berdasarkan hasil quick count, padahal kebanyakan lembaga survei mengumumkan kemenangan Jokowi-JK.

“Husin Yazid dengan Puskaptis di 2014, dia kan tidak mau diaudit, diundang (untuk presentasi proses riset) juga tidak mau datang. Terus terbukti melakukan pelanggaran, kami keluarkan,” ujar Hamdi.
Kembali ke Indomatrik, mereka baru saja merilis hasil survei elektabilitas capres-cawapres hingga akhir Januari 2019. Hasilnya, elektabilitas capres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebesar 44,04% dan Jokowi-Ma’ruf Amin, yang meraih 47,97% atau selisih angka elektabilitas antar kedua paslon hanya terpaut tipis.
Menanggapi hasil survei Indomatrik tersebut, Hamdi mengimbau agar masyarakat skeptis dengan melihat rekam jejak penyelenggara riset. “Publik harusnya tidak melupakan rekam jejak Yazid dalam kasus kesalahan quick count di 2014. (Indomatrik) itu ganti nama saja (dari Puskaptis),” tandas Hamdi.

Saksikan juga video ‘Survei Indomatrik: Elektabilitas Prabowo Mulai Kejar Jokowi’:

[Gambas:Video 20detik]

(aud/knv) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Said Aqil Anggap Puisi Fadli Lecehkan Mbah Moen, BPN: Politis!

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta semua pihak untuk berhenti ‘menggoreng’ isu puisi Fadli Zon berjudul ‘Doa yang Ditukar’. BPN menilai penggorengan isu puisi Fadli Zon ini bermuatan politis.

Hal tersebut disampaikan juru bicara BPN Andre Rosiade. Andre awalnya menyebut keterangan Fadli Zon soal puisi tersebut yang tidak ditujukan kepada Mbah Moen sudah clear dan keluarga Mbah Moen tidak mempermasalahkan hal tesebut.

“Bagi siapapun juga, kita tahulah yang menggoreng-goreng ini adalah pendukung Jokowi-Ma’ruf. Bagi saya ini pendukung Jokowi-Ma’ruf yang ingin menggoreng-goreng. Mbah Maimoen saja tidak mempermasalahkannya dan menganggap masalah ini udah selesai. Karena keterangan Bang Fadli itu clear,” ujar Andre kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).

Andre menilai ada upaya masif untuk menurunkan elektabilitas Prabowo-Sandi. Menurutnya, upaya menggoreng isu puisi Fadli ini bermuatan politis.

“Tapi memang kami akui ada upaya untuk menggoreng sedemikian rupa secara masif agar untuk men-downgrade survei Pak Prabowo dan Bang Sandi ini. Jadi tujuannya apa? Tujuannya politik, untuk men-downgrade elektabilitas Pak Prabowo dan Bang Sandi karena survei Pak Jokowi menurun terus, insyaallah akhir Februari ini udah disalip,” ujarnya.

“Nah isu penggorengan puisi ini salah satu strategi agar suara Pak Prabowo tidak naik dan juga suara Pak Jokowi tidak turun terus. Karena insyaallah akhir bulan ini sesuai prediksi sudah crossing di mana Pak Prabowo sudah unggul dari Pak Jokowi di akhir Februari,” imbuh Andre.

Andre lalu meminta seluruh pihak untuk berhenti menggoreng isu puisi Fadli yang menurutnya sudah clear. Ia mengimbau untuk adu gagasan dan program karena itulah yang menurutnya diinginkan oleh rakyat.

“Sudahlah, saya mengimbau ke seluruh pihak, mari kita mengakhiri, mari kita bermain dalam ranah adu gagasan, adu program, adu visi misi. Yang diinginkan rakyat seperti itu, bukan lagi terus menggoreng soal puisi,” ungkap Andre.

“Nah, saya bingung, masih ada yang terus menggoreng. Maksud tukang goreng ini apa kalau bukan politis? kalau bukan ingin mendiskreditkan Bang Fadli dengan tujuan agar tadi, crossing itu bisa gagal di akhir Februari nih, supaya Pak Prabowo tidak berhasil menyalip Pak Jokowi di akhir Februari,” lanjutnya.

Pihak yang menurutnya terus menggoreng isu ini disebut Andre untuk kepentingan pilpres. Politikus Gerindra ini menilai pihak tersebut berharap ada yang terprovokasi sehingga elektabilitas Prabowo tidak menyalip Jokowi.

“Tujuannya politis, tujuannya pemilu, tidak lebih tidak kurang. Karena Bang Fadli sudah menjelaskan secara clear, keluarga Mbah Maimoen juga sudah clear, sekarang yang ada siapa? Tukang goreng. Tukang goreng itu kepentingannya apa? Untuk kepentingan pilpres. Bang Fadli orangnya Pak Prabowo, digoreng sedemikian rupa dengan harapan ada yang terprovokasi, keluarga NU ada yang terprovokasi, sehingga elektabilitas Pak Prabowo tidak menyalip Pak Jokowi. Kan itu saja cara mainnya,” pungkasnya.

Said Aqil. Said Aqil. Foto: Grandyos Zafna

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, menegaskan NU marah besar terhadap Fadli Zon yang menciptakan puisi ‘Doa yang Ditukar’. PBNU menyebut puisi Fadli sengaja untuk melecekan KH Maimoen Zubair atau Mbah Moen.

“NU marah, NU marah, Kiai Maimoen dilecehkan,” tandas Said kepada wartawan di Rakornas ke-IV NU Care-Lazisnu di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (15/2).

Said menilai Fadli tidak mencerminkan sebagai orang yang beradab dan berakhlak. Said menyebut sebagai orang yang lebih muda, Fadli seharusnya menghormati orang tua. Apalagi Mbah Moen merupakan tokoh ulama sepuh.

“Kiai Maimoen kiai sepuh, sudah 94 tahun usianya. Allah itu menghormati orang yang usianya sudah lebih dari 80 tahun, sudah di pangkuan Tuhan itu namanya. Tapi ada seorang manusia, masih muda, melecehkan orang tua, seperti apa coba, orang itu beradab apa tidak,” kata Said.

“Bagi PBNU, kita harapkan sebenarnya Fadli Zon sadarlah, orang berbudaya, beradab, berakhlak, tinggal minta maaf saja ngapa sih beratnya. Kalau tidak mau, ya terserah kalau ingin kualat, tapi paham kualat nggak ya dia,” lanjutnya.
(azr/bag)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PDIP Sebut Kubu Prabowo Lakukan 2 Kesalahan Jelang Debat Capres

Liputan6.com, Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai koalisi paslon Prabowo-Sandi telah melakukan kesalahan fatal pada tiga hari jelang debat capres kedua pada Minggu 17 Februari 2019. 

Kesalahan yang dimaksud yaitu upaya Prabowo-Sandi masuk ke wilayah Jawa tengah, yang dianggap sebagai basis PDI Perjuangan dan pasangan capres-cawapres Jokowi- Ma’ruf Amin.

“Jateng tetap solid dukung Jokowi. Prabowo-Sandi lupa bahwa syarat menyerang basis pertahanan lawan itu memerlukan soliditas di internal,” ungkap Hasto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/2/2019).

Dia mengatakan, sejauh ini kubu Prabowo telah melakukan upaya provokasi dengan membuat kantor pemenangan di Jawa Tengah. Namun demikian, langkah itu dinilai tidak akan berhasil karena masyarakat Jateng mengedepankan nilai-nilai hidup rukun serta gotong royong.

Hasto juga mengklaim bahwa, berkat kerja keras seluruh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin serta semua relawan-relawan, saat ini Jawa Barat menjadi “rumah kedua” setelah Jawa Tengah.

“Akibat koalisi Prabowo tidak solid, maka kolaborasi Parpol Koalisi Indonesia Kerja dan relawan berhasil merubah peta Jabar. Jabar saat ini menjadi Rumah Jokowi-KH Marif Amin,” tegas Hasto.

Pernyataan Hasto terkait pergeseran peta politik di Jawa Barat, diperkuat dari hasil survey IndoPolling serta dari beberapa lembaga survey kredibel lainnya.

2 dari 2 halaman

Elektabilitas di Jabar Meningkat

Hasto menambahkan, jika elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin saat ini telah menyentuh angka 41.7 %, sedangkan Prabowo-Sandi turun menjadi 37.9%.

Hasil survey internal koalisi pendukung Jokowi bahkan menempatkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin di Jawa Barat telah mencapai angka 52.4%.

“Dukungan para tokoh Jawa Barat, seperti Agum Gumelar, Ridwan Kamil, TB Hasanuddin, Deddy Mizwar, Deddy Mulyadi, dan tokoh-tokoh sentral seperti Solichin GP, telah merubah drastis peta politik Jabar. Terlebih KH Ma’ruf Amin juga berkontribusi besar terhadap menguatnya dukungan umat Muslim,” ujar Hasto.

Berdasarkan dua fakta di Jawa Barat dan Jawa Tengah tadi, oleh Hasto dijelaskan jika yang terjadi adalah sebuah kerugian ganda bagi koalisi Prabowo-Sandi.

“Jawa Tengah tidak membuahkan hasil sedangkan Jawa Barat kebobolan. Atas perubahan peta politik di Jawa Barat, maka seluruh Parpol KIK, relawan dan tokoh, kini mendapatkan amunisi baru untuk memenangkan Jokowi-KH Ma’ruf Amin di atas 63%,” tutup Hasto.


Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: