KPU Sulteng Coret 11 Nama Caleg DPRD

Palu – 11 caleg DPRD kabupaten dan provinsi di Sulawesi Tengah, dicoret sebagai peserta pemilu 2019 oleh KPU. Alasan para caleg itu dicoret bermacam-macam.

Dengan begitu 11 caleg tersebut tidak dapat mengikuti pesta demokrasi 17 April nanti. Suara pemilih yang mencoblos mereka dinyatakan tidak sah.

“8 adalah caleg DPRD Kabupaten Banggai Laut dan 3 adalah caleg DPRD Sulteng,” kata Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming, yang dikutip dari Antara, Minggu (14/4/2019).

Dia menjelaskan 11 caleg tersebut dicoret disebabkan meninggal dunia, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dicoret karena terbukti melakukan pelanggaran pemilu berdasarkan putusan pengadilan.

Adapun 3 caleg DPRD provinsi yang dicoret KPU Sulteng sambungnya, disebabkan antara lain meninggal dunia dan menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri atas kasus tindak pidana pelanggaran pemilu.

“2 meninggal salah satunya caleg DPRD Sulteng dari Partai Nasdem Tahmidi Lasahido dan 1 caleg dari Partai Hanura Bayu Alexander Montang yang berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Poso dan Sulteng terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu,” imbuhnya.

Paling lambat Senin (15/4) nama-nama caleg yang dicoret tersebut akan diperbanyak dan dipampang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sulteng agar pemilih tidak mencoblos mereka.

(rvk/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Imbauan KPK dan Galaunya Caleg Petahana DPRD DKI

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyarankan warga DKI Jakarta untuk tidak memilih anggota DPRD DKI Jakarta yang kembali mencalonkan diri sebagai legislator alias petahana.

Menurut dia, dari seluruh legislator Ibu Kota yang berjumlah 106 orang itu, tak satu pun melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di periode 2018.

“DKI Jakarta tidak satu pun lapor LHKPN. Tolong ditulis itu di media, jangan dipilih lagi,” ujar Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

Syarif menyarankan hal tersebut agar masyarakat DKI mendapatkan sosok perwakilan yang lebih baik.

“Oleh karena itu kita mengimbau dan saya pikir masyarakat Jakarta berhak untuk mendapatkan wakil yang lebih baik,” kata Syarif.

Dia juga mengatakan, seharusnya anggota DPRD DKI Jakarta bisa memberikan contoh yang lebih baik bagi para legislator daerah. Syarif pun menyesalkan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPNlegislator DKI yang nol persen.

“Jakarta yang betul-betul barometer Indonesia tak satu pun melaporkan LHKPN. Ini Provinsi DPRD Jakarta, pusat, masa sama dengan yang lain-lain, harusnya kan Jakarta itu jauh lebih baik,” kata Syarif.

Oleh karena itu, dia mengimbau partai politik memberi sanksi tegas kepada kadernya yang malas melaporkan harta kekayaan. Menurut Syarif, sikap tegas partai penting untuk melahirkan anggota dewan yang bersih dari praktik korupsi.

“Kita sudah bicarakan dan sampaikan dalam bentuk lisan. Kita meminta kerelaannya untuk kesiapannya melaporkan LHKPN,” kata dia.

KPK menyebutkan, penyampaian LHKPN merupakan instrumen penting untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) yang jujur.

“KPK melihat instrumen LHKPN ini sebagai instrumen penting, kita diskusikan ke KPU pilih yang jujur. Itu artinya kita bilang pilih calon yang jujur,” kata Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, di Gedung KPK, Jakarta, Senin 8 April 2019.

KPK bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang telah mengumumkan secara resmi nama-nama anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah melaporkan secara tepat waktu, melaporkan terlambat, dan belum melaporkan sama sekali LHKPN untuk pelaporan periodik 2018 yang dilaporkan pada rentang waktu 1 Januari sampai 31 Maret 2019.

Menurut Nainggolan, KPK dan KPU menyepakati, instrumen untuk menguji apakah caleg itu jujur atau tidak adalah pelaporan harta kekayaannya secara elektronik.

“Sampai sekarang memang instrumen apa yang bisa bilang orang ini jujur atau tidak, salah satunya kita sepakat bahwa e-LHKPN adalah instrumen yang bisa menguji apakah calon atau caleg ini jujur atau tidak,” ucap Pahala.

Masyarakat pun, lanjut dia, bisa melakukan pengecekan melalui situs resmi elhkpn.kpk.go.id soal kepatuhan caleg melaporkan harta kekayaannya.

“Masyarakat kita harapkan untuk berkunjung ke website, apakah dia menyampaikan laporan harta atau tidak dan kami pikir dengan KPU kami sepakat Pemilu 2019 akan membangun landasan yang baik,” ucap Pahala.

Usai Tinjau MRT Bareng Pras, Anies Apresiasi DPRD soal Anggaran

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau transportasi Moda Raya Terpadu (MRT) bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Usai peninjauan, Anies mengapresiasi DPRD soal anggaran.

“Jadi kita memperjelas teman-teman di Dewan, bahwasanya kita sudah punya (MRT), yang pertama. Yang kedua apa yang dipikirkan teman-teman itu sebetulnya target kita adalah per stasiun. Tap pertama Rp 3.000, per stasiun Rp 1.000, apalagi sekarang ada kebijakan Gubernur buat masyarakat 50 persen diskon, alhamdulillah. Apa sih rasanya MRT, ternyata teman-teman senang,” ujar pria yang akrab disapa Pras di Stasiun MRT Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2019).

Sementara itu, Anies mengucapkan terima kasih kepada DPRD lintas generasi yang telah menyetujui anggaran untuk MRT. Dia juga berharap MRT ke depan bisa lengkap terkoneksi dengan sejumlah transportasi lainnya
“Dan satu lagi tidak boleh terlupakan, ketika kita menganggarkan, teman-teman ketok di DPRD. Makanya kita sampaikan apresiasi kepada DPRD lintas generasi yang sudah menjadi bagian dari ini. Pengambilan keputusan untuk MRT karena itu atas nama warga DKI Jakarta ya,” kata Anies.

Terkait masih banyaknya sampah di stasiun MRT, Anies juga mengatakan di setiap stasiun pihak MRT sudah menyiapkan tempat sampah di setiap stasiun. Dia juga berharap agar warga tidak membuang sampah sembarangan di sekitar MRT.

Dia juga bicara kemungkinan akan mempertimbangkan terkait aturan denda Rp 500 ribu kepada orang yang membuang sampah.

“Bukan di stasiun MRT tidak ada tempat sampah, ini bagian dari pendidikan, bahwa sampahnya dibawa, tidak ditinggalkan, jadi stasiun ini bukan tempat sampah. Karena itu sampahnya jangan ditinggal, dibawa. Kalau ada yang buang ingatkan jangan membuang sampah, di sisi lain petugas kita akan selalu bergerak untuk memastikan setiap tempat yang ditinggal dibersihkan, tapi ingat untuk semuanya,” katanya.

“Bisa (denda Rp 500 ribu), nanti prosesnya, nanti jalan,” imbuhnya.
(zap/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Didampingi KPK, 57 Anggota DPRD DKI Jakarta Lapor LHKPN

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Yuliadi menjelaskan, saat ini sudah ada 57 anggota DPRD DKI Jakarta yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Data yang ada tanggal 27 (Maret), 37 dewan (melaporkan). Tanggal 28 (Maret), 20 orang. Jadi jumlah 57 (anggota) dengan sebelumnya 9,” tutur Yuliadi di Jakarta, Jumat, 29 Maret 2019.

Meski begitu, masih banyak dari anggota DPRD DKI lainnya yang belum melaporkan harta mereka. Yuliadi menilai, hal ini dikarenakan para anggota masih membutuhkan penjelasan lebih rinci terkait pengisian data LHKPN.

“Mereka perlu penjelasan rinci soal pengisian. Kemarin KPK yang arahkan,” jelasnya.

KPK sendiri juga melakukan pendampingan kepada anggota dewan untuk melaporkan LHKPN sampai tanggal 31 Maret 2019. Setelahnya, anggota Dewan harus pergi ke KPK untuk mendapat pendampingan.

“Kita lihat nih dari KPK kan sibuk urus daerah lain. Sepintas kemarin kalau lewat 31 (Maret) mereka nggak ada lagi di situ (DPRD), maka dipersilahkan ke KPK,” ujar Yuliadi.

Sejumlah Pimpinan Fraksi DPRD DKI Absen Saat Bahas Tarif MRT

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik angkat bicara mengenai negosiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi terkait penetapan tarif MRT Jakarta yang dilakukan pada, Rabu 26 Maret 2019.

“Harusnya kesepakatan itu dibawa lagi ke rapim. Harus dilalui prosesnya,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Taufik menjelaskan, keputusan tarif telah disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang digelar pada, Senin 25 Maret 2019. Dia menyebut hasil rapat tersebut tidak dapat diubah begitu saja, namun harus melalui aturan yang ada.

Karena hal itu, Taufik menyarankan agar penetapan tarif MRT Jakarta dikembalikan di rapat bersama di DPRD DKI Jakarta.

“Saran saya itu harus sesuai ketentuan dan tata tertib. Boleh saja ada kesepkatan tapi kembalikan ke rapim untuk pengesahannya supaya legal,” ucap politikus Partai Gerindra itu.

Selain Taufik, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menganggap hasil negosiasi Anies dan Prasetio mengenai tarif MRT Jakarta itu ilegal.

“Saya enggak ada dihubungi apa-apa, jadi saya menyatakan ilegal kalau diganti-ganti hasil Rapimgab,” kata Bestari.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pemprov DKI Jakarta dan DPRD Jakarta sepakat tetapkan tarif MRT Jakarta berdasarkan jarak per stasiun.

DPRD DKI Sebut Tarif MRT Ilegal, Anies: Itu Proses Internal Dewan

Taufik menjelaskan keputusan tarif telah disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang digelar pada, Senin, 25 Maret 2019.

Dia menyebut hasil rapat tersebut tidak dapat diubah begitu saja, namun harus melalui aturan yang ada. Karena hal itu, Politisi Partai Gerindra menyarankan agar penetapan tarif MRT Jakarta dikembalikan di rapat bersama di DPRD DKI Jakarta. 

“Saran saya itu harus sesuai ketentuan dan tata tertib. Boleh saja ada kesepkatan tapi kembalikan ke rapim untuk pengesahannya supaya legal,” ucap dia.

Selain Taufik, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jaarta Bestari Barus menganggap hasil negoisasi Anies dan Prasetio mengenai tarif MRT Jakarta itu ilegal. 

“Saya nggak ada dihubungi apa-apa, jadi saya menyatakan ilegal kalau diganti-ganti hasil Rapimgab,” kata Bestari.

Bestari mengatakan keputusan tarif itu harus melalui kesepakatan bersama bukan melalui keputusan sepihak dengan melalui prosedur yang ada.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi persoalan tingkah para penumpang MRT yang tengah viral di media sosial. Ia mengimbau seluruh masyarakat lebih bijaksana dalam menilai tingkah penumpang MRT

Negosiasi Tarif MRT Antara Anies dan Ketua DPRD DKI Dianggap Ilegal

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik angkat bicara mengenai negosiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi terkait penetapan tarif MRT Jakarta yang dilakukan pada, Rabu 26 Maret 2019.

“Harusnya kesepakatan itu dibawa lagi ke rapim. Harus dilalui prosesnya,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Taufik menjelaskan, keputusan tarif telah disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang digelar pada, Senin 25 Maret 2019. Dia menyebut hasil rapat tersebut tidak dapat diubah begitu saja, namun harus melalui aturan yang ada.

Karena hal itu, Taufik menyarankan agar penetapan tarif MRT Jakarta dikembalikan di rapat bersama di DPRD DKI Jakarta.

“Saran saya itu harus sesuai ketentuan dan tata tertib. Boleh saja ada kesepkatan tapi kembalikan ke rapim untuk pengesahannya supaya legal,” ucap politikus Partai Gerindra itu.

Selain Taufik, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menganggap hasil negosiasi Anies dan Prasetio mengenai tarif MRT Jakarta itu ilegal.

“Saya enggak ada dihubungi apa-apa, jadi saya menyatakan ilegal kalau diganti-ganti hasil Rapimgab,” kata Bestari.

Bestari mengatakan keputusan tarif itu harus melalui kesepakatan bersama bukan melalui keputusan sepihak dengan melalui prosedur yang ada.

“Wah nggak bisa (kalau nggak ada rapat lagi). Sejak kapan ketua dewan kemudian menjadi penentu, itu kan harus kesepakatan,” jelasnya.

Protes Tarif MRT, M Taufik Minta Kesepakatan Anies-Ketua DPRD Dibawa ke Rapim

Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik memprotes penetapan tarif MRT sebesar Rp 10.000/10 kilometer. Taufik merasa anggota DPRD DKI Jakarta lainnya tidak dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

“Itu kan kesepakatan Pak Anies sama Pak Ketua (DPRD DKI) Prestio Edi (Pras). Hasil rapim kan Rp 8.500. Karena saya kira harusnya kesepakatan itu dibawa ke rapim,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Taufik mendesak tarif MRT dibahas lagi dengan DPRD DKI Jakarta. Dia menilai penetapan tarif antara Anies dan Pras pribadi menyalahi prosedur.

“Kan mekanisme harus dilalui secara betul. Paling penting adalah penetapan tarif harus dilalui secara betul,” jelasnya.

Protes Tarif MRT, M Taufik Minta Kesepakatan Anies-Ketua DPRD Dibawa ke RapimFoto: Anies dan Ketua DPRD DKI sepakati tarif MRT Jakarta (Arief/detikcom)

Taufik tidak mempermasalahkan anggaran yang akan membengkak bila subsidi makin besar untuk MRT. Menurutnya, banyak anggaran yang tidak terserap maksimal sebaiknya dialihkan ke subsidi transportasi.

“Kalau saya mau gratis. Pak Anies sekarang ngitung dari mana, ayo kita itung bareng. Kan sekarang DKI duitnya besar ini,” jelasnya.

Taufik menampik desakan terkait tarif MRT berhubungan dengan Pileg. Dia menegaskan APBD harus dinikmati oleh warga DKI Jakarta kebanyakan.

“Subsidi besar baik nggak buat masyarakat. APBD buat siapa? Ya udah itu aja,” sebutnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi, menyepakati tarif MRT yang dia ajukan. Tarifnya bukan Rp 8.500 melainkan sesuai dengan jarak perjalanan.

“Alhamdulillah kita diskusikan bersama di ruang Pak Ketua DPRD dan seperti saya sampaikan MRT ini moda transportasi yang baru di Indonesia. Penghitungan mendasarkan pada stasiun. Alhamdulillah ini tabelnya,” kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/3).

“Alhamdulillah sudah disepakati angka yang tercantum di tabel ini. Inilah yang akan diumumkan kepada masyarakat di Jakarta,” sambungnya.

Sambil tersenyum, Anies menunjukkan tabel harga tarif MRT yang telah ditandatanganinya dan Pras dengan tulisan ‘disetujui’. Pras yang ada di samping Anies juga tersenyum.

Dalam tabel yang ditunjukkan Anies, terlihat tarif paling murah sebesar Rp 4.000 dan paling mahal Rp 14.000. Tarifnya tergantung stasiun keberangkatan dan kedatangan.
(fdu/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

DPRD DKI Putuskan Tarif MRT Rp 8.500, Anies: Masih Fase Pembahasan

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut tarif moda raya terpadu (MRT) masih bisa berubah dari Rp 8.500. Keputusan Akhir tarif akan ditentukan oleh Ketetapan Gubernur (Kepgub).

“Kemarin memang dewan sudah bersidang dan kita terus membahasnya sampai nanti ditetapkan lewat Kepgub karena penetapannya melalui Kepgub, sekarang masih fase pembahasan,” ucap Anies Baswedan kepada wartawan di Kantor Wali Kota Jakarta, Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat, Selasa ( 26/3/2019).

Sidang Rapimgab DPRD kemarin hanya membahas tarif Rp 8.500 dari Stasiun Lebak Bulus ke Bundaran HI. Tidak merijit biaya antar stasiun.

“Jadi menurut saya jangan sampai masyarakat keliru mengira angka yang disebut adalah tarif MRT karena itu kemarin saya menghindari istilah satu harga itu karena memang harganya beda tergantung dari mana ke stasiun mana dan banyak, tadi pagi saya baca di koran-koran menggunakan angka yang memberikan kesan seakan-akan itu flat, padahal MRT itu tidak flat, ada tabelnya,” kata Anies.

Rencananya, MRT akan dilakukan dioperasikan secara komersial enam hari lagi atau 1 April. Anies menjamin sebelum 1 April masalah tarif sudah selesai.

“Kita masih ada waktu, toh ini masih belum beroperasi secara komersial jadi saya masih akan bicara dengan dewan, mudah-mudahan sesegera mungkin,” kata Anies.

Anies menjamin harga MRT akan terjangkau oleh masyarakat bawah. Harganya dipastikan lebih murah dari ojek online.

“Kemarin biaya ojek sudah ditetapkan ya? Rp 2000? Jadi kalau dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI berapa naik ojek? Bayangkan naik ojek dari Bunderan HI sampai Lebak Bulus itu Rp 30 ribu lebih sekarang. Nah kita ingin lebih murah supaya orang mau naik kendaraan umum, tapi harga yang murahnya harus lebih murah daripada ojek, tetapi dengan perhitungan yang lebih matang untuk jangka panjang,” ucap Anies.
(aik/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tarif Ojol Rp 2.000/Km, DPRD DKI Setuju Tarif MRT Rp 8.500

Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengumumkan besaran tarif ojek online (ojol). Pengumuman tarif ini sedikit mundur dari rencana semula yakni pada pekan kemarin.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, tarif dasar ojol untuk Jabodetabek sebesar Rp 2.000/km, kemudian batas atasnya Rp 2.500 per km.

Masih soal tarif, berita terpopuler detikFinance lainnya adalah tarif MRT. DPRD DKI Jakarta menyetujui tarif MRT rute Lebak Bulus-Bundaran HI Rp 8.500.

Berikut 5 berita terpopuler detikFinance sepanjang Senin (25//3)

Sah! Tarif Ojol Rp 2.000/Km

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengumumkan besaran tarif ojek online (ojol). Pengumuman tarif ini sedikit mundur dari rencana semula yakni pada pekan kemarin.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, tarif dasar ojol untuk Jabodetabek sebesar Rp 2.000 per km. Kemudian, batas atasnya Rp 2.500 per km.

“Jadi untuk batas bawah Rp 2.000. Untuk atasnya Rp 2.500 itu yang Jabodetabek,” katanya di Kemenhub Jakarta, Senin (25/3/2019).

Kemudian, untuk tarif 4 km pertama atau disebut biaya jasa minimal ialah Rp 8.000 hingga Rp 10.000.

“Kalau naik ojol di bawah 4 km biayanya sama, Rp 8.000-10.000 tergantung aplikator menentukan,” ujarnya.

Tok! Tarif MRT Jakarta Rp 8.500 Lebak Bulus-HI

Tarif MRT Jakarta sudah ditetapkan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan tarif MRT Jakarta disepakati Rp 8.500 dari Lebak Bulus ke HI.

“Nominal Rp 8.500 setuju. LRT Jakarta Rp 5.000 setuju,” katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/3/2019).

Subsidi akan disalurkan ke penumpang MRT yang diproyeksi sebanyak 65.000 orang/hari sepanjang tahun ini. Dengan makin banyak jumlah penumpang maka subsidi akan bisa ditekan.

Tarif Rp 8.500 sendiri terdiri atas dua komponen, yakni boarding fee yang dipatok sebesar Rp 1.500 ditambah unit price per kilometer (harga per kilometer) yang dikalikan jarak.

Tarif MRT Jakarta Rp 8.500, Mahal atau Murah?

Tarif MRT Jakarta sudah ditetapkan, yaitu Rp Rp 8.500 dari Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) sekali jalan begitu juga sebaliknya.

“Nominal Rp 8.500 setuju. LRT Jakarta Rp 5.000 setuju,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/3/2019).

Tarif tersebut sudah ditalangi sebagian oleh subsidi dari anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Jadi para penumpang tinggal membayar Rp 8.500 saja.

Tarif Rp 8.500 sendiri terdiri atas dua komponen, yakni boarding fee yang dipatok sebesar Rp 1.500 ditambah unit price per kilometer (harga per kilometer) yang dikalikan jarak.

Tarif Ojol Rp 2.000/Km, Setuju atau Tidak?

Mulai 1 Mei 2019, masyarakat bakal dikenai tarif baru ojek online (ojol). Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan yang diumumkan hari ini.

Penerapan batas atas dan batas bawah tarif ojek online (ojol) dibagi dalam tiga zona. Zona pertama terdiri dari Sumatera, Bali, dan Jawa selain Jabodetabek dengan batas bawah Rp 1.850 per km dan batas atas Rp 2.300 per km.

Sedangkan batas bawah tarif zona II yang terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) berada di Rp 2.000 per km dan batas atas yakni Rp 2.500 per km.

Terakhir zona III terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa tenggara, Maluku, dan Papua ditetapkan tarif batas bawahnya sebesar Rp 2.100 per km dan tarif batas atasnya Rp 2.600 per km.

Ini Toilet Paling ‘Ngaco’ Sejagad Raya

Berita foto toilet ini juga masuk 5 berita terpopuler detikFinance. Isinya menampilkan aneka toilet yang bentuk, lokasi, maupun peruntukkannya tidak jelas. (hns/eds)