Anggaran TNI Disoal, Menhan: Sudahlah Gatot Nurmantyo, Sudah, Sudah

Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjawab pernyataan Mantan Panglima TNI, Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo terkait anggaran TNI. Memaparkan peningkatan anggaran TNI, Ryamizard meminta Gatot untuk berhenti berbicara mengenai anggaran militer.

“Ya sudah lah, Gatot Nurmantyo sudah, sudah. Dulu anggaran kita sebelumnya Rp 50-60 T, sekarang Rp 100 T lebih. Rp 108 T, apalagi? mau ngambil uang rakyat? Nggak mungkin. Kita tentara rakyat, rakyat dulu lah diutamakan,” kata Ryamizard di restoran D’cost VIP, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2018).

Ryamizard juga membandingkan kondisi militer dan rakyat di India. Menurutnya, India punya tentara yang kuat namun masyarakatnya banyak yang miskin dan tidak punya tempat tinggal.


“Kalau di India sana hebat tapi rakyatnya banyak yang miskin, kalau kepanasan mati, kalau kedinginan mati. Itu tidak boleh terjadi di sini dong, masa menomor-10-kan rakyat, pokoknya alutsista bagus (tapi) rakyat terserah, (itu) nggak benar, bukan tentara rakyat itu,” ujar Ryamizard.

Dia melanjutkan, saat ini Indonesia masih jauh dari ancaman perang bersekala besar. Ancaman yang banyak terjadi saat ini, kata Ryamizard, berupa bencana dan terorisme sehingga harus lebih diprioritaskan.

“Situasi pertahanan ini kan saya bilang, ancaman yang nyata dan belum nyata, yang nyata ini kan banyak gempa, teroris. Yang belum nyata yang perang besar, itu kan jauh. Kita tentara rakyat berasal dari rakyat masa rakyat dinomorduakan, nggak nomor 1 rakyat,” ujar eks KSAD tersebut.

Gatot sebelumnya berbicara soal kondisi nasional. Ada suatu hal yang menurutnya kritis, yakni soal kekuatan TNI yang tidak didukung oleh pemerintah dari segi anggaran.

“Saat ini yang kritis adalah anggaran. Saya tidak menyalahkan siapa pun juga, tapi saya harus sampaikan karena saya mantan Panglima TNI, agar rakyat bersatu jangan terpecah-pecah,” kata Gatot di Surabaya, Jumat (12/4).

Gatot kemudian berbicara mengenai APBN-Perubahan tahun 2017 saat ia masih menjadi Panglima TNI. Tambahan untuk TNI disebutnya tak sebanding dengan institusi pertahanan-keamanan lainnya.

“Saat saya menjabat Panglima TNI, saya sudah berusaha sekuat mungkin tapi saya tidak berdaya. APBN-P, TNI yaitu Dephan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU jumlah personelnya lebih dari 455 ribu mempunyai ratusan pesawat tempur, punya ratusan kapal perang, ribuan tank, dan senjata berat. Anggarannya hanya Rp 6 T lebih. Sehingga Dephan dapat Rp 1 T, AD dapat Rp 1 T lebih, AU Rp 1 T lebih, AL dapat Rp 1 T lebih Mabes TNI dapat Rp 900 miliar,” tambah Gatot.
(elz/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Siapa Pembisik Jokowi Soal Invasi yang Hitungannya Disoal Prabowo?

Jakarta – Capres Prabowo Subianto mengeluhkan pembisik Joko Widodo, capres petahana. Menurutnya, pembisik itu telah memberi informasi yang tidak akurat soal Indonesia yang aman dari invasi dari luar negeri selama 20 tahun ke depan.

Kementerian Pertahanan menjelaskan perihal isi informasi dari intelijen strategis itu. Menurut Kemenhan, informasi itu bersifat perkiraan. Yang lebih berpotensi membahayakan justru adalah konflik dari dalam negeri, bukan invasi dari luar negeri. Siapa pihak yang memberi briefing ke Jokowi itu?

“Karena Presiden itu stafnya banyak, kita tidak mengetahui informasi tentang siapa yang memberi saran soal ’20 tahun’ tersebut,” kata Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Totok Sugiharto kepada wartawan, Minggu (31/3/2019).

Prabowo menyangsikan informasi dari intelijen strategis yang diterima Jokowi itu. Soalnya, Prabowo sendiri sudah mendengar informasi seperti itu sejak dia masih berpangkat Letnan Dua TNI, dan informasi itu menurutnya terbukti salah ketika pada tahun berikutnya dia dikirim ke Timor Timur untuk menyelesaikan konflik.

“Pak yang memberi briefing kepada Bapak…. Aduh, aduh, aduh, aduh, siapa yang memberi briefing itu, Pak. Tidak boleh dalam pertahanan-keamanan kita menganggap tidak ada perang,” kata Prabowo di panggung debat, Hotel Shangri-La, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (30/3) kemarin.

Dia bahkan mengatakan bakal memecat pemberi briefing itu bila dia menjadi presiden. “Saya nggak tahu deh harus diapain, kalau saya presidennya ya saya ganti itu yang kasih briefing karena saya yang mengalami,” kata Prabowo,” kata Prabowo.
(dnu/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dilaporkan karena Disebut Kampanye di Acara Polda, Koster Tak Masalah

JakartaGubernur Bali I Wayan Koster diadukan ke Bawaslu terkait ajakan ke milenial untuk kembali memilih capres petahana Joko Widodo (Jokowi) di acara Polri. Koster mengaku tak ambil pusing terkait pelaporan tersebut.

“Ya nggak papa dilaporin, nanti biar Bawaslu yang proses. Nanti kita akan ikuti prosesnya apa yang akan dilakukan Bawaslu,” kata Koster di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Kamis (21/2/2019).

Koster menambahkan dirinya tak merasa melakukan pelanggaran karena itu dilakukan ketika hari libur. Dia juga menyebut tak menggunakan fasilitas negara dan melakukan ajakan itu secara spontan.

“Itu hari libur, karena itu tidak perlu cuti. Kemudian saya juga tidak menggunakan fasilitas negara waktu itu, dan itu tidak di-desain secara khusus tetapi spontanitas,” jelasnya.

Dia pun mempersilakan jika timses capres-cawapres Prabowo-Sandiaga juga melakukan kampanye. Koster menyebut selama musim politik wajar jika setiap kesempatan dilakukan untuk menyosialisasikan capres-cawapres yang diusung.

“Kalau nomor 2 bikin acara yang sama kan boleh juga, kita nggak ributin. Namanya juga tahun politik, kan mesti aktif begitu,” terangnya.

Hingga saat ini Koster mengaku belum mendapat panggilan Bawaslu. Dia pun berjanji untuk kooperatif.

“Belum ada panggilan dari Bawaslu. Iya dong, kalau diproses,” jawabnya.

Sebelumnya, ajakan Koster untuk memilih Jokowi di acara Millennial Road Safety Festival yang digelar Polri disoal Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Provinsi Bali. BPD Prabowo-Sandi lalu melaporkan dugaan kampanye tersebut ke Bawaslu.

“Laporan resmi dari Bappilu, tim advokasi kita terkait acara kemarin bahwa tidak ada keselarasan acara, safety riding tapi ada kalimat kampanye. Ini sudah tidak nyambung, pasti ada pelanggaran. Kami mohon Bawaslu menindaklanjuti,” kata Ketua Juru Bicara BPD Prabowo-Sandi Bali, I Made Gede Ray Misno, saat jumpa pers di Posko Pemenangan Prabowo-Sandi, Jl Kapten Tantular, Denpasar, Bali, Senin (18/2).
(asp/rvk)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Disoal Dahnil, Mendes Tegaskan Jalan Desa 191 Ribu Km Bukan ‘Simsalabim’

Jakarta – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mempertanyakan klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pembangunan jalan desa sepanjang 191 ribu km ibarat ‘Simsalabim’. Pemerintah memberikan penjelasan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo memberikan kalkulasi bahwa 191 ribu jalan desa itu terbagi atas 74 ribu desa di seluruh Tanah Air. Itu artinya, rata-rata tiap desa sudah membangun 2,5 kilometer jalan selama 4 tahun.

“Masih ada yg belum sadar kalau Indonesia negara besar yang terdiri dari 74.957 desa rupanya. 191 ribu km kalau dibagi 74 ribu desa. Berarti rata-rata setiap desa membangun 2,5 km per 4 tahun atau 625 meter ‘jalan desa’ per tahun,” ujar Eko kepada wartawan, Rabu (20/2/2019).


“Masih menganggap belum wajar? Perlu pengalaman,” imbuh Eko.

Tidak lupa, Eko menyertakan infografis rincian panjang jalan desa yang sudah terbangun dengan total 191.600 km. Rinciannya adalah 30,787 km (2015), 60,762 km (2016), 61,793 km (2017), dan 38,259 km (2018).

“Berapa jumlahnya? 191.600 km. Panjang sekali! Ternyata rakyat desa membangun bertahap, bukan simsalabim semalam,” tulis infografis dari Kemendes PDTT yang dibagikan Eko.

Disoal Dahnil, Mendes Tegaskan Jalan Desa 191 Ribu Km Bukan 'Simsalabim'Foto: dok. Kemendes PDTT

Sebelumnya, Dahnil mempertanyakan klaim Jokowi soal 191 ribu kilometer jalan pertanian di desa. Dia bertanya-tanya soal cara Jokowi mewujudkannya.

“Jokowi klaim membangun jalan desa 191.000 km. Ini sama dengan 4,8 kali keliling bumi atau 15 kali diameter bumi,” cuit Dahnil melalui akun Twitter-nya, Selasa (18/2).

“Itu membangunnya kapan? Pakai ilmu simsalabim apa? Ternyata produsen kebohongan sesungguhnya terungkap pada debat malam tadi,” sambungnya.
(dkp/haf)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penjelasan Indopos Soal ‘Ahok Gantikan Ma’ruf?’ yang Disoal TKN

Jakarta – Pemberitaan koran ‘Indopos’ berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’ dilaporkan ke Dewan Pers oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Pemimpin redaksi (Pemred) Indopos, Juni Armanto, memberikan penjelasan mengenai berita tersebut.

Juni mengatakan bila isu yang diangkat dalam artikel berita judul tersebut berangkat dari isu viral di media sosial (medsos). Upaya konfirmasi pun disebut Juni sudah dilakukan dapur redaksi Indopos pada dua kubu yaitu TKN Jokowi-Ma’ruf dan BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Itu kan awalnya infografis itu viral di medsos terus diangkat ke koran dengan konfirmasi ke jubir TKN Pak Ace (Ace Hasan Syadzily) dan PDIP Bu Eva (Eva Kusuma Sundari), ada juga dari Gerindra Habiburokhman, terus angle lainnya pengamat yang mengatakan bahwa infografis itu prematur,” ucap Juni saat dimintai konfirmasi, Jumat (15/2/2019).

Juni memperkirakan bila yang dipermasalahkan adalah infografis yang mendampingi artikel berita dengan judul tersebut. “Jadi prediksi kita yang dipermasalahkan di infografis itu diambil dari medsos, kami ingin memaparkan bahwa ini tuh infografis hoax gitu,” imbuh Juni.

Menurut Juni, Ace dan Eva yang saat itu dimintai tanggapan mengenai isu yang beredar di medsos itu sudah membantah. Setelah berita itu muncul pun, Juni mengaku sudah berkomunikasi dengan TKN Jokowi-Ma’ruf.

“Pada dasarnya Indopos membuka pintu selebar-lebarnya kepada TKN untuk klarifikasi. Sebelumnya saya sudah komunikasi baik dengn pihak TKN melalui timnya Pak Erick Thohir, Ibu Ratna,” kata Juni.

Meski demikian kini setelah Indopos dilaporkan ke Dewan Pers maka pihaknya akan menghadapinya. Dia berharap ada solusi terbaik.

“Untuk pelaporan Dewan Pers, kita akan hadapi. Semoga melalui Dewan Pers semuanya bisa berjalan dengan clear dan ada solusi terbaik,” sebut Juni.

Sebelumnya TKN Jokowi-Ma’ruf yang diwakili Direktur Hukum dan Advokasi-nya, Ade Irfan Pulungan, melaporkan Indopos ke Dewan Pers. Ade Irfan menyebut berita yang muncul di Indopos itu merugikan Jokowi-Ma’ruf.

“Berita ini kami anggap sebuah fitnah, fitnah besar kepada paslon kami. Kenapa? Pemilunya saja belum terjadi. Pemilu belum terjadi tapi sudah diberitakan,” kata Ade Irfan.

“Mereka mengangkat ini (berita) dari sebuah rumor di medsos. Dari artinya ada percakapan di medsos, medsos itu kan tingkat kebenarannya masih kita ragukan. Ya ini berita ini dan ilustrasi ini merugikan sangat merugikan pasangan calon nomor 01 karena Indopos menggiring opini pemilih publik untuk percaya tentang hal ini, ini luar biasa fitnahnya, kami datang ke Dewan Pers untuk memproses hal ini,” imbuh Ade Irfan.

(dhn/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Netizen Terbelah, Dukungan & Uninstall Bukalapak Adu Nyaring

Jakarta – Setelah ajakan #uninstallbukalapak riuh terdengar, kini banyak pula netizen yang ramai-ramai teriakan #DukungBukalapak di media sosial.

Sepanjang Kamis malam (15/2/2018), tagar #unistallbukalapak banyak disuarakan netizen atas reaksi kicauan CEO Bukalapak Achmad Zaky. Saking ramainya, cukup lama hastag tersebut nangkring di posisi satu trending topic Twitter Indonesia.

Disaat bersamaan muncul #DukungBukalapak. Sejumlah netizen berpendapat tidak perlu sampai uninstall aplikasi Bukalapak lantaran tweet pria yang kerap disapa Zaky itu. Sebab begitu banyak karyawan dan UKM di balik e-commerce yang identik berwarna merah marun ini.

Ternyata dukungan bagi Bukalapak pun tidak kalah ramai. Pantauan detikINET pada Jumat pagi (15/2/2019) tagar #DukungBukalapak merangsek naik ke posisi satu trending topik Twitter Indonesia.

Berikut sejumlah kicauan dukungan netizen pada Bukalapak:


Diberitakan sebelumnya, Terjadi keriuhan di lini masa media sosial dengan tagar #uninstallbukalapak, yang merujuk pada e-commerce Bukalapak. Usut punya usut, hal itu rupanya menjadi reaksi sejumlah netizen yang kecewa dan kurang berkenan dengan sebuah cuitan dari pendiri dan CEO Bukalapak Achmad Zaky di Twitter.

Dalam sebuah cuitannya, Zaky sempat memunculkan perbandingan soal dana riset soal industri 4.0, yang menempatkan Indonesia di posisi ke-43. Yang lantas disoal oleh netizen adalah adanya tulisan “mudah2an presiden baru bisa naikin” di bagian bawah cuitannya.

Zaky sendiri menyadari cuitannya tersebut mengundang kontroversi. Ia pun sudah memberi klarifikasi lewat rangkaian cuitan di Twitter. Ia meminta maaf jika ada pihak-pihak yang salah mempersepsikan cuitan sebelumnya.

“Buat pendukung pak Jokowi, mohon maaf jika ada yg kurang sesuai kata2 saya 🙏🙏🙏 jadi misperception. Saya kenal Pak Jokowi orang baik. Bahkan sudah saya anggap seperti Ayah sendiri (sama2 orang solo). Kemarin juga hadir di HUT kami. Tidak ada niat buruk tentunya dari tweet saya,” katanya dalam rangkaian cuitan itu. (afr/afr)

Jokowi: Saya Ajak Jan Ethes Main Boom-boom Car, Masak Dibilang Kampanye?

Bekasi – Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal cucunya, Jan Ethes yang disoal kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi mengatakan, sudah sewajarnya ia mengajak Ethes bermain.

“Udang, udang kok larinya ke Jan Ethes? Bagaimana? itu cucu saya. Jan Ethes itu cucu saya. Ya kan? Nggak boleh saya ajak main boom-boom car? Nggak boleh saya ajak antar ke toko? Nggak boleh saya ajak jalan-jalan ke Kebun Raya? Nggak boleh kita sekeluarga bareng diminta media TV untuk diwawancara? Nggaklah,” kata Jokowi seusai acara panen udang di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/1/2019).

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi kerap mengajak Ethes jalan-jalan ke mal, makan bersama, hingga meladeni sesi wawancara di televisi. Menurutnya, hal tersebut masih dalam batas wajar.
“Itu sebetulnya kita ini keluarga yang wajar-wajar saja. Dekat dengan cucu, dekat dengan anak,” ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan tidak melibatkan Ethes dalam kegiatan kampanye Pilpres 2019. Ia tidak pernah mengajak cucunya ke forum kampanye.

“Saya kira normal-normal saja seperti keluarga-keluarga yang lain. Masa gak boleh. Masa kayak gitu dibilang kampanye. Kampanye yang mana? Kan nggak pernah saya ajak teriak-teriak di forum kampanye,” kata Jokowi.

Polemik ini bermula dari pernyataan Ketua Tim Cakra 19, Andi Widjajanto yang menyebut Ethes sebagai salah satu keunggulan Jokowi di Pilpres 2019. BPN Prabowo menyoal omongan Andi.

BPN meminta Bawaslu mengusut pernyataan Andi. BPN meminta Bawaslu untuk menginvestigasi alasan Andi menyebut Jan Ethes sebagai salah satu keunggulan Jokowi di Pilpres 2019.

“Diusut, dong. Ya kita usulkan Bawaslu menginvestigasi pernyataan Saudara Andi Widjajanto itu. Panggil Andi Widjajanto, selidiki, kenapa dia mengatakan hal seperti itu,” ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, kepada wartawan, Selasa (29/1).

Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di sini.
(dkp/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bicara Nelayan Dikriminalisasi, Sandiaga Diadukan ke Polisi

Jakarta – Pernyataan cawapres Sandiaga Uno di debat Pilpres 2019 soal nelayan Nazibulloh alias Najib yang dikriminalisasi berbuntut panjang. Kini, Sandiaga dipolisikan karena diduga meresahkan karena menyatakan kabar bohong.

Nama Najib muncul pada panggung debat saat isu soal Hukum. Sandiaga ketika itu mengungkapkan adanya kriminalisasi terhadap nelayan asal Karawang, yakni Najib. Apa yang disampaikan Sandi di khalayak umum kemudian sudah dibantah oleh Polisi dan Bupati Karawang sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada nelayan yang dipersekusi dan dikriminalisasi.

Sandiaga Uno juga sudah menjelaskan bahwa apa yang disampaikan adalah pengakuan atau cerita langsung dari warga.

“Itu suara rakyat yang disampaikan kepada saya waktu saya lagi kunjungan ke Cilamaya,” kata Sandi di Desa Pidangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat, Selasa (22/1).

Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga sudah mengklarifikasi. Namun soal nelayan najib masih disoal, bahkan berbuntut pada pelaporan ke pihak polisi.

Adalah Ahmad Rohiman, Koordinator Gusdurian Karawang ditemani Muanas Alaidid dari Cyber Indonesia yang melaporkan calon wakil presiden nomor urut 02 itu ke Mapolres Karawang Jumat (25/1/2019). Rohiman mengaku mewakili masyarakat Karawang yang resah dengan pernyataan Sandi soal persekusi Nelayan Najib.

“Ada indikasi pernyataan Pak Sandiaga meresahkan masyarakat. Pernyataan Pak Sandi soal nelayan Najib adalah berita bohong,” kata Rohiman sambil menunjukkan surat LP di Mapolres Karawang, Jumat (25/1).

Saat ditanya apa indikasi jika masyarakat resah akibat pernyataan Sandi, Ahmad tak berbicara banyak.

“Karena ini berita bohong. Tidak sesuai fakta di lapangan. Kriminalisasi dan persekusi bohong itu membuat masyarakat resah,” tutur mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP Unsika itu.

Muanas menambahkan, pihaknya sudah menyerahkan sejumlah bukti yaitu link video pernyataan Sandiaga soal kabar Nazibulloh alias Najib, nelayan Pasirputih yang dipersekusi dan dikriminalisasi. Muanas menuturkan Sandiaga telah menyebarkan berita bohong dan melanggar undang – undang nomor 1 tahun 1946 tentang hukum Pidana. Dalam UU tersebut, kata Muanas ada dua pasal yang bisa menjerat penyebar hoax yaitu pasal 14 dan pasal 15.

“Saya kira masyarakat Karawang berhak mendapat informasi yang benar. Kita mengawal proses hukum dengan melapor agar Polres Karawang menyelidiki peristiwa bohong ini,” kata Muanas.
(idn/dnu)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Salat Sambil Duduk Ma’ruf Disoal, MUI: Ada Dalilnya

Jakarta – Direktorat Relawan Nasional BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya menyoroti cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin yang salat dalam posisi duduk. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuturkan diperbolehkan salat sambil duduk bagi yang tidak mampu berdiri.

“Ya (boleh) ada dalilnya. Bahkan saat perang pun kita harus salat, ada namanya salat khouf, salat perang. Bagi orang yang tidak mampu berdiri ya duduk, nggak bisa duduk berbaring. Nggak bisa berbaring ya terlentang,” kata Ketua Dewan Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Cholil Nafis, kepada detikcom, Minggu (20/1/2019) malam.

Cholil menuturkan siapapun boleh melaksanakan salat sambil duduk asal mempunya alasan yang diperbolehkan agama. Menurutnya, fenomena salat duduk juga banyak terdapat di Mekah, Arab Saudi.

“Siapapun (boleh) orang tua, anak muda, orang kecelakaan,” ucap Cholil.

Sementara itu, Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid menuturkan ibadah bisa disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Dia menuturkan Islam sangat memudahkan beribadah bagi pemeluknya.

“Jadi Islam sangat memudahkan umatnya untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kemampuannya,” ucap Zainut.

Momen Ma’ruf salat dalam posisi duduk terjadi sebelum debat perdana Pilpres 2019, Kamis (17/1). Pada saat itu, Ma’ruf salat berjamaah di Masjid Istana bersama Joko Widodo (Jokowi) hingga Wapres Jusuf Kalla.

Foto tersebut oleh Mustofa dibandingkan dengan Ma’ruf yang berdiri saat debat. “Urusan dunia, kuat berdiri… #2019PrabowoPresidenRI,” cuit aku Twitter @akunTofa.
(fdu/jor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

ACTA akan Laporkan Komisioner KPU yang Sebut Tweet Andi Arief ‘Didesain’

Jakarta – Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) akan melaporkan komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). ACTA menduga Pramono telah bersikap tidak netral saat mengomentari tweet Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief soal 7 kontainer surat suara tercoblos.

“Di media massa, Pramono Ubaid menyatakan dugaan bahwa kicauan Andi Arief soal surat suara terencana. Pernyataan Pramono Ubaid tersebut sangat tendensius dan menyudutkan Andi Arief yang merupakan pendukung paslon 02,” ujar Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/1/2019).

Pernyataan Pramono yang disoal ACTA ialah saat Pramono menyebut tweet Andi Arief soal 7 kontainer surat suara tercoblos sengaja didesain agar tak dituduh ikut menyebarkan hoax. Pramono menyebut cuitan Andi Arief yang meminta tolong kabar tersebut untuk dicek hanyalah strategi agar tak dituduh menyebarkan berita bohong.

Bagi Habiburokhman, pernyataan Pramono sangat tidak tepat. Menurutnya, Pramono hanya komisioner KPU, bukan penyidik pidana yang bisa membuat dugaan-dugaan.
“Pramono Ubaid bukan penyidik pidana dan karenanya tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan dugaan dalam konteks pidana. Sebagai komisoner KPU, seharusnya dia profesional dan hanya menyampaikan pernyataan yang terkait tupoksinya,” ucapnya.

“Dalam konteks ini kami justru mengapresiasi sikap kepolisian yang tidak gegabah menyampaikan spekulasi atau dugaan sebelum adanya bukti-bukti yang relevan,” sebut Habiburokhman.

Politikus Partai Gerindra itu akan melaporkan Pramono dengan sejumlah pasal. Salah satu pasal termuat dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

“Aturan hukum yang kami jadikan rujukan dalam laporan antara lain Pasal 10 huruf D Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang mengatur Penyelenggara Pemilu untuk tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu,” ucap Habiburokhman.

Sebelumnya diberitakan, Pramono memandang Andi Arief sengaja memilih kalimat dalam cuitannya agar tidak menjadi pihak tertuduh menyebarkan hoax. Pramono juga menduga Andi telah menyiapkan kalimat dalam cuitannya secara matang.

“Memang pilihan katanya sudah didesain, sudah dipikirkan secara matang agar dia tidak dituduh menyebarkan hoax. Jadi itu memang sudah dia pikirkan secara matang pilihan kata-katanya. Ada katanya, ada ‘minta tolong’, itu bagian dari strategi saja,” ucap Pramono di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (4/1).
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>