Penderitaan Bocah Arazaqul, Kehilangan Kerongkongan Akibat Sengketa Lahan

Liputan6.com, Pekanbaru – Layaknya bocah berusia 12 tahun, Arazaqul berlarian ke sana ke mari sembari membawa sedotan minuman sebagai mainan di Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, Kota Pekanbaru, Riau.

Sesekali dia mengelak, lalu menutup mukanya, ketika ditanya bagaimana keadaannya sejak tak lagi bisa mengonsumsi makanan serta minuman melalui mulut.

Sejak tahun 2013, kerongkongannya hancur karena sabetan tombak penyerang rumahnya di Desa Pasir Limau Kapas, Kecamatan Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Untuk menyambung hidupnya, pada bagian perut anak dari pasangan Rajiman (56) dan Maryatun (46) ini dipasang selang.

“Nasi tidak bisa masuk, hanya cairan susu saja. Tenggorokannya sudah tidak berfungsi sejak usia 6 tahun karena penyerangan oleh beberapa orang suruhan inisial AB,” kata advokat Suroto SH, didampingi Maryatun, Senin (11/2/2018).

Beberapa bulan ke depan, Arazaqul akan menjalani operasi penggantian kerongkongan dan cangkok hati. Prediksi dokter, dia menjalani perawatan selama tujuh bulan dan dikhawatirkan koma.

“Kerongkongannya ini sudah ada pengumpulan darah, harus diganti dengan yang lain, begitu juga hatinya,” kata Suroto menjelaskan penderitaan bocah yang berawal dari sengketa lahan ini.

Tak hanya Arazaqul, ayahnya juga mengalami gangguan syaraf di bagian kepala akibat sabetan benda tajam. Sang ayah juga menerima 25 tusukan di badan karena mempertahankan rumah dan tanahnya dari sekelompok orang diduga suruhan pria berinisial AB.

“Rumahnya juga dibakar, ibunya ini juga dianiaya, diinjak-injak, Arazaqul juga mengalami serupa,” Suroto menceritakan kejadian pada tahun 2013 itu.

2 dari 3 halaman

Tiga Pelaku Masih Berkeliaran

Sejak kasus ini dilaporkan ke polisi, Rajiman dan keluarganya belum pernah mendapat keadilan. Polres Rokan Hilir memang sudah menetapkan tiga orang diduga suruhan AB jadi tersangka tapi tak pernah ditangkap.

Sementara, AB sendiri belum tersentuh hukum karena polisi beralasan anggota DPRD di Sumut itu sudah tidak diketahui keberadaannya, meski mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif.

“Surat DPO untuk tiga tersangka ada tapi tidak ditangkap, rumahnya sudah diketahui, kantornya juga. Makanya kami meminta penjelasan ke Polda Riau untuk kejelasan kasusnya,” kata Suroto.

Sebelumnya, sudah tiga Kapolda Riau menjadi tempat mengadu Suroto dan keluarga Rajiman, mulai dari Irjen Zulkarnain Adinegara (sekarang Kapolda Sumsel), Irjen Nandang (sekarang bertugas di BIN), dan Irjen Widodo Eko Prihastopo.

Belakangan, didapat kabar ada telegram dari Kapolda Riau untuk menunda pengusutan kasus ini karena AB menyalonkan diri sebagai calon legislatif. Setelah diprotes, Polda meminta Polres melanjutkannya lagi.

“Kalau calon legislatif tidak ada dasar hukum proses ditunda, beda halnya kalau calon kepala daerah. Buktinya Ahmad Dhani dan Grace Natalie juga diproses,” sebut Suroto.

Tak hanya polisi, Suroto menyebut sudah semua instansi di negara ini sudah disurati. Baik itu mengadu ke Presiden hingga anggota DPR, tapi tidak ada membuahkan hasil.

“Saya rasa tidak ada kasus pelanggaran hak asasi manusia paling berat di Riau selain ini,” kata Suroto.

3 dari 3 halaman

1.000 Advokat untuk Kemanusiaan

Mangkraknya penanganan kasus Rajiman dan keluarganya ini membuat sejumlah organisasi advokat di Riau prihatin. Setidaknya hingga Senin, 11 Februari 2019, hampir 90 advokat bergabung untuk mengadvokasi kasus ini.

“1.000 advokat untuk kemanusiaan, jumlahnya memang belum sampai tapi bisa saja lebih, saat ini sudah lebih 80 advokat lintas organisasi bergabung,” kata Suharmansyah, inisiator gerakan untuk kemanusiaan ini di masjid tersebut.

Menurut Suharmansyah, gerakan kemanusiaan ini karena kasusnya tidak pernah tuntas sejak tahun 2013. Apa yang kurang akan dilengkapi dan berdialog dengan Kapolda Riau.

“Kami berprasangka baik saja, mudah-mudahan ada solusi. Gerakan ini diharap berjalan sesuai harapan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat,” terang Suharmansyah usai penandatanganan surat kuasa 1.000 advokat ini.

Terpisah, Kasubdit III Polda Riau Ajun Komisaris Besar Mohammad Kholid SIK menyebut sudah berdialog dengan puluhan advokat untuk kasus Rajiman ini. Langkah selanjutnya akan dilakukan gelar perkara.

“Tadi sudah diterima, berikutnya akan digelar untuk mengetahui apa kekurangan dan hambatan penyidik di Polsek Panipahan dan Polres Rokan Hilir. Juga akan disampaikan perkembangan ke pelapor nantinya,” terang Kholid.

Dirut PLN Jadi Saksi Idrus Marham di Sidang Kasus PLTU Riau-1 Hari Ini

Jakarta – Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir hari ini akan bersaksi di sidang kasus suap PLTU Riau-1 dengan terdakwa Idrus Marham. Sebelumnya, Sofyan sudah menjadi saksi sidang dengan terdakwa lainnya.

“Saksi Sofyan Basir, Iwan Supangkat dan Sarmuji,” kata kuasa hukum Idrus Marham, Samsul Huda kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

Selain Sofyan Basir, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan dan Wasekjen Partai Golkar Sarmuji juga dijadwalkan bersaksi untuk perkara tersebut. Keduanya sebelumnya juga pernah bersaksi di sidang kasus suap PLTU Riau-1 dengan terdakwa lain.
Idrus Marham didakwa menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Duit itu disebut jaksa diterima Idrus untuk bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN.
Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China yaitu CHEC Ltd untuk menggarap proyek itu.

Sekjen Golkar itu ingin menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Idrus pun disebut jaksa mengarahkan pemberian suap dari untuk kepentingan Musyawarah Nasional Luas Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Ketika itu, Novanto terjerat perkara korupsi proyek e-KTP, posisi Ketua Umum Partai Golkar pun goyang.
(fai/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Meski Didemo Santri, Fadli Zon Tolak Minta Maaf soal Puisi

Jakarta

Waketum Gerindra Fadli Zon menolak meminta maaf atas puisi ‘Doa yang Ditukar’. Fadli Zon menegaskan puisi tidak bermaksud menyinggung KH Maimun Zubair (Mbah Moen).

“Ya, untuk apa saya melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Menurut dia, puisinya itu tak merujuk kepada Mbah Moen. Fadli meminta agar puisi ‘Doa yang Ditukar’ itu tak dipolitisasi. Fadli Zon menegaskan dia menghormati Mbah Moen.

“Saya sudah jelaskan beberapa kali bahwa puisi itu ekspresi dan nggak ada hubungannya dengan Mbah Maimoen. Saya kira bagi mereka yang memahami puisi, itu sangat jelas. Bahkan dalam puisi itu disebutkan kaum penguasa, Mbah Maimoen kan bukan penguasa,” ujarnya.

“Jadi jangan dipolitisir, jangan digoreng, maupun dipelintir. Nggak ada sama sekali, saya mengenal beliau adalah ulama yang baik, ulama yang humble, ulama yang arif,” imbuh Fadli.

Fadli Zon sebelumnya didemo Aliansi Santri Bela Kiai di Jember, Jawa Timur, Minggu (10/2). Ketua GP Ansor Jember Ayub Junaidi, aksi protes asbak itu sebagai bentuk ungkapan keprihatinan dan protes kepada Fadli Zon yang dinilai menghina kiai.

“Tidak hanya karena puisinya, sejumlah kiai selain Kiai Maimun Zubair, ada Gus Yahya Stakuf dihina, bahkan Kiai Haji Ma’ruf Amin juga dihina, selaku Rais Am PBNU pada saat itu juga dihina, jadi (aksi) ini respon dari para santri,” ujar Ayub.

Karena itu, lanjut Ayub, para santri di Jember menuntut permintaan maaf dari Fadli Zon.

“Paling lambat 2 x 24 jam, karena tidak seharusnya seorang pimpinan DPR RI bertindak tidak baik (menghina kiai atau ulama), itu melukai para santri,” tandasnya.

Atas respons Fadli Zon yang menolak meminta maaf, salah satu pengasuh ponpes di Jember menyatakan mendoakan Fadli Zon.

“Ya kita berdoa saja,” kata pengasuh Ponpes Raudatul Ulum, Sumber Wringin, Kecamatan Sukowono, Jember Moh. Nadhif Misbah, Senin (11/2).

Pria yang karib disapa Ra Nadhif ini, mengatakan seharusnya Fadli Zon jujur kepada siapa puisi itu ditujukan.

“Sebenarnya yang tahu hakikatnya kemana arah puisi itu kan Fadli Zon sendiri. Jadi ya didoakan lah agar dia lebih jujur ke mana arahnya. Kalau memang salah kan tinggal minta maaf. Kalau memang tidak salah, ya biar sama-sama menemukan jalan keluar,” ujarnya.

(fdn/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Prabowo Tak Masuk IG Bu Ani Gegara Izin Besuk

JakartaAni Yudhoyono mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh yang mendoakan dirinya cepat sembuh, salah satunya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, tak ada nama Prabowo Subianto dalam ucapannya. Kenapa?

Usut punya usut, nama Prabowo tidak ada dalam ucapan terima kasih Bu Ani karena belum diizinkan menjenguk. Padahal, menurut Partai Demokrat, Prabowo sudah menghubungi dan berencana menjenguk Bu Ani yang sedang menjalani perawatan di Singapura.

“Informasi yang saya dapat, melalui ajudannya sejak tanggal 5 Februari sebenarnya Pak Prabowo sudah menyampaikan akan besuk langsung Ibu ke Singapura ya. Tapi karena ibu masih di-observasi oleh tim dokter sehingga belum sempat dilakukan. Jadi menunggu hasil observasi Ibu dulu baru nanti Pak Prabowo mungkin akan datang langsung ke Singapura ya. Itu informasi yang saya tahu sampai saat ini. Jadi pak Prabowo pun sudah mengucapkan dan menyampaikan doa semoga Ibu Ani sehat kembali ya,” kata Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Jensen Sitandaon kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Ucapan terima kasih itu disampaikan Bu Ani di akun Instagramnya (IG) @aniyudhoyono, 9 Februari lalu. Nama Prabowo memang tidak ada dalam daftar nama yang disebutkan Bu Ani.

Mengomentari hal itu, Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade juga menyampaikan alasan yang sama. Andre menyebut capres nomor urut 02 itu sudah meminta jadwal besuk Bu Ani.

“Pak Prabowo sudah mau membesuk, tapi sampai sekarang belum diizinkan dokter. Sudah minta jadwal nengokin Bu Ani, tapi memang beliau kata dokter belum bisa dibesuk,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade kepada wartawan, Senin (11/2).

Meski demikian, Wasekjen PD Andi Arief menyampaikan terima kasih kepada Prabowo. Andi terima kasih karena Ketum Gerindra itu sudah berencana menjenguk BU Ani.

“Terima kasih juga kepada Pak Prabowo yang sejak tanggal 4 Februari sudah hendak menengok, namun karena Ibu Ani masih dalam tahap observasi belum diizinkan dokter,” terang Andi.

Dalam postingan ucapan terima kasih itu, Bu Ani memposting sejumlah kartu ucapan doa yang ia terima, salah satunya dari Jokowi. Dalam kartu ucapan itu Jokowi juga menyertakan nama istrinya Iriana.

“Doa kami semua untuk kesehatan Ibu Ani Yudhoyono,” tulis Jokowi dan Iriana.

Berikut ucapan terima kasih Bu Ani selengkapnya:

Terima kasih atas perhatian dan doa tulus untuk kesembuhan saya dari:

1. Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Iriana.
2. Bapak PM Singapore, Lee Hsien Loong dan Ibu Ho Ching
3. Bapak Deputy PM Singapore, Teo Chee Hean dan Ibu Chew Poh Yim.
4. Bapak Menlu Singapore Dr. Vivian Balakhrisnan.
5. Ibu Menlu RI, Retno Marsudi.
6. Bapak Dubes RI untuk Singapore, Ngurah Swajaya dan Ibu Swi.
7. Bapak Chairul Tanjung dan Ibu Anita.
8. Bapak Kapolri, Tito Karnavian dan Ibu.
9. Anggota DPR RI, Dr. Hinca Panjaitan XIII.
10. Athan beserta Staf, Atpol RI di Singapura beserta Ibu.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkan dan membalas kebaikan Bapak/Ibu sekalian.
(zak/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPJT: Usulan Tol Gratis Sulit Diterapkan

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, pengenaan tarif pada ruas tol berguna untuk keberlangsungan bisnis Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Anggota BPJT Koentjahjo Pamboedi mengatakan, kemungkinan pemerintah meniadakan ongkos tol itu sulit oleh sebab biaya operasional jalan bebas hambatan yang tinggi.

“Kalau negara maju itu karena cadangan pemerintah banyak, terus digratiskan. Pajak kendaraan bermotornya juga dinaikan tinggi,” ungkap dia di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Saat ditanyai apakah memungkinkan bila ruas tol yang masa konsesinya habis digratiskan, ia menyanggahnya. Pemerintah disebutkannya akan melelang kepemilikan jalan tol agar ada BUJT yang bisa memelihara jalan tol tersebut.

Dia melanjutkan, BUJT tentunya membutuhkan biaya tersendiri untuk dapat memelihara ruas tol yang ditanganinya. Oleh sebabnya, ia menilai, terbilang tak mungkin untuk meniadakan tarif tol.

“Kayak sekarang Tol Jagorawi ini Rp 120 per km. Itu hanya cukup untuk pemeliharaannya saja. Kalau itu digratiskan, biayanya tinggi,” sebutnya.

“Kalau sampai tol gratis, angkot bisa masuk, motor masuk, terus ada perbaikan lubang segala macam, enggak kuat BUJT biayanya,” dia menambahkan.

2 dari 3 halaman

Habis Konsesi Bisa Gratis

Adapun sebelumnya, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, sempat menyinggung bahwa ruas tol yang telah habis masa konsesinya bisa digratiskan.

“Semestinya BUJT, pengelola jalan tol dan pemerintah menggratiskan ruas-ruas tol yang masa konsesinya sudah berakhir. Bukan malah justru tetap dikenakan biaya yang membebani masyarakat pengguna jalan,” ujar dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Penurunan Harga BBM Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyambut baik penurunan harga BBM nonsubsidi yang dilakukan PT Pertamina (Persero). Menurutnya, penyesuaian harga BBM tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“BBM bagus dong (turun). Ya berarti ekonomi kita makin baik,” kata Luhut saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Diketahui, harga BBM mengalami penurunan terhitung mulai Minggu 10 Februari kemarin. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan penurunan harga tersebut karena adanya perubahan divula penetapan harga BBM.

Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perjanjian Harga Jual Bahan Bakar Minyak Eceran dan Keputusan Menteri ESDM No.19 K / 10 / MEM / 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perbandingan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan / atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan SPBN yang efektif sejak tanggal 1 Februari 2019.

“Tahun lalu sebenarnya pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kepmen tentang perhitungan harga jual eceran. Pasal 4 ayat 3 menyetujui, harga jual eceran ditentukan oleh badan usaha, wajib disetujui untuk menteri,” kata Djoko di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.

Bahkan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebut penurunan harga BBM non subsidi yang dilakukan PT Pertamina (Persero), mengikuti kondisi harga pasar dan menjaga agar keuntungan badan usaha penjual BBM non subsidi tidak lebih dari 10 persen, sesuai yang ditetapkan pemerintah.

“Ini turun menurut mekanisme pasar di mana marginnya sepuluh persen,” kata Jonan, saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/2).

Jonan melanjutkan, untuk penurunan harga Premium di Wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) sebesar Rp 100 per liter menjadi Rp 6.450 per liter, merupakan penyesuaian karena Premium di wilayah Jamali berubah statusnya, dari jenis bahan bakar umum menjadi penugasan.

“Kalau Premium, itu selama ini harganya di luar Jamali Rp 6.450,” ujarnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Pertamina, Shell dan Total Turunkan Harga BBM, Mana yang Termurah?

Tiga operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yaitu PT Pertamina (Persero), PT Total Oil Indonesia dan PT Shell Indonesia kompak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Total dan Shell menurunkan harga BBM pada Sabtu, 9 Februari 2019. Sementara Pertamina baru saja menurunkan harga beberapa produk BBM seperti Pertamax Turbo, Pertamax, Dexlite, dan Dex untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali pada Minggu 10 Februari 2019 pukul 00.00.

Kebijakan ini menyusul tren menurunnya harga minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pertamina juga memperhatikan daya beli masyarakat. Besaran penyesuaian harga BBM ini bervariasi hingga Rp 800 per liter. 


Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero), Mas’ud Khamid menuturkan, sesuai ketentuan Pemerintah, sebagai badan usaha hilir Migas Pertamina tunduk pada mekanisme penentuan harga dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yakni harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah.

“Komponen utama penentu harga bersifat fluktuatif, sehingga kami terus melakukan evaluasi terhadap harga BBM,” kata Mas’ud Khamid.

Untuk wilayah Jakarta, harga Pertamax Turbo turun Rp 800 menjadi Rp 11.200 per liter, Pertamax turun Rp 350 menjadi Rp 9.850 per liter, Dexlite turun Rp 100 menjadi Rp 10.200 per liter dan harga Dex turun Rp 50 menjadi Rp 11.700 per liter. Sementara Pertalite tetap Rp 7.650 per liter.

Berdasarkan pantuan Liputan6.com, Total telah memangkas harga bahan bakar yang dijualnya di seluruh SPBU pada Sabtu, 9 Februari 2019 pukul 14.00.

“Iya, di kami sudah turun dari Sabtu kemarin, jam 2 siang,” jelas Fahmi Sunarya, salah seorang operator di SPBU Total Cideng Timur kepada Liputan6.com di Jakarta, Minggu (10/2/2019).

Adapun rentang penurunan harga produk BBM milik Total terbilang besar, yakni Rp 600 sampai Rp 950. Seperti pada produk Performance 90, yang nilai jualnya turun Rp 600 menjadi Rp 9.300 per liter.

Sementara, harga Performance 92 turun dari Rp 10.500 per liter jadi Rp 9.900 per liter. Pemangkasan tertinggi terjadi pada Performance 95, yang kini dibanderol Rp 10.950 per liter dari sebelumnya Rp 11.900 per liter.

Kendati demikian, ada satu produk bahan bakar milik Total yang secara harga tak berubah, yakni Performance Diesel. “Itu enggak turun, tetap Rp 11.900 per liter,” ujar Fahmi.

Perusahaan asal Belanda, Shell juga menurunkan harga BBM di wilayah Jabodetabek. Penurunan harga ini telah terjadi sejak Sabtu 9 Februari 2019 pukul 00.00 WIB.

Untuk produk BBM kategori RON 92 yakni Super, Shell kini mematok harga Rp 9.900 per liter, turun dari Rp 10.800 per liter. Sementara untuk V Power RON 95, harganya terpangkas dari Rp 11.950 per liter menjadi Rp 10.950 per liter.

Sedangkan pada produk Shell Regular, nilai jualnya turun dari Rp 9.900 per liter jadi Rp 9.300 per liter. Sama seperti Total, Shell pun masih mempertahankan harga produk BBM berkategori diesel, yang masih dipatok Rp 11.900 per liter.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

DPR Dorong Penggabungan Produksi Sigaret Kretek Mesin dan Tangan

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diharapkan tetap melanjutkan rencana penggabungan volume produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) pada tahun ini. Penggabungan kedua segmen tersebut akan menghindarkan negara dari kebocoran penerimaan cukai.

Ini diungkapkan anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Indah Kurnia, menyatakan penggabungan SKM dan SPM akan memaksimalkan penerimaan negara dari cukai.

“Selain itu, penggabungan ini juga akan menghentikan praktek penghindaran pajak pabrikan rokok asing besar yang saat ini masih menikmati tarif cukai murah. Jika hal ini dilakukan, maka kebijakan tersebut juga akan melindungi pabrikan rokok kecil dari persaingan harga dengan pabrikan asing besar,” kata dia.

Dia menuturkan, salah satu isi dari PMK 146/2017 adalah penggabungan batas produksi untuk SKM dan SPM. Ini (penggabungan) tentunya akan menciptakan persaingan yang lebih sehat di mana pabrikan kecil tidak perlu bersaing dengan pabrikan besar asing.

Dalam PMK 146/2017, dijabarkan rencana pengurangan jumlah tarif cukai dari 10 layer menuju 8 layer di tahun 2019. Selain itu, terdapat juga ketentuan untuk menggabungkan jumlah produksi SKM dan SPM apabila diproduksi oleh perusahaan yang sama.

Artinya, setiap pabrik rokok yang memproduksi rokok mesin jenis SKM, SPM atau gabungan keduanya dengan jumlah lebih dari 3 miliar batang, maka perusahaan tersebut wajib membayar tarif cukai tertinggi di setiap jenisnya.

Hal ini bertujuan untuk menutup kesempatan perusahaan besar memanfaatkan celah batasan produksi untuk membayar cukai lebih rendah. Kenyataannya sampai saat ini, beberapa pabrikan asing besar masih dapat menikmati cukai murah untuk jenis rokok yg diproduksi meskipun secara total sudah memproduksi rokok buatan mesin lebih dari 3 miliar batang.

Anggota Dewan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amir Uskara, juga mengungkapkan hal serupa. Penundaan penggabungan justru akan menyulitkan bagi pabrikan rokok kecil.

Kementerian Keuangan, pada Desember 2018 lalu, mengeluarkan PMK 156/2018 Tentang Tarif Cukai Tembakau. Dalam beleid tersebut, Kemenkeu menghapus Bab IV pada PMK 146/2017, yang salah satu tujuannya mengatur penggabungan batas produksi SKM dan SPM.

Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Heri Susianto menuturkan penundaaan penggabungan volume produksi SKM dan SPM sebanyak 3 miliar batang akan memberikan keleluasaan kepada pabrikan rokok besar asing untuk membayar tarif cukai murah.

“Jika tidak diakumulasikan antara produksi SKM dan SPM justru menjadi pertanyaan dari aspek keadilan, berarti perusahaan rokok besar menikmati tarif yang lebih murah,” paparnya.

Head to Head dengan PDIP di DKI, Gerindra Klaim Unggul di Survei Internal

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei tentang elektabilitas partai politik di daerah pemilihan DKI Jakarta 1, DKI Jakarta 2, dan DKI Jakarta 3. Hasilnya PDIP mengungguli Gerindra di ketiga dapil tersebut.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif mengatakan hasil survei Charta Politika dijadikan bahan evaluasi partai. Namun dia mengklaim, hasil survei internalnya, Gerindra justru unggul dari PDIP di ibu kota.

“Sesungguhnya hasil survei internal kita sudah di atas 29 persen,” kata Syarif saat dihubungi, Senin (11/2/2019).

Syarif yakin Gerindra bakal unggul di DKI. Dia mengatakan strategi untuk meraup suara di DKI Jakarta yakni dengan cara door to door yang dilakukan para caleg Gerindra.

“Yakin (unggul). Strateginya door to door semua caleg begerak,” kata dia.

Direktur Riset Charta Politika, Muslimin sebelumnya mengatakan PDIP dan Gerindra mendominasi suara di ketiga dapil Jakarta. Survei dilaksanakan pada tanggal 18-25 Januari 2019. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 2.400 responden total atau 800 responden di tiap dapil. Margin of error di tiap dapil kurang lebih 3,4 persen. Survei dilakukan di DKI Jakarta karena dianggap sebagai barometer nasional.

“Kalau kita lihat, ini proporsional tertutup ya. Kita menyodorkan simulasi gambar partai, kita tanya kepada pemilih atau masyarakat di DKI 1, 2, dan 3, seandainya pileg untuk memilih anggota DPR RI dilakukan hari ini maka hasilnya, kita melihat bahwa di dapil DKI 1 itu yang unggul masih PDIP 17,6 persen, kemudian Gerindra 14,0 persen,” kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Selatan.
(idn/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Survei Caleg DKI-1: Imam Nahrawi-Eko Patrio-Habiburokhman Masuk DPR

Jakarta – Lembaga survei Charta Politika merilis hasil surveinya tentang tingkat pengenalan calon anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Hasilnya, Imam Nahrawi menjadi caleg yang paling banyak dikenal.

“Jadi di DKI 1 yang paling dikenal, yang paling tinggi tingkat pengenalannya, itu ada Imam Nahrawi 51,8 persen. Kemudian nomor 2 ada Habiburokhman (31,7 persen),” kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Imam Nahrawi.Imam Nahrawi (Ari Saputra/detikcom)

Survei dilaksanakan pada 18-25 Januari 2019. Survei dilaksanakan dengan wawancara tatap muka kepada total 2.400 responden atau 800 responden di tiap dapil. Margin of error di tiap dapil kurang-lebih 3,4 persen. Survei dilakukan di DKI Jakarta karena dianggap sebagai barometer nasional.
Selain tingkat pengenalan caleg, Charta Politika melakukan survei elektabilitas calon anggota DPR RI dari dapil DKI 1. Responden diberi pertanyaan ‘di antara nama-nama tokoh di bawah ini, siapakah yang Bapak/Ibu/Saudara pilih jika pemilihan umum legislatif dari dapil DKI Jakarta 1 dilaksanakan hari ini?’. Hasilnya, Imam Nahrawi masih menduduki posisi puncak.

“Jadi, begitu kita sebutkan beberapa nama, terutama urutan 1-2, kita sebutkan nama-nama caleg di dapil DKI 1, 15,1 persen yang akan memilih Imam Nahrawi. Kemudian Mas Eko (Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio) 3,8 persen. Mas Eko memang tingkat pengenalan hanya 20,2 persen. Begitu diuji, elektabilitasnya sangat signifikan, yaitu langsung naik 3,8 persen,” ungkap Muslimin.

Eko Patrio.Eko Patrio (Noel/detikFoto)

Responden juga diberi simulasi kertas suara. Di dapil DKI 1, pengaruh partai politik disebut lebih kuat karena banyak responden yang mencoblos gambar partai dibanding nama caleg.

“Kalau kita lihat dari beberapa nama memang nama-nama yang populer itu pada akhirnya cukup banyak yang kemudian orang mencoblos. Kemudian yang kedua, untuk khususnya di Gerindra dan PDIP, kalau kita lihat jauh lebih banyak yang mencoblos gambar partainya dibanding calegnya. Artinya adalah dapil 1 ini partai politiknya jauh lebih kuat dibanding caleg-calegnya, terutama di Gerindra dan PDIP,” jelasnya.

Untuk perolehan kursi, hasil survei Charta Politika menunjukkan akan ada beberapa partai yang kehilangan kursi dari DKI 1. Namun, ada juga partai yang justru menambah jumlah kursinya.

“Kursi itu akan hilang di dapil 1, kemudian PPP dan Demokrat kalau menggunakan simulasi yang sekarang. Walaupun kemudian Gerindra yang cukup signifikan karena dari 1 kursi di 2014, sekarang dari simulasi kita, Gerindra akan mendapatkan 2 kursi untuk di dapil 1,” tuturnya.

“Sisanya ada PKB, karena tadi didongkrak oleh suara Imam Nahrawi, kemudian Golkar masih bertahan dengan 1 kursi dan PDIP 1 kursi. Kemudian PKS juga hilang ya, walaupun sebenarnya masih ada sekitar 30 persenan yang tidak mencoblos kertas suara,” imbuh Muslimin.

Fenomena PKB, yang mendapatkan dongkrak suara dari Imam Nahrawi, disebut Muslimin juga terjadi di beberapa dapil. Selain itu, PKB diuntungkan karena memiliki nomor urut 1.

“Jadi peningkatan PKB cukup signifikan di survei kita karena tadi di beberapa survei kita coattail effect ya dapat karena ada Ma’ruf Amin yang tetap diasosiasikan PKB. Ada juga keberuntungan di PKB itu karena mereka nomor 1. Angka 1 cukup berpengaruh di beberapa level. Karena kita uji terbuka beberapa pemilih, tapi pas tertutup pada memilih PKB. Jadi ketika nomor 1 PKB dan calegnya nomor 1, itu punya potensi ternyata walaupun tidak populer,” papar Muslimin.

“Terutama bagi pemilih yang sampai bilik suara hanya memilih paslon 01 atau 02 saja, ketika dia membuka kertas besar, sudah pilih nomor 1 saja. Ketika tingkat pengetahuan masyarakat rendah terhadap caleg-caleg, maka bisa diuntungkan di situ,” ucapnya.

Berikut ini 10 besar tingkat pengenalan calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 51,8 persen
Habiburokhman 31,7 persen
Putra Nababan 26,7 persen
Wanda Hamidah 26,3 persen
Asril Hamzah Tanjung 24,4 persen
Chica Koeswoyo 23,7 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 23,5 persen
M Yusuf Mujenih 22,9 persen
Mardani Ali Sera 22,7 persen
Sb. Wiryanti Sukamdanu 21,3 persen

Berikut ini 10 besar elektabilitas calon anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1:
Imam Nahrawi 15,1 persen
Habiburokhman 6,8 persen
Eko Hendro Purnomo 3,8 persen
Putra Nababan 3,6 persen
Bambang Atmanto Wiyogo 3,5 persen
M Yusuf Mujenih 3,5 persen
Chica Koeswoyo 3,3 persen
Wanda Hamidah 2,3 persen
Mardani Ali Sera 2,1 persen
Asril Hamzah Tanjung 2,0 persen

Berikut ini perolehan kursi partai politik dapil DKI Jakarta 1:
PKB 1 kursi
Gerindra 2 kursi
PDIP 1 kursi
Golkar 1 kursi
NasDem 0 kursi
Garuda 0 kursi
Berkarya 0 kursi
PKS 0 kursi
Perindo 0 kursi
PPP 0 kursi
PSI 0 kursi
PAN 1 kursi
Hanura 0 kursi
Demokrat 0 kursi
PBB 0 kursi
PKPI 0 kursi
(azr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN soal Slamet Ma’arif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar

TKN soal Slamet Maarif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar Foto: Abdul Kadir Karding. (Ari Saputra/detikcom).

Jakarta – Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif merasa diperlakukan tidak adil menyusul penetapan tersangkanya dalam kasus pidana pemilu. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta Slamet dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang membelanya untuk fair.

“Di era politik ini, apapun yang terjadi, yang merugikan BPN Prabowo-Sandiaga pasti tuduhannya ke pemerintah, itu tidak fair,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Karding menegaskan, penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka bukan asal-asalan. Masalah pidana dalam pemilu pun juga sudah diatur dalam UU Pemilu dan ditagani oleh Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu).


“Itu kewenangan di Gakkumdu, ada Jaksa, Polisi dan Bawaslu. Kalau kemudian dia tersangka itu artinya ada bukti hukum yang nyata yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik , apalagi sekarang ini seluruh proses-proses itu terbuka, apalagi kalau dia tokoh publik,” kata Karding.

Menurutnya, Gakkumdu pun tak akan aneh-aneh dalam penanganan kasus pemilu. Sebab hal tersebut bisa menjadi masalah dan menyerang balik penegak hukum.

“Kita fair aja, pengadilan terbuka kok, boleh didampingi pengacara, boleh di-medsoskan. Akan dapat dibuktikan di pengadilan. Pasti mereka punya bukti yang cukup. Tidak semua apa-apa ujungnya ke pemerintah, nggak bisa. Kita menganut sistem persamaan di mata hukum dan hukum yang tidak bisa diintervensi. Pengadilan memiliki independensi yang tinggi terhadap satu kasus,” tutur anggota Komisi III DPR itu.

Karding pun menyebut tim sukses dan pendukung Prabowo-Sandiaga selalu menuduh pemerintahan Presiden Joko Widodo bila ada pihaknya yang terkena masalah. Itu menurutnya justru sikap yang tidak adil.

“Masalahnya segala sesuatu yang terjadi terhadap gengnya BPN Prabowo ini, kelompok BPN, apa-apa kalau yang salah itu tuduhannya, framingnya adalah kriminalisasi, framingnya adalah pekerjaan pemerintah, dalangnya pemerintah, saya kira itu juga tidak fair,” sebut Karding.

Politikus PKB ini mengimbau Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan para simpatisan pasangan nomor urut 02 itu, termasuk Slamet Ma’arif untuk bijaksana dalam bersikap. Bila tidak ingin terkena kasus, kata Karding, mereka diminta untuk menjaga sikap dan tutur katanya.

“Kalau tidak ingin kena masalah, jangan berbuat salah. Kita harus proporsional. Jangan mau selalu merasa benar bisa omong apa saja tidak tersentuh hukum, setelah dihukum nyalahkan Jokowi,” katanya.

Seperti diketahui, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019. Kubu Prabowo-Sandiaga membela Slamet habis-habisan.

Slamet Ma’aruf sendiri menyatakan tidak adil terhadap penetapan status tersangkanya. Polisi memastikan sudah melakukan prosedur yang semestinya. Slamet ditetapkan sebagai tersangka karena polisi sudah punya bukti kuat terkait kasus tersebut.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet kepada wartawan, Senin (11/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>