Kasus Pengeroyokan Audrey Ditingkatkan ke Penyidikan

Jakarta – Polisi terus mengusut dugaan pengeroyokan terhadap siswi SMP di Pontianak, Audrey (14). Saat ini, kasus tersebut sudah ditingkatkan ke penyidikan.

“Saat ini dari pihak Polresta sudah melakukan proses penyidikan, sudah ditingkatkan menjadi penyidikan bukan lagi penyelidikan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019).

Korban saat ini masih belum bisa dimintai keterangan karena masih dirawat di rumah sakit. Sementara itu, ibunda korban telah memberi informasi ke penyidik soal terduga pelaku yang dikenal korban.

Penyidik berencana meminta visum dari rumah sakit tempat korban dirawat serta meminta keterangan dari ibunda korban serta sejumlah saksi. Dedi memastikan pengusutan kasus terus berjalan. Total ada 3 orang yang dilaporkan oleh korban.

“Untuk terlapor sudah diidentifikasi oleh penyidik dari Polresta Pontianak, artinya progres itu jelas. Karena pelaku dan korban adalah anak di bawah umur maka proses penyidikannya juga harus ada pendampingan dari komisi perlindungan perempuan dan anak,” jelasnya.

Dedi mengatakan pengeroyokan ini berawal dari perselisihan di media sosial dan terjadi secara spontan. Dia mengingatkan soal peran orangtua.

“Kami cukup prihatin dengan kondisi seperti ini. Kita mengharapkan adanya pengawasan dari pihak orang tua untuk putra putrinya agar kejadian ini tidak terulang kembali,” pungkasnya.

Kasus pengeroyokan Audrey ini mendapat perhatian luas di media sosial hingga muncul tagar #JusticeForAudrey yang sempat menjadi trending nomor 1 dunia pada Selasa (9/4). Ada pula petisi #JusticeForAudrey yang diteken lebih dari 2,4 juta kali.
(imk/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Moeldoko Ingin Status KKB Ditingkatkan, Polri: Perlu Political Will

JakartaPolri menyebut perlu ada payung hukum jika ingin meningkatkan status operasi penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Menurut Polri, Kemenko Polhukam yang berwenang untuk melakukan pengkajian.

“Kalau ditingkatkan statusnya memang membutuhkan political will sebagai payung hukumnya. Coba tanya ke Polhukam yang melakukan pengkajian (peningkatan status KKB),” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo kepada detikcom, jumat (8/3/2019) malam.

Dedi menegaskan untuk saat ini status operasi di Papua masih tertib sipil. Karena itu, Polri menjadi komponen utama.

“Kalau masih tertib sipil itu penegakan hukum yang diutamakan dalam hal itu Polri sebagai komponen utama dan di back up oleh TNI,” ujar Dedi.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko ingin agar nama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dipertegas menjadi kelompok separatis. Menurutnya, pemberian nama kelompok separatis dapat menaikkan status operasi penumpasan KKB di Papua.

Hal ini disampaikan Moeldoko menanggapi gugurnya 3 prajurit TNI akibat serangan KKB pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi, Nduga, Papua pada Kamis (7/3) lalu.

“Saya dulu sudah pernah menyampaikan perlunya mengevaluasi lagi nama itu, kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pertanyaannya, benar nggak mereka kelompok kriminal? Kalau saya mengatakan tegas saja, kalau kelompok separatis ya kelompok separatis sehingga status operasinya ditingkatkan,” ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha KSP, Jumat (8/3

Menurut Moeldoko, pemberian nama kelompok kriminal membatasi tugas TNI dalam menumpas KKB. Karena status itu, sebut dia, kewenangan TNI di lapangan hanya sebatas membantu personel polisi.

“Karena kalau (nama) kelompok kriminal malah TNI jadi santapan mereka. TNI melihat ini kekuatan (KKB saat menyerang), tapi ‘wah nggak bisa, gue (prajurit TNI) di depan, harus polisi. Ini masalah prajurit (di lapangan),” jelasnya.

“Karena kalau kelompok kriminal bersenjata apa bedanya yang ada di Tanah Abang? Kan begitu, ini yang perlu dipikirkan lagi (nama KKB),” lanju mantan Panglima TNI itu.
(ibh/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ditjen PSP Kementan Dorong LTT Padi Kalbar Ditingkatkan

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy mendorong realisasi Luas Tambahan Tanam (LTT) padi di Kalimantan Barat (Kalbar) sesuai dengan yang telah ditetapkan. Bahkan dirinya berharap harus meningkat dari tahun sebelumnya.

“Dari data dan evaluasi yang ada masih banyak daerah di kabupaten atau kota di Kalbar yang saat ini realisasi LTT-nya masih belum mencapai target. Mumpung masih ada waktu hingga akhir Maret 2019 ini maka bisa dikejar target yang ada,” ujarnya saat memberikan pengarahan dalam Rapat koordinasi Upsus Pajale Provinsi Kalbar Tahun 2019 di Aula Distan TPH Kalbar di Pontianak, Jumat (1/3).

Sebagai perbandingan, kata dia bahwa pada Oktober 2017 – Maret 2018 lalu realisasi LTT di Kalbar yakni 273.652 hektare. Sedangkan untuk Oktober 2018 – Maret 2019 ditargetkan harus mencapai 300.000 hektare.

“Artinya tahun ini harus ada peningkatan LTT sekitar 20 ribuan hektare. Teman-teman di daerah saat Rakor ini sepakat pada Maret 2019 LTT harus teralisasi 57.000 hektare,” papar Sarwo Edhy.

Ia mengapresiasi beberapa kabupaten atau daerah yang saat ini sudah melewati zona merah seperti di Kabupaten Sanggau. Menurutnya hal itu harus dicontoh daerah lainnya.

“Saya juga meminta baik di tingkat provinsi dan kabupaten setiap di atas tanggal 20 untuk melakukan koordinasi terkait Upsus Pajele ini. Semua harus berperan untuk mewujudkan target pertanaman padi ini di Kalbar,” kata Sarwo Edhy.

Untuk strategi agar LTT bisa berjalan mulus, perlu memberikan pengertian kepada petani yang sudah panen untuk segera menyiapkan penanaman kembali.

Kemudian, soal kebutuhan segera disampaikan. Pihaknya meminta untuk pemanfaatan dengan maksimal terhadap Alsintan yang telah disalurkan.

“Bagaimana yang selama ini sekali tanam bisa dua kali atau yang dua kali tanam bisa tiga kali tanam padi setahun. Hal itu agar produksi dan produktivitas di Kalbar semakin baik,” papar dia.

(*)

Respons Jaksa Agung Soal Polemik Wiranto Vs Kivlan Zein

Liputan6.com, Jakarta – Jaksa Agung HM Prasetyo turut merespons polemik antara Menko Polhukam Wiranto dengan mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zein terkait tudingan dalang kerusuhan 98. Menurut Prasetyo, polemik tersebut bukan domain Kejaksaan Agung.

“Itu di luar domain kita, itu masih polemik antara Pak Wiranto dan Pak Kivlan Zein. Kita tentunya akan lihat seperti apa nanti perkembangannya,” ujar Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (1/3/2019).

Prasetyo belum bisa menyimpulkan peristiwa 98 sebagai pelanggaran HAM berat. Apalagi penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terkait peristiwa tersebut belum mendapatkan bukti yang kuat untuk ditingkatkan ke penyidikan.

“Jadi kita tidak usah terpancing terkait masalah itu. Itu adalah ranah Pak Kivlan dan Pak Wiranto. Pak Wiranto sudah berikan penjelasan kan. Pak Wiranto bilangnya perlu buka-bukaan kan. Saya malah denger mau ada sumpah pocong, tapi Pak Kivlan nggak mau,” ucapnya.

Kendati begitu, Prasetyo menegaskan pihaknya tetap beritikad menuntaskan kasus kerusuhan 98. Namun kejaksaan juga tidak bisa memaksakan untuk membawa perkara tersebut ke meja hijau selama bukti yang diperoleh belum kuat.

“Temen-temen jaksa bilang hal itu belum penuhi unsur. Masa mau dipaksakan disidik atau dibawa ke pengadilan, gimana caranya kalau bukti-bukti tidak ada,” tuturnya.

2 dari 3 halaman

Hasil Penyelidikan Komnas HAM

Hasil penyelidikan sementara yang dilakukan Komnas HAM juga tidak ditemukan dugaan keterlibatan Wiranto atau Kivlan dalam peristiwa 98. “Tidak ada, justru itu makanya, secara eksplisit maupun implisit tidak ada dua nama itu (Wiranto dan Kivlan),” ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Kivlan Zein menyebut Wiranto memiliki peran ganda pada peristiwa kerusuhan 98. Kala itu, Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI.

Tak terima dengan tudingan tersebut, Wiranto pun menantang Kivlan melakukan sumpah pocong untuk membuktikan omongannya. Wiranto membantah dirinya sebagai dalang kerusuhan 98.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

11 Anggotanya Jadi Tersangka Ricuh Harlah NU, Ini Kata FPI

11 Anggotanya Jadi Tersangka Ricuh Harlah NU, Ini Kata FPI Munarman (Foto: dok. detikcom)

Jakarta – Sebelas anggota Front Pembela Islam (FPI) ditetapkan sebagai tersangka terkait kerusuhan saat tablig akbar dan peringatan Harlah NU ke-93 di Tebing Tinggi, Sumatera Utara (Sumut). Kuasa hukum FPI, Munarman, mengatakan ada beberapa hal yang memicu kerusuhan tersebut.

“Berdasarkan informasi dari lapangan, peristiwa tersebut bermula dari, satu, ada kegiatan kampanye terselubung dengan pembagian sembako dan pesan mengajak memilih pasangan tertentu,” kata Munarman lewat keterangannya, Kamis (28/2/2019).

“Dua, isi ceramah dari salah satu penceramah yang mengkampanyekan paslon petahana memfitnah kelompok lain sebagai radikal intoleran dan berbahaya, meng-ghibah orang, mendukung pembakaran bendera tauhid, berselawat dengan nada dangdut, dan lain sebagainya,” sambungnya.


Munarman mengatakan hal itu membuat masyarakat gerah atas kegiatan kampanye terselubung yang disampaikan salah satu penceramah. Hingga akhirnya datang sejumlah orang ke acara NU tersebut.

Kerusuhan pun pecah dan polisi mengamankan beberapa orang dari lokasi. Munarman menganggap lucu saat orang yang ditangkap langsung dikaitkan dengan FPI.

“Kegerahan dan protes dari masyarakat justru direspons oleh aparat keamanan dengan melakukan tindakan penangkapan. Yang paling lucu, penangkapan tersebut langsung dikaitkan dengan FPI dan dipropagandakan serta di-labeling ke organisasi FPI. Padahal kehadiran mereka yang ditangkap tersebut adalah murni sebagai masyarakat dan umat Islam. Bukan kegiatan organisasi,” ujar dia.

Munarman mengatakan tim advokasi FPI Sumut sedang menginvestigasi lebih lengkap peristiwa tersebut. Munarman meminta FPI tak dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Dia berharap hukum dijalankan secara berkeadilan.

“Kami ingatkan kepada seluruh pihak, agar jangan terus-terusan melakukan labeling dan framing terhadap FPI. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bersifat individual, bukan perbuatan organize crime. Dan kami serukan agar aparat hukum bersikap profesional dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Bukan sekadar law enforcement but without justice and without equity,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, tablig akbar, doa bersama, dan peringatan Harlah NU ke-93 digelar di Lapangan Sri Mersing, Tebing Tinggi, pada Rabu (27/2) pukul 09.00 WIB. Sekitar pukul 11.44 WIB, sejumlah orang masuk ke dalam lokasi dan meminta acara dibubarkan karena dianggap sesat.

Massa FPI datang mengenakan baju bertuliskan tagar 2019 ganti presiden. Mereka juga meneriakkan ‘2019 ganti presiden’. Aparat yang bertugas di lokasi sempat mengingatkan bahwa acara itu merupakan tablig akbar dan HUT NU. Massa juga diminta tidak membuat gaduh dan keributan.

Polisi awalnya menangkap delapan orang yang diduga terlibat dalam keributan. Kasus ini dikembangkan dan tiga orang lain ditangkap.

“Jadi seluruhnya 11 orang, dari hasil gelar perkara terpenuhi unsur pidananya, kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Hari ini dikeluarkan sprin (surat perintah) penahanan,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja saat dihubungi detikcom, Kamis (28/2).
(jbr/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Langkah Cermat Mengelola Sampah Plastik Fleksibel

Liputan6.com, Jakarta – Sampah yang terus menggunung setiap harinya tak dapat dipungkiri menimbulkan beragam dampak seperti mengancam kehidupan makhluk hidup dan lingkungan. Melihat fenomena ini, pengelolaan sampah pun jadi satu cara cermat yang sudah sepatutnya dilaksanakan.

Berbicara mengelola sampah, dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh setiap 21 Februari serta program Unilever Sustainable Living Plan (USLP), Unilever hadir dengan wujud nyata dari komitmen mereka.

Adalah dengan meluncurkan penambahan delapan titik kumpul flexible plastics (FP) atau kemasan multilayer seperti kemasan sachet. Tujuan dari program di atas adalah bagaimana agar kemasan dapat digunakan ulang, daur ulang, atau kompos.

Ada pun ke delapan titik kumpul (dropping points) sampah berjenis FP atau kemasan multilayer di 8 kota di Indonesia meliputi Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Denpasar, Sidoarjo, Balikpapan, Medan, dan Makassar.

Selama ini sampah FP dianggap bermasalah karena tak ada solusi pengolahannya hingga menjadi residu dan berakhir di TPA. Pendekatan ekonomi sirkuler dilakukan oleh Unilever untuk memanfaatkan materi tersebut sebagai bahan baku yang mempunyai nilai dan digunakan kembali.

“Ini upaya kami untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang pesat tetapi bersama-sama mengurangi dampak terhadap lingkungan,” ungkap Sinta Kaniawati, Head of Sustainable Business dan Yayasan Unilever Indonesia di Bank Sampah Induk Gesit, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Titik Kumpul Sampah Flexible Plastic

Sinta menambahkan aksi nyata itu tampak dari terbentuknya Bank Sampah sekitar 2.800 yang tersebar di 19 kota di Indonesia, termasuk Bank Sampah Induk Gesit. Bank sampah ini dipilih karena jadi pusat pengelolaan sampah di Jakarta Selatan.

“Bank sampah menyediakan fasilitas pengumpulan bagi vendor sampah terkumpul dan bisa didaur ulang. Komitmen lanjutan Bank Sampah Induk Gesit bisa menjadi sarana mengumpulkan titik kumpul dari kemasan plastik fleksibel seperti produk sachet atau pouch isi ulang,” tambahnya.

Terkait soal pengelolaan sampah, Sinta menekankan dapat dimulai dari langkah kecil. Lalu, langkah selanjutnya adalah dengan memilah sampah dan memberikannya pada Bank Sampah.

“Mulai dengan langkah kecil, bagaimana setiap rumah tangga dilingkup RT dan RW memilah sampahnya dan dapat diberikan ke Bank Sampah Induk Gesit. Apa yang kita lakukan bisa ditingkatkan meski partisipasi masih belum sesuai yang diinginkan,” ungkap Sinta.

Memanfaatkan kembali sampah dapat diolah untuk menjadi kemasan baru. Perusahaan ini juga telah menunjukkan keseriusannya dalam pengelolaan sampah dengan membangun pabrik di Jawa Timur.

“Membangun pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur khusus untuk mengolah kemasan plastik menjadi pallet plastik lagi yang dapat digunakan kembali Unilever dan industri lain,” jelas Sinta.

Menteri Rini Kumpulkan 154 BUMN, untuk Apa?

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat koordinasi (rakor) BUMN di Jakarta Convention Centre (JCC). Rapat koordinasi ini dihadiri 154 BUMN.

Menteri BUMN Rini Soemarno menuturkan, tujuan rakor BUMN untuk mengevaluasi performa BUMN selama 4 tahun. Seluruh BUMN juga membahas sinergi yang perlu dilakukan ke depan.

“Kompetisi lebih berat, sinergi harus lebih ditingkatkan. Holding juga harus jalan, supaya efisiensi keuangan dan operasional bisa berjalan baik,” ujar dia di JCC, Kamis (28/2/2019).

Dia menjelaskan, para BUMN harus dapat mendukung pembangunan dalam negeri melalui infrastruktur. Itu salah satunya seperti perwujudan holding BUMN yang kini dibentuk Kementerian BUMN.

“Saya juga menekankan, kenapa sih, kita melakukan ini? BUMN harus bisa mendorong pembangunan infrastruktur di jalan dan bandara atau pelabuhan dan telekomunikasi dan listrik yang sampai 99 persen, karena kita menyiapkan yang lebih baik. Ini bisa tercapai kalau semua infrastruktur tersiapkan. Tidak akan jalan kalau listrik enggak siap, jalan enggak siap,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pembentukan holding BUMN di berbagai sektor harus lebih efektif dari sisi operasional maupun keuangan.

“Ada perbaikan stasiun kereta api, pertambahan bandara, penambahan landing strip sehingga seperti bandara 2015 150 juta penumpang sekarang 232 juta. Jadi kenaikannya besar, pelabuhanya juga bagus. Dulu dwelling time 8 hari, sekarang 3 hari. Masih harus diperbaiki, tapi saya tekankan untuk terus kerja dan lebih baik lagi,” tandas dia.

2 dari 2 halaman

Menteri Rini: Gaji Karyawan BUMN Telat, Saya Ganti Direksinya

Menteri BUMN Rini Soemarno mengumpulkan seluruh Direksi dan Komisaris BUMN di Jakarta Convention Centre (JCC) dalam agenda Rapat Koordinasi BUMN 2019 pada Kamis (28/2/2019).

Dalam acara ini, ada beberapa pesan yang disampaikan Rini kepada para pimpinan BUMN. Satu hal yang Rini tegaskan soal kesejahteraan karyawan BUMN.

“Saya hanya tekankan sebagai pemimpin bukan hanya untuk bagaimana mencetak keuntungan tapi juga harus punya empati. Tidak hanya masyarakat luar tapi paling utama karyawan di dalam,” tegas Rini di JCC, Kamis pekan ini.

Bahkan Rini mengancam kepada para direksi BUMN untuk jangan pernah ada karyawan BUMN yang gajinya terlambat.

“Saya tidak mau dengar ada laporan pegawai BUMN yang gajinya bayarnya mundur. Awas, kalau sampai ada itu, Direksinya langsung saya ganti,” tegas Rini.

Dalam rakor ini, Rini juga mengungkapkan beberapa prestasi yang dicapai oleh BUMN. Salah satunya prestasi PT Pertamina (Persero) yang berhasil menjalankan program BBM Satu Harga.

Program ini dinilai sukses mengingat sejumlah penduduk di daerah terpencil kini bisa mendapatkan harga BBM yang sama dengan harga BBM di Pulau Jawa.

“Ini adalah komitmen BUMN bahwa tidak semata-mata hanya mencari keuntungan, tapi kita juga punya tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat juga,” Rini mengatakan.

Perang Dagang Bikin Ekspor RI Sulit Meningkat

Liputan6.com, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, turunnya ekspor Indonesia pada awal 2019  merupakan dampak dari perang dagang yang belum usai hingga saat ini.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno mengatakan, di tengah kondisi global seperti saat ini, industri mengalami kesulitan dalam meningkatkan ekspornya ke negara lain.

“Menurunnya ekspor di Januari 2019 diakibatkan meningkatkan impor bahan bakar. Ekspor industri juga turun karena ada perang dagang Amerika Serikat dan China yang saat ini sedang dilakukan perundingan, yang belum tahu kapan akan selesai,” ujar dia dalam Seminar Perdagangan Nasional di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Dalam urusan ekspor, lanjut dia, Indonesia saat ini juga harus bersaing keras dengan negara lain yang sudah lebih unggul seperti China bahkan Vietnam.

“Pesaing kita makin banyak. China dulu tidak ada apa-apanya, sekarang hebat sekali. Vietnam juga ekspornya tinggi, Kamboja juga. V‎ietnam bisa masuk ke AS dan Eropa karena mereka punya perjanjian dagang,” kata dia.

Oleh sebab itu, kata Benny, Kadin mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan perundingan perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara lain. Dengan demikian, Indonesia akan mendapatkan kemudahan ekspor ke negara tersebut. ‎

“Masalah tarif juga, seperti untuk Pakistan dan India, Inggris memberikan previlage bagi mereka‎. Jadi hubungan multilateral dan bilateral ini menentukan bagi kita supaya bisa menembus pasar-pasar itu,” tandas dia.

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Ungkap Sulitnya Genjot Ekspor Indonesia

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani blak-blakan mengenai sulitnya mendongkrak ekspor Indonesia. Saat ini, pertumbuhan ekspor berada di bawah 7 persen. Banyak masalah yang berbeda menjadi penghambat ekspor. Salah satunya kebijakan, struktural dan daya saing.

“Masalah ekspor Indonesia sangat detail dan pelik. Sekarang pertumbuhannya di bawah 7 persen, saya ingin besok 15 persen, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dinamika butuh kebutuhan mengelolanya, dari ujung ke ujung,” kata Menkeu Sri Mulyani di Kantor Exim Bank, Jakarta, Rabu 27 Februari 2019.

Selain itu, dia menyebutkan populasi manusia di dunia teramat banyak. Sehingga cukup sulit mengidentifikasi apa saja yang mereka butuhkan dari Indonesia. Bahkan untuk memahami kebutuhan antar daerah di Indonesia saja masih sulit dilakukan.

“Saya ingin sampaikan, potensi market itu unlimited kalau kita memahami geografi global. Jangan kan seluruh global, kenal Indonesia seluruhnya saja enggak. Banyak yang lahir, sekolah, meninggal di satu kabupaten yang sama. Kalau gak ngerti, gimana punya pemahaman orang-orang butuh apa,” ujarnya.

Oleh sebab itu dia menegaskan harus pandai memahami apa saja yang tengah dibutuhkan oleh pasar. “Kalau kita gak pernah memahami, kita enggak tahu what kind of commodity yang bisa masuk. You should know the market,” ujarnya.

Dia berharap kemampuan memetakan market atau pasar bisa lebih ditingkatkan. Supaya ekspor Indonesia dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam dengan tentunya diimbangi dengan kemampuan meningkatkan produksi di dalam negeri.

“Dan tidak hanya tradisional market yang rising star tapi juga falling star. Kalau kita bisa memetakan berarti kita makin mampu mengetahui positioning di setiap komoditas kita secara detail di masing-masing destinasi market baik yang sudah eksis, solid maupun yang masih baru. Dan juga yang masih belum kita identifikasi,” ujarnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ini Zonasi Kampanye Akbar Parpol dan Capres-Cawapres

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagi dua zona kepada kontestan capres-cawapres ‎dan partai politik dalam kampanye akbar untuk Pemilu 2019. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan, pembagian zonasi wilayah itu terdiri dari 17 provinsi. Namanya zona A dan B. Nantinya kampanye akbar diatur supaya tidak bentrok.

“Zona ini untuk membedakan jadwal kampanye. Sehingga di hari yang sama tidak mungkin peserta pemilu kampanye di dua zona,” ujar Wahyu di Kantor KPU, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2019.

Wahyu mengaku nantinya perwakilan dari tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan berkampanye sesuai jadwal yang ditentukan oleh KPU. Keputusan KPU membagi jadwal kampanye ini ditentukan pada 5 Maret 2019.

“Nanti ada mekanisme pengundiannya siapa yang di zona A‎ dan di zona B, ini ini diputus melalui pengundian,” katanya.

Adapun rapat umum atau kampanye akbar ditentukan oleh KPU dari tanggal 24 Maret sampai 13 April 2019. Nantinya, kampanye akbar ini akan dibagi menjadi dua dua, yakni zona A dan B yang terdiri dari 17 provinsi.

Adapun pembagian zonasi sebagai berikut:

Zona A

1. Aceh

2. Sumatera Utara

3. Sumatera Barat

4. Riau

5. Jambi

6. Banten

7. Jakarta

8. Jawa Barat

9. Kalimantan Barat

10. Kalimantan Tengah

11. Kalimantan Selatan

12. Sulawesi Selatan

13. Sulawesi Tengah

14. Sulawesi Utara

15. Nusa Tenggara Timur

16. Maluku

17. Papua

Zona B

1. Bengkulu

2. Lampung

3. Sumatera Selatan

4. Bangka Belitung

5. Kepulauan Riau

6. Jawa Tengah

7. Yogyakarta

8. Jawa Timur

9. Bali

10. Nusa Tenggara Barat

11. Kalimantan Utara

12. Kalimantan Timur

13. Sulawesi Barat

14. Gorontalo

15. Sulawesi Tenggara

16. Maluku Utara

17. Papua Barat‎

2 dari 3 halaman

Diundi

Masing-masing pihak akan melakukan pengambilan undian untuk di zona mana mereka akan melakukan kampanye. Pengambilan undian itu akan dilakukan pada Selasa, 5 Maret 2019 mendatang.

“Ini kan kita bagi dua zona, zona A dan zona B. Untuk siapa yang di zona A dan siapa yang di zona B. Kenapa hari Selasa, menurut penjelasan mereka harus koordinasi dengan induk organisasinya dan hari Selasa kita juga ada rapat persiapan debat yang ke-3, sehingga kita samakan pengundiannya,” pungkasnya.


Simak berita lainnya di Jawapos.com.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sri Mulyani Ungkap Sulitnya Genjot Ekspor Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani blak-blakan mengenai sulitnya mendongkrak ekspor Indonesia. Saat ini, pertumbuhan ekspor berada di bawah 7 persen. Banyak masalah yang berbeda menjadi penghambat ekspor. Salah satunya kebijakan, struktural dan daya saing.

“Masalah ekspor Indonesia sangat detail dan pelik. Sekarang pertumbuhannya di bawah 7 persen, saya ingin besok 15 persen, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dinamika butuh kebutuhan mengelolanya, dari ujung ke ujung,” kata Menkeu Sri Mulyani di Kantor Exim Bank, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Selain itu, dia menyebutkan populasi manusia di dunia teramat banyak. Sehingga cukup sulit mengidentifikasi apa saja yang mereka butuhkan dari Indonesia. Bahkan untuk memahami kebutuhan antar daerah di Indonesia saja masih sulit dilakukan.

“Saya ingin sampaikan, potensi market itu unlimited kalau kita memahami geografi global. Jangan kan seluruh global, kenal Indonesia seluruhnya saja enggak. Banyak yang lahir, sekolah, meninggal di satu kabupaten yang sama. Kalau gak ngerti, gimana punya pemahaman orang-orang butuh apa,” ujarnya.

Oleh sebab itu dia menegaskan harus pandai memahami apa saja yang tengah dibutuhkan oleh pasar. “Kalau kita gak pernah memahami, kita enggak tahu what kind of commodity yang bisa masuk. You should know the market,” ujarnya.

Dia berharap kemampuan memetakan market atau pasar bisa lebih ditingkatkan. Supaya ekspor Indonesia dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam dengan tentunya diimbangi dengan kemampuan meningkatkan produksi di dalam negeri.

“Dan tidak hanya tradisional market yang rising star tapi juga falling star. Kalau kita bisa memetakan berarti kita makin mampu mengetahui positioning di setiap komoditas kita secara detail di masing-masing destinasi market baik yang sudah eksis, solid maupun yang masih baru. Dan juga yang masih belum kita identifikasi,” ujarnya.