Joko Driono Diserahkan Polisi ke Kejagung, Hari Ini

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menyatakan lengkap atau P21 berkas perkara kasus perusakan barang bukti pengaturan skor sepakbola Indonesia dengan tersangka Joko Driyono (Jokdri). Satgas Antimafia Bola Polri hari ini akan menyerahkan tersangka Jokdri bersama barang buktinya ke Kejagung untuk segera disidangkan.

“Rencananya setelah Jumatan (diserahkan ke Kejagung),” kata Ketua Tim Media, Satgas Antimafia Bola, Kombes Argo Yuwono kepada detikcom, Jumat (11/4/2019).

Penyerahan Jokdri berikut barang buktinya akan dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WIB di Polda Metro Jaya, Jakarta. Namun, Argo tidak menjelaskan lebih detail barang bukti apa saja yang diserahkan penyidik ke Kejagung hari ini.

Diketahui, Kejagung sudah menyatakan berkas perkara Jokdri lengkap sejak Jumat 5 April lalu. Berkas perkara Jokdri dinyatakan lengkap setelah tim jaksa peneliti pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum meneliti berkas perkara terkait syarat formil dan materiel.

Tersangka Jokdri terkait kasus perusakan barang bukti dalam perkara dugaan pengaturan skor disangkakan melanggar Pasal 363 KUHP atau Pasal 235 KUHP atau Pasal 233 KUHP atau Pasal 232 KUHP atau Pasal 221 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain Jokdri, polisi lebih dulu menyerahkan 6 tersangka terkait pengaturan skor sepakbola Indonesia ke Kejagung dan dibawa langung ke Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk segera disidangkan. Mereka diserahkan polisi pada Rabu (10/4) lalu dengan disertai dua kotak barang bukti berisi dokumen-dokumen.

Keenam tersangka yang diserahkan itu adalah anggota Exco PSSI dan Ketua Asprov Jawa Tengah Tjan Ling Eng alias Johar; mantan anggota Komite Wasit Priyanto dan anaknya, Anik Yuni Artika Sari; anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih; Direktur Penugasan Wasit PSSI Mansyur Lestaluhu; serta wasit pertandingan Nurul Safarid.
(sam/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dugaan Pelanggaran Kampanye Gubernur Koster Diserahkan ke Kemendagri

Denpasar – Kasus dugaan kampanye Gubernur Bali I Wayan Koster yang dilaporkan ke Bawaslu menemui jalan buntu. Pihak kepolisian dan kejaksaan tak satu suara untuk memberikan sanksi ke Koster.

“Untuk kasus yang dimaksudkan tadi tidak dihentikan tetapi kami melakukan pembahasan SP2 dengan sentra gakumdu, di dalamnya ada kepolisian bawaslu, kejaksaan. Pendapat sudah dituangkan dalam SP 2 tersebut, kami ada perbedaan pendapat,” kata Ketua Bawaslu Ketut Ariyani ketika dimintai konfirmasi, Kamis (28/3/2019).

Ariyani menyebut kasus dugaan tindak pidana pemilu Koster itu tak dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Sebagai jalan tengah, Bawaslu menyerahkan kasus tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Namun kami dari Bawaslu tetap meneruskan ke perundang-undangan lainnya dan itu kami teruskan ke Kemendagri untuk dugaan pelanggaran pidana pemilunya itu tidak diteruskan ke tingkat penyidikan, karena kami tidak bisa memutuskan sendiri, di situ ada aturannya. Kalau kami berbeda dan mereka berbeda dengan kajian kami tidak bisa diteruskan ke sisi penyidikan,” urainya.

Bawaslu menyatakan Koster memenuhi dugaan pelanggaran pidana lainnya yaitu UU nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Sudah kami teruskan ke Kemendagri UU nomor 17-nya itu tidak terpenuhi dari hasil pembahasan kami. Namun UU nomor 9 tahun 2015 perubahan uu 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” jelasnya.

Sebelumnya, ajakan Koster untuk memilih Jokowi di acara Millennial Road Safety Festival, yang digelar Polri, disoal Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Provinsi Bali. BPD Prabowo-Sandi lalu melaporkan dugaan kampanye tersebut ke Bawaslu.

“Laporan resmi dari Bappilu, tim advokasi kita terkait acara kemarin bahwa tidak ada keselarasan acara, safety riding tapi ada kalimat kampanye. Ini sudah tidak nyambung, pasti ada pelanggaran. Kami mohon Bawaslu menindaklanjuti,” kata Ketua Juru Bicara BPD Prabowo-Sandi Bali, I Made Gede Ray Misno, saat jumpa pers di Posko Pemenangan Prabowo-Sandi, Jl Kapten Tantular, Denpasar, Bali, Senin (18/2).
(ams/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Teror New Zealand Tewaskan 50 Orang, 6 Jasad Diserahkan ke Keluarga

Wellington – Enam jenazah korban aksi teror dua masjid di Christchurch, New Zealand (Selandia Baru), telah diserahkan kepada pihak keluarga. Penyerahan dilakukan setelah proses autopsi terhadap keseluruhan 50 jasad korban selesai dilakukan.

Dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (19/3/2019), Kepolisian New Zealand menyatakan proses autopsi terhadap 50 jenazah korban telah diselesaikan. Namun tidak semuanya yang telah diidentifikasi secara menyeluruh.

“Hanya 12 korban yang telah teridentifikasi memenuhi kepuasan Koroner,” sebut pihak kepolisian dalam pernyataannya.

“Enam dari korban-korban yang telah teridentifikasi itu telah dikembalikan kepada keluarga mereka,” imbuh pernyataan itu.
Penyerahan jenazah korban ini mengalami penundaan dari jadwal sebelumnya. Hal ini sempat menuai kekhawatiran di kalangan keluarga korban, yang ingin mengikuti aturan dalam ajaran Islam untuk segera memakamkan jenazah dalam waktu 24 jam usai kematian.

Sebelumnya, Mohamed Safi (23), yang ayahnya meninggal dalam penembakan di Masjid Al Noor, meluapkan rasa frustrasi terhadap otoritas setempat karena sama sekali tidak mendapat indikasi soal waktu penyerahan jenazah korban.

“Tidak ada apapun yang mereka tawarkan,” tutur Safi yang merupakan pengungsi Afghanistan ini.

“Mereka hanya mengatakan bahwa mereka melakukan prosedur yang berlaku, mereka menjalankan proses mereka,” imbuhnya. “Tapi proses apa? Mengapa saya tidak tahu apa yang Anda lakukan untuk mengidentifikasi jenazah… Mengapa saya tidak dihubungi langsung sebagai anggota keluarga?” ujar Safi mempertanyakan.

Menanggapi keluhan keluarga korban, pihak kepolisian menyatakan ‘menyadari frustrasi yang dirasakan pihak keluarga terkait lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses identifikasi korban usai serangan teror pada Jumat (15/3)’.

“Kami juga berupaya mencari cara untuk meningkatkan komunikasi kami dengan pihak keluarga dan memastikan mereka tetap mendapat informasi sepenuhnya soal apa yang terjadi. Kami melakukan semua hal yang kami bisa untuk menjalankan tugas secepat mungkin dan menyerahkan korban kepada keluarga tercinta,” demikian pernyataan kepolisian.

(nvc/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Surat Penguduran Diri Andi Arief Belum Diserahkan ke SBY

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari menyatakan, surat pengunduran diri Andi Arief sebagai Wasekjen Partai Demokrat belum diserahkan kepada ketua umum.

“Wasekjen baru akan melaporkan kepada Ketum dan Sekjen dalam satu dua hari ini. Update informasi selanjutnya terkait hal ini akan kami sampaikan,” kata Imelda dalam pesan singkatnya, Rabu (6/3/2019).

Pernyataan ini sekaligus menjawab beredarnya undangan konferensi pers terkait status pengunduran diri Andi Arief.

“Jadi tidak benar ada undangan konferensi pers pada hari ini terkait mundurnya Saudara Andi Arief,” ucap dia.

Sebelumnya, kepada Rachland Nashidik, mantan aktivis 98 itu juga menyampaikan kepada DPP Demokrat pemohonan pengunduran diri dari kepengurusan partai berlambang bintang mercy itu.

“Saya akan segera sampaikan kepada ketua umum dan ada mekanisme yang berjalan untuk memutuskan pengunduran ini,” kata dia.

Andi Arief sebelumnya ditangkap polisi di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat. Penggerebekan berlangsung pada Minggu 3 Maret 2019 malam.

Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang yang diduga digunakan untuk menghisab narkoba. Dari hasil tes urine, Andi Arief dinyatakan positif mengandung zat narkoba jenis sabu.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Gerindra: Pak Prabowo Sudah Teken Surat Cawagub DKI, Tinggal Kirim ke PKS

Jakarta – Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan surat pengajuan nama Cawagub DKI Jakarta telah diteken oleh sang ketum, Prabowo Subianto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Tanda tangan dilakukan kemarin.

“Setahu saya sudah ditandatangani. Kemarin ditandatanganinya,” ujar Riza, saat dimintai konfirmasi, Jumat (1/3/2019).

Insyaallah, udah clear,” imbuhnya.


Riza mengatakan, surat pengajuan tersebut hanya tinggal diserahkan ke PKS. Namun, hal itu menjadi kewenangan DPD Gerindra DKI.

“Tinggal nunggu penyerahan. Itu nanti urusan DPD,” kata Riza.

Sebelumnya, surat pengajuan dua nama Cawagub DKI masih menunggu pengesahan dari Prabowo dan Muzani. Sementara, dari pihak PKS, baik Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjennya Mustafa Kamal sudah meneken surat tersebut.

Dua nama yang disepakati Gerindra dan PKS adalah Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto menjadi cawagub DKI. Pasca mendapat pengesahan dari kedua pimpinan partai pengusung, dua nama itu akan diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diteruskan ke DPRD.
(mae/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anies Heran Nama Cawagub Belum Diserahkan, Gerindra-PKS Kompak Jawab Ini

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku heran hingga kini surat dua nama calon wakil gubernur (cawagub) yang telah disepakati belum diserahkan kepada dirinya. DPD Gerindra DKI Jakarta meminta Anies bersabar.

“Sabar sajalah, kan Pak Prabowo lagi keliling kampanye, belum ada di Jakarta,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif saat dihubungi, Kamis (28/2/2019).

Menurut Syarif, penyerahan surat dua nama cawagub DKI Jakarta itu hanya terbentur persoalan teknis. Sebab, surat itu belum ditandatangani Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.
“Menurut saya ini cuma soal administratif saja karena belum sempat waktu Pak Prabowo dan Pak Muzani menandatangani surat usulan itu,” tutur Syarif.
Hal ini diamini DPD PKS DKI. Sekretaris DPD PKS DKI, Agung Yulianto–yang juga jadi salah satu cawagub–mengatakan Prabowo belum menandatangani surat tersebut.

“Masih mengejar tanda tangan Pak Prabowo,” ujar Agung.

Diberitakan, Gerindra dan PKS sebagai parpol pengusung di Pilgub DKI 2017 sudah menyepakati Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto menjadi cawagub DKI. Namun surat harus ditandatangani pimpinan partai tingkat Provinsi DKI Jakarta dan pimpinan pengurus pusat.

Anies Baswedan sendiri mengaku heran karena surat dua nama calon wakil gubernur (cawagub) belum diserahkan.

“Belum ada, saya juga heran. Belum ada, belum ada. Jadi setahu saya di level provinsi (DPD Gerindra dan DPW PKS) sudah ditanda tangan surat,” ujar Anies kepada wartawan di JPO Gelora Bung Karno (GBK), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (28/2).
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anies Baswedan Sebut Masih Banyak Aset Pemprov DKI Belum Miliki Sertifikat Tanah

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sejumlah aset milik Pemprov DKI Jakarta belum memiliki sertifikat tanah. Salah satunya yakni GOR Ciracas, Jakarta Timur.

“GOR Ciracas ini juga perlu disertifikatkan. Tanah sudah aset kita, tapi belum bersertifikat,” kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis, 28 Februari 2019.

Anies menjelaskan rencananya bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, Jaya berencana melakuan pengukuran untuk GOR Ciracas. Akan tetapi, dikarenakan hujan, pengukuran pun urung dilakukan.

“Sudah aset kita tapi belum disertifikatkan, tapi karena kondisi hujan jadi tidak usah kita lakukan hari ini,” ucap Anies Baswedan.

Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun mengatakan pihaknya juga menerima sejumlah sertifikat tanah dari Jaya untuk beberapa aset milik Pemprov. Sebab, setahun yang lalu proses pengukuran pun telah dilakukan.

“Tahun lalu kita pencanangan PTSL di sana dan tahun ini sertifikatnya diserahkan. Jadi sekarang kami tenang, tanah itu benar-benar milik Pemprov,” ucapnya.

2 dari 3 halaman

Pemasangan Tanda Batas

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mulai mengebut pemasangan tanda batas aset-aset tanah milik DKI dan milik warga. Kegiatan bernama Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas itu dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Ini adalah momen yang sebenarnya punya implikasi besar karena masalah tanah paling mendasar bagi kehidupan kita apalagi di perkotaan. Gerakan ini akan punya implikasi panjang sekali,” ujar Anies di Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa (4/9/2018).

Anies menambahkan, pemasangan tanda batas adalah upaya menuju sertifikasi aset. Nantinya, tim dari Pemprov DKI dan Badan Pertanahan Nasional DKI akan melakukan pengukuran terhadap aset, menyusun peta dan mendaftarkan tanahnya.

Ia menyebut masih banyak serangkaian proses lain untuk mencatat aset-aset itu. “Jadi ini prosesnya panjang,” ujar Anies.

Sementara itu, untuk aset milik warga, Anies menyebut pemasangan tanda batas untuk mendukung upaya sertifikasi lahan warga yang gencar dilakukan pemerintah.

Mantan Mendikbud itu menyebut warga yang memiliki tanah bersertifikat di Jakarta bisa terangkat derajat kesejahteraannya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kisah Ki Kambang, Pedang Sakti Sunan Gunung Jati yang Bikin Musuh Gemetar

Liputan6.com, Cirebon – Peran para tokoh besar pendiri Cirebon menjadi catatan penting dalam sejarah perkembangan Pantura Jawa Barat.

Para tokoh tersebut tidak hanya meninggalkan warisan seni, budaya, dan bangunan tua. Sejumlah benda pusaka yang menjadi pegangan mereka semasa hidup menyisakan kisah misteri dan kesohoran benda tersebut.

Filolog Cirebon, Opan Safari mengatakan, sejumlah benda pusaka Cirebon masih tersimpan dan dirawat oleh keluarga Keraton. Salah satunya Pedang Sunan Gunung Jati Cirebon bernama Ki Kambang.

“Masih ada tersimpan rapih di Keraton Kaprabonan dan saya pernah melihatnya sendiri. Hanya saja tidak bisa sembarangan dikeluarkan,” kata Opan, Kamis (28/2/2019).

Dia mengatakan, panjang Pedang Sunan Gunung Jati tersebut hampir 1 meter. Pedang digunakan untuk komando dalam setiap peperangan pasukan Cirebon.

Konon, dalam setiap peperangan, musuh yang berhadapan dengan pasukan Cirebon akan ketakutan. Pedang tersebut membuat pemegang terlihat berwibawa.

“Salah satunya ketika perang kerajaan Cirebon melawan Galuh pedang itu jadi komando diserahkan oleh Sunan Gunung Jati kepada komandan perang. Kadang memimpin sendiri,” tutur Opan.

Dia mengatakan, pedang tersebut kemudian diwariskan kepada keturunan Sunan Gunung Jati yang menjadi Putera Mahkota.

Dari Sunan Gunung Jati, pedang diwariskan ke Sultan Muhammad Badridin Kaprabonan hingga ke Pangeran Fajar Harun.

2 dari 2 halaman

Ular Mengambang

Berdasarkan catatan yang didapat, pedang tersebut memiliki keunikan tersendiri. Opan menyebutkan, jika ditaruh di air, pedang teresebut mengambang.

Sementara dari informasi yang didapat, nama pedang Ki Kambang memiliki cerita menarik. Pedang tersebut adalah jelmaan seeokor ular yang bertemu Sunan Gunung Jati.

“Ceritanya ketika Sunan Gunung Jati turun ke pelabuhan ada seekor ular di hadapannya,” kata dia.

Di hadapan ular, Sunan Gunung Jati terdiam dan bertanya ke ular tersebut maksud dan tujuan menghadangnya. Singkat cerita, sang ular tersebut mengaku ingin mengabdi kepada Sunan Gunung Jati.

Sunan Gunung Jati sempat heran dengan permintaan ular yang ingin mengabdi padanya. Namun, seketika itu, ular tersebut berubah bentuk menjadi pedang.

“Jadi musuh terlihat takut saat pedang dihunuskan mungkin karena memiliki komara ular dan orang yang membawa pedang itu terlihat berwibawa,” ujar dia.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Hakim Cecar Eks Panitera PN Medan: Berkata Jujurlah

Jakarta

Hakim ketua Rosmina mencecar mantan panitera pengganti Pengadilan Negeri Medan, Helpandi. Hakim Rosmina menilai sejumlah keterangan Helpandi diduga direkayasa.

Awalnya, hakim bertanya kepada Helpandi terkait pertemuan Helpandi dengan anak buah Tamin Sukardi, Sudarni. Saat itu, Helpandi mengaku kepada Sudarni tidak tidur selama satu malam. Namun, Helpandi mengaku itu bohong dan mengaku hanya untuk menghindari Sudarni.

Hakim Rosmina kembali mengulik pernyataan Helpandi dengan orang kepercayaan Tamin, Hadi Setiawan. Saat itu Helpandi diminta Hadi untuk mencarikan alamat gereja hakim PN Medan, Sontan Merauke Sinaga. Namun saat itu Helpandi lagi-lagi berbohong soal itu.

“Soal gereja, Hadi minta carikan gereka pak Sontan, saudara katakan apa?” tanya Rosmina ke Helpandi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

“Saya bilang ya saya usahakan,” jawab Helpandi.

“Saudara bener nyari nggak? Kenapa bilang sama pak Hadi sudsh nyari sampai pukul 03.00 WIB?” tanya Rosmina.

“Nggak. karena saya rasa ngggak mungkin lah nanya-nanya ke gereja itu kan privasi,” jawab Helpandi.

Mendengar hal tersebut hakim Rosmina merasa curiga kepada Helpandi. Dia menilai Helpandi terbiasa membuat kebohongan terkait kasus ini.

“Nah makanya itu saya ini hakim, saya mengumpulkan fakta-fakta, apakah perkataan seperti itu biasa anda lakukan? Anda terbiasa bicara yang nggak-nggak?” Kata Rosmina.

“Coba saudara tarik nafas dulu lah, berkata jujurlah di sidang ini,” imbuhnya.

“Biasa nggak.. tapi kalau untuk hindari ya gitu,” kata Helpandi.

Rosmina juga merasa heran pernyataan Helpandi berbeda dengan keterangan tiga saksi terkait pemberian uang kepada Sontan. Hakim menilai Helpandi berusaha mengelabui persidangan.

Namun, lagi-lagi Helpandi tetap pada keterangannya. Dia mengaku tidak sama sekali memberikan uang kepada Sontan hingga saat ini.

“Penyidik KPK, Hadi, Sudarni juga katakan anda sudah kasih ke Sontan. Sementara saudara katakan nggak ada serahin uang ke Sontan?” Ucap Rosmina.

“Memang nggak ada. Saya nggak tahu yang jelas dari awal penyidikan, saya nggak pernah merubah BAP (berita acara pemeriksaan),” jelasnya.

Helpandi didakwa menerima uang SGD 280 ribu untuk membeikan uang suap ke hakim adhoc PN Medan Merry Purba dan hakim Sontan Merauke Sinaga terkait kasus perkara pengusaha Tamin Sukardi. Tamin disebut meminta putusan bebas atas kasusnya.

Helpandi kemudian memberikan uang itu ke Merry Purba sebesar SGD 150 ribu. Sedangkan sisa SGD 130 ribu disebut jaksa akan diserahkan ke Sontan Merauke setelah putusan dibacakan pada 27 Agustus 2018.


(zap/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polisi Serahkan Tersangka Kasus Penyebaran Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos ke Kejaksaan

Liputan6.com, Jakarta – Penyidik Cyber Crime Direskrimsus Polda Metro Jaya hari ini mengirim tersangka dan juga barang bukti kasus penyebaran hoaks atas adanya 7 kontainer kotak suara yang telah tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tersangka berinisial MIK ini akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Jadi MIK ini adalah tersangka yang melakukan pemberitaan bohong hoaks diupload sekitar tgl 2 Januari, berita adanya 7 kontainer di Tanjung Priok,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Kamis, 28 Februari 2019.

“Jadi hari ini kita akan mengirim sebagai tanggungjawab penyidik mengirim ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,” sambungnya.

Kata Argo, berkas tersebut dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan pada Rabu, 27 Februari 2019 kemarin. Artinya, lanjutnya, polisi menyerahkan seluruh tanggungjawabnya kepada Kejaksaan.

“Sebagai tanggungjawab penyidik untuk hari ini menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya, menyerahkan tersangka dan barbuk ya. Isinya postingan atau capture yang dilakukan oleh tersangka dan juga handphone,” pungkas Argo.

2 dari 3 halaman

Seorang Guru

Sebelumnya, seorang oknum guru berinisial MIK diciduk usai menyebarkan berita bohong alias hoaks, di Lingkungan Metro Cendana, Kota Cilegon, Banten sekira pukul 22.30 WIB, pada Minggu (6/1/2019). Pria berusia 38 tahun itu diamankan usai posting berita tentang adanya 7 kontainer kotak suara yang telah tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, MIK merupakan seorang guru yang sehari-hari mengajar di salah satu Sekolah Menangah Pertama di Cilegon. Dari pemeriksaan MIK mengaku jika dirinya merupakan salah satu pendukung Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

“Bahwa dari hasil riksa tersangka, yang bersangkutan adalah seorang guru di daerah Cilegon sana. Dari riksa yang bersangkutan bahwa membuat narasi kalimat postingan di akun itu dibuat sendiri dengan maksud memberitahukan kepada para tim pendukung paslon 02 tentang info tersebut. Mengaku sebagai tim pendukung paslon 02,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/1/2019).

“Tulisan ada @dahnilanzar, ‘Harap ditindaklanjuti, informasi berikut: di Tanjung Priok ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah di coblos. Hayo Pada merapat pasti dari Tionglok tuh’ ,” sambung Argo membacakan tulisan pelaku.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: