Novel Baswedan Menolak Tim Penyidik Gabungan

Jakarta – Layar hitung menampilkan angka 634 merujuk pada jumlah hari sejak teror penyiraman air keras pada Novel Baswedan. Jumlah hari itu terhitung sejak 11 April 2017 hingga 15 Januari 2019.

Perangkat itu dibuat Wadah Pegawai (WP) KPK untuk menunjukkan belum terungkapnya siapa sebenarnya pelaku yang meneror Novel tersebut. Novel pun menggugat.

“Ketika setiap teror yang tidak diungkap maka potensi yang terjadi adalah perbuatan itu akan berulang,” kata Novel di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019).

Ucapan Novel itu merujuk pada teror yang baru terjadi di awal tahun 2019 di mana kedua rumah pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, dipasangi bom pipa paralon palsu dan dilempar molotov. Novel menyebut teror yang dialaminya dan para pimpinan KPK serta para pegawai KPK sebelumnya merupakan serangan pada institusi yaitu KPK.

Kembali soal urusan teror pada Novel. Dalam perjalanan waktu yang akan genap 2 tahun pada 11 April 2019 itu bukan berarti Polri melipat tangan saja. Berbagai upaya dilakukan polisi untuk mencari pelaku hingga sempat menangkap sejumlah orang, yang kemudian dilepas karena menurut polisi tidak terlibat. Mereka yang ditangkap itu disebut polisi sebagai mata elang.

Apa itu mata elang? Bisa dicek di tautan berita di bawah ini:

Setelahnya garis waktu pengusutan kasus itu berisi rasa pesimistis Novel, permintaan Novel agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), Komnas HAM dan Ombudsman yang ikut mengusut, hingga upaya polisi yang terus menerus belum berbuah hasil. Sampai pada akhirnya pada Selasa, 8 Januari 2019, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meneken surat perintah pembentukan tim gabungan untuk mengungkap kasus itu.

“Surat perintah tersebut adalah menindaklanjuti rekomendasi tim Komnas HAM dalam perkara Novel Baswedan,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri pada Jumat, 11 Januari 2019.

Kami meminta untuk dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, bukan tim penyidik dan penyelidik. Bedanya apa dengan tim yang sebelumnya?Novel Baswedan

Tim itu disebut Iqbal dibentuk setelah rekomendasi dari Komnas HAM diterima. Rekomendasi itu ditujukan kepada Kapolri, KPK, dan Presiden. Untuk Kapolri, Komnas HAM meminta segera dibentuk tim gabungan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal kepolisian untuk mencari fakta dan mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel secara cepat dan efektif sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tim itu diketuai Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis dengan wakil Karobinops Bareskrim Polri Brigjen Nico Afinta serta jajaran penyidik dan penyelidik polisi. KPK pun disertakan dalam tim itu antara lain lima orang dari bagian penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan internal. Selain itu, 7 orang pakar dilibatkan yaitu mantan Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, Ketua Setara Institute Hendardi, komisioner Kompolnas Poengky Indarti, serta komisioner Komnas HAM Nur Kholis dan Ifdhal Kasim.

“Surat perintah tim gabungan untuk kasus Novel Baswedan berlaku untuk enam bulan,” imbuh Iqbal.

Namun pembentukan tim itu langsung memunculkan beragam komentar dari kancah perpolitikan lantaran berdekatan dengan Pemilu 2019. Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai ada unsur politik di balik pembentukan tim itu, sedangkan pihak Jokowi-Ma’ruf Amin menepisnya, termasuk dari Mabes Polri.

“Beberapa pihak eksternal juga melakukan pengawasan dan penguatan seperti Ombudsman, Kompolnas, terakhir Komnas HAM. Mungkin kebetulan saja dekat dengan pesta demokrasi. Tapi tidak ada kaitan sama sekali,” kata Iqbal pada Senin, 14 Januari 2019.

Sementara itu KPK berharap banyak pada tim itu. Harapannya tentu agar pelaku tertangkap.

“Ketika ada tim yang dibentuk dengan unsur yang lebih kuat dan lebih luas, meskipun pasti akan kita dengar juga kritik dan saran terhadap tim ini, KPK berharap tim tersebut bisa berujung pada ditemukannya pelaku penyerangan Novel,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (11/1/2019).

Lalu bagaimana tanggapan Novel sebagai korban?

“Kami meminta untuk dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, bukan tim penyidik dan penyelidik. Bedanya apa dengan tim yang sebelumnya?” gugat Novel.

Namun Novel tetap menanti hasil kerja tim gabungan Polri itu. Dia menyebut penyidikan polisi sebelumnya tidak sungguh-sungguh.

“Tentu kita semua akan menilai tim ini bekerja dengan benar atau tidak. Indikatornya adalah ini bisa diungkap dengan benar,” ucap Novel.

Novel malah khawatir pembuktian kasus itu dibebankan padanya sebagai korban. Dia pun berharap tim gabungan Polri itu tidak hanya sekadar formalitas memenuhi rekomendasi Komnas HAM.

“Sejak kapan ada penyidikan investigasi perkara penyerangan yang beban pembuktian dibebankan pada korban. Sejak kapan teror yang diduga ada aktor intelektualnya tapi dimulai dari motif dulu. Di dunia rasanya tidak ada,” ujar Novel.

Terlepas dari itu Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi telah menyerahkan laporannya mengenai pengusutan kasus itu ke KPK. Laporan itu berisi pemantauan kasus penyiraman air keras yang disusun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama LBH Jakarta, KontraS, Lokataru Foundation, ICW, LBH Pers, PSHK AMAR, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, serta PUKAT UGM. Laporan itu diserahkan Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa pada pimpinan KPK.

(dhn/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menanti Adu Peluru Capres-Cawapres di Debat Perdana

Liputan6.com, Jakarta – Tahapan pemilihan presiden (pilpres) 2019 akan memasuki tahapan baru. Menunggu hitungan jam, debat pilpres perdana akan digelar Kamis 17 Januari 2019. KPU memastikan persiapan untuk itu telah rampung 100 persen. Lokasi, rundown acara, tamu undangan, hingga moderator dan panelis sudah siap semuanya. 

Tak hanya KPU, pihak yang akan bertarung juga menyatakan kesiapannya. Baik pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin, maupun penantangnya paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Keduanya menyatakan siap tempur dan telah menyiapkan sejumlah amunisi yang siap digeber di panggung debat pilpres nantinya.  

Koordinator tim debat Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya telah menyiapkan senjata ‘khusus’ yang akan dipakai dalam debat perdana.  Dua peluru itu adalah kasus HAM dan korupsi.

Karding menyebut, kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Prabowo Subianto bakal dibawa Jokowi-Ma’ruf Amin. Selama ini, nama Prabowo kerap diseret dalam dugaan penculikan aktivis saat menjadi Danjen Kopassus.

“Yang pertama soal kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan Pak Prabowo,” ujar Karding melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Kasus kedua, diduga mengkaitkan nama sang cawapres Sandiaga Uno. Nama bekas Wagub DKI Jakarta itu pernah disebutkan sebagai pemilik PT Duta Graha Indah (DGI) oleh mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin.

“Kedua tentu, kita melihat bahwa KPK telah bekerja menggunakan kewenangannya untuk mengusut kejahatan atau korupsi korporasi. Saya kira salah satu yang mesti menjadi pertanyaan publik selama ini adalah kasus yang menimpa PT DGI di mana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02,” kata Karding.

KPK masih mengusut kasus kejahatan korupsi korporasi PT DGI. KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata RS Universitas Udayana sejak 5 Juli 2017. Proyek tersebut diduga memakan kerugian negara hingga Rp 25 miliar. Diduga ada enam proyek yang terlibat.

Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring ini diketahui bermitra dengan Permai Grup milik terdakwa korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

Karding menilai momentum debat itu menjadi tempat Prabowo dan Sandiaga untuk menjelaskan dua hal tersebut ke publik.

“Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” tandasnya.

Seakan tak mau kalah, tim pasangan calon nomor 02 juga telah menyiapkan hal yang sama. Mereka mengaku sudah menyiapkan setidaknya empat peluru yang akan digunakan menyerang kubu lawan di debat pilpres perdana ini.

Pertama adalah kasus penyelesaian HAM masa lalu. Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyatakan, ini merupakan bahan materi debat yang akan disampaikan.

“Bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian kasus-kasus terkait orang hilang,” kata Nasir saat dihubungi Merdeka.com.

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung dari Komnas HAM yangdimana belum ditindaklanjuti.

Selain itu, senjata lain adalah soal  kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Cawapres Sandiaga mengungkapkan peluang mengangkat kasus tersebut di debat perdana terbuka lebar. Karena menurutnya, ini berkaitan dengan masalah korupsi yang sudah akut.

“Ada kemungkinan (bahas kasus Novel Baswedan) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut ada di stadium 4 kalau kanker, kalau penyakit sudah sangat kronis,” kata Sandiaga, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

Dia menuturkan, dengan mengangkat kasus-kasus yang sedang berjalan, justru akan lebih mudah. Karena akan langsung bersinggungan dengan rakyat.

Ketiga, Prabowo Sandi juga akann menjadikan isu teroris sebagai satu amunisi yang akan ditujukan ke kubu lawan,

Terakhir, untuk masalah hukum, soal transparansi dan akuntabilitas para penegak hukum juga menjadi fokus pihak Prabowo-Sandi di debat nanti.

Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyebut pihaknya, akan lebih menekankan dalam penegakan hukum yang adil juga ditentukan dari sikap pemimpin negara. Pasalnya, jika penguasanya tegas, maka hukum akan adil.

2 dari 3 halaman

Diharapkan Beri Solusi

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, debat Pilpres perdana pada 17 Januari mendatang akan menjadi daya tarik tinggi bagi publik.

“Publik jenuh dengan model kampanye kita tiga bulan belakangan ini tidak bicara soal isu-isu publik. Tidak bicara kepentingan besar publik. Tapi soal-soal yang kontroversial, yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik,” ucap Arya di kantornya, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Dia mengingatkan agar penantang, yakni Prabowo-Sandiaga menghadirkan alternatif. Bukan hanya kritik semata.

“Kita sebagai pemilih tentu berharap dalam debat nanti, bagi penantang dulu deh, bagi penantang harus menawarkan sesuatu alternatif. Bukan soal narasi-narasi, bukan soal kritik-kritik semata. Tetapi harus ada narasi alternatif atau solusi,” ungkap Arya.

Dia merujuk pada pidato kebangsaan Prabowo yang sangat emosional. Topik yang dibicarakannya juga sangat besar.

Padahal kalau penantang itu fokus pada beberapa isu yang kuat, Misalnya isu-isu ekonomi.

“Mungkin pidatonya sangat menarik. Tetapi kan isu yang dibicarakan sangat luas itu. Mungkin juga ingin menargetkan masa pemilih yang luas. Padahal menurut saya sebagai penantang lebih baik menggunakan isu-isu strategis, fokus isu penting,” jelas Arya.

Dia menyayangkan pidato Prabowo sangat emosional, penuh kritik kepada pemerintah. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo tak akan berpengaruh besar untuk menggaet massa mengambang atau swing voters.

“Kalau dari sisi efek, bagi pemilih yang swing atau yang belum menentukan pilihan, efek pidato itu tidak terlalu besar,” jelas Arya.

Salah satunya, karena isu yang dipilih. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo adalah isu Pemilu 2014.

“Soal utang, soal sumber daya dan isu-isu lainnya. Nah bagi pemilih yang dua tipikal, pemilih baru dan masih mungkin berubah dan yang belum menentukan pilihan, mereka sudah dengar itu juga sebelumnya. Dan mereka mungkin kurang tertarik,” jelas Arya.

Sedangkan untuk Jokowi-Ma’ruf, masih kata dia, harus juga bisa membangun dan menjawab pertanyaan publik mengapa mereka layak dipilih kembali. Apa capaiannya dan prestasinya. Itu yang menjadi penting bagi publik.

“Karena debat ini sebenarnya kalau kontestasinya ketat, yang sangat memperngaruhi adalah justru isu-isu yang, bukan isu-isu yang normatif tapi isu-isu yang punya daya pukul yang kuat,” tukas Arya.

Dia menilai, isu korupsi akan lebih seksi daripada yang lain. Dimana di 2018 banyak OTT yang dilakukan KPK.

“Jadi publik punya intensi yang sangat besar untuk mengetahui apa prioritas pemerintah terhadap pemberantasan korupsi,” kata Arya.

Selain itu, masih kata dia, korupsi yang dicermati adalah korupsi politik. Jadi ini yang ditunggu masyarakat.

“Terutama korupsi dari sisi korupsi politik. Apa yang ingin pemerintah lakukan untuk menangani tindak pidana korupsi itu. Saya kira isu korupsi tanpa menegasikan isu lainnya, jauh punya magnitude yang besar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut, kasus penculikan aktivis ’98 dan kasus penyidik KPK Novel Baswedan harus di angkat di debat capres-cawapres pada 17 Januari nanti. Pasalnya, kedua kasus ini menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia.

“Ini (kasus penculikan aktivis 98 dan kasus Novel Baswedan) menjadi tema penting yang harus diungkap kepada publik. Karena keduanya menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia. Keduanya, menyangkut pada calon-calon presiden,” ujar Boni Hargens saat dihubungi, Selasa 15 Januari 2019.

Boni menilai, kasus penculikan aktivis 98 selama ini dikaitkan dengan capres Prabowo Subianto. Oleh karena itu, komitmen Prabowo soal penuntasan masalah HAM wajib ditanyakan.

Bukan cuma Prabowo, kata Boni, Jokowi sebagai capres juga mesti tegas dalam mengusut kasus penghilangan paksa 13 aktivis ’98 yang hingga kini belum jelas penuntasannya.

“Bukan karena nama Prabowo Subianto ada di pusaran kasus itu, dengan tanpa penjelasan status hukum atau perannya, kecuali diberhentikan dari jabatan dan dipecat dari keanggotaannya sebagai TNI, melainkan karena ini beban sejarah yang berat maka harus dituntaskan,” tuturnya.

Selain itu, dalam forum debat, kedua capres harus dimintai komitmen untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan. Menurutnya, meski kasus Novel terjadi pada era pemerintahan Jokowi, namun beban sejarahnya berbeda.

“Hal yang membedakan secara signifikan adalah kasus penghilangan paksa atas aktivis ‘98 sudah terjadi selama hampir 20 tahun sejak reformasi. Sementara, kasus Novel Baswedan terjadi dua tahun setelah pemerintahan Jokowi,” terangnya.

“Kasus Novel Baswedan memang terjadi pada era Jokowi, tetapi sudah ada lembaga yang bekerja. Saya mengapresiasi langkah Polri yang telah membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk mengusut kasus Novel Baswedan,” tegas Boni.

Boni pun berharap Presiden Jokowi juga berani membentuk tim gabungan investigasi untuk menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Pasalnya, sampai saat ini, kasus itu masih dalam posisi terkatung-katung.

“Membiarkan kasus ini (kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998) tanpa solusi, tanpa komitmen, dan tanpa kerangka penyelesaian yang jelas, sama saja dengan menyimpan belati di tubuh kekuasaan. Sewaktu-waktu akan melukai, menciderai bahkan menyayat demokrasi kita,” pungkas Boni.

3 dari 3 halaman

6 Segmen

Debat perdana pilpres akan mengusung tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. KPU memastikan sudah menyiapkan segela keperluan untuk acara tersebut.

Ira Koesno dan Imam Priyono dipilih sebagai moderator. KPU juga telah menunjuk enam nama panelis. Mereka adalah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, dan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik. Selanjutnya, ada nama Bivitri Susanti dan Margarito Kamis yang merupakan ahli tata negara. Terakhir adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

“Sudah, sudah beres, secara teknis dapat kami sampaikan bahwa persiapan debat pertama lancar tidak ada kendala yang berarti,” kata Komisioner KPU Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019.

Persiapan lainnya, KPU juga sudah memberikan kisi-kisi debat. jumlah kisi-kisi soal debat capres cawapres mencapai 20 pertanyaan terkait tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, sebagai pihak penyelenggara, keputusan KPU terkait bocoran daftar pertanyaan di debat perdana ini bukan keputusan pribadi. Keputusannya disepakati bersama kedua kubu capres.

“Karena pengalaman di banyak tempat sering terjadi, jadi kami ambil putusan itu. Pesan penting kami tidak ingin ada paslon yang dipermalukan,” jelas Arief.

Debat perdana akan diisi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi kandidat. Segmen kedua dan ketiga menjawab pertanyaan dari para pakar.

Segmen keempat dan kelima adalah debat antarkandidat dengan pertanyaan yang diajukan masing-masing paslon. Dan terakhir segmen keenam ada closing statement dari masing-masing paslon.

Sebelum hari H coblosan 17 April mendatang, KPU rencananya akan melaksanakan debat hingga lima kali.

Debat perdana digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Debat akan disiarkan langsung oleh TVRI, RRI, KOMPASTV, dan RTV.

Debat kedua, akan dilakukan satu bulan setelahnya atau pada 17 Februari 2019. Debat kedua merupakan debat antarcapres saja dan akan dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Debat akan disiarkan oleh RCTI, GTV, MNC, dan INEWS.

Debat ketiga akan dilaksanakan satu bulan setelahnya, yaitu 17 Maret 2019. Debat masih akan diadakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Debat ketiga ini merupakan debat antarcawapres. Stasiun televisi yang akan menyiarkan adalah TransTV, Trans7, dan CNN.

Lalu, debat keempat akan berlangsung pada 30 Maret 2019 di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan. Debat ini kembali dilakukan antarcapres. SCTV, Indosiar, dan MetroTV akan menjadi stasiun televisi yang menyiarkan debat.

Terakhir, debat kelima akan dilangsungkan pada awal April 2019 dengan tanggal yang belum ditentukan.

Lokasi debat juga belum diputuskan. Namun, ada empat stasiun televisi yang akan menyiarkan debat, yaitu TVOne, ANTV, BERITASATU, dan NET.

Gelaran debat kelima atau terakhir ini akan kembali dilakukan berpasangan, yaitu capres dan cawapres.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pengamat: Debat Capres Harus Angkat Kasus Novel dan Penculikan Aktivis

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut, kasus penculikan aktivis ’98 dan kasus penyidik KPK Novel Baswedan harus di angkat di debat capres-cawapres pada 17 Januari nanti. Pasalnya, kedua kasus ini menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia.

“Ini (kasus penculikan aktivis 98 dan kasus Novel Baswedan) menjadi tema penting yang harus diungkap kepada publik. Karena keduanya menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia. Keduanya, menyangkut pada calon-calon presiden,” ujar Boni Hargens saat dihubungi, Selasa (15/1).

Boni menilai, kasus penculikan aktivis 98 selama ini dikaitkan dengan capres Prabowo Subianto. Oleh karena itu, komitmen Prabowo soal penuntasan masalah HAM wajib ditanyakan.

Bukan cuman Prabowo, kata Boni, Jokowi sebagai capres juga mesti tegas dalam mengusut kasus penghilangan paksa 13 aktivis ’98 yang hingga kini belum jelas penuntasannya.

“Bukan karena nama Prabowo Subianto ada di pusaran kasus itu, dengan tanpa penjelasan status hukum atau perannya, kecuali diberhentikan dari jabatan dan dipecat dari keanggotaannya sebagai TNI, melainkan karena ini beban sejarah yang berat maka harus dituntaskan,” tuturnya.

Selain itu, dalam forum debat, kedua capres harus dimintai komitmen untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan. Menurutnya, meski kasus Novel terjadi pada era pemerintahan Jokowi, namun beban sejarahnya berbeda.

“Hal yang membedakan secara signifikan adalah kasus penghilangan paksa atas aktivis ‘98 sudah terjadi selama hampir 20 tahun sejak reformasi. Sementara, kasus Novel Baswedan terjadi dua tahun setelah pemerintahan Jokowi,” terangnya.

“Kasus Novel Baswedan memang terjadi pada era Jokowi, tetapi sudah ada lembaga yang bekerja. Saya mengapresiasi langkah Polri yang telah membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk mengusut kasus Novel Baswedan,” tegas Boni.

2 dari 2 halaman

Tim Investigasi Gabungan

Boni pun berharap Presiden Jokowi juga berani membentuk tim gabungan investigasi untuk menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Pasalnya, sampai saat ini, kasus itu masih dalam posisi terkatung-katung.

“Membiarkan kasus ini (kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998) tanpa solusi, tanpa komitmen, dan tanpa kerangka penyelesaian yang jelas, sama saja dengan menyimpan belati di tubuh kekuasaan. Sewaktu-waktu akan melukai, menciderai bahkan menyayat demokrasi kita,” pungkas Boni.

Saksikan video pilihan di bawah ini 

Meski Bikin Merinding, Belatung Ternyata Bisa Menyembuhkan Luka

Liputan6.com, London – Kebanyakan orang begidik saat melihat atau membayangkan kerumunan belatung. Apalagi jika larva lalat itu keluar dari organik yang membusuk. Entah itu bangkai hewan, sayur dan buah, atau bahkan jasad manusia yang terurai.

Namun, siapa sangka, hewan bikin bulu kuduk berdiri itu ternyata banyak gunanya. Misalnya, belatung yang ditemukan dalam jasad manusia bisa membantu ahli forensik dan penyelidik menguak waktu kematian korban.

Dan, ternyata, belatung punya kemampuan menyembuhkan. Seperti dikutip dari situs sains LiveScience, Senin (14/1/2019) dalam upaya untuk menyembuhkan serdadu yang terluka di medan perang, pemerintah Inggris akan mengirimkan belatung ke Suriah, Yaman, dan Sudan Selatan, demikian dilaporkan Telegraph.

Belatung, dari beberapa jenis lalat, diyakini bisa memakan daging-daging yang membusuk (gangrene) pada luka yang memungkinkan jaringan yang sehat untuk memulihkan diri. Hewan-hewan itu juga akan menyebarkan air liurnya yang mengandung antibakteri.

Perawatan mengerikan ini mungkin terdengar tidak biasa. Namun, sejatinya belatung telah digunakan dalam pengobatan pada zaman kuno.

Misalnya, masyarakat Aborigin di Australia menggunakan belatung untuk membersihkan luka. Dan, selama Perang Dunia I, para tentara yang menyerang dan bertahan di parit menggunakan hewan tersebut untuk merawat cedera yang dialami.

Terapi tersebut bisa membantu mereka yang memiliki luka bernanah tetap bebas dari infeksi. Proyek senilai US$ 250 ribu tersebut juga mungkin bisa membantu orang yang mengalami cedera bisa menjaga anggota badan mereka. Sebab, infeksi sekunder dari cedera dan operasi dapat mengarah pada amputasi.

“Mereka yang hidup di tengah konflik dan krisis kemanusiaan harus sekarat akibat luka yang sebenarnya dapat dengan mudah disembuhkan dengan akses yang tepat ke perawatan,” kata Menteri Urusan Pembangunan Internasional Inggris, Penny Mordaun kepada Telegraph.

Untuk mewujudkan proyek tersebut, Inggris akan mengerahkan rumah sakit lapangan untuk membiakkan belatung di lokasi target. Setelah dikeluarkan, telur-telur lalat akan disterilkan dan diinkubasi selama dua hari.

Ketika belatungp-belatung itu dalam kondisi prima, makhluk-makhluk itu bisa diletakkan langsung pada luka atau ditempatkan di BioBag — yang kemudian dipakai untuk membungkus luka.

Belatung yang telah disterilkan akan sangat berharga di tempat-tempat yang memiliki perawatan medis dasar atau terbatas.

Bahwa larva lalat itu bisa memakan jaringan yang rusak atau mati diungkap dalam laporan Journal of Plastic Surgery. Belatung konon bahkan dapat membersihkan luka lebih cepat daripada yang bisa dilakukan ahli bedah. 

2 dari 2 halaman

Hanya Sekali Pakai

Namun, untuk mencegah penyebaran penyakit, belatung-belatung itu tak bisa digunakan dua kali. Hanya sekali pakai.

Para peneliti menganjurkan agar larva dibuang dalam wadah klinis setelah digunakan. Jika ada yang melarikan diri ke alam liar, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Sebab, belatung menjalani proses sterilisasi alami ketika mereka menjelma menjadi lalat.

Jika rencana tersebut terwujud, rumah sakit lapangan akan membiakkan belatung dalam waktu satu tahun, menyediakan cukup larva lapar untuk mengobati 250 luka per hari, demikian menurut Frank Stadler, seorang peneliti di Griffith University di Australia.

Universitas tersebut memberikan masukan ilmuan dalam proyek mengubah belatung menjadi obat.

Pada 2021, tim ilmuwan bahkan berharap bisa membuat starter kit belatung, yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil membiakkan larva bermanfaat itu sendiri.

Polda Jatim: Artis VA 9 Kali Terima Order di Jakarta, Surabaya, dan Singapura

Liputan6.com, Jakarta – Tim digital forensik Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) menemukan bukti baru hasil dari rekam jejak digital sinkronisasi dari percakapan artis VA dan dua muncikari T dan ES.

“VA dua kali menerima order di Singapura, 6 kali di Jakarta dan satu kali di Surabaya. Jadi sudah terbuka 9 kali order dari 15 kali order,” tutur Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Ahmad Yusep Gunawan di Mapolda Jatim, Senin (14/1/2019).

Yusep menegaskan, bahwa selama 9 kali terma order tersebut, artis VA dijual oleh enam mucikari.

“Saat ini kami masih menangkap dua mucikari yaitu T dan ES, sementara sisanya yang empat orang masih DPO dan semoga segera ketangkap,” ujarnya.

Sebelumnya, Subdit Crime Ditreskrimsus Polda Jatim terus mengembangkan kasus prostitusi online artis VA dan AS. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan polisi, rupanya omzet dari transaksi prostitusi online ini menembus Rp 2,8 miliar pertahun.

Dalam kasus tersebut Polda Jatim menahan dua tersangka yang bertindak sebagai muncikari yakni TN (28) dan ES (37). Rekening dari kedua tersangka ini sudah diblokir oleh petugas untuk mengetahui dari mana dana yang masuk, lalu dana itu keluar kemana. 

“Untuk menguatkan prostitusi online ini besar, penyidik mengambil data rekening koran dari tersangka. Ternyata transaksinya cukup besar Rp 2,8 miliar pertahun. Data itu dari perbankan,” tutur Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Kamis (10/1/2019). 

Polda Jatim akan terus kembangkan kasus prostitusi online yang melibatkan artis dan model majalah dewasa. Sehingga praktek prostitusi online bisa diungkap sampai tuntas.

2 dari 2 halaman

Telisik Rekening

Akhmad Yusep Gunawan menambahkan bahwa pihaknya bekerjasama dengan bank untuk menelisik data digital berupa rekening koran dari mucikari ES.

Dari fakta otentik itulah artis VA yang sudah diperiksa sebagai saksi selama 1×24 jam itu terbukti menerima tranfer dari mucikari ES.

“Dari rekening koran untuk inisial saksi VA ini telah mendapat kiriman transfer sebanyak 15 kali dari mucikari ES,” kata Yusep.

Yusep mengatakan, dari cacatan rekening koran yang bersangkutan artis VA telah mentranfer sebanyak delapan kali ke rekening muncikari ES. Artis VA menerima transfer dari muncikari ES selama satu tahun mulai dari 1 januari 2018 hingga 5 januari 2019.

Dari kedua tersangka mucikari itu akhirnya terbongkar prostitusi online terselubung yang diduga melibatkan 45 artis dan 100 model cantik.

“Inilah yang kami akan dalami peruntukkan tranfer muncikari ke VA,” ujar Yusep. 


Saksikan video pilihan di bawah ini:

3 Fakta soal Obesitas Titi Wati, Pemilik Berat 350 Kg dari Palangka Raya

Liputan6.com, Jakarta – Nama Titi Wati, belakangan menjadi bahan perbincangan di media sosial. Seperti halnya bocah Arya asal Tasikmalaya, Titi memiliki bobot tubuh yang terbilang fantastis.

Bobot wanita 37 tahun itu mencapai 350 kilogram, sehingga tidak memungkinkannya beraktivitas lagi. Titi hanya tengkurap di rumah kontrakannya.

“Saya berharap pemerintah bisa memberikan bantuan kepada saya untuk pengobatan menurunkan berat badan yang sudah mencapai sekitar 350 kilogram lebih,” kata Titi Wati di rumahnya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu, 6 Januari 2019, dilansir Antara.

Belakangan doanya terjawab. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doris Sylvanus Palangka Raya menyatakan siap melakukan operasi lambung terhadap wanita penderita obesitas itu.

Selain tim medis dari RSUD Doris Sylvanus, sejumlah dokter dari rumah sakit lain akan membantu Titi menurunkan berat badan. Mereka terdiri dari dokter bedah digestif, dokter anastesi dan perawat lain yang akan membantu operasi.

Berikut sejumlah fakta soal obesitas Titi Wati, wanita asal Palangka Raya yang memiliki berat badan 350 kilogram:

2 dari 5 halaman

1. Obesitas Sejak 2013

Titi Wati mengalami obesitas sejak 2013. Dia mengaku dirinya sempat menjalani program diet untuk mengecilkan berat badannya. Antara lain dengan mengonsumsi obat herbal.

Cara itu diakuinya menunjukkan hasil karena berat badannya sempat berkurang. Saat itu, bobot Titi turun jadi 167 kilogram.

Namun, beratnya kembali naik karena dia tak mampu membeli obat herbal yang harganya semakin mahal.

“Setelah tidak mampu membeli minuman herbal penurun berat badan itu, saya pun menjalani aktivitas saya seperti orang normal. Makan dan minumpun juga tidak terkontrol lagi, sehingga berat badan saya yang saat itu sempat 167 kilogram, kini menjadi 350 kilogram lebih,” kata Titi.

3 dari 5 halaman

2. Karena Camilan

Camilan, es, gorengan adalah salah satu kudapan yang sangat Titi gemari. Ibu satu ini mengaku tiada hari tanpa memakan camilan setiap hari.

“Enggak ada makan apa-apa. Cuma itu tadi suka ngemil, segala minum es. Dulu dibilangin dokter tuh kelebihan hormon,” ungkap ibu satu anak ini.

Berat tubuhnya yang semakin membesar setiap hari, lama-kelamaan membuat Titi tak mampu lagi berjalan. Karena kakinya tak kuat menahan beban tubuhnya. Sehari-hari pekerjaan rumah dilakukan oleh putrinya Herlina (19).

“Setiap kali bangun tidur bagian kaki saya selalu sakit seperti keram, kemudian badan terasa sakit semua,” ucap perempuan yang memiliki hobi bernyanyi tersebut.

4 dari 5 halaman

3. Tak Pernah Diperiksakan ke Dokter

Wati mengaku tidak pernah melakukan pengobatan atau memeriksa kondisi kesehatannya ke dokter dan rumah sakit. Karena menurut sang suami, dirinya harus lebih banyak bersyukur atas apa yang suah diberikan Tuhan.

“Kata suami saya, ambil hikmahnya saja dan syukuri keadaan yang sudah diberikan Tuhan. Mau bagaimana lagi, kami berbuat kalau ini sudah nasib dari keluarga kami,” ucap Wati menirukan perkataan suaminya Edi (52) yang bekerja sebagai pencari kayu hutan.

Sementara itu, dampak yang akan ditimbulkan jika penderita obesitas tak segera diobati dapat memicu terjadinya kanker. Misalnya kanker ovarium.

Hal ini diungkap oleh pakar gizi Saptawati Bardosono dalam acara simposium “The Role of Nutrition in The Prevention and Treatment of Obesity” di Hotel Aryaduta, Jakarta.

“Ketika seseorang obesitas, terjadi peningkatan peradangan dalam tubuh. Ini penanda biokimia, yang memunculkan radikal bebas di tubuh. Peradangan dipengaruhi penyimpanan lemak, yang dipicu lonjakan insulin–hormon yang dihasilkan pankreas untuk mengolah gula–dari konsumsi makanan manis,” jelas Tati, sapaan akrabnya, pada Minggu (29/7/2018).

5 dari 5 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Top 3 Tekno: Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 7 Jadi Sorotan

Peluncuran Samsung Galaxy A9 dan A7 di 4x Fun, Kuala Lumpur, Malaysia. Liputan6.com/Jeko Iqbal Reza

Samsung telah mengirimkan undangan untuk peluncuran flagship smartphone teranyarnya, yakni Samsung Galaxy S10.

Perangkat ini tak akan diperkenalkan di Barcelona seperti smartphone Samsung seri S lainnya.

Samsung lebih memilih untuk memperkenalkan Galaxy S10 di San Francisco, Amerika Serikat pada 20 Februari 2019 atau lima hari sebelum penyelenggaraan pameran perangkat mobile terbesar di dunia Mobile World Congress (MWC).

Selengkapnya baca di sini

3. Bos Amazon Jeff Bezos Tak Sering Buka Smartphone, Kenapa?

Jeff Bezos (AP PHOTO)

Selaku CEO Amazon, Jeff Bezos, ternyata tak sepenuhnya terhubung dengan smartphone. Hal mengejutkan tersebut diungkap langsung oleh Bezos beberapa waktu lalu.

Bos perusahaan teknologi itu beralasan, dirinya bukan seseorang yang mudah melakukan banyak hal sekaligus. Jeff lebih memilih untuk fokus pada satu hal yang sedang dikerjakan.

“Saya tak suka melakukan banyak hal sekaligus. Itu mengganggu saya. Jika saya membaca email, saya hanya ingin membaca email,” tuturnya seperti dikutip dari Business Insider, Jumat (11/1/2019).

Selengkapnya baca di sini

(Ysl/Jek)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini :

Dituduh Bunuh Jurnalis, Guru Spiritual di India Terancam Hukuman Mati

New Delhi – Pengadilan India mengadili pemimpin sekte Dera Sacha Sauda, Gurmeet Ram Rahim Singh, yang dituduh terlibat kasus pembunuhan seorang jurnalis. Guru spiritual dengan jutaan pengikut di seluruh dunia itu kini terancam hukuman mati.

Seperti dilansir AFP, Jumat (11/1/2019) persidangan itu dilakukan di dalam sel tahanan dan disiarkan lewat video. Rahim Singh sendiri tengah menjalani masa hukuman selama 20 tahun karena kasus pelecehan seksual.

Jaksa Penuntut Umum H.P.S. Verma mengatakan tuntutan dibacakan pada hari Kamis. Hukuman maksimal yang bisa diterima oleh Rahim Singh adalah hukuman mati.

Pembunuhan terhadap wartawan Chander Chhatrapati itu dilakukan Rahim Singh bersama 3 pembantunya pada 2002. Wartawan tersebut dibunuh karena pemberitaan pelecehan seksual yang dilakukan Rahim Singh terhadap para pengikutnya.
Rahim Signh sendiri divonis bersalah atas kasus pelecehan seksual pada 2017. Para pengikutnya mengamuk dan menewaskan hampir 40 orang karena tidak terima atas hukuman yang diterima pemimpin mereka saat itu.

Pada 2015 Rahim Singh juga diadili di meja hijau. Dia dinyatakan bersalah karena mengebiri 400 pengikutnya. Pengadilan menyebut para pengikut itu dijanjikan keuntungan spiritual namun dia membela diri bahwa kebiri itu dilakukan untuk melindungi para pengikut perempuan.

Dia juga dituntut atas kasus pembunuhan mantan manajernya. Rahim Singh disebut menghabisi nyawa manajernya sendiri karena diancam kesalahan pemimpin sekte itu akan diungkap.
(abw/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ada 2 Nama Finalis Puteri Indonesia dalam Jaringan Prostitusi Online

Surabaya – Dari enam nama yang diungkap polisi karena keterlibatannya dalam prostitusi online, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menyebut dua di antaranya adalah finalis Puteri Indonesia.

Luki mengungkapkan keduanya merupakan finalis Putri Indonesia tahun 2016 dan 2017.

Kedua nama finalis tersebut adalah Fatya Ginanjarsari. Fatya diketahui merupakan Finalis Puteri Indonesia tahun 2017. Sementara Finalis Puteri Indonesia tahun 2016 yakni Mulia Lestari atau Maulia Lestari.

“Finalis Puteri Indonesia tahun 2016 dan 2017,” ujar Luki saat ditemui di Mapolda Jatim, Jumat (11/1/2019).
Sementara itu, Luki menyebut ada beberapa artis lainnya berprofesi sebagai artis FTV, sinetron hingga model.

Beberapa artis tersebut yakni Baby Shu, Riri Febianti, Aldira Chena (Sundari Indira), hingga Tiara Permatasari,

“Yang dua artis sinetron di tv swasta, yang dua finalis Puteri Indonesia, yang dua lagi artis ftv atau foto model,” lanjut Luki.

Luki menambahkan pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan. Rencananya, para artis akan datang pekan depan. Hal ini untuk mencar data penyidikan tambahan yang tengah dilakukan polisi.
(lll/lll)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Malaysia Gagalkan Penyelundupan Sabu 23 Kg ke Indonesia

Kuala Lumpur – Otoritas Malaysia berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu seberat 23 kilogram yang ditaksir bernilai 3,4 juta Ringgit (Rp 11,6 miliar). Narkoba itu diduga kuat akan diselundupkan ke Indonesia.

Dilaporkan kantor berita Bernama dan dilansir The Star, Jumat (11/1/2019), upaya penyelundupan narkoba itu digagalkan oleh Badan Penegakan Penindakan Maritim Malaysia (MMEA) pada Rabu (9/1) waktu setempat di dekat wilayah Tanjung Rhu, Sepang.

Dua nelayan yang melakukan penyelundupan telah ditangkap oleh MMEA. Identitas kedua nelayan yang ditangkap tidak diungkap lebih lanjut. Hanya disebut usia mereka 27 tahun dan 31 tahun.


Wakil Direktur Jenderal MMEA, Laksamana Madya Mohd Zubil Mat Som menyatakan kedua nelayan itu kedapatan hendak menyelundupkan sabu seberat 23 kilogram ke luar Malaysia.

Mohd Zubil menyebut kemungkinan besar sabu itu akan diselundupkan ke Indonesia. Disebutkan Mohd Zubil, harga pasaran sabu di Indonesia jauh lebih tinggi dari Malaysia, bahkan diperkirakan bisa mencapai tiga kali lipat.

Mohd Zubil mengatakan, agen MMEA awalnya memergoki dua nelayan itu berlayar meninggalkan dermaga Sungai Belankan dengan kapal fiberglass dan mencurigai ada hal yang tidak beres dengan mereka.

Ketika didekati agen MMEA, dua nelayan itu berusaha mempercepat laju kapalnya. Mereka akhirnya tersudut oleh agen MMEA, tepatnya di lokasi berjarak 1,1 mil laut atau sekitar 2 kilometer dari Sungai Belankan, tempat mereka berangkat.

Di atas kapal itu, agen MMEA menemukan 22 kemasan plastik yang berisi sabu. Kemasan plastik itu disembunyikan di dalam sebuah tong berwarna jingga yang seharusnya digunakan untuk menyimpan ikan segar.

Dua nelayan itu menjadi agresif ketika hendak ditangkap. Diyakini saat itu keduanya berada di bawah pengaruh narkoba. Atas tindakan mereka, kedua nelayan itu bisa terancam hukuman mati jika dinyatakan bersalah atas dakwaan kepemilikan narkoba.

Sejauh ini, temuan sabu seberat 23 kilogram ini menjadi temuan narkoba terbesar yang didapat MMEA pada tahun ini.

(nvc/ita)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>