Ketua DPR RI Pecahkan Rekor MURI Turnamen Catur Master Tebanyak di Dunia

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bambang Soesatyo, mendapatkan rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas rekor penyelenggaraan Turnamen Catur Terbuka Piala Ketua DPR RI dengan Peserta Master Terbanyak di Dunia. Selain mengasah kemampuan para peserta catur yang memperebutkan Piala Ketua DPR RI dengan total hadiah mencapai ratusan juta rupiah, turnamen ini sekaligus sebagai bukti nyata DPR RI dalam mendukung dan memfasilitasi lahirnya bibit-bibit unggul dalam olahraga catur.

“Rekor dunia yang diberikan MURI membuat DPR RI lebih semangat lagi menjadi Parlemen Modern dan Terbuka. Beberapa waktu lalu kita selenggarakan safety riding melibatkan komunitas motor, pameran seni dan budaya, dan kini tunamen catur. Kedepan akan ada pameran filateli serta lomba burung berkicau. Semua itu dilakukan agar DPR RI bisa merangkul berbagai elemen masyarakat yang beraneka ragam,” ujar pria yang biasa dipanggil Bamsoet tersebut, saat membuka Turnamen Catur Terbuka Piala Ketua DPR RI, di Loby Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Minggu (23/3/19).

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PB Percasi) Grand Master Utut Adianto, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Anggota DPR RI Taufiqulhadi, Ketua Komunitas Pecinta Catur Indonesia Hatta Taliwang, Ketua MURI Jaya Suprana, dan Tokoh Aktifis Senior Hariman Siregar.

Bambang menjelaskan, Turnamen Catur Terbuka Piala Ketua DPR RI awalnya dibuka untuk 1.000 peserta. Namun karena antusiasme yang luar biasa, ditambah menjadi 1.042 peserta. Jika tidak dibatasi karena mengingat kondisi ruangan dan hal teknis lainnya, pesertanya bisa lebih banyak lagi.

“1.042 peserta dari berbagai daerah dan kalangan yang ikut menyemarakan turnamen ini terbagi dalam beberapa kategori pertandingan. 138 peserta kategori Master, 54 peserta kategori Parlemen, 568 peserta kategori Non Master, 92 peserta kategori Junior Usia 12 tahun, 54 peserta kategori Junior Usia 16 tahun, 64 peserta kategori Wanita dan Wasit, serta 72 peserta kategori Veteran 55 tahun ke atas,” ucapnya.

Bambang berharap, melalui Turnamen Catur Terbuka Piala Ketua DPR RI, para pecatur bisa mengasah kemampuan dan meningkatkan jam terbang mereka. Dengan begitu, kelak bisa lahir lebih banyak Grand Master yang membanggakan Indonesia.

“Grand Master Utut Adianto adalah salah satu contoh yang membanggakan. Selain sukses mengharumkan nama Indonesia sebagai pecatur, beliau juga sukses menjadi Wakil Ketua DPR RI. Ini membuktikan masa depan pecatur tidak suram. Karena ketenangan dan ketajaman pikiran yang dilatih dalam catur menjadi modal besar bagi pecatur dalam meneruskan profesinya di bidang apapun di masa depan. Bisa menjadi politisi, pengusaha, motivator, atau pembicara publik,” kata Kepala Badan Bela Negara FKPPI tersebut.

Bambang juga memberikan apresiasi kepada pecatur Indonesia yang sudah menaikan peringkat Catur Indonesia di tingkat dunia. Usai mengikuti Olimpiada Catur Dunia ke-43 di Georgia pada 23 September – 6 Oktober 2018 lalu, peringkat Catur Putra Indonesia naik dari posisi 69 ke 57 dunia. Sementara itu, Catur Putri Indonesia naik dari posisi 47 ke 35 dunia.

“Pekerjaan rumah tentu masih banyak sekali. Saya yakin PB Percasi didukung oleh semua pihak, khususnya dari DPR RI, akan semakin bisa membawa Catur Indonesia naik lebih tinggi lagi. Untuk itu saya imbau berbagai kalangan, baik itu instansi pemerintah maupun dunia usaha, agar bisa memberikan perhatiannya kepada catur,” ujar Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila tersebut.

Bambang menambahkan, bangsa Indonesia yang sedang disibukan dengan Pemilu 2019 bisa mengambil hikmah dari para pecatur. Walaupun pertandingan catur juga kental dengan persaingan, tetapi mereka tetap tenang, tidak grasak grusuk, dan selalu mengedepankan sportifitas dan fair play.

“Ditengah perbedaan pandangan dan kelompok politik, kita bisa tetap bersatu dalam menyelenggarakan turnamen catur yang dihadiri seribu lebih peserta. Ini membuktikan sesungguhnya tidak ada sekat diantara kita sebagai sesama anak bangsa. Turnemen ini membawa pesan penting, bahwa meskipun kita berbeda pandangan politik, tetapi kita tetap satu bangsa, Indonesia,” pungkas Bamsoet.

(*)

DPR Nilai Wiranto Berlebihan Ingin Jerat Penyebar Hoaks dengan UU Terorisme

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai ucapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang mewacanakan penyebar hoaks bisa dijerat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, berlebihan. Sebab, kata dia, penyebaran hoaks sudah diatur dalam UU ITE.

“Tapi kalau terlalu jauh kalau sampai hoaks yang mungkin juga tidak sengaja oleh orang misalnya hanya dengan share, mungkin juga nge-share belum baca juga,” kata Abdul Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 21 Maret 2019.

“Terus kalau kemudian dianggap teroris, saya kira terlalu berlebihan,” sambung dia.

Menurut Abdul Kharis, perlu dibedakan antara penyebaran hoaks dengan menyatakan pendapat. Jika memang ada pelanggaran dan menimbulkan keresahan bisa langsung ditindak dengan UU ITE.

“Saya kira begini nanti harus bisa dibedakan antara hoaks dengan mengungkapkan pendapat, kalau yang sifatnya memang menyebar keresahan betul nanti biarkan UU ITE akan berbicara,” ungkap dia.

Tambah Politikus PKS ini, UU Terorisme sudah berlaku. Para penegak hukum juga dinilainya akan memutuskan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, pendapat Wiranto tidak perlu.

“Saya kira hakim, jaksa, mereka juga bukan tidak mengerti, tidak mampu, saya kira mereka akan menggunakan UU yang memang semestinya menurut digunakan,” ucapnya.

KPK Panggil Sekjen DPR Terkait Suap Anggota DPR F-PAN Sukiman

JakartaKPK memanggil Sekjen DPR Indra Setiawan terkait kasus dugaan suap anggota DPR Fraksi PAN Sukiman. Indra dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Plt Kadis PU Pegunungan Arfak, Natan Pasomba.

“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka NPS (Natan Pasomba),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (21/3/2019).

Wakil Bupati Pegunungan Arfak, Marinus Mandacan, juga dipanggil KPK. Dia juga dipanggil sebagai saksi untuk Natan.

Sukiman ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima duit Rp 2,65 miliar dan USD 22 ribu. Duit itu untuk memuluskan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Papua Barat.

KPK mengatakan Natan Pasomba diduga menyiapkan uang Rp 4,41 miliar, yang terdiri dari uang tunai sejumlah Rp 3,96 miliar dan valas USD 33.500. Jumlah tersebut, menurut KPK, merupakan commitment fee sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Pegunungan Arfak.

Namun yang diduga diterima Sukiman, menurut KPK, berjumlah Rp 2,65 miliar. Suap itu diduga diterima Sukiman antara Juli 2017 dan April 2018 dengan beberapa pihak sebagai perantara.

Sukiman dan Natan kini dicegah bepergian ke luar negeri. Pencegahan itu dilakukan sejak 21 Januari 2019 hingga 6 bulan setelahnya.
(haf/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Survei Litbang Kompas: PDIP-Gerindra Teratas, 7 Parpol Terancam Tak ke DPR

JakartaPDIP masih mendapat elektabilitas tertinggi diikuti Gerindra menurut survei Litbang Kompas terbaru terkait Pileg 2019. Sementara itu, ada 7 partai yang terancam tidak masuk ke DPR.

Hasil itu diungkapkan dalam hasil survei yang dirilis pada hari ini, Kamis (21/3/2019). Survei Litbang Kompas digelar pada 22 Februari-5 Maret 2019 dengan melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia. Margin of error survei ini plus-minus 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95%.

Litbang Kompas membandingkan perolehan suara parpol di Pemilu 2014, elektabilitas pada Oktober 2018 dan elektabilitas pada Maret 2019. Berikut hasilnya:

PKB
Pemilu 2014: 9%
Oktober 2018: 6,3%
Maret 2019: 6,8%

Gerindra
Pemilu 2014: 11,8%
Oktober 2018: 16%
Maret 2019: 17%

PDIP
Pemilu 2014: 18,9%
Oktober 2018: 29,9%
Maret 2019: 26,9%

Golkar
Pemilu 2014: 14,7%
Oktober 2018: 6,2%
Maret 2019: 9,4%

NasDem
Pemilu 2014: 6,7%
Oktober 2018: 3,6%
Maret 2019: 2,6%

Garuda
Pemilu 2014: –
Oktober 2018: 0,3%
Maret 2019: 0,2%

Berkarya
Pemilu 2014: –
Oktober 2018: 0,4%
Maret 2019: 0,5%

PKS
Pemilu 2014: 6,8%
Oktober 2018: 3,3%
Maret 2019: 4,5%

Perindo
Pemilu 2014: –
Oktober 2018: 1,5%
Maret 2019: 1,5%

PPP
Pemilu 2014: 6,5%
Oktober 2018: 3,2%
Maret 2019: 2,7%

PSI
Pemilu 2014: –
Oktober 2018: 0,4%
Maret 2019: 0,9%

PAN
Pemilu 2014: 7,6%
Oktober 2018: 2,3%
Maret 2019: 2,9%

Hanura
Pemilu 2014: 5,3%
Oktober 2018: 1%
Maret 2019: 0,9%

Demokrat
Pemilu 2014: 10,2%
Oktober 2018: 4,8%
Maret 2019: 4,6%

PBB
Pemilu 2014: 1,5%
Oktober 2018: 0,4%
Maret 2019: 0,4%

PKPI
Pemilu 2014: 0,9%
Oktober 2018: 0,1%
Maret 2019: 0,2%

Belum menentukan pilihan
Oktober 2018: 20,4%
Maret 2018: 18,2%

Untuk Garuda, Berkarya, Perindo, Hanura, PBB, dan PKPI, Litbang Kompas menyatakan sampel kecil sehingga data mungkin tidak akurat.

Ambang batas untuk masuk ke parlemen di Pemilu 2019 ini adalah sebesar 4%. Dari hasil survei, Litbang Kompas membagi parpol menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu parpol yang dipastikan lolos ke DPR. Empat parpol itu adalah PDIP, Gerindra, Golkar, dan PKB.

Kategori kedua yaitu parpol yang elektabilitasnya memenuhi minimal ambang batas parlemen termasuk dengan mempertimbangkan margin of error 2,2%. Parpol yang masuk kategori ini adalah Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan NasDem.

Sementara itu, ada kategori ketiga yaitu parpol yang tingkat elektabilitasnya di bawah ambang batas parlemen. Meski mempertimbangkan margin of error, parpool ini masih sulit masuk ke DPR. Di kategori ini ada Hanura, PBB, PKPI, Perindo, PSI, Berkarya, dan Garuda.

Litbang Kompas juga mengukur loyalitas pada pilihan partai, khusus untuk partai peraih kursi Pemilu 2014. Hasilnya dikelompokkan menjadi dua yaitu strong voters (sudah mantap, tidak akan berubah) dan swing voters (masih bisa berubah). Berikut hasilnya:

PDIP
Strong voters: 76,5%
Swing voters: 23,5%

Gerindra
Strong voters: 80,8%
Swing voters: 19,2%

Golkar
Strong voters: 56,6%
Swing voters: 43,4%

PKB
Strong voters: 61,8%
Swing voters: 38,2%

Demokrat
Strong voters: 45,1%
Swing voters: 54,9%

PKS
Strong voters: 59,7%
Swing voters: 40,3%

PAN
Strong voters: 68,9%
Swing voters: 31,1%

PPP
Strong voters: 55%
Swing voters: 45%

NasDem
Strong voters: 68,4%
Swing voters: 31,6%

Hanura
Strong voters: 72,7%
Swing voters: 27.3%

Belum tahu/rahasia
Strong voters: 32,3%
Swing voters: 67,7%
(imk/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dino Patti Djalal Laporkan Calo Suara Caleg DPR di Malaysia ke Bawaslu

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal melaporkan dugaan calo suara calon anggota legislatif DPR RI untuk daerah pemilihan Luar Negeri di Malaysia. Menurut Dino, laporan yang diterima lebih dari satu caleg yang tergabung dalam program besutannya, Know Your Caleg.

“Kami dapat laporan dari beberapa caleg ada tendensi calo suara, yaitu orang yang menawarkan suara (kepada para caleg Dapil Luar Negeri) dan suara itu dijamin (valid),” kata Dino di Media Center Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019) malam.

Penggagas Foreign Policy Community of Indonesia ini menyebut, para calo tersebut mematok tarif per suara mencapai 50 ringgit Malaysia atau setara dengan Rp 174 ribu, untuk satu suara.

“Angka-angka bervariasi, 15 Ringgit sampai 50 Ringgit, ini saya hanya mengutip informasi dari aduan caleg saja ya,” jelas Dino.

Saat ini, jual beli suara caleg tersebut hanya terjadi di Dapil Luar Negeri di Malaysia. Lebih mengerucut, wilayah potensi rawan calo ada di sekitaran perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya daerah perkebunan yang pengawasan dari Tim Bawaslu terbilang kurang.

“Baru di Malaysia, yang lain belum (dapat laporan). Tapi saya yakin mudah-mudahan tidak ada,” lanjut Dino.

Sebagai informasi, Dino telah menyampaikan temuan ini kepada Ketua Bawaslu Abhan. Dia menyebut, dugaan terkait sudah diendus oleh Bawaslu dan tengah ditelusuri.

“Tanggapan Pak Abhan tadi baik, pihaknya mengaku sudah mencurigai adanya potensi kecurangan ini,” kata Dino.

Walau demikian, laporan Dino kepada Bawaslu sifatnya sebatas non administratif. Dia berharap Bawaslu dapat menindaklanjuti secara serius agar marwah kesucian pesta demokrasi terjaga utuh.

Sebelum Dimulai, Rapat DPR dan Pengusaha Tambang Ricuh

Jakarta – Komisi VII DPR malam ini, Selasa (19/3/2019) mengggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM. RDP yang diagendakan pukul 19.00 WIB ini juga mengundang para pengusaha tambang di sektor minerba.

Berdasarkan daftar hadir, terdapat 293 pengusaha tambang yang datang. Rapat diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Jakarta.

Pantauan detikFinance, Selasa (19/3/2019), suasana terlihat tidak kondusif. Banyak pengusaha tambang yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan karena karena ruangan tidak muat. Antrean pun mengular hingga ke luar ruangan.


Suasana di dalam Ruang Komisi VII pun sempat ricuh. Keadaan tidak kondusif lantaran banyak undangan yang terpaksa berdiri karena kursi yang tersedia tidak cukup. Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Nasir hingga meminta sebagian undangan menunggu di luar.

“Yang nggak dirut (perusahaan tambang) tunggu di luar saja,” katanya.

Kemudian mereka dianjurkan duduk di kursi anggota Komisi VII yang kosong, namun kemudian ada yang diminta untuk pindah ke kursi lain karena tidak boleh duduk di sebelah anggota.

Naldy Haroen selaku Presiden Direktur PT Ena Sarana Energi adalah yang diminta pindah. Dia pun merasa tersinggung.

“Kami datang jauh dari sini. Kami hormati undangan (rapat). Tapi ini begini (nggak dapat tempat duduk). Kasian itu di luar,” jelasnya.

Akhirnya setelah suasana lebih tenang, rapat dimulai dengan menyisakan beberapa undangan menunggu di luar, dan rapat diputuskan berlangsung tertutup. (hns/hns)

4,2 Juta Warga Belum Punya e-KTP, DPR Minta Pemerintah Percepat Perekaman

Jakarta – Komisi II DPR meminta Kemendagri mempercepat perekaman e-KTP masyarakat. Berdasarkan catatan, masih ada 4,2 juta penduduk yang belum merekam data e-KTP.

Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri tentang persiapan Pemilu 2019. Rapat digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

“Mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan langkah-langkah percepatan pencetakan e-KTP bagi 4.231.823 penduduk yang belum melakukan perekaman serta melakukan upaya afirmatif di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan daerah lain yang tingkat perekamannya masih rendah agar dapat selesai sebelum 31 Maret 2019,” kata Wakil Ketua Komisi II F-PKB, Nihayatul Wafiroh selaku pemimpin rapat.


Dalam simpulan rapat juga disinggung soal e-KTP WNA. Komisi II meminta pemerintah membedakan warna e-KTP WNA dan WNI serta sementara menghentikan pencetakan e-KTP WNA.

“Mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk membedakan warna e-KTP bagi WNA dan menghentikan pencetakan KTP elektronik bagi WNA hingga pemilu selesai sebagai upaya menciptakan situasi pemilu serentak yang kondusif,” ujar Nihayatul.

Selain mengenai e-KTP, dalam rapat disepakati perubahan PKPU 7/2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019. Menurut KPU ada sejumlah daerah yang memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan penghitungan suara.

“Menyetujui usulan perubahan terkait daerah tertentu yang memerlukan penambahan waktu penghitungan suara dari 10 hari menjadi 17 hari dan perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya peraturan Bawaslu yang terkait hal di atas menyesuaikan,” tutur Nihayatul.

Rapat Komisi II dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri ini menghasilkan 3 kesimpulan lain. Tiga poin kesimpulan tersebut, yaitu:

1. Komisi II DPR RI KPU dan Bawaslu sepakat bahwa masyarakat yang tidak terdaftar di DPT maka boleh menggunakan hak pilihnya menggunakan e-KTP.
2. Komisi II DPR RI memahami kesulitan Bawaslu dalam rekrutmen pengawas TPS. Selanjutnya Komisi II DPR RI meminta Bawaslu agar tetap mengoptimalkan proses rekrutmen.
3. Komisi II DPR RI mendorong Bawaslu untuk menyelenggarakan pelatihan bagi saksi peserta pemilu sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Bawaslu.
(tsa/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

DPR Sahkan Aswanto dan Wahiduddin Sebagai Hakim Konstitusi

JakartaDPR mengesahkan Aswanto dan Wahiduddin Adams sebagai hakim konstitusi periode 2019-2024. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR.

Rapat digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Wakil Ketua DPR Utut Adianto memimpin rapat.

Aswanto dan Wahiduddin sebelumnya ditetapkan Komisi III DPR setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Ada 11 calon hakim konstitusi yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Aswanto dan Wahiduddin merupakan calon hakim konstitusi petahana.


Ketua Komisi III Kahar Muzakir menyampaikan laporan uji kepatutan dan kelayakan di rapat paripurna. Utut kemudian menanyakan laporan itu kepada anggota dewan yang hadir.

“Apakah laporan Komisi III DPR tentang uji kepatutan dan kelayakan calon hakim konstitusi tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?” kata Utut.

“Setuju,” jawab anggota dewan.

(tsa/mae)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anggota Komisi I DPR Kecam Penembakan di Masjid Selandia Baru

Dalam pernyataan resminya terkait penembakan saat salat Jumat tersebut, Charles yang berkeyakinan non-Muslim juga menyoroti ucapan yang dilontarkan oleh senator dari Queensland (Australia), Fraser Anning, yang menyebut bahwa tragedi itu adalah ‘harga yang pantas dibayar’ oleh Muslim.

“Saya juga mengutuk keras pernyataan resmi Senator Fraser Anning dari Queensland, Australia, yang pada intinya menganggap bahwa teror terhadap masjid di Christichursh adalah harga yang pantas dibayar Umat Islam dan bahwa Islam adalah ideologi kekerasan,” tegasnya. 

Menurutnya, kata-kata Anning telah melukai perasaan umat Islam dan non-Muslim, serta tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap upaya masyarakat dari berbagai pihak dalam membangun perdamaian dan pengertian antar umat beragama, termasuk di Selandia Baru.

“Pernyataan Fraser Anning menunjukkan ketidakpahaman dan kesalahan persepsi yang akut terhadap Islam dan umat islam. Pernyataan semacam itu hanya bisa keluar dari seorang tokoh politik yang miskin ‘wisdom’ (deficit of wisdom),” kata politikus PDIP ini.

Ia menilai perusakan, kekerasan dan penodaan terhadap tempat ibadah umat Islam maupun keyakinan lainnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, dengan alasan apa pun dan atas nama apa pun. Sebab bagi dirinya, tidak ada agama yang membenarkan kekerasan terhadap orang-orang sipil yang tidak berdosa.

“Tempat ibadah adalah tempat di mana kita menumbuhkan dan merawat perdamaian dan kedamaian. Kepada seluruh umat beragama, demi kemanusiaan, mari kita jadikan ektrimisme dan kekerasan sebagai musuh bersama,” tandas Charles.

Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Larang Senator Australia Fraser Anning Masuk Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengecam pernyataan Senator Fraser Anning dari Queensland, Australia yang menyalahkan imigran muslim atas penembakan di 2 Masjid Selandia Baru. Menurutnya, pernyataan Fraser menunjukkan ketidakpahaman dan kesalahan persepsi terhadap umat Islam.

“Saya juga mengutuk keras pernyataan resmi Senator Fraser Anning dari Queensland, Australia, yang pada intinya menganggap bahwa teror terhadap masjid di Christichursh adalah harga yang pantas dibayar Umat Islam dan bahwa Islam adalah ideologi kekerasan,” kata Charles kepada wartawan seperti dikutip Antara, Sabtu (16/3).

Dia meminta pemerintah Indonesia melarang Fraser masuk ke Indonesia. Sebab, ucapan Fraser berpotensi memecah belah umat beragama.

“Atas nama seluruh bangsa Indonesia yang mencintai perdamaian, saya meminta Pemerintah Indonesia melarang Fraser Anning untuk memasuki wilayah Indonesia untuk alasan apapun agar tidak menularkan cara pandang yang dapat memacah belah umat beragama tersebut,” tegasnya.

Selain itu, kata Charles, ucapan Fraser akan melukai hati para umat beragama yang sudah berupaya keras membangun perdamaian dan toleransi.

“Pernyataan tersebut melukai perasaan Umat Islam dan Non- Muslim dan tidak berkontribusi apapun terhadap upaya kita membangun perdamaian dan saling pengertian antar umat beragama,” ujar Charles.

Meski demikian, Politikus PDIP ini menyebut aksi penembakan di 2 masjid di Christchurch, Selandia Baru bentuk kebiadaban. Dia juga menyampaikan belasungkawan kepada seluruh korban tewas dari insiden ini. Sejauh ini, 50 orang dikabarkan tewas akibat penembakan tersebut.

“Tindakan tersebut adalah ekspresi kebiadaban yang mencederai rasa kemanusiaan siapapun, khususnya karena dilakukan di tempat ibadah yang disucikan Umat Islam,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Charles juga memuji gerak cepat pemerintah Selandia Baru dalam menangani kasus ini. Dia berharap seluruh pelaku bisa segera ditangkap dan diadili. Sebab, aksi penembakan yang dilakukan para pelaku tidak dibenarkan atas dasar dan alasan apapun.

“Perusakan, kekerasan dan penodaan terhadap tempat ibadah Umat Islam maupun terhadap tempat ibadah agama manapun tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan atas nama apapun. Tidak ada agama yang membenarkan kekerasan terhadap orang-orang sipil yang tidak berdosa. Sebaliknya, tempat ibadah adalah tempat di mana kita menumbuhkan dan merawat perdamaian dan kedamaian,” tandasnya.