Sekjen PPP: Kubu Humphrey Ingin Islah, Silakan Datang ke DPP

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mempersilakan PPP kubu Muktamar Jakarta yang dipimpin Humphrey Djemat jika menginginkan Islah.

“Ya tolong sampaikan kepada teman-teman di kubu Humphrey yang saya kira jumlahnya nggak bayak lagi. Kalau mau islah, datanglah ke sini (Kantor DPP PPP). Saya ada di sini, datanglah, anytime lah, janjian,” kata Arsul di Kantor DPP PPP, Jl. Diponogoro, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).

Arsul juga mengatakan bahwa Plt Ketua Umum PPP Suharso telah bertemu Djan Farid yang merupakan Ketua Umum PPP kubu Muktamar sebelumnya. Pada pertemuan itu, mereka membahas terkait islah.

“Itu sudah disampaikan juga, sudahlah kita bersama-sama, bersatu lagi,” ujar Arsul.

Dia juga menerangkan bahwa istri Humphrey, Triyana Dewi Seroja juga telah bergabung dengan PPP untuk mendukung paslon 01, Jokowi-Ma’ruf. Kendati saat ini, Humphrey mendukung pasangan capres-cawapres 02, Prabowo-Sandi.

“Tapi Bu Triana itu anggota TKD (Tim Kampanye Daerah) DKI di bawah pimpinan Pak Prasetyo. Beliau ketua badan bantuan hukum dulu di DPP Djan Faridz,” terangnya.

Arsul pun meminta kepada PPP kubu Humphrey supaya tidak mengumbar ke publik soal rencana islah mereka. Dirinya meminta agar kubu Humphrey datang terlebih dahulu ke DPP PPP baru setelah itu hasilnya diumumkan ke masyarakat.

“Jadi enggak usah kita pengen islah pakai press conference. Jadi mendingan datang dulu, kemudian press conference sambil makan-makan sama awak media gitu,” ujarnya dengan diiringi gelak tawa.

Romahurmuziy Ditangkap KPK, Ini Jawaban DPP PPP

Liputan6.com, Jakarta – Kabar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (15/3/2019), sampai kepada Ketua DPP PPP Lena Maryana Mukti.

Perihal penangkapan sang ketua umum, Lena mengaku pihaknya belum menerima kabar resmi terkait OTT yang tersebut.

“Sepanjang ini kami belum menerima secara resmi, belum ada berita soal itu,” kata Lena kepada wartawan, hari ini, Jumat (15/3/2019). 

Lena mengaku DPP PPP baru mendengar kabar itu dari pemberitaan media. 

“Ya dari media aja, bacanya dari media, dan saya menjawabnya tidak benar, karena kami belum menerima informasi tentang itu,” ucapnya.

Mengenai langkah apa saja yang akan dilakukan DPP PPP terkait penangkapan Romahurmuziy, Partai berlambang Ka’bah tersebut menyebut masih menunggu kabar resmi dari KPK.

“Kami menunggu kabar resmi aja,” pungkasnya. 

Hari Ini, KPK Datangi Empat Kantor DPP Parpol

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) akan mendatangi kantor DPP Partai Politik (Parpol) untuk berdiskusi terkait perbaikan dana bagi setiap partai.

“Kami akan duduk, tim KPK akan datang dan diskusi bersama unsur-unsur DPP di parpol,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 11 Maret 2019. 

Febri mengatakan, rencananya mulai hari ini, Selasa 12 Maret 2019 tim yang berada di bawah Deputi Penindakan ini akan mendatangi kantor-kantor DPP Parpol. Menurut Febri, ada empat DPP partai yang akan didatangi oleh KPK, yaitu DPP PKS, DPP Gerindra, DPP PDIP, dan DPP PKB.

“Perbaikan pendanaan ini bisa beberapa hal, pertama menghitung dana yang rasional dan realistis yang dibutuhkan oleh parpol dalam berkegiatan dan yang kedua, membahas aspek akuntabilitas dan keterbukaannya pada publik karena uang yang digunakan itu adalah uang dari masyarakat,” kata Febri.

Menurut Febri, tindakan menjemput bola yang dilakukan KPK ini demi meminimalisir tindak pidana korupsi. Sebab, berdasarkan kajian yang dilakukan KPK, salah satu akar persoalan korupsi politik bersumber dari aspek pendanaan.

“Dalam konteks itulah KPK mendekati dari perspektif pencegahan, selain upaya penindakan yang dilakukan selama ini,” kata Febri.

Alasan SBY Tunjuk AHY Jadi Penanggung Jawab Pemenangan Demokrat

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yufhoyono (SBY) menyerahkan tongkat komando kampanye pemenangan pemilu 2019 kepada putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengungkap  alasan mengapa SBY lebih memilih AHY ketimbang putra keduanya Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Dalam pemenangan pemilu SBY justru menugaskan Ibas dalam Komisi Pemenangan Pemilu (KPP). Sedangkan AHY, mendapat tugas pemenangan pemilu melalui jabatan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma).

Menurut Didik, ada pertimbangan lain hingga akhirnya SBY menunjuk AHY sebagai tonggak pemenangan pemilu. Alasannya, kata dia, AHY dianggap mampu mengatur strategi dan ritme.

“Mas AHY kan memang menjadi komisi pemenangan pemilu kita, itu tugasnya sangat berat dibanding tugas lain, karena harus menentukan strategi, mengatur ritme pertarungan dan bertanggung jawab terhadap rencana aksinya,” kata Didik saat dihubungi, Jumat (1/3/2019).

Didik juga mengungkap alasan kenapa bukan Ibas yang ditugaskan sebagai ketua pemenangan kampanye. Ibas, lanjutnya harus fokus pada pemenangannya sebagai caleg.

“Dan Mas Ibas sendiri strategi kampanye soal dapur Partai Demokrat sendiri, mereka berdua memang menjadi bagian magnet center, pada saatnya nanti Mas Ibas akan memperkuat Mas AHY,” ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Fokus Pengobatan Ani Yudhoyono

Diketahui, SBY memang tengah fokus merawat sang istri Ani Yudhoyono yang sedang sakit kanker darah di Singapura. Terkait Persiapan menghadapi pemilu serentak 17 April nanti, SBY telah memberikan sejumlah pesan.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, surat dituliskan SBY, demi menjawab ketidakhadirannya dalam dua bulan terakhir sisa masa Pemilu 2019, karena harus mendampingi sang istri yang mengidap kanker darah.

“Karena sementara waktu, secara fisik tidak bisa menjalankan kampanye sampai 17 April, oleh karena itu beliau sampaikan pesan untuk memaksimalkan kerja-kerja Partai, DPP sampai ke tingkat ranting,” kata Hinca di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).


Reporter: Sania Mashabi

Saksikan video pilihan di bawah ini:

AHY Sampaikan Rekomendasi PD untuk Presiden Mendatang Malam Ini

Jakarta – Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyampaikan pidato politiknya malam ini. Pidato AHY mengangkat tema ‘Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia Mendatang’.

Pidato politik AHY akan disampaikan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) pukul 19.30 WIB. Pidato ini disampaikan AHY menyusul mandat yang diberikan Ketum PD sekaligus ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Teman-teman yang baik, Insyaallah, malam ini saya akan menyampaikan pidato politik dengan judul ‘Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia Mendatang’. Live di @tvonenews pukul 19.30-20.00 WIB. Terima kasih, dan semoga berkenan menyaksikan. Salam, AHY,” ujar AHY lewat akun Twitter @AgusYudhoyono.
Mandat itu sebelumnya disampaikan SBY karena tidak bisa ikut terlibat dalam masa kampanye hingga hari pencoblosan, 17 April 2019. SBY harus mendampingi sang istri, Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan medis di Singapura karena mengidap kanker.
Melalui secarik surat, AHY diberi tugas memimpin pemenangan Pemilu PD. Sedangkan anak kedua SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatur keseimbangan pelaksanaan tugas kedewanan, dengan tugas kampanye para anggota DPR RI dari PD.

“Secara nasional komandan Kogasma, saudara AHY bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019,” ujar SBY melalui surat yang dibacakan oleh Sekjen PD Hinca Panjaitan di kantor DPP PD, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).
(dkp/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gerindra: Pak Prabowo Sudah Teken Surat Cawagub DKI, Tinggal Kirim ke PKS

Jakarta – Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan surat pengajuan nama Cawagub DKI Jakarta telah diteken oleh sang ketum, Prabowo Subianto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Tanda tangan dilakukan kemarin.

“Setahu saya sudah ditandatangani. Kemarin ditandatanganinya,” ujar Riza, saat dimintai konfirmasi, Jumat (1/3/2019).

Insyaallah, udah clear,” imbuhnya.


Riza mengatakan, surat pengajuan tersebut hanya tinggal diserahkan ke PKS. Namun, hal itu menjadi kewenangan DPD Gerindra DKI.

“Tinggal nunggu penyerahan. Itu nanti urusan DPD,” kata Riza.

Sebelumnya, surat pengajuan dua nama Cawagub DKI masih menunggu pengesahan dari Prabowo dan Muzani. Sementara, dari pihak PKS, baik Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjennya Mustafa Kamal sudah meneken surat tersebut.

Dua nama yang disepakati Gerindra dan PKS adalah Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto menjadi cawagub DKI. Pasca mendapat pengesahan dari kedua pimpinan partai pengusung, dua nama itu akan diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diteruskan ke DPRD.
(mae/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ditemani Istri, Anies Terbang ke Singapura Jenguk Ani Yudhoyono

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama istrinya Fery Farhati bertolak ke Singapura. Anies akan menjenguk istri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono.

“Benar, beliau ke Singapura menjenguk Bu Ani,” kata Anggota Tim Gubernur DKI Jakarta, Naufal Firman Yursak, melalui pesan singkat, Jumat (1/3/2019).

Naufal tidak mengungkapkan kapan Anies terbang ke Singapura. Namun dia mengatakan, Anies akan kembali Jakarta hari ini.
“Dengan Bu Fery, pulang hari ini,” sebutnya.
Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon juga membenarkan kabar Anies ke Singapura. Sebelumnya, sejumlah tokoh juga sudah menjenguk Ani Yudhoyono.

Di antaranya Presiden Joko Widodo (Jokowi), PM Singapura Lee Hsien Loong, capres Prabowo Subianto, Mensesneg Pratikno, Chairul Tanjung, mantan wapres Boediono, mantan Menperin MS Hidayat, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya Emil Dardak, dan sederet tokoh lainnya.

Elite-elite Partai Demokrat juga ada di Singapura. Sementara itu, keluarga Yudhoyono bergantian menjaga Ani Yudhoyono yang dirawat karena kanker darah.
(fdu/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ratna Sarumpaet Merasa Kasusnya Politis, BPN: Jangan Fitnah Kami

Jakarta – Ratna Sarumpaet menilai kasus hoax yang menimpanya bernuansa politis. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah terlibat dalam kasus Ratna.

“Saya nggak mau membuat penilaian prematur ini politis atau tidak, lebih baik kita sama-sama ikuti proses persidangan. Yang paling penting jangan kasus Bu Ratna ini dijadikan bahan untuk mem-framing dan memfitnah kami selaku BPN. Mengacu pada surat dakwaan, sangat jelas ini nggak ada urusan dengan BPN,” kata anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).

Dia enggan mengomentari lebih jauh soal pernyataan Ratna. Habiburokhman mengatakan Ratna punya hak untuk membela diri. Menurut dia, hal itu tertuang dalam KUHAP.
“Sebagai terdakwa beliau punya hak untuk membela diri, hal mana secara tegas diatur dalam KUHAP. Secara teknis beliau bisa menyampaikan pembelaan dengan menghadirkan saksi, bukti yang relevan selama dalam proses persidangan,” tutur Habiburokhman.

Ratna Sarumpaet Merasa Kasusnya Politis, BPN: Jangan Fitnah KamiFoto: Habiburokhman (Dok Pribadi)

Hal senada dilontarkan juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. Andre hanya mendoakan Ratna selalu sehat untuk mengikuti persidangan.

“Kami tidak mau mengomentari kasus Mbak Ratna. Sepenuhnya kami serahkan ke proses persidangan di pengadilan. Kita tunggu saja gimana, kita doakan sidangnya lancar, Mbak Ratna juga sehat untuk mengikuti persidangan,” kata Andre.

Ratna Sarumpaet Merasa Kasusnya Politis, BPN: Jangan Fitnah KamiFoto: Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade (Zhacky-detik)

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet menyebut kasus yang menjeratnya sarat nuansa politis. Menurutnya, polisi tidak perlu menangkap dirinya karena berbohong soal luka lebam di wajahnya.

Ratna menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (28/2). Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ratna Sarumpaet membuat keonaran dengan menyebarkan hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang disebut akibat penganiayaan.

“Aku cuma secara umum minta, karena aku merasa ini semua politisasi, penangkapan saya politisasi. Aku anggap nggak harus ditangkap juga toh bisa lihat tiketnya juga kok yang kayak gitu-gitu,” kata Ratna di Polda Metro Jaya, Jakarta.

Jaksa menguraikan rangkaian kebohongan yang dilakukan Ratna lewat pesan WhatsApp, termasuk menyebarkan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak. Puncak dari kebohongan Ratna, Prabowo Subianto disebut jaksa menggelar jumpa pers pada 2 Oktober 2018.

“(Terdakwa) menceritakan mengenai penganiayaan dan mengirimkan foto dalam keadaan bengkak merupakan rangkaian kebohongan terdakwa untuk mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,” ujar jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Kamis (28/2).
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

SBY Sebut Kontestasi Pilpres 2019 Lebih Keras dari Sebelumnya

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 lebih keras dibandingkan Pilpres sebelumnya di era reformasi.

Pernyataan SBY itu disampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan untuk disampaikan kepada kader Demokrat dan masyarakat.

“Beliau mengamati bahwa kontestasi Pilpres 2019 lebih keras dibandingkan Pilpres sebelumnya di era reformasi, seperti terjadinya polarisasi tajam dan dukungan indentitas yang menguat,” kata Hinca saat membacakan surat kedua SBY yang diberikan kepadanya, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Hinca menjelaskan, SBY menyampaikan apabila kondisi itu terlampau jauh maka kerukunan bangsa Indonesia akan retak dan dirinya mengajak kader Demokrat serta masyarakat mencegah agar tidak terjadi.

Menurut dia, SBY menilai semua kader Demokrat harus berperan aktif dalam rangkaian Pemilu yang berlangsung aman dan damai, serta memastikan berlangsung demokratis, jujur, dan adil.

“Persaingan pemilu memang keras namun tidak patut terjadinya disintegrasi sehingga perlu kesadaran bersama,” ujarnya.

Hinca mengatakan, dalam surat kedua tersebut, SBY menjelaskan bahwa Presiden Keenam RI itu tidak dapat hadir secara fisik bersama kader Demokrat dalam memenangkan partai karena harus mendampingi Ani Yudhoyono berobat di Singapura.

Menurut dia, SBY berharap semangat para kader tidak berkurang meskipun dirinya tidak hadir secara fisik padahal dua bulan ini merupakan saat menentukan bagi caleg Demokrat.

“Beliau menyampaikan sangat ingin secara fisik berada di lapangan dan berjuang namun harus mendampingi pengobatan Ibu Ani Yudhoyono di Singapura,” katanya.

2 dari 2 halaman

AHY Yakin Mampu

Hinca mengatakan, SBY meyakini Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan dua anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Nachrowi Ramli serta Sukarwo merupakan pemimpin yang tangguh.

Dia menjelaskan, SBY sangat yakin ketiga orang tersebut mampu memimpin kampanye terpadu menggantikan dirinya yang sedang berada di Singapura.

“Beliau juga berpesan agar para senior Demokrat membantu Kogasma, mereka antara lain EE Mangindaan, Amir Syamsuddin, Vence Rumangkang, Syarief Hasan, Djoko Udjianto, Jafar Hafsah, Nurhayati Ali Assegaf, Pramono Edhie, Jhonny Alen Marbun, Max Sopacua, dan Ahmad Yahya,” ujarnya.

Sebelumnya, SBY memberikan secara langsung dua surat kepada Hinca sebagai Sekjen Partai Demokrat di Singapura.

Surat pertama, berisi 10 poin salah satunya memberikan mandat kepada AHY memimpin kampanye Pemilu 2019, dibantu Sukarwo dan Nachrowi Ramli.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Sekjen Demokrat: AHY Ikon Kampanye Pemilu, Bukan untuk Gantikan SBY

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi mendapuk anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai penanggug jawab pemenangan partai untuk kampanye Pilpres 2019.

Namun, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan sosok AHY hanya sebagai ikon absennya SBY dikarenakan merawat sang istri, Ani Yudhoyono di Singapura akibat kanker darah.

“Desas desus soal Plt, soal ganti ketua umum itu tidak benar dan tidak ada. Ini hanya intensitas dan efektivitas kader memenangkan kampanye, (AHY) sebagai ikon karena secara fisik Pak SBY tak hadir,” kata Hinca usai jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

Hinca menjelaskan, tanggung jawab diemban AHY ini pun tak serta menjadikannya memiliki kuasa lebih atas keputusan partai. Semua hal menyangkut teknis kepartaian, menurut Hinca akan tetap berada di koridornya.

“Urusan internal partai saya yang memimpin dengan teman-teman di dalam. Komandan Kogasma (AHY) fokus bagaiman acara menang pemilu,” jelas Hinca.

Terkait rencana dan program khusus yang dijalankan AHY di sisa masa kampanye Pemilu 2019, Hinca menyatakan hal itu akan dibeberkan dalam pidato politik AHY besok, Jumat 1 Maret 2019 di Jakarta dan 1 April 2019 di Jawa Timur.

“Jadi itu kita mulai besok dengan pidato politik, nanti juga 1 April lagi pidato politik lagi Jawa Timur dan seterusnya,” Hinca menandasi.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: