Ketum PSI ke Prabowo: Caleg Perempuan Terbanyak PSI, Bukan Gerindra

Jakarta – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menuding capres Prabowo Subianto berbohong soal caleg perempuan terbanyak.

“Prabowo bohong lagi di debat kemarin. Dia mengklaim partainya paling banyak memiliki caleg perempuan di DPR RI,” ujar Grace dalam keterangannya, Jumat (18/1/2019).

Grace lantas merujuk data KPU soal caleg perempuan terbanyak. Menurutnya, PSI adalah partai dengan caleg perempuan terbanyak, bukan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.
“Mohon Pak Prabowo jangan main klaim sepihak. Caleg DPR RI perempuan PSI paling banyak. Bukan caleg Gerindra,” klaim Grace.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo berbicara soal caleg perempuan terbanyak dalam debat capres 2019. Angkanya, kata Prabowo, hampir 40 persen

“Kita punya sayap partai, Perempuan Indonesia Raya dan kita punya caleg perempuan terbanyak, undang-undang mewajibkan 30 persen, kita hampir 40% mungkin tidak sampai 40 (persen) tapi mendekati dan itu tekad kami, kita mengakui ini perjuangan kita belum puas,” kata Prabowo dalam debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).

Jika merujuk data KPU, memang benar Gerindra memiliki hampir 40% caleg perempuan untuk DPR RI. Namun prosentase caleg perempuan untuk DPR RI terbanyak bukanlah dari Gerindra, melainkan PKPI. Adapun partai yang paling banyak mengusung caleg perempuan untuk DPR RI adalah PSI.

Berikut data caleg DPR RI menurut rekapitulasi KPU:

1. PKB: 38,26% (220 dari 575 caleg)
2. Gerindra: 37% (213 dari 575 caleg)
3. PDIP: 37,9% (215 dari 575 caleg)
4. Golkar: 37,91% (218 dari 575 caleg)
5. Nasdem: 38,26% (220 dari 575 caleg)
6. Garuda: 48% (180 dari 375 caleg)
7. Berkarya: 39,8% (229 dari 575 caleg)
8. PKS: 39,4% (212 dari 538 caleg)
9. Perindo: 38,6% (222 dari 575 caleg)
10. PPP: 41,2% (230 dari 557 caleg)
11. PSI: 45,56% (262 dari 575 caleg)
12. PAN: 37,9% (218 dari 575 caleg)
13. Hanura: 41,68% (233 dari 559 caleg)
14. Demokrat: 39,72% (228 dari 574 caleg)
19. PBB: 41,44% (172 dari 415 caleg)
20. PKPI: 55,93% (99 dari 177 caleg)
(gbr/dkp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Surat Ahok Jelang Bebas: Panggil Saya BTP

Liputan6.com, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menghirup udara bebas pada Kamis, 24 Januari 2019. Usai menjalani hukumannya selama 2 tahun penjara dikurangi remisi 3 bulan 15 hari di Mako Brimob, Ahok akan bebas.

Kebebasan Ahok rupanya sudah dinanti banyak pihak. Para penggemar Ahok pun menyampaikan kerinduannya melalui akun sosial media mereka masing-masing. Ketika bebas nanti, pria asli Belitung ini sudah memiliki banyak undangan.

Selain undangan untuk menjadi pembicara di berbagai acara, Ahok juga sudah mendapatkan undangan dari luar negeri.

Tetapi rupanya, Ahok lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya terlebih dahulu dengan liburan bersama.

Jelang kebebasannya, Ahok justru menuliskan surat yang diunggah oleh tim nya dalam akun Twitter @basuki_btp pada hari ini, Kamis (17/1/2019). Dalam surat tersebut, Ahok menuliskan ucapan terima kasih untuk orang-orang yang selalu mendukungnya.

Terima kasih atas doa serta dukungan yang selama ini untuk saya. Tidak pernah dalam pengalaman hidup saya bisa menerima banyak pemberian dari makanan, buah-buahan, pakaian, buku-buku, dan lain-lain dari saudara-saudara. Saya merasa begitu dikasihi. Dan kasih yang saudara-saudara berikan kepada saya lebih baik daripada emas dan perak maupun dibandingkan kekayaan yang besar,” tulis Ahok.

Selain itu, Ahok mengaku dirinya mendengar jika kebebasan dirinya nanti akan disambut oleh banyak pihak. Ia pun meminta agar hal tersebut tidak dilakukan karena bisa mengganggu ketertiban di jalan umum.

Ahok kemudian merasa bersyukur dirinya masuk ke penjara dan tidak terpilih kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Karena menurutnya, dia justru banyak belajar menguasai dirinya, bukan hanya Balai Kota saja.

Setelah bebas nanti, ia juga meminta agar tidak lagi dipanggil Ahok, melainkan BTP yang merupakan singkatan namanya Basuki Tjahaja Purnama.

Terakhir, Ahok juga mengingatkan para pendukungnya agar bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 17 April 2019.

2 dari 3 halaman

Isi Surat Lengkap

Berikut, isi surat lengkap Ahok:

Terima kasih atas doa serta dukungan yang selama ini untuk saya. Tidak pernah dalam pengalaman hidup saya bisa menerima banyak pemberian dari makanan, buah-buahan, pakaian, buku-buku, dan lain-lain dari saudara-saudara. Saya merasa begitu dikasihi. Dan kasih yang saudara-saudara berikan kepada saya lebih baik daripada emas dan perak maupun dibandingkan kekayaan yang besar.

Saya mendengar ada yang mau menyambut hari kebebasan saya di Mako Brimob bahkan ada yang mau menginap di depan Mako Brimob. Saya bebas tanggal 24 Januari 2019 adalah hari Kamis hari orang orang bekerja, jalanan di depan Mako Brimob dan di depan Lapas Cipinang adalah satu-satunya jalan utama bagi saudara-saudara kita yang mau mencari nafkah. Saya sarankan demi untuk kebaikan dan ketertiban umum bersama, dan untuk menolong saya, sebaiknya saudara-saudara tidak melakukan penyambutan apalagi menginap.

Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, Allah Pencipta langit dan bumi bahwa saya diijinkan untuk ditahan di Mako Brimob. Saya bersyukur diijinkan tidak terpilih di Pilkada DKI 2017, Jika saya terpilih lagi di Pilkada tersebut saya hanyalah seorang laki-laki yang menguasai balaikota saja, tetapi saya di sini belajar menguasai diri seumur hidup saya. Kuasai balaikota hanya untuk 5 tahun lagi. saya Jika ditanya Jika waktu bisa diputar kembali, mau pilih yang mana? saya akan katakan Saya memilih ditahan di Mako untuk belajar 2 tahun (liburan remisi 3,5 bulan), untuk bisa menguasai diri seumur hidupku. Jika terpilih lagi aku akan semakin arogan dan kasar dan semakin menyakiti hati banyak orang. pada kesempatan ini saya juga mau sampaikan kepada ahokers, para PNS DKI, para pembenci ku sekalipun, aku sampaikan mohon maaf atas segala tutur kata, sikap, perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja menyakiti hati dan perasaan saudara dan anggota keluarganya. saya mohon maaf dan saya keluar dari sini dengan harapan panggil saya BTP bukan Ahok.

Pemilu dan pilpres 2019 akan dilangsungkan tanggal 17 April 2019. saya menghimbau seluruh ahokers jangan ada yang Golput. kita perlu menegakkan empat pilar bernegara kita yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dengan cara memiliki partai politik yang mau menegakkan empat pilar di atas di seluruh Indonesia, kita harus mendukung agar di DPRD, DPRD, dan DPR RI maupun DPD RI memiliki jumlah kursi yang mencapai di atas 30 persen untuk partai yang teruji dan berkomitmen pada Pancasila.

Saya ingin mengutip pidato Presiden Soekarno yang saya kutip dari buku Revolusi BELUM SELESAI, kumpulan pidato Presiden Soekarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara (10 Januari 1967), Penyunting: Budi Setiono dan Bonnie Triyana, terbitan serambi (www.serambi.co.id). Apa yang Presiden Soekarno sampai kan aku harap juga Diterima menjadi pikiran dan harapan aku kepada seluruh ahokers dimanapun domisili saudara: ” saudara-saudara. Pancasila adalah jiwa kita, bukan hanya jiwaku. tetapi ialah jiwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan selama angkatan bersenjata Republik Indonesia berjiwa Pancasila Insya Allah swt, engkau akan tetap kuat, tetap kuat dan Sentosa, tetap kuat dan Sentosa, tetap kuat dan Sentosa menjadi tanduk daripada banteng Indonesia, yang telah kita dirikan pada tanggal 17 Agustus 1945…… Engkau adalah penegak daripada Pancasila dan Setialah kepada Pancasila itu, pegang Teguh kepada Pancasila sila Pancasila itu, sebagaimana aku pun berpegang teguh kepada Pancasila, bela Pancasila itu. bahkan sebagaimana ku katakan lagi tadi. saudara-saudara, laksana panggilan yang aku dapat dari pada atasan untuk memegang teguh kepada Pancasila ini.”

Majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan.Ingatlah sejarah dan tujuan para proklamator dirikan negeri ini.

MERDEKA!

Salam dari Mako Brimob Basuki Tjahaja Purnama

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Prabowo Sebut Gaji Rendah Picu Korupsi? Ini Gaji Pejabat Korup RI

Jakarta – Capres 02 Prabowo menyebut gaji rendah memicu korupsi. Capres 01 Joko Widodo menilai sebaliknya yaitu penghasilan polisi, jaksa dan hakim sudah lebih dari cukup. Bagaimana datanya?

“Jika mau dilihat secara jernih, maka tunjangan kinerja aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan kepolisian selama ini sudah sesuai kebutuhan. Namun korupsi yang tetap dilakukan oleh oknum penegak hukum lebih pada motif keserakahan,” kata ahli hukum Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Jumat (18/1/2019).

Benarkah gaji kecil memicu korupsi? Yuk lihat data pejabat korup di bawah ini:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar
Saat ini, Ketua MK mendapatkan gaji Rp 121 juta. Selain itu, juga mendapatkan fasilitas protokoler, dari rumah dinas, ajudan hingga fasilitas kendaraan premium.

Meski gaji berlipat-lipat, Akil tetap korup dan akhirnya dihukum penjara seumur hidup. Kini Akil meringkuk di LP Sukamiskin.

2. Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.
Saat ini, hakim konstitusi mendapat gaji bulanan Rp 78 jutaan. Selain itu juga mendapatkan fasilitas protokoler.

Namun faktanya, dengan gaji besar, Patrialis tetap korup dan dihukum 8 tahun penjara. Baik Patrialis dan Akil sama-sama menghuni LP Sukamiskin.

3. Ketua DPR Setya Novanto
Gaji Ketua DPR saat ini per bulan berkisar Rp 60 jutaan. Selain itu, Ketua DPR juga mendapat fasilitas protokoler, ajudan, rumah dinas di kawasan elite Widya Chandra, hingga mobil dengan pengawalan melekat.

Lalu bagaimana kenyatannya? Ketua DPR Setya Novanto tetap korup proyek e-KTP. Ia kini bergabung dengan Akil dan Patrialis untuk menjalani masa hukuman 15 tahun penjara.

4. Ketua DPD Irman Gusman
Sama dengan Ketua DPR, Ketua DPD juga mendapatkan gaji lebih dari Rp 50 jutaan/bulan. Belum lagi fasilitas protokoler, ajudan, mobil mewah hingga rumah dinas.

Faktanya? Ketua DPD Irman Gusman tetap korup dan kini menghuni penjara di LP Sukamiskin untuk menjalani hukuman 4,5 tahun penjara.

5. Menteri
Menteri merupakan jabatan menggiurkan dengan kewenangan cukup besar. Mereka per bulan mendapatkan gaji menteri rata-rata besarannya Rp 18.648.000. Mereka juga dapat fasilitas rumah, mobil, ajudan hingga protokoler.

Namun apa faktanya? Meski gaji besar, banyak menteri yang korup. Seperti Andi Mallarangeng (divonis 4 tahun penjara) dan Suryadharma Ali (6 tahun penjara).

6. Ketua Pengadilan Tinggi
Ketua pengadilan tinggi juga mendapatkan gaji cukup besar yaitu Rp 50 jutaan. Berdasarkan PP No 94/2012, Ketua Pengadilan Tinggi mendapatkan tunjangan Rp 40,2 juta per bulan. Gaji itu ditambah gaji pokok sebesar Rp 6 jutaan. Selain itu, Ketua Pengadilan Tinggi juga mendapatkan tunjangan mobil dinas, rumah dinas, dan honor lain terkait tugasnya.

Apa faktanya? Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono, tertangkap KPK sedang menerim suap. Atas perbuatannya, Sudiwardono dihukum 8 tahun penjara.

7. PNS Ditjen Pajak

Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2015, pegawai Ditjen Pajak mendapatkan gaji sesuai golongan PNS. Maka gaji pokok yang didapat paling rendah Rp 2.456.700 per bulan dengan masa kerja 0 tahun. Sedangkan yang paling tinggi sebesar Rp 4.034.800 dengan masa kerja 32 tahun.

Gaji sebagai PNS di Kementerian Keuangan pun tidak sebatas hanya gaji pokok, melainkan ada tunjangan kinerja yang didapatnya.

Khusus untuk tunjangan kinerja diatur dalam Perpres 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Pajak. Dalam beleid ini ada lima tingkatan tunjangan kinerja.

Paling rendah adalah tingkat V sebesar Rp 12.316.500, lalu tingkat IV sebesar Rp 12.686.250, lalu tingkat III sebesar Rp 13.320.562, lalu tingkat II sebesar Rp 13.986.750, dan paling tinggi tingkat I sebesar Rp 14.684.812.

Dengan demikian, pegawai pajak dengan jabatan pendapatan paling rendah sebesar Rp 14.773.200 per bulan, dan yang paling tinggi sebesar Rp 18.719.612 per bulan.

Namun bagaimana faktanya? Kerap dijumpai PNS Pajak yang ditangkap dan banyak yang telah dihukum.

8. Gubernur
Gubernur mendapatkan gaji Rp 5,8 juta plus tunjangan berlipat ganda. Alhasil, bisa mendapatkan puluhan juta rupiah dalam sebulan. Ditambah fasilitas dinas hingga mobil mewah.

Apa faktanya? Gubernur Zumi Zola dihukum 6 tahun penjara dan Gubernur Nur Alam dihukum 12 tahun penjara.

Apa kata Bayu soal perdebatan isu korupsi Debat Capres?

“Ketidakfokusan pada topik debat kali ini adalah dengan adanya program sapu jagat yang disampaikan berulang-ulang yaitu apapun masalah terkait hukum dan korupsi maka penyelesainnya adalah melipatgandalan gaji aparat penegak hukum dan para pejabat,” kata Bayu yang juga pengajar Universitas Jember itu.

(asp/fai)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Timses: Di Debat Kedua, Prabowo-Sandiaga Akan Tampilkan Pikiran Lebih Berbobot

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said memberi ringkasan catatan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno usai debat. Pada intinya, pasangan nomor urut 02 itu cemas pada masalah Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme saat ini.

“Pak Prabowo, Pak Sandi kita tahu di periode saat ini soal korupsi soal penegakan hukum, HAM, terorisme itu menujukkan tanda-tanda agak mencemaskan,” kata Sudirman saat jumpa pers di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam.

Sudirman menuturkan, di periode pemerintah saat ini KPK menangkap pejabat tinggi negara, anggota DPR dan ratusan kepala daerah. Kemudian selama empat tahun ini, janji pemerintah memperkuat KPK tak terealisasi. Malah KPK terus diperlemah.

“Bahkan yang paling ekstrem adalah serangan teror kepada penyidik Novel Baswedan. Di bidang HAM muncul kasus-kasus persekusi di mana mana. Kemudian di bidang terorisme dan penindakan yang belum sesuai dengan peraturan perundang undangan,” tuturnya.

Oleh karena itu, Prabowo-Sandi ingin memberi pesan kepada masyarakat bahwa ada hal yang mesti diperbaiki dari penegakan hukum saat ini. Pasalnya, kepastian hukum yang jelas bakal mendorong investasi, perekonomian, memberikan lapangan kerja dan akhirnya masyarakat sejahtera.

“Jadi hukum kita ingin tetapkan sebagai muara, sebagai hulu dari seluruh kehidupan masyarakat melihat tadi. Pesan dari Prabowo-Sandi adalah bila beliau berdua menjadi pemimpin negara, Pak Prabowo dan Pak Sandi akan menjadi panglima tertinggi dalam penegakan hukum. Beliau sebut sebagai chief of law enforcement,” terang Sudirman.

“Artinya apa, betul presiden adalah kepala pemerintahan, tapi dalam urusan penegakan hukum dia harus mengambil peran mengoordinasikan mendorong seluruh perangkat hukum supaya bekerja untuk kepentingan rakyat,” sambungnya.

2 dari 2 halaman

Perkuat Institusi Hukum

Caranya, kata dia, Prabowo-Sandi akan memperkuat institusi hukum dan dengan pemimpin yang bersih. Serta memberi pesan bahwa lembaga hukum tak boleh terafiliasi dengan partai politik karena bisa menimbulkan ketidakadilan hukum. Dia berjanji, Prabowo-Sandi ke depan bakal menjalankan perannya sebagai panglima tertinggi penegakan hukum.

“Kita mengapresiasi. Dalam debat kedua, kita akan menampilkan pikiran pikiran yang lebih berbobot dan menjadi bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat keseluruhan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Sudirman juga menyoroti perdebatan capres-cawapres tadi yang sempat menyinggung personal. Dia berharap, bisa menjadi kajian oleh Bawaslu.

“Yang kami sorot adalah justru kebijakan dan keputusan tidak menyerang pribadi. Malahan kami merasa mendapat serangan kepada pribadi dan institusi barangkali bisa jadi evaluasi di Bawaslu,” tandas Sudirman.



Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Fahri Kritik KPU soal Debat Capres-Cawapres: Mirip Cerdas Cermat!

Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik KPU mengenai gelaran debat capres-cawapres perdana. Menurut dia, debat capres-cawapres malam tadi lebih mirip cerdas cermat tingkat SMP-SMA.

“Apa tidak malu @KPU_ID melihat debat yang mirip cerdas cermat anak SMP dan SMA?” kata Fahri lewat akun Twitter, @Fahrihamzah, Kamis (17/1/2019).

Fahri mengatakan pasangan capres-cawapres sibuk melihat sontekan debat. Ia menyebut hal ini disebabkan KPU memberikan kisi-kisi atau bocoran pertanyaan sebelum debat digelar.
“Coba lihat deh, kandidat tidak menyimak pertanyaan dan sangkalan karena sibuk membaca kerpekan. Lalu waktu menjawab tidak nyambung. Tapi karena jawaban capres kita anggap oke-oke saja,” ujarnya.
Ia meminta KPU membenahi hal ini dalam 4 gelaran debat berikutnya. Fahri menilai capres-cawapres tak perlu diberikan bocoran pertanyaan.

“Calon presiden tidak perlu dibantu atau dilindungi dalam debat. Biarkan mereka ditelanjangi oleh kata-kata mereka sendiri. Mereka jangan lagi membaca tulisan orang. Biar keluar apa yang sebenarnya ada dalam kepala, dalam hati dan dalam impian mereka. Jangan dibela!” tulis Fahri.

Tak hanya itu, Fahri juga mengkritik moderator debat perdana kali ini. Dia mengaku heran moderator meminta pasangan capres-cawapres untuk saling memuji dalam sesi closing statement.

“Setop sandiwara ini. Rakyat jangan dibodohi. Kosa kata yang keluar dari moderator ini kayak anak-anak. ‘Mohon capres mengucapkan pujian kepada calon lain ya dan menyampaikan pesan damai.’ Maksudnya apa sih? Memang rakyat rusuh apa? Di bawah santai saja kok,” kata dia.

Mengakhiri cuitannya, Fahri memberikan 4 saran kepada KPU. Salah satunya, Fahri meminta debat capres-cawapres tak dibatasi waktu.

“Ada 4 kali lagi debat, permohonan saya: 1. Kalau takut ramai gak usah bawa timses. Di studio TV saja; 2. Nggak usah kasih waktu 2-3 menit. Biar mereka olah narasi sendiri; 3. Setop bawa catatan baik kertas maupun tablet; 4. Kasih waktu saling potong antarkandidat,” tulis Fahri.

Format debat perdana capres-cawapres telah melalui rapat KPU bersama timses Jokowi dan Prabowo. Namun, KPU tak menutup kemungkinan mengubah format dalam debat-debat berikutnya.

Debat capres-cawapres masih akan digelar 4 kali lagi dengan tema yang berbeda-beda. Tema debat telah ditentukan.
(tsa/bag)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

AHY Soal Debat: Pertanyaan Kok Tentang Partai? Padahal Ini Capres

Liputan6.com, Jakarta – Politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai ada pertanyaan dalam debat capres yang keluar dari konteks Pilpres.

Pendapat AHY itu terkait pertanyaan Joko Widodo pada Prabowo Subianto yang menyinggung tentang Partai Gerindra meloloskan caleg koruptor.

“Saya berharap tentunya bisa lebih fokus terhadap substansi. Kalau tadi ada beberapa pertanyaan kok ditanyakan tentang partai, padahal ini capres, calon kepala negara, calon kepala pemerintahan,” kata AHY di Hotel Bidakara, Kamis (17/1/2019).

AHY menilai, seharusnya pertanyaan antar capres berhubungan dengan pemerintahan saja, sebab menurutnya presiden adalah kepala pemerintahan.

“Seharusnya pertanyaan dan tanggapan difokuskan hal-hal berkait negara dan pemerintahan,” ucap AHY.

Selain itu, lanjut AHY, pertanyaan Jokowi tersebut tidak relevan dengan tema debat yakni Hukum, HAM dan terorisme.

“Enggak relevan jika bertanya tentang partainya, setelah tanya temannya, keluarganya, bagi saya ga relevan. Bagi saya seharusnya pertanyaan lebih membuka pemahamam publik terhadap calon mereka, tebtang isu-isu hukum, HAM dan terorisme,” tandasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Menurutnya, Prabowo lebih banyak berbicara sesuai dengan substansi tema debat ketimbang Jokowi.

“Saya kira terkait dengan (tema) hukum, HAM, terorisme, dan korupsi, saya kira lebih banyak substansi yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Sementara Paslon lain saya lihat bicara hal-hal yang tidak terlalu penting,” ujar Fadli di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam.

2 dari 3 halaman

Bahas Hal Tak Penting

Fadli mencontohkan saat Jokowi menyinggung banyaknya caleg mantan koruptor dari partainya. Meski begitu, dia menyebut Prabowo tidak terpancing untuk menjawab lebih jauh karena dinilai tidak relevan dengan tema debat yang sedang berlangsung.

“Saya kira Pak Prabowo nggak terpancing lah ya untuk counter attack terhadap substansi yang tidak relevan, karena itu terkait pemilu. Pak Prabowo juga tidak tanya partai mana yang juara korupsi. Kan tidak. Saya kira itu tindakan Pak Prabowo yang menunjukkan beliau negarawan. Sehingga ucapannya tetap pada pokok materi debat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR itu juga menyoroti jawaban Jokowi dari pertanyaan yang dilontarkan Prabowo terkait konflik kepentingan. Bahkan dia menilai bahwa Jokowi tidak memahami pertanyaan Prabowo tersebut.

“Padahal Pak Prabowo jelas ngomong masalahnya, misal ada menteri yang bilang pangan cukup, menteri lain (bilang) impor. Itu kan kebijakan yang bertentangan,” ucap Fadli.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

BI: Rupiah Berada dalam Tren Penguatan

Liputan6.com, Jakarta Rupiah mengawali tahun 2019 ini dengan kondisi yang cukup baik. Bank Indonesia (BI) menyebutkan Rupiah saat ini tengah dalam tren menguat. Penguatan dimulai sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada Januari 2019.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan tren penguatan Rupiah tersebut dakan mendukung stabilitas harga di dalam negeri.

“Nilai tukar Rupiah dalam tren menguat sehingga mendukung stabilitas harga. Rupiah pada Desember 2018 secara rerata menguat sebesar 1,16 persen, meskipun secara point to point sedikit melemah sebesar 0,54 persen,” kata Perry di kantornya, Kamis (17/1/2019).

Dia mengungkapkan penguatan Rupiah antara lain dipengaruhi aliran masuk modal asing akibat perekonomian domestik yang kondusif dan imbal hasil domestik yang tetap menarik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda.

“Dengan perkembangan yang cenderung menguat menjelang akhir tahun 2018, Rupiah secara rerata keseluruhan tahun 2018 tercatat mengalami depresiasi sebesar 6,05 persen, atau secara point to point sebesar 5,65 persen dibandingkan dengan level tahun sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, depresiasi atau pemelahan Rupiah secara point to point tersebut lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi mata uang negara lain seperti Rupee India, Rand Afrika Selatan, Real Brasil, dan Lira Turki.

“Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong berjalannya mekanisme pasar, dan mendukung upaya-upaya pengembangan pasar keuangan,” jelas dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Rupiah Masih Melemah Sentuh Level Rp 14.170 per USD

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) bergerak melemah di perdagangan hari ini, Kamis (17/1). Pagi ini, Rupiah dibuka di level Rp 14.134 per USD atau melemah tipis dibanding penutupan perdagangan kemarin di Rp 14.127 per USD.

Mengutip data Bloomberg, Rupiah masih melanjutkan pelemahannya usai pembukaan. Bahkan, Rupiah melemah drastis hingga sentuh Rp 14.170 per USD.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo optimis nilai tukar Rupiah akan begerak lebih stabil di tahun 2019. Salah satu yang membuat Rupiah lebih stabil adalah mulai kembalinya modal asing ke Indonesia.

“Masuknya modal asing akan mendorong Rupiah stabil di tahun ini. Tahun lalu Rupiah terdepresiasi di sekitar 5,8 persen di level Rp 14.100,” kata Perry, di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (16/1).

Selain itu, kondisi perekonomian domestik juga akan mendukung stabilitas Rupiah. Salah satunya defisit transaksi berjalan yang diprediksi lebih rendah.

“Pasar valas dalam negeri semakin berkembang, spot, swap, dan berlakunya DNDF (Domestic Non Delivery Forward) akan semakin mendukung stabilitas nilai tukar,” paparnya.


Reporter: Siti Nur Azzura

Sumber: Merdeka.com

Promosi Caleg, Habiburokhman Merasa Mirip Sandiaga

Promosi Caleg, Habiburokhman Merasa Mirip Sandiaga Foto: Habiburokhman dan Sandiaga (Twitter Habiburokhman)

Jakarta – Ketua DPP Gerindra Habiburokhman dipromosikan cawapres Sandiaga Uno di sela-sela pertemuan mereka. Habiburokhman sendiri merasa mirip Sandiaga.

Habiburokhman sempat ngevlog bareng Sandiaga di sela sela latihan debat. Latihan itu berlangsung di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang.

“Guys Jakarta Timur, Sandi harus menang,” ucap Habiburokhman, seperti dilihat di video yang diunggah di Twitter, Kamis (17/1/2019).

“Eh ini habib yang harus terpilih, Bang Habiburokhman,” tambah Sandiaga.

“Mirip kan mirip,” kata Habiburokhman menimpali.

Habiburokhman merupakan caleg DPR Gerindra dari Dapil DKI I yang meliputi Jakarta Timur. Dia adalah caleg nomor urut 1.

“Ciracas, Cipayung, semua, Cakung, Pulogadung, ayo kita menangkan Habiburokhman. Bisa dapet dua kursi nggak?” ucap Sandiaga promosi.

“Dua kursi Insyaallah,” jawab Habiburokhman.

Dia juga mengunggah foto berdua dengan Sandiaga. “Cuma beda kacamata,” tulis Habiburokhman.

(imk/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pertamina Mulai Transisi Pengelolaan Blok Rokan

Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero) memulai masa transisi pengolahan Blok Rokan di Riau untuk menjaga tingkat produksi minyak. Transisi dilakukan sebelum Pertamina resmi ‎menjadi operator pasca kontrak Chevron Pacific Indonesia habis pada 2021.

Direktur Hulu Pertamina Dharmawan Samsu mengatakan, perusahaan sudah membuat anak usaha untuk mengelola Blok Rokan pada 22 Desember 2018, serta menandatangani ketentuan dimulainya masa transisi dengan Chevron Pacific Indonesia.

‎”Jadi sudah terjadi penandatanganan transisi antara Pertamina dan Chevron,”‎ kata Dharmawan, saat menghadiri Workshop Media 2019, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Dia menyebutkan, dalam masa transisi Pertmina akan melakukan peremajaan ruas pipa Minas-Duri-Dumai, Balam-Bangko-Dumai. Pipa tersebut diganti lebih awal sebelum 2021, untuk menghindari penghentian kegiatan operasi saat Pertamina sudah menjadi operator.

Saat ini Pertamina sedang melakukan kajian untuk penggantian pipa, sehingga proyek tersebut bisa diesekusi pada tahun ini. Namun dia belum bisa menyebutkan investasinya.

“Harus diganti sebelum 2021 karena memang sudah harus diganti, tetapi kalau harus menunggu 2021 pipa itu bisa berhenti produksi harus dirawat,” tutur dia.

Dia melanjutkan, dalam masa transisi Pertamina juga melakukan pengeboran sumur di Blok Rokan. Hal ini untuk mempertahankan tingkat produksi minyak dari Blok Rokan yang menjadi andalan produksi nasional.

“Kedua adalah program pengeboran yang memungkinkan Pertamina partisipasi, ini tidak sederhanan karena secara legal masih dikelola Chevron‎,” tuturnya.

Menurut Dharmawan, dalam masa transisi akan dilakukan transfer pengetahuan pengelolaan Blok Rokan‎ dari pihak Chevron Pacific Indonesia.‎”Tindak lanjut komite dilakukan secara periodik, untuk mendesain rencana. Ini sebuah model sangat baik,” tandasnya.



2 dari 2 halaman

Pertamina Incar Beli 30 Ribu Barel Minyak Mentah Blok Cepu

PT Pertamina (Persero) terus melakukan negosiasi untuk meningkatkan penyerapan minyak bagian Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Negosiasi antara lain dilakukan kepada Exxon Mobile Limited selaku operator Blok Cepu.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, dari‎ seluruh produksi minyak Blok Cepu di atas 200 ribu barel per hari (bph), 180 ribu antaranya sudah dipasok ke dalam negeri.

Namun masih ada 30 ribu bph yang belum dijual ke dalam negeri.”180 ribuan sekian sudah ke domestik kan,” kata Djoko, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Menurut Djoko, saat ini sedang dilakukan negosiasi, agar 30 ribu bph minyak dari Blok Cepu yang sebelumnya diekspor, dapat dibeli Pertamina untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Tinggal 30 ribu kan lagi negosiasi. Siapa bilang batal,” tutur Djoko.

Penjualan minyak bagian KKKS ke [Pertamina]( 3867699 “”) diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri yang mulai berlaku pada 5 September 2018.

Pertamina telah sepakat melakukan pembelian minyak bagian PT Chevron Pacific Indonesia dari Blok Rokan sebanyak 2,5 juta barel per bulan.

Pertamina juga telah melakukan kesepakatan dengan KKKS lainnya seperti ; RH Petrogas Limited, PT SPR Langgak, PetroChina International Jabung Ltd, PT Bumi Siak Pusako, SAKA Pangkah Indonesia Ltd, PT Energi Mega Persada Tonga, Petronas Carigali Ketapang I Ltd, Husky CNOOC Madura Ltd dan PT Energi Mega Persada Tbk.

Seluruh upaya ini dapat mengurangi import minyak mentah dan kondensat sekitar 115.000 barrels per hari dan diharapkan dapat mengurangi pembelian impor menjadi 250 ribu barel per hari.

Yusril Yakin Isu HAM dalam Debat Capres Bukan Kendala bagi Jokowi-Ma’ruf

Liputan6.com, Jakarta – Penasihat debat bidang hukum, HAM, korupsi danterorisme Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahenda memastikan isu HAM bukan menjadi kendala bagi pasangan tersebut. Sebab, selama empat tahun pemerintahan Jokowi, tidak ada pelanggaran HAM berat. Jokowi juga dinilai sudah menerapkan keadilan dan kepastian hukum.

“Pada masa Pak Jokowi itu tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Itu tidak ada, tidak terjadi,” kata Yusril usai pemantapan debat di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu 16 Januari 2019.

Terkait penagihan penyelesaian kasus HAM masa lalu, Yusril menilai tidak bisa dilimpahkan begitu saja kepada Jokowi.

Yusril mengatakan, kasus HAM masa lalu itu harus diadili melalui pengadilan HAM Ad Hoc. Dia berkata demikian karena memahami UU Pengadilan HAM, selaku penyusunnya.

“Jadi kalau kasus-kasus HAM itu terjadi di masa lalu, itu kan harus diadili oleh pengadilan HAM ad hoc, dan pengadilan HAM ad hoc itu harus dimulai dengan pembentukan tim pencari fakta oleh DPR, usulan oleh DPR,” jelas Ketum PBB itu.

Yusril menuturkan, setelah tim pencari fakta dibentuk harus menyampaikan hasilnya kepada Kejaksaan Agung. Kemudian diserahkan kembali ke DPR, yang akan diteruskan ke Presiden.

Namun, tidak ada inisiatif oleh DPR dalam empat tahun pemerintahan Jokowi. Yusril menyebut masalah penyelesaian HAM masa lalu terkendala teknis hukum.

“Jadi kalau tidak ada usulan itu, Presiden pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi seperti itu keadaannya,” ungkapnya.

2 dari 3 halaman

Siap Lahir Batin

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf siap menghadapi debat perdana Pilpres 2019. Debat perdana digelar 17 Januari 2019 dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

“Jadi, semuanya siap lahir dan batin. Enggak tahu yang di sana. Pak Jokowi – Ma’ruf siap lahir batin,” kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf itu mengatakan, Ma’ruf Amin bakal memindahkan panggung rakyat di atas panggung debat. Dia menjamin dalam debat akan menampilkan jati diri kepemimpinan kedua pasangan calon.

“Buat KH Ma’ruf Amin beliau hanya memindahkan panggung rakyat ke ruang debat. Karena seluruh persoalan yang dihadapi oleh masyarakat indonesia itu udah dialogkan dengan KH Ma’ruf Amin dengan intensitas dialognya yang sangat tinggi dengan seluruh lapisan masyarakat sebgai seorang ulama,” ujar Hasto.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: