KPU dan Bawaslu Tegaskan Tak Ada Surat Suara Pemilu 2019 Dicetak di China

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan peninjauan langsung percetakan surat suara Pemilu 2019. Percetakan dilakukan di Gedung Kompas Gramedia dan PT Aksara Grafika Pratama.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, hari ini merupakan pertama dimulainya pencetakan surat suara. Pencetakan dilakuakan di tiga provinsi berbeda.

“Hari ini pencetakan perdana surat suara, dan serentak kita lakukan di Jakarta, di Surabaya dan Makassar,” katanya di Gedung Kompas Gramedia, Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (20/1/2019).

Lebih lanjut ia menegaskan, kalau isu adanya surat suara yang tercoblos adalah hoaks. Sebab, ia meyakini kalau ini hari pertama dilakukan percetakan bagi seluruh surat suara.

“Kami tegaskan tidak ada surat suara yang dicetak di China, enggak ada. Semua di Indonesia (cetak surat suara). Tidak ada yang di China,” tegasnya.

Sementara itu anggota DKPP Alfitra Salam mengharapkan tak ada lagi berita palsu atau hoaks dengan adanya peninjauan ini.

“Kami harap KPU dan Bawaslu bekerja sesuai aturan, prosedur, sehingga nggak ada pelanggaran administrasi. Kemudian kami harap tidak ada hoaks lagi. Kami harap setelah ini hoaks enggak ada lagi. Kalau ada semoga segara bisa dibantah,” kata Alfitra.

2 dari 3 halaman

Standar Khusus

PT Gramedia menjadi satu dari enam pemenang pada pengadaan yang diadakan KPU RI. Dari hasil penetapan pemenang tanggal 28 Desember 2018, PT Gramedia mencetak surat suara untuk lima provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan.

“Penetapan pemenang ini diumumkan setelah KPU melakukan seleksi berdasarkan administrasi, penawaran harga terendah, spesinkasi teknis dan kapasitas produksi masing-masing perusahaan,” ujar Direktur PT Gramedia Haris Susanto.

Berdasarkan data pengadaan, total surat suara yang akan dicetak di PT Gramedia adalah 292.019.984 Iembar. Jumlah tersebut masih bisa menyesuaikan dengan jumlah DPT yang akan ditetapkan KPU RI.

“Surat suara yang dicetak terdapat lima model, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten atau kota. Proses produksi dan distribusi sendiri akan berlangsung selama 70 hari, terhitung sejak berlakunya kontrak kerja antara KPU dengan PT Gramedia. Surat suara nantinya akan didistribusikan oleh PT Gramedia ke KPU Kabupaten atau kota,” katanya.

Selama proses produksi, lanjutnya, PT Gramedia menerapkan standar khusus dari segi keamanan guna menjaga kerahasiaan surat suara. Area produksi akan disterilisasi di mana area tersebut hanya digunakan khusus untuk surat suara. PT Gramedia juga melakukan penjagaan penuh selama 24 jam.

“Penjagaan dilakukan oleh pihak keamanan internal Kompas Gramedia, bekerjasama dengan pihak Polri serta diawasi penuh oleh pihak KPU. Standar keamanan juga diterapkan mulai saat memasuki area produksi, segala bentuk alat perekam tidak boleh dibawa masuk. Untuk tenaga kerja PT Gramedia, hanya karyawan yang telah ditunjuk selama produksi surat suara yang diberikan akses ke area tersebut. Bagi pihak eksternal yang akan masuk ke area produksi juga harus seizin KPU Rl, dan dibuktikan dengan surat dinas dari KPU RI,” bebernya.

Tambahnya, dalam pengadaan surat suara Pemilu 2019, PT Gramedia tergabung dalam Kerja Sama Operasi atau KSO, di mana PT Gramedia sebagai leader.

“Dan anggotanya antara lain PT Medan Media Grafrkatama di Medan, PT Bawen Mediatama di Semarang, PT Antar Surya Jaya di Surabaya, PT Bosowa Media Grafika di Makassar, dan PT Pura Barutama di Kudus. Untuk rincian pembagian pencetakan, PT Gramedia akan mencetak 138 juta lembar, PT Medan Media Gratikatama mencetak 29 juta lembar, PT Bawen Mediatama mencetak 13 juta lembar, PT Antar Surya Jaya mencetak 6 juta lembar, PT Bosowa Media Grafika mencetak 12 juta lembar dan PT Pura Barutama mencetak 94 juta lembar,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Teganya PNS Kemenag Korupsi Dana Rehab Masjid Terdampak Gempa NTB

Mataram – Polisi membongkar jejaring mafia pungli di Kanwil Kemenag, Mataram, NTB. Yang lebih memilukan, mereka mengorupsi dana rehab masjid yang terdampak gempa NTB.

“Sudah kita tetapkan tiga orang tersangka, yakni BA, IK, dan SL. SL merupakan Kasubag Kepegawaian di Kemenag Provinsi NTB,” kata Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (18/1/2019).

Bagaimana struktur kejahatannya?

“SL menyuruh IK dan IK di samping mengambil sendiri juga menyuruh BA. IK memberikan uang hasil pidana kepada SL,” jelasnya.

Mereka mengutip dana rehab masjid di 13 wilayah. Yaitu 4 masjid di Gunungsari, 4 masjid di Lingsar dan 5 masjid di Batu Layar. Dari pungli itu, mereka mendapatkan lebih dari Rp 100 juta.

“Sangat prihatin. Perihatin dalam arti yang luas. Kita sangat terpukul rasanya dalam permasalahan ini. Saya ndak enak makan, kami ndak enak makan. Kalau ndak OTT sih mungkin masih disembunyi-sembunyikan. Tapi karena di-OTT ini,” ucap Kakanwil Kemenag Manaram, H Nasruddin mengomentari perilaku bawahannya.

Gurita korupsi di Kemenag tidak hanya di level bawah. Di pucuk pimpinan, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sedang menjalani hukuman di LP Sukamiskin.

Kasus lain yang mencengangkan yaitu Pengadaan Alquran di Kementerian Agama yang dikorupsi ini ada pada APBNP 2011 dan APBN 2012. Kasus bermula saat Kemenag mempunyai dana Rp 22,855 miliar untuk pengadaan penggandaan kitab suci Al-Quran tahun 2011 di Ditjen Bimas Islam. Ada anggota Banggar DPR kala itu, Zulkarnaen Djabar, yang bermain dalam proyek pengadaan Alquran. Ada pula nama Fahd A Rafiq dan Dendy Prasetya yang menjadi perantara proyek ini.

Pada 28 September 2017, Fahd divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim menyatakan Fahd terbukti menerima suap Rp 3,411 miliar.

Adapun pasangan bapak-anak Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia, meski sempat banding atas vonis hakim, namun toh akhirnya banding mereka ditolak. Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada 30 Mei 2013 menghukum Zulkarnaen Djabar 15 tahun penjara, denda Rp 300 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 5,745 miliar. Sedangkan Dendy Prasetia dihukum 8 tahun penjara denda Rp 300 juta dan uang pengganti Rp 5,745 miliar. Mereka terbukti menggunakan jabatannya sebagai anggota DPR untuk mengintervensi pejabat Kemenag guna memenangkan perusahaan tertentu sebagai pelaksana proyek Alquran dan laboratorium.

Pada 2017, Kejati Jakarta juga mengusut rapat fiktif. Laporan keuangan menyebut digelar rapat di hotel, tapi faktanya di kantor. Padahal, uang sudah mengucur.

Pada 2011, Kementerian Agama menduduki peringkat terbawah dalam indeks integritas dari 22 instansi pusat yang diteliti oleh KPK. Pada 18 November 2014, KPK juga merilis survei serupa. Lagi-lagi Kemenag mendapatkan rapor merah. Pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama menjadi sorotan negatif kala itu. Survei itu dilakukan tertutup dengan kuesioner serta wawancara mendalam. Ada 26 unit yang mendapat nilai di atas rata-rata yaitu 72. Sementara di bawahnya ada 14 unit dan 2 unit yaitu di Kemenag dan Kemenhub berada di bawah rata-rata.

Berbagai kasus yang membelit Kemenag membuat legislator Arteria Dahlan tak kuasa menahan emosinya dala rapat dengat pendapat (RDP) di Komisi III DPR.

“Yang dicari jangan kayak tadi bapak lakukan inventarisasi, pencegahannya, Pak. Ini Kementerian Agama bangsat, Pak, semuanya, Pak!” ucap Arteria di Ruang Rapat Komisi III, Rabu (28/3/2018) kemarin.

Atas hal itu, Menag Lukman Hakim menyatakan banyak pejabat di Kemenag marah karena diksi umpatan yang digunakan Arteria.Menag Lukman menyarankan agar Arteria meminta maaf.

“Saran saya, agar tak menimbulkan permasalahan yang makin rumit, sebaiknya yang bersangkutan bersedia menyampaikan permohonan maaf atas ungkapannya itu,” kata Lukman, beberapa saat tadi.

Atas umpatan itu, Arteria meminta maaf.
(asp/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Airlangga Turun Gunung Konsolidasi Pemenangan Golkar di Jabar Selatan

Liputan6.com, Sukabumi – Melihat perkembangan situasi politik dan peta perolehan suara partai menjelang pileg dan pilpres 2019. Konsolidasi pemenangan terus dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Titik konsolidasi pekan ini dipusatkan di Jawa Barat.

Kunjungan Ketua Umum Golkar selain bersilaturahimi dan berziarah ke makam tokoh masyarakat di TPU Ciandam, Dia juga kumpulkan dan memberi arahan kepada pengurus DPD Tingkat II, Caleg DPR RI, Caleg provinsi dan Kab/kota, serta pengurus kecamatan sampai pengurus tingkat desa se-Jabar selatan.

Ketum Golkar Airlangga menganggap wilayah Jabar bagian selatan merupakan salah satu wilayah bersejarah basis Golkar. Harapannya pada sisa 90 hari menjelang Pilpres, harus digerakkan lagi elektabilitasnya.

“Golkar Jabar selatan harus dikerek kerjanya, kita bawakan tambahan atribut. Tidak ada alasan wilayah di sini tidak menang.” kata Airlangga di Jalan Otista 135 Kota Sukabumi, sabtu (19/1/2019).

Selain itu, Airlangga juga menilai saat ini Jawa Barat membutuhkan penguatan elektoral dan formulasi baru untuk diterapkan menghadapi Pileg.

Dia mengingatkan, kader Golkar agar bekerja dengan optimisme. Tugas meraih kemenangan untuk Golkar di pileg dan memperjuangkan Jokowi lanjut dua periode menjadi keharusan kader Partai Beringin.

Golkar harus optimistis. Legislator manfaatkan strategi pemenangan, sehingga menjadi kekuatan paling depan mengawal Presiden Jokowi untuk terpilih kembali,” ujar Airlangga.

Terlihat juga yang turut menemani Airlangga dalam acara pengarahan tersebut, Sekjen Lodewijk F Paulus, Ketua DPD Jabar Dedi Mulyadi, pengurus Bappilu DPP Golkar Yahya Zaini, TGB Zainul Majdi, Dito Ganinduto, Rizal Malarangeng, Agus Silaban, dan Budhy Setiawan.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Genjot Sosialisasi Rupiah, Misbakhun Ajak BI Blusukan di Sekolah

Liputan6.com, Probolinggo – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan, sosialisasi tentang rupiah harus digencarkan. Sebab, masih banyak kalangan memahami rupiah hanya sebagai alat tukar.

Misbakhun menyampaikan hal itu saat hadir sebagai pembicara seminar nasional bertema ‘Uang Rupiah Sebagai Simbol Kedaulatan NKRI’ di SMK Nurul Ibrahimi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jumat 18 Januari 2019. Menurutnya, penggunaan rupiah merupakan bagian dari penguatan atas kedaulatan NKRI.

“Rupiah itu adalah simbol kedaulatan negara kita. Karena berbicara soal simbol kedaulatan negara, kita tidak hanya memiliki teritorial, wilayah, bendera Merah Putih, tetapi ada juga simbol lain yang luar biasa yang sehari-hari ada di kantong kita,” ucap Misbakhun di hadapan ratusan pelajar.

Selain Misbakhun, pembicara lain dalam seminar itu adalah Azka Subhan Amirruridho selaku kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang. Melalui seminar itu pula legislator Golkar tersebut mengajak para pelajar makin mencintai rupiah.

“Di dalamnya ada simbol kedaulatan ekonomi kita. Karena itu dengan mencintai rupiah akan timbul rasa kecintaan terhadap negeri ini,” kara Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu menambahkan, sudah menjadi tugasnya sebagai wakil rakyat untuk memastikan program-program pemerintah menjangkau seluruh wilayah, termasuk perdesaan.

Karena itu Misbakhun mengajak BI sebagai mitra kerja Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan untuk melakukan sosialisasi di wilayah Pasuruan dan Probolinggo.

“Ini adalah salah satu janji saya sebagai anggota DPR RI Komisi XI agar program-program pemerintah bisa sampai ke masyarakat secara langsung,” kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan itu.

2 dari 2 halaman

Cetak Uang Mahal

Misbakhun menjelaskan, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-undang itu mengatur soal rupiah secara rinci, termasuk pengamanannya.

“Negara ini mencetak uang mahal, karena itu uang ini sebagai alat transaksi yang memiliki alat pengamanan yang rumit. Kalau kita yang paling dekat adalah 3D (dilihat, diterawang, diraba),” paparnya.

Selain itu, Misbakhun juga menepis hoaks soal gambar palu arit atau simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) di rupiah kertas. Padahal, simbol yang dipersoalkan itu adalah lambang BI.

“Masyarakat harus mengerti dan memahami karena sekarang zamannya hoaks. Hal ini bertujuan membuat masyarakat resah agar masyarakat tidak percaya kepada pemerintah atau institusi resmi negara,” tambahnya lagi.

Misbakhun di akhir paparannya sempat membuat kuis. Hadiahnya adalah uang.

“Siapa nama Gubernur Bank Indonesia?” ujar Misbakhun melontarkan pertanyaan.

Salah satu siswi SMK Ibrahimi ada yang mengacungkan jarinya dan maju ke depan. “Pak Perry Warjiyo,” ujar siswi berjilbab itu. “Benar, dapat uang Rp 500 ribu,” kata Misbakhun disambut aplaus.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Tak Ada Lagi Kisi-kisi Debat, Tim Prabowo Pertimbangkan Gaya Counter Attack

JakartaKPU memutuskan tak akan memberi kisi-kisi pada debat Pilpres 2019 selanjutnya. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno senang dengan keputusan tersebut.

“Kebijakan untuk tidak lagi membagi kisi-kisi pertanyaan sudah betul. Dengan begitu, akan kelihatan nanti mana paslon yang betul-betul menguasai persoalan, mana yang selama ini hasil polesan,” ujar juru debat BPN Prabowo-Sandiaga, Saleh Daulay kepada wartawan, Sabtu (19/1/2019).

Dengan tidak ada kisi-kisi, Saleh menilai debat akan jauh lebih menarik. Jawaban atau respons dari masing-masing pasangan calon nantinya tidak akan terprediksi.

“Setidaknya, kita akan tahu mana paslon yang paling layak memimpin negeri ini dalam 4 debat berikutnya. Harapannya, masyarakat bisa menentukan dengan benar siapa yang akan mereka pilih dalam pilpres nanti,” kata Saleh.
Selain tak ada kisi-kisi, ada rekomendasi soal penambahan durasi waktu pada segmen debat. KPU tengah mempertimbangkan itu. Saleh berharap penambahan waktu akan terealisasi.

“Pasalnya, dalam menjawab berbagai dinamika dan persoalan bangsa yang begitu luas dan kompleks, tentu dibutuhkan waktu yang lebih luas. Selain disampaikan secara akademis, tentu masyarakat juga ingin mendengar bagaimana penyelesaian masalah dilakukan secara aplikatif dan teknis,” urai politikus PAN itu.

“Misalnya soal lingkungan hidup, paslon tidak hanya bicara soal pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai partisipasi Indonesia dalam mengatasi dampak global warming, tetapi masing-masing perlu menjelaskan bagaimana cara menjaga hutan itu secara teknis. Masyarakat yang secara ekonomi belum sejahtera sangat rentan melakukan penebangan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kalau mereka dilarang menebang hutan, apa yang mereka lakukan untuk melanjutkan hidup? Itu yang secara teknis perlu dijelaskan oleh paslon-paslon ini,” tambah Saleh.

Saat ini, BPN Prabowo-Sandiaga masih terus melakukan evaluasi debat. Menurut Saleh, pihaknya kini akan lebih fokus pada materi dan penguatan data-data sebagai persiapan debat kedua yang akan diselenggarakan pada 17 Februari mendatang.

“Perdebatan nanti diharapkan akan menyajikan fakta dan data di lapangan. Selain itu, tentu saja Prabowo-Sandi diminta memberikan tawaran dan solusi bagi persoalan yang ada. Karena itu, perdebatannya lebih berkualitas,” ucap dia.

Tak Ada Lagi Kisi-kisi Debat, Tim Prabowo Pertimbangkan Gaya Counter AttackFoto: Prabowo-Sandiaga. (Dok. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar).

Menurut Saleh, ada yang menyarankan agar Prabowo-Sandiaga memakai strategi menyerang pada debat berikutnya. Namun hingga saat ini, saran tersebut belum menjadi opsi yang akan diambil. BPN disebut sedang mempersiapkan hal yang lebih subtantif untuk ditampilkan dalam rangka meyakinkan masyarakat.

“Kalau saya pribadi, termasuk yang ikut menyarankan untuk mempersiapkan teknik menyerang balik. Itu penting dilakukan jika kubu sebelah menyerang seperti pada debat yang lalu. Tetapi saran ini masih belum menjadi opsi utama. Tetapi bukan berarti tidak sama sekali. Bisa saja ada perubahan dalam beberapa waktu ke depan. Masih cukup waktu untuk persiapan yang lebih matang,” ungkap Saleh.

Saran untuk melakukan serangan balik atau counter attact tersebut dinilainya bisa menampilkan debat yang lebih baik. Alasannya, kata Saleh, spontanitas akan lebih banyak muncul.

“Kalau ada counter attack dari masing-masing paslon, itu akan menjadi menarik. Sebab, alur jalannya perdebatan akan mengalir secara natural. Sebab, perdebatan berikutnya tidak lagi didasari oleh kisi-kisi pertanyaan yang sudah didistribusikan sebelum debat,” tutur anggota DPR itu.
(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Soal Prabowo-Sandi Dwitunggal: Sukarno-Hatta Tak Halalkan Segala Cara

Jakarta – Tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut pasangan nomor urut 02 itu memunculkan fenomena Dwitunggal layaknya Sukarno-Hatta pada debat perdana Pilpres 2019 lalu. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menepisnya.

“Sebutan Dwitunggal dalam kepemimpinan nasional untuk pertama kalinya ditujukan kepada pasangan Bung Karno dan Bung Hatta. Demi menghormati keterpaduan beliau dalam perjuangan merebut kemerdekaan,” ungkap Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Aria Bima kepada detikcom, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Bima, Dwitunggal bukan hanya sekedar chemistry atau kecocokan pasangan pemimpin. Ia mengatakan, Dwitunggal menyangkut peran sejarah, kapasitas, integritas dan meletakkan dasar negara serta peran merebut kemerdekaan.

“Dwitunggal Prabowo-Sandi itu agaknya hanya dilihat dari sudut chemistry psikologi. Itu pun belum teruji dalam kepemimpinan negara dalam tingkat nasional. Tidak bisa menyebut sepasang capres cawapres sebagai Dwitunggal hanya dari kekompakan debat,” ucap Bima.
Ia mengatakan, kekompakan dalam debat dengan kekompakan dalam memimpin negara merupakan dua hal yang berbeda. Bima menyatakan, tantangan sejarah yang akan menentukan siapa yang sesungguhnya Dwitunggal.

“Bung Karno dan Bung Hatta disatukan oleh roh proklamasi, bukan oleh ambisi yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” sebut politikus PDIP itu.

Bima menyatakan, tak terlihat adanya simbol perjuangan untuk negara pada Prabowo-Sandiaga yang merupakan syarat mutlak dari Dwitunggal. Ia menilai Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terlalu memaksakan soal konsep Dwitunggal tersebut.

“Tidak ada satu pun yang bisa mengaitkan itu simbol Sukarno-Hatta. Apalagi dari segi umur, beda jauh. Nggak ada sejarah politiknya, Sandi apa? idealismenya nggak ada. Ideologi yang diperjuangkan ya beda, nggak ada itu simbol,” kata Bima.

“Tapi monggo kalau mau disimbolkan asal tidak menuai kritik masyarakat. Terlalu dibesarkan dan dipaksakan. Tidak memberi spirit memori Sukarno dan Hatta,” sambung anggota DPR itu.

Bima lalu menyinggung soal cucu Bung Hatta, Gustika Fardani Jusuf Hatta yang beberapa waktu lalu beran lantaran kakeknya disandingkan dengan Sandiaga Uno dalam sebuah video pendek yang diunggah BPN Prabowo-Sandi.

“Kenapa bisa protes? cucunya nggak rela,” kata Bima.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Debat Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said menyebut pasangan jagoannya tersebut sebagai calon Dwitunggal. Dia menyatakan ada chemistry dan keserasian antara Prabowo dan Sandiaga saat debat Pilpres 2019 kemarin.

“Kami tunjukkan seorang Prabowo-Sandiaga Uno, berbagi peran dengan baik. Kekompakan diperlukan. Kita melihat fenomena Dwitunggal yang saling melengkapi,” ucap Sudirman Said, dalam diskusi Perspektif Indonesia, di mal Sarinah, Jakarta, Sabtu (19/1).

Dwitunggal adalah sebutan untuk pasangan Presiden Sukarno dengan Wakil Presiden M Hatta. Sebutan ini menggambarkan kepaduan di antara keduanya.
(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hidayat Nur Wahid: Prestasi Berorganisasi Harus Berbanding Lurus dengan Akademik

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), M. Hidayat Nur Wahid, mengatakan bahwa kegiatan berorganisasi dan berdakwah mahasiswa sebagai aktivis di berbagai organisasi merupakan hal positif. Aktivitas ini dapat menjadi medan pelatihan berorganisasi dan sebagai medium mendekatkan diri kepada masyarakat.

Namun, ia mengingatkan mahasiswa untuk tidak ‘keasyikan’ dalam berorganisasi hingga membuat prestasi akademik menurun.

“Ingat, prestasi berorganisasi harus berbanding lurus dengan prestasi akademik. Tidak ada alasan menjadi aktivis kampus atau dakwah membuat prestasi akademik mundur. Malah sebaliknya semestinya kegiatan berorganisasi menjadi pendorong prestasi akademik,” ujar Hidayat, di hadapan para delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Al Hikmah Jakarta dalam acara ‘Kunjungan STID Al Hikmah ke MPR RI’, di Ruang Rapim MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Ia menjelaskan, dirinya dahulu juga aktif di berbagai organisasi dan dakwah Islam tetapi tidak menganggu kegiatan akademik. Bahkan, Hidayat berhasil meraih prestasi akademik cemerlang.

Ia juga mengingatkan, sebagai aktivis organisasi sekaligus aktivis dakwah Islam di era kekinian, anggota BEM STID harus memahami bahwa aktivis dakwah Islam sekarang meneruskan segala sesuatu yang sudah diperjuangkan aktivis Islam di masa lalu, di masa perjuangan pergerakan Indonesia merdeka.

“Sebut saja peran besar para aktivis Masyumi, aktivis Islam seperti Mohammad Natsir dengan mosi integralnya kembali menyatukan Indonesia dalam NKRI, dan masih banyak lagi, dan semestinya peran aktivis dakwah Islam di era sekarang harus lebih baik dari mereka,” ucap Hidayat.

Sejarah perjuangan umat Islam atau aktivis Islam di masa perjuangan tersebut, lanjutnya, menjawab berbagai masalah dan pertanyan seputar dikotomi antara dakwah dan politik yang dirasakan para aktivis dakwah saat ini.

Hidayat menjelaskan, seharusnya kerangka berpikir umat Islam tidak mempertentangkan antara Islam yang aktif dalam dunia dakwah dan yang aktif dalam dunia politik. Berpolitik adalah bagian dari dakwah dan dakwah adalah bagian dari politik.

“Kalau yang saya pahami, dalam konteks Keislaman, baik pemahaman Al Quran, Hadist, sejarah Rasulullah dan sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia, ternyata tidak menganut adanya pembelahan yang bersifat ekstrem. Artinya, kalau anda berdakwah tidak boleh berpolitik dan berpolitik tidak boleh berdakwah, yang dipentingkan adalah bagaimana membuat dakwah dan politik itu menjadi dua posisi yang sesungguhnya saling menguatkan, menguntungkan, membela, dan saling memaksimalkan potensi. (Hal) ang sangat perlu dipahami adalah dakwah memiliki nilai yang sangat penting untuk disampaikan pada berbagai pihak, termasuk politik ,” kata dia.

Hidayat pun mengingatkan kepada para mahasiswa untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan lingkungannya.

“Dalam berdakwah harus memperhatikan lingkungan tempat nanti akan berkiprah. Hendaknya dalam berdakwah dan menyiarkan Islam tidak dibenturkan dengan kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat selama tidak melanggar syariat dan aqidah,” ujarnya.



(*)

4 Eks Pejabat Negara Ini Bergaji Fantastis Tapi Masih Korupsi

Liputan6.com, Jakarta – Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto berjanji menaikkan gaji pejabat negara, untuk mencegah korupsi bila terpilih menjadi pemimpin Indonesia pada periode 2019-2024. Dia bersama Sandiaga Uno juga berencana menaikkan gaji penegak hukum.

“Ini strategi kami. Kita harus menaikkan gaji hakim, demikian juga jaksa dan polisi. Supaya tidak ada korupsi,” kata Prabowo dalam debat putaran pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019 malam.

Hal senada juga ditegaskan oleh Prabowo, saat melakukan pidato kebangsaan di JCC awal pekan ini. Menurut dia, perbaikan pendapatan mereka adalah sesuatu yang vital untuk kemajuan bangsa

“Kita berniat perbaiki gaji hakim, jaksa, dan polisi. Bila perlu berkali-kali lipat gaji mereka. Karena hakim, jaksa dan polisi yang baik itu sangat vital bagi pemerintah republik Indonesia,” lantang Prabowo dalam pidato Indonesia Menang di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019.

Kemudian muncul pertanyaan, apakah benar gaji pejabat negara dan penegak hukum kurang sehingga memicu perilaku korup? Apakah benar solusi ini mampu memberantas korupsi?

Catatan Liputan6.com, tak semua terpidana korupsi bergaji rendah. Berikut ini ulasannya:

2 dari 6 halaman

1. Setya Novanto, Mantan Ketua DPR

Sulit dilupakan bagaimana kasus Setya Novanto bergulir bak drama. Menjabat sebagai Ketua DPR saat itu, pria yang akrab disapa Setnov itu terjegal dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakannya secara sah bersalah dan mengganjarnya dengan vonis 15 tahun penjara.

Menurut hakim, Setya Novanto terbukti menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya sebagai ketua Fraksi Golkar di DPR pada saat itu, dan melakukan pembicaraan juga pembahasan terkait penganggaran e-KTP.

Nilai korupsi Novanto kala itu mencapai total USD 7,3 juta.

Lalu berapa sebenarnya gaji seorang wakil rakyat?

Mengacu pada Surat Edaran Setjen DPRRI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI, total penghasilan (take home pay) seorang Anggota DPR RI yang merangkap sebagai Ketua Alat Kelengkapan adalah Rp 54,9 juta.

Sedangkan penghasilan untuk seorang Anggota DPR RI yang merangkap sebagai Anggota Alat Kelengkapan adalah Rp 51,5 juta.

Sebagai bahan perbandingan, seorang Anggota DPR RI periode 2004-2009 menerima gaji bulanan sebesar Rp 46,10 juta. Namun, masih ditambah dengan biaya tunjangan, biaya reses, dan gaji ke-13. Sehingga, setiap anggota DPR RI diperkirakan dapat membawa pulang penghasilan mencapai Rp 1 miliar per tahun.


3 dari 6 halaman

2. Patrialis Akbar, Mantan Hakim MK

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar divonis 8 tahun penjara. Dia tersandung kasus korupsi, lantaran terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman dan stafnya Ng Fenny.

Putusan hakim tindak pidana korupsi menyatakan, Patrialis dan orang dekatnya, Kamaludin, menerima US$ 50.000 dan Rp 4 juta.

Suap ini diberikan, agar Patrialis dapat membantu Basuki memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diajukan ke MK.

Lalu berapa gaji seorang hakim MK?

Jika membaca Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, mungkin banyak yang akan iri.

Pasal 3, Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menuliskan hak keuangan serta fasilitas bagi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

Jika melihat besaran gaji pokok seorang Hakim Konstitusi adalah Rp 4,2 juta, namun tunjangan jabatannya mencapai hampir Rp 73 juta atau 18 kali gaji pokok. Angka itu akan terus membesar sesuai dengan jabatan sang hakim.


4 dari 6 halaman

3. Djoko Susilo, Eks Kakorlantas Polri

Sebagai penegak hukum, Djoko Susilo justru terbukti bersalah melakukan korupsi. Dia yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Eks jenderal polisi ini dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dalam pengadaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat, dengan anggaran Rp 196,8 miliar pada 2010 dan 2011 yang merugikan keuangan negara Rp 121,380 miliar.

Selain itu, Djoko Susilo diketahui melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) periode 2003–2010 dan 2010–2012 secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan.

Pada periode 2003-2010, Djoko memiliki total aset senilai Rp 54,6 miliar dan US$ 60.000. Sedangkan, total penghasilan diperolehnya sebagai pejabat Polri ketika itu berkisar Rp 407 juta, ditambah penghasilan lain sekitar Rp 1,2 miliar.

Kemudian, pada periode 2010-2012, saat menjabat sebagai Direktur Lantas Babinkam Polri, Kepala Korlantas, dan Gubernur Akpol, penghasilan Djoko diketahui senilai Rp 235,7 juta ditambah penghasilan lainnya senilai Rp 1,2 miliar. Namun, dalam periode ini, Djoko membeli aset senilai Rp 63,7 miliar.

Lalu berapa sebenarnya penghasilan Polri setingkat jenderal polisi?

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015. Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), untuk pangkat (jenderal/laksamana/marsekal/jenderal) adalah Rp 5.646.100.

Tentunya angka tersebut belum beserta tunjangan.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan tunjangan kinerja untuk anggota Polri angkanya mencapai 70 persen, hal ini ingin terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen. Pada level Komisaris Besar, mereka dapat membawa pulang Rp 30 juta per bulan.

“Kalau tunjungan kinerjanya 100 persen, seorang kombes bisa membawa pulang sekitar Rp25 juta hingga Rp30 juta per bulan,” kata Tito di Akpol, Semarang, pada 9 Desember 2018.

Mengutip laman seskab, pada 30 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain tunjangan kinerja, Pegawai di Lingkungan Polri yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberikan tunjangan profesi, menurut Perpres ini, tunjangan kinerja diberikan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi kelas jabatan yang sama.

5 dari 6 halaman

4. Zumi Zola, Eks Gubernur Jambi

Zumi Zola, eks Gubernur Jambi menerima vonis hakim pengadilan tindak pidana korupsi selama 6 tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah, lantaran menerima gratifikasi dan melakukan suap pada anggota DPRD Provinsi Jambi.

Hakim menyatakan, Zumi gratifikasi diterima senilai Rp 37,4 miliar, US$ 173 ribu dan 100 ribu dolar Singapura, sejak Februari 2016 hingga November 2017. Selain itu, Zumi menerima 1 unit mobil Toyota Alphard.

Lalu berapa sebenarnya besaran gaji seorang gubernur?

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 86 tahun 2001 menyebutkan besarnya tunjangan jabatan Kepala Daerah Provinsi adalah sebesar Rp 5,4 juta, lalu ada gaji gubernur sebesar Rp 3 juta sesuai Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Totalnya menjadi Rp 8,4 juta.

Akan tetapi, Prabowo tidak menyebutkan tunjangan operasional. Tunjangan operasional seorang gubernur mendapat tambahan dari PP Nomor 109 tahun 2000, yakni 0,12-0,15 dari Pendapatan Asli Daerah.

6 dari 6 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menunggu Kembalinya BTP, The New Ahok

Liputan6.com, Jakarta “Saya bersyukur kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, tidak terpilih di Pilkada DKI,”.

Itulah penggalan surat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dia unggah ke dalam akun instagram resminya pada Kamis, 17 Januari 2019 malam. Surat itu dia tulis di Mako Brimob dengan tangannya sendiri.

Setelah berada di dalam jeruji besi selama hampir 2 tahun, dia merenung jika dia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk kedua kalinya, dia akan tambah arogan dan kasar.

“Jika saya terpilih lagi di pilkada tersebut, saya hanyalah seorang laki-laki yang menguasai balai kota saja, tetapi saya di sini (Mako Brimob) belajar menguasai diri seumur hidup saya,” lanjutnya menuliskan.

Seandainya waktu bisa diputar kembali, Ahok menyatakan lebih memilih ditahan selama dua tahun di Mako Brimob, daripada harus menjalani tugas sebagai orang nomor satu di Ibu Kota. Menurutnya, menjadi seorang gubernur hanya akan membuatnya menyakiti hati orang lain.

“Saya ditanya jika waktu bisa diputar kembali, mau pilih yang mana? Saya akan katakan saya memilih ditahan di Mako untuk belajar dua tahun (liburan remisi 3,5 bulan) untuk bisa menguasai diri seumur hidupku. Jika terpilih lagi, aku akan semakin arogan dan kasar dan semakin menyakiti hati banyak orang,” katanya menandaskan.

Setelah keluar dari penjara, Ahok ingin menjalani kehidupan yang baru. Dia tak ingin lagi dipanggil Ahok, melainkan BTP yang merupakan singkatan namanya Basuki Tjahaja Purnama.

Selain itu, beredar kabar Ahok akan segera menikah setelah keluar dari penjara. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyatakan, tak lama setelah bebas Ahok akan menikah dengan pujaan hatinya.

“Tanggal 15 Februari nikahnya, nanti saya saksi juga,” kata Pras saat dihubungi, Jumat (15/1/2019).

Ahok menurut Pras akan menikahi Bripda Puput Nastiti Devi di Jakarta. “Tempatnya rahasia, doakan saja lancar,” kata Pras.

Bukan hanya itu, Ahok mengaku dirinya mendengar jika kebebasan dirinya nanti akan disambut oleh banyak pihak. Ia pun meminta agar hal tersebut tidak dilakukan karena bisa mengganggu ketertiban di jalan umum.

Namun, dia bersyukur hal itu menandakan banyak orang yang sayang padanya.

“Terima kasih atas doa serta dukungan yang selama ini untuk saya. Tidak pernah dalam pengalaman hidup saya bisa menerima banyak pemberian dari makanan, buah-buahan, pakaian, buku-buku, dan lain-lain dari saudara-saudara. Saya merasa begitu dikasihi. Dan kasih yang saudara-saudara berikan kepada saya lebih baik daripada emas dan perak maupun dibandingkan kekayaan yang besar,” tulis Ahok.

2 dari 4 halaman

Rindu untuk Ahok

Ahok akan bebas pada 24 Januari 2019. Bebasnya Ahok dari tahanan usai dirinya menjalani vonis hukuman dua tahun penjara dikurangi remisi 3 bulan 15 hari.

Ahok telah menjalani hukuman sejak 9 Mei 2017 setelah divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Jakarta Utara.

Majelis hakim menyatakan Ahok terbukti melakukan penodaan agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu pada 2016 dan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara.

Beragam kegiatan pun sepertinya sudah direncanakan Ahok usai bebas dari penjara nanti. Seperti akan jadi pembicara, terjun kembali ke dunia politik, pergi ke luar negeri, hingga jalan-jalan bersama keluarga.

Meski kebebasan Ahok masih beberapa hari lagi, rupanya, sang mantan Gubernur DKI Jakarta sudah dirindukan banyak orang. Salah satunya seperti yang diunggah akun sosial media Instagram @save.ahok.

Mengunggah foto Ahok pada 13 Januari 2019, akun tersebut juga mengatakan menunggu.

Menunggu. #saveahok #ahok #basukibtp #btp,” tulis @save.ahok.

Rupanya, unggahan tersebut mendapat hujanan rindu dari para penggemar Ahok. Banyak masyarakat yang rindu akan sosok pria asli Belitung ini.

Aku termasuk orang yang paling menunggu kehadiran Beliau ….. 🙏🙏🙏👍👍👍❤❤❤😘😘😘,” kata @wahyu_wijaya__.

😢😢 dah gak sabar nunggu bapakku yg humble,” tulis @kezialasmaria.

Tak hanya itu, warganet juga tak sabar menanti Ahok kembali bersinar usai bebas dari tahanan.

MENUNGGU SANG PURNAMA BERSINAR KEMBALI. SANG PURNAMA PENUH DGN KERJAKERAS YG SLLU DIFITNAH TETAPI ALLAH SELALU DISISI BELIAU. SEHAT SELALU BAPAK,” ucap @iqbal.inst.

Menunggu mutiara yg segera bebas semoga sehat sll Aamiin…. Pk Ahok @save.ahok …kangen dgn canda tawa mu,” kata @yuni_zaen_.

3 dari 4 halaman

Surat Ahok

“Terima kasih atas doa serta dukungan yang selama ini untuk saya. Tidak pernah dalam pengalaman hidup saya bisa menerima banyak pemberian dari makanan, buah-buahan, pakaian, buku-buku, dan lain-lain dari saudara-saudara. Saya merasa begitu dikasihi. Dan kasih yang saudara-saudara berikan kepada saya lebih baik daripada emas dan perak maupun dibandingkan kekayaan yang besar.

Saya mendengar ada yang mau menyambut hari kebebasan saya di Mako Brimob bahkan ada yang mau menginap di depan Mako Brimob. Saya bebas tanggal 24 Januari 2019 adalah hari Kamis hari orang orang bekerja, jalanan di depan Mako Brimob dan di depan Lapas Cipinang adalah satu-satunya jalan utama bagi saudara-saudara kita yang mau mencari nafkah. Saya sarankan demi untuk kebaikan dan ketertiban umum bersama, dan untuk menolong saya, sebaiknya saudara-saudara tidak melakukan penyambutan apalagi menginap.

Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, Allah Pencipta langit dan bumi bahwa saya diijinkan untuk ditahan di Mako Brimob. Saya bersyukur diijinkan tidak terpilih di Pilkada DKI 2017, Jika saya terpilih lagi di Pilkada tersebut saya hanyalah seorang laki-laki yang menguasai balaikota saja, tetapi saya di sini belajar menguasai diri seumur hidup saya. Kuasai balaikota hanya untuk 5 tahun lagi. saya Jika ditanya Jika waktu bisa diputar kembali, mau pilih yang mana? saya akan katakan Saya memilih ditahan di Mako untuk belajar 2 tahun (liburan remisi 3,5 bulan), untuk bisa menguasai diri seumur hidupku. Jika terpilih lagi aku akan semakin arogan dan kasar dan semakin menyakiti hati banyak orang. pada kesempatan ini saya juga mau sampaikan kepada ahokers, para PNS DKI, para pembenci ku sekalipun, aku sampaikan mohon maaf atas segala tutur kata, sikap, perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja menyakiti hati dan perasaan saudara dan anggota keluarganya. saya mohon maaf dan saya keluar dari sini dengan harapan panggil saya BTP bukan Ahok.

Pemilu dan pilpres 2019 akan dilangsungkan tanggal 17 April 2019. saya menghimbau seluruh ahokers jangan ada yang Golput. kita perlu menegakkan empat pilar bernegara kita yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dengan cara memiliki partai politik yang mau menegakkan empat pilar di atas di seluruh Indonesia, kita harus mendukung agar di DPRD, DPRD, dan DPR RI maupun DPD RI memiliki jumlah kursi yang mencapai di atas 30 persen untuk partai yang teruji dan berkomitmen pada Pancasila.

Saya ingin mengutip pidato Presiden Soekarno yang saya kutip dari buku Revolusi BELUM SELESAI, kumpulan pidato Presiden Soekarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara (10 Januari 1967), Penyunting: Budi Setiono dan Bonnie Triyana, terbitan serambi (www.serambi.co.id). Apa yang Presiden Soekarno sampai kan aku harap juga Diterima menjadi pikiran dan harapan aku kepada seluruh ahokers dimanapun domisili saudara: ” saudara-saudara. Pancasila adalah jiwa kita, bukan hanya jiwaku. tetapi ialah jiwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan selama angkatan bersenjata Republik Indonesia berjiwa Pancasila Insya Allah swt, engkau akan tetap kuat, tetap kuat dan Sentosa, tetap kuat dan Sentosa, tetap kuat dan Sentosa menjadi tanduk daripada banteng Indonesia, yang telah kita dirikan pada tanggal 17 Agustus 1945…… Engkau adalah penegak daripada Pancasila dan Setialah kepada Pancasila itu, pegang Teguh kepada Pancasila sila Pancasila itu, sebagaimana aku pun berpegang teguh kepada Pancasila, bela Pancasila itu. bahkan sebagaimana ku katakan lagi tadi. saudara-saudara, laksana panggilan yang aku dapat dari pada atasan untuk memegang teguh kepada Pancasila ini.”

Majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan.Ingatlah sejarah dan tujuan para proklamator dirikan negeri ini.

MERDEKA!

Salam dari Mako Brimob Basuki Tjahaja Purnama”

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jokowi Bebaskan Ba’asyir, Aksi Simpatik Atau Politik?

JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membebaskan terpidana terorisme Ustaz Abu Bakar Ba’asyir. Langkah Jokowi itu mendapat dukungan, meski ada juga yang mempertanyakan niat di balik keputusan itu.

Keputusan pembebasan Ba’asyir disampaikan oleh kuasa hukum Jokowi di Pilpres, Yusril Ihza Mahendra. Ia mengklaim berhasil meyakinkan Presiden Jokowi untuk membebaskan Ba’asyir.

“Sudah saatnya Ba’asyir menjalani pembebasan tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Jokowi berpendapat bahwa Ba’asyir harus dibebaskan karena pertimbangan kemanusiaan,” kata Yusril seperti unggahan di Facebook-nya, Jumat (18/1/2019).

Yusril hari ini datang ke LP Gunung Sindur ditemani Yusron Ihza dan Sekjen PBB Afriansyah Noor untuk bertemu Ba’asyir. Yusril didaulat untuk menjadi imam dan khatib Jumat di masjid LP. Keluarga Abu Bakar Ba’asyir, disebut Yusril, juga datang dari Solo. Hadir pula pengacara Abu Bakar Ba’asyir, Achmad Michdan, yang disebut turut bersyukur atas bebasnya Ba’asyir.
Ketum PBB itu menyebut Ba’asyir akan tinggal di rumah anaknya di Solo pasca-bebas nanti. Yusril menyebut Ba’asyir bersyukur karena akan bebas pekan depan. Ba’asyir berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembebasan dirinya.

“Pembebasan Ba’asyir akan dilakukan pekan depan untuk membereskan administrasi pidananya di LP. Ba’asyir sendiri minta waktu setidaknya tiga hari untuk membereskan barang-barangnya yang ada di sel penjara,” sebutnya.

“Setelah bebas, Ba’asyir akan pulang ke Solo dan akan tinggal di rumah anaknya, Abdul Rahim,” tambah Yusril.

Ba’asyir yang kini berusia 80 tahun divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang yang digelar Juni 2011. Ba’asyir dinyatakan terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pembiayaan pelatihan militer kelompok teroris yang mengadakan latihan bersenjata di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Ia sudah menjalani masa hukuman 9 tahun.

Jokowi Bebaskan Ba'asyir, Aksi Simpatik Atau Politik?Foto: Ba’asyir saat dikunjungi Yusril. (Dok Antara Foto/Yulius Satria Wijaya).

Presiden Jokowi menyatakan keputusan membebaskan Ba’asyir karena faktor kemanusiaan. Ba’asyir diketahui beberapa kali menjalani medical check-up di RSCM Jakarta.

“Yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya beliau kan sudah sepuh. Ya pertimbangannya kemanusiaan,” jelas Jokowi.

Ia menyatakan sudah melalui berbagai pertimbangan hingga pada keputusan membebaskan Ba’asyir. Jokowi menyebut sudah berkonsultasi dengan sejumlah pihak terkait.

“Ini pertimbangan yang panjang. Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri,” sebutnya.

Keputusan Ba’asyir mendapat dukungan sejumlah pihak. Meski begitu, PAN meragukan niat tulus Jokowi itu mengingat keputusan membebaskan Ba’asyir dilakukan jelang pencoblosan Pilpres 2019.

“Apakah hal ini benar-benar murni atas pertimbangan kemanusiaan seperti yang disampaikan Presiden Jokowi atau ada alasan dan niat lain. Di tengah kontestasi pilpres yang cukup ketat seperti sekarang ini, hal itu bisa saja dipertanyakan,” ujar Wasekjen PAN Saleh Daulay.

“Semoga saja pembebasan ini murni karena alasan kemanusiaan. Tidak dimaksudkan untuk meraih simpati dan dukungan dalam pilpres nanti,” imbuh juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tersebut.

Pernyataan PAN ditampik oleh PPP. Sekjen PAN Arsul Sani meminta meminta tak perlu ada yang nyinyir akan keputusan Jokowi membebaskan Ba’asyir.Ia menyebut keputusan tersebut sejalan dengan revisi KUHP dan tidak terkait dengan pilpres.

“Dalam R-KUHP ajuan pemerintah, narapidana yang telah berumur 70 tahun dapat dilepaskan dari kewajiban menjalani hukuman pidana penjara yang masih tersisa. Pasal di R-KUHP ini secara prinsip telah disetujui fraksi-fraksi di DPR,” terang Arsul.

“Artinya, ketika pemerintahan Jokowi ajukan R-KHUP memang soal perikemanusiaan itu sudah didisain sebagai politik hukum. Jadi jangan nanti direspons sebagai langkah politik dalam rangka pilpres,” tambah anggota Komisi III DPR itu.
(elz/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>