Sri Mulyani: Tarif PPh Naik, Impor Barang Produksi Turun

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pihaknya mencatat penurunan impor pasca diberlakukannya kenaikan tarif PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 22 untuk 1.147 jenis barang konsumsi impor.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, penurunan terjadi pada impor barang produksi dan impor barang mewah.

“Kalau dari sisi yang 1.147 komoditas yang mendapat PPh impor yang kita lakukan kategori impor barang produksi menurun. Terutama barang-barang mewah,” kata dia, saat ditemui, di kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Berdasarkan data yang dimiliki terjadi penurunan rata-rata impor harian dari 1.147 jenis barang tersebut. Impor barang bahan jadi tercatat menurun 12,9 persen. 

“Impor barang mewah (menurun) 15,4 persen,” ujar dia. 

Meskipun demikian, kata dia terjadi kenaikan impor barang konsumsi sebesar 0,5 persen.

“Namun barang konsumsi justru mengalami sedikit kenaikan 0,5 persen jadi stagnan saja,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Mendag Enggartiasto: RI Jangan Sampai Dikuasai Produk Impor

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan bahwa produk kreatif Indonesia harus didukung agar bisa menjadi raja di dalam negeri. Oleh karena itu, ia meminta komitmen agar pemerintah pusat dan daerah terus mendukung produk Indonesia menjadi raja di negeri sendiri.

“Diharapkan produk-produk inovatif dapat mengisi kebutuhan pasar domestik. Pemerintah akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) agar dapat dijual di ritel-ritel modern,” tegas Enggar dalam keterangan tertulis, Jumat 28 Desember 2018.

Menurut Enggartiasto, produk-produk kreatif dapat mengisi kebutuhan pasar domestik yang selama ini diisi oleh produk barang jadi impor dengan harga yang lebih mahal.

Tentunya, ia melanjutkan, di satu sisi impor tidak bisa dihentikan lantaran Indonesia belum bisa memproduksi sendiri beberapa barang yang harus diimpor tersebut, terutama jika bahan baku yang diperlukan adalah produk impor.

“Saya mengharapkan ada lebih banyak produk yang memiliki kekayaan local content, sehingga biaya produksinya juga lebih murah,” ujar Enggartiasto.

Dia yakin bahwa dengan harga yang kompetitif, berbagai produk kreatif bisa semakin sukses di pasar domestik. Hal lain yang harus diperhatikan yakni peningkatan kapasitas mesin produksi agar volume produksi meningkat.

Selain itu, promosi produk juga menjadi hal yang krusial sehingga masyarakat dapat yakin dan setia menggunakan suatu produk tertentu. Penguatan promosi dapat dilakukan dengan berbagai sertifikasi penjamin kualitas.

Lebih lanjut, Enggar juga mengimbau agar masyarakat terus menumbuhkan kecintaan terhadap produk dalam negeri.

“Pelaku usaha dalam negeri juga harus dapat menciptakan posisi pasar sehingga memiliki signifikansi sebagai satu-satunya produk yang diingat konsumen,” pungkas dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ada Impor dan Ekspor Jagung, Gerindra: Bukti Tak Ada Koordinasi

Jakarta – Partai Gerindra menyebut kebijakan impor dan ekspor jagung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan tanpa koordinasi yang baik antarkementerian. Pasalnya, Kementerian Pertanian mengimpor 100 ribu ton jagung pada 2018 dan 30.000 ton pada awal tahun ini, namun juga melakukan ekspor sebesar 380 ribu ton.

“Artinya, impor yang dilakukan selama ini tidak melalui rekomendasi maupun koordinasi dengan menteri teknis terkait,” kata Waketum Gerindra Gerindra Edhy Prabowo di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).

Kritik itu disampaikan Edhy saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Petani, Nelayan & Ekonomi Rakyat’. Selain persoalan impor jagung, Edhy juga menyinggung tentang alokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2019.
Edhy menilai jika melihat postur anggaran Kementerian Pertanian tahun 2019, pemerintahan Jokowi tidak serius memperkuat ketahanan pangan. Sebab, anggaran tahun 2019 Kementerian Pertanian kembali menyusut menjadi Rp 21 triliun.

“Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, negara harus hadir dan memiliki komitmen. Selain itu, Negara juga butuh strategi baru dan terobosan baru,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI itu.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengakui pihaknya telah melakukan impor jagung sebesar 100 ribu ton pada 2018 lalu, dan 30.000 ton awal tahun ini. Amran mengaku optimistis terjadi surplus.

“Memang ada impor sekitar 130 ribu ton, tapi pemerintah juga ekspor sekitar 380 ribu ton,” kata dia saat melakukan kunjungan kerja, ke lahan pertanian jagung di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.
(zak/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dana Asing Kembali, Gubernur BI yakin Rupiah Stabil Tahun Ini

Jakarta – Bank Indonesia (BI) yakin nilai tukar rupiah tahun ini akan lebih stabil. Banyak faktor yang mendorong rupiah mendominasi dolar Amerika Serikat (AS).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan salah satu yang membuat pergerakan rupiah tahun ini lebih stabil adalah mulai kembalinya modal asing ke Indonesia. Tidak seperti tahun lalu, rupiah anjlok karena asing menarik dananya dari Indonesia.

“Masuknya modal asing akan mendorong rupiah stabil di tahun ini. Tahun lalu rupiah terdepresiasi di sekitar 5,8% di level Rp 14.100,” tuturnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Menurutnya ada beberapa hal yang akan mendorong penguatan rupiah dan masuknya modal asing. Salah satunya Bank Sentral AS atau The Fed yang akan lebih jinak dalam menaikkan suku bunga acuannya.
Perry melanjutkan, dari dalam negeri juga akan ada beberapa faktor yang akan menopang pergerakan rupiah tahun ini. Salah satunya defisit transaksi berjalan yang diprediksi lebih rendah.

“Pasar valas dalam negeri semakin berkembang, spot, swap, dan berlakunya DNDF (Domestic Non Delivery Forward) akan semakin mendukung stabilitas nilai tukar,” tambahnya.

BI, kata Perry, juga akan terus menjaga perkembangan mata uang garuda di tahun ini. BI pun masih punya amunisi yang cukup dari sisi cadangan devisa.

Pada Desember 2018 cadangan devisa RI sebesar US$ 120,7 miliar. Angka itu meningkat dibandingkan posisi cadangan devisa di November 2018 sebesar US$ 117,2 miliar.

“Itu setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa kami jauh lebih dari mencukupi,” tutupnya.

(das/fdl)

Prabowo Sebut Cadangan BBM 20 Hari, Ini Respons Kementerian ESDM

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian ESDM angkat bicara mengenai sindiran calon presiden nomor urut 2 Prabowo, terkait cadangan bahan bakar nasional yang hanya 20 hari.

Lalu apakah besaran cadangan tersebut cukup ‎memenuhi kebutuhan nasional?

Direktur ‎Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) , Djoko Siswanto mengatakan, pasokan Bahan bakar masih cukup meski hanya memiliki cadangan 20 hari. Hal ini terbukti saat libur panjang sehingga konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) meningkat.

“Natal, Tahun Baru kemarin 20 hari? aman enggak? Aman? Yah sudah,” kata Djoko, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Djoko mengungkapkan, cadangan BBM Indonesia saat ini masih lebih sedikit dibanding negara lain. Hal ini disebabkan anggaran yang terbatas untuk meningkatkan cadangan dengan membangun tangki penyimpanan.

“Karena kita itu perlu infrastruktur, perlu anggaran. Nah sudah begitu saja,”‎ tuturnya.

Djoko menuturkan, saat ini pemerintah berupaya meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) melalui program pencampuran 20 persen biodiesel dengan solar (B20), mendorong penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG), membangun dan meremajakan kilang, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik.

“Sekarang kita punya program kendaraan menggunakan yang lebih ramah. Itu kita mau studi dulu. Nanti kalau kita bangun kilang besar-besar,” ujar dia.

2 dari 2 halaman

PLTU Masih Jadi Andalan, Jonan Pastikan RI Tetap Kembangkan Energi Baru

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi tulang punggung sumber pasokan listrik Indonesia selama 10 tahun ke depan.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, PLTU masih memegang peran utama memasok kelistrikan di Indonesia. Hal ini terlihat dalam bauran energi nasional dengan menetapkan porsi PLTU sebesar 50 persen sampai 55 persen.

“Kalau menurut saya 10 tahun ke depan PLTU kalau dari bauran energi PLTU itu sekitar 55 persen paling minim 50 persen pasti masih menjadi andalan,” kata dia di Jakarta, Rabu 9 Januari 2019.

Dia melanjutkan, negara lain pun‎ masih mengandalkan PLTU sebagai tulang punggung sumber pasokan listrik. Sebut saja negara di Eropa dan Amerika Serikat.

“Di negara Eropa misalnya Polandia juga penggunaan batu bara masih sekitar 60 persen, AS mungkin sudah sedikit di bawah 40 persen tapi masih ada kok,” tutur dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

DPR Minta Kasus Jiwasraya Jangan Dipolitisasi

Liputan6.com, Jakarta – Komisi VI DPR RI bersama otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus penyelesaian kasus gagal bayar polis product JS Saving Plan milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Seperti diketahui, lantaran tengah dihadapi masalah likuiditas manajemen Jiwasraya menunda kewajiban polis untuk 711 nasabah dengan nilai Rp 802 miliar.

Pasca dilakukan perombakkan di level direksi, manajemen Jiwasraya yang baru di bawah Hexana Trisasongko menawarkan opsi perpanjangan (rollover) dengan kompensasi pembayaran bunga di muka dengan di level 7 persen per tahun.

Seiring dengan upaya tadi, Anggota Komisi XI Johnny G Plate juga mengendus adanya upaya politisasi kasus Jiwasraya di tengah upaya pembenahan manajemen dan bisnis.

Terkait hal ini, ia pun berharap nasabah bisa tenang karena Pemerintah bersama DPR akan secara intens berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini.

“Saya lihat memang pola-polanya seperti itu. Saya pikir sudah usang pola seperti itu. Toh nasabah juga sudah paham. Tinggal sekarang kita mendukung langkah-langkah perbaikannya,” ucap Johny di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Johny juga menilai kasus tunda bayar polis JS Saving Plan yang tengah dihadapi Jiwasraya merupakan akumulasi dari masalah-masalah lama yang belum diselesaikan dengan tuntas.

Berangkat dari itu, Johnny pun meminta seluruh pemangku kebijakan (stakeholders) secara stategis  memetakan akar masalah, sekaligus secara konsisten menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

“Coba kita amati, berapa umur Jiwasraya? Sudah ratusan tahun kan? Nah ini kenapa sekarang ramai-ramai? Saya lihat memang tidak ada komitmen dan konsistensi dari stakeholders sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini sampai akhirnya mulai muncul seperti sekarang” tanbah Johny.

2 dari 3 halaman

Intens Bertemu

Johnny mengaku guna mengetahui akar masalah kesulitas likuiditas yang tengah dihadapi Jiwasraya, DPR bersama Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara intens melakukan rapat dengar pendapat (RDP).

Tak hanya itu, ia bilang, pihaknya juga secara berkala menggelar rapat srcara maraton bersama regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan evaluasi, sekaligus meminta penjelasan perilah langkah-langkah konkret terkait upaya pengawasan ke depannya.

Dimana upaya ini dilakukan agar seluruh kepentingan terwakili termasuk nasabah.

“Dalam rapat Pemerintah, OJK dan manajemen sudah lakukan banyak hal dengan menyusun exit plan dan opsi-opsi perbaikan yang sesuai prosedur dan efektif. Jangan malah dipolitisasi seperti rumor BUMN-BUMN yang dikatakan bangkrut,” tegasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sri Mulyani Gagal Jadi Menteri Terbaik di Hati Komisi XI DPR

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR yang pertama di tahun ini. Dalam rapat beberapa anggota komisi XI menyampaikan selamat kepadanya lantaran terpilih sebagai Finance Minister of the Year 2019 Global and Asia Pacific dari majalah keuangan The Banker yang dimiliki oleh Financial Times.

Ucapan selamat itu awalnya diutarakan oleh Anggoya Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun. Dia menyampaikannya sebelum menguatarakan tanggapan setelah kubu pemerintah menyampaikan data-data perkiraan kondisi ekonomi di 2019.

“Sebelumnya selamat kepada Bu Menteri karena telah menjadi menteri terbaik di dunia. Ibu senyum, kalau terpilih jadi menteri ekonomi terbaik mudah-mudahan ekonomi kita diberikan apresiasi yang memadai,” tuturnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Ucapan selama juga datang dari Anggota Komisi XI lainnya, Sarmuji. Mesmi memujinya, namun dia mengatakan Sri Mulyani belum mampu menjadi Menteri Keuangan terbaik di hatinya.
“Selamat juga Bu Menteri jadi Menteri terbaik di dunia. Sebenarnya hampir menjadi menteri terbaik di hatiku juga sebenarnya,” kelakarnya.

Namun Sarmuji menjelaskan mengapa Sri Mulyani gagal menjadi menteri keuangan terbaik di hatinya, yakni masih adanya defisit dalam keseimbangan primer. Meski sudah mendekati 0, namun pemerintah artinya masih melakukan gali lobang tutup lobang dalam hal utang.

“Ada yang harus saya sampaikan terutama pada keseimbangan primer. Meskipun hanya 0,01% mengalami defisit tetap saja defisit. Pertanyaannya kita mengapa tidak bisa surplus,” tambahnya.

(das/ang)

KPU Tetap Coret OSO, Pengacara Siapkan Langkah Hukum

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan tetap mencoret Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dari dari pencalonan anggota legislatif. Pengacara OSO Dodi Abdul Kadir menyiapkan langkah hukum selanjutnya.

KPU, PTUN, dan pihak OSO sudah melakukan pertemuan pada pagi tadi dalam rangka sidang pengawasan pelaksanaan putusan tata usaha negara. Di sindang itu PTUN menanyakan KPU soal pelaksanaan dari putusan PTUN yang meminta KPU memasukkan OSO ke daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif.

“Tadi secara gamblang KPU mengatakan belum menjalankan putusan PTUN, maka berdasarkan Pasal 116, PTUN akan membuat surat perintah kepada KPU untuk melaksanakan putusan PTUN, yang di dalamnya ada perintah kepada KPU untuk memuat Oesman Sapta sebagai calon anggota DPD pada Pemilu 2019,” kata Dodi, saat dihubungi, Rabu (16/1/2019).

Menurut Dodi, karena KPU belum menjalani putusan tersebut maka PTUN akan mengirim surat yang meminta KPU untuk mengeksekusi putusan yang meminta agar OSO dimasukkan ke DCT caleg DPD. Namun jika surat sudah diterima dan KPU belum memasukkan OSO ke DCT caleg, maka tim hukum menempuh jalur hukum berikutnya.

“Apabila KPU tetap tak melaksanakan putusan PTUN dan putusan Bawaslu maka tentunya, kami akan melakukan tindakan hukum. Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan pasal 116 UU Tata Usaha Negara dan tentunya kami juga akan mempertimbangkan tindakan hukum lainnya, berupa baik tindakan hukum pidana dan perdata. Termasuk melaporkan KPU ke DKPP” kata Dodi.

Dodi menambahkan, jika KPU belum menjalankan putusan PTUN, pihak pengadilan bisa memerintahkan DPR hingga Presiden agar KPU menjalani putusan itu.

“Kalau juga KPU tak melaksanakan putusan pengadilan. Maka pengadilan akan memerintahkan atasan KPU untuk memerintahkan KPU melaksanakan putusan pengadilan. Dalam hal ini kan atasannya itu kan DPR dan Presiden,” ujar Dodi.

Menurut Dodi alasan KPU berpegang teguh pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam pencalonan DPD mengada-ngada. Karena menurutnya subjek dan objek hukum putusan MK degan putusan PTUN berbeda.

“Perlu juga diketahui alasan yang dilakukan KPU bahwa ada putusan MK, itu adalah alasan yang mengada-ada. Putusan MK adalah subjek hukum dan objek hukum yang berbeda. Subjek hukumnya adalah pemerintah dan DPR, sedangkan objek hukumnya adalah undang-undang. Sedangkan Putusan PTUN adalah objek hukummya Putusan Tata Usaha Negara, sedangkan subjek hukumnya adalah pejabat tata usaha negara. Jadi beda putusan tata usaha dan UU,” jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan tetap tidak meloloskan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam pencalonan anggota legislatif DPD. KPU menegaskan menghormati konstitusi.

“Kita juga masih menghormati putusan konstitusi. Karena buat kami konstitusi di beberapa koran kemarin kata Pak Wahyu (Komisioner KPU), konstitusi adalah perjalanan kita menjalani tahapan pemilu,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra, di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (16/1).
(yld/nvl)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pertamina Incar Beli 30 Ribu Barel Minyak Mentah Blok Cepu

Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero) terus melakukan negosiasi untuk meningkatkan penyerapan minyak bagian Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Negosiasi antara lain dilakukan kepada Exxon Mobile Limited selaku operator Blok Cepu.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, dari‎ seluruh produksi minyak Blok Cepu di atas 200 ribu barel per hari (bph), 180 ribu antaranya sudah dipasok ke dalam negeri.

Namun masih ada 30 ribu bph yang belum dijual ke dalam negeri.”180 ribuan sekian sudah ke domestik kan,” kata Djoko, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Menurut Djoko, saat ini sedang dilakukan negosiasi, agar 30 ribu bph minyak dari Blok Cepu yang sebelumnya diekspor, dapat dibeli Pertamina untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Tinggal 30 ribu kan lagi negosiasi. Siapa bilang batal,” tutur Djoko.

Penjualan minyak bagian KKKS ke [Pertamina]( 3867699 “”) diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri yang mulai berlaku pada 5 September 2018.

Pertamina telah sepakat melakukan pembelian minyak bagian PT Chevron Pacific Indonesia dari Blok Rokan sebanyak 2,5 juta barel per bulan.

Pertamina juga telah melakukan kesepakatan dengan KKKS lainnya seperti ; RH Petrogas Limited, PT SPR Langgak, PetroChina International Jabung Ltd, PT Bumi Siak Pusako, SAKA Pangkah Indonesia Ltd, PT Energi Mega Persada Tonga, Petronas Carigali Ketapang I Ltd, Husky CNOOC Madura Ltd dan PT Energi Mega Persada Tbk.

Seluruh upaya ini dapat mengurangi import minyak mentah dan kondensat sekitar 115.000 barrels per hari dan diharapkan dapat mengurangi pembelian impor menjadi 250 ribu barel per hari.

2 dari 2 halaman

Transisi Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina Segera Dimulai

PT Pertamina (Persero) segera melakukan transisi pengolahan Blok Rokan, sebelum resmi mengelolanya mulai 9 Agustus 2021. Saat ini, pengelolaan Blok Rokan masih berada di tangan PT Chevron Pacific Indonesia.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, Pertamina segera menanamkan investasi ke Blok Rokan setelah ditandatanganinya kontrak kerja sama bagi hasil gross split.

“Segera setelah ditandatanginya kontrak, Insha Allah secepatnya. Pertamina juga sudah melaporkan sumur-sumur mana yang akan dibor di Blok Rokan,” kata Arcandra dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, di Jakarta, Rbu (16/1/2019).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik Dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengungkapkan, sejak Desember 2018 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bergerak cepat agar proses transisi berjalan dengan baik.

Kerjasama kelompok kerja dari SKK Migas, PT Pertamina (Persero) dan Chevron Pacific Indonesia pun telah dimulai.

Hal ini dilakukan untuk membahas persiapan alih kelola, yang secara intensif bekerja menganalisis aspek keteknikan, legal dan komersial untuk berupaya menjaga tingkat produksi Blok Rokan dapat dipertahankan dan di optimalkan, hingga nanti pengelolaan beralih ke Pertamina di tahun 2021.

“Belajar dari pengalaman transisi Blok Mahakam, pembahasan dan persiapan transisi Blok Rokan, dilakukan lebih awal, lebih intensif namun tetap efektif, sehingga diharapkan akan mempercepat proses transisi dengan hasil yang lebih baik,” papar Agung.

78.216 Rumah Akan Menikmati Gas Bumi pada 2019

Liputan6.com, Jakarta – 78.216 rumah akan menikmati gas bumi sebagai bahan bakar, seiring dengan pembangunan jaringan gas rumah tangga yang dilakukan pada 2019.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto mengatakan, tahun ini akan dilakukan pembangunan 78.216 sambungan rumah tangga jaringan gas di 17 kabupaten dan kota. Anggaran pembangunan tersebut sebesar Rp 799,96 miliar‎.

“Total jumlah sambungan adalah 74.216 SR,” ‎ kata Djoko, saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1/2018).

Djoko menuturkan, berdasarkan rencana awal tahun ini Kementerian ESDM akan membangun jaringan gas rumah tangga di 18 kabupaten, tapi satu dihilangkan yaitu Bojonegoro. Kemudian pembangunannya akan dilakukan pada 2020.

“Kita mundurkan karena kajian belum selesai, nanti akan dimasukkan ke anggaran tahun depan,” tutur Djoko.


2 dari 2 halaman

17 Kabupaten dan Kota yang Jadi Target

Adapun 17 kabupaten kota yang akan menjadi target pembangunan di antaranya adalah kabupaten Aceh Utara sebanyak 5 ribu SR, kota Dumai 4.300 SR, lalu kota Jambi 2 ribu SR. Berikutnya adalah kota Palembang 6 ribu SR, kota Depok 6.230 SR, kota Bekasi 6.720 SR.

Kabupaten Karawang 2.681 SR, kabupaten Purwakarta 4.180 SR, kabupaten Cirebon 6.105 SR lalu kabupaten Lamongan 4 ribu SR kemudian ada kabupaten dan kota Mojokerto masing-masing 4 ribu SR. ‎

Berikutnya adalah kebupaten Pasuruan 4 riu SR‎, kabupaten Probolinggo 4 ribu SR, kabupaten Banggai 4 ribu SR, kabupaten Wajo 2 ribu SRserta kabupaten Kutai Kertanegara 5 ribu SR.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pengemis Legiman Punya Aset Rp 1 M, Pimpinan Komisi VIII: Ironis

JakartaLegiman si pengemis di Pati bikin geger karena punya aset lebih dari Rp 1 miliar. Wakil rakyat memandang ini ironis.

“Fenomena pengemis tajir tentu sangat ironis,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang membidangi sosial, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Rabu (16/1/2019).

Ace mengakui memang setiap individu memiliki rezeki masing-masing. Namun, Ace memandang cara Legiman memperkaya diri dengan mengemis seharusnya tidak boleh terjadi.
“Namun, mengais rezeki dengan meminta-minta lalu dengan begitu dia memilki aset properti yang banyak, seharusnya tak boleh terjadi. Hanya dengan bermodalkan minta-minta dia punya banyak harta,” ucap Ace.

Legiman tertangkap dalam operasi pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT) yang digelar oleh Satpol PP Kabupaten Pati. Saat didesak petugas, Legiman juga mengaku memiliki rekening tabungan senilai Rp 900 juta, aset berupa rumah senilai Rp 275 juta dan tanah senilai Rp 250 juta.

Kepada petugas, Legiman mengaku sehari bisa mengantongu duit Rp 1 juta. Aset properti Legiman pun disebut bertebaran. Bagi Ace, ini ironi.

Ace mengatakan Legiman memang tak melanggar hukum apa pun karena mengemis. Meski demikian, Ketua DPP Partai Golkar itu memandang Legiman seharusnya dibina agar tidak lagi mengemis.

“Sebetulnya jika yang bersangkutan ditangkap secara hukum tidak ada yang dilanggar. Tidak ada delik hukum yang dapat menjerat dia. Tapi seharusnya dia diberikan pembinaan agar bekerja dengan asset dimilikinya untuk pada pekerjaan yang selayaknya dan lebih terhormat. Bukankah dalam agama dikatakan ‘tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah’,” sebut Ace.

“Selain itu, saya kira diimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan sedekah atau pemberian kepada para pengemis yang masih terlihat produktif, sehat, dan muda. Lebih baik disalurkan pada individu yang membutuhkan atau lembaga filantropi yang kreadibel dan dapat dipercaya,” imbuh Ace.
(gbr/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>