Berbalas Surat Loyalis Amien Rais Vs Pendiri PAN

Jakarta – Gejolak di Partai Amanat Nasional (PAN) berlanjut dengan terbitnya surat terbuka dari para pendiri dan penggagas partai yang menyarankan Amien Rais mundur dari jagat perpolitikan, termasuk dari PAN. Surat terbuka dari pendiri partai berlambang matahari putih itu langsung dibalas loyalis Amien di PAN.

Saran pendiri PAN yang meminta Amien mundur dari perpolitikan dan PAN disampaikan melalui surat terbuka tertanggal 26 Desember 2018. Lima nama pendiri dan penggagas PAN, yakni Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohamad, Toeti Heraty, dan Zumrotin, tertera dalam surat tersebut. Goenawan Mohamad membenarkan surat tersebut ditulis dan ditandatangani kelimanya.

“Iya benar. Yang menulis Pak Abdillah Toha. Kami semua menandatangani,” ujar Goenawan saat dimintai konfirmasi.

Dalam surat yang diterima detikcom pada Rabu (26/12/2018) itu, kelima pendiri PAN tersebut mengatakan surat dibuat setelah memerhatikan perkembangan kehidupan politik di Indonesia. Khususnya kiprah Amien Rais bersama PAN ataupun secara personal.

“Kami sebagai bagian dari penggagas dan pendiri PAN merasa bertanggung jawab dan berkewajiban membuat pernyataan bersama di bawah ini demi mengingatkan akan komitmen bersama kita pada saat awal pendirian partai,” demikian tulis surat terbuka tersebut.

Mereka mengingatkan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu akan komitmen bersama kala pertama kali mendirikan partai yang saat ini dipimpin oleh Zulkifli Hasan tersebut. Bahwa PAN menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan menegakkan demokrasi setelah 32 tahun di bawah kekuasaan absolut Orde Baru yang korup dan otoriter. PAN adalah partai yang berasaskan Pancasila dengan landasan nilai-nilai moral kemanusiaan dan agama. PAN merupakan partai modern yang bersih dari noda-noda Orde Baru dan bertujuan menciptakan kemajuan bagi bangsa.

Kemudian PAN merupakan partai terbuka dan inklusif yang memelihara kemajemukan bangsa dan tidak memosisikan diri sebagai wakil golongan tertentu. PAN adalah partai yang percaya dan mendukung bahwa setiap warga negara berstatus kedudukan yang sama di depan hukum dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, tidak mengenal pengertian mayoritas atau minoritas. Menurut kelimanya, Amien Rais telah melenceng dari prinsip-prinsip tersebut.

“Dengan menggunakan kacamata prinsip-prinsip PAN tersebut di atas, kami mendapatkan kesan kuat bahwa Saudara Amien Rais (AR) sejak mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PAN sampai sekarang, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan PAN, sering kali melakukan kiprah dan manuver politik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip itu,” tuturnya.

Surat terbuka 5 pendiri PAN tersebut langsung dibalas Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo. Dradjad, yang dikenal sebagai loyalis Amien Rais, mengkritik para pendiri PAN yang membuat surat terbuka.

Dradjad tak setuju dengan pendapat para pendiri PAN itu. Bagi Dradjad, surat terbuka yang ditulis para pendiri terkait dengan dukungan Amien Rais dan PAN di Pilpres 2019.

“Surat beliau itu tidak obyektif karena tidak sesuai fakta,” demikian penggalan surat terbuka yang ditulis Dradjad, Rabu (26/12/2018).

Dalam surat terbukanya, Dradjad sebagai junior mengaku sangat menghormati dan berterima kasih kepada para pendiri. Namun menurutnya, sesuai prinsip-prinsip yang disebutkan pendiri dalam suratnya, Dradjad sebagai junior merasa wajib bersuara.

“Surat beliau itu tidak obyektif karena tidak sesuai fakta. Contohnya, pak Amien dituduh sering melakukan manuver politik yang tidak sejalan dengan kelima prinsip tersebut. Mari kita lihat prinsip ke 4 dan 5 tentang keterbukaan, inklusif, persamaan hak dan kewajiban warga negara,” tulis Dradjad dalam suratnya.

Dradjad lalu mengungkit kasus putra Albert Hasibuan, Bara Hasibuan yang maju di Pileg 2014. Menurut rekap KPU Sulut, jumlah suara Bara adalah 17.672 suara. Bara tidak lolos ke Senayan. Yang terpilih adalah Yasti Soepredjo Mokoagow dengan suara 112.758, yang lalu dikoreksi menjadi 103.801 suara.

“Karena Yasti mundur untuk menjadi Bupati Bolmong, Bara menggantikannya sebagai anggota DPR. Yasti beragama Islam, sebagian besar pemilihnya adalah saudara kita Muslim dari Kabupaten Bolmong. Bara bergama Kristen, tapi hanya belasan ribu saudara kita Kristiani Sulut yang memilih dia,” ungkap Dradjad.

“Faktanya, pergantian Yasti ke Bara mulus-mulus saja di PAN. Tidak ada isu agama apapun. Padahal, kursi Bara itu berasal dari puluhan ribu bahkan mungkin lebih 100 ribu suara Muslim. Pak Amien dan bang Zulkifli Hasan sangat mendukung,” lanjutnya.

Dradjad juga menilai, jika Amien dan PAN tidak inklusif, tidak terbuka, tidak menghormati persamaan hak warga negara dan hak anggota PAN, maka menurutnya apakah mungkin pergantian Yasti ke Bara mulus? Dia pun bertanya soal Amien dan PAN yang disebut kurang inklusif.

“Jika melihat 4 tuduhan pertama terhadap pak Amien, saya meyakini surat itu tidak lepas dari dukungan pak Amien dan PAN ke mas Prabowo, bukan ke pak Jokowi. Terus apa pak Amien tidak boleh mendukung Prabowo? Apakah salah jika Rakernas PAN 2018 mendukung Prabowo? Bukankan itu hak warganegara yang ada di PAN? Jika ada pengaruh kuat pak Amien dalam Rakernas, mengapa beliau berlima pengaruhnya tidak kuat juga di dalam PAN? Mengapa beliau berlima tidak menyuarakan aspirasi dalam Rakernas?,” jelasnya.

Selain itu, Dradjad juga mempertanyakan bukti empiris dari manuver Amien yang disebut destruktif bagi PAN. Menurutnya, dalam Pileg 2014 kursi dan suara PAN naik. Hal tersebut dikatakannya tidak lepas dari kerja Hatta Rajasa sebagai Ketum saat itu, semua kader PAN, dan manuver politik Amien.
“Soal tuntutan mundur, posisi dan peran pak Amien itu selalu ‘jelas dan tuntas’ dalam Kongres, forum tertinggi PAN. Apakah bapak/ibu berlima hendak mengajari yuniornya untuk tidak taat kepada keputusan Kongres?,” Tanya Dradjad.

“Sebagai penutup, mohon maaf sekali atas kekritisan saya,” tutup Dradjad dalam suratnya.
(nvl/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Timses Jelaskan Soal Prabowo Joget di Acara Natal Keluarga

Jakarta – Momen Prabowo Subianto berjoget dalam acara perayaan Natal keluarganya ramai dibahas. Timses Prabowo-Sandiaga menegaskan Prabowo tak ikut ritual ibadah.

“Bukan. Pak Prabowo tidak ikut dalam ibadah ritual Natal. Beliau menyampaikan untuk penghormatan, tapi tidak ikut dalam ibadah ritual Natalnya. Beda lho ya,” kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso, kepada wartawan usai mengikuti rapat membahas debat Pilpres 2019 di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2018).

Momen joget Prabowo itu diunggah di InstaStory Rahayu Saraswati, putri Hashim Djojohadikusumo yang merupakan keponakan Prabowo. InstaStory itu kini telah dihapus. Namun videonya sudah menyebar.
Kembali ke pernyataan Priyo, mantan Wakil Ketua DPR itu menegaskan keikutsertaan Prabowo dalam acara itu adalah sebagai bentuk penghormatan. “Yang jelas dipastikan tidak ikut ibadah ritual Natal. Ini hanya acara keluarga menghormati, itu kan tidak ada yang salah,” ujar Sekjen Partai Berkarya ini.

Acara perayaan Natal itu digelar Hashim Djojohadikusumo. Prabowo, masih kata Priyo, hadir untuk menghormati acara adiknya, tak ada yang salah.

“Hadir di acara Pak Hashim, Mbak Rahayu. Betul sekali, adiknya Pak Prabowo kan tokoh gereja yang sangat dihormati,” ujarnya.

Sebelumnya foto capres Prabowo Subianto memegang lilin dalam sebuah perayaan Natal juga ramai diperbincangkan di media sosial. Untuk foto itu, Gerindra juga telah menepis tuduhan Prabowo merayakan Natal.

Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengungkapkan foto itu diambil pada 2013. Saat itu, Prabowo menghadiri perayaan Natal yang digelar oleh Partai Gerindra di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

“Jadi itu menghadiri perayaan Natal Partai Gerindra di Hotel Kartika Candra tahun 2013. Pak Prabowo hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketum Partai Gerindra,” ujar Andre saat dimintai konfirmasi, Rabu (26/12/2018).

“Jadi Pak Prabowo bukan merayakan Natal sebagai umat Kristiani,” imbuhnya.

Yuk, Tonton 20Detik: Prabowo Joget di Acara Natal Keluarga

[Gambas:Video 20detik]

Andre mengatakan Partai Gerindra memiliki sayap partai yang mengakomodasi kader-kader beragama Nasrani. Sayap partai itu bernama Kristen Indonesia Raya (Kira).

“Nah itu acara yang digelar untuk Kira itu. Pak Prabowo hadir didampingi Pak Hashim dan Pak Djoko,” ujar dia.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga itu juga menjelaskan apa yang dilakukan Ketum Partai Gerindra tersebut bukanlah hal yang istimewa. Andre mengatakan ikut merayakan Natal biasa dilakukan kepala institusi atau lembaga negara di Indonesia.

“Jadi bukan ibadah. Dan acara itu biasa aja, setiap institusi biasa menggelar itu. DPR/MPR juga biasa melakukan itu. Nanti yang pegang lilin juga Ketua DPR dan Ketua MPR. Itu biasa,” kata Andre.

“Ya biasalah ya, ini pilpres. Jadi semua digoreng-goreng,” imbuhnya.

(tor/fjp) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Loyalis Amien Rais Balas Surat Terbuka Goenawan Mohamad dkk

Jakarta – Surat terbuka lima pendiri dan penggagas PAN yang meminta Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mundur dibalas oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo. Dradjad yang dikenal sebagai loyalis Amien Rais mengkritik para pendiri PAN yang membuat surat terbuka.

Lima tokoh pendiri PAN, yakni Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohammad, Toeti Heraty, dan Zumrotin, meminta Amien Rais mundur dari jagat perpolitikan maupun dari PAN. Amien selama ini dinilai telah melenceng dari prinsip pendirian partai berlambang matahari putih itu dan sebagai tokoh bangsa malah justru ikut mengeruhkan suasana dalam negeri. Selain itu, Amien juga disebut terkesan berat mengestafetkan tongkat kepemimpinan PAN.

Dradjad tak setuju dengan pendapat para pendiri PAN. Bagi Dradjad, surat terbuka yang ditulis para pendiri terkait dengan dukungan Amien Rais dan PAN di Pilpres 2019.
“Surat beliau itu tidak obyektif karena tidak sesuai fakta,” demikian penggalan surat terbuka yang ditulis Dradjad, Rabu (26/12/2018).
Berikut surat terbuka Dradjad selengkapnya:

Surat Terbuka kepada Lima Pendiri PAN

Karena banyak jurnalis yang bertanya, saya menjawabnya melalui Surat Terbuka saja.

Pertama, saya sangat menghormati dan berterima kasih kepada para pendiri, termasuk pak Abdillah, mas GM, pak Albert, bu Toeti, dan mbak Zum. Namun sesuai prinsip-prinsip yang beliau sebutkan, sebagai yunior saya wajib bersuara.

Surat beliau itu tidak obyektif karena tidak sesuai fakta. Contohnya, pak Amien dituduh sering melakukan manuver politik yang tidak sejalan dengan kelima prinsip tersebut. Mari kita lihat prinsip ke 4 dan 5 tentang keterbukaan, inklusif, persamaan hak dan kewajiban warga negara.

Kita lihat kasus Bara Hasibuan, putra pak Albert Hasibuan. Dalam Pileg 2014 menurut rekap KPU Sulut jumlah suara Bara adalah 17.672 suara. Bara tidak lolos ke Senayan. Yang terpilih adalah Yasti Soepredjo Mokoagow dengan suara 112.758, yang lalu dikoreksi menjadi 103.801 suara.

Karena Yasti mundur untuk menjadi Bupati Bolmong, Bara menggantikannya sebagai anggota DPR. Yasti beragama Islam, sebagian besar pemilihnya adalah saudara kita Muslim dari Kabupaten Bolmong. Bara bergama Kristen, tapi hanya belasan ribu saudara kita Kristiani Sulut yang memilih dia.

Faktanya, pergantian Yasti ke Bara mulus-mulus saja di PAN. Tidak ada isu agama apapun. Padahal, kursi Bara itu berasal dari puluhan ribu bahkan mungkin lebih 100 ribu suara Muslim. Pak Amien dan bang Zulkifli Hasan sangat mendukung.

Jika pak Amien dan PAN tidak inklusif, tidak terbuka, tidak menghormati persamaan hak warga negara dan hak anggota PAN, apa mungkin pergantian ini mulus? Kurang inklusif bagaimana pak Amien dan PAN?

Jika melihat 4 tuduhan pertama terhadap pak Amien, saya meyakini surat itu tidak lepas dari dukungan pak Amien dan PAN ke mas Prabowo, bukan ke pak Jokowi. Terus apa pak Amien tidak boleh mendukung Prabowo? Apakah salah jika Rakernas PAN 2018 mendukung Prabowo? Bukankan itu hak warganegara yang ada di PAN? Jika ada pengaruh kuat pak Amien dalam Rakernas, mengapa beliau berlima pengaruhnya tidak kuat juga di dalam PAN? Mengapa beliau berlima tidak menyuarakan aspirasi dalam Rakernas?

Manuver pak Amien disebut destruktif bagi PAN. Bukti empirisnya apa? Faktanya, dalam Pileg 2014 kursi dan suara PAN naik. Itu tidak lepas dari kerja bang Hatta sebagai Ketum, semua kader dan tentu manuver politik pak Amien.

Soal tuntutan mundur, posisi dan peran pak Amien itu selalu “jelas dan tuntas” dalam Kongres, forum tertinggi PAN. Apakah bapak/ibu berlima hendak mengajari yuniornya untuk tidak taat kepada keputusan Kongres?

Sebagai penutup, mohon maaf sekali atas kekritisan saya.

Salam hormat dari yunior
Dradjad
(tor/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tjatur: PAN Tak Pecah, Amien Rais Jangan Mundur

Tjatur: PAN Tak Pecah, Amien Rais Jangan Mundur Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) terus bergejolak jelang Pilpres 2019, mulai pengurus mbalelo dengan mendukung Jokowi, Bendum mundur, dan sekarang sejumlah pendiri mendesak Amien Rais mundur. Anggota DPR dari PAN Tjatur Sapto Edy meyakini PAN tidak akan pecah parah.

“Yang tertajam itu di kongres kemarin, itu pun PAN tidak pecah. Jadi kalau saya boleh beri masukan kepada beliau-beliau, dan kepada Pak Amien, lebih baik bertemu, silaturahim menyampaikan pikiran-pikiran,” kata Tjatur yang juga pendiri PAN ini, Rabu (26/12/2018).

“Saya kira mereka ini kan intelektual kelas utama di Republik ini. Walaupun dengan berbagai pengalaman yang luar bisa mereka kan puncak-puncak begawan. Saya yakin mereka bisa saling mendengar,” imbuh eks Ketua F-PAN DPR ini.

Menurut Tjatur, komunikasi yang perlu diperbaiki. Semangat perjuangan PAN masih sama sejak pendirian.
“Karena cita-citanya sama, cuma jalan dan metodenya akan lain setelah 20 tahun, jadi seolah-olah tajam. Yang terpenting menjalin silaturahim kembali,” katanya.

Tjatur juga berharap tak ada yang mendesak siapapun mundur dari PAN. “Saya pikir semuanya lah jangan mundur dari PAN, termasuk Pak Amien jangan mundur dari PAN. Yang terpenting ada sinergi, ada pemikiran baru, ada refreshing,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan lima pendiri dan penggagas PAN, yakni Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohammad, Toeti Heraty, dan Zumrotin menulis surat terbuka mendesak Amien Rais mundur. Mereka memandang Amien Rais yang kini menjabat ketua Wanhor sudah jauh dari garis pendirian partai.

(van/tor) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sikap PSI yang Kontroversi, Tolak Perda Agama-Instruksi Ucapan Natal

JakartaPartai Solidaritas Indonesia (PSI) beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang mengundang kontroversi. Kebijakan itu antara lain, menolak perda syariah atau perda yang berlandaskan agama hingga yang terakhir soal instruksi soal ucapan selamat Natal.

Kontroversi kebijakan PSI bermula dari penyataan Ketum PSI, Grace Natalie yang tidak mendukung perda syariah dan perda yang berlandaskan agama lainnya menjadi polemik. Penolakan PSI terhadap perda bernuansa agama itu dilontarkan Grace saat HUT ke-4 PSI. Grace mulanya berbicara tentang partainya yang akan mencegah diskriminasi dan tindakan intoleransi, seperti penutupan rumah ibadah secara paksa.

“PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindak intoleransi di negeri ini,” kata Grace di ICE BSD Hall 3A, Tangerang, Minggu (11/11).

“Partai ini tidak akan pernah mendukung perda Injil atau perda syariah, tidak boleh lagi ada penutupan rumah ibadah secara paksa,” sambungnya.

Pernyataan itupun memicu komentar dari berbagai pihak hingga desakan agar Grace meminta maaf. Kritik kemudian datang dari PBNU, partai politik, hingga anggota Dewan. PBNU tak sependapat dengan Grace. Begitu pula parpol seperti PPP dan PKS melalui fraksinya di DPR RI.

Tak berhenti sampai di situ, PSI kembali mengeluarkan kebijakan yang mengundang kontroversi yakni politik anti-poligami. Grace awalnya melarang semua kader PSI untuk berpoligami. Praktik poligami disebutnya merupakan salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan.

“Karena itu, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami,” kata Grace pada acara Festival 11 di Jatim Expo, Surabaya, Selasa (11/12).

Tekad penolakan poligami itu juga nantinya akan dilakukan jika PSI suatu saat nanti lolos ke parlemen. Partainya akan menjadi yang pertama berjuang merevisi UU Poligami.

Ucapan Grace pun ditanggapi berbagai pihak. Yang pertama memprotes adalah kader PSI sendiri, yakni Nadir Amir yang merupakan salah satu caleg dan juga ketua DPC PSI Kecamatan Cina, Bone, Sulawesi Selatan.

“Bagaimana tidak, keluarga saya ada yang poligami. Bapak saya punya empat istri, om saya dan sepupu saya juga ada yang poligami. Lingkungan keluarga saya mulai risi dengan aturan itu,” kata Nadir saat berbincang dengan detikcom, Jumat (14/12).

Terakhir, kebijakan PSI yang menuai kontrovesi ialah instruksi terkait ucapan selamat Natal. Instruksi terkait ucapan Natal itu disampaikan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Kepada seluruh kadernya, Antoni menginstruksikan untuk mengucapkan selamat Natal kepada umat nasrani. Instruksi itu ditujukan baik kepada kader yang merupakan umat nasrani, maupun yang merupakan umat muslim. Alasannya, mengucapkan selamat Natal adalah bagian dari interaksi sosial. Hal itu tidak berkaitan dengan persoalan peribadahan.

“Saya instruksikan kepada seluruh anggota, kader, pengurus dan Caleg PSI yang beragama muslim agar mengucapkan selamat Natal dan bersilaturahim kepada kawan-kawan beragama Kristen dari partai manapun dan dari pendukung capres siapapun. Jadikan Natal sebagai momentum mempererat ikatan solidaritas kebangsaan kita yang nampaknya mulai tercabik-cabik,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/12).

Tak hanya Parpol lawan koalisi, rekan koalisi PSI di Pilpres 2019, PKB juga menyampaikan kritik terhadap kebijakan itu. PKB menilai instruksi itu ‘rentan’ menjadi bumerang bagi koalisi terutama bagi capres yang diusung, yakni Joko Widodo (Jokowi).

PKB khawatir instruksi kepada para kader PSI itu mengurangi simpati masyarakat kepada Jokowi. Menurut PKB, ucapan selamat Natal merupakan hal yang kultural, sehingga tidak perlu diinstruksikan.

“Belum paham, tapi khawatir mengurangi simpatik. Hal-hal yang kultur tidak perlu dipaksa dengan instruksi,” kata Wasekjen PKB Daniel Johan.
(ibh/jor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Apa Masalah Manajemen yang Bikin Bendum PAN Mundur?

JakartaPolitikus PAN Nasrullah mundur dari jabatan Bendahara Umum partai lantaran mengaku sudah tak selaras dengan manajemen di DPP PAN. Apa masalahnya?

Pengunduran diri Nasrullah diketahui dari surat yang beredar di kalangan wartawan. Nasrullah belum menyerahkan surat pengunduran diri bertanggal 20 Desember 2018 itu ke Ketum PAN Zulkifli Hasan. Dikonfirmasi detikcom, Selasa (25/12/2018), Nasrullah berbicara soal manajemen DPP PAN.

“Kenapa saya mengajukan pengunduran diri… dalam sebuah organisasi, lembaga, atau institusi yang ada periodesasi, setiap kepemimpinan punya pola sendiri. Nah, kenapa saya mundur, karena tidak cocok dengan model manajemen yang ada di DPP sekarang,” kata Nasrullah.


Nasrullah tak bicara detail soal ketidakcocokannya. Namun dia menyinggung soal masalah keterbukaan DPP PAN. Ditegaskan Nasrullah, pengunduran dirinya dari jabatan Bendum PAN tak terkait Pilpres 2019.

“Di partai manapun, atau lembaga apapun, ada mekanisme, tata cara, uraian peraturan partai, dan kesepakatan internal. Awalnya enak, berjalan santai, lancar, semakin ke sini semakin ada sumbatan. Berjalan seenaknya saja, semaunya saja,” ujarnya.

Dia lantas mengungkit soal manajemen di dua organisasi lain yang dia aktif di dalamnya, yaitu Muhammadiyah dan Keluarga Besar Pelajar Islam indonesia (KB PII). Dua organisasi itu, kata Nasrullah, manajemennya berjalan baik. Sementara di DPP PAN saat ini, dia merasa tak cocok dengan manajemennya.

Sementara itu, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan mundurnya Nasrullah dari kepengurusan partai tak ada kaitannya dengan pilpres. Viva mengatakan, Nasrullah mundur dari kepengurusan partai lantaran ditugasi DPP untuk fokus di daerah pemilihannya sebagai calon legislatif PAN dari Jawa Tengah.

“Mas Nasrullah, Bendum DPP PAN mengundurkan diri dari kepengurusan karena, pertama, Mas Nasrullah ditugaskan partai untuk lebih fokus di Dapil Jawa Tengah X, agar dapat mempertahankan kursi DPR RI di Pemilu 2019. Tantangan semakin berat, maka perlu kader tangguh seperti Mas Nasrullah untuk lebih fokus di dapil,” kata Viva.

Kembali ke Nasrullah, Ketum KB PII ini akan segera menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Ketum PAN Zulkifli Hasan. “Segera,” ujarnya.
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Duka Prabowo untuk Dylan Sahara Istri Ifan ‘Seventeen’

Jakarta – Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya istri Riefian Fajarsyah atau dikenal sebagai Ifan vokalis ‘Seventeen’, Dylan Sahara. Dylan merupakan caleg Gerindra.

Ucapan belasungkawa itu disampaikan capres nomor urut 02 itu melalui Twitter-nya pada Selasa (25/12/2018). Prabowo mendoakan agar kadernya itu mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

“Saya dan @Gerindra turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya pejuang politik Dylan Sahara, puteri bapak Supriyanto Ketua DPC Partai Gerindra Ponorogo dan anggota fraksi DPR RI, serta istri dari @seventeenifan. Semoga mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Aamiin,” demikian tulis Prabowo.


Dylan diketahui maju sebagai caleg DPRD Jawa Timur lewat Partai Gerindra dalam pemilu serentak 2019. Sedangkan suaminya, Irfan, maju sebagai caleg PKB untuk berebut kursi di DPR RI.

Dylan juga merupakan puteri dari Ketua DPC Partai Gerindra Ponorogo, Supriyanto. Dylan ditemukan meninggal akibat tsunami di Anyer. Sebelum ditemukan meninggal dunia, sang suami terus mencari keberadaan Dylan Sahara di sekitar lokasi yang terdampak tsunami. Ifan bahkan mendatangi satu per satu tempat perawatan korban luka untuk memastikan apakah ada istrinya di sana.

(mae/tor) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Petinggi PAN Beri Penjelasan Berbeda Soal Mundurnya Bendum Nasrullah

Liputan6.com, Jakarta – Bendahara Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Nasrullah dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Informasi itu dibenarkan dua petinggi PAN.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menjelaskan, mundurnya Nasrullah tidak ada hubungannya dengan Pilpres 2019. Namun, Nasrullah hanya diberikan tugas khusus di daerah pilihannya.

“Mas Nasrullah ditugaskan untuk lebih fokus di Dapil Jawa Tengah X, agar dapat mempertahankan kursi DPR RI di Pemilu 2019,” kata Viva saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Selasa (25/12/2018).

Pernyataan berbeda dilontarkan Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo. Ia mengaku telah mengetahui rencana mundurnya Nasrullah dari jabatannya.

Letak perbedaan keduanya ada pada alasan mundurnya Nasrullah.

“Soal alasannya, yang saya tahu, dia ingin fokus mengurus bisnis dan keluarganya. Memang ada beberapa hal lain yang kami bahas saat bertemu beberapa waktu lalu,” kata Dradjad saat dihubungi Liputan6.com.

PAN: Bendum Mundur Bukan karena Pilpres, Dia Berjuang untuk Prabowo

JakartaBendahara Umum PAN Nasrullah mundur dari jabatannya di partai. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan mundurnya Nasrullah dari kepengurusan partai tak ada kaitannya dengan pilpres.

Viva mengatakan, Nasrullah mundur dari kepengurusan partai lantaran ditugasi DPP untuk fokus di daerah pemilihannya sebagai calon legislatif PAN dari Jawa Tengah.

“Mas Nasrullah, Bendum DPP PAN mengundurkan diri dari kepengurusan karena, pertama, Mas Nasrullah ditugaskan partai untuk lebih fokus di Dapil Jawa Tengah X, agar dapat mempertahankan kursi DPR RI di Pemilu 2019. Tantangan semakin berat, maka perlu kader tangguh seperti Mas Nasrullah untuk lebih fokus di dapil,” kata Viva dalam keterangannya, Selasa (25/12/2018).

Pengunduran diri Nasrullah diketahui dari surat pengunduran dirinya yang beredar di kalangan wartawan. Nasrullah menyerahkan surat pengunduran diri bertanggal 20 Desember 2018 itu langsung ke Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Viva berbicara soal peraturan tentang kebendaharaan PAN. Menurut dia, pengunduran diri Nasrullah bisa dipahami.

“Persoalan administrasi, mekanisme, dan prosedur kebendaharaan sudah diatur di Peraturan Partai tentang Kebendaharaan PAN, secara jelas dan detail, sehingga sudah tertata dengan rapi. Mundurnya Mas Nasrul dapat dipahami karena fokus di dapil juga menjadi tanggung jawabnya,” sebut Viva.

Anggota DPR itu menegaskan pengunduran diri Nasrullah tak ada kaitannya sama sekali dengan Pilpres 2019. Nasrullah, kata Viva, komit mendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Mundurnya Mas Nasrullah tidak ada kaitannya dengan pilpres karena Mas Nasrullah juga menjadi ketua Keluarga Besar Pelajar Islam indonesia (KB PII). Jadi jelas berjuang untuk kemenangan ke paslon Prabowo-Sandi,” tegas Viva.
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kontroversi Gubernur Papua Soal TNI-Polri di Nduga

Jakarta – Pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan tahun baru 2019 menuai kontroversi. Pemerintah menilai keberadaan pasukan TNI-Polri di Nduga baik untuk menjaga keamanan jelang perayaan Natal dan tahun baru 2019.

Permintaan ini disampaikan Lukas usai mengikuti rapat Paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), di Kota Jayapura pada Kamis (20/12/2018). Lukas mengaku jika permintaannya itu telah mendapat restu dari pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, Pemkab, dan masyarakat Nduga.

“Saya sebagai Gubernur Papua meminta kepada Presiden Jokowi untuk menarik semua pasukan yang ada di Nduga, karena masyarakat mau merayakan Natal,” kata Lukas usai mengikuti rapat Paripurna V DPRP, seperti diwartakan Antara.

“Kehadiran personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat, sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana (Nduga),” ucapnya kala itu.

Masih dilandir dari Antara, seruan Lukas ini memang diamini Ketua DPR Papua, Yunus Wonda serta para pimpinan Fraksi DPRP. Para pemimpin eksekutif dan legislatif di Papua itu meminta kepada Presiden Jokowi, Panglima TNI dan Kapolri agar menarik seluruh aparat TNI dan Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga pascaterjadinya tindakan pembantaian secara keji terhadap puluhan orang pahlawan pembangunan Papua di Puncak Kabo, Distrik Yigi Kabupaten Nduga pada awal Desember.

Menanggapinya, Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan kehadiran aparat TNI di Kabupaten Nduga untuk melindungi rakyat dari kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), bukan untuk membunuh rakyat.

“Saya sudah baca seruan tersebut yang diberitakan oleh beberapa media. Seruan tersebut menunjukkan bahwa Gubernur dan Ketua DRPP serta para pihak tidak memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai pemimpin, pejabat dan wakil rakyat. Bahwa seorang gubernur adalah wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Negara Republik Indonesia (NKRI) di daerah. Gubernur berkewajiban menjamin segala program nasional harus sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. Bukan sebaliknya malah gubernur bersikap menentang kebijakan nasional,” tegas Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi di Jayapura sebagaimana dilansir Antara, Jumat (21/12).

“Kehadiran TNI dan Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas negara guna melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kok, gubernur dan Ketua DPRP malah melarang kami bertugas, sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan negara malah didukung dan dilindungi,” lanjutnya.

Hingga kini, kata Aidi, masih ada empat orang korban pembantaian oleh KKSB yang belum diketahui nasibnya dan entah di mana rimbanya.

“Bapak gubernur, ketua DPRP, para ketua fraksi DPRP, pemerhati HAM dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, apakah saudara-saudari semua dapat memahami bagaimana perasaan duka keluarga korban yang setiap saat menanyakan kepada TNI-Polri tentang nasib keluarganya yang masih hilang?” katanya dengan nada bertanya.

“Apalagi kalau mereka mendengar bahwa TNI dan Polri telah menghentikan pencarian karena perintah gubernur dan DPRP? Di mana hati nurani saudara-saudari sebagai manusia ciptaan Tuhan apalagi sebagai pemimpin. Bagaimana kalau hal tersebut terjadi pada Anda,” imbuhnya.

Menurut Aidi, pada 6 Desember 2018, di Mbua dilaksanakan ibadah bersama antara rakyat dan TNI di Gerja Mbua yang dipimpin oleh Pendeta Nataniel Tabuni yang merupakan Koordinator Gereja se-Kabupaten Nduga, yang dihadiri oleh Danrem 172/PWY Kolonel J Binsar P Sianipar.

“Di sini, saya ingin mnegaskan bahwa terjadinya tidakan kekerasan yang memakan korban dan mengakibatkan trauma terhadap rakyat di Nduga termasuk di daerah mana pun di seluruh Indonesia bukan disebabkan karena hadirnya aparat keamanan TNI dan Polri di daerah tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Martuani Sormin tak mengomentari lebih jauh pernyataan Lukas tersebut. Martuani menegaskan, tugas aparat TNI/Polri adalah menjaga keamanan dan keutuhan NKRI.

“Saya tidak mau mengomentari pernyataan Gubernur Papua itu. Tapi harus diketahui secara universal kehadiran aparat negara atau aparat keamanan di mana pun bertujuan mengemban tugas yang diberikan negara,” katanya.

Martuani mengatakan kehadiran TNI dan Polri di Papua, khususnya di Kabupaten Nduga, adalah untuk melayani, melindungi, mengayomi, sekaligus menjamin keamanan masyarakat di sana.

“Jadi tidak satu pun yang bisa melarang kami untuk menempati dan bertugas diseluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Nduga,” tegasnya.

Tokoh Papua Papua yang juga merupakan mantan Bupati Tolikara, Jhon Tabo, mengkritik keras pernyataan Lukas tersebut. Jhon menilai pernyataan Lukas manyalahi sumpah janjinya sebagai gubernur yang setia kepada Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

“Saat Gubernur dilantik oleh Presiden RI, dirinya telah mengucapkan sumpah dan janji pejabat negara, yakni kami akan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila sehingga jika dilihat dari pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe sangat berbeda dari janji dan sumpah jabatan tersebut dan telah memprovokasi masyarakat Papua sehingga seakan-akan membuat Papua ini tidak lagi aman melainkan selalu menimbulkan kekacauan di mana-mana,” ujar Jhon Tabo kepada wartawan saat ditemui di kediamannnya, Jl Angkasa Distrik, Jayapura, Minggu (23/12).

Jhon mengatakan bahwa kehadiran TNI-Polri di Kabupaten Nduga bukan karena atas kemauan mereka, melainkan karena ingin menyelamatkan warga Papua dari kejahatan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan Kabupaten Nduga merupakan wilayah yang sah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“TNI-Polri adalah alat negara yang bekerja untuk mempertahankan kedaulatan negara sesuai dengan sumpah dan janji prajurit serta protap kerjanya. Pekerjaan TNI-Polri adalah pekerjaan yang sangat mulia,” kata Jhon.

Kasus penembakan di Nduga, tambah Jhon, adalah masalah berskala internasional setelah pembantaian warga sipil yang telah berjuang mengabdikan diri untuk membangun Tanah Papua.

“Saya minta kepada pemerintah agar segera menangani masalah Nduga ini dengan cepat dan tidak perlu mendengar aksi-aksi protes dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena mereka punya banyak kepentingan politik. TNI dan Polri segera lakukan penindakan kepada pelaku pembunuh masyarakat sipil di Nduga karena mereka adalah pahlawan pembangunan,” ujar Jhon.

Jhon sangat menyayangkan tidak ada adanya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah daerah Nduga dan pihak-pihak terkait untuk mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan kasus Nduga tersebut. Malah menurutnya para pejabat pemerintah itu memberikan pernyataan yang mendukung TPN-OP.

“Seharusnya seorang pejabat pemerintah tidak membuat statement yang seakan-akan menyalahkan TNI-Polri. Padahal kehadiran TNI-Polri di Nduga adalah untuk melindungi masyarakat dari kekejaman KKB,” tegasnya.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko juga menepis permintaan Lukas untuk menarik TNI-Polri dari Nduga.

“Kehadiran TNI-Polri itu justru memberikan rasa nyaman dan aman, sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah Natal dengan tenang, jangan dibalik-balik,” ujar Moeldoko kepada detikcom, Senin (24/12).

Pria yang juga merupakan mantan panglima TNI itu menilai kehadiran TNI dan Polri sesuai dengan tugasnya untuk memberikan pelayanan publik. Gubernur dan TNI-Polri harus bekerja bahu-membahu, bukannya malah berjalan sendiri-sendiri.

“Menciptakan rasa aman nyaman dan tertib itu bagian dari tugas pelayanan publik oleh Gubernur, dan TNI-Polri adalah instrumen yang bisa diperankan, kok malah minta ditarik. Saya kira usul itu menjadi kurang tepat,” kata Moeldoko.
(nvl/rna)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>