Tahanan Tidur Bak Kelelawar, Komisi III: Pengguna Narkoba Direhab

Jakarta – Overkapasitas memaksa penghuni Rutan Bagansiapiapi, Riau, tidur bak kelelawar. Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi mengatakan salah satu solusinya merevisi UU Narkotika dan mengatur pecandu narkoba direhabilitasi, sementara pengedar dilanjutkan proses hukum.

“Saya lihat tidak akan ada jalan keluar yang cepat untuk hal ini. Jalan keluar adalah jika revisi UU tentang narkotika segera diselesaikan. Gagasan revisinya adalah sekaitan sejumlah norma,” kata Taufiqulhadi, saat dihubungi detikcom, Rabu (2/1/2018) malam.

Ia mengatakan dalam UU Narkotika baik pengedar dan pengguna masih diproses hukum hingga tahap penuntutan. Menurutnya, dalam revisi UU Narkotika yang akan dibahas DPR nantinya akan mengubah pecandu yang semula dilanjutkan proses hukum menjadi direhabitasi.

“Dalam UU Narkotika sekarang lebih ditekankan pada penuntutan. Sementara, saya dengar, dalam UU yang akan direvisi, akan dipisahkan sama sekali antara pengguna dan pengedar. Pengedar akan dilanjutkan kepenuntutan, sementara pengguna akan direhabilitir hingga sembuh di balai rehabilitasi narkoba. Sekarang tidak jelas. Semua dipenjarakan. Itulah sebabnya lapas penuh sesak dengan napi kasus narkoba,” ujarnya.

Sementara itu, ia menilai anggaran negara bisa habis apabila pemerintah terus menerus membangun lapas untuk mengurangi overkapasitas, sementara penghuni penjara terus bertambah. Namun jika tak dibangun, permasalahan overkapasaitas itu tak kunjung selesai.

“Ini dilema kita saat ini. Tidak mungkin negara akan membuat lapas terus-menerus. Lama kelamaan, negara ini penuh dengan lapas. Anggaran negara pun habis semua untuk membangun lapas. Persoalannya, kalau tidak dibangun, maka kita akan terus menerus akan menyaksikan pemandangan yang tidak manusiawi lapas penuh sesak,” ujarnya.

Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM, kapasitas Rutan Bagansiapiapi adalah 98 orang. Tapi faktanya rutan ini dihuni 810 orang atau melebihi kapasitas hingga 836 persen. Mereka akhirnya tiduran di sarung yang diikatkan di sel bak kelelawar.
(yld/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Soal 6 Nama Calon Sekjen KPK, Komisi III: Yang Penting Paham Visi Misi

Jakarta – Ada 6 nama calon yang lolos dalam seleksi calon Sekjen KPK yang selanjutnya akan memasuki proses wawancara dalam seleksi gelombang kedua. Komisi III DPR berpendapat yang terpenting sosok yang dicari ini memahami visi dan misi KPK sendiri.

“Kami tidak mempersoalkan masalah sekjen sebuah lembaga. Itu sepenuhnya domain eksekutif. Presiden akan memutuskannya nanti satu dari tiga yang dikirim pansel. Sekjen penjaga kelangsungan administrasi sebuah lembaga. Sebaiknya, sekjen itu adalah mereka yang paham betul visi misi lembaga tersebut, dalam hal ini KPK,” ujar Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi, saat dihubungi, Rabu (2/1/2019) malam.

Selain itu Taufiqulhadi menyebut seorang sekjen lembaga harusnya merupakan PNS, menurutnya ketentuan ini juga tidak boleh ditabrak. Menurut Taufiq, Sekjen KPK yang baru juga harus punya semangat pemberantasan korupsi.

“Jika tidak ada yang ditabrak, dan paham visi misi KPK, tidak ada masalah sama sekali. Kami tidak tahu siapakah Robi Arya Brata. Tapi bila dia cukup layak, tidak perlu dipersoalkan hal-hal lain yang tidak relevan,” ungkapnya.

Sebelumnya enam kandidat Sekjen KPK yang lolos ke tahap wawancara adalah Muhammad Zeet Hamdy Assovie, Prasetyo, Roby Arya Brata, Tuty Kusumawaty, U Saefudin Noer, Winarni Dien Monoar. Salah satu nama yang tidak asing di lingkungan KPK adalah Roby Arya Brata. Saat ini dia tercatat bekerja di Sekretariat Kabinet sebagai Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian.

Selain Roby, ada dua nama yang cukup menonjol dalam enam besar calon Sekjen KPK itu, yakni Zeet Hamdy dan Saefudin Noer. Zeet Hamdy diketahui sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Saefudin bekerja di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III.
(yld/rvk) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Misteri Peluru Nyasar yang ‘Bertamu’ pada Malam Hari

Liputan6.com, Gorontalo – Dengan langkah terpincang, Meiske Samaun, (40) warga kelurahan Limba UI Kota Gorontalo, masuk ke dalam kamarnya. Ia menunjukkan sebuah lubang di bagian atas plafon kamarnya yang tertembus peluru. Peluru nyasar itulah yang melukai paha kirinya sehingga membuat ibu dua orang anak itu kesulitan berjalan. 

Meiske menceritakan kejadian itu terjadi pada 1 Januari 2019 sekitar 02.00 WITA dini hari. Ia yang tengah terlelap tidur di kamar terbangun karena merasakan perih di bagian paha kiri. 

“Saya lihat sudah memar biru. Saya pikir digigit hewan,” tutur Meiske.

Setelah melaporkan kejadian itu kepada suaminya yang tengah bekerja, ia mengaku langsung tidur kembali karena belum mengerti kalau luka yang dialaminya akibat terjangan peluru nyasar

“Baru setelah suami saya pulang, suami saya membereskan tempat tidur dan menemukan proyektil peluru ada di balik selimut,” ungkap Meiske.

Merasa curiga suami Meiske kemudian memeriksa bagian kamar dan didapati ada lubang di bagian plafon kamar dan di atap rumah. 

“Lubang itu cocok dengan ukuran proyektil peluru yang kami temukan,” kata Meiske.

Rizal (41), suami Meiske mengatakan, kejadian yang menimpa istrinya sudah dilaporkan ke Polres Gorontalo Kota. Ia merasa yakin luka yang dialami oleh istrinya itu diakibatkan oleh proyektil peluru yang mereka temukan.

“Proyektilnya sudah diserahkan ke polisi,” ujarnya.

Kasat Reskrim Polres Gorontalo kota, AKP Handy Seno Nugroho mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi tentang dugaan proyektil peluru yang dilaporkan warga. Dari olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), sumber dugaan proyektil peluru nyasar itu berasal dari atap rumah.

“Kita belum bisa memastikan jenis barang bukti itu, karena masih harus melakukan uji labfor dulu,” ungkap Handy singkat.

Simak juga video pilihan berikut ini: 

Menyusul rangkaian peluru nyasar di DPR, dua hari terakhir, Kabareskrim, Komjen Arief Sulistyanto menegaskan, polisi sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini.

Borgol untuk Tahanan Korupsi, Berawal dari Aspirasi

Jakarta – Belenggu di tangan bagi tahanan menjadi pilihan KPK mengawali tahun 2019. Komisi antirasuah itu merasa sudah saatnya para tahanan diborgol demi setidaknya merasakan malunya berurusan dengan hukum karena uang haram.

“Jadi salah satu ini (penggunaan borgol) bisa mengakibatkan agak sungkan, agak malulah kalau melakukan korupsi,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai penerapan borgol itu, Jumat (28/12/2018).

Pemakaian borgol itu disebut Kabiro Humas KPK Febri Diansyah berlaku untuk tahanan yang ditempatkan di rumah tahanan (rutan) KPK atau dalam perkara yang ditangani oleh KPK. Apa alasannya borgol itu baru diterapkan tahun ini?

“Sebelumnya KPK telah menerima sejumlah masukan dari berbagai kalangan masyarakat terkait dengan perlakuan terhadap para tahanan KPK, baik yang sebelum atau setelah pemeriksaan di kantor KPK, atau pun dari rumah tahanan menuju tempat persidangan atau tempat lainnya. Salah satu hal yang mengemuka adalah aspek edukasi publik dan keamanan,” ucap Febri.

“KPK menerima masukan tersebut dan mempelajari kembali aspek hukum terkait dengan perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa yang ditahan oleh KPK. Kami juga melakukan komparasi aturan pengelolaan tahanan oleh instansi penegak hukum lain,” imbuh Febri.

Tercatat per hari ini para tersangka KPK yang menjalani pemeriksaan di KPK mulai menggunakan borgol, selain tentunya memakai rompi tahanan warna oranye. Tersangka pertama yang memakai borgol itu adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi. Menyusul kemudian kakak ipar Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Tubagus Cepy Sethiady, yang juga mengenakan borgol.

Tak hanya itu, tahanan KPK lain yang berstatus terdakwa juga diborgol. Tercatat di Pengadilan Tipikor Jakarta ada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan di Pengadilan Tipikor Bandung yaitu terdakwa perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta Billy Sindoro dan mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Wahid Husen.

Ironisnya, Eni malah merasa keren dengan memakai rompi tahanan oranye dengan paduan borgol di tangannya. “Ya kalau peraturannya seperti itu harus saya jalani. Saya nikmati saja, pakai baju oranye (rompi tahanan KPK) Jakmania, keren,” kata Eni.
(dhn/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Andi Arief Tantang Jokowi Beri Mata ke Novel, HNW: Berlebihan

Jakarta – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai tantangan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief agar Presiden Joko Widodo memberikan sebelah matanya untuk penyidik KPK Novel Baswedan berlebihan. Hidayat mengatakan kasus teror penyiraman air keras terhadap Novel harus diselesaikan di ranah hukum.

“Menurut saya terlalu berlebihan meminta mata itu. Kan pada hakikatnya upaya hukum apapun kan nggak gitu penyelesaiannya,” kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Namun, ia tetap mengingatkan agar kasus itu bisa segera diungkap. Menurut Hidayat, kasus yang menimpa Novel sudah berlarut-larut.

“Yang paling utama adalah memang Pak Jokowi ditagih janjinya untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan ada yang mengatakan sebelum selesai 2018 sudah selesai masalah. Sementara sekarang sudah 33 Desember belum selesai,” ujarnya.

“Jadi menurut saya biarlah segala sesuatu diukur dengan penyelesaian yang jujur berbasis pada hukum,” imbuh Hidayat.

Ia kemudian berbicara soal video Ma’ruf Amin yang diedit mengenakan kostum sinterklas. Hidayat juga tak membenarkan hal tersebut. Ia mendukung kasus itu diselesaikan dalam koridor hukum.

Namun Hidayat juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus adil. Hidayat pun lantas mengungkit kasus foto Habib Rizieq Syihab diedit mengenakan atribut Natal.

“Saya sangat tidak setuju dan menolak Pak Ma’ruf Amin dipakaikan pakaian sinterklas itu pasti tidak benar dan kami sangat menolak itu. Kalau kemudian polisi segera menangkap yang mengedit foto itu ya, itu hukum,” kata dia.

“Tapi kan sebelumnya sudah dilaporkan juga bagaimana Habib Rizieq rizieq juga dipakaikan sinterklas dengan jenggot yang panjang dan sudah dilaporin bertahun-tahun nggak ada progress-nya. Harusnya menyelesaikan masalah ini basisnya adalah hukum. Jangan berlebihan atau tidak adil,” tutur Hidayat.

Andi Arief mengkritik Jokowi terkait penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang dianggapnya lamban. Andi menyebut Jokowi seharusnya memberikan satu matanya kepada Novel. Menurut Andi, itu juga sekaligus bentuk sindiran karena Jokowi dianggap tidak bisa melihat persoalan ini dengan saksama.

Terkait tantangan Andi ke Jokowi, Novel sendiri berharap penanganan kasus teror yang dialaminya beserta pegawai KPK lain cepat selesai. Novel mendoakan agar keberanian Jokowi muncul.

“Bagi saya, sederhana saja, Jokowi ungkap penyerang saya dan penyerang orang-orang di KPK yang menculik, meneror, dan lain sebagainya, itu realistis,” ujar Novel Baswedan kepada wartawan, Senin (31/12).

Simak Juga ‘Beragam Tanggapan Soal Tantangan Donor Mata Andi Arief’:

[Gambas:Video 20detik]



(tsa/gbr) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tim Jokowi Bantah Fadli soal Demokrasi RI Anjlok: Data dari Mana?

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menjawab kritik Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyebut indeks demokrasi Indonesia anjlok. Juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily balik memaparkan data dari laporan lembaga internasional, Freedom House yang jadi rujukan Fadli.

“Data dari mana itu Fadli Zon dapatnya? Ambil data kok seenaknya? Menurut data The Freedom House, tidak benar Indonesia statusnya turun dari ‘free’ ke ‘partly free’. Indonesia masih tetap partly free, bahkan status itu tidak berubah dari 2014, nilai agregatnya pun stabil di angka 65,” kata Ace kepada wartawan, Rabu (3/1/2019).

Ia pun menjelaskan mengapa Indonesia hingga kini masih menyandang status ‘partly free’. Masih menurut data Freedom House, Ace mengatakan hal ini berkaitan dengan kasus penistaan agama yang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Di tahun 2018 angka turun jadi 64 oleh Freedom House yang paling disoroti adalah kasus Gubernur Ahok yang Kristian di mana dipersekusi/kriminalisasi atas tuduhan penghinaan agama bahkan sampai di penjara 2 tahun. Ini sebab freedom kita partly free,” ujarnya.

Ace menyebut kasus itu pun tidak lepas dari keterlibatan Fadli. Ia mencontohkan peristiwa aksi bela Islam yang berkaitan dengan kasus Ahok itu.

“Dan ini ulah Fadli dan kawan-kawan yang selalu mendorong isu-isu agama untuk kepentingan politik. Jelas saja indeks demokrasi Indonesia turun, kebebasan memeluk agama, peradaban agama lain selain Islam di Indonesia semakin tergerus, aksi-aksi bela Islam, persekusi non muslim marak terjadi, di mana momentum awalnya ada di Pilkada DKI di mana Timnya Prabowo yang memulai. Justru ini kesalahan Fadli, dkk. Indeks akan makin parah jika orang seperti mereka yang berkuasa,” kata Ace.

Ace kemudian merujuk data The Economist Intelligence Unit (EIU) yang juga menjadi dasar kritik Fadli. Ia menegaskan angka yang dipaparkan Fadli merupakan data 2017.

“Sementara, Menurut The Economist Intellegence Unit, tahun 2017, memang Indeks Demokrasi Indonesia benar turun 20 peringkat dibanding tahun 2016 seperti yg dikatakan Fadli Zon. Perlu dicatat itu taun 2017, bukan 2018 seperti yang dikatakan Fadli,” jelas politikus Golkar itu.

“Posisi Indonesia sama dengan AS, yang tidak sepenuhnya demokrasi. Padahal AS digadang-gadang sebagai rujukan Fadli, Prabowo, dkk negara paling demokratis,” lanjut Ace.

Sementara itu, kata Ace, jika merujuk data BPS indeks demokrasi Indonesia di 2017 naik dibanding 2016. Namun, ia mengatakan memang indikator kebebasan berpendapat turun.

“Indeks demokrasi angkanya 72,11 (skala 0-100) pada 2017, meningkat dibanding 2016 yang hanya 70,09. Dengan demikian Indonesia berada di kategori sedang. Aspek kebebasan sipil meningkat 2,3 poin dari 76,45 jadi 78,75. Aspek lembaga demokrasi juga naik 10,44 poin dari 62,05 jadi 72,49,” paparnya.

Menurut Ace, menurunnya kebebasan berpendapat ini dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satu yang utama adalah adanya ancaman kekerasan dari pihak yang tak suka dengan perbedaan pendapat.

“Tentu ini ulah kelompok yang berjubah agama yang sweeping dan mulai mengkafir-kafirkan. Merekalah yang membuat kebebasan berpendapat, masyarakat minoritas berkespresi menjadi turun,” pungkas Ace.
(tsa/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KLHK Gebuk Perusak Hutan Total Rp 18,3 Triliun!

Jakarta – Sepanjang tiga tahun lebih, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menang lawan perusak lingkungan di berbagai kasus. Total nilai kemenangan lewat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mencapai Rp 18,3 triliun.

Ujung tombak penegakan hukum itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) yang dibentuk pada 2015.

“Kami telah menyelesaikan 567 kasus pidana masuk ke pengadilan, 18 gugatan terhadap perusahaan (inkracht) dengan nilai Rp 18,3 triliun, dan 132 kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan,” kata Dirjen Gakkum, Rasio Ridho Sani, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Rabu (2/1/2018).


Sepanjang 3,5 tahun, Ditjen Gakkum telah menangani 2.677 pengaduan, 3.135 pengawasan izin dan menerbitkan 541 sanksi administrasi bagi usaha atau kegiatan yang melanggar perizinan dan peraturan perundangan bidang lingkungan dan kehutanan.

“Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan diharapkan berdampak pada kepatuhan warga negara, terutama pemilik izin usaha kehutanan atau usaha lainnya pada ketentuan peraturan lingkungan hidup. Ketegasan dalam penegakan hukum menunjukkan kewibawaan negara,” kata Rasio Ridho Sani.

Keberhasilan Ditjen Gakkum saat ini karena dukungan yang kuat dari Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Putusan perdata dari hakim agung dengan mengabulkan gugatan yang mencapai triliunan merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia.

“Kami sangat mengapresiasi putusan-putusan ini. Putusan ini akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan,” tandasnya.

Kemenangan terakhir yaitu KLHK memenangkan gugatan melawan PT National Sago Prima (NSP). Sebelumnya PT NSP dimenangkan di tingkat banding. Tapi oleh MA, PT NSP dihukum.

“Kabul kasasi KLHK. Membebani biaya pemulihan/rehabilitasi dan menghukum pula perusahaan berupa ganti rugi. Pada pokoknya bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas kebakaran a quo sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability),” cetus juru bicara MA, Andi Samsan Nganro.

(asp/aan)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fadli Zon: Ancaman Kebebasan Meningkat, Indeks Demokrasi RI Anjlok!

Jakarta – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan ada ancaman kebebasan sipil di Indonesia yang membuat indeks demokrasi Indonesia anjlok hingga berada di bawah Timur Leste. Waketum Gerindra ini mengaku menyampaikan hal tersebut berdasarkan data dari laporan lembaga internasional, Freedom House.

“Meningkatnya ancaman kebebasan sipil, menurut Freedom House, telah mendorong Indonesia turun status dari negara ‘bebas’ (free) menjadi negara ‘bebas sebagian’ (partly free) di tahun 2018. Sementara itu, jika kita bandingkan dengan Timor Leste, situasinya berbalik. Timor Leste mengalami kenaikan status dari negara ‘partly free’ menjadi ‘free‘,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/1/2019).

Dia juga menyatakan mengutip data dari The Ecomist Intelligence Unit (EIU) yang menurutnya menyatakan peringkat demokrasi Indonesia anjlok 20 peringkat dibanding 2016. Dia mengatakan pada 2016, Indonesia berada di peringkat 48, namun kini Indonesia berada di posisi 68.
“Harapan publik untuk melihat wajah demokrasi Indonesia yang semakin berkualitas, tampaknya harus tertunda kembali. Secara umum, tahun lalu, menurut data The Economist Intelligence Unit (EIU), peringkat demokrasi kita anjlok 20 peringkat dibandingkan 2016. Pada 2016 kita masih berada di peringkat 48, tahun lalu peringkat kita anjlok ke 68. Lebih menyedihkan lagi, peringkat demokrasi kita bahkan lebih buruk dari Timor Leste yang ada di urutan 43 secara global,” ucapnya.

Dia mengatakan hal ini sebagai ironi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, penurunan indeks demokrasi ini sejalan dengan keluhan masyarakat.

“Ini ironi perkembangan politik di era pemerintahan Joko Widodo. Demokrasi Indonesia mengalami kemunduran memalukan, apalagi kini menjelang diselenggarakannya pemilu serentak 2019. Indikator di atas, jika kita hadapkan dengan keluhan masyarakat bawah, akan sangat koheren. Baik yang mengeluhkan adanya persekusi terhadap ulama yang kritis, maupun keluhan adanya upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oposan pemerintah. Semua itu telah membuat kita kembali mundur dalam berdemokrasi,” ujar Fadli.

Fadli juga menyoroti soal persoalan praktik manajemen pemilu yang menurutnya amburadul. Dia menyinggung soal isu pelanggaran administrasi kependudukan, yang menurut Fadli, marak terjadi di Indonesia selama 2018.

“Di luar soal kebebasan sipil yang makin menurun, demokrasi kita di tahun ini juga dinodai praktik manajemen pemilu yang amburadul. Terutama, terkait buruknya administrasi kependudukan yang sangat mempengaruhi DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilu serentak 2019. Terkait isu ini, sepanjang 2018 kita disajikan maraknya pelanggaran administrasi kependudukan. Mulai dari ditemukannya jual beli blangko e-KTP, tercecernya ribuan e-KTP di Bogor dan Jakarta, serta adanya isu di mana 31 juta pemilih yang belum masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Ini semua tentu mengancam kredibilitas pelaksanaan Pemilu 2019. Kita tak ingin Pemilu 2019 yang menyedot anggaran sekitar Rp 24 triliun rupiah ini, berjalan dengan kualitas data pemilih yang buruk,” jelasnya.
(haf/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Saat Korban Salah Tangkap Dapat Gemerincing Ganti Rugi

Jakarta – Beberapa tahun terakhir, korban salah tangkap kerap terdengar. Mereka menjadi korban ketidakprofesionalan aparat. Kini, luka mereka sedikit terobati dengan mendapat ganti rugi dari negara.

Salah satunya adalah Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto. Pengamen Cipulir itu dipenjara tanpa dosa. Keduanya dituduh membunuh Dicky pada Juni 2013.

Polisi kemudian menetapkan 6 tersangka. Andri dan Nurdin ditahan dengan tuduhan membunuh Dicky. Andro dan Nurdin mengalami penyiksaan secara fisik dan mental, di ruang tahanan, mereka dipukul dan disetrum.
Pada 2014 Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta membebaskan Andro dan Nurdin. Mereka dinyatakan tidak bersalah dan bukanlah orang yang membunuh Dicky. Putusan itu dikuatkan Mahkamah Agung (MA).
Atas hal itu, mereka lalu meminta ganti rugi ke polisi. Setelah berjuang bertahun, tahun penuh liku, akhirnya gemerincing uang mereka terima sebanyak Rp 71 juta pada 13 November 2018.

“Bantuan Hukum yang dilakukan oleh LBH Jakarta terhadap Andro dan Nurdin sebagai korban salah tangkap tidak fokus untuk mengejar ganti rugi, melainkan juga untuk melakukan perubahan struktural agar korban-korban selanjutnya tidak ada. Setidaknya jika masih ada, harus segera mendapatkan pemulihan,” kata pengacara publik dari LBH Jakarta, Shaleh Al Ghifari.

Untuk menembus masalah-masalah struktural dalam pencairan dana ganti rugi tersebut LBH Jakarta telah menempuh berbagai langkah. Salah satunya, mengajukan permohonan sengketa nonlitigasi ke Kemenkumham.

Selain itu, sebelumnya LBH Jakarta juga telah mengadukan keterlambatan pembayaran oleh Kementrian Keuangan ini ke Ombudsman RI serta mengadukan Kemenkeu ke RDPU dengan Komisi III DPR. Lebih dari itu, LBH Jakarta mendorong kepolisian dan kejaksaan serius dan hati-hati dalam menangani sebuah perkara.

“Jangan sampai salah tangkap orang terus berulang. LBH Jakarta setiap tahun menangani kasus salah tangkap, terhitung ini membuktikan kepolisian dan kejaksaan selama ini belum berubah,” ujar Al Ghifari.

Shaleh Al Ghifari mengungkapkan LBH Jakarta tetap mendesak Kemenkeu untuk segera menerbitkan PMK Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian Korban Salah Tangkap.

“Seharusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan tidak berbelit dan berkelit dalam mencairkan dana ganti rugi korban salah tangkap,” tandasnya.
(asp/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PSI Klaim Dominasi Pencarian Internet di Google

Liputan6.com, Jakarta – Juru bicara PSI bidang Teknologi Informasi, Sigit Widodo mengklaim, pengguna internet di Indonesia banyak mencari informasi tentang partainya.

Tren meningkatnya pencarian informasi tentang PSI ini terlihat dari kecenderungan yang direkam mensin pencari google dalam 90 hari terakhir.

“Pencarian kata kunci ‘PSI’ terlihat jelas meningkat pesat dalam dua bulan terakhir, terutama beberapa saat setelah PSI menyampaikan sikap-sikap politiknya dalam Festival 11,” kata Sigit di Jakarta, Senin (31/12/2018).

Pada pada Festival 11, Ketua Umum PSI Grace Natalie menyampaikan sikap politik yang di antaranya mendukung pemimpin-pemimpin reformis di tingkat pusat dan daerah, mencegah penghamburan uang rakyat di DPR-RI, dan menolak Perda-perda agama, seperti Perda Syariah. 

Sigit mengatakan, google mencatat, lonjakan tertinggi kata kunci ‘PSI’ terjadi pada 14-15 November 2018, tiga hari setelah pernyataan politik PSI tersebut.

Google trends mencatatkan skor 99 pada 14 November, dan skor 100 pada 15 November 2018 untuk kata kunci ‘PSI’. Ini angka tertinggi dalam skala Google Trends. Jadi kasarnya, hampir semua orang di Indonesia mencari dengan kata kunci ‘PSI’ di dua hari itu,” jelas Sigit.

Kemudian, pada 19 November 2018. ‘PSI’ mencatat skor 92, dan setelah itu secara perlahan kembali hingga ke kurva normal. Kenaikan kembali terjadi pada 11 Desember 2018 saat PSI kembali melemparkan sikap politiknya yang pro-perempuan pada Festival 11 di Surabaya.

“Setelah pernyataan politik PSI di Surabaya, pada 11 Desember 2018, google trends mencatat skor 45 dan kembali naik di 17 Desember ke skor 79,” ujar dia.