Anies: 49 Tahun DKI Punya Usaha Tak Lakukan Pembangunan, Namanya Pabrik Bir

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan selama 49 tahun Pemprov DKI Jakarta memiliki badan usaha yang tidak melakukan pembangunan. Badan usaha tersebut, kata Anies adalah pabrik minuman bir.

“Pemerintah itu tugasnya melakukan pembangunan, menggunakan lembaga pemerintah dan badan usaha. Nah sekarang selama 49 tahun, Pemprov DKI punya badan usaha yang tidak melakukan pembangunan namanya pabrik bir, perusahaan bir. Nggak ada unsur pembangunannya,” kata Anies di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Karena itu lah Anies berencana menjual saham Pemprov DKI di perusahaan bir PT Delta Djakarta.

“Uangnya dipakai untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kalau saham kita, usaha kita itu di bidang konstruksi, di bidang keuangan, itu membantu pembangunan,” ujarnya.

“Tapi kalau produksi alkohol dimana pembangunannya? Dan badan usaha negara itu harus bertanggung jawab kepada rakyat loh. Saya harus bertanggung jawab kepada rakyat, bahwa uang Rp 1,2 triliun ini saya gunakan untuk produksi apa? Nah kalau gunakan untuk produksi bir, apa pertanggungjawaban saya kepada rakyat,” lanjutnya.

Anies pun ingin agar dana Pemprov DKI bukan untuk produksi minuman beralkohol seperti bir. Melainkan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi warga. Anies lalu heran dengan pihak yang mempermasalahkan penjualan saham di perusahaan bir itu.

“Saya tidak paham dimana kontranya, tunjukkan pada saya manfaat bagi pemerintah dan rakyat ketika uang rakyat diletakkan di usaha produksi alkohol,” tuturnya.

Anies pun menegaskan jika rencana penjualan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta tinggal menunggu persetujuan dari DPRD DKI Jakarta. Ditanya terkait apakah rakyat DKI mendukung rencana itu, menurutnya, penjualan saham di perusahaan bir itu bukan masalah mendukung atau tidak.

“Ini soal benar atau tidak. Benar apa tidak sih uang negara dipakai untuk usaha produksi alkohol. Coba, masuk akal tidak kalau ada BUMN, BUMD bidangnya produksi alkohol? Karena itu kita mau koreksi sesuatu yang sudah berjalan terlalu lama,” imbuhnya.

Anies pun meminta pihak yang tidak setuju dengan rencana penjualan saham perusahaan bir itu agar tidak sensi.

“Ini bukan kebijakan pemerintahan kemarin kok, ini adalah kebijakan 49 tahun yang lalu. Santai aja. Karena saya meyakini bahwa segala uang rakyat itu, harus dipakai sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pembangunan,” paparnya.

“Di dalam produksi alkohol ini tidak ada unsur pembangunannya. Kan masuk akal, punya BUMD dan BUMN karena mau membangun. Nah kalau kita punya badan usaha yang tidak membangun apalagi produksi alkohol. Jelaskan dimana unsur pembangunannya?,” tegasnya lagi.
(nvl/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Warkop DKI Reborn Dibuat Lagi, Siapa Pemerannya?

Liputan6.com, Jakarta – Rumah produksi Falcon Pictures bakal kembali menggarap film bergenre komedi, Warkop DKI Reborn. Film dengan judul sama yang sampai saat ini masih bertahan di puncak box office film Indonesia itu, akan menghadirkan pemain-pemain yang lebih fresh. Namun meski begitu, tanpa menghilangkan komedi khas Warkop DKI (Dono, Kasino, dan Indro). 

Hal tersebut disampaikan Produser Falcon Pictures, Frederica. Menurutnya, semua persiapan Warkop DKI Reborn sudah dilakukan termasuk untuk syutingnya. 

“Persiapan sedang dilakukan. Kita juga akan segera syuting. Semua fresh di Warkop DKI Reborn terbaru ini. Namun, saya tidak bisa bicara banyak, tunggu kejutannya saat press confrence lusa ya,” ujar Frederica dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (13/4/2019).

First Impression Warga DKI Jajal MRT: Keren, Kayak di Luar Negeri!

Jakarta – Uji coba MRT Jakarta dimulai hari ini dan warga bisa menjajal moda transportasi di ibukota ini. Beberapa warga DKI Jakarta merasa bagai di luar negeri ketika naik MRT.

Uji coba MRT Jakarta gratis ini diikuti oleh warga yang sebelumnya sudah lebih dahulu mendaftarkan diri. Warga bisa memilih waktu dan lokasi stasiun keberangkatan.

Pantauan detikcom di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019), warga yang sudah mendaftar menunjukkan barcode pendaftaran kemudian bisa masuk ke stasiun hingga naik kereta MRT. Tidak ada antrean maupun kepadatan di dalam stasiun. Pengguna kemudian mendapatkan stiker aneka warna sesuai waktu uji coba yang mereka ikuti.

First Impression Warga DKI Jajal MRT: Keren, Kayak di Luar Negeri!Foto: Warga DKI ikut uji coba MRT Jakarta (Jefrie Nandy/detikcom)

Beberapa fasilitas seperti gate masuk masih ditutup plastik berwarna biru. Eskalator menuju peron naik MRT telah berfungsi dan para pengguna tertib berdiri di sebelah kiri eskalator.

First Impression Warga DKI Jajal MRT: Keren, Kayak di Luar Negeri!Foto: Warga DKI ikut uji coba MRT Jakarta (Jefrie Nandy/detikcom)

Dua orang mahasiswa bernama Audi dan Rizki baru saja turun dari kereta MRT di Stasiun Bundaran HI. Mereka naik MRT dari Stasiun Lebak Bulus dan terkesan selama perjalanan.

“Keren banget sih ya, bersih, tepat waktu banget, nyaman juga. Kalau tadi sih first impression kita pas naik luas ya, kayaknya kursinya lebih kecil dari MRT di luar,” kata Rizki.

“Sebenarnya pengen nyoba dulu ya kan. Kayak gimana sih rasanya, sama kayak di luar negeri, di Singapura? Ternyata emang sama. Halus banget ya tarikannya, tepat waktu, sama deh kayak yang di Singapura,” ucap Audi menambahkan.

First Impression Warga DKI Jajal MRT: Keren, Kayak di Luar Negeri!Foto: Warga DKI ikut uji coba MRT Jakarta (Jefrie Nandy/detikcom)

Keduanya berharap kebersihan, kenyamanan, dan ketepatan waktu MRT Jakarta dapat terjaga hingga nanti ketika sudah beroperasi normal. Secara umum, Audi dan Rizki puas usai mendapat kesempatan menjajal moda transportasi ini.

“Memuaskan banget,” ucap Audi.

First Impression Warga DKI Jajal MRT: Keren, Kayak di Luar Negeri!Foto: Warga DKI ikut uji coba MRT Jakarta (Jefrie Nandy/detikcom)

Kesan senada juga datang dari pengguna MRT lain, Oktaliani dan Dhany yang naik MRT dari Stasiun Lebak Bulus. Keduanya menilai fasilitas di MRT mulai dari kursi hingga pegangan sudah pas.

“Kalau dari saya sendiri sih MRT sudah kayak yang di luar negeri gitu ya, nyaman,” ucap Oktalia.

“Saya sih excited banget proyek MRT di Jakarta ini. Senanglah ibaratnya jadi orang Jakarta yang mencoba mode transportasi baru ini,” tambah Dhany.

First Impression Warga DKI Jajal MRT: Keren, Kayak di Luar Negeri!Foto: Warga DKI ikut uji coba MRT Jakarta (Jefrie Nandy/detikcom)

Keren! 13 Stasiun MRT Punya Tema yang Berbeda, Simak Videonya:

[Gambas:Video 20detik]

(imk/hri)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

MUI DKI Bantah Gelar Munajat 212, Bawaslu Akan Klarifikasi FPI

JakartaBawaslu DKI Jakarta berencana meminta klarifikasi dari FPI DKI soal penyelenggaraan Munajat 212 di Monas. Bawaslu DKI hari ini meminta klarifikasi dari perwakilan MUI DKI atas laporan dugaan pelanggaran kampanye pada Munajat 212.

“Ke depan kita juga akan meminta klarifikasi dari FPI DKI di acara kepanitiaan Munajat 212,” ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta, Puadi di kantornya, Jl. Danau Agung III, Sunter Agung, Jakarta Utara, Senin (11/3/2019).

Selain MUI DKI, Bawaslu DKI juga mengagendakan klarifikasi dari Fadli Zon dan Neno Warisman. Pada pekan lalu, Bawaslu DKI meminta keterangan dari Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan soal Munajat 212 yang digelar pada Kamis, 21 Februari.

“Tadi memang MUI sudah memberi keterangan terkait kegiatan mereka yaitu Senandung Zikir, nanti kita akan menilai beberapa klarifikasi tersebut apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak,” sambung Puadi.

Ketua Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Faiz Rafdi di kantor Bawaslu DKI sebelumnya menegaskan tidak mengundang tokoh politik dalam Senandung Selawat dan Zikir Nasional yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan acara Munajat 212.

“Kami tadi juga ada pertanyaan, apakah kami sebagai timses. Kami tegaskan kami bukan timses salah satu calon baik dari 01 atau 02. Sehingga kalau ditanya soal pelanggaran karena bukan timses jadi kurang pas,” kata Faiz Rafdi.
(fdn/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Sindir Pemilik Lahan 5 Kali DKI, Menhub Minta Maaf KRL Terguling

Jakarta – Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyindir pihak yang memiliki lahan yang luasnya lima kali lipat lebih besar dari luas DKI Jakarta.

Sindirian tersebut diungkit kembali karena dirinya sering mendengar nada-nada mengenai adanya segelintir orang yang menguasai aset di Indonesia dengan porsi yang besar.

“Jangan sampai ada yang teriak-teriak pesimisme lagi. Jangan juga ada yang teriak-teriak pasal 33, pasal 33, jangan sampai ada lagi yang teriak-teriak 1% menguasai 90% aset. Tapi dia sendiri memiliki 5 kali provinsi Jakarta lahannya,” kata Jokowi saat menghadiri deklarasi Alumni Jabar Ngahiji di Monumen Perjuangan, Bandung, Minggu (10/3/2019).

Berikut 5 artikel paling banyak dibaca di detikFinance sepanjang hari ini:
Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyindir pihak yang memiliki lahan yang luasnya lima kali lipat lebih besar dari luas DKI Jakarta.

Sindirian tersebut diungkit kembali karena dirinya sering mendengar nada-nada mengenai adanya segelintir orang yang menguasai aset di Indonesia dengan porsi yang besar.

“Jangan sampai ada yang teriak-teriak pesimisme lagi. Jangan juga ada yang teriak-teriak pasal 33, pasal 33, jangan sampai ada lagi yang teriak-teriak 1% menguasai 90% aset. Tapi dia sendiri memiliki 5 kali provinsi Jakarta lahannya,” kata Jokowi saat menghadiri deklarasi Alumni Jabar Ngahiji di Monumen Perjuangan, Bandung, Minggu (10/3/2019).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku prihatin atas kejadian tergulingnya KRL Jakarta-Bogor. Dia pun meminta maaf kepada masyarakat karena layanan terganggu.

Dia berharap, layanan KRL akan kembali pulih dan perbaikannya tidak sampai sehari.

“Jadi pertama saya prihatin dan minta maaf layanan KRL terganggu semoga dalam waktu tidak sampai 24 jam selesaikan,” katanya kepada detikFinance, Minggu (10/3/2019).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan turun langsung ke lokasi tempat kejadian perkara (TKP) tergulingnya kereta rel listrik (KRL) rute Jakarta-Bogor. Sebagaimana diketahui, KRL tersebut terguling pagi ini.

Budi sendiri dalam perjalanan saat dihubungi detikFinance, Minggu (10/3/2019).

“Saya OTW TKP. Saya akan lihat,” ujarnya.

Maskapai Ethiopian Airlines tengah dilanda musibah lantaran pesawat yang dioperasikannya dengan tujuan Nairobi jatuh ketika membawa 149 penumpang dan 8 kru di dalamnya. Terlepas dari kejadian tersebut, maskapai ini sebenarnya sudah punya jam terbang cukup panjang.

Dilansir detikFinance dari ide.go, Minggu (10/3/2019), Ethiopian Airlines adalah maskapai penerbangan nasional Ethiopia dengan hub utamanya di Bandara Internasional Bole.

Selama enam puluh tahun terakhir, maskapai ini telah menjadi salah satu operator terkemuka di benua Afrika, tak tertandingi untuk efisiensi dan keberhasilan operasional. Ethiopian Airlines adalah maskapai penerbangan terbesar keempat di Afrika.

Maskapai ini mengoperasikan layanan penumpang dan angkutan internasional terjadwal ke lebih dari 50 tujuan di seluruh dunia, serta layanan domestik ke 32 tujuan dan penerbangan charter penumpang dan kargo.

PT Jasa Raharja menanggung biaya perawatan korban kecelakaan kereta rel listrik (KRL) Jakarta-Bogor yang terguling. Biaya perawatan untuk korban maksimal Rp 20 juta.

Lalu, bagaimana alur klaim asuransi tersebut?

Corporate Secretary Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan menerangkan, petugas Jasa Raharja akan langsung mendatangi rumah sakit di mana tempat korban di rawat. Petugas akan melakukan pendataan pada korban.

“Nanti korban yang sudah ditangani di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, petugas kami yang melakukan pendataan di rumah sakit, mendatangi pihak korban maupun keluarga di sana untuk meminta dokumen-dokumen kelengkapan identitas dari korban. Nanti petugas kami akan berkoordinasi dengan rumah sakit untuk mengeluarkan surat jaminan,” terangnya kepada detikFinance, Minggu (10/3/2019).

(zlf/zlf)

Gerindra DKI: Anies Tak Tinggalkan Budaya Betawi dalam Programnya

Jakarta – Gerindra DKI Jakarta tak sependapat dengan Forum Betawi Rempug (FBR) soal program pro pemberdayaan Betawi. Bagi Gerindra, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak meninggalkan program pelestarian budaya Betawi.

“Iya dong tentu (tak meninggalkan budaya Betawi). Saya lihat. Misal Pak Anies konsen terhadap pengembangan organisasi Bamus (Badan Musyawarah). Bamus diperhatikan sekali bantuannya. Dulu tertahan karena dualisme, kemudian selesai saat zaman Sandi (Sandiaga Uno masih menjadi wakil gubernur),” ucap Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif, saat dihubungi detikcom, Sabtu (9/3/2019).

Syarif menilai, pekerjaan Anies tak hanya mengurusi masalah kebudayaan Betawi. Ada janji kampanye lain yang juga sama pentingnya untuk segera ditunaikan.


“Saya nggak setuju dong (disebut tak perhatikan budaya Betawi). Kurang lengkap mengatakannya, karena ada prioritas yang sedang ditunaikan janji kampanye Pak Anies,” kata Syarif.

FBR meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk segera membuat Pergub dari turunan Perda nomor 4 tahun 2015 soal pelestarian budaya. Syarif mengatakan, salah satu Pergubnya sudah dalam tahap pembahasan.

“Dari sekian yang disorot emang pergub kelanjutan Perda pelestarian Betawi. Saya bisa memahami tapi tidak bisa menerima, karena itu kan butuh proses. (Proses) Sudah di Biro Hukum, sedang dibahas di Biro Hukum dan Biro ORB,” kata Syarif.

Sebelumnya, saat menjatuhkan pilihan kepada capres Joko Widodo (Jokowi), FBR menyinggung program pemberdayaan budaya Betawi yang dianggap tak jalan saat kepemimpinan Anies. FBR menilai Anies belum menjalankan implementasi dari Pergub nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian dan kebudayaan Betawi.

“Tapi Anies-Sandi 2 bulan dia menjabat gubernur, kami masyarakat Betawi memberi dia gelar ‘Abang Betawi’, namun sampai saat ini implementasi dari Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian dan Kebudayaan Betawi itu terkesan setengah hati dia lakukan. Memang waktu kemarin dia mengangkat beberapa wali kota dari Betawi, tapi kita tidak bicara person-lah. Kita bicara sistem yang bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat Betawi,” jelas Ketua Umum FBR Lutfi Hakim.

“Perda itu masih perlu disempurnakan dengan beberapa pergub. Tapi itu tidak terealisasi hingga saat ini. Padahal Jokowi tidak pernah kita kasih gelar ‘Abang’. Anies-Sandi-lah yang kita kasih gelar ‘Abang Betawi’ tapi kepeduliannya kepada masyarakat Betawi itu masih setengah hati. Padahal ketika masyarakat Betawi memberi dia gelar ‘Abang’, itu merupakan komitmen dari masyarakat Betawi untuk terus mengawal dan mendukung program-program Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies-Sandi saat itu,” sambungnya.
(aik/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Disparbud DKI: Kebudayaan Betawi Era Anies Banyak Kemajuan

Jakarta – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta menjawab ormas Forum Betawi Rempug (FBR) yang menyoroti pemerintahan era Gubernur Anies Baswedan tak memerhatikan kebudayaan Betawi. Kadisparbud DKI Jakarta Edy Junaedi mengatakan, justru di era Anies, kebudayaan Betawi banyak kemajuan.

“Justru kami lihat sekarang mulai menggeliat lagi. Yang saya dapati berdasarkan kegiatan yang kita punya banyak kegiatan Betawi di era Pak Anies. Saya melihat tidak ada kemunduran, justru kemajuan banyaknya festival,” kata Edy saat dihubungi, Sabtu (10/3/2019).

Salah satu poin yang disoroti FBR soal kebudayaan Betawi yang tak dijalankan Anies yakni implementasi dari Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian dan Kebudayaan Betawi. FBR menilai harus ada pergub turunan perda agar kebudayaan Betawi memiliki payung hukum yang jelas.

Edy yang baru dilantik sebagai Kadisparbud DKI Jakarta pada 25 Februari mengaku belum mengecek soal pergub terkait kebudayaan Betawi. Namun sejauh ini, kata dia, di era Anies banyak festival kebudayaan Betawi yang sudah banyak digelar.

“Saya mesti cek dulu soal pergub. Kalau kegiatan banyak sekali festival yang angkat budaya Betawi itu sekarang banyak, Jak Karnaval itu juga banyak. Kita juga ada ratek (rapat teknis) Lembaga Kebudayaan Betawi. Justru saya nggak lihat ada jarak, justru saya lihat kita sinergi dengan lembaga Betawi dengan Bamus Betawi baik,” tuturnya.

Edy mengurai salah satu program Pemprov DKI dalam memperhatikan kebudayaan Betawi yakni melakukan pengembangan di Setu Babakan yang menjdi ‘Kampung Betawi’. Anies, kata Edy, sudah menganggarkan pembangunan rumah-rumah Betawi di Setu Babakan.

“Di Setu Babakan aja banyak sekali anggaran. Setu babakan banyak kegiatan yang berfokus di sana contohnya pembuatan Rumah Betawi ada 16 Rumah Betawi di Zona C, itu ada 16 rumah Betawi yang nanti akan menceritakan tentang aktivitas orang Betawi dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur. itu kita lagi buat itu,” jelasnya.

Edy mengatakan, enggan menanggapi lebih jauh soal polemik budaya Betawi yang dibawa FBR. Dia hanya tidak setuju jika kepemimpinan Anies soal Budaya Betawi disebut kurang perhatian.

“Saya nggak setuju karena banyak sekali. Kami melakukan pengembangan, kalau pelestarian itu cuma melestarikan, yang ada ini bukan not only conserve, tapi develope,” ujar Edy.
(idn/aik)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Nasdem DKI: Pelestarian Budaya Betawi Belum Sampai Kelurahan

Jakarta – Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menilai program pelestarian budaya Betawi belum sampai ke tingkat kelurahan. Sehingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya perlu melakukan sosialisasi pelestarian budaya Betawi sampai tingkat paling bawa sesuai peraturan daerah yang telah dibuat.

“Perda (nomor 4 tahun 2015) soal pelestarian Betawi itu mengamanahkan agar pemerintah daerah intens membangun, tingkatkan, atau lestarikan budaya Betawi dengan kegiatan yang ada di dalam Perda itu, contoh lebaran Betawi, sampai kelurahan. Ini yang mungkin belum tersosialisasikan dengan baik sampai tingkat kelurahan, saya kita gubernur harus sosialisasikan ke perangkat kelurahan, agar bisa dilakukan di tingkat paling bawah,” ucap Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, kepada detikcom, Sabtu (9/3/2019).

Bestari jua mengatakan, budaya Betawi perlu diajarkan kepada murid-murid di sekolah. Dia menyarankan agar Pemprov DKI segera memasukkan budaya Betawi dalam kurikulum.

“Kita juga sudah menyarankan kurikulum di tingkat sekolah juga, salah satunya agar tentang pelajaran budaya Betawi dimasukkan. Itu saya kira menjadi PR Gubernur. Kita ingat, ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijung-jung,” ucap Bestari.

Sejauh ini, menurut dia, kebudayaan Betawi yang diperlihatkan di era Betawi baru sebatas ornamen dalam infrastruktur. Dia memberi masukkan agar akar-akar kesenian Betawi juga bisa dituangkan dalam kegiatan kesenian.

Bestari menilai kebudayaan Betawi harus dilestarikan. Sehingga masyarakat juga harus ikut andil mengingatkan Anies untuk melakukan inovasi dalam pelestarian dan pengembangan budaya Betawi.

“Dalam perda itu memberikan stimulan sebesar Rp 5 M dikelola oleh Bamus Betawi, yang penting, bagaimana masyarakat juga ingatkan gubernur, budaya Betawi wajib dilestarikan karena ada perdanya. muda-mudahan gubernur segera dapat ambil aksi, dan anggaran berikut ini sudah banyak kegiatan kebetawian agar muncul kembali,” ujar Bestari.

Sebelumnya, Ketua Umum FBR Lutfi Hakim menyoroti pemerintahan Era Anies yang disebutnya kurang memberi perhatian ke masyarakat dan kebudayaan Betawi. Buntutnya, FBR berpaling dukungan di Pemilu 2019 ke Jokowi-Ma’ruf Amin.

Lutfi menilai Jokowi sudah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat Betawi sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga kini Presiden RI. FBR menilai Jokowi langsung menunjukkan kepedulian pada Betawi saat menjabat Gubernur DKI. Salah satunya memasukkan aturan baju adat Betawi sebagai salah satu pakaian resmi karyawan Pemprov DKI.

“Tapi Anies-Sandi 2 bulan dia menjabat gubernur, kami masyarakat Betawi memberi dia gelar ‘Abang Betawi’, namun sampai saat ini implementasi dari Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian dan Kebudayaan Betawi itu terkesan setengah hati dia lakukan. Memang waktu kemarin dia mengangkat beberapa wali kota dari Betawi, tapi kita tidak bicara personlah. Kita bicara sistem yang bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat Betawi,” jelas Lutfi.
(aik/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPN Bela Sandi soal Kekecewaan FBR: Dia Amanah, Program di DKI Tuntas

Jakarta – Forum Betawi Rempug (FBR) mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin karena kecewa terhadap Sandiaga Uno sewaktu menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta. Badan Pemenangan Nasional (BPN) memberikan pembelaan terhadap Sandiaga.

“Ya saya tidak tahu apa bentuk kekecewaan FBR ke bang Sandi waktu jadi Wagub, setahu saya Sandi orang yang jujur, memenuhi janji dan amanah,” kata juru debat BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria, saat dihubungi, Sabtu (9/3/2019).

Riza menyebut Sandi sebagai orang yang bertanggungjawab. Dia mencontohkan program Sandi yang dijanjikan saat kampanye sudah berhasil ditunaikan.

“Lihat saja program DKI yang dijanjikan Anies-Sandi semua dituntaskan, diselesaikan oleh Anies-Sandi, semua dituntaskan, amanah, bertanggungjawab dan berusaha memenuhi janji kampanyenya,” ujarnya.

Riza pun enggan menduga-duga penyebab kekecewaan FBR terhadap Sandiaga. Meskipun tanpa dukungan FBR, Riza yakin Prabowo-Sandiaga tetap menang di Jakarta.

“Ya saya tidak tahu persis, tapi kan kita nggak ada masalah, setiap ormas bebas saja memberikan dukungan mana pun, saya yakin di Jakarta ini, Pak Prabowo Sandi akan memang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum FBR Lutfi Hakim buka-bukaan mengenai alasan FBR tidak mendukung Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Lutfi menjelaskan FBR memang sedang mencari pasangan di Pilpres 2019 yang lebih peduli terhadap warga Betawi.

“Mungkin ada beberapa faktor ya, tapi saya sebut satu saja yang menjadi alasan teman-teman kenapa harus memindah dukungan,” kata Lutfi membuka cerita.

Lutfi menilai Jokowi sudah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat Betawi sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga kini Presiden RI. Sedangkan untuk Prabowo, mereka mengaku belum bisa menilai karena belum pernah menjabat gubernur ataupun presiden.

Ditambahkan Lutfi, FBR menilai Jokowi langsung menunjukkan kepedulian pada Betawi saat menjabat Gubernur DKI. Salah satunya memasukkan aturan baju adat Betawi sebagai salah satu pakaian resmi karyawan Pemprov DKI.

Secara spesifik, FBR mengaku kecewa terhadap Sandiaga sejak menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. “Bisa jadi begitulah,” ucap Lutfi.

(knv/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>