Viral Video Camat di Makassar Dukung Jokowi, Ini Respons Dua Kubu Capres

Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video berisi sejumlah camat di Kota Makassar menyatakan dukungannya pada pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin, viral di media sosial. Dalam video itu, dukungan para camat tampak dipimpin oleh Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Video itu menuai respon dari Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani. Dia menilai para camat tak seharusnya bersikap seperti itu. 

“Camat itu adalah jabatan struktural dalam aparatur negara, bupati itu jabatan struktural dalam aparatur negara. Wakil bupati, jabatan stuktur negara, apalagi camat itu ASN, aparatur sipil negara bukan jabatan politik,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.

Menurut dia, para camat harus bebas dari kepentingan politik dan bersikap netral. Muzani menilai, para camat di Kota Makassar, mendeklarasikan dukungannya sebagai camat dan bukan dari sisi dukungan pribadi.

“Ketika dirinya mengaku camat, itu berarti dia camatnya bukan pribadinya. Itu sudah jelas pelanggaran. Karena dia mengaku camat, ‘saya camat ini, saya camat’.  Tapi kalau dia pribadinya menyebut dirinya, boleh,” ungkap Sekjen partai Gerindra itu. 

Karena itu, Muzani menilai ada potensi pelanggaran dari deklarasi tersebut. Namun dia belum bisa memastikan apakah timnya akan melakukan pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

“Ada yang mengurus, begitu begitu. Tapi ini potensi pelanggarannya iya. Tapi yang lpor bukan saya, saya gak ngerti yang begitu-begitu,” ucap dia.

 

2 dari 2 halaman

Tak Ada Pelanggaran

Sementara itu, juru Bicara Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyarankan BPN melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika memang merasa ada pelanggaran dalam video tersebut.

“Kalau dinilai melanggar aturan tentu silahkan aja untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang yang terkait proses tersebut, tapi kita harus tahu bahwa di  dalam proses politik itu setiap warga negara memiliki hak individual untuk memilih,” kata Ace, Jumat, 22 Februari 2019. 

Menurut Ace tidak ada yang perlu di permasalahkan jika para camat se-Makassar tidak melanggar aturan. Terlebih lagi video yang beredar bukan ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, tetapi hanya sikap politik saja. 

“Ya saya kira kalau bentuknya bukan ajakan, tetapi menunjukan sikap politik kenapa harus dipersoalkan,” ungkap dia. 

Politikus Partai Golkar ini juga yakin Bawaslu dan KPU akan bersikap netral dalam menangani kasus viralnya video camat se-Makassar.

“Saya kira Bawaslu dan KPU memiliki independensi untuk mengambil langkah langkah yang memang dinilai melanggar hukum,” ujarnya. 

“Kami tidak bisa mengintervensi. Dan kalau memang dinilai berat sebelah ya tanyakan ke KPU. Kami sendiri sering mendapatkan teguran dari KPU dan Bawaslu. Jadi itu sesuatu yang biasa saja,” ucapnya. 

Sebelumnya, belasan camat se-Kota Makassar menerima undangan klarifikasi ke kantor Bawaslu Provinsi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (22/2). Mereka dimintai tanggapan terkait beredarnya video dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin. 

Dalam video ini juga terlihat ada Ketua DPP Partai NasDem yang juga mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Mereka yang diundang adalah camat Tamalate, Wajo, Panakukang, Pulau Sangkarrang, Ujung Tanah, Manggala, Makassar, Mariso, Tamalanrea, Biringkanayya, Mamajang, Ujung Pandang, Rappocini dan Tallo.

 

Reporter: Sania Mashabi 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Bertemu Budayawan Jabar, Sekjen PDIP Cerita Upaya Pemerintah Bersihkan Citarum

Liputan6.com, Bandung – Rombongan Safari Kebangsaan VIII yang dipimpin Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bertemu budayawan Jawa Barat di kediaman aktor Indonesia, Budi Dalton di Kota Bandung. Turut hadir juga sejumlah budayawan dan seniman seperti Edi Brokoli.

Budi mengatakan, banyak sekali program yang disinergikan dengan para budayawan di Jawa Barat, khususnya yang ada di pinggiran yang jarang tersentuh.

“Saya tidak mewakili, tetapi saya sebagian kecil pelaku budaya, berterima kasih pada PDI Perjuangan, yang telah meluangkan waktunya mendengarkan keluhan budayawan Jabar,” ungkap Budi di lokasi, Jum’at (22/2/2019).

Menurut Budi, target dari berbagai macam programnya adalah kaum milenial dan wilayah yang belum tersentuh.

“Sebetulnya di kalangan milenial sekarang melakukan sesuatu dengan cara masing-masing. Jadi perlu dirangkul dan diarahkan,” tutur dia.

Di saat bersamaan, Hasto turut menyatakan Jabar kaya dengan tradisi kebudayaan. Namun, jika modernitas berdiri tanpa keseluruhan jati diri, maka kebudayaan akan kehilangan akarnya.

“Untuk itu, berbagai strategi kebudayaan harus dijalankan bersama-sama karena sangat sesuai dengan kepribadian kita apalagi di Jawa Barat,” ujar Hasto.

Hasto berharap, dari pertemuan ini para tokoh kebudayaan dapat memperindah politik pada kesejatiannya. Yaitu, dengan kebudayaan tariannya, kuliner dan seluruh nilai luhur bangsa.

“Sekali lagi, kami bertemu dengan para tokoh kebudayaan ini untuk mendorong hijrah politik menjadi wajah yang membangun keadaan politik yang santun, yang toleran, yang mencintai seluruh isi alam raya,” tukas Hasto.

2 dari 2 halaman

Bersihkan Citarum

Hasto juga mengajak para seniman dan budayawan menjadi bagian penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Jabar.

Menurutnya, salah satu langkah konkret pelestarian lingkungan adalah menjaga sumber mata air di Sungai Citarum.

Hasto mengatakan, pemerintahan Jokowi telah berupaya keras agar bisa membersihkan Sungai Citarum dari sampah plastik. Selain itu, pelestarian terhadap kesenian, adat istiadat hingga makanan juga perlu dilakukan.

“Inilah yang membuat politik benar-benar membumi. JokowiKiai Ma’ruf, turun ke rakyat dan menyentuh hal-hal yang fundamental. Tidak lagi bicara fitnah, tebar hoaks sana-sini tetapi benar-benar yang dibutuhkan rakyat,” tandas Hasto.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Said Didu Bela Sudirman Said Soal Polemik Akusisi Freeport

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Said Didu menanggapi pernyataan Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said yang menyebut Presiden Jokowi bertemu diam-diam dengan Bos PT Freeport, James R Moffett.

Menurut Said Didu, pernyataan Sudirman Said tidak merugikan siapapun. “Saya pikir pak Dirman tak nyatakan apa-apa, tidak ada pendapat pak dirman merugikan,” kata Said di Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Said pun menyinggung soal negosiasi Freeport yang menurutnya hanya sebagai target politik, bukan benar-benar untuk kepentingan bangsa.

Menurut Said Didu, saat perunding 2015-2016, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sudah menyatakan untuk berhenti berunding dengan Freeport. Karena harus menunggu 2019. Selain itu karena masih ada dua tahun lagi sebelum masa kontrak habis.

“Tapi ternyata belum sampai itu berunding kan, berarti kan target politik kan,” tegas dia.

Bukti bahwa perundingan Freeport adalah target politik, menurutnya pembelian saham Freeport 51 persen seakan-akan adalah prestasi.

“Mungkin pertimbangan bisnisnya agak dikesampingkan seperti halnya kan pembangunan jalan tol, itu kan target politik kan, akhirnya kan mahal. Infrastruktur banyak sekali target politik. jadi saya katakan ini menjadi biaya pencitraan yang mahal,” ujar dia. 

Said Didu menyatakan Freeport telah mendapatkan lima keuntungan dari pengambilan saham oleh Indonesia. Keuntungan pertama, menurut dia Freeport dapat uang cash sebesar Rp54 triliun. Kedua, Freeport dapat kepastian perpanjangan dari perubahan kontrak karya menjadi UPK sampai 2041.

“Ketiga, dapat kepastian pajak sampai 2041. Keempat, terbebas dari tuntutan perbaikan lingkungan dan kelima dia terbebas dari berkurang kewajibannya investasi smelter, karena mayoritas kan sekarang harus inalum. itu yang didapat freeport,” sambung dia. 

Sementara itu, menurut Said Didu, dari pembelian saham Freeport ini Indonesia malah menelan banyak kerugian.

“Kerugiannya lagi, Indonesia dapat kewajiban memperbaiki lingkungan. Indonesia kemungkinan akan dapat laba tapi kemungkinan dapat resiko juga jika bertambahnya saham,” ucap Said Didu.

 

 

2 dari 2 halaman

Bantahan Jokowi

Soal pertemuan dengan bos Freeport  Presiden Jokowi mengakui adanya pertemuan dengan James R Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc. Namun Jokowi membantah jika pertemuan itu disebut rahasia.

Ini sekaligus menepis pernyataan yang dilontarkan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut bahwa Jokowi menggelar pertemuan rahasia dengan bos Freeport pada 2015.

“Enggak sekali dua kali ketemu. Kok diam-diam. Ketemu bolak-balik, enggak ketemu sekali dua kali,” ujar Jokowi usai menghadiri pelatihan saksi yang digelar Tim Kampanye Nasional (TKN) di Hotel El Royal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).

Kepala Negara kembali menegaskan, pertemuan itu tidak dilakukan secara rahasia. Pertemuan digelar beberapa kali dalam kaitannya dengan masa depan PT Freeport Indonesia.

“Ya perpanjangan, dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa? Diam-diam gimana? pertemuan bolak-balik. Kalau pertemuan pasti ngomong, enggak diam diam,” kata Jokowi.

Menurutnya, pertemuan antara kepala negara dengan pengusaha adalah hal biasa. Apalagi kaitannya dengan kekayaan negara yang harus dijaga pemerintah. Sehingga tidak perlu ada yang dirahasiakan.

Dalam pertemuan dengan bos Freeport itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadi pemegang saham paling besar Freeport Indonesia.

“Ya kita ini kan diminta untuk perpanjangan, diminta untuk, tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita memiliki keinginan itu (untuk menguasai 51 persen saham), masa enggak boleh,” tegas Jokowi.

 

Reporter: Raynaldo Ghiffari Lubabah

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:  

HEADLINE: MRT Jakarta, Ikon Baru yang Terwujud Setelah Penantian 34 Tahun

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK tampak semringah. Tiba di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu 20 Februari 2019 pukul 10.30 WIB, JK dan rombongan langsung naik kereta mass rapid transit (MRT) Jakarta menuju Stasiun Lebak Bulus. Sepanjang perjalanan, JK tampak menikmati moda transportasi baru Ibu Kota ini.

Didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, JK tak hanya menjajal rasanya jadi penumpang. JK yang mengenakan batik panjang dan bertopi hitam itu juga duduk di kursi masinis saat kereta kembali menuju Stasiun Bundaran HI.

“Sistem ini cocok kalau untuk Jakarta, (karena) penduduknya 10 juta. Pokoknya 10 tahun minimum 200 kilometer harus jadi, baru Jakarta akan bersaing sebagai kota metropolitan,” ujar JK usai mencoba moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

Ratangga atau MRT Jakarta memang belum beroperasi secara reguler, namun terus melakukan uji coba setiap harinya hingga diresmikan pada akhir Maret mendatang. Uji coba itu pun belum bisa mengikutkan warga Ibu Kota.

“MRT baru beroperasi penuh antara tanggal 24 Maret dan 31 Maret. Minggu depan uji coba penuh (full trial run), tapi masih belum bisa melibatkan publik. Publik baru bisa mencoba tanggal 12 Maret dan harus mendaftar melalui website MRT,” terang Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhammad Kamalludin kepada Liputan6.com, Jumat (22/2/2019).

Usai melakukan pendaftaran, nantinya masyarakat akan mendapatkan quick response (QR) code atau bukti pendaftaran yang perlu dicetak. Bukti itu nantinya perlu dibawa pada saat mau menjajal naik MRT. Masyarakat yang ingin naik Ratangga secara gratis itu pun tak dibatasi oleh kuota.

Selama masa uji coba tersebut, lanjut dia, masyarakat yang akan menggunakan MRT tidak akan dipungut biaya sama sekali alias gratis. Di sisi lain, jumlah kereta yang disediakan masih dibatasi karena belum diluncurkan secara resmi.

“Nanti prosedurnya masih kita susun, dan batas (jumlah masyarakat) masih kita tentuin, kemudian aksesnya dari stasiun mana dulu. Ini juga belum langsung serempak 13 stasiun langsung full pelayanan, kan masih belum bayar, masih gratis, makanya kita atur dulu,” jelas Muhammad Kamalludin.

Pada Fase I ini, MRT Jakarta memiliki 13 stasiun. Tujuh di antaranya adalah stasiun layang yang berada di Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sedangkan stasiun bawah tanah berada di Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.

Jika sudah beroperasi penuh dan semua stasiun telah dibuka untuk melayani jalur perjalanan sepanjang 15,7 kilometer, pihaknya meyakini Ratangga bisa membawa 130 ribu penumpang setiap harinya. Namun, bukan hanya jumlah penumpang yang menjadi perhatian PT MRT Jakarta, melainkan adanya perubahan budaya warga Ibu Kota.

“Kita tentunya ingin mengembangkan budaya mengantre dengan tertib dan teratur, untuk kemudian beralih ke moda lain seperti bus umum dan kendaran pribadi maupun online di tempat yang sudah ditentukan secara disiplin,” ujar Muhammad Kamalludin.

Hanya saja, dia belum mengetahui tarif atau ongkos yang akan dikenakan bagi penumpang Ratangga nantinya. “Tarif akan diumumkan Pemprov DKI,” pungkas dia.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya sedang melakukan kajian final untuk menghitung tarif MRT Jakarta. Dia menyebutkan, kajian tarif MRT Jakarta bakal dihitung berdasarkan jarak per kilometer.

“Tinggal diumumkan, sebelum data lengkap saya tidak akan umumkan (angkanya),” kata Anies saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Oktober 2018 lalu, PT MRT Jakarta mengajukan tarif jarak terjauh, Stasiun Lebak Bulus-Hotel Indonesia sebesar Rp 13 ribu. Usulan tarif ini sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk diputuskan.

Angka tersebut berasal dari kajian tentang kesanggupan masyarakat membayar ongkos perjalanan MRT. Hasilnya, masyarakat akan membayar Rp 8.500 untuk 10 kilometer pertama. Sedangkan untuk rute selanjutnya, formulasi biaya yang dibebankan adalah Rp 700 per kilometer.

Sementara pada peninjauan November tahun lalu, Presiden Jokowi memperkirakan tarif perjalanan menggunakan Ratangga paling tinggi Rp 9.000.

“Tarifnya Rp 8.000 sampai Rp 9.000,” kata Jokowi di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

2 dari 3 halaman

Melayang Bisa, Masuk Terowongan Ayo

Mimpi buruk warga Jakarta akan kemacetan yang setiap hari terpampang di depan mata agaknya bakal segera berkurang. Mulai Maret mendatang, Jakarta akan memiliki sistem transportasi mass rapid transit (MRT) yang diharapkan pemerintah menjadi langkah pertama menghapus kemacetan di Ibu Kota.

Sarana transportasi yang kini juga populer dengan istilah Moda Raya Terpadu itu diyakini bakal membuat warga pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan MRT Jakarta. Alasannya, moda ini bebas macet, cepat dan modern.

“Inilah saatnya untuk mengubah Jakarta. Inilah saatnya untuk menjadikan Jakarta lebih baik dan bebas dari kemacetan,” kata Direktur MRT Jakarta William Sabandar, beberapa waktu lalu.

Ucapan William tak main-main. Ada tiga moda transportasi berbasis rel yang akan mengepung Jakarta di masa depan. Yakni kereta rel listrik (KRL), light rail transit (LRT) dan MRT. Ketiga moda transportasi dengan sarana kereta tersebut diharapkan mampu melayani mobilitas warga Ibu Kota dalam beraktivitas sehari-hari, sekaligus memangkas kemacetan.

Meski terkesan sama, ketiga moda ini punya beberapa perbedaan baik dari perlintasan, kapasitas penumpang, dan rangkaiannya. LRT atau kereta api ringan, misalnya, mengacu pada beban ringan dan bergerak cepat. Meskipun MRT dan KRL memiliki daya angkut lebih besar, LRT dapat memindahkan penumpang melalui operasi rute yang lebih banyak.

Selain itu, kelebihan dari moda transportasi LRT ini, sistem perlintasannya dibuat melayang sehingga tidak memiliki konflik sebidang yang sering ditemukan di lintasan KRL. Karenanya, headway atau jarak antarkereta dapat dipastikan waktunya.

Sedangkan commuter line atau KRL yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 1925 merupakan kereta rel yang menggunakan sistem propulsi motor listrik sebagai penggerak keretanya. KRL yang melayani rute Jabodetabek ini seringkali mengalami konflik sebidang dengan penyeberangan jalur kendaraan mobil dan motor. Hal ini yang kerap menimbulkan kemacetan serta kecelakaan.

Kemudian MRT yang merupakan transportasi dengan transit cepat dan memiliki daya angkut yang lebih besar dari LRT. Perlintasannya dibuat melayang dan bawah tanah, sehingga meminimalisir pertemuan dengan konflik sebidang sama halnya dengan LRT.

Ketika tahap pertama mulai beroperasi pada Maret mendatang, 14 rangkaian kereta MRT akan digunakan untuk layanan harian mulai pukul 05.00 pagi hingga tengah malam. Sementara dua lainnya tetap disiagakan jika terjadi keadaan darurat. Rute ini membentang sejauh 15,7 kilometer antara Lebak Bulus di pinggiran selatan dan Bundaran Hotel Indonesia.

Lebak Bulus adalah lingkungan perumahan yang padat penduduk. Dengan transportasi umum lainnya, dibutuhkan waktu sekitar 90 menit untuk menempuh perjalanan menuju Bundaran HI. Tetapi, dengan MRT waktu perjalanan akan menjadi satu jam lebih pendek atau hanya sekitar 30 menit.

“Kita bersama-sama mencoba MRT dari Bunderan HI sampai di Lebak Bulus sepanjang 16 KM. Ini uji coba terus dan saat tadi kita naik dengan kecepatan 60 km per jam, suaranya dapat dikatakan tidak ada bisingnya, tidak terdengar, menurut saya sangat bagus sekali,” puji Presiden Jokowi usai menjajal MRT di Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar juga memaparkan spesifikasi teknis moda yang diberi nama Ratangga ini. Dia mengatakan, kereta MRT Jakarta dibuat oleh perusahaan Nippon Sharyo asal Jepang. Posisi kemudi masinis berada di sisi sebelah kanan karena disesuaikan dengan arah jalur perjalanan kereta.

Seluruh kereta MRT Jakarta dibuat dari material stainless steel. Satu rangkaian kereta MRT Jakarta dapat menampung sebanyak 1.200 penumpang dan jika sangat padat dapat mencapai 1.950 penumpang. Satu unit kereta atau gerbong memiliki 2 unit penyejuk ruangan.

Satu rangkaian kereta nantinya terdiri dari 6 kereta. Pada kereta 1 dan 6 yang merupakan kereta dengan kabin masinis merupakan kereta tanpa motor penggerak atau disebut juga trailer car. Untuk kereta 2 hingga 5 yang merupakan kereta tanpa kabin masinis memiliki masing-masing 1 pantograf tipe single arm dengan motor penggerak atau disebut juga motor.

Dengan semua keunggulan itu, MRT ternyata tak hanya diperuntukkan bagi warga Jakarta. Paling tidak menurut Presiden Jokowi, moda transportasi jenis ini akan terus digeber di kota-kota lain yang memiliki problem serupa dengan Ibu Kota.

“Memang harus berani memulai seperti di sini. Jakarta sudah memulai. Palembang memulai. Nanti Bandung mulai, Surabaya mulai, Medan mulai. Saya kira memang transportasi massal ini adalah masa depan transportasi kita untuk menghindari kemacetan di kota mana pun,” ujar Jokowi.

Pertanyaan sekarang, apakah proses pembangunan moda MRT di kota-kota lain juga akan memakan waktu yang lama seperti di Jakarta?

3 dari 3 halaman

Mimpi Habibie yang Terwujud di Era Jokowi

Keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang modern, khususnya dari sisi moda transportasi, sudah tercetus sejak lama. Puluhan tahun lalu, banyak sudah studi yang mempelajari pengembangan sarana transportasi modern di Ibu Kota.

Bahkan, sejak 1980 lebih dari 25 studi subjek umum dan khusus telah dilakukan terkait dengan kemungkinan membangun sistem mass rapid transit (MRT) di Jakarta. Sementara dari sisi pemikiran, ide awal transportasi massal ini sudah dicetuskan sejak 1985 oleh Bacharuddin Jusuf Habibie yang ketika itu menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Tak sekadar mencetuskan gagasan, Habibie juga mendalami berbagai studi dan penelitian tentang MRT. Namun, semua gagasan itu tak kunjung terwujud. Salah satu alasan utama yang membuat rencana itu tertunda adalah krisis ekonomi dan politik pada 1997-1999.

Selepas krisis, Jakarta yang ketika itu dipimpin Gubernur Sutiyoso melanjutkan studi sebelumnya. Selama 10 tahun pemerintahan Sutiyoso (1997-2007), setidaknya ada dua studi dan penelitian yang dijadikan landasan pembangunan MRT.

Pada 2004, Sutiyoso mengeluarkan keputusan gubernur tentang pola transportasi makro untuk mendukung skenario penyediaan transportasi massal, salah satunya angkutan cepat terpadu yang akan digarap pada 2010.

Dilanjutkan Agustus 2005, sub Komite MRT dibentuk untuk mendirikan perusahaan operator MRT. Pada 18 Oktober 2006, dasar persetujuan pinjaman dengan Japan Bank for International Coorporation dibuat.

Perlu dua tahun kemudian atau setahun setelah Fauzi Bowo menggantikan posisi Sutiyoso menghuni Balai Kota Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berdiri pada 17 Juni 2008. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta 99.98% dan PD Pasar Jaya 0.02%)​.

Dikutip dari laman www.jakartamrt.co.id, PT MRT Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan di antaranya untuk pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta depo dan kawasan sekitarnya.

Pada tahun yang sama, perjanjian pinjaman untuk tahap konstruksi ditandatangani, termasuk pula studi kelayakan pembangunan MRT. Pada 31 Maret 2009, perjanjian kredit pertama dengan jumlah 48,150 miliar Yen untuk membangun Sistem MRT Jakarta ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Japan International Corporation Agency (JICA) di Tokyo, Jepang. Secara keseluruhan, paket pinjaman dari JICA untuk pengembangan sistem MRT Jakarta bernilai total ¥ 120 miliar Yen.

Namun, semua itu tak membuat pembangunan MRT dimulai yang berarti janji Fauzi Bowo di masa kampanyenya Pilgub 2007 tak bisa dipenuhi. Pada Pilgub DKI Jakarta 2012, dia berjanji lagi bakal mengembangkan dan mengerjakan MRT jika kembali terpilih. Namun, dia kalah dari Joko Widodo atau Jokowi yang kemudian memimpin Ibu Kota.

Pengerjaan desain dasar untuk tahap pertama proyek MRT yang dibuat pada akhir 2010 dilanjutkan. Proses tender berlangsung pada akhir 2012 ketika gubernur baru Jakarta itu tiba-tiba mengatakan ingin meninjau kembali proyek MRT Jakarta. Jokowi juga mengumumkan bahwa proyek ini akan dilanjutkan sebagai salah prioritas dalam anggaran tahun 2013.

Butuh waktu setahun bagi Jokowi memutuskan pembangunan proyek MRT akan mulai dikerjakan. Pembahasan ini juga sempat alot ketika Jokowi rapat dengan warga Fatmawati yang terkena imbas proyek. Pada 28 November 2012, sang gubernur bahkan sempat keluar ruangan lantaran ada kericuhan dan protes warga yang menolak proyek MRT.

Namun, mimpi itu akhirnya mulai diwujudkan. Pada Kamis 10 Oktober 2013, pengerjaan proyek ini resmi dimulai dengan peletakan batu pertama di atas lahan yang rencananya berdiri Stasiun MRT Dukuh Atas, salah satu kawasan paling sibuk di Jakarta Pusat.

“(Sudah) 24 tahun warga Jakarta ini mimpi pengen punya MRT, mungkin juga sudah banyak yang mimpinya sudah hilang karena kok nggak dimulai-dimulai. Alhamdulillah pada pagi hari ini dimulai,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Lebih dari lima tahun setelah proyek ini mulai dikerjakan, MRT yang kini juga disebut dengan Moda Raya Terpadu itu akan segera diresmikan untuk beroperasi secara penuh. Jokowi yang kini menjabat sebagai Presiden RI direncanakan meresmikan moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur Anies Baswedan itu pada Maret mendatang.

Namun, Ratangga dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI bukanlah akhir mimpi Jokowi. Dia juga sudah meminta agar tahun ini juga pembangunan MRT Jakarta tahap kedua, yakni rute Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan (Ancol) segera dimulai. Demikian pula pembangunan MRT koridor East-West.

“Kita harapkan nanti pada tahapan kedua, HI sampai ke Ancol. Tahun depan plus kita harapkan yang East-West,” kata Jokowi di Depo MRT Lebak Bulus, Selasa 6 November 2018.

Jadi, selamat datang Ratangga dan Jakarta yang makin modern.

Penjelasan Jaksa Soal Kasus Perusakan Rumah di Makassar

Liputan6.com, Makassar – Kasus dugaan pidana perusakan rumah milik warga di Makassar terkatung-katung hingga memakan waktu nyaris dua tahun.

Berkas perkara dua orang tersangka dalam kasus tersebut masing-masing pemberi pekerjaan Jemis Kontaria dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan, hingga saat ini tak memperlihatkan isyarat akan dinyatakan lengkap (P 21). Malah berkas berulang kali hanya bolak-balik antara penyidik Kepolisian dalam hal ini Polda Sulsel dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut, Fitriani didampingi oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin mengaku jika pihaknya sulit memaksakan berkas kedua tersangka Berstatus P 21, karena hingga saat ini penyidik Polda Sulsel belum memenuhi kelengkapan berkas sebagaimana telah dituangkan dalam petunjuk yang diberikan pihaknya.

“Pasal yang diterapkan dalam perkara ini kan Pasal 406 Jo Pasal 55. Nah Pasal 55 ini kita minta ada pelaku materil (yang melakukan perusakan langsung dalam hal ini buruh) tidak hanya pelaku tidak langsung (yang menyuruh). Ini yang belum dipenuhi oleh penyidik karena keduanya harus dipidana, ini kan yang dimaksud ‘vicarious liability’,” kata Fitriani saat ditemui di ruangan kerja Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Kamis 21 Februari 2019.

Mengenai adanya putusan praperadilan bernomor 15/Pid.Pra/2016/PN.Makassar tertanggal 16 Agustus 2016 yang memutuskan dengan tegas jika para buruh yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polsek Wajo, tidak dapat dibebankan pidana karena mereka hanya menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah.

Sehingga berdasarkan putusan praperadilan tersebut, penyidik Polsek Wajo menghentikan proses penyidikan terhadap para buruh yang dimaksud, diakui Fitriani, itu tidak mengikat, tapi tetap akan menjadi pertimbangan dalam perkara yang telah menjerat pemberi pekerjaan Jemis Kontaria dan pemborong pekerjaan Edi Wardus sebagai tersangka.

Ia menjelaskan dalam putusan praperadilan yang meloloskan buruh dari jeratan pidana tersebut, sepengetahuannya juga terdapat pertimbangan Hakim bahwa jika terdapat kerusakan rumah seperti yang dipermasalahkan, sebaiknya ditempuh jalur gugatan perdata.

“Jadi amar putusan praperadilan yang meloloskan buruh dari jeratan pidana jangan juga dibaca sepotong-sepotong dong. Harus utuh,” kilah Fitriani.

Ia pun membantah ketika pihaknya dituding menolak kehadiran saksi ahli pidana untuk menjelaskan secara utuh mengenai petunjuk ‘vicarious liability’ (pertanggung jawaban pidana pengganti) yang diberikan pihaknya sebagai syarat kelengkapan berkas perkara kedua tersangka.

“Tidak pernah ada permintaan penyidik Polda Sulsel secara tertulis ke kami untuk gandeng ahli pidana menerangkan utuh terkait petunjuk yang kami berikan yakni tentang unsur ‘vicarious liability’ itu,” ujar Fitriani.

Ia berharap penyidik Polda Sulsel segera memenuhi petunjuk yang diberikan oleh pihaknya agar syarat kelengkapan berkas perkara kedua tersangka bisa segera terpenuhi dan dinyatakan perkara ini P.21.

“Hingga saat ini petunjuk kami sepertinya masih diupayakan dipenuhi oleh penyidik. Mendekat ini kami akan undang penyidik membicarakan masalah kelengkapan berkas perkara kasus perusakan rumah milik warga Makassar ini. Waktunya belum ada kepastian tapi jadwal gelar perkara bersama kita pasti akan lakukan secepatnya,” ungkap Fitriani.

Saksikan Video Pilihan Di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Korban Tantang Jaksa Arahkan Penyidik Gandeng Ahli Hukum Pidana

Korban sekaligus pelapor kasus perusakan rumah, Irawati Lauw melalui Penasehat Hukumnya, Jermias Rarsina menanggapi pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fitriani yang menafsirkan Pasal 55 KUHP dalam perkara kasus perusakan rumah yang dilaporkan korban (kliennya) sejak tahun 2017 namun tidak menemui kepastian hukum.

Menurut Jermias, dalam hukum pidana dikenal adanya ajaran tentang delneming (penyertaan) Pasal 55 KUHP dan sudah banyak yurisprudensi (putusan hakim) mengenai hal itu dalam praktek peradilan pidana.

Seperti contoh yurisprudensi klasik dan itu semua orang hukum tahu tentang bagaimana pelaku langsung yang dipersamakan dengan pelaku tidak langsung didasarkan pada hal yang disebut sifat pribadi yang melekat pada manusia sebagai subyek hukum.

Di antaranya menurut Arrest Hoge Raad pada tanggal 21 April 1913, kata Jermias, berpendapat bahwa seorang pelaku tidak langsung itu bukan merupakan pelaku tetapi dipersamakan dengan seorang pelaku. Dimana sifat pribadi itulah yang merupakan unsur suatu kejahatan.

Olehnya itu, lanjut Jermias, inilah yang harus (wajib) ahli pidana dihadirkan sebagai salah satu instrumen alat bukti untuk membuat terang petunjuk Jaksa Penuntut Umum terkait unsur ‘vicarius liability’ terhadap pelaku penggantinya yaitu Jemis Kontaria (pemberi pekerjaan) dan Edi Wardus (pemborong pekerjaan) atas perbuatan pekerjaan dari buruh sehingga berakibat rusak rumah.

Dengan menyimak penjelasan diatas, kata Jermias, justru hukum pidana telah membuat batasan pertanggung jawaban pidana bagi buruh.

“Di sinilah berfungsi ajaran delneming, yang mana ‘vicarious liability’ dapat berlaku bagi pelaku tidak langsung. Jadi tidak berarti karena ada pelaku langsung yang sudah dibatasi pertanggung jawaban pidana, lalu tidak dapat dibebankan kewajiban bertanggung jawab secara pidana kepada pelaku tidak langsung. Keliru jika ada yang beranggapan demikian,” jelas Jermias via telepon, Jumat (22/2/2019).

Tanpa mengurangi peran dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam bertafsir mengenai penerapan Pasal 170 dan Pasal 406 Jo Pasal 55 KUHP perihal perusakan, Jermias menyarankan sebaiknya lebih tepat jika Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli pidana untuk membuat terang ajaran delneming tentang vicarious liability.

“Apa susahnya? Jika berlama lama, ada apa?,” Jermias menandaskan.

Diketahui, perkara dugaan pengrusakan rumah di Jalan Buruh Makassar awalnya ditangani Polsek Wajo dengan menetapkan beberapa orang buruh yang dipekerjakan oleh Jemis Kontaria (pemberi pekerjaan) menjadi tersangka.

Usai ditetapkan tersangka, Jemis pun mencoba membela para buruhnya dengan melakukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil Hakim Tunggal, Cenning Budiana yang memimpin sidang praperadilan kala itu menerima upaya praperdilan yang diajukan oleh para buruh. Perkara dugaan pengrusakan yang ditangani Polsek Wajo pun akhirnya berhenti (SP.3).

Kemudian perkara kembali dilaporkan ke Polda Sulsel dan akhirnya menetapkan Jemis Kontaria selaku pemberi pekerjaan dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan sebagai tersangka.

Namun belakangan, dia tak terima status tersangkanya tersebut, sehingga ia mengajukan upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil sidang praperadilan yang dipimpin Hakim tunggal Basuki Wiyono menolak gugatan praperadilan yang diajukan Jemis melalui Penasehat Hukumnya dan menyatakan status tersangkanya sah secara hukum dan memerintahkan agar penyidikannya segera dilanjutkan

Deretan Lumbung Suara Jokowi dan Prabowo, Mampukah Naikkan Elektabilitas?

Liputan6.com, Jakarta – Saling klaim kemenangan di daerah-daerah yang menjadi titik kelemahan masing-masing pasangan calon atau paslon, kini gencar dilakukan tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto.

Kondisi ini tak bisa dipungkiri lantaran kedua kubu menjelang Pilpres 2019 kerap berkampanye di daerah-daerah yang pada Pilpres 2014 silam menjadi titik lemah Jokowi dan Prabowo.

Tentu itu dilakukan untuk menaikkan elektabilitas keduanya hingga akan mempengaruhi jumlah pemilih pada pertarungan final, 17 April 2019.

Dari sejumlah survei, baik independen maun internal parpol menyebutkan, pasangan cawapres nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf Amih masih lebih unggul dibanding Prabowo-Sandiaga.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, elektabilitas pasangan capres cawapres ini berada di angka 56 persen. “Di kisaran angka 56 persen,” ucap Karding saat dikonfirmasi, Rabu, 6 Februari 2019.

Meski demikian diakui Karding ada sejumlah daerah, dimana Jokowi-Ma’ruf masih kalah tipis dari Prabowo-Sandi. Di antaranya Jawa Barat dan Banten.

Berikut deretan lumbung suara Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Subianto yang berpotensi menaikkan elektabilitas kedua paslon:

2 dari 6 halaman

Kekuatan Jokowi

Berdasarkan rilis sejumlah lembaga survei, Jokowi-Ma’ruf mengungguli Prabowo-Sandi hampir di seluruh pulau besar di Indonesia. Seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, daerah Nusa Tenggara ditambah Maluku dan Papua.

Bahkan diprediksi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur serta Yogyakarta akan menjadi lumbung suara Jokowi-Ma’ruf Amin dengan pencapaian suara mencapai 57,1 persen.

Bahkan oleh Lembaga Surabaya Survey Center (SSC) diperkirakan, kedua pasangan ini akan menang telak di Jawa Timur dengan meraih suara sebesar 55.9 persen.

3 dari 6 halaman

Kelemahan Jokowi

Seperti disebutkan di atas, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten merupakan titik lemah Jokowi-Ma’ruf Amin dalam perolehan suara. Khususnya di Priangan Barat yakni Sukabumi, Cianjur dan Priangan Timur yakni Garut dan Tasikmalaya.

“TKD akan terus lakukan sosialisasi juga untuk kampanye di sana. Sebab kalau program-program yang dilakukan Pak Jokowi kan sudah cukup dan bagus, sudah diterima masyarakat. Tinggal bagaimana supaya masyarakat di sana kemudian juga tingkat elektoralnya tinggi,” ” ungkap Sekretaris TKD Abdy Yuhana.

Begitu pula di Madura. Perolehan suara Jokowi pada Pilpres 2014 yang saat itu dipasangkan dengan Jusuf Kalla, kalah parah di empat kabupaten di Pulau Madura.

Banten juga diperkirakan masih akan menjadi basis Prabowo. Jokowi- Ma’ruf Amin hanya unggul di Kabupaten Lebak dari delapan Kabupaten/Kota di Banten versi survei internal.

“Di Banten kalah tipis sekitar 5 sampai 6 persen. Kita kalah di tujuh Kabupaten/Kota kalah tipis, kita menang hanya di Lebak,” kata Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Banten Asep Rahmatullah saat dikonfirmasi.

4 dari 6 halaman

Kekuatan Prabowo

Dari hasil survei internal yang dilakukan tim Prabowo-Sandiaga disebut sejumlah provinsi akan menjadi lumbung suara kedua paslon ini. Misalnya di Pulau Sumatera, kubu Prabowo diklaim unggul di Aceh, Sumatera Barat dan Riau.

Sementara di Pulau Jawa, Kubu Prabowo juga merasa unggul di Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Menurut pengurus Partai Gerindra, hal tersebut merupakan bentuk bukti nyata kerja keras para kadernya.

“Merupakan hal mutlak kalau kami berada di tengah-tengah masyarakat, berarti masyarakat bisa menilai,” ucap Ketua DPD Gerindra Banten Desmon J Mahesa di kediamannya, usai acara bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng, di Kota Serang, Banten, Kamis (7/6/2018).

Sementara di kawasan Indonesia bagian Timur, Andre mengungkapkan, di Pulau Sulawesi Prabowo-Sandi unggul. Begitu pula di Kalimantan, di beberapa titik, Prabowo-Sandi ada yang unggul dan kalah.

“Kita Sulawesi unggul, Kalimantan ada menang dan ada yang kalah, NTB menang, NTT kalah, Papua masih tertinggal,” ungkap Jubir Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade.

Sementara untuk di kawasan Indonesia bagian Timur, Andre mengungkapkan, di Pulau Sulawesi Prabowo-Sandi unggul. Begitu pula di Kalimantan, di beberapa titik, Prabowo-Sandi ada yang unggul dan kalah.

5 dari 6 halaman

Kelemahan Prabowo

Berkaca dari beberapa hasil survei yang menyatakan kubu Jokowi-Ma’ruf masih lebih unggul, Timses Prabowo-Sandi kini tengah mengejar ketertinggalan.

Meski disebutkan selisih elektabilitas paslon nomor urut 02 dengan Jokowi-Ma’ruf tinggal 4 persen, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian Timses Prabowo-Sandiaga untuk mendulang suara.

Salah satunya adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal inilah yang menjadi kenapa Prabowo-Sandi ingin mendirikan Markas di provinsi yang menjadi basis massa terbesar PDIP yakni Jawa Tengah.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap, alasan rencana dibangunnya markas mereka di Jawa Tengah.

“Berdasarkan survei kita, memang Jateng menjadi istilah ‘Battle Ground’. Banyak tempat kita menang tipis,” kata Dahnil di Kantor Seknas, Hos Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018).

Namun, Dahnil percaya kali ini magnet Prabowo akan mampu menjadi magnet yang sangat kuat untuk menaikkan elektabiltas Prabowo-Sandi.

6 dari 6 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sidang Perdana Ratna Sarumpaet Kamis 28 Februari

Jakarta – Sidang perdana kasus hoax Ratna Sarumpaet akan digelar pada Kamis (28/2) pekan depan. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Sidang ditetapkan Kamis 28 Februari,” kata Humas PN Jaksel, Achmad Guntur, saat dihubungi, Jumat (22/2/2019).

Persidangan diagendakan pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan dakwaan. Adapun tim JPU di antaranya Kasipidum Kejari Jaksel Arya Wicaksana, Sarwoto, Donny M Sany, Las Maria Siregar.
Diketahui sidang kasus hoax Ratna Sarumpaet akan dipimpin Ketua PN Jaksel Joni. Anggota majelis lainnya yaitu Krisnugroho dan Mery Taat Anggarasih.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melimpahkan berkas dakwaan hoax Ratna Sarumpaet ke PN Jakarta Selatan pada Kamis (13/1). Dengan dilimpahkannya berkas dakwaan, status tahanan Sarumpaet juga berpindah kewenangan ke PN Jaksel.

Ratna Sarumpaet ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong alias hoax untuk membuat keonaran. Ratna dijerat dengan UU Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE.
(yld/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Madura United dan PSM Ingin KLB PSSI Digelar Usai Pilpres

Liputan6.com, Jakarta Beberapa pemilik suara (voters) mendesak PSSI agar menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) setelah digelarnya Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang berlangsung 17 April mendatang. Meski belum bulat, mayoritas menginginkan agar KLB digelar setelah agenda politik nasional rampung diselenggarakan.

KLB dipastikan bakal digelar setelah Komite Eksekutif (Exco) PSSI mengadakan rapat baru-baru ini. Dalam rapat tersebut yang juga dipimpin Joko Driyono, Exco sepakat untuk menggelar KLB meski belum dipastikan kapan.

Sesuai statuta KLB bisa digelar atas inisiatif anggota Exco atau 2/3 dari total jumlah voters.Sebagian voters menginginkan, KLB digelar setelah perhelatan Pemilu 2019 rampung.

Presiden Madura United, Achsanul Qosasi mendukung keputusan anggota PSSI untuk menyelesaikan permasalahan di PSSI. Namun, dia merekomendasikan agar perhelatan KLB berlangsung setelah Pemilu, April mendatang.

Dia beralasan tak mau agenda PSSI seperti KLB tercemar oleh adanya kepentingan politik.”Teman-teman di PSSI pasti bisa melewati masa sulit ini dengan baik, dan saya mendukung semua keputusan nanti,” kata Achsanul seperti keterangan tertulis yang diterima media.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Sumatra Selatan, Augie Bunyamin, menilai isu KLB ini sangat sensitif. Menurut Augie, Asprov PSSI Sumsel masih menunggu perkembangan .

Terkait desakan segera KLB dari klub-klub sepak bola, Augie menyatakan klub memang memiliki hak mendorong PSSI menghelat KLB. “Asprov bukan seperti klub. Klub kan lain. Kami sedang menunggu keputusan dari satgas,” katanya.

2 dari 2 halaman

Dukungan PSM

Sementara itu, CEO PSM Makassar Munafri Arifuddin angkat bicara terkait pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.Senada dengan Achsanul, dia berharap KLB digelar selepas pemilu 17 April, supaya terbebas dari berbagai intervensi politik . 

Sebagai peserta Liga 1 Indonesia, PSM sepakat menggelar KLB sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah di internal PSSI.

“Kami dorong KLB tapi tidak untuk sekarang ini. Karena kita ini masih berada di tahun politik. Jangan sampai, macam-macam kepentingan masuk di KLB,” katanya.

Harga Xiaomi Redmi 4 Prime dan Spesifikasi, Smartphone Murah Kualitas Mumpuni

Liputan6.com, Jakarta Tak dapat ditepis lagi saat ini bahwa smartphone merupakan sebuah kebutuhan bagi banyak orang. Bagaimana tidak, hanya dengan satu genggaman anda dapat melakukan berbagai hal, seperti mencari tugas sekolah, membayar tagihan, membeli barang, atau berinteraksi dengan orang-orang yang jauh dari anda.

Munculnya berbagai vendor smartphone dengan harga terjangkau membuat smartphone bukan lagi barang mahal. Salah satu vendor yang menawarakan smartphone murah namun tetap berkualitas adalah vendor asal Tiongkok yaitu Xiaomi.

Produsen smartphone yang dipimpin Lei Jun ini telah dicap masyarakat sebagai smartphone berharga terjangkau namun memiliki spesifikasi yang mumpuni.

2 dari 8 halaman

Strategi Smartphone Murah Xiaomi

Salah satu strategi Xiaomi untuk membuat harga smartphone besutannya terjangkau adalah tidak adanya store resmi dan keputusan untuk berjualan online dengan menggandeng e-commerce.Tak cuma itu, biaya beriklan di media konvensional seperti billboard, televisi, dan portal berita, juga tak banyak dikucurkan mengingat mereka lebih banyak memaksimalkan media sosial.

Terlebih lagi, laman antarmuka yang diusung Xiaomi, yakni MIUI, juga menerima dan memasang iklan. Fitur iklan ini berbasis subsidi silang bagi Xiaomi, sehingga mereka bisa mempertahankan harga murah di setiap smartphone yang diproduksi. Ada berbagai macam produk Xiaomi salah satunya seri Redmi yang menawarkan spesifikasi berkualitas namun tetap terjangkau di kantong anda.

3 dari 8 halaman

Xiaomi Redmi 4 Prime

Pada November 2016 Xiaomi akhirnya resmi memperkenalkan seri Redmi 4. Ada tiga versi Redmi 4 yang diperkenalkan perusahaan asal negeri tirai bambut tersebut, yaitu Redmi 4, Redmi 4 Prime, dan Redmi 4A. Harga ketiga smartphone tersebut terbilang cukup murah dengan spesifikasi yang ditawarkan.

Xiaomi Redmi 4 Prime sendiri merupakan seri tertinggi dari ketiganya. Meski tak banyak perbedaan dari segi tampilan maupun spesifikasi dari Redmi 4X, perbedaannya antara keduanya cukup mendasar yakni prosesor Snapdragon 625 yang lebih bertenaga alih-alih Snapragon 430 seperti di Redmi 4X. Harga xiaomi redmi 4 prime pun cukup terjangkau.

Anda mungkin tertarik pada smartphone ini. Sebelum memutuskan untuk membeli ada baiknya anda mengetahui harga xiaomi redmi 4 prime dan spesifikasi yang ada.Berikut harga xiaomi redmi 4 prime dan spesifikasi yang berhasil Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Jumat (22/2/2019).

4 dari 8 halaman

Kualitas Layar

Xiaomi Redmi 4 Prime memiliki 3 varian warna yaitu gold,silver,dan dark gray. Smartphone ini memiliki ukuran layar 5 inci dengan dimensi 141.3 x 69.6 x 8.9 mm dan berat 156 g.Untuk kualitas layar Xiaomi Redmi 4 Prime dibekali resolusi 1080 x 1920 pixels dengan kepadatan layar hingga 443 ppi pixel.

Xiaomi Redmi 4 Prime mempunyai panel layar berjenis IPS LCD capacitive touchscreen 16m colors. Dengan kualitas layar Xiaomi Redmi 4 Prime ini ini anda dapat dengan leluasa untuk menonton video, mengambil gambar atau bermain game.

Xiaomi Redmi 4 Prime dalam 3 varian warna yaitu gold,silver,dan dark gray.Performa Tangguh dengan RAM 3 GBXiaomi Redmi 4 Prime dibekali dengan RAM 3 GB dengan dukungan prosessor Chipset Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625, CPU Octa-Core 2.0 GHz Corte-A53 dan GPU Adreno 506.

Perpaduan ini membuat Xiaomi Redmi 4 Prime tak dapat diragukan lagi performanya. Anda dapat dengan nyaman melakukan kegiatan multitasking pada smartphone ini. Selain itu Xiaomi Redmi 4 Prime juga telah didukung denga sistem operasi Android Marshmallow (6.0) yang membuat tampilan smartphone ini semakin ciamik.

5 dari 8 halaman

Penyimpanan Besar

Xiaomi Redmi 4 Prime didukung oleh memori penyimpanan internal yang cukup besar yaitu 32Gb. Selain itu slot penyimpanan eksternal Xiaomi Redmi 4 Prime dapat mendukung kapasitas penyimpanan hingga 256 GB. Anda tak perlu khawatir kekurangan ruang penyimpanan lagi.

6 dari 8 halaman

Kamera

Bicara smartphone tak lengkap jika tak membahas kamera. Kamera menjadi salah satu pertimbangan saat memilih smartphone. Xiaomi Redmi 4 Prime dilengkapi dengan kamera belakang beresolusi 13MP dan kamera depan 5MP.

Kamera ini juga didukung dengan fitur seperti Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom dan masih banyak lagi.

Dengan kualitas kamera tersebut anda sudah mendapatkan kualitas foto dan video HD yang akan mendukung segala kebutuhan dan aktivitas anda.

7 dari 8 halaman

Konektivitas dan Baterai

Untuk konektivitas Xiaomi Redmi 4 Prime telah dilengkapi dengan Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, dan USB. Selain itu Xiaomi Redmi 4 Prime telah didukung oleh jaringan 4G,3G, dan 2G yang memungkinkan anda terhubung internet dengan cepat dan mudah.

Smartphone ini menggunakan baterai jenis Non-removable Li-Ion dengan kapasitas 4100 mAh. Kapasitas baterai tersebut dapat mendukung semua performa yang ditawarkan oleh Xiaomi Redmi 4 Prime.

8 dari 8 halaman

Harga Xiaomi Redmi 4 Prime

Anda pasti penasaran dengan harga xiaomi redmi 4 prime melihat spesifikasi cukup mumpuni yang ditawarkan diatas. Saat ini Harga Xiaomi Redmi 4 Prime dibanderol sekitar 1,8 Jutaan.

Cukup murah bukan? Smartphone dengan harga dibawah 2 juta namun memiliki kualitas yang tak diragukan lagi. Setelah mengetahui harga xiaomi redmi 4 prime apakah anda tertarik untuk memiliki smartphone ini?

Kasus Perusakan Rumah di Makassar Terkatung-Katung, Begini Keterangan Polisi dan Jaksa

Liputan6.com, Makassar Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) saling membantah terkait kasus dugaan pidana perusakan rumah secara bersama-sama yang dikabarkan terkatung-katung nyaris dua tahun.

Polda Sulsel pun angkat bicara membantah tudingan jika selama ini pihaknya dianggap sebagai biang penyebab terkatung-katungnya penanganan kasus perusakan rumah yang telah dilaporkan korbannya, Irawati Lauw, warga Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Makassar sejak tahun 2017.

Salah satunya diduga tidak melampirkan bukti putusan praperadilan, sehingga berkas perkara para tersangka dalam kasus tersebut tidak dapat dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Semua bukti kita lampirkan dalam berkas perkara termasuk putusan praperadilan yang dimaksud,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Sulsel, Kombes Pol Indra Jaya via pesan singkat, Kamis (21/2/2019).

Terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fitriani melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin mengatakan ada dua putusan praperadilan yang terkait dengan kasus perusakan rumah tersebut. Yakni putusan praperadilan yang menyatakan para buruh tak bisa dibebankan pidana dan putusan praperadilan yang menyatakan sahnya penetapan tersangka terhadap pemberi pekerjaan dan pemborong pekerjaan.

“Hanya satu bukti putusan praperadilan yang dilampirkan dalam berkas yakni putusan praperadilan yang menyatakan tidak dapat membebankan pidana pada buruh. Kalau putusan praperadilan satunya tak ada,” kata Salahuddin saat ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (21/2/2019).

Ia mengatakan hingga saat ini berkas perkara kedua tersangka masing-masing pemberi pekerjaan, Jemis Kontaria dan Edy Wardus sebagai pemborong pekerjaan belum dikembalikan penyidik Polda Sulsel setelah dipulangkan oleh JPU. Sebab belum terpenuhinya petunjuk yang diberikan oleh JPU untuk kelengkapan berkas perkara kedua tersangka.

“Sekarang berkas perkara tersangka perusakan rumah kan masih di Polda dan belum dikembalikan ke jaksa untuk kembali diteliti,” jelas Salahuddin.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Kronologi Panjang Kasus Perusakan Rumah

Perkara dugaan perusakan rumah secara bersama-sama di Jalan Buruh Makassar, awalnya ditangani Polsek Wajo dengan menetapkan beberapa orang buruh yang dipekerjakan oleh Jemis Kontaria menjadi tersangka.

Usai ditetapkan tersangka, Jemis pun mencoba membela para buruhnya dengan melakukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil Hakim Tunggal, Cenning Budiana yang memimpin sidang praperadilan kala itu menerima upaya praperadilan. Perkara dugaan perusakan yang ditangani Polsek Wajo pun akhirnya berhenti.

Kemudian perkara kembali dilaporkan ke Polda Sulsel dan akhirnya menetapkan Jemis Kontaria selaku pemberi pekerjaan dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan sebagai tersangka. Namun belakangan dia tak terima status tersangkanya itu, sehingga kembali lagi melakukan praperadilan ke PN Makassar.

Alhasil sidang praperadilan yang dipimpin Hakim tunggal Basuki Wiyono menolak gugatan praperadilan yang diajukan Jemis dan Edi dan menyatakan status tersangkanya sah secara hukum dan memerintahkan agar proses penyidikannya segera dilanjutkan.

Meski demikian, penanganan kasus ini tak kunjung tuntas dan dinyatakan P 21. Korban dalam hal ini pelapor, Irawati Lauw melalui penasehat hukumnya, Jermias Rarsina mengaku tak tahu harus berbuat apa lagi, agar kasus perusakan terhadap rumah yang ia laporkan ke Polda Susel sejak tahun 2017 lalu, bisa segera mendapatkan kepastian hukum. Sekaligus agar para tersangka dapat segera diseret hingga meja hijau untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Kasus ini sangat jelas dan seluruh alat bukti sangat mendukung. Tapi sangat aneh hingga 2 tahun tak juga dapat dinyatakan rampung,” kata Jermias di kediamannya di Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Makassar.

Beberapa alat bukti yang dimaksud, beber Jermias, di antaranya bukti putusan praperadilan yang menyatakan keabsahan proses penyelidikan hingga penyidikan kemudian mengenai penetapan tersangka.

“Seluruh proses hingga prosedur penetapan tersangka telah sesuai dan dinyatakan sah oleh sidang praperadilan yang bernomor 32/Pid.Pra/2017/PN.Makassar tertanggal 4 Desember 2017. Jadi jelas kan alat buktinya,” beber Jermias.

Tak hanya itu, bukti pembebanan pidana pada kedua tersangka dalam kasus perusakan rumah yang dilaporkan korban, juga telah didukung oleh putusan praperadilan lainnya. Yakni putusan praperadilan bernomor 15/pid.Pra/2016/PN.Makassar tertanggal 16 Agustus 2016.

Di mana dalam putusan tersebut menyatakan tegas jika para buruh yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polsek Wajo, tidak dapat dibebankan pidana karena mereka hanya menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah.

Sehingga berdasarkan putusan praperadilan tersebut, penyidik Polsek Wajo menghentikan proses penyidikan terhadap para buruh yang dimaksud.

“Putusan praperadilan ini juga kami lampirkan sebagai bukti dalam pelaporan awal dugaan perusakan rumah milik korban di tingkat Polda Sulsel,” terang Jermias.

Sehingga d itangan penyidik Polda Sulsel, kasus dugaan perusakan rumah tersebut telah menjerat pemberi pekerjaan dan pemborong pekerjaan sebagai tersangka. Keduanya masing-masing Jemis Kontaria dan Edy Wardus Philander.

“Jadi semua alat bukti sangat kuat. Utamanya kedua putusan praperadilan yang kami lampirkan. Yang kami takut jangan sampai alat bukti ini tidak dilampirkan dalam berkas perkara sehingga berdampak pada kejelasan perkara atau berkas sulit untuk dinyatakan P.21,” tutur Jermias.

Prasangka itu, diakui Jermias, bukannya tidak mendasar. Melainkan dengan melihat pertimbangan petunjuk jaksa yang menekankan kepada penyidik Polda Sulsel agar mendalami unsur ‘vicariuos Liability’ atau pertanggung jawaban pidana pengganti dalam perkara tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara.

“Inilah yang menjadi petunjuk jaksa yang harus dipenuhi penyidik Polda Sulsel dan hingga saat ini belum dipenuhi. Padahal jika merujuk pada putusan praperadilan No.15/Pid.Pra/2016/PN.Makassar, tanggal 16 Agustus 2016, petunjuk yang dimaksud tidak perlu ada,” ungkap Jermias.

Sejak korban melapor di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel sesuai Nomor Laporan Polisi :LPB/343/VIII/2017/SPKT tertanggal 8 Agustus 2017 tentang perusakan rumah secara bersama-sama, korban telah melengkapi barang bukti berupa surat putusan praperadilan No.15/Pid.Pra/2016/PN.Makassar, tanggal 16 Agustus 2016 dalam rangka pendukung proses penyelidikan.

Di mana inti dalam putusan praperadilan tersebut menghentikan penyidikan perkara terhadap buruh bangunan dengan alasan mereka menjalankan pekerjaan untuk mendapatkan upah, olehnya itu tidak dàpat dimintai pertanggung jawaban pidana kepada mereka sebagaimana tertuang dalam putusan praperadilan terdahulu.

Sehingga sejak awal penyelidikan perkara, penyidik Polda Sulsel telah mengantongi alat bukti putusan praperadilan tersebut yang dijadikan dasar bagi korban untuk kembali melapor ulang di Polda Sulsel terhadap pemberi pekerjaan, Jemis Kontaria dan pemborong pekerjaan Edy Wardus Philander, bukan lagi buruh bangunan.

“Di sinilah peran ahli hukum pidana untuk mendudukkan pertanggung jawaban pidana pemberi pekerjaan dan pemborong sebagai ‘vicarous liability’ dalam hubungannya dengan para buruh yang sudah nyata merusak rumah/bangunan, namun mereka tidak dapat dipidana,” Jermias menandaskan.