Kubu Jokowi-Ma’ruf Kumpulkan Bukti Dugaan Kampanye di Munajat 212

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan sedang mengumpulkan bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran pemilu dalam acara Munajat 212 di Monas, Jakarta, kemarin, 21 Februari 2019.

Irfan menduga acara tersebut bermuatan politis dan sarat dengan dukungan kepada pasangan calon tertentu. Pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti guna dijadikan dasar melaporkan Bawaslu. 

“Kami lagi menghimpun data secara detail agar kami bisa melaporkan ini kepada pihak Bawaslu,” kata Irfan Pulungan saat jumpa pers di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

Irfan mengimbau Bawaslu supaya mengumpulkan fakta-fakta di lapangan sebagai temuan dugaan pelanggaran di acara Munajat 212. Apalagi, TKN mengantongi informasi bahwa personel Bawaslu dikerahkan ke lokasi acara untuk memantau.

“Saya juga minta dan mengimbau kepada pihak Bawaslu kalau mereka memang berada di tempat tersebut, yang katanya mereka kan berada dalam acara tersebut ingin memantau acara pelaksanaan ini, ini menjadi temuan dari pihak Bawaslu setelah diproses,” imbuh dia.   

 

2 dari 2 halaman

Tokoh Pendukung Prabowo Datang

Irfan melihat banyak terjadi dugaan pelanggaran pemilu dalam acara Munajat 212. Dia merujuk kepada tokoh-tokoh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi seperti Neno Warisman, Fadli Zon dan Zulkifli Hasan. 

“Karena beberapa potongan video yang viral yang kita dapati bersama, itu sangat jelas sekali ada semacam ajakan, semacam simbol simbol jari, simbol tangan yang menunjukkan kepada pasangan calon 02, kemudian ada nyanyian lagu Ijtima ulama yang dikumandangkan dalam acara tersebut,” terangnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

 

Petinggi Wijaya Kusuma Emindo Dicecar Soal Suap Pejabat Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik aliran dana suap yang diberikan kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hari ini, tim penyidik memeriksa 11 orang yang sebagian besar merupakan petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Kedua perusahaan tersebut diduga banyak menggarap proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan tersangka dan aliran dana yang diketahui para saksi dalam kasus tersebut,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Adapun 11 saksi yang diperiksa hari ini yakni Manajer Proyek PT WKE atau Direktur PT TSP Adi Dharma, dan Yohanes Susanto. Lalu ada Direktur PT WKE Untung Wahyudi, Direktur PT WKE Dwi Priyanto Siswoyudo, Dirut PT WKE Budi Suharto, dan Direktur Proyek PT WKE Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian Direktur Keuangan PT WKE, Lily Sundarsih, dan Direktur PT TSP Irene Irma. Selain itu, terdapat nama karyawan PT WKE Jemi Paundanan dan Bagian Keuangan PT WKE Michael Andri Wibowo serta seorang swasta bernama Gatot Prayogo.

2 dari 2 halaman

8 Tersangka

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Berkas Belum Rampung, Polisi Tambah Masa Penahanan Artis VA

Liputan6.com, Surabaya – Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengajukan permohonan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan untuk tersangka kasus dugaan pornografi prostitusi online, artis VA.

VA sebelumnya sudah menjalani masa penambahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda Jawa Timur. Perpanjangan masa penahanan ini dikarenakan penyidik belum merampungkan berkas perkara VA.

“Pengajuan permohonan perpanjangan penahanan itu untuk mempersiapkan kelengkapan berkas perkara VA baik kekurangan secara formil ataupun secara materiil sesuai petunjuk Jaksa,” tutur Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera di Mapolda Jatim Jumat (22/2/2019). 

“Dan semoga Minggu depan diharapkan sudah mendapat petunjuk dari jaksa kekurangan berkas dimaksud dan diharapkan segera bisa dilengkapi,” sambung dia.

Mengenai penangguhan penahanan terhadap VA yang telah disampaikan oleh penasihat hukumnya kepada penyidik, Barung mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih mengkajinya.

“Masih dikaji dan belum dikabulkan, terbukti VA hingga saat ini masih berada dalam Rutan Polda Jatim,” ucap Barung.

2 dari 2 halaman

Artis VA Tersangka

Sebelumnya, Polda Jatim resmi menahan artis Film Televisi (FTV) berinisial VA terkait kasus dugaan prostitusi online di Surabaya yang sempat menghebohkan beberapa hari yang lalu.

“Oleh karena itu terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019, VA resmi dijadikan tersangka dan ditahan di Polda Jatim,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, Rabu 30 Januari 2019 lalu. 

Barung menegaskan bahwa sesuai surat perintah penahanan yang disampaikan Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan beberapa waktu yang lalu, penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES.

“VA terancam hukuman diatas lima tahun penjara,” ujar Barung.

Dalam perkara ini, VA dijerat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu berbunyi, ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Penjelasan Jaksa Soal Kasus Perusakan Rumah di Makassar

Liputan6.com, Makassar – Kasus dugaan pidana perusakan rumah milik warga di Makassar terkatung-katung hingga memakan waktu nyaris dua tahun.

Berkas perkara dua orang tersangka dalam kasus tersebut masing-masing pemberi pekerjaan Jemis Kontaria dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan, hingga saat ini tak memperlihatkan isyarat akan dinyatakan lengkap (P 21). Malah berkas berulang kali hanya bolak-balik antara penyidik Kepolisian dalam hal ini Polda Sulsel dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut, Fitriani didampingi oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin mengaku jika pihaknya sulit memaksakan berkas kedua tersangka Berstatus P 21, karena hingga saat ini penyidik Polda Sulsel belum memenuhi kelengkapan berkas sebagaimana telah dituangkan dalam petunjuk yang diberikan pihaknya.

“Pasal yang diterapkan dalam perkara ini kan Pasal 406 Jo Pasal 55. Nah Pasal 55 ini kita minta ada pelaku materil (yang melakukan perusakan langsung dalam hal ini buruh) tidak hanya pelaku tidak langsung (yang menyuruh). Ini yang belum dipenuhi oleh penyidik karena keduanya harus dipidana, ini kan yang dimaksud ‘vicarious liability’,” kata Fitriani saat ditemui di ruangan kerja Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Kamis 21 Februari 2019.

Mengenai adanya putusan praperadilan bernomor 15/Pid.Pra/2016/PN.Makassar tertanggal 16 Agustus 2016 yang memutuskan dengan tegas jika para buruh yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polsek Wajo, tidak dapat dibebankan pidana karena mereka hanya menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah.

Sehingga berdasarkan putusan praperadilan tersebut, penyidik Polsek Wajo menghentikan proses penyidikan terhadap para buruh yang dimaksud, diakui Fitriani, itu tidak mengikat, tapi tetap akan menjadi pertimbangan dalam perkara yang telah menjerat pemberi pekerjaan Jemis Kontaria dan pemborong pekerjaan Edi Wardus sebagai tersangka.

Ia menjelaskan dalam putusan praperadilan yang meloloskan buruh dari jeratan pidana tersebut, sepengetahuannya juga terdapat pertimbangan Hakim bahwa jika terdapat kerusakan rumah seperti yang dipermasalahkan, sebaiknya ditempuh jalur gugatan perdata.

“Jadi amar putusan praperadilan yang meloloskan buruh dari jeratan pidana jangan juga dibaca sepotong-sepotong dong. Harus utuh,” kilah Fitriani.

Ia pun membantah ketika pihaknya dituding menolak kehadiran saksi ahli pidana untuk menjelaskan secara utuh mengenai petunjuk ‘vicarious liability’ (pertanggung jawaban pidana pengganti) yang diberikan pihaknya sebagai syarat kelengkapan berkas perkara kedua tersangka.

“Tidak pernah ada permintaan penyidik Polda Sulsel secara tertulis ke kami untuk gandeng ahli pidana menerangkan utuh terkait petunjuk yang kami berikan yakni tentang unsur ‘vicarious liability’ itu,” ujar Fitriani.

Ia berharap penyidik Polda Sulsel segera memenuhi petunjuk yang diberikan oleh pihaknya agar syarat kelengkapan berkas perkara kedua tersangka bisa segera terpenuhi dan dinyatakan perkara ini P.21.

“Hingga saat ini petunjuk kami sepertinya masih diupayakan dipenuhi oleh penyidik. Mendekat ini kami akan undang penyidik membicarakan masalah kelengkapan berkas perkara kasus perusakan rumah milik warga Makassar ini. Waktunya belum ada kepastian tapi jadwal gelar perkara bersama kita pasti akan lakukan secepatnya,” ungkap Fitriani.

Saksikan Video Pilihan Di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Korban Tantang Jaksa Arahkan Penyidik Gandeng Ahli Hukum Pidana

Korban sekaligus pelapor kasus perusakan rumah, Irawati Lauw melalui Penasehat Hukumnya, Jermias Rarsina menanggapi pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fitriani yang menafsirkan Pasal 55 KUHP dalam perkara kasus perusakan rumah yang dilaporkan korban (kliennya) sejak tahun 2017 namun tidak menemui kepastian hukum.

Menurut Jermias, dalam hukum pidana dikenal adanya ajaran tentang delneming (penyertaan) Pasal 55 KUHP dan sudah banyak yurisprudensi (putusan hakim) mengenai hal itu dalam praktek peradilan pidana.

Seperti contoh yurisprudensi klasik dan itu semua orang hukum tahu tentang bagaimana pelaku langsung yang dipersamakan dengan pelaku tidak langsung didasarkan pada hal yang disebut sifat pribadi yang melekat pada manusia sebagai subyek hukum.

Di antaranya menurut Arrest Hoge Raad pada tanggal 21 April 1913, kata Jermias, berpendapat bahwa seorang pelaku tidak langsung itu bukan merupakan pelaku tetapi dipersamakan dengan seorang pelaku. Dimana sifat pribadi itulah yang merupakan unsur suatu kejahatan.

Olehnya itu, lanjut Jermias, inilah yang harus (wajib) ahli pidana dihadirkan sebagai salah satu instrumen alat bukti untuk membuat terang petunjuk Jaksa Penuntut Umum terkait unsur ‘vicarius liability’ terhadap pelaku penggantinya yaitu Jemis Kontaria (pemberi pekerjaan) dan Edi Wardus (pemborong pekerjaan) atas perbuatan pekerjaan dari buruh sehingga berakibat rusak rumah.

Dengan menyimak penjelasan diatas, kata Jermias, justru hukum pidana telah membuat batasan pertanggung jawaban pidana bagi buruh.

“Di sinilah berfungsi ajaran delneming, yang mana ‘vicarious liability’ dapat berlaku bagi pelaku tidak langsung. Jadi tidak berarti karena ada pelaku langsung yang sudah dibatasi pertanggung jawaban pidana, lalu tidak dapat dibebankan kewajiban bertanggung jawab secara pidana kepada pelaku tidak langsung. Keliru jika ada yang beranggapan demikian,” jelas Jermias via telepon, Jumat (22/2/2019).

Tanpa mengurangi peran dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam bertafsir mengenai penerapan Pasal 170 dan Pasal 406 Jo Pasal 55 KUHP perihal perusakan, Jermias menyarankan sebaiknya lebih tepat jika Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli pidana untuk membuat terang ajaran delneming tentang vicarious liability.

“Apa susahnya? Jika berlama lama, ada apa?,” Jermias menandaskan.

Diketahui, perkara dugaan pengrusakan rumah di Jalan Buruh Makassar awalnya ditangani Polsek Wajo dengan menetapkan beberapa orang buruh yang dipekerjakan oleh Jemis Kontaria (pemberi pekerjaan) menjadi tersangka.

Usai ditetapkan tersangka, Jemis pun mencoba membela para buruhnya dengan melakukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil Hakim Tunggal, Cenning Budiana yang memimpin sidang praperadilan kala itu menerima upaya praperdilan yang diajukan oleh para buruh. Perkara dugaan pengrusakan yang ditangani Polsek Wajo pun akhirnya berhenti (SP.3).

Kemudian perkara kembali dilaporkan ke Polda Sulsel dan akhirnya menetapkan Jemis Kontaria selaku pemberi pekerjaan dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan sebagai tersangka.

Namun belakangan, dia tak terima status tersangkanya tersebut, sehingga ia mengajukan upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil sidang praperadilan yang dipimpin Hakim tunggal Basuki Wiyono menolak gugatan praperadilan yang diajukan Jemis melalui Penasehat Hukumnya dan menyatakan status tersangkanya sah secara hukum dan memerintahkan agar penyidikannya segera dilanjutkan

Polemik Teriakan ‘Nomor Dua’ di Munajat 212

Jakarta – Gelaran Munajat 212 di Monas jadi sorotan. Bawaslu kini sedang mengkaji ada-tidaknya unsur kampanye pada Munajat 212.

Pose jari termasuk penyebutan angka jadi sorotan. Ada teriakan ‘nomor dua’ menggema dari massa yang hadir pada Kamis (21/2) malam itu. Massa merespons pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait gelaran pilpres.

Zulkifli, yang diberi kesempatan menyampaikan sambutan, berbicara mengenai kedaulatan negara dipegang rakyat. Zulkifli menyinggung soal persatuan dan presiden.

“Persatuan nomor satu, soal presiden…,” ucap Zulkifli.

“Nomor dua!” jawab massa menimpali.

Setelah turun dari panggung, Zulkifli menegaskan soal demokrasi Pancasila bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

“Kita milih pemimpin, milih presiden, wakil rakyat setiap lima tahun. Itu sesuatu biasa memilih antarkita, bukan perang. Bukan melawan Belanda, maka harus jaga persatuan damai,” ujar Zulkifli.

Sedangkan Wakil Ketua DPR yang juga Waketum Gerindra Fadli Zon menyebut sambutan Zulkifli masih dalam batas normal.

“Saya kira masih dalam batas-batas yang sangat normal, ya. Beliau menyampaikan apalagi masih dalam kerangka negara mengutip konstitusi kita dan sebagainya. Saya kira semua dalam batas-batas yang sangat wajar dan menurut saya begitulah,” ujar Fadli.

Sementara itu, kritik datang pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Acara itu dinilai politis.

Sedangkan cawapres Ma’ruf Amin memberikan warning kepada MUI DKI terkait penyelenggaraan Munajat 212 di Monas semalam. Ketum MUI ini menegaskan tidak boleh ada yang menjadikan MUI sebagai kendaraan politik.

“Kalau munajatnya sih nggak jadi masalah, yang penting jangan jadi kendaraan politik, dan jangan mempolitisasi MUI,” ujar Ma’ruf.

Soal 212 ini, Ma’ruf menegaskan seharusnya sudah selesai. Sebab, aksi 212 pada 2 Desember 2016 itu dilakukan sebagai aksi dari kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ada-tidaknya unsur kampanye pada Munajat 212 masih diselidiki Bawaslu DKI Jakarta. Bawaslu DKI masih mengumpulkan bukti-bukti.

“Jadi sementara ini saya sama teman-teman masih mengumpulkan hasil pengawasan teman-teman pengawas kelurahan, Panwas kecamatan, Bawaslu kota. Saya lagi minta mereka ini hasil pengawasannya seperti apa,” ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin saat dihubungi, Jumat (22/2).

Burhan menjelaskan beberapa bukti yang dikumpulkan Bawaslu DKI terkait acara Munajat 212. Bawaslu akan mengumpulkan bukti berupa ada-tidaknya alat peraga kampanye hingga memeriksa isi pidato yang disampaikan beberapa tokoh.

“Mengumpulkan bukti-bukti semua terkait pengawasan, apakah ada pidato yang mengarah ke kampanye, misalnya, atau adakah atribut kampanye dan sebagainya itu masih saya kumpulin,” kata Burhan.

Bukti-bukti itu selanjutnya akan dijadikan bentuk temuan Bawaslu untuk diproses. Burhan juga mempersilakan masyarakat yang menganggap ada pelanggaran dan memiliki bukti untuk melapor.

“Kalau memang dalam hasil penelusuran dan pengawasan kami ada dugaan, itu akan menjadi temuan,” kata Burhan.
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polemik Teriakan ’02’ di Munajat 212

Jakarta – Gelaran Munajat 212 di Monas jadi sorotan. Bawaslu kini sedang mengkaji ada-tidaknya unsur kampanye pada Munajat 212.

Pose jari termasuk penyebutan angka jadi sorotan. Ada teriakan ’02’ menggema dari massa yang hadir Kamis (21/2) malam. Massa merespons pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait gelaran Pilpres.

Zulkifli yang diberi kesempatan menyampaikan sambutan, berbicara mengenai kedaulatan negara dipegang rakyat. Zulkifli menyinggung soal persatuan dan presiden.

“Persatuan nomor satu, soal presiden…,” ucap Zulkifli.

“Nomor dua!” jawab massa menimpali.

Usai turun panggung, Zulkifli menegaskan soal demokrasi Pancasila di mana kedaulatan berada di tangan rakyat.

“Kita milih pemimpin milih presiden, wakil rakyat setiap lima tahun. Itu sesuatu biasa memilih antarkita, bukan perang. Bukan melawan Belanda, maka harus jaga persatuan damai,” ujar Zulkifli.

Sedangkan Wakil Ketua DPR yang juga Waketum Gerindra Fadli Zon menyebut sambutan Zulkifli masih dalam batas normal.

“Saya kira masih dalam batas-batas yang sangat normal ya. Beliau menyampaikan apalagi masih dalam kerangka negara mengutip konstitusi kita dan sebagainya. Saya kira semua dalam batas-batas yang sangat wajar dan menurut saya begitulah,” ujar Fadli.

Sementara kritik datang pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Acara itu dinilai politis.

Sedangkan cawapres Ma’ruf Amin memberikan warning kepada MUI DKI terkait penyelenggaraan Munajat 212 di Monas semalam. Ketum MUI ini menegaskan tidak boleh ada yang menjadikan MUI sebagai kendaraan politik.

“Kalau munajatnya sih nggak masalah, yang penting jangan jadi kendaraan politik, dan jangan mempolitisasi MUI,” ujar Ma’ruf.

Soal 212 ini sendiri, Ma’ruf menegaskan seharusnya sudah selesai. Sebab, aksi 212 pada 2 Desember 2016 itu dilakukan sebagai aksi dari kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ada-tidaknya unsur kampanye pada Munajat 212 masih diselidiki Bawaslu DKI Jakarta. Bawaslu DKI masih mengumpulkan bukti-bukti.

“Jadi sementara ini saya sama teman-teman masih mengumpulkan hasil pengawasan teman-teman pengawas kelurahan, panwas kecamatan, Bawaslu kota. Saya lagi minta mereka ini hasil pengawasannya seperti apa,” ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin saat dihubungi, Jumat (22/2).

Burhan menjelaskan beberapa bukti yang dikumpulkan Bawaslu DKI terkait acara Munajat 212. Bawaslu akan mengumpulkan bukti berupa ada-tidaknya alat peraga kampanye hingga memeriksa isi pidato yang disampaikan beberapa tokoh.

“Mengumpulkan bukti-bukti semua terkait pengawasan, apakah ada pidato yang mengarah ke kampanye, misalnya, atau adakah atribut kampanye dan sebagainya itu masih saya kumpulin,” kata Burhan.

Bukti-bukti itu selanjutnya akan dijadikan bentuk temuan Bawaslu untuk diproses. Burhan juga mempersilakan masyarakat yang menganggap ada pelanggaran dan memiliki bukti untuk melapor.

“Kalau memang dalam hasil penelusuran dan pengawasan kami ada dugaan, itu akan menjadi temuan,” kata Burhan.
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

detikcom Laporkan Dugaan Penganiayaan Jurnalisnya di Munajar 212 ke Polisi

Liputan6.com, Jakarta Polres Metro Jakarta Pusat telah menerima laporan dugaan persekusi terhadap wartawan detikcom, Satria Kusuma. 

Satria melaporkan kejadian tersebut pada Jumat (22/2/2019) pukul 00.15. Laporan tersebut teregister dalam nomor laporan 358/K/II/2019/ Resto Jakpus tanggal 22 Februari 2019.

“Iya sudah ada laporan masuk hari ini. Perkara yang dilaporkan adalah bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,” kata Kasubag Humas Polres Jakarta Pusat Kompol Purwadi, saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Purwadi mengatakan, saat ini pihak terlapor atau pelaku persekusi terhadap Satria masih dalam penyelidikan.

“Saat ini pelaku masih dalam penyelidikan,” katanya.

Sementara itu, dalam keterangan resmi tertulis, detikcom mengutuk keras aksi kekerasan yang menimpa wartawannya. Langkah hukum dilakukan agar ke depan kejadian serupa menimpa para jurnalis.

“Detikcom mengutuk keras kekerasan terhadap jurnalis dan upaya menghalangi peliputan jelas melanggar Undang-undang Pers, terutama Pasal 4 tentang kemerdekaan pers. Detik.com adalah media yang independen, objektif, dan berimbang dan mendukung penuh perjuangan terhadap kebebasan pers,” pernyataan detikcom dalam keterangannya.

Terpisah, Pemimpin Redaksi detikcom sekaligus Direktur Konten, Alfito Deannova Ginting, melalui pesan singkat mengatakan pihaknya sudah melaporkan dugaan penganiayaan tersebut semalam.

2 dari 2 halaman

Kronologi Dugaan Penganiayaan

Berikut kronologi lengkap Detikcom tentang dugaan persekusi wartawan yang dimuat dalam laman resminya:

“Wartawan detikcom atas nama Satria Kusuma mengalami penganiayaan dan kekerasan saat sedang menjalankan tugas jurnalistik. Kejadian itu berlangsung saat Satria sedang meliput acara Malam Munajat 212, Kamis (21/2/2019) di Monas.

Sekitar pukul 20.30, terjadi kericuhan yang posisinya di dekat pintu keluar VIP, arah bundaran patung Arjuna Wiwaha. Menurut informasi yang beredar, kala itu ada seorang copet yang tertangkap.

Satria pun langsung mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel. Satria tidak sendirian. Saat itu ada wartawan lain yang juga merekam peristiwa tersebut.

Pada saat merekam video itulah Satria dipiting dan kedua tangannya dipegangi. Mereka meminta Satria menghapus video yang sudah direkamnya. Karena dipaksa sedemikian rupa dan jumlah orang yang berkerumun semakin banyak, Satria akhirnya setuju rekaman video itu dihapus.

Satria lalu dibawa ke ruangan VIP mereka. Di dalam tenda tersebut, intimidasi terus berlanjut. Adu mulut terjadi lagi saat mereka meminta ID card Satria buat difoto. Tapi Satria bertahan, memilih sekadar menunjukkan ID card dan tanpa bisa difoto.

Dalam ruangan yang dikerumuni belasan–atau mungkin puluhan–orang berpakaian putih-putih tersebut, Satria juga sempat dipukul dan diminta berjongkok. Tak sampai di situ, mereka yang tahu Satria adalah wartawan detikcom juga sempat melakukan tindakan intimidatif dalam bentuk verbal.

Singkat cerita, ketegangan sedikit mereda saat Satria bilang pernah membuat liputan FPI saat membantu korban bencana Palu. Begitu pun saat mereka mengetahui benar-benar bahwa Satria bukan wartawan ‘bodrex’. Pun mereka juga tahu bahwa Satria sudah berkomitmen akan menghapus semua video di ponselnya.

Satria dilepas setelah diajak berdiskusi dengan salah satu dari mereka, yang mengaku sebagai pihak keamanan Malam Munajat 212 dan mereka kebetulan sesama orang Bogor. Namun jaminannya bukan ID card dan KTP yang diberikan, melainkan kartu pelajar. Satria pun dilepas dan kembali menuju kantor.

Terkait tindak kekerasan dan penghalangan kerja jurnalistik ini, detikcom melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Dengan harapan kejadian serupa tidak terjadi terhadap wartawan lain yang sedang menjalankan fungsi jurnalistik.

detikcom mengutuk keras kekerasan terhadap jurnalis dan upaya menghalangi peliputan jelas melanggar UU Pers, terutama Pasal 4 tentang kemerdekaan pers. detikcom adalah media yang independen, objektif, dan berimbang dan mendukung penuh perjuangan terhadap kebebasan pers.”

Reporter: Ronald

Kasus Korupsi Dana Kemah, Polisi Panggil Ulang Petinggi PP Pemuda Muhammadiyah

Liputan6.com, Jakarta – Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Bendahara PP Pemuda Muhammadiyah.

Sebab, keduanya tidak hadir saat dipanggil polisi atas kasus dugaan korupsi dana kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia. 

“Jadinya, sementara mandek. Kita susun jadwal panggilan buat panitia pada enggak datang. Katanya lagi ke luar kota. Ini lagi dijadwal ulang,” kata Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendrawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/2/2019)

Bhakti mengaku pihaknya sudah mengantongi sejumlah bukti untuk menetapkan tersangka atas kasus dana kemah. Namun, kata Bhakti, pihaknya masih harus mengklarifikasi bukti tersebut dengan saksi-saksi lainnya.

“Bukti sudah cukup. Kita tetap harus mengklarifikasi sejumlah saksi-saksi lain dari PP Pemuda Muhammadiyah (untuk menetapkan tersangka),” ucap Bhakti.

2 dari 3 halaman

Belum Ditemukan Kerugian Negara

Sementara terkait jumlah kerugian negara, Bhakti belum bisa membeberkannya. Ia mengaku masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengungkap kerugian negara pada kasus dana kemah.

“Masih rapat-rapat terus. Kayaknya mereka (BPK) juga ada tekanan dari pimpinan mereka. Kalau kami enggak akan mengeluarkan estimasi meskipun sudah kelihatan (jumlah kerugian negaranya),” pungkas Bhakti.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menduga ada perbuatan melawan hukum pada kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia yang digelar di pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta pada Desember 2017. Polisi mencium aroma korupsi pada kegiatan yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga itu.

Sejauh ini, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammdiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia dari Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani, Ketua Kegiatan dari GP Ansor Safaruddin, dan Abdul Latif dari Kemenpora.


Reporter: Ronal

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Detikcom Beber Kronologi Dugaan Persekusi Wartawannya di Munajat 212

Liputan6.com, Jakarta – Acara Munajat 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Februari 2019 menyisakan cerita. Sejumlah wartawan dikabarkan mengalami persekusi.

Persekusi diduga dilakukan sejumlah massa yang menggunakan atribut Front Pembela Islam (FPI) pada Kamis malam tersebut. Wartawan dari CNN Indonesia TV dan Detikcom diduga menjadi korban persekusi.

Detikcom memberikan konfirmasi terkait kebenaran karyawannya bernama Satria Kusuma yang mengalami persekusi.

Melalui laman resminya, Detikcom menjelaskan kejadian bermula saat Satria mengabadikan momen saat ada copet yang tertangkap.

Satria yang juga bersama wartawan lain, diminta untuk menghapus rekaman video yang diambilnya. Karena massa banyak, Satria menghapus video tersebut.

Namun kejadian tak berhenti sampai di situ. Satria justru digiring dibawa ke tenda VIP mereka. Di dalam tenda VIP tersebutlah diduga persekusi terhadap Satria semakin menjadi.

Ia sempat dipukul dan diminta berjongkok. Tak sampai di situ, mereka yang menggunanakan pakaian serba putih itu tahu jika Satria adalah wartawan detikcom, sehingga tindakan intimidatif dalam bentuk verbal pun terjadi.

Berikut kronologi lengkap Detikcom tentang dugaan persekusi wartawan yang dimuat dalam laman resminya:

Wartawan detikcom atas nama Satria Kusuma mengalami penganiayaan dan kekerasan saat sedang menjalankan tugas jurnalistik. Kejadian itu berlangsung saat Satria sedang meliput acara Malam Munajat 212, Kamis (21/2/2019) di Monas.

Sekitar pukul 20.30, terjadi kericuhan yang posisinya di dekat pintu keluar VIP, arah bundaran patung Arjuna Wiwaha. Menurut informasi yang beredar, kala itu ada seorang copet yang tertangkap.

Satria pun langsung mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel. Satria tidak sendirian. Saat itu ada wartawan lain yang juga merekam peristiwa tersebut.

Pada saat merekam video itulah Satria dipiting dan kedua tangannya dipegangi. Mereka meminta Satria menghapus video yang sudah direkamnya. Karena dipaksa sedemikian rupa dan jumlah orang yang berkerumun semakin banyak, Satria akhirnya setuju rekaman video itu dihapus.

Satria lalu dibawa ke ruangan VIP mereka. Di dalam tenda tersebut, intimidasi terus berlanjut. Adu mulut terjadi lagi saat mereka meminta ID card Satria buat difoto. Tapi Satria bertahan, memilih sekadar menunjukkan ID card dan tanpa bisa difoto.

Dalam ruangan yang dikerumuni belasan–atau mungkin puluhan–orang berpakaian putih-putih tersebut, Satria juga sempat dipukul dan diminta berjongkok. Tak sampai di situ, mereka yang tahu Satria adalah wartawan detikcom juga sempat melakukan tindakan intimidatif dalam bentuk verbal.

Singkat cerita, ketegangan sedikit mereda saat Satria bilang pernah membuat liputan FPI saat membantu korban bencana Palu. Begitu pun saat mereka mengetahui benar-benar bahwa Satria bukan wartawan ‘bodrex’. Pun mereka juga tahu bahwa Satria sudah berkomitmen akan menghapus semua video di ponselnya.

Satria dilepas setelah diajak berdiskusi dengan salah satu dari mereka, yang mengaku sebagai pihak keamanan Malam Munajat 212 dan mereka kebetulan sesama orang Bogor. Namun jaminannya bukan ID card dan KTP yang diberikan, melainkan kartu pelajar. Satria pun dilepas dan kembali menuju kantor.

Terkait tindak kekerasan dan penghalangan kerja jurnalistik ini, detikcom melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Dengan harapan kejadian serupa tidak terjadi terhadap wartawan lain yang sedang menjalankan fungsi jurnalistik.

detikcom mengutuk keras kekerasan terhadap jurnalis dan upaya menghalangi peliputan jelas melanggar UU Pers, terutama Pasal 4 tentang kemerdekaan pers. detikcom adalah media yang independen, objektif, dan berimbang dan mendukung penuh perjuangan terhadap kebebasan pers.

2 dari 3 halaman

Wartawan CNN Indonesia TV

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Jumat (22/2/2019) Koordinator Liputan (Korlip) CNN Indonesia TV Joni Aswira yang saat kejadian berada di lokasi menjelaskan, malam itu belasan jurnalis dari media berkumpul di sekitar pintu masuk VIP dekat panggung acara. Mereka menunggu sejumlah narasumber untuk melakukan wawancara.

Namun pada pukul 21.00 WIB, terjadi keributan di tengah suara selawatan. Diduga ada pencopet yang ditangkap oleh sejumlah massa. Mendadak sontak kejadian itu memancing para jurnalis mendekati lokasi kejadian, termasuk pewarta foto CNN Indonesia TV.

Menurut pengakuan Joni, kamera jurnalis cukup mencolok, sehingga menjadi bahan buruan beberapa orang. Mereka mengintervensi wartawan foto tersebut untuk segera menghapus gambar kericuhan yang sempat tertangkap.

“Kalian dari media mana? Dibayar berapa? Kalau rekam yang bagus-bagus saja, yang jelek enggak usah,” ucap Joni menirukan oknum massa, Jumat (22/02/2019).

Joni melanjutkan, nasib serupa dialami wartawan Detikcom saat sedang merekam kericuhan. Massa menyuruhnya menghapus gambar, tapi wartawan itu tak mau memberikan ponselnya.

“Massa kemudian menggiring wartawan Detikcom ke dalam tenda VIP sendirian. Meski telah mengaku sebagai wartawan, mereka tetap tak peduli. Di sana, dia juga dipukul dan dicakar, selain dipaksa jongkok di tengah kepungan belasan orang,” ucap dia.

Jurnalis CNNIndonesia yang meliput di lokasi kejadian ikut menjadi saksi kekerasan tersebut. Sementara jurnalis Suara yang berusaha melerai kekerasan dan intimidasi itu terpaksa kehilangan ponselnya.

Koordinaror Humas Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin menampik adanya penganiayaan terhadap wartawan. Namun, dia membenarkan ada pencopet yang diamankan oleh massa.

“Enggak ada. Namanya kan ada copet, jadi laskar (massa) tuh ngamanin semuanya, semuanya diamanin. Kan, kita enggak tahu mana beneran wartawan mana bukan, takutnya kan cuma ngaku aja. Makanya diamanin,” katanya.

Novel juga menjelaskan, pada saat kejadian, tak terlihat tanda pengenal yang diduga wartawan tersebut. Namun, setelah diketahui kalau itu wartawan, pihaknya langsung melepasnya.

“Nah, itu enggak ada. Enggak dipakai. Pas diamanin, terus ditanya-tanya ya kita lepas pas tahu itu wartawan,” ucapnya memungkasi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Anas Urbaningrum dan Sumpah Gantung di Monas, 6 Tahun Silam

Liputan6.com, Jakarta Penangkapan Bendahara Umum Partai Demokrat pada saat itu, Muhammad Nazaruddin menjadi titik awal terungkapnya kasus korupsi megaproyek pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek tersebut lambat terealisasi karena terkendala sertifikasi tanah.

Dalam catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com mencatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Politisi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai salah satu tersangka proyek itu. Dia diduga menerima gratifikasi dan pencucian uang.

Sebelum penetapan tersebut, Nazaruddin sempat menyeret nama Anas dan Menpora Andi Alfian Mallarangeng saat menjalani pemeriksaan di KPK. Nazar mengaku menerima uang sebesar Rp 100 miliar. Separuhnya digunakan untuk memenangkan Anas Urbaningrung sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, setengahnya lagi dibagi-bagi ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kendati demikian, Anas membantah tegas tuduhan itu dan menilai tudingan mantan koleganya di Partai Demokrat merupakan fitnah keji. Dia mengaku tak menerima uang sepeser pun atas dana proyek pusat olahraga tersebut. Bahkan, Anas Urbaningrum melontarkan sumpah serapah yang mengejutkan publik.

“Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” kata Anas pada 9 Febuari 2012.

Dia juga menyebut tudingan tersebut merupakan ocehan dan karangan tidak mendasar sehingga KPK tak perlu harus repot mengurusinya. Walaupun begitu, Anas mengaku siap bersedia jika nantinya harus berurusan dengan KPK.

Namun apa daya, sumpah itu tak membuatnya lepas dari bayang-bayang korupsi. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan, Anas Urbaningrum akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada 22 Februari 2013. Setelah Menpora Andi Mallarangeng dan Kepala Biro Keuangan dan Rumahtangga Kemenpora, Dedi Kusnandar sebelumnya sudah dilabeli sebagai koruptor Hambalang

2 dari 3 halaman

Vonis Anas yang Dilipatgandakan

Proses panjang selama 15 bulan akhirnya membuahkan hasil, Anas menjadi pesakitan di ruang sidang Tipikor pada 30 Mei 2014 dengan didampingi pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Dia diperiksa dan diserang berbagai macam pertanyaan oleh majelis hakim.

Di persidangan, dia tetap bersikeras menuding pernyataan Nazaruddin merupakan cerita kosong belaka dan tidak sesuai fakta yang ada. Selain itu, dia juga geram dengan tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim mencabut hak politiknya.

“Sungguh tidak rasional, absurd, mengada-ngada dan hanya berdasarkan cerita kosong seorang saksi istimewa M. Nazaruddin,” kata Anas saat membacakan nota keberatan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 18 September 2014. Di dalam sidang Anas membacakan pledoi atau pembelaannya setebal 80 halaman.

Namun, drama itu selesai enam hari kemudian. Sidang vonis Anas pun berjalan di tempat yang sama. Berdasarkan putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta.

Setelahnya, Anas mengajukan kasasi atas putusan tersebut, dia menyatakan keberatan lantaran tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang TPPU harus dibuktikan dahulu. Namun, Majelis Agung tidak mengabulkannya karena merujuk pada ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Majelis hakim malah melipatgandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan pada 8 Juni 2015.

Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik. Majelis hakim merujuk pada beberapa pasal.

Adapun pasal tersebut, Pasal 12 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat 1 huruf c UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003.

3 dari 3 halaman

Ajukan Peninjauan Kembali dan Permainan Politik

Anas yang geram karena kasusnya berbuntut panjang mengajukan peninjauan kembai atau PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 24 Mei 2018. Dalam kasusnya, dia merasa mendapati muatan politis sangat kental sehingga merugikan dirinya.

“Bahwa aroma politik dari kasus Hambalang yang menimpa pemohon PK sejak awal memang telah tercium pekat indikatornya bocor dokumen KPK yang diduga Sprindik atas nama pemohon PK,” ujar Anas melalui pengacaranya, Abang Nuryasin, Kamis (24/5/2018).

Tudingan ini bukan tanpa dasar. Menurut abang, saat Anas maju sebagai calom Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010, Anas tidak diunggulkan dalam bursa saat itu. Namun, berkat dorongan para kader Partai Demokrat, mantan komisioner KPU itu akhirnya menang.

Abang menjelaskan, gerakan menggulingkan Anas Urbaningrum terjadi dengan status tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi yang ditetapkan KPK.

“Bahwa kudeta politik dan pengambilalihan kewenangan pemohon PK sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pernyataam dari resim berkuasa saat itu agar pemohon PK kembali berkonsentrasi menghadapi masalah hukum adalah penggiringan opini politik publik,” ucapnya memungkasi. (Rifqi Aufal Sutisna)