TKN Jokowi: Sidang Ratna Sarumpaet Perlihatkan Buruknya Leadership Prabowo

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin bersyukur sidang kasus hoax Ratna Sarumpaet akhirnya digelar. Menurut TKN Jokowi-Ma’ruf, kasus Ratna menunjukkan bahwa kubu Prabowo mampu menggunakan segala cara untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

“Saya bersyukur sidang kasus Ratna Sarumpaet bisa digelar kemarin. Perkara Ratu hoax dari kubu hoax akhirnya disidangkan,” kata Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

“Cara kubu Pak Prabowo yang mempergunakan segala cara untuk memenangkan kompetisi politik dengan keji dan kejam. Mereka berambisi untuk mem-framing Pak Jokowi sebagai pemimpin diktator dan otoriter. Kasus Ratna mereka ‘santap’ degan lezatnya. Diungkap ke media bukan dilaporkan ke kepolisian,” sambungnya.


Pria yang akrab disapa Toni itu menilai, sidang kemarin memperlihatkan buruknya kepemimpinan (leadership) Prabowo yang mudah mempercayai hoax yang direkayasa oleh Ratna. Menurut dia, Prabowo tampil sebagai pemimpin yang emosional karena menelan informasi tanpa melakukan klarifikasi.

“Kasus Ratu Hoax ini juga memperlihatkan buruknya leadership Prabowo. Prabowo pemimpin yang tidak matang dan emosional sehingga tidak mampu memproses sebuah informasi dengan tepat sehingga keputusan yang diambil sangat buruk. Grasa-grusu, semua informasi ditelan bulat-bulat tanpa klarifikasi sama sekali,” tutur Toni.

“Lalu apa yang diharap rakyat dari kubu penyebar hoax dengan calon presiden yang leadership yang buruk?” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Ratna menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (28/2). Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ratna Sarumpaet membuat keonaran dengan menyebarkan hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang disebut akibat penganiayaan.

Padahal kondisi bengkak pada wajah Ratna merupakan efek dari operasi plastik di RS Bina Estetika, Menteng. Jaksa mengungkap, Ratna memfoto dirinya saat menjalani perawatan medis, lalu menyebarkan foto ditambah keterangan soal terjadinya penganiayaan.
(azr/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pria Melbourne Dipenjara karena Rencana Gabung dengan Militan Islam di Filipina

Melbourne

Seorang pria asal Melbourne, Victoria, Australia dijatuhi hukuman 3 tahun 10 bulan penjara karena bersama kelompoknya berencana berlayar ke Filipina selatan untuk berjuang bersama militan Muslim disana guna menggulingkan pemerintah yang berkuasa di negara itu.

Shayden Thorne adalah satu dari enam pria yang mengaku bersalah karena mempersiapkan “penyerangan ke luar negeri ” pada pertengahan 2016.

Pekan lalu, empat rekan tertuduhnya – Paul Dacre, Antonino Granata dan saudara-saudaranya Murat dan Kadir Kaya – dijatuhi hukuman penjara untuk peran mereka dalam memperlengkapi diri mereka sendiri untuk melakukan sebuah perjalanan ke wilayah Mindanao di Filipina untuk mendukung pemberontak Muslim.

Rencana perjalanan itu dilakukan sejak November 2015 hingga penangkapan mereka pada Mei 2016.

Keenam orang itu membeli kendaraan roda empat dan sebuah kapal dan melabuhkan kapal itu di Cape York, Queensland.

Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa mereka telah membeli perlengkapan untuk bertahan hidup serta peralatan navigasi – kadang-kadang mereka menggunakan kartu voucher dari toko retail meskipun ada upaya untuk menutupi perencanaan mereka – dan telah menggambar peta laut di dekat lokasi tujuan yang ditargetkan.

Pemimpin kelompok itu, Robert Cerantonio, akan dihukum bulan depan.

Thorne, 31, ditetapkan untuk disidangkan di pengadilan bulan depan tetapi memilih untuk mengaku bersalah pekan lalu, yang menyebabkan dicabutnya perintah supresi dalam kasus ini.

Para lelaki itu mengakui menggunakan kalimat menggunakan sandi, melakukan aliansi di internet, dan meminta pinjaman bank untuk membiayai perjalanan itu.

Mereka semua mengaku bersalah karena bersiap untuk pergi “dengan maksud untuk terlibat dalam kegiatan kekerasan” untuk mendorong penggulingan pemerintah sehingga hukum syariah dapat diberlakukan.

Dokumen-dokumen pengadilan juga menunjukkan bahwa masing-masing pria itu “memiliki kedekatan dengan ekstremisme Islam”.

Dalam putusannya terhadap Thorne, Hakim Michael Croucher mencatat Thorne tidak “secara resmi melepaskan keyakinan ekstremis yang memotivasi kesalahannya”.

“[Tapi] saya puas dia telah menunjukkan tanda-tanda positif bahwa dia telah beralih dari posisi seperti itu,” kata Hakim Croucher.

‘Diprediksi akan gagal’

Thorne lahir di Australia dan merupakan penutur bahasa Arab yang fasih setelah pindah ke Arab Saudi sebagai anak lelaki dari ibu yang berkewarganegaraan Australia dan ayah tirinya yang berasal dari Maroko pada tahun 1997.

Pengadilan juga mengungkap ayah tirinya kejam dan sadis dan ia pindah ke Perth ketika ibunya meninggalkan pernikahannya dengan ayah tirinya.

Ketika dia kembali ke Arab Saudi, dia menjadi tunawisma pada suatu saat dan diradikalisasi oleh seorang syekh yang menawarkan tempat tinggal kepadanya.

Pengadilan juga mengungkap bahwa dia ditangkap di Arab Saudi pada tahun 2011, dan disiksa selama interogasi selama enam minggu.

Dia menghabiskan beberapa tahun di tahanan sebelum dideportasi ke Australia pada 2014, di mana dia pindah ke Melbourne dan bertemu istrinya.

Pengadilan diberi tahu Thorne dicegah membawa istri dan anaknya ke Malaysia pada Oktober 2015 dan paspornya disita.

Pengadilan mengungkap Thorne menginginkan tinggal di bawah hukum syariah dan membesarkan putranya di negara Muslim.

Dokumen-dokumen pengadilan menunjukkan keenam pria yang terlibat dalam kondisi ini telah disita paspor Australia mereka pada waktu yang berbeda, sehingga mereka tidak dapat meninggalkan Australia secara legal.

Hakim Croucher mengatakan kepada pengadilan “seluruh usaha itu tidak direncanakan dengan baik dan, saya khawatir, memang dipastikan akan gagal”.

“Sulit membayangkan bahwa kelompok itu akan berhasil berlayar jauh melewati wilayah di utara Queensland,” katanya.

Hakim Croucher menetapkan masa bebas bersyarat dua tahun dan 10 setengah bulan.

Thorne telah menjalani sebagian besar hukuman minimumnya dan dapat dibebaskan pada 26 Maret mendatang.

Simak beritanya dalam bahasa Inggris disini.


(rna/rna)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Segera Kirim Berkas Kasus Garuda Indonesia ke Pengadilan

Liputan6.com, Jakarta РWakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan, kasus dugaan suap pengadaan mesin Garuda Indonesia dengan dua tersangka Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo akan segera disidangkan.

“Kasus itu akan segera rampung dan dikirim ke pengadilan, ditunggu saja,” kata Laode di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Rampungnya pemberkasan kasus ini, menurut Loade, berkat bantuan komisi antirasuah Inggris Serious Fraud Office (SFO) yang memiliki hubungan baik dengan KPK. Sehingga, dokumen dari Inggris dibutuhkan KPK yang berhubungan dengan kasus ini bisa terpenuhi.

“Kami juga berterima kasih pada SFO, karena dokumen yang kami butuhkan, sudah tiba di KPK,” jelas Laode.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu mantan Dirut PT Garuda Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo. Emirsyah Satar dalam perkara ini diduga menerima suap 1,2 juta euro dan US$ 180 ribu atau senilai total Rp 20 miliar.

Emir juga diduga menerima barang senilai US$ 2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia, dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce, dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 di PT Garuda Indonesia.

KPK menduga, pemberian suap itu dilakukan melalui seorang perantara Soetikno Soedarjo selaku beneficial owner dari Connaught International Pte Ltd yang berlokasi di Singapura.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK Periksa Rombongan Anggota DPRD Lampung Tengah

JakartaKPK memeriksa rombongan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait kasus dugaan gratifikasi Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa. Para saksi itu diperiksa di SPN Polda Lampung.

“Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah di SPN Polda Lampung untuk tersangka MUS (Mustafa),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Para saksi dicecar soal informasi penerimaan uang terhadap Mustafa. Ada 40 orang anggota DPRD Lampung Tengah dan saksi lainnya yang rencananya diperiksa pekan ini.

“Pada para saksi didalami informasi tentang dugaan penerimaan uang dari Bupati melalui perantara terhadap tersangka,” ujar Febri.

Adapun anggota DPRD Lampung Tengah yang diperiksa hari ini ialah:
1. Riagus Ria, Wakil Ketua II DPRD Lampung Tengah
2. Joni Hardito, Wakil Ketua III DPRD Lampung Tengah
3. Evinitria, anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
4. Hi Hakii
5. Yulius Heri Susanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
6. Made Arka Putra Wijaya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
7. Saenul Abidin, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
8. Hi Singa Ersa Awangga, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
9. Ariswanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah
10. Jahri Effendi, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah.

Mustafa kembali dijerat KPK sebagai tersangka. Kali ini dia diduga menerima fee dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah dengan kisaran fee 10-20 persen dari nilai proyek. Total gratifikasi yang diterima Mustafa setidaknya Rp 95 miliar.

Sebelum kasus ini, Mustafa telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dan telah disidangkan.

Mustafa pun dinyatakan terbukti bersalah
menyuap sejumlah anggota DPRD untuk menyetujui pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan divonis 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Aksi Dua Napi Kendalikan Penyelundupan Sabu Malaysia di Pekanbaru

Liputan6.com, Pekanbaru- Berada di lembaga pemasyarakatan (Lapas) tak menjadi penghalang bagi dua narapidana kasus narkoba, RK dan PD, menjalankan bisnis haramnya. Memakai telepon genggam, keduanya mengendalikan peredaran 16 kilogram lebih sabu dan 17 ribu butir ekstasi dari Malaysia untuk disebar ke sejumlah wilayah.

Menurut Plt Kepala BNN Provinsi Riau Ajun Komisaris Besar Haldun, kedua napi itu berbeda jaringan. Napi RK mengendalikan peredaran empat kilogram sabu di Pekanbaru, sementara PD memantau penjemputan 12 kilogram lebih sabu dari Bengkalis untuk dibawa ke Jakarta.

“RK ini berada di salah satu Lapas di Pekanbaru, kalau PD berada di salah satu Lapas di Jakarta,” terang Haldun di kantornya, Jalan Pepaya Pekanbaru, Jum’at (8/2/2019).

Haldun mengatakan, RK punya kaki tangan bernama Firmansyah dan Safri. Pada 25 Januari 2019, Firmansyah diperintahkan menjemput empat kilo sabu di Jalan Parit Indah Pekanbaru.

Serpihan haram diletakkan oleh seseorang di sebuah tiang serta diberi tanda agar Firman mudah mengambil. Selanjutnya Firman membawanya bersama Syafri ke rumahnya di Perum Griya III, Jalan Pasir Putih, Kabupaten Kampar.

“Peletak sabu di tiang listrik tidak dikenali oleh Firman dan Syafri, keberadaannya masih dicari,” ucap Haldun.

Penggerebekan di rumah Firman pada 26 Januari 2019, petugas tak hanya menyita sabu dimaksud tapi juga 263 pil ekstasi dan 380 gram ganja. Semua barang itu ditemukan di sepeda motor dan mobil milik Firman.

“Pengakuan kedua kurir ini mendapat upah Rp 10 juta per kilonya. Keduanya mengaku sudah dua kali menerima perintah dari RK,” sebut Haldun.

Sementara untuk napi PD, tambah Haldun, dia punya kaki tangan bernama Siswanto. Pria keturunan Tionghoa ini mendapat perintah mengambil 13 kilo sabu di sebuah klenteng di Duri, Kabupaten Bengkalis, di mana penaruh tak dikenali Siswanto.

Tak hanya sabu, Siswanto juga mengambil tiga bungkus plastik berisi 17 ribu butir pil ekstasi. Dalam perjalanan ke Pekanbaru, Siswanto membuka satu kilogram sabu lalu dijualnya kepada pengedar di Duri.

“Jadi sabu yang terbawa di Pekanbaru 12 kilo, untuk ekstasi masih utuh,” ucap Haldun.

2 dari 2 halaman

Pernah Lolos di Bandara Jambi

Di Pekanbaru, Siswanto menyewa kamar di Hotel Grand Suka, Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru. Di sana, dia menunggu penjemput barang atas perintah PD bernama Firdaus dari Banjarbaru dan Debi dari Banjarmasin.

Petugas BNN yang mengendus akan adanya transaksi langsung menangkap Firman, Firdaus dan Debi, di lantai enam hotel tersebut pada 5 Februari 2018. Selain sabu dan ekstasi, turut disita mobil Avanza yang digunakan Firmansyah.

“Pengakuan Siswanto baru dua kali menerima order, upahnya Rp 40 juta, baik itu mengambil dalam jumlah besar dan kecil,” terang Haldun.

Sementara Debi dan Firdaus, juga mengaku baru dua kali menjemput narkoba di Pekanbaru. Pertama kali keduanya membawa narkoba dari Pekanbaru lalu ke Jakarta dengan menaiki pesawat di Jambi.

“Naik pesawat dari Bandara Jambi setelah menempuh jalur darat dari Pekanbaru. Keduanya lolos dari pemeriksaan petugas bandara. Upahnya Rp 15 juta per kilo,” terang Haldun.

Untuk para napi pengendali ini, Haldun menyebut sudah dikoordinasikan dengan Lapas di Jakarta dan Pekanbaru. Setelah berkas keduanya lengkap, BNN akan menjemputnya untuk disidangkan di Pekanbaru.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 juncto Pasal 112 ayat 2 juncto pasal 111 ayat 1 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman paling berat adalah pidana mati.

Jejak Pembunuh Wartawan Radar Bali yang Remisinya Dicabut Jokowi

Denpasar – Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut remisi I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Susrama menghabisi Prabangsa dengan biadab.

Berikut perjalanan kasus tersebut sebagaimana dirangkum detikcom, Sabtu (9/2/2019):

20 November 1968
Prabangsa lahir di Bangli

1996
Prabangsa menikahi Prihartini
2003
Prabangsa jadi wartawan Radar Bali

Desember 2008
Radar Bali memuat berita soal dugaan korupsi, yaitu:

1. Pengawas Dibentuk Setelah Proyek Jalan (terbit 3 Desember 2008)
2. Bagi-bagi Proyek PL Dinas Pendidikan Bali (terbit 8 Desember 2008)
3. SK Kadis Dinilai Cacat (terbit 9 Desember 2008).

Semuanya terkait dugaan penyimpangan sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Bangli.

11 Februari 2009
Prabangsa masih ngantor seperti biasa. Sebagai redaktur, ia memberikan pengarahan kepada anak buahnya.

Sore hari, ia dijemput pria misterius dengan mobil. Setelah itu, kabar Prabangsa menghilang.

16 Februari 2009
Kapal Muhari berlayar menuju Pelabuhan Padang Bai, Bali, melalui jalur perairan Teluk Bungsil, wilayah di Kabupaten Karangasem. Di tengah laut, ia melihat mayat.

“Ada mayat…!” teriaknya.

Ternyata mayat Prabangsa.

Setelah itu, polisi menyelidiki kasus tersebut. Satu persatu persatu petunjuk diungkap. Terungkap Prabangsa dihabisi dengan kejam dan terencana.

25 Mei 2009
Polisi mengumumkan sembilan tersangka pelaku pembunuhan Prabangsa. Dalang atau aktor intelektual pembunuhan adalah Susrama.

Delapan orang lainnya anak buah Susrama, yaitu:
1. Komang Gede Wardana alias Mangde
2. Nyoman Suryadyana alias Rencana (eksekutor dan pembawa mayat).
3. Komang Gede (penjemput Prabangsa).
4. Dewa Sumbawa (sopir pembawa mayat).
5. Endi Mashuri
6. Darianto alias Jampes, sopir dan karyawan perusahaan air minum.
7. Ida Bagus Made Adnyana Narbawa alias Gus Oblong
8. Nyoman Suwecita alias Maong.

8 Oktober 2009
Kasus itu untuk pertama kali disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam persidangan, terungkap Prabangsa dibunuh dengan biadab.

16 April 2010
PT Denpasar tetap menghukum penjara seumur hidup Susrama.

4 November 2010
MA menguatkan vonis Susrama.

Januari
Kemenkum HAM memberikan remisi kepada Susrama, dari penjara seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun penjara. Publik kaget.

7 Februari 2019
Para ahli hukum sepakat remisi Susrama bisa dicabut.

“Terhadap Keppres 29/2018, seharusnya pemerintah bisa melakukan perubahan terbatas. Pemberian remisi terhadap Susrama bisa dibatalkan berdasarkan masukan dari publik,” ucap Ketua Pukat UGM, Oce Madril.

Sedangkan pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan pencabutan remisi terhadap Susrama itu tentu harus disertai respons dari masyarakat yang merasa pemberian remisi tidak tepat. Dengan adanya keberatan tersebut, Presiden bisa melakukan perubahan grasi berdasarkan UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Pencabutan remisi terhadap Susrama itu tentu harus disertai respons dari masyarakat yang merasa pemberian remisi tidak tepat dengan mengajukan keberatan kepada Presiden berdasarkan UU No 30/2014. Presiden pun tentu harus menampung aspirasi publik itu dengan baik melalui pencabutan remisi terhadap Susrama,” jelas Feri.

9 Februari 2019
Remisi Susrama dicabut Presiden Jokowi.

“Sudah, sudah saya tandatangani,” kata Jokowi di sela-sela Hari Pers Nasional di Surabaya, Sabtu (9/2/2019).
(asp/aan)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kejari: Kasus Mandala Shoji Penegakan Hukum, Tak Ada Muatan Politis

Jakarta – Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus) menegaskan eksekusi Mandala Shoji berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Jakpus atas kasus pidana pelanggaran kampanye Pemilu. Kasus Mandala Shoji disidangkan setelah Sentra Gakkumdu mendapatkan alat bukti cukup.

“Tidak ada muatan politis murni, ini penegakan hukum, kewajiban eksekusi. Siapa pun caleg, siapa pun parpol sepanjang alat bukti dalam tingkat klarifikasi disidangkan dan setelah ada vonis bersalah berkekuatan hukum tetap, dieksekusi,” ujar jaksa pada Kejari Jakpus Andri Saputra, yang bertugas di Sentra Gakkumdu, saat dimintai konfirmasi, Jumat (8/2/2019) malam.

Kasus dugaan pidana Pemilu memang lebih dulu ditangani Sentra Gakkumdu. Bila bukti cukup, Gakkumdu melimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.


“Bukan tebang pilih. Tapi sepanjang alat bukti kita objektif, proporsional. Di Gakkumdu, ada pemeriksaan klarifikasi, ada pembahasan pertama, pemeriksaan kedua. Kalau tidak cukup dihentikan, kalau ada bukti ditindaklanjuti. Kami berpegangan pada Pasal 184 KUHAP,” tegas Andri.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo menyebut Mandala Shoji sebagai korban tebang pilih penegakan hukum. Mandala Shoji dieksekusi ke Lapas Salemba berdasarkan vonis PN Jakpus atas kasus pidana pelanggaran kampanye Pemilu 2019.

“Bantuan hukum jelas diberikan. Apalagi teman-teman di DPP dan KPPN (Komite Pemenangan Pemilu Nasional) PAN merasa bahwa yang bersangkutan ini korban tebang pilih penegakan hukum,” ujar Dradjad saat dimintai konfirmasi, Jumat (8/2/2019) malam.

Karena itu, PAN tak akan mencoret Mandala Shoji sebagai caleg untuk DPR dari dapil DKI Jakarta. Dradjad lalu menyinggung kasus-kasus caleg yang terang benderang pelanggarannya.

“Banyak caleg lain yang menjalankan cara-cara kampanye yang lebih jelas pelanggarannya, tapi sama sekali tidak diutak-atik.

Di PN Jakpus, Mandala Shoji divonis bersalah melanggar aturan pemilu karena membagi-bagikan kupon umrah. Mandala Shoji divonis hukuman 3 bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsider 1 bulan penjara.

Di Pengadilan Tinggi, pengajuan banding Mandala ditolak. Pengadilan Tinggi DKI memutuskan menguatkan putusan PN Jakpus. Tak ada upaya hukum lain karena UU Pemilu Nomor 7/2017 mengatur soal putusan pengadilan tinggi sebagai putusan terakhir dan mengikat sebagaimana Pasal 482 ayat 5.
(fdn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fakta-Fakta di Sidang Meikarta Soal Dugaan Aliran Uang Suap

Liputan6.com, Bandung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa membantah keterangan yang diberikan empat saksi dalam sidang kasus suap perizinan proyek Meikarta. Meski telah dikonfrontir terkait keterangan para saksi tersebut, Iwa tetap membantahnya.

Dalam sidang ini, terdapat empat terdakwa yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, karyawan Lippo Group Henry Jasmen, dan dua konsultan Lippo Group, Fitradjaja Purnama dan Taryudi. Mereka disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (6/2/2019).

Dalam sidang, Iwa ditanya jaksa terkait pengakuan saksi yang menyebut memberikan duit padanya. Namun Iwa dengan tegas tetap membantah menerima.

Jaksa bertanya, uang diserahkan ke staf Iwa. “Apakah Pak Iwa tidak pernah menerima?,” tanya jaksa KPK. Iwa pun membantah.

“Soal banner sesuai keterangan di BAP?,” tanya jaksa lagi. “Kami tidak meminta banner, mengasihkan contoh saja tidak. Hanya dapat informasi, tidak tahu dipasang di mana, nilainya berapa. Saya tidak meminta dibuatkan,” jawab Iwa.

“Jadi tidak mengakui semua pemberian?,” tanya jaksa. “Tidak,” jawab Iwa.

Majelis hakim pun akhirnya turut bicara soal penelusuran uang. Hakim tampak berang dengan Iwa yang membantah meski keterangan saksi lain menyebut Iwa menerima uang.

“Dicatata ya. Ini sudah diberi sumpah semua. Kalau tidak benar akan dipertimbangkan dalam perkara putusan,” ujar hakim.

Hakim lalu bertanya kepada para saksi. Salah satunya bertanya kepada Waras soal uang Rp500 juta yang diserahkan Hendry Lincoln ke anggota DPRD Bekasi Sulaeman lalu dilanjutkan ke Waras.

“Pak Waras, sudah diserahkan yang Rp500 (juta),” kata hakim. Waras pun menjawab, uang tersebut sudah diberikan stafnya lalu ke staf Iwa.

Kemudian pertanyaan ditujukan kembali pada Iwa soal pernyataan Waras itu. Namun Iwa tetap bersikukuh dengan membantah menerima uang.

“Bagaimana Pak Iwa, tidak menerima?,” kata hakim. “Tidak pak,” jawab Iwa.

“Kalau banner itu siapa?,” kata hakim lagi. “Saya tidak tahu,” ujar Iwa.

“Masa banner tidak tahu,” kata hakim. “Saya tidak meminta dan tidak memberikan contoh,” kata Iwa.

Hakim lalu menanyakan kepada Waras soal banner. Waras menyebut sejak pemberian dari Sulaeman, uang itu untuk banner. Begitupun setelah menghubungi Iwa yang meminta langsung dibuatkan banner.

“Dari awal ngomong untuk banner uang dari Sulaeman,” kata Waras.

“Ini bagaimana. Artinya setelah kroscek dikonfrontir hasilnya seperti ini. Pak Iwa seperti itu Pak Waras seperti itu, yang mana yang bener. Tapi dari semuanya ini bilang untuk pak Iwa,” ujar hakim.

Hakim lalu menanyakan soal pertemuan di KM 72 antara Neneng Rahmi, Hendry Lincoln, Waras, Sulaeman dan Iwa. Pertemuan ini disebut-sebut awal mula terjadinya pemberian.

Dalam persidangan sebelumnya, Iwa menyebut pertemuan itu atas permintaan Waras yang menelepon Iwa. Namun justru sebelum konfrontir, Waras menyebut pertemuan itu diawali atas ajakan Iwa setelah kembali dari Cirebon.

“Di kilometer 72, itu atas permintaan siapa? Yang telepon siapa?,” tanya hakim kepada Waras.

“Pak Iwa kasih tahu saya dia pulang dari Cirebon,” kata Waras.

Saat ditanyakan hal tersebut, Iwa menyebut justru dirinyalah yang diminta Waras.

“Saya diminta Pak Waras,” ujar Iwa.

“Saya tidak mungkin minta, jabatan saya apa. Mohon maaf nih, masa saya merintahkan Sekda, tidak mungkin lah,” kata Waras menyela.

Hakim kembali lagi menanyakan soal penerimaan dari Neneng dan Hendry kepada Iwa. Namun Iwa kembali membantah menerima baik uang maupun banner.

“Saya tidak meminta,” kata Iwa.

“Terus yang minta siapa?,” tanya hakim menegaskan.

“Kapasitas saya hanya menawarkan. Yang minta pak Iwa,” jawab Waras.

“Saya tetap tidak (meminta),” kata Iwa.

“Keterangannya ini berbeda kalau ngaku ya rutan penuh. Terserah ini sudah seperti ini. Tetap keterangan Sulaeman, Neneng dan Hendry juga seperti itu alirannya kan ke Iwa. Yang penting seperti itu ya,” kata Hakim.

Ditemui seusai persidangan, Iwa tak banyak bicara. Saat ditanya wartawan perihal penerimaan uang, Iwa hanya menjawab tidak sambil berjalan cepat. “Tidak,” ujar Iwa.

2 dari 2 halaman

Terkait RDTR

Dalam sidang kali ini turut digali keterangan saksi soal pertemuan antara anggota dewan dengan Pemprov Jawa Barat terkait pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dalam keterangannya, anggota DPRD Bekasi, Sulaeman menyebut pertemuan itu berawal dari permintaan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Hendry Lincoln kepadanya. Hendry datang kepada Sulaeman untuk minta dipertemukan dengan Waras Wasisto yang kebetulan satu partai dengan Sulaiman di PDIP.

Sulaeman lantas menghubungi Waras untuk melakukan pertemuan. Pertemuan antara Sulaeman, Waras, Hendry dan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi pun terjadi di kilometer 39 tol Cipularang. Pertemuan itu terjadi dua pekan sebelum bertemu dengan Iwa di kilometer 72.

Namun Sulaeman mengaku tak tahu isi pembicaraan tersebut karena tidak ikut dalam rapat.

Dua pekan kemudian, mereka bertemu dengan Iwa di kilometer 72. Sulaeman lagi-lagi menyatakan tak tahu isi pembicaraan lantaran saat itu dia dan Waras berada di luar dan yang melakukan pertemuan hanya Iwa, Neneng dan Hendry.

Jaksa lalu menanyakan terkait adanya pemberian. Sulaeman mengaku tak tahu namun saat hendak pulang Iwa menyampaikan akan ada titipan dari Neneng Rahmi.

“Pada saat Neneng Rahmi dan Hendry pulang, Pak Iwa mengatakan ‘ada titipan tuh nanti buat bikin banner’,” ujar Sulaeman dalam keterangannya kepada jaksa.

Pertemuan dengan Iwa lalu berlanjut di Gedung Sate. Sulaeman turut hadir mendampingi Neneng dan Hendry bersama Waras. Namun Sulamen lagi-lagi tak mengaku tak tahu isi pertemuan lantaran berada di luar ruangan bersama Waras.

Jaksa sempat menanyakan soal maksud pertemuan itu terkait RDTR Bekasi. Sulaeman awalnya berkelit tak tahu dan baru mengetahui setelah pertemuan di Gedung Sate.

“Ketika keluar, disampaikan (oleh Neneng) ini kaitan RDTR yang rekomendasi Gubernur,” katanya.

Jaksa lalu menanyakan lagi soal pemberian dari Neneng. Sulaeman menyebut pemberian itu terjadi seminggu setelah pertemuan di Gedung Sate.

“Apakah disampaikan berapa besar permintaan?,” tanya jaksa. “Tidak, cuma saat itu ada kode ‘tiga’ dari pak Iwa yang didengar saya dan pak Waras,” jawab Sulaeman.

“Bagaimana kodenya?,” tanya jaksa. “Itu nanti ada pemberian banner ke kita ya sekitar tiga. Nah tiga itu nggak paham apa,” kata Sulaeman.

Jaksa lantas membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Sulaeman. Dalam BAP tersebut, Sulaeman mengaku 3 yang dimaksud merupakan duit Rp3 miliar.

Usai dibacakan BAP tersebut, Sulaeman justru meralat BAP tersebut. Dia menyebut saat diperiksa penyidik, dia belum mengetahui 3 yang dimaksud itu apa.

“Izin saya ralat. Saat itu di penyidikan itu komunikasi saya dan Neneng. Saya bilang, ‘bu tegaskan lagi dengan Pak Waras betul tidak ada komitmen 3. Nah sampai sekarang tidak tahu apakah 3 itu apa,” ujar Sulaeman.

Jaksa lalu menpertanyakan pernyataan Sulaeman yang berbeda dengan BAP dengan mengaku tidak tahu 3 yang dimaksud ialah uang Rp3 miliar.

“Kenyataannya berapa? Ini di BAP Rp3 miliar? Bagaimana pernyataannya?,” tanya jaksa. “Sampai sekarang 3 itu tidak tahu,” jawab Sulaeman.

Majelis hakim Judijanto Hadilesmana kemudian memperdalam keterangan Sulaeman.

“Ini betul keterangan saudara? Keterangan saudara benar atau tidak?,” tanya hakim. “Benar. Tapi saya tidak tahu tiga ini berapa,” kata Sulaeman.

“Ini bagaimana di BAP, keterangan saudara nanti akan dikonfrontir dengan saksi lain?,” tanya hakim kembali. “Perkiraan kami Rp3 miliar. Karena ada pemberian uang sampai 3 kali,” kata Sulaeman.

Ahmad Dhani Batal ke Rutan Medaeng, Langsung Sidang di PN Surabaya Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Tersangka kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani Prasetyo batal dipindahkan ke Rutan Klas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo. Ahmad Dhani bakal diberangkatkan besok pagi dari Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma dan langsung disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

“Memang rencananya hari ini dipindahkan. Dengan estimasi waktu pukul 16.00 wib tiba di Surabaya. Tak berselang lama, informasinya batal hari ini,” tutur Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Pargiyono saat di Rutan Medaeng Surabaya, Rabu (6/2/2019).

Informasi itu didapat Kasie Pelayanan Tahanan dari Kejaksaan Negeri Surabaya, pemindahan Ahmad Dhani dari Rutan Cipinang ke Rutan Medaeng belum bisa dilakukan hari ini. “Jadi, besok langsung ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk sidang,” kata Pargiyono.

Sementara usai sidang nanti, pihaknya belum mengetahui betul apakah Ahmad Dhani akan menempati Rutan Medaeng atau kembali ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Hal itu akan diputuskan Majelis Hakim pascasidang besok.

“Tergantung penetapan Majelis Hakim. Jika penetapan itu AD dipindahkan ke Surabaya, maka kami tidak bisa menolak, sepanjang ada dasar hukum yang bisa melandasi perpindahan tersebut,” ujar Pargiyono.

2 dari 3 halaman

Tersangka Pencemaran Nama Baik

Polda Jatim akhirnya menetapkan Ahmad Dhani Prasetyo sebagai tersangka pencemaran nama baik. Musisi asal Surabaya itu terjerat kasus mengucapkan kata ‘idiot’ yang menyinggung salah satu unsur massa pengunjuk ras yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya beberapa waktu lalu.

“Yang bersangkutan, saudara AD alias Ahmad Dhani kami tetapkan sebagai tersangka atas laporan pencemaran nama baik karena ujaran I (idiot),” tutur Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera di Mapolda Jatim Kamis, (18/10/2018).

Penyidik Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, memanggil politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo untuk hadir pada Jumat 28 September 2018, terkait video ujaran idiot jelang deklarasi #2019GantiPresiden beberapa waktu yang lalu di Surabaya.

“Iya, surat panggilannya hari ini yang bersangkutan dimintai keterangan,” tutur Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, Jumat (28/9/2018).

Dhani dilaporkan oleh aktivis Koalisi Bela NKRI ke Polda Jatim. Pelapor merupakan salah satu elemen yang berdemo menolak deklarasi #2019GantiPresiden.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mantan Napi Bali Nine Divonis di Australia

Canberra

Mantan narapidana narkoba Bali Nine, Renae Lawrence, divonis dalam kasus pelanggaran lalu-lintas di Pengadilan Newcastle, Australia, Selasa (5/2/2019).

Hakim menjatuhkan hukuman denda sebesar 1000 dolar AUD dan perintah berkelakuan baik selama 12 bulan namun tidak menjebloskannya ke penjara.

Kejahatan yang didakwakan kepada Renae terjadi pada Maret 2005. Saat itu dia mencuri mobil di Sydney dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi.

Sebulan kemudian, dia ditangkap di Bali karena mencoba menyelundupkan heroin sebanyak 2,7 kg ke Australia. Dia menjalani hukuman selama 13 tahun dalam kasus yang dikenal sebagai Bali Nine ini.

Dia dibebaskan dan telah kembali ke Australia tahun lalu.

Bulan lalu, Renae mengaku bersalah atas dakwaan pelanggaran lalu-lintas dan pencurian mobil.

Pengacaranya, Drew Hamilton, dalam persidangan menyatakan Renae telah mengambil langkah positif dalam hidupnya, berusaha mencari pekerjaan, dan mengaku bersalah pada kesempatan pertama.

Menurut Hamilton, kliennya ini telah melewati proses rehabilitasi di Indonesia.

Hukumannya yang dikurangi dari seumur hidup ke 20 tahun dan dibebaskan setelah menjalaninya 13 tahun karena berkelakuan baik sangat banyak maknanya.

“Dia sekarang sudah jauh berbeda dibandingkan dengan orang yang seharusnya disidang di pengadilan ini pada 2005,” kata Hamilton berdalih.

“Lawrence mengambil sikap untuk menatap ke depan untuk dirinya dan keluarnya. Yang berdiri di hadapan Yang Mulia ini seorang wanita tabah,” ujarnya.

Hamilton menyebutkan kliennya melalui masa-masa sulit dari pengalamannya di Bali dan terus dikejar-kejar media sejak kembali ke Australia.

Saat terjadi pelanggaran lalu-lintas 2005 Renae diketahui terlibat penyalahgunaan narkoba.

Pihak penuntut dari kepolisian, Rebecca Witherspoon, mengakui pengadilan mungkin ingin mempertimbangkan kejadian yang dialami terdakwa 13 tahun terakhir.

Jika kasus ini disidangkan pada 2005, katanya, polisi akan mengajukan tuntutan yang berat.

Hakim Sharon Crews yang mengadili kasus ini berharap terdakwa menjalani kehidupannya dengan penuh harapan dengan cara menjadi warga yang taat hukum.

Ikuti juga berita lainnya dari ABC Indonesia.


(ita/ita) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>