Beda Pendapat MUI Pusat dan MUI DKI soal Polemik Munajat 212

Jakarta – Malam Munajat 212 di Monas menuai polemik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta memastikan kegiatan itu bukan acara politik. Namun, MUI Pusat menilai kegiatan Munajat 212 sudah menjurus ke politik praktis.

Malam Munajat 212 digelar di Monas pada Kamis 21 Februari 2019. Acara ini diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta. Sejumlah tokoh pun hadir di antaranya Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titiek Soeharto, Ketua MPR Zulkifli Hasan,, Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Gelaran malam Munajat 212 pun menjadi sorotan publik mulai dari momen salam dua jari Fadli dan Fahri hingga teriakan ‘nomor dua’ menggema dari massa yang merespons pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait gelaran pilpres di malam Munajat 212 itu.
MUI DKI Jakarta menyatakan acara dengan tajuk ‘senandung selawat dan zikir’ ini digelar pada tanggal ‘212’ lantaran untuk mencegah ada pihak yang memanfaatkan momentum tertentu berkaitan dengan tanggal acara. MUI DKI juga menyatakan acara ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik tertentu.

“Itu kan cuma penafsiran. Niat kita cuma satu, bermunajat. Dari awal sudah kami sampaikan MUI DKI punya hajat melaksanakan senandung selawat dan doa. Makanya acara dari awal sampai akhir, kita bermunajat. Ada sedikit masukan begitu, dari awal kita kan nggak ada berpolitik. Makanya nggak ada atribut partai yang ada di dalam,” ujar Ketua MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar kepada wartawan, Jumat (22/2/2019) malam.

Lain MUI DKI, lain pula pendapat MUI Pusat. MUI Pusat menyayangkan MUI DKI yang dinilai tidak mampu mengendalikan kegiatan Malam Munajat 212 seperti tujuan semula: berdoa, berzikir, dan bermunajat kepada Allah SWT. MUI menyebut kegiatan Munajat 212 sudah menjurus ke politik praktis.

“Kami sangat menyayangkan atas sikap MUI Provinsi DKI sebagai salah satu pemrakarsa acara Munajat 212 yang tidak mampu mengendalikan kegiatan tersebut agar tetap berada pada arah dan tujuan semula, yaitu untuk kegiatan berdoa, berzikir, dan bermunajat kepada Allah SWT, untuk memohon keselamatan bangsa dan negara. Bukan untuk tujuan lain yang menjurus ke arah politik praktis dengan melibatkan diri aksi dukung-mendukung salah satu paslon capres tertentu,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/2/2019).

Zainut mengimbau MUI tidak terseret dalam kegiatan politik praktis. MUI diminta tetap memposisikan diri sebagai institusi yang netral dan independen. “Untuk hal tersebut, MUI harus memposisikan diri sebagai institusi yang netral, independen, menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik yang ada dan tidak boleh masuk ke dalam wilayah politik praktis apalagi diperalat dan dijadikan kendaraan politik oleh kelompok tertentu,” kata Zainut.

Meski demikian, Zainut menegaskan MUI tidak melarang pengurusnya terjun ke politik praktis asalkan tidak membawa nama institusi. MUI menjamin hak tersebut kepada pengurusnya. “MUI tidak pernah melarang pengurusnya untuk berkecimpung di bidang politik praktis sepanjang hal tersebut dilakukan atas nama pribadi bukan atas nama institusi. Karena hal itu merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi,” terang Zainut.

Atas dugaan pelanggaran pemilu di malam Munajat 212, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) turun tangan mengumpulkan bukti-bukti.
“Jadi sementara ini saya sama teman-teman masih mengumpulkan hasil pengawasan teman-teman pengawas kelurahan, panwas kecamatan, Bawaslu kota. Saya lagi minta mereka ini hasil pengawasannya seperti apa,” ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin.

Bawaslu akan mengumpulkan bukti berupa ada-tidaknya alat peraga kampanye hingga memeriksa isi pidato yang disampaikan beberapa tokoh.
“Mengumpulkan bukti-bukti semua terkait pengawasan, apakah ada pidato yang mengarah ke kampanye, misalnya, atau adakah atribut kampanye dan sebagainya itu masih saya kumpulin,” kata Burhan.

Bukti-bukti itu selanjutnya akan dijadikan bentuk temuan Bawaslu untuk diproses. Burhan juga mempersilakan masyarakat yang menganggap telah terjadi pelanggaran dan memiliki bukti untuk melapor.
(aan/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PSI: Ingin Lihat Anies Baswedan Jadi Capres, Mesti Dukung Jokowi

Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan kemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 turut menghadirkan proses kaderisasi kebangsaan. Menurut PSI, pemimpin-pemimpin muda akan lahir pasca Jokowi memimpin dua periode.

“Memenangkan Jokowi berarti memastikan pada pemilu 2024 akan terjadi proses kaderisasi kebangsaan. Pak Jokowi sudah pasti tidak bisa maju lagi sebagai presiden secara konstitusional. Kiai Ma’ruf beberapa kali menegaskan bahwa beliau akan mendampingi Pak Jokowi untuk menyiapkan landasan yang kuat bagi generasi muda,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam diskusi ‘Menangkan Jokowi, Pilih PSI’ di Toraja, Sulawesi Selatan, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (23/2/2019).

Menurut Toni, memenangkan Jokowi artinya turut mendukung lahirnya pemimpin muda dan segar. Sebab, Jokowi tak akan lagi maju di Pemilu 2024 jika merujuk pada konstitusi.
“Bagi saya memenangkan Jokowi tidak hanya untuk meneruskan program-program kerakyatan dan pembangunan infrastuktur yang sudah terlaksana 4 tahun ini. Dengan demikian pada pemilu 2024 kita benar-benar akan memiliki calon-calon presiden dan wakil presiden yang muda dan segar dari berbagai garis ideologi,” tuturnya.

Karena itu, kata Toni, para pendukung Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Sandiaga Uno harus mendukung Jokowi jika ingin melihat jagoannya maju sebagai presiden 2024-2029. Ia juga menyebut nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Yang ingin melihat Anies Baswedan menjadi capres, mesti dukung Jokowi. Pendukung AHY (Demokrat), Anis Matta (PKS), Hanafi Rais, dan Hanum Rais (PAN) bahkan pendukung Mas Sandi Uno mesti bantu Jokowi menang, agar jagoan-jagoan kalian bisa running di 2024 nanti,” ujar Toni.

“Begitu pula Risma (Surabaya), Khofifah (Jatim), Ridwan Kamil (Jabar), Nurdin Abdullah (Sulsel), dan Ganjar Pranowo (Jateng) hanya bisa menjadi capres dan cawapres kalau para pendukung mereka memenangkan Jokowi,” imbuhnya.

Alasannya, kaderisasi pemimpin nasional akan terhenti jika Prabowo Subianto menang Pilpres 2019. Sebab, menurut Toni, Prabowo akan kembali maju untuk kali kedua di 2024.

“Kaderisasi kepemimpinan nasional akan mandek bila Prabowo menang pemilu ini. Di 2024 pasti dia akan maju lagi untuk periode kedua. Sudah pasti, orangnya sangat ambisius begitu,” kata Toni.

“Artinya pemimpin-pemimpin keren di atas tidak akan bisa menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di negeri ini bila Prabowo menang pilpres tahun ini,” tegasnya.
(tsa/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cantona Dukung Solskjaer Jadi Manajer Tetap MU

Liputan6.com, Manchester – Eric Cantona menilai Ole Gunnar Solskjaer layak menjadi manajer permanen MU musim depan. Legenda Setan Merah itu yakin Solskjaer punya poin plus yang tak dimiliki calon manajer lain.

Sejak dipegang Solskjaer permainan MU memang meningkat. Mereka hanya menelan sekali kekalahan dalam 13 laga.

Tak heran MU pun kembali untuk berpeluang finis di posisi empat besar klasemen musim ini. Mereka hanya tertinggal 14 poin dari pemuncak klasemen, Manchester City dengan unggul satu laga di tangan.

Meski demikian manajemen MU sendiri belum mau memberikan kontrak permanen bagi Solskjaer. Mereka masih menunggu performa tim hingga akhir musim.

Selain itu manajemen Setan Merah juga masih memantau Mauricio Pochettino. Manajer Tottenham Hotspur itu memang menjadi buruan utama MU dalam beberapa musim terakhir.


2 dari 3 halaman

Komentar Cantona

“Solskjaer adalah anak spiritual dari Alex Ferguson. Sama seperti Pep Guardiola yang merupakan anak spiritual Johan Cruyff di Barcelona,” kata Cantona seperti dilansir Evening Standard.

“Penting bagi klub sebesar MU punya seseorang dengan jiwa klub. Seseorang yang mengerti klub ini luar dalam,” katanya menambahkan.

“Jadi saya pikir Solskjaer orang yang tepat. Dia bisa membawa klub ini menang dan juga mengembalikan kebahagiaan ke semua orang,” kata Cantona.

3 dari 3 halaman

Jadwal

Berikut jadwal Liga Inggris Pekan ke-27:

Sabtu, 23 Februari

19:30 WIB, Burnley vs Tottenham Hotspur

22:00 WIB, AFC Bournemouth vs Wolverhampton

22:00 WIB, Newcastle United vs Huddersfield

Minggu, 24 Februari

00:30 WIB, Leicester City vs Crystal Palace

21:05 WIB, Arsenal vs Southampton

21:05 WIB, Manchester United vs Liverpool

Saksikan video pilihan di bawah ini

Disebut Pengkhianat, PBB: Kami Tak Pernah Deklarasi Dukung Prabowo-Sandi

Jokowi dan JK ngobrol santai usai Salat Jumat (Istimewa)
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyapa penonton saat hadir dalam debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2). Dalam debat kedua ini tidak ada kisi-kisi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Menurut Hashim, Partai Gerindra paling berjasa mengantarkan Ahok hingga bisa seperti saat ini, Jakarta, Senin (15/9/2014) (Liputan6.com/Faisal R Syam)
Baca kicauan Tsamara Amany bikin kamu jadi paham sama dunia politik. (Foto: Instagram/@tsamaradki)
Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin saat menghadiri acara dialog nasional keagamaan dan kebangsaan, di Makassar, Sulawesi Selatan. (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menghadiri temu kader di NTT. (Istimewa)
Presiden Jokowi memberikan sambutan pada acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora ke-250.000 ke Filipina di pabrik Mayora di Cikupa Tangerang, Senin (18/2). PT. Mayora Indah telah mengekspor lebih dari 100 negara. (Liputan6.com/Fery Pradolo)
Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasioanal (BPN) Sudirman Said memaparkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Prabowo-Sandiaga di Jakarta, Rabu (28/11). Prabowo-Sandiaga hingga saat ini tercatat Rp 41,9 miliar. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)
Pejalan kaki melintasi mural yang menghiasi tembok di kawasan Margonda, Depok, Sabtu (16/2). Gambar mural memiliki pesan agar masyarakat tetap damai dan berteman meski berbeda dalam memilih calon presiden dalam Pilpres 2019. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyapa relawan dan pendukungnya saat pidato kebangsaan di JCC, Jakarta, Senin (14/1) malam. Pidato kebangsaan mengusung Indonesia Menang. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho) 

Viral Video Camat di Makassar Dukung Jokowi, Ini Respons Dua Kubu Capres

Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video berisi sejumlah camat di Kota Makassar menyatakan dukungannya pada pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin, viral di media sosial. Dalam video itu, dukungan para camat tampak dipimpin oleh Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Video itu menuai respon dari Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani. Dia menilai para camat tak seharusnya bersikap seperti itu. 

“Camat itu adalah jabatan struktural dalam aparatur negara, bupati itu jabatan struktural dalam aparatur negara. Wakil bupati, jabatan stuktur negara, apalagi camat itu ASN, aparatur sipil negara bukan jabatan politik,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.

Menurut dia, para camat harus bebas dari kepentingan politik dan bersikap netral. Muzani menilai, para camat di Kota Makassar, mendeklarasikan dukungannya sebagai camat dan bukan dari sisi dukungan pribadi.

“Ketika dirinya mengaku camat, itu berarti dia camatnya bukan pribadinya. Itu sudah jelas pelanggaran. Karena dia mengaku camat, ‘saya camat ini, saya camat’.  Tapi kalau dia pribadinya menyebut dirinya, boleh,” ungkap Sekjen partai Gerindra itu. 

Karena itu, Muzani menilai ada potensi pelanggaran dari deklarasi tersebut. Namun dia belum bisa memastikan apakah timnya akan melakukan pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

“Ada yang mengurus, begitu begitu. Tapi ini potensi pelanggarannya iya. Tapi yang lpor bukan saya, saya gak ngerti yang begitu-begitu,” ucap dia.

 

2 dari 2 halaman

Tak Ada Pelanggaran

Sementara itu, juru Bicara Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyarankan BPN melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika memang merasa ada pelanggaran dalam video tersebut.

“Kalau dinilai melanggar aturan tentu silahkan aja untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang yang terkait proses tersebut, tapi kita harus tahu bahwa di  dalam proses politik itu setiap warga negara memiliki hak individual untuk memilih,” kata Ace, Jumat, 22 Februari 2019. 

Menurut Ace tidak ada yang perlu di permasalahkan jika para camat se-Makassar tidak melanggar aturan. Terlebih lagi video yang beredar bukan ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, tetapi hanya sikap politik saja. 

“Ya saya kira kalau bentuknya bukan ajakan, tetapi menunjukan sikap politik kenapa harus dipersoalkan,” ungkap dia. 

Politikus Partai Golkar ini juga yakin Bawaslu dan KPU akan bersikap netral dalam menangani kasus viralnya video camat se-Makassar.

“Saya kira Bawaslu dan KPU memiliki independensi untuk mengambil langkah langkah yang memang dinilai melanggar hukum,” ujarnya. 

“Kami tidak bisa mengintervensi. Dan kalau memang dinilai berat sebelah ya tanyakan ke KPU. Kami sendiri sering mendapatkan teguran dari KPU dan Bawaslu. Jadi itu sesuatu yang biasa saja,” ucapnya. 

Sebelumnya, belasan camat se-Kota Makassar menerima undangan klarifikasi ke kantor Bawaslu Provinsi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (22/2). Mereka dimintai tanggapan terkait beredarnya video dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin. 

Dalam video ini juga terlihat ada Ketua DPP Partai NasDem yang juga mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Mereka yang diundang adalah camat Tamalate, Wajo, Panakukang, Pulau Sangkarrang, Ujung Tanah, Manggala, Makassar, Mariso, Tamalanrea, Biringkanayya, Mamajang, Ujung Pandang, Rappocini dan Tallo.

 

Reporter: Sania Mashabi 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Bawaslu Periksa 15 Camat di Makassar yang Dukung Jokowi

Makassar

Sebanyak 15 camat di Makassar, Sulawesi Selatan, diperiksa Bawaslu terkait laporan video dukungan terhadap capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Bawaslu akan mengkaji keterangan para camat itu untuk memutuskan ada-tidaknya unsur pelanggaran untuk ditindaklanjuti.

“Saat ini kami sedang melakukan registrasi, ada 15 pihak yang kami undang, (tapi) tidak secara bersamaan, (melainkan) berangsur-angsur karena tim klarifikasi kami tentunya terbatas,” ujar Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, Jumat (22/2/2019).

Bawaslu, ditegaskan Azry, menerima tiga laporan terkait video dukungan camat terhadap Jokowi-Amin. Bawaslu, berdasarkan ketentuan, wajib menindaklanjuti laporan tersebut.

Azry menyebut Bawaslu punya waktu 14 hari melakukan penanganan laporan. Keterangan para terperiksa juga akan diplenokan.

“Berkaitan dengan rekomendasi kami ke KemenPAN-RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara, itu sudah menjadi standar bagi kami untuk meneruskan itu terkait dengan pelanggaran hukum lainnya. Kami akan melakukan kajian dan kami akan menentukan seperti apa faktanya dan seperti apa rekomendasi,” ujar Azry.

Sebelumnya, beredar video yang berisi deklarasi dukungan kepada calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi). Video berdurasi 1 menit itu diawali perkenalan diri seseorang bernama Syahrul Yasin Limpo. Dia adalah mantan Gubernur Sulsel.

“Saya, Syahrul Yasim Limpo, beserta seluruh camat se-Kota Makassar,” kata Syahrul di awal video seperti dilihat detikcom, Kamis (21/2). Ucapan Syahrul lalu diikuti beberapa orang yang mengaku sebagai camat di Makassar. Dalam video itu, Syahrul menyatakan dukungan dan tekad mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin satu periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk nomor…,” kata Syahrul. Rekaman video terputus pada menit pertama.


(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hasto: Jokowi Tak Hobi Berkuda, Hobinya Blusukan ke Rakyat

Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, safari politik ke Kota Bandung. Dalam lawatannya, dia menyempatkan bertemu dengan sejumlah budayawan Kota Bandung untuk membahas berbagai masalah.

Pertemuan itu berlangsung di kediaman salah satu seniman, Budi Dalton, di Jalan Rengkong, Kota Bandung, Jumat (22/2/2/2019). Dalam pertemuan tersebut terlihat hadir Eddy Brokoli, Man ‘Jasad’ dan sejumlah pelaku seni dan budaya lainnya.

Hasto menyampaikan harapannya agar para budayawan Kota Bandung ini bisa memberi dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf. Sebab dia yakin pasangan nomor urut 01 tersebut dapat membawa perubahan bagi Indonesia.
“Kami harap dukungannya ke komunitas agar dukung pemimpin baik hati. Tidak ada rekam jejak masa lalu yang menyakiti rakyat,” ucap Hasto.

Dia menegaskan, Jokowi-Ma’ruf memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan kebudayaan Indonesia. “Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf mengangkat seluruh kebudayaan dan jati diri bangsa,” katanya.

“Maka Pak Jokowi tidak akan berubah menjadi orang yang keinggris-ingrisan yang hobinya berkuda. Jokowi hobinya naik motor, bersepeda, blusukan dengan rakyat. Memperbaiki Sungai Ciliwung, Citarum sebagai jalan peradaban Indonesia,” tutur Hasto menambahkan.

Budi Dalton menyambut baik kedatangan Hasto di kediamannya. Dia menyampaikan beberapa gagasan program khusus di bidang kebudayaan agar bisa menjadi perhatian oleh pasangan capres-cawapres yang saat ini sedang berkontestasi.

“Kita bicara program, bukan bicara kampanye kaitan dengan politik. Kami menyampaikan segala kekurangan di lini budaya, mudah-mudahan teraktualisasi,” ujar Budi.

Salah satu masukan yang dia sampaikan agar menjadi pertimbangan ialah menyangkut pentingnya nilai budaya menjadi pegangan dalam bernegara. Mulai dari masalah ekonomi, pendidikan dan sosial tidak boleh luput dari nilai budaya Tanah Air.

“Bangsa ini harus (mengedepankan) budaya. Budaya ekonomi, budaya hukum, budaya kreatif. Semua dasarnya harus budaya dulu,” ucapnya.

Dia juga menitipkan harapan agar ada kementerian khusus yang mengurusi kebudayaan. “Saya minta dipisahkan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan,” kata Budi.
(bbn/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Camat di Makassar Dukung Jokowi, TKN: Setiap WNI Punya Hak Memilih

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mempersilakan pihak-pihak yang mau melaporkan video dukungan camat di Makassar untuk capres petahana andai menganggap ada aturan yang dilanggar. Meski demikian, TKN mengingatkan bahwa setiap warga negara Indonesia punya hak memilih.

“Kalau dinilai melanggar aturan tentu silakan aja untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang yang terkait proses tersebut, tapi kita harus tahu bahwa di dalam proses politik itu setiap warga negara memiliki hak individual untuk memilih,” kata jubir TKN, Ace Hasan Syadzily, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Ace menilai selama tak melanggar aturan, apa yang dilakukan para camat di Makassar tak seharusnya dipersoalkan. Menurutnya, video yang beredar bukanlah ajakan untuk memilih paslon tertentu, melainkan bentuk sikap politik saja.
“Selagi itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka saya kira kenapa kita mesti persoalkan. Misalnya upaya itu dilakukan dengan mengajak masyarakatnya untuk memilih. Ya saya kira kalau bentuknya bukan ajakan, tetapi menunjukkan sikap politik kenapa harus dipersoalkan,” ujar Ace.

Ia menilai Bawaslu dan KPU akan bersikap netral dalam menangani viralnya video camat se-Makassar dukung paslon 01. Ace mengaku pihaknya tidak bisa mengintervensi proses hukum.

“Saya kira Bawaslu dan KPU memiliki independensi untuk mengambil langkah-langkah yang memang dinilai melanggar hukum. Kami tidak bisa mengintervensi. Dan kalau memang dinilai berat sebelah ya tanyakan ke KPU. Kami sendiri sering mendapatkan teguran dari KPU dan Bawaslu. Jadi itu sesuatu yang biasa saja,” ungkap Ace.

Sebelumnya, beredar video yang berisi deklarasi dukungan untuk capres petahana Jokowi. Video berdurasi 1 menit itu diawali perkenalan diri Syahrul Yasin Limpo, mantan Gubernur Sulsel.

“Saya, Syahrul Yasin Limpo, beserta seluruh camat se-Kota Makassar,” kata Syahrul di awal video seperti dilihat detikcom, Kamis (21/2). Ucapan Syahrul lalu diikuti beberapa orang yang mengaku sebagai camat di Makassar. Dalam video itu, Syahrul menyatakan dukungan dan tekad mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin satu periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk nomor…,” kata Syahrul. Rekaman video terputus pada menit pertama.

(yld/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Di Malam Munajat 212, Habib Rizieq Bicara Penegakan Hukum Suka-suka

JakartaHabib Rizieq Syihab mengajak peserta bermunajat bersama dalam malam Munajat 212 yang digelar di Monas. Habib Rizieq, dalam doanya, berbicara mengenai kondisi bangsa dan penegakan hukum suka-suka.

“Banyak santri sekedar mengirim pesan mengkritik penguasa. Seorang perwira di depan media menghardik, santri diadili dan dipenjara tak ada belas kasih dari pemerintah. Sedangkan seorang anak cukong naga mengancam membunuh kepala negara, tapi dengan gagah perwira berkata ‘itu hanya lucu-lucuan saja’. Inikah penegakan hukum suka-suka? Nastaghfirullah,” ujar Habib Rizieq melalui audio yang diputar di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019). Habib Rizieq membacakan doa dari kediamannya di Mekkah, Arab Saudi.

Habib Rizieq berujar, para koruptor bisa bebas dari penjara dengan pemotongan masa hukuman. Sedangkan seorang ulama yang direkayasa kasusnya tidak dibebaskan.
“Koruptor, cukong, pembuat rakyat menderita dan sengsara bebas dengan potongan tahanan luar biasa. Sedang seorang ustaz tua korban rekayasa tak dilepas dari penjara. Inikah penegakan hukum suka-suka? Nastaghfirullah,” katanya.
Sikap politik para kepala daerah dalam Pilpres 2019 pun disinggung. Ia melihat ada perbedaan perlakuan yang diberikan penegak hukum.

“Duhai Allah, saat sekarang gubernur mengacung jari dua ikut sanubari mendukung pemimpin hasil ijtimak ulama langsung dipanggil, disidang, namun puluhan gubernur, wali kota acungkan dukung penguasa, mereka semua bungkam, kezaliman sangat kasat mata. Inikah penegakan hukum suka-suka? Nastaghfirullah,” ujarnya.

Habib Rizieq bersama massa mengatakan, siap melawan kezaliman yang ada. Ia bersama massa siap menenggelamkan rezim penista agama.

“Kami bertekad melawan kezaliman, menegakkan keadilan dengan jiwa raga kami siap tenggelamkan rezim durhaka, rezim pendukung penista agama. Namun tanpa izin-Mu kami tak bisa,” kata Habib Rizieq.

Acara yang diselenggarakan di Monas ini diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta. Dalam pernyataannya, MUI DKI menyatakan acara dengan tajuk ‘senandung selawat dan zikir’ ini digelar pada tanggal ‘212’ lantaran untuk mencegah ada pihak yang memanfaatkan momentum tertentu berkaitan dengan tanggal acara. MUI DKI juga menyatakan acara ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik tertentu.
(dkp/tor)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ramai Video Camat se-Makassar Dukung Jokowi, BPN Minta Bawaslu Bergerak

Jakarta – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, memprotes video beredar yang isinya dukungan camat se-Makassar kepada pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Andre meminta Bawaslu bertindak.

Dalam video yang beredar, deklarasi dukungan itu dipimpin Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang notabene eks Gubernur Sulsel. Video berdurasi 1 menit itu diawali dengan Syahrul memperkenalkan dirinya.

“Saya Syahrul Yasim Limpo beserta seluruh camat se-Kota Makassar,” kata Syahrul di awal video seperti dilihat detikcom, Kamis (21/2/2019). Ucapan Syahrul lalu diikuti beberapa orang yang mengaku sebagai camat di Makassar. Dalam video itu, Syahrul menyatakan dukungan dan tekad mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.


“Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin 1 periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang, dan berjihad untuk nomor…,” kata Syahrul. Rekaman video terputus di menit 1.

Andre mengatakan Bawaslu harus mengusut video tersebut lantaran camat menurutnya merupakan ASN. Jika video itu benar, Andre sangat menyayangkannya.

“Kami meminta Bawaslu segera mengusut tuntas hal ini. Apalagi status camat-camat ini adalah ASN. Di mana UU Pemilu kita menyatakan ASN ini harus netral. Kita sudah sering mendengar kepala daerah yang menyatakan mendukung Jokowi. Meski mereka terindikasi melanggar UU, tapi mereka selama ini aman-aman saja karena mendukung petahana,” kata Andre dalam keterangannya.

“Untuk kasus camat di Makassar, bukti sudah sangat telak. Mereka ASN yang harus netral. Untuk itu Bawaslu harus menindak oknum camat yang tidak netral ini. Kasus ini adalah pertaruhan aturan UU Pemilu bisa ditegakkan atau tidak. Kami meminta Bawaslu benar-benar tegas dan serius,” sebut Andre.
(gbr/tor)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>