PKS DKI: Syaikhu Bereputasi di Pemerintahan, Agung Berpengalaman di BPKP

Jakarta – Gerindra dan PKS DKI telah menyepakati dua nama cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. PKS DKI menyebut, baik Syaikhu atau Agung memiliki keunggulan di bidang masing-masing.

Yang pertama Syaikhu. PKS DKI menyebut Syaikhu memiliki reputasi di bidang pemerintahan. Syaikhu pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi serta pernah mencalonkan diri sebagai cawagub Jabar 2018-2023.

“Sosok Ahmad Syaikhu memiliki reputasi di bidang pemerintahan, yaitu pernah menjadi Anggota Legislatif DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS 2008-2013 dan menjabat Wakil Wali Kota Bekasi 2013-2018,” ujar Humas DPW PKS DKI Jakarta Zakaria Maulana Alif kepada wartawan, Jumat (22/2/2019) malam.

Bagaimana dengan Agung? PKS DKI menerangkan Agung merupakan mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan diharapkan bisa menjaga transparansi anggaran serta mewujudkan good governance.

“Beliau Sekum DPW PKS DKI Jakarta, yang ikut dalam proses pemenangan Anies-Sandi pada Pilkada 2017. Agung menerangkan latar belakangnya sebagai lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan berpengalaman menjadi auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Diharapkan bisa menjaga akuntabilitas, transparansi dan Good Corporate Governance,” terang Zakaria.

Keduanya sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). PKS DKI berharap salah satu dari keduanya bisa menggantikan peran Sandiaga Uno sebagai wagub DKI. Sejauh ini, jabatan tersebut masih lowong sejak Agustus 2018.

“Intinya, semua sudah melalui proses fit and proper test dan juga diberikan masukan oleh para pakar saat FGD dengan pendalaman-pendalam lainnya. Insya Allah juga dapat menggantikan peran Pak Sandiaga bersama Pak Gubernur Anies Baswedan dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan,” kata Zakaria.

Sebelumnya dua nama itu sudah diusulkan oleh Gerindra-PKS. Surat pengajuan cawagub ditandatangani Ketua DPD Gerindra DKI Taufik dan Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo. Surat itu juga akan ditandatangani ketua umum dan sekjen dari Gerindra dan PKS. Surat tersebut rencana akan diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada hari Senin (25/2).
(eva/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: MRT Jakarta, Ikon Baru yang Terwujud Setelah Penantian 34 Tahun

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK tampak semringah. Tiba di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu 20 Februari 2019 pukul 10.30 WIB, JK dan rombongan langsung naik kereta mass rapid transit (MRT) Jakarta menuju Stasiun Lebak Bulus. Sepanjang perjalanan, JK tampak menikmati moda transportasi baru Ibu Kota ini.

Didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, JK tak hanya menjajal rasanya jadi penumpang. JK yang mengenakan batik panjang dan bertopi hitam itu juga duduk di kursi masinis saat kereta kembali menuju Stasiun Bundaran HI.

“Sistem ini cocok kalau untuk Jakarta, (karena) penduduknya 10 juta. Pokoknya 10 tahun minimum 200 kilometer harus jadi, baru Jakarta akan bersaing sebagai kota metropolitan,” ujar JK usai mencoba moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

Ratangga atau MRT Jakarta memang belum beroperasi secara reguler, namun terus melakukan uji coba setiap harinya hingga diresmikan pada akhir Maret mendatang. Uji coba itu pun belum bisa mengikutkan warga Ibu Kota.

“MRT baru beroperasi penuh antara tanggal 24 Maret dan 31 Maret. Minggu depan uji coba penuh (full trial run), tapi masih belum bisa melibatkan publik. Publik baru bisa mencoba tanggal 12 Maret dan harus mendaftar melalui website MRT,” terang Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhammad Kamalludin kepada Liputan6.com, Jumat (22/2/2019).

Usai melakukan pendaftaran, nantinya masyarakat akan mendapatkan quick response (QR) code atau bukti pendaftaran yang perlu dicetak. Bukti itu nantinya perlu dibawa pada saat mau menjajal naik MRT. Masyarakat yang ingin naik Ratangga secara gratis itu pun tak dibatasi oleh kuota.

Selama masa uji coba tersebut, lanjut dia, masyarakat yang akan menggunakan MRT tidak akan dipungut biaya sama sekali alias gratis. Di sisi lain, jumlah kereta yang disediakan masih dibatasi karena belum diluncurkan secara resmi.

“Nanti prosedurnya masih kita susun, dan batas (jumlah masyarakat) masih kita tentuin, kemudian aksesnya dari stasiun mana dulu. Ini juga belum langsung serempak 13 stasiun langsung full pelayanan, kan masih belum bayar, masih gratis, makanya kita atur dulu,” jelas Muhammad Kamalludin.

Pada Fase I ini, MRT Jakarta memiliki 13 stasiun. Tujuh di antaranya adalah stasiun layang yang berada di Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sedangkan stasiun bawah tanah berada di Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.

Jika sudah beroperasi penuh dan semua stasiun telah dibuka untuk melayani jalur perjalanan sepanjang 15,7 kilometer, pihaknya meyakini Ratangga bisa membawa 130 ribu penumpang setiap harinya. Namun, bukan hanya jumlah penumpang yang menjadi perhatian PT MRT Jakarta, melainkan adanya perubahan budaya warga Ibu Kota.

“Kita tentunya ingin mengembangkan budaya mengantre dengan tertib dan teratur, untuk kemudian beralih ke moda lain seperti bus umum dan kendaran pribadi maupun online di tempat yang sudah ditentukan secara disiplin,” ujar Muhammad Kamalludin.

Hanya saja, dia belum mengetahui tarif atau ongkos yang akan dikenakan bagi penumpang Ratangga nantinya. “Tarif akan diumumkan Pemprov DKI,” pungkas dia.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya sedang melakukan kajian final untuk menghitung tarif MRT Jakarta. Dia menyebutkan, kajian tarif MRT Jakarta bakal dihitung berdasarkan jarak per kilometer.

“Tinggal diumumkan, sebelum data lengkap saya tidak akan umumkan (angkanya),” kata Anies saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Oktober 2018 lalu, PT MRT Jakarta mengajukan tarif jarak terjauh, Stasiun Lebak Bulus-Hotel Indonesia sebesar Rp 13 ribu. Usulan tarif ini sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk diputuskan.

Angka tersebut berasal dari kajian tentang kesanggupan masyarakat membayar ongkos perjalanan MRT. Hasilnya, masyarakat akan membayar Rp 8.500 untuk 10 kilometer pertama. Sedangkan untuk rute selanjutnya, formulasi biaya yang dibebankan adalah Rp 700 per kilometer.

Sementara pada peninjauan November tahun lalu, Presiden Jokowi memperkirakan tarif perjalanan menggunakan Ratangga paling tinggi Rp 9.000.

“Tarifnya Rp 8.000 sampai Rp 9.000,” kata Jokowi di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

2 dari 3 halaman

Melayang Bisa, Masuk Terowongan Ayo

Mimpi buruk warga Jakarta akan kemacetan yang setiap hari terpampang di depan mata agaknya bakal segera berkurang. Mulai Maret mendatang, Jakarta akan memiliki sistem transportasi mass rapid transit (MRT) yang diharapkan pemerintah menjadi langkah pertama menghapus kemacetan di Ibu Kota.

Sarana transportasi yang kini juga populer dengan istilah Moda Raya Terpadu itu diyakini bakal membuat warga pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan MRT Jakarta. Alasannya, moda ini bebas macet, cepat dan modern.

“Inilah saatnya untuk mengubah Jakarta. Inilah saatnya untuk menjadikan Jakarta lebih baik dan bebas dari kemacetan,” kata Direktur MRT Jakarta William Sabandar, beberapa waktu lalu.

Ucapan William tak main-main. Ada tiga moda transportasi berbasis rel yang akan mengepung Jakarta di masa depan. Yakni kereta rel listrik (KRL), light rail transit (LRT) dan MRT. Ketiga moda transportasi dengan sarana kereta tersebut diharapkan mampu melayani mobilitas warga Ibu Kota dalam beraktivitas sehari-hari, sekaligus memangkas kemacetan.

Meski terkesan sama, ketiga moda ini punya beberapa perbedaan baik dari perlintasan, kapasitas penumpang, dan rangkaiannya. LRT atau kereta api ringan, misalnya, mengacu pada beban ringan dan bergerak cepat. Meskipun MRT dan KRL memiliki daya angkut lebih besar, LRT dapat memindahkan penumpang melalui operasi rute yang lebih banyak.

Selain itu, kelebihan dari moda transportasi LRT ini, sistem perlintasannya dibuat melayang sehingga tidak memiliki konflik sebidang yang sering ditemukan di lintasan KRL. Karenanya, headway atau jarak antarkereta dapat dipastikan waktunya.

Sedangkan commuter line atau KRL yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 1925 merupakan kereta rel yang menggunakan sistem propulsi motor listrik sebagai penggerak keretanya. KRL yang melayani rute Jabodetabek ini seringkali mengalami konflik sebidang dengan penyeberangan jalur kendaraan mobil dan motor. Hal ini yang kerap menimbulkan kemacetan serta kecelakaan.

Kemudian MRT yang merupakan transportasi dengan transit cepat dan memiliki daya angkut yang lebih besar dari LRT. Perlintasannya dibuat melayang dan bawah tanah, sehingga meminimalisir pertemuan dengan konflik sebidang sama halnya dengan LRT.

Ketika tahap pertama mulai beroperasi pada Maret mendatang, 14 rangkaian kereta MRT akan digunakan untuk layanan harian mulai pukul 05.00 pagi hingga tengah malam. Sementara dua lainnya tetap disiagakan jika terjadi keadaan darurat. Rute ini membentang sejauh 15,7 kilometer antara Lebak Bulus di pinggiran selatan dan Bundaran Hotel Indonesia.

Lebak Bulus adalah lingkungan perumahan yang padat penduduk. Dengan transportasi umum lainnya, dibutuhkan waktu sekitar 90 menit untuk menempuh perjalanan menuju Bundaran HI. Tetapi, dengan MRT waktu perjalanan akan menjadi satu jam lebih pendek atau hanya sekitar 30 menit.

“Kita bersama-sama mencoba MRT dari Bunderan HI sampai di Lebak Bulus sepanjang 16 KM. Ini uji coba terus dan saat tadi kita naik dengan kecepatan 60 km per jam, suaranya dapat dikatakan tidak ada bisingnya, tidak terdengar, menurut saya sangat bagus sekali,” puji Presiden Jokowi usai menjajal MRT di Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar juga memaparkan spesifikasi teknis moda yang diberi nama Ratangga ini. Dia mengatakan, kereta MRT Jakarta dibuat oleh perusahaan Nippon Sharyo asal Jepang. Posisi kemudi masinis berada di sisi sebelah kanan karena disesuaikan dengan arah jalur perjalanan kereta.

Seluruh kereta MRT Jakarta dibuat dari material stainless steel. Satu rangkaian kereta MRT Jakarta dapat menampung sebanyak 1.200 penumpang dan jika sangat padat dapat mencapai 1.950 penumpang. Satu unit kereta atau gerbong memiliki 2 unit penyejuk ruangan.

Satu rangkaian kereta nantinya terdiri dari 6 kereta. Pada kereta 1 dan 6 yang merupakan kereta dengan kabin masinis merupakan kereta tanpa motor penggerak atau disebut juga trailer car. Untuk kereta 2 hingga 5 yang merupakan kereta tanpa kabin masinis memiliki masing-masing 1 pantograf tipe single arm dengan motor penggerak atau disebut juga motor.

Dengan semua keunggulan itu, MRT ternyata tak hanya diperuntukkan bagi warga Jakarta. Paling tidak menurut Presiden Jokowi, moda transportasi jenis ini akan terus digeber di kota-kota lain yang memiliki problem serupa dengan Ibu Kota.

“Memang harus berani memulai seperti di sini. Jakarta sudah memulai. Palembang memulai. Nanti Bandung mulai, Surabaya mulai, Medan mulai. Saya kira memang transportasi massal ini adalah masa depan transportasi kita untuk menghindari kemacetan di kota mana pun,” ujar Jokowi.

Pertanyaan sekarang, apakah proses pembangunan moda MRT di kota-kota lain juga akan memakan waktu yang lama seperti di Jakarta?

3 dari 3 halaman

Mimpi Habibie yang Terwujud di Era Jokowi

Keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang modern, khususnya dari sisi moda transportasi, sudah tercetus sejak lama. Puluhan tahun lalu, banyak sudah studi yang mempelajari pengembangan sarana transportasi modern di Ibu Kota.

Bahkan, sejak 1980 lebih dari 25 studi subjek umum dan khusus telah dilakukan terkait dengan kemungkinan membangun sistem mass rapid transit (MRT) di Jakarta. Sementara dari sisi pemikiran, ide awal transportasi massal ini sudah dicetuskan sejak 1985 oleh Bacharuddin Jusuf Habibie yang ketika itu menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Tak sekadar mencetuskan gagasan, Habibie juga mendalami berbagai studi dan penelitian tentang MRT. Namun, semua gagasan itu tak kunjung terwujud. Salah satu alasan utama yang membuat rencana itu tertunda adalah krisis ekonomi dan politik pada 1997-1999.

Selepas krisis, Jakarta yang ketika itu dipimpin Gubernur Sutiyoso melanjutkan studi sebelumnya. Selama 10 tahun pemerintahan Sutiyoso (1997-2007), setidaknya ada dua studi dan penelitian yang dijadikan landasan pembangunan MRT.

Pada 2004, Sutiyoso mengeluarkan keputusan gubernur tentang pola transportasi makro untuk mendukung skenario penyediaan transportasi massal, salah satunya angkutan cepat terpadu yang akan digarap pada 2010.

Dilanjutkan Agustus 2005, sub Komite MRT dibentuk untuk mendirikan perusahaan operator MRT. Pada 18 Oktober 2006, dasar persetujuan pinjaman dengan Japan Bank for International Coorporation dibuat.

Perlu dua tahun kemudian atau setahun setelah Fauzi Bowo menggantikan posisi Sutiyoso menghuni Balai Kota Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berdiri pada 17 Juni 2008. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta 99.98% dan PD Pasar Jaya 0.02%)​.

Dikutip dari laman www.jakartamrt.co.id, PT MRT Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan di antaranya untuk pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta depo dan kawasan sekitarnya.

Pada tahun yang sama, perjanjian pinjaman untuk tahap konstruksi ditandatangani, termasuk pula studi kelayakan pembangunan MRT. Pada 31 Maret 2009, perjanjian kredit pertama dengan jumlah 48,150 miliar Yen untuk membangun Sistem MRT Jakarta ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Japan International Corporation Agency (JICA) di Tokyo, Jepang. Secara keseluruhan, paket pinjaman dari JICA untuk pengembangan sistem MRT Jakarta bernilai total ¥ 120 miliar Yen.

Namun, semua itu tak membuat pembangunan MRT dimulai yang berarti janji Fauzi Bowo di masa kampanyenya Pilgub 2007 tak bisa dipenuhi. Pada Pilgub DKI Jakarta 2012, dia berjanji lagi bakal mengembangkan dan mengerjakan MRT jika kembali terpilih. Namun, dia kalah dari Joko Widodo atau Jokowi yang kemudian memimpin Ibu Kota.

Pengerjaan desain dasar untuk tahap pertama proyek MRT yang dibuat pada akhir 2010 dilanjutkan. Proses tender berlangsung pada akhir 2012 ketika gubernur baru Jakarta itu tiba-tiba mengatakan ingin meninjau kembali proyek MRT Jakarta. Jokowi juga mengumumkan bahwa proyek ini akan dilanjutkan sebagai salah prioritas dalam anggaran tahun 2013.

Butuh waktu setahun bagi Jokowi memutuskan pembangunan proyek MRT akan mulai dikerjakan. Pembahasan ini juga sempat alot ketika Jokowi rapat dengan warga Fatmawati yang terkena imbas proyek. Pada 28 November 2012, sang gubernur bahkan sempat keluar ruangan lantaran ada kericuhan dan protes warga yang menolak proyek MRT.

Namun, mimpi itu akhirnya mulai diwujudkan. Pada Kamis 10 Oktober 2013, pengerjaan proyek ini resmi dimulai dengan peletakan batu pertama di atas lahan yang rencananya berdiri Stasiun MRT Dukuh Atas, salah satu kawasan paling sibuk di Jakarta Pusat.

“(Sudah) 24 tahun warga Jakarta ini mimpi pengen punya MRT, mungkin juga sudah banyak yang mimpinya sudah hilang karena kok nggak dimulai-dimulai. Alhamdulillah pada pagi hari ini dimulai,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Lebih dari lima tahun setelah proyek ini mulai dikerjakan, MRT yang kini juga disebut dengan Moda Raya Terpadu itu akan segera diresmikan untuk beroperasi secara penuh. Jokowi yang kini menjabat sebagai Presiden RI direncanakan meresmikan moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur Anies Baswedan itu pada Maret mendatang.

Namun, Ratangga dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI bukanlah akhir mimpi Jokowi. Dia juga sudah meminta agar tahun ini juga pembangunan MRT Jakarta tahap kedua, yakni rute Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan (Ancol) segera dimulai. Demikian pula pembangunan MRT koridor East-West.

“Kita harapkan nanti pada tahapan kedua, HI sampai ke Ancol. Tahun depan plus kita harapkan yang East-West,” kata Jokowi di Depo MRT Lebak Bulus, Selasa 6 November 2018.

Jadi, selamat datang Ratangga dan Jakarta yang makin modern.

MotoGP di Mandalika, Gubernur NTB: Turis Naik, Rakyat Sejahtera

Lombok – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menyambut antusias kepastian MotoGP 2021 dihelat di Mandalika. MotoGP bisa meningkatkan jumlah kedatangan turis, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Peningkatan tourism di NTB, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” kata Zulkieflimansyah, Jumat (22/2/2019).

Soal biaya lisensi penyelenggaraan MotoGP, Zulkieflimansyah menyebut butuh kerja sama banyak pihak. Pembahasan soal ini akan dibicarakan juga dengan legislator.

“Nanti akan ada bahasan tentang hal tersebut karena kita juga harus bicarakan dengan Dewan provinsi (DPRD) dan Kabupaten Lombok Tengah juga,” ujarnya.

Rencananya, sirkuit Mandalika akan dibangun pada Oktober 2019. Sirkuit Mandalika akan memiliki panjang 4,32 km. Sirkuit tersebut memiliki satu lintasan lurus, yang sepertinya akan menjadi garis start dan finis. Sirkuit akan terdiri atas 18 tikungan.

Sarana penunjang area paddock akan memiliki 40 garasi untuk kegiatan operasional tim balap. Sedangkan kapasitas grand stand mencapai 93.200 tempat duduk. Itu belum termasuk 138.700 area tanpa tempat duduk dan hospitality suites, yang mampu menampung 7.700 penonton.

“Bukan hanya kita akan berbicara tentang NTB lagi, tapi dunia akan datang menyapa kita semua secara langsung,” tutur Zulkieflimansyah.
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Langkah Maju di Sengkarut Kursi DKI-2 Baru

Jakarta – Benang kusut pengisian kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta mulai terurai. PKS dan Partai Gerindra kini sudah menyepakati dua nama cawagub DKI untuk dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kesepakatan itu seolah menyelesaikan sengkarut politik antara PKS dan Gerindra sejak kursi DKI-2 ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018. Sandiaga mundur dari posisi Wagub DKI karena mengaku ingin berfokus pada pencalonannya sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

PKS sebagai partai pengusung Anies-Sandiaga merasa berhak mendapatkan posisi itu karena jatah cawapres pendamping Prabowo sudah diisi oleh Sandiaga, yang notabene merupakan kader Gerindra. Belakangan, status kader Gerindra akhirnya dilepas Sandiaga agar tidak ada kecemburuan politik di antara partai pengusung.

Klaim sepihak PKS soal posisi wagub ini sebenarnya diamini oleh Waketum Gerindra Fadli Zon. Fadli rela jabatan nomor dua di Jakarta itu diisi oleh kader PKS.

“Tentu karena pengusungnya dari Gerindra dan PKS, ya nanti mungkin calon wakil gubernurnya pengganti Pak Sandi itu sesuai kesepakatan dari pengusung itu dari PKS,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (10/8/2018).

Sejumlah nama kemudian diisukan menggantikan Sandiaga di DKI. Nama-nama seperti mantan cawagub Jawa Barat Ahmad Syaikhu, Mardani Ali Sera, hingga kader PKS sekaliber mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menjadi kandidat pengganti Sandiaga.

Bukan hanya PKS, Gerindra juga memunculkan nama M Taufik sebagai cawagub DKI. Taufik bahkan secara terang-terangan siap bertarung di DPRD DKI Jakarta jika dirinya diberi kesempatan.

Tarik-ulur Gerindra soal pengisian jabatan wagub tersebut memantik komentar dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW). Hidayat mengingatkan soal komitmen Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait kursi Wagub DKI sepeninggal Sandiaga Uno.

“Kami masih percaya bahwa Pak Prabowo memberikan komitmen yang pernah diberikan kepada PKS. Kesepahaman antara pimpinan tertinggi Gerindra dan PKS bahwa Gerindra kemudian akan mendukung calon dari PKS,” kata Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Tetapi pernyataan itu seolah dibantah oleh pengurus Gerindra DKI Jakarta. Gerindra DKI mengaku tidak mendapat arahan terkait komitmen tersebut.

“Kita hormati pendapat Ustaz HNW. Saya di DPD belum dapat arahan dan perintah soal ini. Menurut saya, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kesepakatan adalah ranah DPP atau Pak Ustaz HNW menyebutnya petinggi,” ujar Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif saat dimintai konfirmasi, Selasa (18/9/2018).

Singkat cerita, drama soal kursi DKI-2 itu pun masuk dalam tahap fit and proper test, sesuai permintaan Gerindra. Namun mekanisme itu juga ternyata tak langsung memuluskan jalan kandidat menuju kursi wagub.

Buntutnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta Gubernur DKI Anies Baswedan memediasi kedua parpol tersebut untuk memastikan pengganti wagub DKI. Tapi Anies menilai tak perlu mediasi karena itu dinamika politik antara adik dan kakak.

“Mereka itu bersaudara, nggak perlu ada penengah. Bersaudara. PKS sama Gerindra itu sekutu dalam lima tahun mereka berjalan bersama. Ini dinamika kakak-adik saja,” kata Anies di pinggir Sungai Ciliwung Condet Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (11/11/2018).

Setelah berlarut berbulan-bulan, kini persoalan pengisian jabatan DKI-2 mulai menemui titik terang. PKS dan Gerindra DKI sepakat mengusulkan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu jadi cawagub DKI Anies. Keduanya dipilih berdasarkan rekomendasi hasil fit and proper test. Nantinya Anies-lah yang akan mengusulkan nama Agung dan Syaikhu ke DPRD DKI.

“Proses pengisian cawagub DKI yang akan menggantikan Pak Sandi sampai dengan tadi, alhamdulillah, kami telah sepakat dan telah terima hasil fit and proper test,” kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik di Aljazeerah Signature Restaurant & Lounge, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat, (22/1/2018).

“Yang pertama, Pak Agung Yulianto Julianto dan Pak Ahmad Syaikhu,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS DKI Shakir Purnomo mengatakan surat pengajuan itu juga akan ditandatangani ketua umum serta sekjen dari Gerindra dan PKS. Rencananya, surat pengajuan cawagub DKI diserahkan ke Anies pada Senin (25/2) pekan depan.

“Kalau Sabtu atau Ahad ini tuntas, kami segera kirim surat ke Gubernur DKI,” kata Shakir.
(knv/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gerindra-PKS DKI Serahkan 2 Nama Cawagub ke Anies Pekan Depan

Jakarta – Gerindra dan PKS DKI telah menyepakati dua nama cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Nama keduanya akan diserahkan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan pekan depan.

“Tuntas memang harus ada proses ini nanti akan disampaikan ke Gubernur DKI, insyaallah Senin ( (25/2). Lalu, dari Gubernur ke DPRD, lalu DPRD setelah dapat surat dari Gubernur membuat tata tertib dan panitia pemilihan, kemudian paripurna,” kata Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik di Al Jazeerah Signature Restorant & Lounge, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat, (22/2/2018).

Surat pengajuan cawagub itu ditandatangani Taufik dan Ketua DPW PKS DKI Shahir Purnomo. Surat itu juga akan ditandatangani ketua umum dan sekjen dari Gerindra dan PKS.
Taufik mengatakan keduanya dipilih dari sejumlah pertimbangan. Salah satunya hasil fit and proper test.

“Pertama, pertimbangannya kader dari PKS kami memang sudah serahkan ke PKS, kedua banyak yang ditanyakan saat fit and proper, dari track record, dari integritasnya, dari kemampuannya yang tanyakan itu orang independen ada Siti Zuhro, Eko Prasojo, dan ada Ubaidilah,” tambahnya.

Taufik optimistis proses penentuan Wagub DKI di tingkat DPRD itu akan berjalan lancar. Dia yakin tidak akan ada yang mempersulit di DPRD.

“Insyaallah DPRD nggak akan mempersulit karena saya kan anggota DPRD, saya wakil ketua DPRD. Nggak akan ada mempersulit,” pungkasnya.

Saksikan juga video ‘PKS-Gerindra Sepakat, Anies Tunggu Dua Nama Kandidat Cawagub’:

[Gambas:Video 20detik]

(ibh/idh)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PKS-Gerindra DKI Bertemu Siang Ini Sepakati 2 Nama Cawagub

JakartaPKS dan Gerindra DKI telah menyepakati dua nama cawagub untuk menggantikan kursi Sandiaga Uno yang saat ini masih kosong. Gerindra hari ini juga akan melakukan pertemuan untuk menandatangani cawagub dari PKS.

Pertemuan tersebut akan diselenggarakan hari ini pukul 14.00 WIB, di Al Jazeerah Signature Restorant & Lounge, Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, akan ada penandatanganan surat cawagub.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo dan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik yang akan menandatangani kesepakatan nama cawagub itu, untuk diserahkan ke Gubernur Anies.
Syakir membenarkan agenda pertemuan tersebut. Dia menjelaskan DPP PKS telah menyepakati dua nama yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu untuk diusulkan sebagai cawagub pengganti Sandi.

“Alhamdulillah, konsultasi dengan DPP PKS sudah dilakukan. Dengan mempertimbangkan bahwa Bapak Abdurrahman Suhaimi saat ini memiliki tugas penting sebagai Ketua Fraksi PKS dan Ketua Komisi B DPRD DKI Jkt,” ujar Sakhir ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (22/2/2019).

“Dan tugas penting lainnya maka DPP PKS memutuskan 2 nama Kader PKS yang akan diajukan sebagai cawagub DKI Jakarta adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu,” imbuhnya

Sementara itu, Anies sendiri mengaku sebelumnya sudah ada pertemuan membahas cawagub dengan DPRD DKI Jakarta pada Senin (18/2) lalu. Dia mengatakan akan segera memproses dua nama itu setelah PKS-Gerindra mengirim dua nama itu.

“Begini, kalau dari sisi DPRD sudah datang ke saya, awal pekan kemarin hari Senin. Kemudian mereka akan menuntaskan surat-suratnya, ketika suratnya datang, diantar ke saya, baru kemudian saya proses,” kata Anies di Gelanggang Remaja, Jalan Ragunan, Jakarta Selatan.
(zap/rna)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

10 Pasangan Suami-Istri di Balik Jeruji

Jumat 22 Februari 2019, 07:37 WIB

Sudrajat – detikNews

Jakarta detikNews – Istri bos Abu Tours Nursyariah Mansur dihukum 19 tahun dan suaminya, Hamzah Mamba, 20 tahun. Pasangan ini menggenapi 9 suami-istri lainnya yang masuk bui.

Grafis: Mindra Purnomo

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com

  • 10 Pasangan Suami-Istri di Balik Jeruji

    DETIKPHOTO | Jumat 22 Februari 2019, 07:37 WIB Istri bos Abu Tours Nursyariah Mansur dihukum 19 tahun dan suaminya, Hamzah Mamba, 20 tahun. Pasangan ini menggenapi 9 suami-istri lainnya yang masuk bui.

  • Polemik Tenaga Asing di Hutan Prabowo

    DETIKNEWS | Kamis 21 Februari 2019, 20:16 WIB Polemik lahan negara yang dikuasai Prabowo Subianto masih terus berlanjut. Kali ini, polemik merembet ke tudingan adanya pekerja asing diperusahaan Prabowo.

  • Foto News

    Potret Munajat Massa di Monas

    DETIKPHOTO | Kamis 21 Februari 2019, 22:27 WIB MUI DKI Jakarta menggelar kegiatan Munajat 212 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019). Acara itu diisi dengan zikir dan doa bersama.

  • Keluh Gaji Kecil Para Gubernur

    DETIKNEWS | Kamis 21 Februari 2019, 19:13 WIB Dalam rakernas APPSI, para gubernur curhat gajinya lebih kecil daripada anggota DPRD. Keluhan ini disampaikan langsung di depan Wapres Jusuf Kalla.

Keluh Gaji Kecil Para Gubernur

Padang – Para gubernur se-Indonesia meminta pemerintah pusat menaikkan gaji gubernur karena menyebut pendapatannya lebih kecil dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keluhan ini disampaikan langsung di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

“Salah satu materi bahasan kami di APPSI adalah perlunya kenaikan gaji untuk gubernur. Saya dan provinsi dengan APBD yang tidak terlalu besar, gaji anggota DPRD-nya bisa mencapai Rp 70 juta. Itu masih ditambah dengan berbagai tunjangan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Longki Djanggola dalam Rakernas APPSI di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).

Longki yang mewakili gubernur se-Indonesia berharap curhatannya didengar pemerintah pusat. Menurut Longki, gaji yang diterimanya sangat kecil meskipun ada tambahan Rp 8 juta.
“Gaji kami sangat kecil. Memang ada tambahan Rp 8 juta, tapi harus dilengkapi dengan kuitansi. Bukan untuk satu orang, tapi untuk banyak orang,” ujar Longki yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah ini.

JK yang hadir dalam Rakernas APPSI mengatakan gajinya ‘hanya’ setengah dari gaji anggota DPRD. JK menekankan bahwa tidak semua gaji kepala daerah kecil.

“Tidak semuanya juga yang kecil, karena ada juga daerah yang take home pay-nya besar,” tutur JK.

Berapa Besaran Gaji Gubernur?

Dikutip dari detikFinance, aturan mengenai gaji gubernur, wakil gubernur, dan kepala daerah sudah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Gaji pokok dari kepala daerah tingkat I atau gubernur sebesar Rp 3 juta. Selain gaji, gubernur mendapatkan tunjangan jabatan yang diatur melalui Keppres No 59 Tahun 2003 sebesar Rp 5,4 juta. Sedangkan untuk gaji pokok wakil gubernur diatur sebesar Rp 2,4 juta dan tunjangan sebesar Rp 4,32 juta. Akan tetapi, pejabat daerah tersebut masih mendapatkan fasilitas dinas berupa rumah hingga kendaraan.

Kepala daerah sendiri berhak mendapatkan biaya penunjang operasional (BPO) sebesar 0,13% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000. Misalnya untuk Provinsi DKI Jakarta. Kabiro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Muhammad Mawardi pada November 2017 lalu menjelaskan tidak ada kewajiban dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melaporkan penggunaan dana operasional tersebut.
Sebagai contoh, untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan PAD sebesar Rp 41 triliun di 2017, maka mereka bisa mengantongi Rp 4,57 miliar. Jika dibagi, Gubernur DKI Jakarta mengantongi Rp 2,7 miliar dan wakilnya bisa mengantongi Rp 1,8 miliar setiap tahunnya.

Siapa Gubernur dengan Tunjangan Operasional Tertinggi?

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), provinsi dengan PAD terbesar di 2017 adalah DKI Jakarta sebesar Rp 41,48 triliun. Sementara PAD yang terendah di tahun yang sama adalah Sulawesi Barat sebesar Rp 299 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri Rakernas APPSI di Padang.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri Rakernas APPSI di Padang. (Foto: Twitter @aniesbaswedan)

PAD DKI Jakarta masuk dalam kategori penghitungan paling tinggi 0,15%. Jika dihitung maka BPO DKI Jakarta sebesar Rp 62,23 miliar per tahun. Untuk Sulawesi Barat masuk dalam kategori penghitungan paling tinggi 0,25%, yang hasil penghitungan BPO-nya mencapai Rp 747,5 juta.

Melalui BPO seluruh operasional gubernur dan wakilnya telah dijamin. Mulai dari pakaian dinas, pemeliharaan kendaraan dinas, kesehatan, hingga urusan dapur rumah tangga seperti, kebutuhan dapur, isi gas, juru masak, kebersihan rumah dinas, konsumsi tamu dan lainnya.

BPO sendiri berbeda dengan tunjangan yang masuk kantong pribadi. Sisa dari BPO itu akan kembali menjadi kas daerah.
(dkp/zak)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

24 Provinsi Tengah Susun Rencana Umum Energi Daerah

Liputan6.com, Jakarta – Dewan Energi Nasional (DEN) menggelar sidang anggota yang ke-27. Salah satu agenda yang dibahas dalam sidang ini adalah Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Sekretaris Jenderal DEN Sales Abdurrahman mengatakan,‎ sidang DEN ke-27 telah selesai dengan dihadiri anggota DEN dan pemangku kepentingan terkait penyediaan dan penggunaan energi.

“Ini tadi kami melakukan sidang anggota yang ke-27, hadir anggota DEN dari AUPK unsur pemangku kepentingan, juga dari anggota unsur pemerintah,” kata Saleh, usai sidang DEN, di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (21/2/2019).

Pembahasan dalam‎ sidang DEN ke-27 diantaranya penyusunan RUED oleh pemerintah daerah (pemda), dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dalam pasal 17 ayat 1.

Penyusunan RUED didampingi tim penyusunan RUED‎ Pusat yang terdiri dari DEN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan BPPT.

Dalam perkembangannya, sudah ada dua Provinsi yang telah menyelesaikan RUED, kemudian dilanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah dengan menerbitkan Perda Nomor 12 Tahun 2018 dan Jawa Barat dengan menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2018.

2 dari 3 halaman

24 Provinsi

Saat ini ada 24 Provinsi yang sedang melakukan Program Pembentukan Perda (Propemperda). Pembuatan perda tersebut dibahas bersama DPRD Provinsi masing-masing. ‎

Terdapat dua provinsi yang menganggarkan naskah akademis dan Rancangan Perda, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat.

Berikutnya ada enam Provinsi yang tidak menganggarkan naskah akademis dan Rancangan ‎Peraturan Daerah RUED Provinsi pada 2019, yaitu Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan,Sulawesi Tenggara, Papua Barat dan Papua.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

[Cek Fakta] Viral Video Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin Berbahasa Mandarin, Ini Faktanya

Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video tentang kampanye untuk mencoblos calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin viral di media sosial.

Video berdurasi 1 menit itu menyosialisasikan bahwa pemilih nantinya akan menerima lima surat suara, antara lain memilih caleg DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan calon Presiden serta Wakil Presiden RI.

Saat menunjukkan surat suara capres dan cawapres, video itu lalu menonjolkan gambar Jokowi-Maruf Amin. Gambar tersebut lalu tampak dicoblos tepat di tengahnya yang bertuliskan angka 01 dalam video.

Video berbahasa mandari itu diunggah oleh akun facebook Maharani Peduli pada Selasa 19 Februari 2019. Maharani Peduli juga menambahkan sebuah narasi di dalam video itu.

Pemilu di adakannya di NKRI kan?Bukan di RRC?

Lalu kenapa juga kubu 01 bikin simulasi cara pencoblosan pakai bahasa mandarin?Emang ada bahasa daerah di Indonesia pakai Bahasa Mandarin?

Setau sayapun WNA yg mau jadi WNI wajib bisa bahasa Indonesia deh…

Apakah mungkin ada peserta pemilu siluman dari RRC yg gak bs bahasa indonesia sama sekali yah??Sampai harus dibikinkan simulasi pencoblosan dengan memakai bahasa mandarin??

01, Nasionalismu dimana?Bahasa Indonesia adalah Bahasa Persatuan.Mana teriakanmu cinta NKRI?

#2019PrabowoPresiden #PrabowoNasionalis_Patriot,” tulis Maharani Peduli.

Konten yang diunggah Maharani peduli telah 1.474 kali dibagikan dan mendapat 49 komentar warganet.




2 dari 3 halaman

Fakta

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Raja Juli Antoni memastikan bahwa pihaknya tidak pernah memproduksi video yang kini sedang ramai diperbincangkan di facebook.

“Yang pasti TKN enggak pernah memproduksi itu. Saya bisa pastikan,” ungkap Toni saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menduga bahwa video itu bisa saja diproduksi oleh relawan Jokowi-Ma’ruf.

Namun, apabila narasinya memojokkan dan menyerang kubu capres cawapres nomor urut 01, maka Toni menduga video tersebut sengaja digulirkan oleh lawan politik.

“Tapi bisa jadi dibikin oleh lawan politik, yang itu tadi membangun narasi bahwa pak Jokowi didukung oleh China. Saya sudah bisa tebak. Itu sudah hampir pasti dibikin oleh lawan politik,” ucap Toni.

Toni lagi-lagi menegaskan bahwa video tersebut tidak diproduksi oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Saya bisa pastikan TKN enggak pernah produksi video itu,” kata Toni.

Sementara video serupa juga beredar di situs berbagai video youtube. Video ini diunggah oleh akun Sugandi Hadiredjo pada 12 Februari 2019. Namun, video itu tidak berbahasa mandarin, melainkan bahasa Indonesia.

“Ingat 17 April 2019, Coblos no 1 JOKOWI AMIN,” tulis Sugandi Hadiredjo.

3 dari 3 halaman

Kesimpulan

Video ajakan mencoblos Jokowi-Ma’ruf Amin berbahasa mandarin ternyata tidak benar. Video itu tidak diproduksi oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.

Liputan6.com merupakan media terverifikasi Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact Checking Network (IFCN) bersama 49 media massa lainnya di seluruh dunia.

Kami juga bekerjasama dengan 21 media nasional dan lokal dalam cekfakta.com untuk memverifikasi berbagai informasi hoax yang tersebar di masyarakat.

Jika anda memiliki informasi seputar hoax yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan kepada tim CEK FAKTA Liputan6.com di email cekfakta.liputan6@kly.id.