MU Disebut Tertarik Sancho, Dortmund: Kabar yang Tak Relevan

JakartaManchester United kabarnya meminati Jadon Sancho. Borussia Dortmund menyebutnya sebagai kabar tak relevan.

MU disebut-sebut sebagai salah satu peminat Sancho. Paris Saint-Germain rumornya menjadi pesaing mereka untuk pemain yang ditaksir bernilai 100 juta pound sterling itu.

Musim ini pemain 19 tahun itu jadi andalan Dortmund di semua kompetisi. Dia sudah bermain 35 kali sejauh ini, mencetak sembilan gol dan 17 assist seperti dilansir Transfermarkt.

Dortmund dalam posisi kuat karena si pemain baru meneken kontrak hingga 2022 pada Oktober tahun lalu. Direktur Keolahragaan Dortmund Michael Zorc mengaku tak tahu menahu soal minat MU, tapi ogah terlalu ambil pusing juga.

“Saya tak tahu apa-apa soal itu. Tapi kabar itu juga tak relevan sih,” ujarnya kepada Bild seperti dilansir Sky Sports.

Sancho sudah mencatatkan empat caps untuk tim nasional Inggris. Debut kompetitifnya bersama tim ‘Tiga Singa’ adalah saat menang 5-0 atas Republik Ceko di Kualifikasi Piala Eropa 2022 pada 23 Maret kemarin.

(raw/nds)

Melihat Lagi Janji OK OCE yang Kini Disebut Anies Tak Ada Modalnya

Jakarta – Program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) merupakan program andalan yang kerap digaungkan Cawapres Sandiaga Salahudin Uno saat mengikuti kontestasi di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu Sandiaga yakin program OK OCE akan mampu menciptakan lapangan kerja dengan lahirnya ribuan pengusaha baru.

OK OCE merupakan program penciptaan dan pembinaan wirausaha yang membidik 44 kecamatan di DKI Jakarta, di mana setiap kecamatan di DKI Jakarta dibuat satu pusat pelatihan kewirausahaan. Pesertanya ada dari warga yang sudah memiliki usaha untuk dibina agar usahanya berkembang, dan ada dari warga yang baru akan memulai usaha untuk nantinya dibina dan mendapatkan bantuan permodalan.

“OK OCE adalah program unggulan kita untuk menciptakan lapangan kerja. Kita akan bidik 44 kecamatan yang ada di Jakarta. Kita siapkan satu kecamatan, satu pusat kewirausahaan,” kata Sandiaga yang saat itu sebagai Wagub DKI yang tengah berkampanye di Jalan Abdullah, RT4/11, Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat, Sabtu 26 November 2016 silam.

Sandiaga pun berharap OK OCE mampu menjaring para pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk nantinya dibina dan diberikan bantuan permodalan. “Pelaku UKM baru diberikan pelatihan, (dan) permodalan sampai Rp 300 juta,” kata Sandiaga.

Sandiaga menargetkan 200.000 pengusaha baru akan lahir melalui program OK OCE. Waktu itu, eks wagub DKI ini mengatakan bahwa OK OCE akan dikerjakan dengan mengandalkan kerja sama dengan lembaga keuangan dan tidak membebani APBD DKI Jakarta.

“Program OKE OCE ini akan bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi dengan institusi perbankan, institusi keuangan, institusi pelatihan-pelatihan, institusi perbankan syariah dan konvensional. Lembaga keuangan, lemba-lembaga keuangan nonperbankan, lembaga keuangan mikro, koperasi, dan jasa keuangan” kata Sandiaga di Posko Pemenangan Cagub-Cawagub DKI Anies-Sandi, Jalan Melawai No 16, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 16 Januari 2017 silam.

“Nah, kita tidak perlu triliunan rupiah dan tidak memasukkan ke APBD. Karena yang hanya dibiayai APBD yang hanya sebagian kecil dari program OK OCE,” tambahnya.

Sandiaga mengungkapkan, ada dana triliunan rupiah dari lembaga keuangan tersebut yang tidak tersalurkan. Dia pun kembali berjanji saat itu, bahwa Pemprov DKI di bawah kepemimpinannya bersama Anies akan memfasilitasi penyaluran dana dari lembaga keuangan tersebut untuk para pelaku usaha.

“Nah, di situ ada dana triliunan yang tidak tersalurkan. Kami hanya memfasilitasi. Jadi tidak melibatkan APBD, ini adalah menggairahkan semua stakeholder, semua pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa program tersebut akan memiliki success ratio, rasio sukses di atas 80 persen,” jelasnya.

Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pun menang di Pilgub DKI Jakarta. Sandiaga pun mundur dari jabatannya sebagai Wagub DKI di perjalanan 2 tahun kepemimpinannya. OK OCE yang dijanjikannya saat kampanye Pilgub DKI tentunya dilanjutkan oleh Anies.

Pada Jumat (22/3) lalu, seorang warga di Kepulauan Seribu, Satimah bertanya soal pencairan dana modal OK OCE ke Anies yang tengah berkunjung ke pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Anies pun menyebut tidak ada pencairan dana dalam program OK OCE.

“Program OK OCE uangnya belum cair, Pak,” ucap Satimah ke Anies saat itu.

Lalu, wartawan bertanya soal kejadian tersebut kepada Anies. Anies menyebut OK OCE tidak mendanai usaha anggotanya.

“Memang OK OCE tidak ada dana. Justru dia (Satimah) bilang terima kasih. Terima kasih sudah dilatih dengan program OK OCE. Kemudian dengan pelatihan itu, dia sekarang bisa memproduksi katering dengan baik,” ucap Anies kepada wartawan.

Anies mengakui UMKM memiliki tantangan dalam aspek permodalan. Namun OK OCE tidak menangani masalah tersebut.

“Dan ekonomi mikro selalu yang menjadi tantangan adalah permodalan. Dan program itu (OK OCE) kan bukan pencairan modal,” kata Anies.
(nvl/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Disebut Memicu Kanker Esofagus, Haruskah Menghindari Kopi Panas?

Jakarta – Sebuah penelitian terbaru menyebut kopi dan teh panas meningkatkan risiko kanker esofagus alias kerongkongan. Penggemar kopi panas pasti panik bukan kepalang.

Penelitian di Tehran University of Medical Sciences yang dipublikasikan di International Journal of Cancer ini menyebut kebiasaan minum minuman bersuhu 60 derajat celcius meningkatkan risiko kanker kerongkongan hingga 90 persen.

Pertanyaannya, haruskah serta-merta meninggalkan kebiasaan minum kopi di pagi hari?

Dikutip dari Health.com, Brian Henick, MD ahli kanker dari Columbia University Medical Center mengatakan tidak perlu khawatir. Menurutnya, hasil penelitian tidak selalu berlaku untuk orang kebanyakan.

Alasan pertama, menurut dr Brian, penelitian tersebut dilakukan di Provinsi Golestan, Iran, yang memang memiliki jumlah kasus esofagus yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain.

“Beberapa orang bahkan menyebut area tersebut sebagai esophageal cancer belt (sabuk kanker esofagus),” kata dr Brian.

Diperkirakan 14-17 kasus kanker esofagus ditemukan tiap 100.000 penduduk di area tersebut, menurut sebuah laporan tahun 2015. Sedangkan di Amerika Serikat misalnya, hanya ada 4 kasus di antara 100.000 penduduk.

Alasan berikutnya adalah kondisi minum kopi maupun teh yang tidak selalu sama. Suhu yang digunakan dalam penelitian tersebut tentu sangat terkontrol, dan belum tentu sama seperti yang dilakukan orang-orang di rumah masing-masing.

“Anda bisa melihat di situ ada potensi informasi yang hilang,” jelas dr Brian.

Tentunya bukan berarti hasil penelitian itu tidak berarti sama sekali. Hasil penelitian ini membuka petunjuk tentang kemungkinan faktor risiko kanker yang lain. Namun para ahli saat ini masih fokus pada faktor risiko yang sudah dipastikan berpengaruh, terutama rokok dan asam lambung.

(up/up)

Disebut Putusannya Hambat Eksekusi Mati Gembong Narkoba, MK Buka-bukaan

Jakarta – MK memutuskan Peninjauan Kembali (PK) boleh lebih dari satu kali dan grasi tanpa batas. Putusan ini kerap disebut kejaksaan sebagai sumber masalah mengapa eksekusi mati susah dilaksanakan. Saat hendak disekusi mati, terpidana lagi-lagi PK. Tak terima, MK buka-bukaan!

“Terkait putusan itu, sudah ada pertemuan lintas institusi: MK, Kumham, MA, Kejaksaan, dan Kepolisian pada Jumat 9 Januari 2015 di Kemenkumham atas prakarsa Menkumham,” kata juru bicara MK, Fajar Laksono, Jumat (22/3/2019).

Fajar kemudian membuka hasil pertemuan tersebut. Yaitu:

Poin-Poin Keputusan Bersama
Putusan MK tentang Peninjauan Kembali berdasar Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014

Jakarta, Jumat, 9 Januari 2015

1. Bagi Terpidana mati yang ditolak permohonan GRASInya oleh Presiden, eksekusi mati tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2014 tanggal 6 Maret 2014 dihormati diperlukan peraturan pelaksanaan tentang pengajuan permohonan Pengajuan PK menyangkut pengertian Novum, pembatasan waktu pengajuan PK, dan mekanisme atau tata cara pengajuan PK;

3. Sebelum ada peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Poin 2, Terpidana belum dapat mengajukan PK Baru sesuai dengan UU sebagaimana telah diubah dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014.

“Semua sudah jelas. Akan tetapi, sampai saat ini, kami belum mendapat info lebih lanjut mengenai perkembangan eksekusi dari kesepakatan itu,” ujar Fajar Laksono.

Dalam beberapa kesempatan, Jaksa Agung Prasetyo mengungkapkan alasan pelaksanaan eksekusi mati gelombang IV belum terlaksana hingga saat ini. Salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Grasi.

“Di samping kita tahu, eksekusi mati berkaitan dengan dua aspek, aspek yuridis dan aspek teknis. Yuridis tadi sudah ada dinyatakan kendala-kendala dihadapi adanya putusan MK yang justru sekarang pembatasan pengajuan grasi itu dihapuskan sehingga orang bisa kapan saja mengulur waktu untuk mengajukan grasi,” ujar Prasetyo beberapa waktu lalu.

Sementara itu, praktisi hukum Boyamin Saiman menyatakan Kejaksaan Agung jangan berkelit dari tugasnya. Sesuai Pasal 270 KUHAP, eksekusi pidana ada di tangan otoritas kejaksaan.

“Saya menyesalkan sikap Jaksa Agung yang tidak eksekusi mati bandar narkoba dengan alasan Narapidana mati selalu menggunakan upaya PK dan Grasi untuk menghindari eksekusi mati. Alasan ini jelas mengada ada dan tidak berdasar hukum,” ujar Boyamin.

(asp/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cadangan Migas RI Disebut akan Habis 20 Tahun Lagi, Kok Bisa?

Jakarta – Peneliti ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mengatakan bahwa cadangan minyak dan gas (migas) milik Indonesia akan habis dalam 20 tahun lagi. Kok bisa?

Menurut Berly hal itu dikarenakan tren konsumsi yang di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal itu berbanding lurus dengan penambahan jumlah kendaraan di setiap tahunnya.

“Dengan cadangan yang ada dan tren konsumsi di masa mendatang itu juga kurang dari 20 tahun akan habis,” kata dia dalam diskusi media di Tjikini Lima, Kamis (21/3/2019).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan langkah mencegah habisnya produksi migas dalam negeri, yakni dengan meningkatkan produksi energi baru terbarukan (EBT), hingga impor. Dengan begitu, kebutuhan dalam negeri terus terjaga.
“Opsinya itu meningkatkan produksi, produksi EBT-nya atau punya duit banyak dari sektor lain untuk impor. Sebab konsumsi sulit ditekan,” terang dia.

Selain itu, ia juga menyinggung soal RUU Migas agar segera diselesaikan. Dengan begitu harapannya investasi di sektor migas bisa meningkat dan mendorong produksi dalam negeri.

“Nggak ada cara lain, migas digenjot, sistem diperkuat untuk investasi baik dari UU migas dan dorong EBT migas nggak cukup,” tutup dia.

(fdl/fdl)

Skema KPBU Disebut Tak Menguntungkan, Kepala BPJT Tantang Balik Swasta

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit menantang balik kontraktor swasta yang menyebut skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) kurang memberikan jaminan keuntungan.

“Ini sebenarnya sekarang tantangan. Kita menyampaikan ke sektor swasta, jangan hanya mengharapkan pada pendapatan tol semata. Tolong dong itu kawasan dikembangkan,” ucap Danang di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Dengan dikembangkannya kawasan sekitar tol, Danang menambahkan, itu menjawab dua tantangan sekaligus, yakni menjamin kelayakan finansial dari investasi serta memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.

“Kalau kawasannya dibangun kan tidak hanya swastanya yang untung, tapi daerahnya juga untung. Ada penyerapan tenaga kerja dan ada industri lokal yang masuk ke situ,” seru dia.

Dia menyatakan, inisiatif pembangunan kawasan industri di sekitar jalan tol selama ini selalu diinisiasi oleh pemerintah. Oleh karenanya, ia mengajak swasta menyalurkan ide kreatifnya untuk bisa meraup pendapatan lebih dalam pengoperasian tol.

“Orang swasta kan biasanya lebih kreatif. Nah menurut saya pertanyaan itu harus dibalik ke mereka. Kalau Anda ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi, apa yang harus difasilitasi pemerintah. Itu pertanyaannya menurut saya,” tegasnya.

“Saya justru ingin men-challenge balik kepada swasta. Katanya kan swasta inovatif, kreatif. Tolong dong, apa kreativitas Anda untuk menjadikan investasi Anda itu menguntungkan,” dia menambahkan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Infrastruktur, Erwin Aksa menyebut bahwa perhitungan kelayakan implementasi bisnis (Feasibility Studies/FS) Untuk berbagai proyek infrastruktur seringkali meleset dari kenyataan. Itu terjadi untuk proyek infrastruktur jalan tol melalui skema KPBU.

Dia mengkritik bahwa prediksi jumlah kendaraan yang melintasi suatu tol baru kerap di bawah perhitungan awal, sehingga tak bisa menambal investasi yang digelontorkan pihak operator.

7 Waketum PPP Disebut Siap Jadi Plt Ketum, tapi Ikuti Mbah Moen

Bogor – Penunjukan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum PPP mendapat penolakan dari beberapa kader karena dianggap menyalahi aturan rumah tangga (ART) soal syarat Plt harus diisi waketum PPP.

Sebenarnya, 7 dari 8 Waketum PPP bersedia dan siap mengisi posisi itu. Salah satu pihak yang menyebut para waketum PPP tak bersedia menjabat Plt Ketum ialah Ketua DPP Rudiman. Waketum PPP Amir Uskara menepis anggapan itu.

“Bukan tidak bersedia, bukan posisi tidak bersedia tapi kita sangat menghargai, sangat menghormati fatwa Ketua Majelis Syariah. Waketum tidak bersedia itu kurang tepat karena dari 8 Waketum hampir semua bersedia, hanya 1 yang menyatakan saya tidak bersedia. Ibu Reni menyatakan dia tidak bersedia,” kata Arwani di lokasi Mukernas, Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Rabu (20/3/2019).

Delapan Waketum PPP adalah M Mardiono, Ermalena, Wardatul Asriah, Amir Uskara, Reni Marlinawati, Arwani Thomafi, Fernita Jubahar Amirsyah dan Mansyur Kardi.

Amir menegaskan, para Waketum paham risiko mengenai jabatan mereka dan harus siap ketika mesti menjabat Plt Ketum. Meski demikian, para Waketum ketika itu telah sepakat dalam rapat internal untuk mengikuti fatwa Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair.

“Tapi dalam kesepakatan rapat internal para Waketum kemarin kita sepakat karena ada permintaan dari Mbah Moen Ketua Majelis Syariah, buat kami sebagai pengurus itu adalah fatwa sehingga menyatakan lebih bagus ikuti fatwa,” kata Amir.

“Jadi bersedia, siap, posisi waktu itu ada permintaan dari Ketua Majelis Syariah, dengan segala pertimbangan,” tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PPP Rudiman menolak penunjukan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum PPP karena menganggap itu melanggar AD/ART partai. Rudiman juga menyebut para Waketum PPP ketika itu tidak bersedia menjabat Plt Ketum.

“Jadi kemarin itu di dalam rapat PH hari Sabtu itu, saya mengatakan apabila di antara para wakil ketua umum itu tidak bersedia untuk menjadi pelaksana tugas, maka saya siap sebagai ketua DPP dan sebagai kader, siap untuk mengambil alih itu dan mengantar sampai Muktamar luar biasa dan untuk mengambil keputusan mengangkat kembali ketua umum,” sebut Rudiman.
(gbr/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Klarifikasi BPJS soal Ibu Nis yang Disebut Sandiaga Tak Di-cover BPJS

JakartaBPJS Kesehatan Cabang Surakarta memberikan klarifikasi atas cerita yang disampaikan cawapres Sandiaga Uno saat debat pilpres ketiga. BPJS Surakarta menepis pernyataan Sandiaga yang menyebut program pengobatan Bu Nis, warga asal Sragen, tidak di cover.

“Kami sudah melakukan pengecekan data dan berkoordinasi dengan peserta maupun pihak rumah sakit. Hasilnya Ibu Nis mendapatkan haknya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Bimantoro dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/3/2019).

Bimantoro menjelaskan Bu Nis yang mempunyai nama lengkap Niswatin, terdaftar sebagai peserta JKN-KIS sejak tahun 2015. Pada Maret 2018, dia diagnosa oleh dokter berdasarkan pemeriksaan menderita penyakit kanker payudara grade 2 non metastasis.

Sejak itu Niswatin menjalani pengobatan secara rutin. Dia menjalani kemoterapi gelombang pertama sebanyak tujuh kali hingga Oktober 2018.

“Sesuai indikasi medis dan restriksi Formularium Nasional, pasien belum dapat diresepkan obat Herceptin karena obat ini untuk penderita kanker payudara metastasis dengan pemeriksaan HER2 positif. Sementara Niswatin masih belum ke arah itu,” jelasnya.

Bimantoro menuturkan, berdasarkan konfirmasi dengan pihak RS dr. Soehadi Pridjonegoro Sragen, Bu Nis saat ini sudah selesai menjalani pemeriksaan kemoterapi. Namun harus tetap menjalani pengobatan rutin dan dalam pemantauan dokter.

“Kami sudah bertemu dengan pasien dan persoalan ini sudah diselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada pihak yang memberikan masukan untuk penyelenggaraan Program JKN-KIS yang lebih baik,” terang Bimantoro.

Diberitakan sebelumnya, Sandiaga kembali mengungkap kisah masyarakat di panggung debat. Kali ini yang diungkap adalah kisah Bu Nis dari Sragen. Namun Sandiaga menyebut ‘Bu Nis’ sebagai ‘Bu Lis’.

“Kisah yang dihadapi Ibu Lies di mana program pengobatannya harus terhenti karena tidak di cover oleh BPJS itu tidak boleh lagi kita tolerir Indonesia. Apalagi akan menjadi negara-negara yang ekonominya nomor lima terbesar di dunia di 2045,” tutur Sandiaga dalam debat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3).
(zak/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Analisis Black Box, Kecelakaan Ethiopian Airlines Disebut Mirip Lion Air

Addis Ababa – Otoritas Ethiopia mengatakan kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines punya “kesamaan yang jelas” dengan kecelakaan pesawat Lion Air. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil analisis kotak hitam (black box).

“Itu adalah kasus yang sama dengan yang terjadi di Indonesia (Lion Air). Ada kesamaan yang jelas antara dua kecelakaan sejauh ini,” kata juru bicara Kementerian Transportasi Ethiopia, Muse Yiheyis, seperti dilansir Reuters, Senin (18/3/2019).

Diketahui, kedua pesawat merupakan Boeing 737 MAX 8. Keduanya juga jatuh beberapa menit setelah lepas landas setelah pilot melaporkan masalah pada kontrol penerbangan.


Penyelidik sedang mencoba untuk menentukan mengapa pesawat jatuh ke sebuah lapangan tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa, mencari kemungkinan kesamaan dengan kecelakaan Lion Air yang terjadi pada Oktober 2018 lalu di mana menyebabkan 189 orang tewas.

“Data berhasil dipulihkan. Baik tim Amerika dan tim kami (Ethiopia) mengesahkannya. Menteri berterima kasih kepada pemerintah Prancis. Kami akan memberi tahu Anda lebih banyak setelah tiga atau empat hari,” kata Muse Yiheyis kepada Reuters.

Di Washington, pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) dan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS (NTSB) belum memvalidasi data.

Ketika penyelidik, setelah meninjau data kotak hitam, kembali ke Addis Ababa dan mulai melakukan pekerjaan interpretatif, NTSB dan FAA akan membantu dalam verifikasi dan validasi data, kata seorang pejabat.

Di Paris, agen investigasi kecelakaan udara BEA Prancis mengatakan data dari perekam suara kokpit jet telah berhasil diunduh. BEA mengatakan lewat akun Twitter bahwa mereka tidak mendengarkan file audio dan bahwa data telah ditransfer ke penyelidik Ethiopia.

Di Addis Ababa, seorang sumber yang mendengarkan rekaman kontrol lalu lintas udara dari komunikasi pesawat itu mengatakan penerbangan 302 memiliki kecepatan luar biasa tinggi setelah lepas landas sebelum pesawat melaporkan masalah dan meminta izin untuk naik dengan cepat.
(jbr/aud)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

2 Nama Ini Disebut Sandiaga Uno saat Debat Cawapres 2019

Dalam paparan visi dan misinya, Sandiaga menyinggung soal layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Saya teringat kisah Ibu Lis di Sragen, di mana pengobatannya harus disetop karena BPJS tidak lagi meng-cover,” kata Sandiaga Uno.

Dia menegaskan, Indonesia tidak boleh mentolerir penolakan pengobatan seperti itu.

“Kisah Bu Lis pengobatannya terhenti karena tidak di-cover BPJS tidak boleh ditolerir. Indonesia harus menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima,” ucapnya.

Mantan wagub DKI itu mengatakan, jika ia dan Prabowo terpilih, ia akan menyelesaikan persoalan layanan BPJS dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

“Kita pastikan dalam 200 hari pertama, akar permasalahan BPJS dan JKN akan kita selesaikan,” tutur Sandiaga.