Santap Black Panther, Miliarder Ini Divonis 16 Bulan Penjara

November lalu, taipan asal Thailand mulai disidang karena tertangkap memburu satwa langka. Pelaku bernama Premchai Karnasuta yang merupakan presiden dari Italian-Thai Development dan salah satu orang terkaya di negaranya.

Dilansir dari Bangkok Post, Premchai ditangkap pada malam hari di kawasan Suaka Margasatwa Thungyai Naresuan di provinsi Kanchanaburi. Cagar alam itu merupakan situs Warisan Dunia UNESCO.

Sang taipan tertangkap bersama tiga orang pegawainya. Mereka kedapatan menyimpan beberapa hewan mati, termasuk kulit dan daging panther itu, padahal status hewan itu dilindungi.

Turut hadir sebagai saksi di pengadilan adalah Wichian Chinnawong, ia adalah kepala suaka margasatwa Kanchanaburi, sang pemimpin regu yang menahan Premchai. Untuk kompensasi, Departemen Taman Nasional, Satwa Liar dan Konservasi Flora menuntut pelaku membayar 12,75 juta baht atau Rp 5,6 miliar (1 Baht = Rp 440).

Jaksa menuntut pelaku dengan enam tuntutan, di antaranya membawa senjata api di tempat umum tanpa izin, berkolusi untuk memburu satwa liar di daerah dilindungi, memburu satwa liar yang dilindungi tanpa izin, dan menyembunyikan karkas hewan liar yang diperoleh secara ilegal.

Diketahui, Premchai kedapatan memasak panther hitam tersebut di perkemahannya dan tertangkap basah di malam hari ketika dicari petugas yang khawatir mengenai keselamatan mereka. Premchai masih mengaku tidak bersalah dan berkata tidak menembak satwa yang dilindungi itu.

Aksi sang taipan pun sempat memancing protes warganet dan mahasiswa di Thailand. Para mahasiswa dari Universitas Chulalongkorn memakai topen macan tutul hitam sembari membawa lilin dalam protes mereka.

Rintangi Penyidikan, Lucas Divonis 7 Tahun Penjara

Lucas langsung menyatakan banding usai dijatuhi vonis 7 tahun penjara. Ia merasa vonis hakim tidak adil karena tidak ada bukti perbuatannya merintangi penyidikan KPK.

“Satu hari pun saya menyatakan banding. Tidak ada pertimbangan sama sekali menyangkut bukti dan fakta persidangan,” ujar Lucas.

Kasus Lucas berawal saat Eddy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 21 November 2016 atas dugaan memberi suap kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, terkait penanganan perkara yang melibatkan anak perusahaan Lippo Group. Pasca penetapan tersangka, Eddy tak kunjung penuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Mengetahui hal tersebut, Lucas yang memiliki hubungan baik dengan Eddy menyarankan agar keluar dari Indonesia selama 12 tahun, sehingga kasus tersebut kedaluarsa. Lucas juga berperan aktif mengurus pelarian Eddy ke luar negeri dengan menggunakan paspor palsu.

Ia memberikan saran kepada Eddy Sindoro agar lepas status warga negara Indonesia dan memilih menjadi warga Amerika Latin atau Virgin Island. Meski pada saat itu Eddy Sindoro ingin pulang ke Indonesia untuk menghadapi kasusnya.

Eddy Sindoro kemudian berhasil keluar Indonesia menuju Bangkok, Thailand, tanpa ada pemeriksaan imigrasi setelah Lucas terlebih dahulu berkoordinasi dengan seseorang bernama Dina Soraya dan petugas Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Lucas juga memberikan imbalan berupa uang SGD 4000 dan Rp 50 juta kepada pihak-pihak yang turut membantu atas kepergian Eddy ke luar negeri.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka

Suami Divonis 3,5 Tahun, Inneke Koesherawati: Terbaik dari Allah

Bandung – Meski tak menyangka suaminya divonis 3,5 tahun, Inneke Koesherawati menganggap ini yang terbaik. Selama persidangan, Inneke terlihat tenang. Ia datang memberikan semangat bagi suaminya Fahmi Darmawansyah yang terjerat kasus suap eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen.

“Enggak nyangka. Tapi saya sering bilang sama suami, apapun yang diputuskan ini yang terbaik dari Allah,” ujar Inneke usai mendampingi suaminya di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabi (20/3/2019).

Putusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Fahmi lima tahun penjara.

Ia pun mengaku akan sabar menunggu suaminya hingga benar-benar bebas dari Lapas Sukamiskin. “Jadi apapun tetap kita jalani, hadapi. Jadi sabar saja,” katanya.
Hal sama dikatakan Fahmi yang duduk di samping Inneke. Ia menyatakan menerima segala konsekuensi dari apa yang diperbuatnya. Meski pun ia sempat berpikir jika suap yang dilakukannya tidak bertentangan dengan hukum.

“Tapi karena kita orang yang beriman, orang punya agama, punya tuhan, semua ini tanpa izin tuhan tidak akan terjadi. Jadi saya selalu berprasangka baik pada Allah. Semoga ini jadi amalan baik untuk saya, buat menghadapi ujian,” ujar Fahmi.

Pantauan detikcom selama persidangan Inneke terlihat tenang melihat suaminya duduk di bangku pesakitan. Keduanya kompak datang menggunakan pakaian hitam untuk menghadapi sidang vonis yang digelar di Ruang Sidang VI Pengadilan Tipikor Bandung itu.
(tro/ern)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Curi Barang Majikan Rp 310 Juta, TKI di Singapura Divonis Bersalah

Singapura – Seorang pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia (TKI) divonis bersalah telah mencuri barang-barang milik majikannya di Singapura senilai total SG$ 30 ribu (Rp 310,6 juta). Majikan PRT ini diketahui merupakan bos Changi Airport Group, Liew Mun Leong.

Seperti dilansir Channel News Asia, Rabu (20/3/2019), PRT Indonesia bernama Parti Liyani (45) ini diketahui bekerja untuk Liew dan keluarganya antara Maret 2007 hingga akhir Oktober 2016, atau nyaris selama 10 tahun.

Gajinya telah mengalami peningkatan dari SG$ 300 (Rp 3,1 juta) per bulan menjadi SG$ 600 (Rp 6,2 juta) per bulan, sebelum dia dipecat karena diduga melakukan pencurian selama bertahun-tahun.

Dalam persidangan yang digelar di Singapura, Rabu (20/3) waktu setempat, hakim Olivia Low menyatakan Parti bersalah atas empat dakwaan pencurian. Persidangan kasus ini telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Parti dinyatakan bersalah mencuri barang-barang sebagai berikut: dua tas senilai masing-masing US$ 200 milik Liew, jam tangan dan lebih dari 100 pakaian milik Karl — anak laki-laki Liew, sejumlah perhiasan yang dimiliki May — putri Liew, dan sebuah tas mewah merek Prada serta kacamata merah mereka Gucci milik istri Liew.

Di persidangan, pengacara Parti, Anil Balchandani, menyatakan barang-barang yang dituduhkan dicuri oleh kliennya itu sebenarnya diberikan keluarga Liew kepada kliennya. Disebutkan juga bahwa beberapa barang diambil Parti dari tempat sampah dan barang-barang lainnya ditelantarkan oleh pemiliknya.

Dalam persidangan, Parti juga mengklaim dirinya tidak sendirian dalam memasukkan beberapa barang itu ke dalam kotak-kotak. Menurut Parti, ada dua sopir keluarga Liew yang membantunya mengepak barang-barang itu, untuk selanjutnya dikirimkan ke Indonesia.

Hakim Low dalam putusannya menolak argumen tersebut. Ditegaskan hakim Low bahwa dirinya tidak melihat ‘alasan apapun soal mengapa keluarga Liew dan sopirnya Robin berkonspirasi untuk menjebak terdakwa atas pencurian, khususnya ketika mereka telah mempekerjakannya selama bertahun-tahun’.

“Mereka, faktanya, telah memberikan kompensasi kepadanya (Parti-red) untuk pemecatannya dan bahkan bersedia membayar pengiriman barang-barangnya ke Indonesia,” sebut hakim Low dalam persidangan.

“Sebaliknya, modus operandi terdakwa adalah mengambil bermacam-macam barang dari anggota keluarga berbeda, mengira hal ini tidak akan disadari oleh mereka,” imbuhnya.

Pengacara Parti sempat meminta hakim menghadirkan lima saksi untuk meringankan kliennya. Hakim Low menolak permohonan itu dengan menyebutnya tidak perlu dan menyatakan salah satu saksi mengklaim menerima surat yang bernada ‘melecehkan’ dari pengacara terdakwa.

Dalam kasus ini, Parti terancam hukuman maksimum tujuh tahun penjara dan hukuman denda. Hukuman terhadap Parti akan diputuskan dalam sidang selanjutnya pada Senin (25/3) mendatang.

(nvc/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Divonis 8 Tahun Penjara

Usai vonis yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Frangki Tambuwun pada pukul 21.30 WIB itu, Frederick langsung menyatakan kekecewaannya. Fredrick menilai majelis hakim mengesampingkan segala fakta persidangan dan justru menambahkan fakta baru.

Mantan Direktur Keuangan PT Pertamina itu menilai, majelis hakim hanya menyalin dakwaan jaksa penuntut umum. Padahal, imbuhnya, banyak fakta persidangan yang bertolak belakang dari dakwaan jaksa. Seperti tidak adanya persetujuan komisaris dan direksi atas investasi di blok Baster Manta Gummy (BMG) di 2009.

“Saya kira ini sesuatu yang tragis banyak fakta persidangan diabaikan. Dikatakan tidak ada persetujuan padahal dalam persidangan ada (persetujuan). Katanya ada surat dari Citi Bank padahal Citi Bank tidak pernah ada kirim surat,” ujar Fredrick, Senin.

“Katanya putusan majelis hakim adalah suara Tuhan tapi yang saya dengar adalah suara zalim. Jadi saya mohon maaf persidangan 27 kali, saya, Bayu (Bayu Kristanto, eks Manager Merger Pertamina) bahkan Karen semuanya sia sia,” imbuhnya.

Sementara itu, istri Fredrick, pingsan usai mendengar vonis hakim. Keluarga yang menyaksikan persidangan juga menangis.

Sebelumnya, Pertamina melalui anak peru­sahaannya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akui­sisi saham sebesar 10% terhadap ROC Oil Ltd, untuk menggarap blok BMG. Investasi di blok BMG kemudian ditindaklanjuti tanpa didahului kajian terlebih dahulu oleh Bayu Kristanto bersama dua terdakwa lainnya yaitu Frederick dan Karen. Hal itu dianggap telah mengabaikan due diligence sebagaimana pedoman investasi Pertamina.

Meski belum ada landasan hukum, April 2009, Karen kemudian memutuskan Pertamina menjalankan investasi tersebut. Namun, bukan mendapat untung, Pertamina justru merugi dari pelaksanaan investasi itu.

Melalui dana yang sudah dikeluarkan setara Rp 568 miliar itu, perusahaan minyak pelat merah itu berharap blok BMG bisa memproduksi minyak hingga sebanyak 812 barrel per hari. Namun, blok BMG hanya dapat bisa menghasilkan minyak mentah untuk PHE Australia Pte Ltd rata-rata sebe­sar 252 barel per hari.

ROC Ltd, selaku perusahaan yang menawarkan imvestasi tersebut memutuskan tidak meneruskan memutuskan penghentian produksi minyak mentah. Alasannya, blok ini tidak ekonomis jika diteruskan produksi.

Akhirnya, investasi yang sudah dilakukan Pertamina tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan dalam menambah cadangan dan produksi minyak nasional.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka

Anak Bupati Pangkep Divonis Bebas dalam Kasus Pelanggaran Kampanye

Makassar – Anak Bupati Pangkep Sulawesi Selatan, Syamsuddin Hamid, Sofyan Syam, divonis bebas dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye Pemilu. Dia dinyatakan tak terbukti melakukan pelanggaran.

“Pada intinya amar putusan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan,” kata anggota majelis hakim, Andi Imran, di Pengadilan Negeri Pangkep, Sulawesi Selatan, Jumat (15/03/2019) malam.

Atas vonis ini, Sofyan diwajibkan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Hakim juga memerintahkan pemulihan hak-hak Sofyan.

“Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan konsekuensinya pula, maka haknya yang sebelumnya dalam porses hukum ini terpasung, harus dipulihkan harkat dan martabatnya,” ujar Imran.

Dakwaan jaksa penuntut umum disebut bersifat tunggal yang terdiri dari beberapa pasal yang saling berkaitan. Di mana, ada salah satu unsur dalam dakwaan yang tidak terpenuhi hingga majelis hakim memutuskan Sofyan tidak bersalah.

“Karena ini memang hanya ada satu dakwaan tunggal, namun ada tiga pasal yang saling berkaitan. Dari tiga norma yang seharusnya ada dalam dakwaan itu, ternyata ada satu unsur yang tidak terbukti. Alat bukti penuntut umum juga tidak cukup meyakinkan majelis hakim,” terangnya.

Sidang sendiri digelar sejak Senin (10/03) dan sudah dilakukan lima kali secara maraton. Sidang vonis ini sendiri dimulai sejak siang namun sempat ditunda hingga sore hari.

Syamsuddin Hamid, yang merupakan Bupati Pangkep sekaligus ayah terdakwa, terlihat hadir. Dia menyatakan kasus ini bakal menjadi pelajaran bagi anaknya agar lebih berhati-hati.

“Putusan ini sudah kami anggap benar, karena memang pada saat itu anak saya sedang reses. Tapi ini akan jadi pelajaran bagi anak saya untuk lebih berhati-hati lagi,” kata Syamsuddin usai persidangan.

Kasus dugaan pelanggaran Pemilu ini, terjadi saat Sofyan salaku anggota DPRD Provinsi Sulsel melaksanakan reses di salah satu warung kopi pada November 2018. Dalam reses itu, Bawaslu menemukan adanya unsur pelanggaran Pemilu dengan adanya alat peraga kampanye dan pelibatan ASN. Kasus kemudian bergulir hingga ke pengadilan.

Sofyan merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawasi Selatan dari Partai Golkar yang kembali maju sebagai caleg. Dia didakwa melanggar pasal 493 jo pasal 280 ayat 2 huruf f jo pasal 1angka 35 UU RI nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu dengan nomor register perkara PDM-01/EUH.1/PEMILU/02/2019.

Terkait dugaan kampanye terselubung dan pelibatan ASN, majelis hakim menilai jika pertemuan itu, murni sosialisasi Perda dan tidak ada sama sekali adanya ajakan untuk memilih terdakwa. Sementara terkait keberadaan gambar Caleg, dinilai bukan dari bagian unsur kampanye, karena gambar itu telah ada sejak lama di warung kopi itu.
(haf/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pencemaran Teluk Balikpapan, Nahkoda Kapal Divonis 10 Tahun

Liputan6.com, Balikpapan – Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhi hukuman 10 tahun penjara kepada Zong Deyi, Nahkoda kapal MV Ever Judger. Selain itu nahkoda berkebangsaan Tiongkok itu juga didenda Rp 15 miliar dengan subsider 1 tahun penjara.

Sanki itu diberikan Pengadilan Negeri Balikpapan karena Zong Deyi dianggap sengaja memasuki daerah terlarang hingga menabrak pipa bawah air milik Pertamina Balikpapan yang menyebabkan pencemaran di perairan Teluk Balikpapan, pada April 2018 lalu.

“Terdakwa bersalah sengaja menyebabkan pencemaran lingkungan di perairan teluk,” kata Ketua Majelis Hakim, Kayat, Senin, 11 Maret 2019.

Kayat mengatakan, terdakwa terbukti bersalah sesuai keterangan saksi saksi jaksa penuntut umum (JPU). Zong Deyi dianggap sengaja melintasi zona merah perairan teluk dimana dasarnya terdapat jalur pipa minyak mentah Pertamina Balikpapan.

Hakim berkenyakinan, MV Ever Judger diperlengkapi dengan navigasi sistem electronic chart display & information (ECDIS), yang merupakan sistem navigasi canggih yang mampu memandu kapal guna mengetahui adanya zona terlarang international maritime organization (IMO).

Bukan hanya itu, terdakwa dianggap mengabaikan keberadaan pelampung suar atau rambu buoy  yang terdapat di perairan teluk. Padahal Pertamina sengaja memasang rambu buoy guna menandai area mana saja yang terlarang bagi pelayaran kapal.

“Sistim ECDIS ada dalam kapal dan keberadaan peta laut Indonesia. Tanda buoy Pertamina juga ada di tempatnya. Ini mematahkan pembelaan terdakwa bahwa tidak mengetahui adanya pipa minyak dalam air,” tegas Kayan.

“Terdakwa malah memerintahkan mualim I menjatuhkan jangkar 1 segel atau sedalam 27,5 meter,” imbuhnya. 

Lantaran nekat melintasi jalur terlarang itu, akhirnya jangkar kapal MV Ever Judger menyeret serta memecahkan pipa minyak dalam air Pertamina. Tumpahan minyak mentah diperkirakan sebanyak 5 ribu liter hingga berujung kebakaran di perairan teluk.

Dampak kebakaran menyebabkan lima orang pemancing Balikpapan tewas; Suyono, Sutoyo, Agus Salim, Wahyu Anggoro dan Imam M. Otopsi mayat para korban menunjukan mereka tewas disebabkan asap dan kobaran api.

Masyarakat Balikpapan pun menanggung kerusakan lingkungan air laut, hutan mangrove serta keanekaragaman hayati. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan perbaikan lingkungan butuh waktu sangat lama serta biaya yang tinggi.

Saksikan video pilihan menarik berikut:

Kapal Pesiar milik PT Pelni (Persero) KM Kelud kandas di perairan sekitar Pelabuhan Se‎kupang, Batam, Rabu (1/6/2016)

Kasus Suap Meikarta, Billy Sindoro Divonis 3,5 Tahun

Liputan6.com, Bandung – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung meyatakan vonis bersalah terhadap terdakwa Billy Sindoro telah melakukan praktik suap terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta. Atas perbuatannya, Billy dijatuhi hukuman selama 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan.

Selain Billy, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman bagi tiga terdakwa lainnya masing-masing yakni Hendry Jasmen P. Sitohang dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan, Fitra Djaja Purnama dihukum 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsiser 1 bulan kurungan serta Taryudi dijatuhi hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa Billy Sindoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta, apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama dua bulan,” kata hakim di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (5/3/2019).

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni masing-masing kurungan 5 tahun penjara serta denda Rp200 juta untuk Billy Sindoro, 4 tahun dan denda Rp200 untuk Henry Jasmen, serta Fitra Djaja Purnama dan Taryudi yang sama-sama dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp100 juta.

Dalam putusannya, majelis hakim yang dipimpin Judijanto Hadi Laksana menyatakan keempatnya terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Hakim menyatakan Billy dan ketiga terdakwa terbukti memberikan suap ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. Hakim menyebut uang yang mengalir sebesar Rp16.182.020.000 dan SGD 270.000.

Hakim turut menyebut keempat terdakwa mendapatkan pengurangan masa tahanan sejak kasus, tetap ditahan, barang bukti di persidangan akan digunakan kembali untuk perkara Neneng Hasanah, serta membayar biaya perkara Rp10 ribu.

Menanggapi putusan itu, dua terdakwa yakni Fitra Djaja Purnama dan Taryudi menyatakan menerima. Sementara terdakwa Henry Jasmen P. Sitohang dan Billy Sindoro menyatakan pikir-pikir. Langkah yang sama juga diambil jaksa penuntut umum (JPU).

Anggota DPRD yang Kena OTT Pungli Gempa NTB Divonis 2 Tahun Bui

Mataram – H Muhir yang kena OTT pungli dana rehabilitasi sekolah pasca gempa NTB, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Muhir yang ditangkap saat menjabat anggota DPRD Mataram fraksi Golkar itu terbukti menerima suap atau pungli Rp 31 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata ketua majelis hakim, Isnurul Syamsul Arif, saat sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, yang dilansir Antara, Jumat (1/3/2019).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU No 20/2001 tentang Tipikor. Hakim menjelaskan, uang yang diterima terdakwa Muhir dari Sudenom sebesar Rp 31 juta. Rinciannya, uang tersebut diterima terdakwa Muhir ketika bertemu dengan Sudenom di rumah makan sebesar Rp 1 juta dan di Rumah Makan di daerah Cakranegara Rp 30 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata Isnurul Syamsul Arif.

Terkait dengan perbuatan yang memberatkan, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir melakukan tindak pidana pada saat masyarakat NTB sedang berduka akibat bencana gempa bumi. Kemudian, yang meringankannya, karena terdakwa Muhir selama ini diketahui belum pernah tersangkut masalah hukum serta menjalani hukuman pidana.

Sebelumnya, tim JPU dari Kejari Mataram menuntut terdakwa Muhir dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun dengan denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan.

Muhir terjaring OTT saat melakukan transaksi pemerasan uang sebesar Rp 30 juta terhadap H Sudenom selaku Kadis dan Catur Totok, staf PNS di Disdik Kota Mataram, yang waktu itu diposisikan sebagai calon kontraktor proyek.

OTT yang dilakukan tim dari Kejari Mataram itu dilakukan pada Jumat (14/9) siang di sebuah warung makan di Jalan Rajawali I Cakranegara, Kota Mataram.
(rvk/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>