Romahurmuziy Kena OTT KPK, Ruangannya di DPR Terkunci

JakartaKPK menangkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. Ruangan Rommy di DPR RI pun tampak terkunci.

Saat didatangi, ruang kerja Rommy di lantai 15 Nusantara I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, tampak sepi. Ruangan bernomor 1501 di Fraksi PPP itu pun tampak terkunci.

Tak tampak staff maupun pegawai yang ada di ruangan tersebut. Koran-koran bertanggal hari ini juga tampak masih tergeletak di depan ruangan yang terkunci tersebut.


Pengamanan dalam (Pamdal) DPR mengatakan tak mengetahui kapan Rommy terakhir kali menyambangi ruang kerjanya. Namun yang jelas, anggota Komisi XI DPR itu tak menampakkan batang hidungnya hari ini.

“Pak Rommy nggak tahu kapan terakhir ke kantor. Tapi hari ini belum ada yang datang,” ujar salah seorang pamdal.

Romahurmuziy Kena OTT KPK, Ruangannya di DPR TerkunciFoto: Ruangan Rommy di DPR (Tsarina/detikcom)

Diberitakan sebelumnya, KPK menangkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. Saat ini Rommy sedang berada di Mapolda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan awal.

Seorang penyidik membenarkan penangkapan tersebut. Dia menyebut Rommy ditangkap pada pukul 09.00 WIB hari ini.

“Benar,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Barung Mangera saat dikonfirmasi.

Pemeriksaan Romi dan pihak-pihak lainnya dilakukan di Mapolda Jatim.

Rommy dikabarkan ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Lokasi penangkapan disebut berada di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Surabaya.
(mae/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Rapat dengan KPU, DPR Kritisi Masalah WNA Masuk DPT

Liputan6.com, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat itu membahas perkembangan persiapan Pemilu 2019.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto masih mengkritisi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Khususnya soal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang melaporkan masih adanya 17,5 juta orang dalam DPT belum terverifikasi.

“Ini penting dengan waktu tersisa dengan instrumen bekerja bisa konfirmasi ulang atas dugaan BPN Prabowo-Sandi tersebut,” kata Yandri Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).

Selain itu, Yandri juga menyoroti masalah Warga Negara Asing (WNA) yang juga masuk dalam DPT. Menurutnya masyarakat perlu mengetahui lebih lanjut terkait perjelasan masalah tersebut.

Senada dengan Yandri, Anggota Komisi II lainnya, Firman Soebagyo juga mengkritisi hal yang sama termasuk kepemilikan e-KTP WNA. Firman meminta pembuatan e-KTP untuk WNA dihentikan sementara hingga pemilu selesai.

“Saya mendukung proses e-KTP bagi WNA dihentikan hingga pemilu. Ke depan saya usul KTP asing agar berbeda warna dari KTP WNI,” ungkapnya.

Hal itu langsung di respons Ketua KPU Arief Budiman. Dia menegaskan pihaknya telah menindaklanjuti masalah itu. Termasuk soal temuan yang diungkap oleh BPN Prabowo-Sandi.

“Sudah kita tindaklanjuti. Pokoknya setiap ditemukan lagi, langsung kita perintahkan untuk dihapus. Karena memang dia tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu kita,” ucap Arief.

Reporter: Sania Mashabi

Ketua DPR Bertemu Pengurus Garbi, Fahri Hamzah Ikut

Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menerima kedatangan pengurus Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi). Dalam pertemuan itu, Bamsoet dan pengurus Garbi membahas berbagai persoalan terkait Pemilu 2019.

Pertemuan itu digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019). Pengurus Garbi yang hadir antara lain Ketua Umum Sutriyono, Bendahara Fikri, Ketua Ideologi dan Penggalangan Ananto.

Selain itu, juga hadir Ketua Garbi DKI Jakarta Feri, Ketua Garbi Jawa Barat Nandang Burhanduin, Ketua Garbi Yogyakarta Luthfi, dan Ketua Garbi Jawa Tengah Fris.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut pertemuan itu. Namun dia pamit untuk memimpin rapat.

“Kita berharap pasca 17 April 2019 bangsa Indonesia tetap berada dalam satu naungan kebangsaan. Karenanya, kita harus antisipasi berbagai gejolak yang bisa merobek persaudaraan. Jika ada kelompok yang ingin melakukan upaya mendeligitimasi hasil Pemilu, artinya mereka sedang menjegal kedaulatan rakyat. Kita tak boleh biarkan hal itu sampai terjadi,” kata Bamsoet.

Bamsoet menaruh harapan besar kepada Garbi untuk memperkuat pengawasan dari sisi civil society. Selain itu, dia berharap Garbi bisa mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilih.

“Tak hanya dari sisi civil society, para anggota Garbi yang muda, smart, dan militan ini juga bisa mewarnai wajah partai politik agar menjadi lebih dinamis. Ide, gagasan dan cara pandang anak-anak muda dalam melihat dunia perlu diresapi oleh partai politik,” ujar politikus Golkar itu.

Hal senada diungkapkan Sutriyono. Ia menyebut saat ini ada ‘aura pembelahan’ di masyarakat.

“Kita dialogkan beberapa hal dalam pertemun tersebut, pertama terkait situasi publik terkini menjelang pemilu. Kami sampaikan adanya aura pembelahan di masyarakat yang sudah sangat parah, dan berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Sutriyono.

Dia mengatakan Garbi menginginkan pemilu yang kualitas dan berjalan dengan kondusif. Sutriyono berbicara soal persatuan bangsa.

“Sebenarnya yang lebih penting setelah tanggal 17 April sikap kita sebagai bangsa tetap bersatu sebagaimana sebelumnya,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, Sutriyono menyebut Garbi juga ingin mengajak semua entitas bangsa untuk memajukan Indonesia. Menurut dia, Indonesia memiliki potensi besar.

“Kita harus yakin bangsa ini bisa menjadi lima besar kekuatan dunia dari sisi ekonomi, militer, dan teknologi. Kita juga sampaikan idealnya masyarakat ke depan adalah masyarakat yang religius, berepengetahuan, sejahtera dan demokratis,” ucap Sutriyono.
(tsa/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

DPR Minta KPU Efektifkan Sosialisasi Pemilu Serentak ke Publik

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemilu serentak yang akan digelar pada 17 April 2019 secara maksimal.

“Kami serahkan ke KPU bagaimana cara efektif, efisien dan cepat agar dimengerti oleh masyarakat. Secara teknis tanggung jawab KPU,” kata Riza kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Menurut dia, sosialisasi pemilu 2019 ke masyarakat sudah menjadi tugas KPU di samping menjadi tugas para partai politik. Namun, untuk partai politik sosialisasinya sesuai anggaran partai masing-masing.

“Cara mencoblos dan cara lainya itu dilakukan oleh para caleg dan para caleg itu mencetak contoh surat suara untuk melakukan soliasisasi,” ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra itu.

Sejauh ini, Riza menilai sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh para caleg lebih berdampak dibandingkan dengan KPU.

“Caleg itu jumlahnya banyak sekali ribuan caleg dari setiap partai. Artinya, KPU dan caleg harus terus meningkatkan sosilisasikan pemilu 2019 ini,” ucap dia.

Pemilihan Calon Hakim MK di Komisi III DPR Hari Ini Kemungkinan Voting

Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR segera mengumumkan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang terpilih setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test 6-7 Februari lalu. Pengumuman itu akan dilakukan hari ini, Selasa (12/3/2019).

“Kami Komisi III DPR sudah menerima masukan dari empat ahli terkait dengan nama-nama dari 11 yang mendaftar untuk calon Hakim MK di kamar DPR,” kata Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Erma belum bisa memastikan terkait bagaimana mekanisme pengambilan keputusan calon hakim ini. Namun, kemungkinan besar pengambilan keputusan akan dilakukan secara voting.

“Saya belum tahu, yang jelas apakah mau voting atau mau musyawarah. Tapi bedasarkan kesepakatan dan tata tertib pertama harus musyawarah dulu, enggak selesai musyawarah baru kita voting,” ungkap dia.

“Mudah-mudahan selesai di musyawarah. Saya juga kurang tahu, tapi kayaknya mungkin voting karena ini debatnya terlalu panjang,” sambung Erma.

Politikus Partai Demokrat ini menegaskan, keputusan akhir nantinya akan berada di tangan masing-masing fraksi. Dia yakin setiap fraksi sudah memiliki pemikiran yang sama untuk memilih Hakim Konstitusi berintegritas dan konsisten.

“Tapi benang merahnya kami sudah ketemu, kami ingin dapat hakim Mahkamah Konstitusi yang berintegritas tinggi kami ingin dapat yang punya pengetahuan konstitusi yang bagus dan juga konsistensi berpikir yang bagus karena mereka ini adalah orang-orang yang menjaga konstitusi kita,” ucapnya.

Menkeu dan Menperin Ajukan Perubahan Skema Pajak Barang Mewah ke DPR

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) properti dan kapal pesiar atau yacht masih menjadi wacana.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan, saat ini pihaknya tengah mengkaji hal tersebut. Adapun penghapusan pajak rumah dan kapal pesiar mewah tersebut dianggap sebagai salah satu cara menggenjot pertumbuhan sektor properti di tanah air.

Dia juga mengungkapkan telah melakukan pertemuan dan pembahasan mengenai rencana tersebut bersama Kamar Dagang Industri (Kadin) sektor kontruksi dan properti. 

“Seperti yang sudah saya sampaikan, kita ketemu Kadin dari sektor konstruksi dan properti untuk masukan mengenai kebijakan bidang perpajakan, diharapkan bisa meningkatkan dari kegiatan di sektor properti,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Dia juga mengatakan, pihaknya harus evaluasi dampak baik dan buruknya kebijakan tersebut jika diterapkan. Aturan mengenai ini sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 35/2017 dan PMK Nomor 90/2015.

“Pada saat yang sama, kita juga harus evaluasi dari sisi pengaruh kegiatan ekonomi sektor atau komoditas PPNBM ini. Plus minusnya kita evaluasi secara baik,” ujar dia.

Ke depannya, beberapa kebijakan lain di bidang perpajakan akan diambil untuk meningkatkan pertumbuhan sektor properti. Tidak hanya properti mewah, kelas menengah hingga properti murah pun akan segera diatur.

“Kita berharap properti, baik yang sifatnya kecil untuk masyarakat berpendapatan rendah, kemudian properti kelas menengah dan properti yang levelnya tinggi, kita lakukan review terhadap policy-nya sehingga mereka memiliki sumbangan yang tetap optimal terhadap perekonomian,” ujar dia.

Sebagai informasi, saat ini setiap hunian mewah yang dijual pengembang dikenakan PPnBM sebesar 20 persen dari penjualan. Batas pengenaan pajak itu ditetapkan kepada hunian mewah dengan harga Rp 20 miliar ke atas.

DPR Setujui Naturalisasi Pesepakbola Aceh United Godstime Ouseloka

Liputan6.com, Jakarta Komisi III DPR menyetujui naturalisasi pemain asing Aceh United Godstime Ouseloka Egwuatu. Hal itu disetujui dalam rapat Komisi IIII dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Yasonna menjelaskan, Godstime telah memenuhi persyaratan naturalisasi. Berkasnya permohonan naturalisasi telah diterima dari Kemenpora.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan kewarganegaraan dari sekjen kemenpora tersebut, dokumen yang dilampirkan telah memenuhi kelengkapan persyaratan yang dimaksud ketentuan di atas,” kata Yasonna, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Ia mengatakan, berdasarkan Pasal 15 ayat 3 PP nomor 2 nomor 2007 tentang tata cara memperoleh, pembatalan dan memperoleh kembali kewargnegaraan Indonesia. Mereka yang menerima kewarganegaraan RI harus melampirkan fotokopi akte kelahiran, daftar riwayat hidup, surat pernyataan setia pada NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, surat pernyataan presiden menjadi keweganegaraannya, dan fotokopi pasport yang masih berlaku.

Kemudian surat dari negara perwakilan dari yang bersangkutan yang akan kehilangan kewarganegaraannya setelah memperoleh kewarganeegaraan Indonesia, dan surat rekomendasi yang berisi pertimbangan orang asing yang diusulkan diberikan kewarganegaraan karena jasanya atau alasan kepentingan negara dan pas foto terbaru.

“Surat dari menpora yang meminta dibatalkan tapi setelah diadakan rapat tak mungkin dibatalkan presiden karena surat presiden sudah ada,” ungkapnya.

“Karena itu surat pengajuan permohonan kewarganegaraan itu telah memenuhi prosedur yang diatur perundang-undangan RI yaitu telah diajukan melalui kemenkumham yang melakukan pemeriksaan substantif setelah mendapatkan usul dari instansi teknis yaitu Kemenpora,” sambungnya.

Hal itu langsung disetujui oleh jajaran Komisi III DPR. Persetujuan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan.

“Kita sudah dengar penejelasan Menkumham, kami minta persetujuan bapak ibu sekalian,” ujar Trimedya.

“Setuju,” jawab peserta.


Reporter: Sania Mashabi

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Harga Ayam Merosot, Ini Kata DPR

Liputan6.com, Jakarta – Harga ayam baik di tingkat peternak anjlok dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini harga ayam tersebut masih berada di kisaran Rp 17 ribu atau lebih rendah dari Harga Pokok Penjualan (HPP) yang sebesar Rp 20 ribu-Rp 22 tibu.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mensinyalir anjloknya harga ayam tersebut disebabkan oleh ulah sejumlah perusahaan besar yang mengendalikan harga ayam potong.

“Ini ada yang nakal di tingkat tata niaganya. Ada mafia. Sekarang peternakan ayam kasihan karena dikuasai oleh korporasi dari hulu ke hilirnya. Dia bermain mulai dari pakan hingga yang lain-lain,” ujar dia di Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Menurut dia, selama ini korporasi besar nyaris menentukan naik turunnya harga dari hulu ke hilir. Perusahaan-perusahaan ini juga dituding sebagai biang kerok bangkrutnya usaha ternak kecil karena dibuat bergantung.

“Kalau untuk peternak yang saya dapatkan di lapangan keluhannya rata-rata permainan koorporasi besar. Mereka bahkan sampai mampu menentukan harga. Nah, pada saat mereka menentukan harga turun pasti bangkrut ini peternak kecil,” kata dia.


2 dari 2 halaman

DPR Minta Koordinasi Antar Kementerian

Namun demikian, Andi mengapresiasi langkah pemerintah yang terus berusaha memberangus perusahaan nakal di seluruh Indonesia. Beberapa telah di-blacklist dan tidak mendapatkan izin dari pemerintah

“Harus tegas melindungi peternak kecil. Apakah caranya dengan menekan harga supaya tidak dipermainkan atau cara-cara lain dengan mekanisme lain. Kalau perlu suatu saat menetapkan ada seperti HPP nya,” ungkap dia.

Selain Kementan, Andi juga meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera mengambil menyusul merosotnya harga ayam. Kemendag, kata dia, wajib menentukan titik temu di mana harga yang pantas diperjual-belikan.

“Maksud saya ini bukan hanya Menteri Pertanian, tapi Menteri Perdagangan atau bahkan Menko yang mengkoordinir lintas kementerian harus ikut campur. Kalau di sisi produksi saya melihatnya Kementan sudah berhasil karena di mana-mana surplus,” tandas dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Panggil Pertamina, DPR Ungkap Biaya Siluman Rp 1 M Jadi Penyalur Elpiji

Jakarta – Komisi VII DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Direktur Jenderal Migas Djoko Siswanto dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. Wakil Ketua Komisi VII Ridwan Hisjam sebagai pimpinan rapat menejelaskan pembahasan digelar tertutup lantaran berkaitan dengan hasil temuan Komisi VII.

“Karena ini menyangkut temuan hasil reses kemarin, kita kan ke daerah karena menyangkut orang-perorang badan usaha sehingga kami tidak boleh membuka. Itu kode etik. Jadi kita harus tertutup,” ujar Ridwan di DPR, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Dalam rapat tersebut membahas penyimpangan dalam penyaluran Elpiji 3 kg, yaitu pengurusan izin sebagai distributor yang harus membayar hingga Rp 1 miliar. Padahal, pengurusan izin seharusnya gratis.


“Biayanya cukup mahal, biaya siluman Rp 1 miliar, satu distribusi, saya tanya tadi direksi Pertamina terima uang Rp 1 pun tidak terima Pertamina, uang itu berputar di calo-calo izin,” ujarnya.

Masalah calo tersebut membuat distributor Elpiji 3 kg menghambat proses penyalurannya. Ridwan mengatakan, saat ini distributor Elpiji 3 kg sekitar 3.500 seluruh Indonesia. Idealnya, kata dia, sampai 10.000 distributor.

Oleh karena itu, DPR memberi rekomendasi Pertamina untuk mengubah tata niaga penyaluran Elpiji 3 kg.

“Solusinya adalah menata kembali tata niaga Elpiji gas yang disubsidi ini. Kenapa kok selalu menjadi rebutan di bawah. Kami melihat sedikitnya distributor, kalau sedikit mereka merasa kuat tidak mungkin kita ditutup,” ujar Ridwan.

Selain itu, rapat ini juga membahas pembangunan kilang-kilang yang tak kunjung jalan. Padahal, masyarakat menunggu dampak ekonomi dari kilang-kilang tersebut. Sebab itu, DPR mendesak agar pembangunan kilang dipercepat.

“Kilang Bontang dan Tuban, Tuban ada dua, yang sama Rosneft dan TPPI. TPPI harus bulan ini, Tuban tahun ini. Kalau Bontang akhir Maret atau awal April peletakan batu pertama,” ujarnya. (hns/hns)