Muak dengan Hoaks, Pendukung Senyap Dongkrak Suara Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019?

Sementara itu, sejumlah warga mengakui suasana pilpres 2019 ini memang sangat ‘panas’ dan sengit. namun mereka menilai hal itu sebagai ‘bumbu’ yang menyemarakkan pesta demokrasi di Tanah Air.

Linda (47) yang mendukung Joko Widodo sejak 2014 lalu mengaku terlibat debat sengit dengan pendukung 02 di grup Whatsapp yang diikutinya.

“Di grup Whatsapp saya memang lebih banyak (pendukung) 01, tapi yang 02 juga tidak mau kalah. Ada yang keluar dari grup, dan ada juga yang memilih tidak berteman dulu selama pilpres,” ujarnya bercerita.

“Hampir setiap hari sahut-sahutan, tapi saya lebih memilih memberitahu yang positif-positif saja dari hasil kerja dan program Pak Jokowi,” lanjut Linda.

Adapun bagi pemilih pemula seperti Gadiel (19), bersikap diam dan menghindari perdebatan adalah pilihan yang lebih baik.

“Di medsos memang seru saling serang, tapi kebanyakan pendukung Jokowi memang gak balas atau terpancing. Walau saya sebenarnya sebal, tapi tahan aja. Daripada dilawan mereka makin jadi, makin panas dan nanti dianggapnya kita (pendukung 01) sama seperti mereka, jadi saya biarkan saja,” kata pemilih milenial ini.

Lain halnya dengan Anton Sitorus (55) yang memilih tidak terlalu terlibat dalam perdebatan seputar pilpres 2019.

“Kalau tidak begitu (saling berdebat), tidak seru dong pemilunya. Memang harus ada sengit-sengitan antar pendukung. Tapi saya tidak mau fanatik sekali sama hal ‘begituan’. Hidup saja masih susah, untuk apa buang waktu ngotot membela capres. Langsung pilih saja jagoan kita,” ungkap pria yang sehari-hari berprofesi sebagai pengemudi taksi di Jakarta itu.

Pengamat: Jurus Tokoh NU Ampuh Dongkrak Suara Jokowi-Ma’ruf di Jatim

Sebelumnya, Ketua PBNU Jatim Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, ada tiga hal yang membuat Jokowi menang di wilayahnya. Pertama, kemenangan Jokowi di Jatim tak lepas dari kinerjanya selama 4,5 tahun memimpin Indonesia.

Kedua, Gus Ipul menilai kemenangan Jokowi di Jawa Timur tak lepas dari suara warga NU yang solid mendukungnya. “NU Solid, karena pemersatunya Kiai Ma’ruf,” tutur Gus Ipul.

Sementara faktor ketiga kemenangan Jokowi tak lepas dari andil tokoh lokal di Jawa Timur. “Ini juga karena kinerja tokoh lokal, siapa saja? banyak tokoh lokal, tapi tidak bisa saya sebutkan satu persatu,” kata Gus Ipul.

Data quick count atau hitung cepat yang dilakukan lembaga survei Indo Barometer hingga Kamis pukul 12.35 WIB tadi sudah mencapai 99,67 persen. Hasilnya pasangan Jokowi-Ma’ruf menang besar di Jawa Timur dengan suara 69,72 persen sementara Prabowo-Sandi memperoleh suara 30,28 persen.

Prabowo Ingin Dongkrak Tax Ratio, Jokowi Sebut Bisa Bikin Economic Shocks

Liputan6.com, Jakarta – Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyoroti soal kebocoran penerimaan negara. Menurut dia, KPK menyebut jika kebocoran penerimaan negara mencapai Rp 2.000 triliun.

‎”Masalah penerimaan negara ini sangat krusial. KPK menyebut seharusnya kita menerima Rp 4.000 triliun, tetapi hanya Rp 2.000 triliun. Ini berarti ada kebocoran Rp 2.000 triliun. Saya katakan Rp 1.000 triliun, tapi KPK nyatakan lebih,” ujar dia dalam Debat ke-5 di Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Selain itu, Prabowo juga menyoroti soal turunnya rasio perpajakan Indonesia dari 16 persen menjadi Rp 10 persen. Penurunan rasio pajak ini dinilai membuar Indonesia kehilangan USD 60 miliar tiap tahun.

“Rasio pajak kita pernah mencapai 16 persen sekarang melorot menjadi 10 persen, kita kehilangan USD 60 miliar tiap tahun,” ungkap dia.

Menurut Prabowo, Indonesia harus mencontoh Malaysia dan Thailand dalam meningkatkan rasio pajak menjadi 19 persen. Hal ini bisa dicapai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang akan membuat penerimaan pajak menjadi lebih transparan.

“Malaysia dan Thailand tax ratio-nya mencapai 19 persen. Mereka laksanakan program information technologi, gunakan komputerisasi. Sehingga bisa naik 19 persen.‎ Dengan program informasi dan teknologi, rasio pajak kita bisa kembali ke 16 persen,” tandas dia.

Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, menaikkan rasio pajak sangatlah tidak mudah karena jika dilakukan dengan tergesa-gesa maka bisa membuat economic shocks.

“Kalau ingin menaikkan tax ratio. Ada 5 persen kurang lebih dari GDP kita jumlahnya mencapai Rp 750 triliun. Jika itu ditarik dari pajak maka akan terjadi economic shocks,” kata Jokowi.

Oleh sebab itu, ide yang Jokowi kemukakan adalah menaikkan rasio pajak secara bertahap atau gradual.

Langkah yang dilakukan adalah dengan membangun basis pajak. “Itu susah kita lakukan dari tax amnesty. Kita dapatkan income dari sana. Supaya tidak economic shocks,” terang Jokowi

HEADLINE: Pilpres 12 Hari Lagi, Kampanye Terbuka Efektif Dongkrak Elektabilitas?

Liputan6.com, Jakarta – Suhu Pilpres 2019 mendekati titik terpanas sebelum tiba masa coblosan 17 April nanti. Masa kampanye terbuka sudah digeber dari 24 Maret hingga 13 April 2019 mendatang.

Kedua pasangan calon, Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga sama-sama mengeluarkan segala jurus untuk mengais dukungan. Tujuannya satu, mendongkrak elektabitas dan memenangi kontestasi Pilpres 2019.

Data terbaru sejumlah lembaga survei menunjukkan, pasangan calon 01 Jokowi-Ma’ruf masih unggul sementara dari Prabowo-Sandiaga dengan persentase yang variatif.

Namun, sisa waktu 12 hari ke depan sebelum hari-H coblosan, fluktuasi elektabilitas diyakini masih akan terjadi. Terlebih saat ini tengah masuk masa kampanye terbuka dengan pengerahan massa. 

Namun, bisakah kampanye terbuka bisa mendongkrak elektabilitas?

Pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno, banyaknya masyarakat yang datang di kampanye terbuka capres-cawapres tentu berkorelasi positif dengan elektabilitas calon tersebut.

“Tak mungkin orang berduyun-duyun datang ke kampanye terbuka kalau pilihan politiknya belum mantap,” ujar Adi saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (5/4/2019).

Dalam pantauannya selama ini, Adi berpendapat, kampanye terbuka capres Jokowi atau Prabowo selalu ramai dan tidak pernah sepi dari massa.

“Itu artinya peta elektabilitas keduanya masih bisa berubah di sisa waktu kampanye ini. Tinggal bagaimana keduanya memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan ini,” terangnya. 

Menurutnya, semakin banyak massa yang datang ke kampanye makin terbuka lebar elektabilitas naik. “Massa banyak itu ukuran soliditas dukungan. Pasti massa kongkret yang sudah mantap menentukan pilihan,” jelasnya.

Adi menyatakan, kampanye terbuka menjadi ajang adu kekuatan dan adu konsolidasi pendukung Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga. Meski begitu, dia menilai ada narasi berbeda yang dibawakan dua pasangan calon ini saat kampanye terbuka.

Paslon Jokowi-Ma’ruf lebih banyak mengusung optimisme, Indonesia maju dan berkembang di bawah pemerintahan Jokowi lima tahun terakhir. Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Sembako Murah menjadi materi kampanye Jokowi-Ma’ruf, selain pembeberan capaian-capaian positif pemerintah, seperti turunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta pembangunan infrastruktur yang masif.

Pada saat bersamaan, Prabowo-Sandiaga selalu menyatakan hal yang sebaliknya. Mereka selalu mengatakan, Indonesia sedang dalam kondisi tidak bagus, ekonomi sulit, salah urus dan semacamnya.

“Itu bedanya, bagi Jokowi dan kelompoknya bahwa Indonesia sedang bagus dan perlu dilanjutkan dengan tambahan kartu-kartu, sementara Prabowo-Sandi menganggap kondisi ekonomi saat ini sedang tidak oke, makanya Prabowo-Sandi harus mengganti,” ujarnya.

Infografis Selisih Elektabilitas Jokowi Vs Prabowo (Liputan6.com/Abdillah)

Tanggapan berbeda dikemukakan pengamat politik dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Dahlia Umar.

Dia meyakini, kampanye terbuka tidak memiliki efek signifikan untuk mengubah elektabilitas capres-cawapres. Swing voter atau pemilih yang belum menentukan pilihan yang menjadi target kampanye terbuka, dipastikan tidak akan menjadikan kegiatan ini sebagai referensi dalam menentukan pilihan.

“Dalam beberapa survei, pemilih yang belum menentukan pilihan, antara 12-22 persen. Dan kampanye terbuka tidak mampu memberikan penjelasan kepada swing voter mengapa harus memilih kandidat capres tertentu,” jelas Dahlia kepada Liputan6.com, Jumat (5/4/2019).

Dahlia menyatakan, pengumpulan massa yang dilakukan di kampanye terbuka lebih bersifat seremoni untuk menunjukkan dukungan parpol pengusung capres-cawapres. Kondisinya bahkan sering tidak menampakkan realitas sebenarnya karena semua adalah mobilisasi. Terlebih, dalam aturan perundang-undangan, kampanye terbuka membolehkan pemberian uang transportasi dan konsumsi dengan nominal wajar kepada peserta kampanye.

Dengan kondisi ini, sambung dia, sulit diperjelas motif orang yang datang pada kampanye terbuka, apakah memang pendukung yang sebenarnya atau orang yang bisa ikut kampanye capres manapun dengan tujuan rekreasi atau menikmati hiburan musik dan artis pendukung.

“Bisa jadi mereka hanya ingin mendapatkan insentif uang transportasi, makan gratis dan materi kampanye berupa sovenir seperti kaos, mug, payung dan lain-lain,” jelasnya.

Dahlia menambahkan, satu-satunya kampanye efektif untuk menarik swing voter dan mendongkrak elektabilitas adalah dengan memetakan mereka dan mendatangi langsung door to door.

“Dengan pendekatan persuasif, beri informasi berupa leaflet dan bahan bacaan tentang capres,” katanya.

Dengan cara ini, mereka akhirnya akan menentukan pilihan berdasarkan rasionalitas argumentasi kelebihan-kelebihan dan program yang ditawarkan capres-cawapres yang ada. 

“Tidak hanya capres-cawapres, seluruh peserta pemilu masih memiliki waktu untuk melakukan hal itu jika ingin menambah dukungan dari swing voter,” pungkasnya.

Ma’ruf Amin Yakin Pembangunan Infrastruktur Mampu Dongkrak Suara di Sukabumi

Liputan6.com, Sukabumi – Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin meyakini pembangunan infrastruktur di Sukabumi mampu mendongkrak elektabilitas dirinya dan Joko Widodo pada Pilpres 2019. Menurut Ma’ruf, hanya di pemerintahan Jokowi, Sukabumi diberikan perhatian.

“Pastilah, makanya saya bilang ini permulaan. Sudah bagus, yang sudah lama enggak maju-maju. Tapi, sejak pak Jokowi sudah mulai,” ujar Ma’ruf di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (3/4/2019).

Ma’ruf menyebut beberapa proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan pemerintah di Sukabumi. Satu di antaranya, jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).

Selain itu, di era pemerintahan Jokowi, jalur ganda kereta api Sukabumi sampai bandara Sukabumi juga kembali dihidupkan.

Ma’ruf berharap, keberhasilan pembangunan akan membuka mata masyarakat untuk memilih Jokowi-Ma’ruf.

“Saya kira Sukabumi sudah harus lebih rasional dan bisa lebih melihat kenyataan adanya upaya perbaikan. Dan kita ingin Sukabumi ini menjadi lebih baik,” kata Ketum MUI nonaktif itu.

Dongkrak Harga, RI Kurangi Ekspor Karet Alam 98 Ribu Ton

Liputan6.com, Jakarta – Indonesia mulai mengurangi ekspor karet alam sebanyak 98 ribu ton untuk jangka waktu empat bulan ke depan. Hal ini bagian dari implementasi kebijakan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) ke-6 untuk mengurangi volume ekspor karet alam sebesar 240 ribu ton selama 6 bulan ke depan.

AETS ke-6 merupakan hasil pertemuan pejabat senior dari Internasional Tripartite Rubber Council (ITRC). Selain Indonesia, dua negara lain yang juga tergabung dalam ITRC yaitu Malaysia dan Thailand.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan Muhri mengatakan pengurangan ekspor ini dilakukan dalam rangka memperbaiki tren harga karet alam dunia yang tengah anjlok.

Dia menjelaskan, pada November 2018 harga karet tercatat turun ke level USD 1,21 per kg. Namun setelah digelarnya pertemuan khusus pejabat senior International Tripartite Rubber Counsil (ITRC) pada 4-5 Maret 2019 di Bangkok, Thailand harga karet alam mulai ‎terkoreksi menjadi USD 1,4 per kg pada Maret 2019 atau naik 5 persen.

“Sekarang harga karet alam sudah USD 1,4 per kg dan kami terus monitor. Hari ini Indonesia berkomitmen mengaplikasikan kebijakan hasil kesepakatan,” ujar dia di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (1/4/2019).

‎Sebagai wujud keseriusan Indonesia dalam mendorong kenaikan harga karet alam, lanjut Kasan, Kemendag juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 779 Tahun 2019 tentang pelaksanaan AETS ke-6 untuk komoditi karet alam. Dalam payung hukum tersebut, pengurangan ekspor berlaku mulai 1 April 2019 atau hari ini.

“Khusus Indonesia, diputuskan untuk mengurangi ekspor karet 98.160 ton. Itu 1 April sampai 31 Juli 2019,” tandas dia.

HEADLINE: Waktu Mepet Jelang Pilpres, Jurus Jokowi Vs Prabowo Dongkrak Elektabilitas?

Pemungutan suara Pilpres 2019 akan berlangsung pada 17 April 2019. Pada 26 hari menjelang Pilpres 2019, sejumlah lembaga merilis hasil survei terbarunya terkait elektabilitas atau tingkat keterpilihan antara pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pada periode Februari-Maret 2019, tercatat ada empat lembaga yang mengeluarkan hasil survei terbaru Pilpres 2019. Berikut ini data-datanya yang dihimpun Liputan6.com, Kamis (21/3/2019):

1. LSI Denny JA

Elektabilitas pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin masih unggul dari pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Februari 2019. Selisih tingkat keterpilihan Jokowi dengan Prabowo berkisar 27,8 persen.

Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin mendapatkan elektabilitas sebesar 58,7 persen. Sedangkan Prabowo-Sandiaga 30,9 persen.

“Jokowi-Amin tetap unggul, dengan selisih tetap sekitar 20%,” ujar peneliti LSI Ardian Sopa di kantornya, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (5/3).

Survei elektabilitas capres-cawapres ini menggunakan simulasi surat suara. Besaran responden 1.200 yang diwawancarai tatap muka dalam rentang waktu 18-25 Februari 2019. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error plus minus 2,9 persen.

2. Survei Konsepindo

Lembaga survei Konsep Indonesia Research and Consulting atau Konsepindo merilis hasil penelitiannya 17-24 Februari 2019, yang memuat salah satunya terkait hasil suara Pemilihan Presiden 2019. Hasilnya, Jokowi-Ma’ruf meraup hasil 55 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga hanya 33,2 persen.

“Hasil ini didapat pada pertanyaan spontan jika pemilihan presiden dilakukan hari ini, dan hasilnya demikian, sisanya 11,8 persen mengaku belum memutuskan atau undecided voters,” kata Direktur Konsepindo Veri Muhlis Arifuzzaman di Hotel Milenium, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Dia pun memprediksi, jika melihat hasil survei tersebut, maka Pilpres mendatang bisa saja dimenangkan paslon nomor urut 01. Dengan catatan tidak ada sesuatu yang tak terduga.

“Jadi, bila kami melihat selisih ini dan menimbang sisa waktu tinggal 35 hari lagi bisa diprediksi akan dimenangkan Jokowi-Ma’ruf. Jika tak ada kejadian luar biasa,” ungkap Veri.

Selain itu, masih kata dia, pihaknya juga menjabarkan mengenai tingkat kepuasan, khususnya terhadap kinerja Jokowi. Apalagi sebanyak 69,6 persen dari responden mengaku puas dengan apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini.

“Hanya 26 persen yang mengaku belum puas dari kinerja Jokowi,” jelas Veri.

Survei ini dilakukan dengan mengambil 1.200 responden. Kemudian menggunakan teknik multistage random sampling. Untuk margin of error plus minus 2,9 persen.

3. Survei SMRC

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kembali merilis survei terbaru elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019. Hasilnya, Jokowi-Ma’ruf Amin naik, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengalami penurunan.

Survei terakhir yang dilakukan SMRC pada 24 Februari-5 Maret 2019, Jokowi-Ma’ruf Amin 57,6 persen dan Prabowo-Sandiaga Uno 31,8 persen. Pada survei sebelumnya yang dilakukan SMRC pada 24-31 Januari, Jokowi-Ma’ruf Amin dipilih 54,9 persen, sementara Prabowo-Sandiaga mendapat 32,1 persen.

Ada kenaikan 2,7 persen untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, dan penurunan 0,3 persen untuk Prabowo-Sandiaga. Selisih elektabilitas keduanya pada survei terbaru SMRC ini sebesar 25,8 persen.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 2.820 responden.

Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) pada survei Februari-Maret ini sebesar 2.479 atau 88%. Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar ± 2% pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

4. Survei Litbang Kompas

Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, jarak elektabilitas Jokowi dan Prabowo saat ini lebih tipis dibandingkan survei Litbang Kompas Oktober 2018. Elektabilitas Jokowi dan Prabowo saat ini hanya selisih 11,8 persen. Jokowi-Ma’ruf Amin mendapat perolehan suara 49,2 persen, sedangkan Prabowo-Sandi 37,4 persen. Sebanyak 13,4 persen masih merahasiakan pilihannya.

Pada Oktober 2018 lalu, Litbang Kompas juga telah merilis elektabilitas dua pasangan capres. Saat itu, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebanyak 52,6 persen sedangkan Prabowo- Sandiaga Uno 32,7 persen. Sebanyak 14,7 persen masih merahasiakan pilihannya. Saat itu, selisih suara keduanya masih 19,9 persen.

Disebutkan pula, penyebab menurunnya elektabilitas Jokowi-Ma’ruf karena sejumlah hal. Seperti perubahan pandangan atas kinerja pemerintah, berubahnya arah dukungan kalangan menengah atas, membesarnya pemilih ragu pada kelompok bawah dan persoalan militansi pendukung yang berpengaruh pada penguasaan wilayah.

Dengan mengasumsikan kelompok yang belum memutuskan dukungan pilihan (undecided voters) akan terbagi proporsional menurut perolehan survei, potensi kemenangan Jokowi-Ma’ruf 56,8 persen dan Prabowo-Sandi 43,2 persen. Disebutkan pula, penurunan suara Jokowi-Ma’ruf masih akan terjadi sebulan ke depan.

Metode pengumpulan pendapat menggunakan wawancara tatap muka sejak tanggal 22 Februari-5 Maret 2019. Survei ini diikuti 2.000 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error penelitian plus/minus 2,2 persen.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Hilirisasi Kunci Dongkrak Pendapatan Industri Tambang Nasional

Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) Indonesia mencatat kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian nasional selama 2016 cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar atau lebih dikenal dengan perusahaan tambang.

Kontribusi industri ekstraktif terhadap total PDB pada 2016 adalah sebesar 7 persen, turun dibandingkan posisi 2015 yaitu sebesar 8 persen dari total PDB nasional. Secara nominal, pada 2016 jumlah pendapatan dari industri ekstraktif menurun sebesar 31 persen menjadi Rp 159,4 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 232,4 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian, Montty Girianna membeberkan penyebab industri ekstraktif terus turun dalam beberapa tahun belakangan. Salah satunya karena harga ekspor komoditas turun.

“Salah satunya karena ekspor komoditas, harga turun, tidak hanya di kita,” ujar Montty saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Penyebab lain, kata Montty, adalah produksi Indonesia juga yang mengalami penurunan karena berbagai hal. Selain itu, PDB dari pertambangan masih mendapatkan tekanan harga minyak yang masih belum pulih khususnya pada 2016.

Pada 2016, kontribusi nilai ekspor pertambangan dari total ekspor nasional sekitar 21 persen. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor dari migas dan batubara.

Ekspor migas berkontribusi sekitar 8,4 persen dari total nilai ekspor nasional sedangkan nilai ekspor batubara mencapai 10 persen dari total nilai ekspor nasional. Penyumbang ekspor minyak bumi terbesar di 2016 adalah Riau dengan nilai ekspor sebesar USD 2.254 juta dan penyumbang ekspor gas bumi terbesar adalah Kalimantan Timur dengan nilai ekspor sebesar USD 2.782 juta.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Dongkrak Pasar Karet Lokal, Jokowi Lirik Malaysia dan Thailand

Liputan6.com, Palembang – Anjloknya harga jual karet mentah membuat para petani karet di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) merasa resah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan berbagai alternatif ke petani untuk meningkatkan harga karet lokal.

Hal itu disampaikan Jokowi saat mengadiri pertemuan petani karet di Desa Sungai Lalang Sembawa Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumsel, Sabtu, 9 Maret 2019.

Salah satu cara mendorong harga komoditas ini, Jokowi sudah melirik negara tetangga yaitu Malaysia dan Thailand, untuk mengendalikan harga karet di pasaran.

“Kita sudah mencoba melakukan pembicaraan tentang karet. Alhamdulillah tiga minggu lalu sudah dengan Malaysia dan Thailand. Imbasnya, dua minggu ini harga karet mulai terdongkrak baik,” ujarnya, Sabtu (9/3/2019).

Dia mengatakan kondisi perekonomian dunia memang tidak stabil. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia juga turut berdampak. Namun pemerintah akan terus mengambil langkah untuk terus meningkatkan harga getah karet petani.

Jokowi juga meminta pemerintah daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, menambahkan campuran karet untuk pengaspalan jalan. Langkah lain yaitu membangun unit usaha berupa pabrik pengolahan yang berbahan baku karet.

“Kita harapkan kebijakan yang saya lakukan harga karet naik. Akan saya pantau terus jangan sampai harga karet menurun lagi dan saya harap harga karet ini terus naik, naik, naik dan naik,” ucapnya.

Menteri PUPR juga mendapat mandat dari Presiden Jokowi, agar bisa menggunakan karet yang dicampur aspal, untuk pembangunan jalan yang lebih tahan lama. Saat ini, tiga provinsi yang sedang diuji coba, yaitu Sumsel, Riau dan Jambi.

Presiden Jokowi juga meminta Kementrian BUMN untuk bisa membeli karet-karet petani Indonesia dengan harga yang baik. Sehingga para petani bisa meraup keuntungan dari transaksi ini.

Untuk lahan kosong yang belum digarap, Jokowi mengharapkan para petani bisa menanam tanaman yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dan dibutuhkan di pasaran.

“Kita akan lihat daerah itu cocok apa, nanti kita akan berikan bibit. Menteri Pertanian juga akan mengirimkan pupuk dalam jumlah besar ke Sumsel,” katanya.

Toyota Indonesia Pilih Dongkrak Ekspor Ketimbang Perbanyak Impor Camry

Liputan6.com, Jakarta – Salah satu sedan mewah PT Toyota Astra Motor (TAM), all new Camry mendapatkan respon yang positif sejak diluncurkan beberapa waktu lalu. Terbukti, setiap bulan, mobil yang banyak digunakan oleh pejabat Tanah Air sudah mendapatkan pesanan sekitar 400 unit selama dua bulan.

Dengan jumlah pesanan tersebut, calon konsumen harus menunggu hingga 3 bulan, dan raksasa asal Jepang ini bakal memutar otak untuk bagaimana mendatangkan all new Toyota Camry untuk memenuhi kebutuhan pasar.

“Kalau bicara kuota, kita bilang ke pemerintah bukan masalah kuota, tapi bicara ekspor kita mau naikan terlebih dahulu,” jelas Anton Jimmi, Direktur Pemasaran TAM, saat berbincang dengan wartawan di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Lanjut Anton, dengan membicarakan rencana ekspor terlebih dahulu, agar neraca perdagangan tetap seimbang, dan impor Toyota tidak lebih besar dibanding ekspor.

“Jadi, tidak mungkin Toyota langsung minta impor, kita bica perluasan ekspor dahulu. Kemarin kita sudah bicara dengan PT Astra Daihatsu Motor (ADM) dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), rasanya kita akan ekspor terlebih dahulu, kira-kira tahun ini targetnya 2.000 unit, dan menambah 3 negara tujuan ekspor,” tegasnya.

Setelah itu, baru berbicara terkait impor Toyota Camry, karena memang banyak yang menunggu.

2 dari 3 halaman

Selanjutnya

Sementara itu, jika dilihat dari konsumen yang melakukan pesanan Toyota Camry, memang lebih banyak dari pengguna lama yang mengganti unitnya, atau pengguna merek lain di kelas yang sama, dan juga pemilik yang naik kelas (Corolla ke Camry).

“Tapi yang menarik Camry itu kebanyakan perusahaan dan government, itu lebih dari 60 persen. Dari tiga mobil, dua dari pemerintahan,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Juga Video Pilihan di Bawah Ini: