Saat Wartawan Ditahan Gegara Pertanyaan

Jakarta – Melemparkan pertanyaan yang tak disukai Presiden Venezuela Nicolas Maduro bisa berdampak pada penahanan. Setidaknya itulah yang dialami oleh tim jurnalis dari jaringan televisi Amerika Serikat (AS) yang berbahasa Spanyol, Univision.

Peristiwa ini berawal dari adanya janji wawancara antara pihak Univision dengan Maduro di Caracas, Senin (25/2) waktu setempat. Tim jurnalis itu beranggotakan 6 orang dari Univision yang dipimpin oleh penyiar televisi senior, Jorge Ramos.

Seperti dilansir dari Reuters, Selasa (26/2/2019), Ramos melaporkan penahanannya kepada pihak Univision yang berkantor di New York, AS. Ramos mengaku ia dan timnya ditahan selama dua jam setelah Maduro menyatakan tidak menyukai pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Pertanyaan Ramos yang tidak disukai Maduro adalah soal kurangnya demokrasi di Venezuela. Kemudian juga soal penyiksaan terhadap para tahanan politik dan soal krisis kemanusiaan yang kini melanda negara tersebut.

Ramos sempat menunjukkan sebuah video yang menunjukkan anak-anak Venezuela makan dari truk sampah. Saat itulah Maduro langsung menghentikan wawancara.

“Mereka menyita semua perlengkapan kami. Mereka memiliki (rekaman) wawancaranya,” kata Ramos dalam pernyataannya.

Wawancara dengan wartawan Univision itu dilakukan Maduro pada Senin (25/2) saat pemerintah AS menargetkan Venezuela dengan sanksi-sanksi baru dan menyerukan sekutu-sekutunya untuk membekukan aset-aset perusahaan minyak milik negara, PDVSA. Beberapa hari sebelumnya, kekerasan mematikan terjadi di perbatasan saat pasukan militer Venezuela memblokir penyaluran bantuan kemanusiaan dari negara tetangganya.

Pihak Univision dan Departemen Luar Negeri AS langsung menyerukan pembebasan tim jurnalis itu setelah Ramos menghubungi kantornya untuk melaporkan penahanan mereka. Sementara itu Menteri Informasi Venezuela, Jorge Rodriguez, menyatakan bahwa pemerintah Venezuela di masa lalu telah menyambut ratusan jurnalis ke Istana Kepresidenan Miraflores, namun tidak mendukung ‘pertunjukan murahan’ yang dilakukan dengan bantuan Departemen Luar Negeri AS.

Peristiwa penahanan terhadap jurnalis bukan hanya terjadi di Venezuela. Pada Minggu (13/1) lalu, penyiar berita ternama untuk televisi Iran berbahasa Inggris bernama Press TV, Hashemi ditahan saat mendarat di Bandara Internasional St Louis Lambert di St Louis, Missouri, AS. Rupanya jurnalis bernama lengkap Marzieh Hashemi ditahan otoritas AS sebagai saksi untuk sebuah kasus ‘misterius.

Saat Wartawan Ditahan Gegara PertanyaanFoto: Marzieh Hashemi (Hossein Hashemi via AP)

Dokumen pengadilan AS menyatakan Hashemi tidak terjerat tindak kriminal apapun di AS dan akan dibebaskan segera. Seperti dilansir CNN, Sabtu (19/1/2019), sebuah dokumen pengadilan AS yang dirilis pada Jumat (18/1) waktu setempat mengungkapkan bahwa Hashemi ditahan di AS sebagai saksi material. Tidak disebut lebih lanjut kasus apa yang membutuhkan keterangan Hashemi sebagai saksi.

Dokumen pengadilan itu juga menyebutkan bahwa Hashemi akan dibebaskan dari sebuah fasilitas penahanan di Washington DC setelah dia memberikan keterangan di hadapan ‘dewan juri yang menyelidiki pelanggaran-pelanggaran aturan hukum kriminal AS’. Tidak diketahui secara jelas kasus yang dimaksud.

Pada hari dia ditangkap, Hashemi disebut hendak mengunjungi saudara laki-lakinya yang sakit juga menemui anggota keluarganya yang lain di AS. Namun keterangan Press TV dan pihak keluarganya menyebut Hashemi hendak merekam sebuah dokumenter soal Black Lives Matter.

Sejak ditahan, Hashemi baru diperbolehkan menghubungi keluarganya pada Selasa (15/1) lalu. Kepada anak perempuannya, Hashemi menyebut dirinya diborgol dan dirantai di bagian kaki serta diperlakukan seperti pelaku kriminal. Tak hanya itu, jilbab yang dipakai Hashemi juga dilepas secara paksa dan dia diambil fotonya tanpa jilbab oleh otoritas setempat.

Pemerintah Iran pun mengecam keras penangkapan Hashemi itu. Iran mendesak AS segera membebaskan Hashemi dan menuding penangkapan warga negaranya itu sebagai ‘permainan politik’.

“Langkah AS dengan menangkapnya merupakan sebuah langkah politik yang tidak bisa diterima dan sebuah pelanggaran kebebasan berbicara. Atas dasar itu, Amerika harus segera mengakhiri permainan politik ini,” kata Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif seperti dilansir Anadolu Agency dan Press TV, Kamis (17/1).
(elz/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fakta-fakta Kebiadaban Guru Agama Cabuli Siswi SD di Kelas

Jakarta – Bejat nian kelakukan BS, guru agama di sebuah SD negeri di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, ini. Pria berusia 57 tahun itu tega mencabuli 9 siswinya di dalam kelas. BS mengaku iseng semata.

Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Damus Asa mengungkapkan BS melancarkan aksi bejatnya sejak tahun 2018. Ada sekira 9 siswi yang menjadi korban kedurjanaannya.

“Sudah ditahan, sudah tersangka,” kata Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Damus Asa saat dihubungi detikcom lewat telepon pada Senin 25 Februari 2019.

Saat diperiksa, menurut polisi BS mengancam para siswinya agar mau mengikuti keinginannya. BS juga mengaku sekadar iseng mencabuli siswinya itu.

BS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia dijerat pasal 287 KUHP dan pasal 76e junto pasal 82 ayat 2 UU Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

Berikut fakta-fakta kebiadaban guru agama cabul itu:

Cabuli Siswi di Kelas

AKP Damus mengatakan kasus ini terungkap berkat adanya salah seorang siswi yang melaporkan perbuatan BS kepada orang tuanya. Orang tua siswi ini kemudian menelusuri ke para siswi lain dan ternyata ada beberapa yang mengaku juga dicabuli tersangka di dalam kelas.

“Awalnya sih dia takut cerita. Anak itu melaporkan ke orang tuanya bahwasanya dia diraba-raba bagian kemaluannya oleh guru agamanya. Orang tuanya kroscek ke anak-anak yang lain, ternyata juga mereka mengakui ada juga beberapa yang diperlakukan demikian,” ujar AKP Damus.

Sejumlah orang tua yang anaknya jadi korban pun mengadu ke kepala sekolah. Setelah itu mereka melaporkan kasus ini ke Polsek Kota Bangun. Polisi kemudian bergerak ke rumah BS dan melakukan penangkapan.

“Dia mengakui perbuatannya saat diamankan,” kata AKP Damus.

Diperlihatkan Film Porno

BS melancarkan aksi bejatnya di dalam kelas. Sambil memangku siswinya, BS juga memperlihatkan film porno.

“Kalau dari keterangan anak-anak, kita sampaikan beberapa orang dikasih lihat film-film telanjang. Cuma kita cari di HP-nya belum ketemu,” kata Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Damus Asa saat dihubungi detikcom lewat telepon, Senin (25/2/2019).

AKP Damus menceritakan BS memangku siswi, lalu memperlihatkan film porno. Di saat bersamaan, tangan BS meraba tubuh dan kemaluan korban yang rata-rata berusia 8-9 tahun.

Ancam Tak Beri Nilai

BS mengancam para siswi saat menjalankan aksinya.

Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Damus Asa menjelaskan, BS melakukan perbuatan cabulnya di dalam kelas saat jam pelajaran. Para siswi dia panggil ke kursinya lalu dipangku.

Menurut AKP Damus, BS memperlihatkan film porno kepada siswi yang dia pangku. Lalu siswi ini diraba-raba tubuhnya, bahkan kemaluannya oleh BS.

Para korban yang rata-rata berusia 8-9 tahun tidak kuasa melawan saat dicabuli BS. Menurut AKP Damus, para korbannya diancam oleh tersangka agar tidak memberitahukan perbuatan tersebut kepada siapapun.

Baca juga: Biadab! Guru Agama SD di Kukar Cabuli Siswinya di Kelas

“Korban diancam kalau menolak atau ngasih tahu ke orang tua nggak dikasih nilai agama,” ujar AKP Damus.

Cuma Iseng

BS mengaku hanya iseng karena mencabuli sejumlah siswinya di dalam kelas.

“Sementara sih pengakuannya sekadar iseng saja,” kata Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Damus Asa saat dihubungi detikcom lewat telepon, Senin (25/2/2019).

BS diduga telah melakukan perbuatan bejatnya ini sejak 2018 lalu. Modusnya, para siswi dia panggil ke depan kelas saat jam pelajaran dan kemudian dia pangku. BS kemudian berbuat cabul terhadap korban.

“Kalau dari keterangan anak-anak beberapa orang dikasih lihat film-film telanjang,” ujarnya.

(aan/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bagaimana Inggris Mempengaruhi Perkembangan Turban?

Liputan6.com, Jakarta – Selain di India, kaum Syekh banyak pula ditemukan di Inggris. Kaum yang identik dengan turban tersebut biasa ditemui di daerah Southall, London Barat.

Mulanya, turban menjadi identitas kaum Syekh merupakan hasil perjuangan panjang kelompok Khalsa terhadap Sultan Aurangzeb di India pada 1658. Dilansir dari CNN, mereka memperjuangkan agar turban juga dipakai oleh Syekh di Kesultanan Mughal yang dipimpinnya. Saat itu, hanya orang Muslim yang boleh memakai turban.

Pada 1845, Inggris datang ke daerah Punjab. Mereka tidak menyerang kelompok Khalsa, justru mereka terkesan dengan keahlian militer mereka sehingga merekrut kaum Syekh ke dalam kelompok militernya. Kedatangan para tentara Inggris membawa pengaruh besar pada turban yang telah dipakai secara turun temurun oleh bangsa Syekh.

Kesultanan Mughal pun memiliki sistem kasta, dan bangsa Inggris memiliki cara untuk menghilangkan kekhawatiran akan sistem tersebut. Seluruh tentara militer Inggris di India yang beranggotakan bangsa Syekh dan Muslim dianjurkan memakai turban. Hasilnya, ada kesetaraan yang tercipta dalam kemiliteran tersebut.

Masyarakat biasa saat itu memakai turban dalam variasi gaya, bentuk dan ukuran. Di mata penguasa Inggris, variasi tersebut menciptakan kesan berantakan sehingga mereka memutuskan untuk menyeragamkannya. Turban yang biasanya memiliki lapisan gulungan alami diganti dengan lipatan simetris yang rapi.

Lencana pun diperkenalkan dalam pemakaian turban. Tujuannya adalah perbedaan resimen yang berdasarkan pada kelas atau ras bisa diidentifikasikan. Saat itu tentara Syekh dikenali dengan penggunaan lencana di depan turban mereka.

Turban yang dipakai seluruh tentara militer Inggris di India saat Perang Dunia I sangatlah besar, dengan panjang sekitar delapan meter. Di Perang Dunia II, kebijakan ketentaraan sudah berubah, di mana tentara Muslim dan Hindu tidak perlu lagi memakai turban. Fenomena tersebut merupakan yang pertama kalinya di mana turban tidak lagi dianggap sebagai identitas kaum non-Syekh di India.

2 dari 2 halaman

Berakhirnya Kemitraan Syekh dan Inggris

Setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada India, beberapa kelompok agama pun memikirkan kembali mengenai identitasnya. Kelompok Muslim yang telah membentuk negara Pakistan melepaskan turban sebagai identitasnya. Apalagi saat itu terjadi kekerasan antarkelompok dengan penganut Hindu dan Syekh, membuat kedua kelompok tersebut mengikhlaskan turban karena takut disangka orang Syekh.

Akibatnya, hanya orang Syekh yang memakai turban, sebab turban sering dianggap sebagai simbol dari suatu status sosial. Orang Muslim pun hanya memakai turban di beberapa acara tertentu, seperti pernikahan.

Kekerasan tersebut mengakibatkan orang Syekh pindah ke Inggris. Kedatangan mereka disambut ramah sebab mereka membantu tentara Inggris berperang kala itu.

Perlahan, peran orang Syekh yang membawa kemenangan dilupakan, turban pun dianggap sebagai penghalang mereka untuk berintegrasi sebagai warga negara Inggris. Kaum Syekh pun dihadapkan dengan dua pilihan agar mereka bisa diterima. Memotong janggut dan melepaskan turban agar bisa bergabung atau memakai turban berwarna gelap agar tidak menarik perhatian.

Berbagai perlawanan pun dilakukan oleh beberapa kaum Syekh di Inggris. Adapula yang membawa aksi diskriminasi tersebut ke meja hijau. Salah satunya terjadi di tahun 1980-an.

Saat itu, keluarga dari siswa yang bernama Gurinder Singh Mandia menuntut sekolah anaknya atas diskriminasi rasial yang mereka terima. Kasus tersebut mengubah cara orang Syekh diperlakukan di Inggris. Tak hanya itu, turban juga dilindungi oleh hukum yang berlaku di Inggris.

Saat ini, kaum Syekh di Inggris tidak perlu lagi menyembunyikan turban untuk menyesuaikan diri dengan orang di sekitarnya. Mereka, termasuk anak muda Syekh, berani tampil dengan turban yang terbuat dari kain dan aksesori yang mewah.Kaum Syekh memakainya sebagai simbol keimanan dan bentuk cerminan kepribadian mereka. (Esther Novita Inochi)

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jangan Ada Dendam di Antara Malaysia dan Indonesia…

Liputan6.com, Putra Jaya – Sudah jadi rahasia umum bahwa Malaysia kerap menjadi tujuan para tenaga kerja Indonesia (TKI), meski sejumlah kasus kekerasan melanda para penyumbang devisa besar untuk negara itu. Hal tersebut juga sempat membuat hubungan kedua negara tegang.

“Hubungan kita memang terkadang menjadi renggang, tapi kami tetap memerlukan TKI,” ujar Penasihat Eksekutif Editorial Sinar Harian, salah satu surat kabar terbesar di Malaysia, Abdul Jalil pada Kamis 14 Februari 2019 lalu di kantornya.

Abdul mengatakan bahwa TKI sudah banyak membantu Malaysia sejak dahulu kala. Para TKI banyak yang bekerja di bidang pertanian, perindustrian, tekstil dan juga menjadi asisten rumah tangga (ART).

Ia juga yakin pekerja WNI yang diperlakukan layak di Malaysia jumlahnya jauh lebih tinggi dari kasus kekerasan.

“Kami menentang sekali kekerasan. Kasus kekerasan terhadap TKI di sini selalu diusut ke jalur hukum. Kita tak akan melepaskan begitu saja. Tapi memang proses peradilan membutuhkan waktu,” sebut Abdul.

Salah satu kasus tersebut adalah yang menimpa Adelina Lisao, seorang TKI asal Kupang. Kasus tahun 2018 itu sempat menjadi sorotan global karena pahlawan devisa itu diketahui dipaksa majikannya untuk tidur di samping seekor anjing di area garasi rumah.

“Proses peradilan kasus kematian TKI yang di Penang (Adelina Lisao) masih berjalan di mahkamah hingga saat ini. Majikannya sudah diproses hukum, jangan bimbang,” tutur Abdul.

Menurut Abdul, saat ini ada sekitar dua juta buruh migran di Malaysia, yang mayoritasnya berasal dari Indonesia dan Kamboja. Ia meminta secara khusus kepada Indonesia sebagai tetangga dekat Malaysia untuk tetap berhubungan baik. “Kita ini serumpun. Jangan ada dendam di antara kita,” ucap Abdul.

Ia pun menceritakan bahwa telah memiliki asisten rumah tangga dari Semarang, Indonesia sejak 28 tahun terakhir.

“Mbak Sumi ini sudah menjadi bagian dari keluarga saya. Dia mendidik anak saya, mengajar anak saya mengaji, Bahkan saya dan keluarga pernah dua hingga tiga kali ke kampung dia di Semarang,” ungkap dia.

Abdul menuturkan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia akan terus berjalan baik meski terkendala gesekan kasus kekerasan terhadap sejumlah TKI di negaranya.

“Saya sudah lama berhubungan dengan Indonesia. Kita ada hubungan yang akrab, Ada hubungan akrab ada G2G (government to government), P2P (people to people), B2B (business to business). Malaysia dan Indonesia ini sebenarnya serumpun.”

“Dengan badan-badan seperti Iswami ini. Dia menjadikan hiubungan kita lebih akrab. Jangan ada dendam di antara kita,” tegas Abdul.


Simak video pilihan berikut: 

2 dari 2 halaman

Akses Pendidikan untuk Anak-Anak TKI

Sementara itu, pemerintah RI dan Malaysia telah menyepakati berbagai upaya peningkatan perlindungan dan hak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Negeri Jiran.

Hal itu diutarakan oleh menteri luar negeri kedua negara, Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin 23 Juli 2018.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian oleh kedua menteri adalah mengenai pentingnya akses pendidikan terhadap anak-anak TKI yang ikut merantau bersama orang tuanya yang bekerja di Negeri Jiran.

“Saya mengapresiasi atas perubahan kebijakan pemerintahan Malaysia saat ini yang menekankan pentingnya akses pendidikan kepada semua orang, termasuk anak-anak TKI di Malaysia,” kata Menlu Retno.

Pada gilirannya, Menlu Saifuddin menjelaskan bahwa Indonesia-Malaysia akan bekerja sama menambah fasilitas pendidikan dan komunitas pembelajaran baru di Sabah. Sebelumnya, kedua pemerintah telah bekerjasama membangun fasilitas serupa di Kuala Lumpur dan Johor.

“Kami akan menindaklanjuti permintaan Indonesia terkait pembangunan sekolah di Sabah,” kata Saifuddin.

Kedua menteri menegaskan bahwa tim teknis dari masing-masing negara akan bertemu untuk merealisasi rencana tersebut.

Prioritas

Pada kesempatan terpisah usai pertemuan bilateral, Menlu RI Retno Marsudi menjelaskan bahwa isu perlindungan WNI dan TKI merupakan agenda prioritas kebijakan luar negeri kedua negara. Sikap tersebut pun telah diejawantahkan melalui sejumlah tindakan positif dari pemerintah Malaysia belakangan terakhir.

“Kita sangat mengapresiasi bagaimana pemerintah Malaysia sekarang sangat kooperatif dalam memberikan notifikasi dan akses kekonsuleran bagi pemerintah RI untuk menangani WNI dan TKI yang terkendala secara hukum,” kata Retno.

“Prioritas terhadap perlindungan WNI dan TKI ini merupakan sebuah pergeseran kebijakan yang baik yang telah menjadi komitmen antara Tun Mahathir dan Presiden Jokowi saat keduanya bertemu di Bogor Juni lalu,” tambah Menlu RI.

Fadli Zon Minta Maaf ke Mbah Moen karena Dampak Puisi ‘Doa yang Ditukar’

Jakarta – Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kembali menegaskan dirinya tidak menyasar KH Maimun Zubair (Mbah Moen) dengan puisi ‘Doa yang Ditukar’. Fadli meminta maaf kepada Mbah Moen karena puisinya menurutnya telah disalahartikan dan menimbulkan ketidaknyamanan.

“Puisi saya, ‘Doa yang Ditukar’, hingga hari ini terus digoreng oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk menyebarkan fitnah dan memanipulasi informasi. Saya difitnah sebagai telah menyerang KH Maimoen Zubair melalui puisi tersebut. Tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal, mengingat saya sangat menghormati KH Maimoen Zubair dan keluarganya,” kata Fadli Zon kepada wartawan, Minggu (17/2/2019).

Fadli tak ingin timbul fitnah akibat berlarut-larutnya polemik puisi ‘Doa yang Ditukar‘ yang terus dipermasalahkan sejumlah pihak. Intinya, Fadli meminta maaf kepada Mbah Moen dan dia menegaskan puisi itu bukan ditujukan kepada sang ulama kharismatik itu.

“Dalam waktu dekat Insyaallah saya mungkin akan bersilaturahim ke KH Maimoen Zubair. Meskipun puisi saya-sekali lagi-tidak pernah ditujukan untuk beliau, sebagai salah satu aktor politik saya ingin meminta maaf karena kontestasi politik yang terjadi saat ini mungkin telah membuat beliau dan keluarga menjadi tidak nyaman akibat gorengan orang-orang yang tak bertanggung jawab,” kata Fadli dalam salah satu poin klarifikasinya.

Berikut klarifikasi lengkap Fadli Zon soal puisi ‘Doa yang Ditukar’:

Puisi saya, “Doa yang Ditukar”, hingga hari ini terus digoreng oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk menyebarkan fitnah dan memanipulasi informasi. Saya difitnah sebagai telah menyerang K.H. Maimoen Zubair melalui puisi tersebut. Tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal, mengingat saya sangat menghormati K.H. Maimoen Zubair dan keluarganya.

Untuk menghindari agar fitnah tersebut tak dianggap sebagai kenyataan, saya merasa perlu untuk menyampaikan klarifikasi tertulis sebagai berikut:

1. Saya sangat menghormati KH Maimoen Zubair, baik sebagai ulama, maupun sebagai pribadi yang santun dan ramah. Beberapa kali saya bertemu dengan beliau. Beberapa di antaranya kebetulan bahkan bertemu di tanah suci Mekah, di pesantren Syekh Ahmad bin Muhammad Alawy Al Maliki, di Rusaifah.

2. Di tengah pembelahan dikotomis akibat situasi perpolitikan di Tanah Air, saya selalu berpandangan agar penilaian kita terhadap para ulama sebaiknya tidak dipengaruhi oleh penilaian atas preferensi politik mereka. Hormati para ulama sama seperti halnya kita menghormati para guru atau orang tua kita.

3. Justru karena saya sangat menghormati KH Maimoen Zubair, saya tidak rela melihat beliau diperlakukan tidak pantas hanya demi memuluskan ambisi politik seseorang ataupun sejumlah orang. Inilah yang telah mendorong saya menulis puisi tersebut. Saya tidak rela ada ulama kita dibegal dan dipermalukan semacam itu.

4. Secara bahasa, puisi yang saya tulis tidaklah rumit. Bahasanya sengaja dibuat sederhana agar dipahami luas. Hanya ada tiga kata ganti dalam puisi tersebut, yaitu ‘kau’, ‘kami’ dan ‘-Mu’. Tak perlu punya keterampilan bahasa yang tinggi untuk mengetahui siapa ‘kau’, ‘kami’ dan ‘-Mu’ di situ. Apalagi, dalam bait ketiga, saya memberikan atribut yang jelas mengenai siapa ‘kau’ yang dimaksud oleh puisi tersebut.

5. Pemelintiran seolah kata ganti ‘kau’ dalam puisi tersebut ditujukan kepada KH Maimoen Zubair jelas mengada-ada dan merupakan bentuk fitnah. Tuduhan tersebut bukan hanya telah membuat saya tidak nyaman, tapi juga mungkin telah membuat tidak nyaman keluarga KH Maimoen Zubair. Kami dipaksa seolah saling berhadapan, padahal di antara kami tidak ada masalah dan ganjalan apa-apa.

6. Keluarga KH Maimoen Zubair, melalui puteranya, KH Muhammad Najih Maimoen, telah memberikan penjelasan bahwa beliau menerima klarifikasi saya bahwa kata ganti ‘kau’ memang tidak ditujukan kepada KH Maimoen Zubair. Tanpa klarifikasi dari sayapun, beliau sendiri berpandangan jika kata ganti ‘kau’ memang ditujukan kepada orang lain, bukan Mbah Moen. Beliau juga menjelaskan jika aksi massa yang telah menggoreng isu ini bukan berasal dari kalangan santrinya, melainkan digoreng oleh pihak luar.

7. Sekali lagi saya sampaikan bahwa puisi itu sama sekali tidak pernah ditujukan kepada KH Maimoen Zubair. Penjelasan ini sejak dini juga telah saya sampaikan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ia tabayun melalui akun media sosialnya. Sudah saya jawab dengan tegas dalam tabayun bahwa kata ganti ‘kau’ pada puisi itu adalah ‘penguasa’, bukan KH Maimoen Zubair.

8. Guru-guru saya banyak berasal dari ulama dan kiai NU, termasuk almarhum KH Yusuf Hasyim, putra Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari. Saya juga bersahabat karib dengan KH Irfan Yusuf dan keluarganya, yang merupakan cucu Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari. Begitu juga halnya dengan putera pendiri NU yang lain. KH Hasib Wahab Abdullah, yang merupakan putera KH Wahab Hasbullah, adalah sahabat saya sejak puluhan tahun silam. Saya bahkan pernah jadi Dewan Penasihat Pencak Silat NU Pagar Nusa. Itu sebabnya saya juga sangat menghormati NU.

9. Itu sebabnya saya tidak pernah mendudukkan para ulama dan kiai berdasarkan preferensi politiknya. Politik mudah sekali berubah, sementara penghormatan kita kepada orang-orang alim seharusnya selalu ajeg.

10. Dalam waktu dekat Insyaallah saya mungkin akan bersilaturahim ke KH Maimoen Zubair. Meskipun puisi saya-sekali lagi-tidak pernah ditujukan untuk beliau, sebagai salah satu aktor politik saya ingin meminta maaf karena kontestasi politik yang terjadi saat ini mungkin telah membuat beliau dan keluarga menjadi tidak nyaman akibat gorengan orang-orang yang tak bertanggung jawab.


(gbr/tor) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sandiaga Prihatin Lihat Kondisi Ahmad Dhani di Lapas Medaeng

Liputan6.com, Surabaya – Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno menjenguk Ahmad Dhani di Lapas Kelas I Surabaya Jalan Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (16/2/2019). 

Sandiaga langsung masuk ke lapas untuk bertemu Dhani yang sudah 10 di penjara Medaeng setelah dipindahkan dari Cipinang beberapa waktu lalu. 

Selama 15 menit berada di dalam lapas, Sandiaga mengaku menyatakan keprihatinannya pada pentolan grup band Dewa 19 itu. 

“Kami prihatin keadaan beliau dan Alhamdulillah hari ini senyum, jadi hadapi dengan senyuman betul- betul dilakukan. Dhani memiliki spirit sangat postitif dan memyampaikan kondisinya sehat- sehat saja,” ungkap cawapres nomor urut 1 ini. 

Kepada Sandi, Dhani mengaku diperlakukan dengan baik. Suami Mulan Jameela ini menitipkan salam kepada teman-teman seperjuangan.

“Insya Allah, berliau diberikan kesehatan dan ketabahan. Karena tentunya menghadapi tekanan, baik proses hukum dan prosedur hukum. Ini membutuhkan mental yang sangat kuat,” jelas Sandi. 

2 dari 3 halaman

Kapasitas Lapas Medaeng

Selain menjenguk Dhani, Sandiaga juga menyoroti kapasitas Lapas Medaeng. Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta ini ingin pengelolaan lapas lebih baik.

“Di sini kapasitasnya hanya 700 napi, tapi ada 2.900 napi di sini. Delapan puluh persen lebih napi narkoba. Ini mesti jadi catatan kita. Dan ini bukan hanya terjadi di Medaeng, tapi di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di negeri ini. Kita negara darurat narkoba,” jelas Sandi.

Sandi pun berharap proses hukum Ahmad Dhani berlangsung adil, tidak tebang pilih dan tidak tajam ke satu sisi.

“Hukum itu tidak digunakan untuk memukul lawan, tapi memihak kepada kawan. Hukum itu harus adil tanpa pandang bulu. Itu harapan kita. Insya Allah, hukum di bawah kepemimpinan Prabowo Sandi, lebih adil lagi,” tutup Sandiaga Uno.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka 

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Saat Sang Pangeran Cinta Ahmad Dhani Diadili Lagi

SurabayaAhmad Dhani menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam sidang kali ini Dhani menyampaikan pendapat tentang UU yang menjeratnya. Menurutnya, di Belanda UU tersebut sudah tidak ada pidananya.

Ahmad Dhani menjalani sidang kedua kasus ‘idiot’ pencemaran nama baik di PN Surabaya, Jalan Arjuno, memakai setelan lebih formal, ketimbang di sidang pertama.

Dhani memakai kemeja putih yang dipadupadankan dengan celana krem. Kemudian masuk ke ruang sidang dengan memakai kopiah hitam. Bukan lagi blankon yang terlihat di sidang pertama.


Namun sebelum menjalani sidang, Dhani sempat berkoar-koar kepada awak media yang hadir. Bahkan, dalam kesempatan itu dia beberapa kali menyebut nama wartawan senior, Karni Ilyas.

“Saya minta kepada Karni Ilyas jangan ditulis Ahmad Dhani dibui,” kata Dhani sambil menunjuk-nunjuk ke kamera, Selasa (12/2/2019).

Saat Sang Pangeran Cinta Ahmad Dhani Diadili LagiFoto: Deny Prastyo Utomo

Suami Mulan Jameela itu mengikuti sidang yang berlangsung selama 35 menit mulai pukul 09.45 WIB. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim R Anton Widyopriyono, Tim Kuasa Hukum Ahmad Dhani menyampaikan nota keberatan atau eksepsi sesuai agenda sidang.

Dari pantauan detikcom, ada 5 nota yang mereka sampaikan. Yakni 1. Eksepsi kompetensi relatif, 2. Kesalahan penerapan pasal UU ITE 3. Surat dakwaan tidak dapat diterima karena pengaduan tidak sah, 4. Eksepsi surat dakwaan dapat dibatalkan, 5. Surat dakwaan batal demi hukum.

Salah satu dari nota alasan yuridis yakni jaksa hanya menulis Pasal 45 ayat (3) saja. Sehingga dianggap sangat keliru menuliskan dakwaan dengan Pasal yang tidak ada dalam suatu Undang-Undang. Karena seharusnya Penulisan yang benar adalah Pasal 27 ayat (3) UU RI nomor 11 tahun 2008. Pasal 45 ayat (3) UU RI nomor 19 Tahun 2016.

“Bahwa oleh karena itu surat dakwaan tersebut adalah salah dan keliru menerapkan pasal Undang Undang ITE dan tidak dapat diterima,” kata Aldwin.

Tidak hanya kuasa hukum, Dhani pun sempat unjuk suara beberapa saat sebelum sidang ditutup. Dia mempertanyakan soal UU yang menjeratnya dan membandingkan dengan situasi hukum di Belanda.

Saat Sang Pangeran Cinta Ahmad Dhani Diadili LagiFoto: Deni Prasetyo Utomo

“Sebagai pertimbangan saja majelis hakim, saya pernah mendengar dari profesor doktor Adi Hamzah bahwa undang-undang seperti ini, di Belanda sudah tidak ada pidananya. Mohon jadi pertimbangan majelis hakim,” kata Dhani.

Usai sidang, Dhani langsung dihampiri wartawan. Namun belum sempat memberikan pernyataan apapun, Caleg Partai Gerindra itu didorong petugas kejaksaan untuk masuk mobil tahanan dan kembali ke Rutan Medaeng.

Melihat kliennya diperlakukan seperti itu, beberapa kuasa hukum yang menyertai Ahmad Dhani tersulut emosi. Mereka terlibat adu mulut dan saling dorong dengan petugas kejaksaan dan keamanan.

“Status Ahmad Dhani menjadi pinjaman tahanan di sini,” kata salah satu kuasa hukum Ahmad Dhani.

Sidang pencipta Lagu ‘Pangeran Cinta’ itu tidak dihadiri istri tercinta, Mulan Jameela. Padahal sehari sebelumnya, Mulan dikabarkan tidak buru-buru balik ke Jakarta karena ingin menghadiri sidang tersebut.

Saat Sang Pangeran Cinta Ahmad Dhani Diadili LagiFoto: Amir Baihaqi

Dhani akan menjalani sidang ketiga pada Kamis (14/2). Dalam sidang tersebut, pentolan band Dewa 19 itu akan mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum mengenai eksepsi yang ia sampaikan.
(fat/fat) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ramai ‘Batam Dianggap Luar Negeri’, PT Pos Indonesia Beri Penjelasan

Jakarta – Pemberitahuan dari PT Pos Indonesia soal layanan pengiriman barang dari Batam ramai dibahas di media sosial. Salah satunya karena ada tulisan ‘Batam dianggap luar negeri‘. Bagaimana maksud sebenarnya?

Surat pemberitahuan kepada pelanggan itu memiliki kop surat PT Pos Indonesia Kantor Pos Batam 29400. Para pelanggan diberitahukan bahwa berdasarkan keputusan Dirjen Bea Cukai No Kep.07/BC/2019 tanggal 1 Februari 2019, ada perubahan alur proses pengiriman paket dan barang keluar dari Batam. Perubahan itu menyebabkan waktu proses lebih lama sehingga kiriman akan mengalami keterlambatan.

Berikut penggalan surat tersebut:

Kiriman paket/barang yang dikirim keluar Batam diperlakukan sama seperti kiriman Incoming International. Hal ini terjadi karena status Pulau Batam sebagai FTZ (free trade zone).

Secara kepabeanan, Pulau Batam dianggap sebagai wilayah Luar Negeri sehingga kiriman Paket/Barang wajib diperiksa satu per satu, untuk dicocokan isi dan perhitungan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor)

Ramai 'Batam Dianggap Luar Negeri', PT Pos Indonesia Beri PenjelasanFoto: Pemberitahuan PT Pos Indonesia soal kiriman dari Batam

Dalam foto yang beredar di media sosial, tulisan ‘Pulau Batam dianggap sebagai wilayah Luar Negeri’ digarisbawah. Netizen pun ramai membahas Batam yang dianggap di luar negeri.

Tetapi, tentu saja bukan itu maksud sebenarnya. Batam tetaplah bagian dari NKRI. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Regional II PT Pos Indonesia Sumbar-Riau-Kepri, Wendy Bermana.

“Sesuai dengan aturan di kita, Batam itu daerah free trade zone (FTZ) sehingga dianggap sebagai wilayah di luar kepabeanan Indonesia. Batam dan beberapa wilayah di Indonesia itu wilayah di luar kepabeanan Indonesia tapi dia tetap wilayah NKRI,” kata Wendy saat dihubungi, Selasa (12/2/2019).

Karena Batam ada di luar wilayah kepabeanan Indonesia, jadi barang-barang yang keluar dari Batam dikenakan bea. Pemberitahuan yang ramai dibahas itu dibuat karena ada keputusan baru dari Dirjen Bea Cukai.

Keputusan itu terkait alur pemeriksaan kiriman barang. Saat ini, Bea Cukai di Batam menggunakan aplikasi Customs and Excise Information System and Automation (CEISA).

“Sebelumnya diperiksa tapi tidak pakai aplikasi. Sebelumnya hanya X-Ray, kalau ada barang yang dilarang masuk atau barang kena pajak, itu diselesaikan lagi oleh bea cukai. Sekarang tetap X-Ray, lalu di-scan satu per satu, datanya harus connect dengan aplikasi itu,” papar Wendy.
(imk/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

7 Fakta di Balik Kasus Pelecehan Marko Simic

Liputan6.com, Jakarta Langkah striker Persija Jakarta, Marko Simic, menghadapi babak play off Liga Champions Asia 2019 tidak berjalan mulus. Pemain asal Kroasia itu dituduh melakukan pelecehan terhadap wanita di sebelahnya dalam penerbangan dari Bali menuju Australia. 

Marko Simic bertolak ke Australia untuk memperkuat Persija Jakarta menghadapi Newcastle Jets, Selasa malam waktu setempat (12/2/2019). Ini merupakan play-off kedua setelah sebelumnya, Macan Kemayoran berhasil mengalahkan Home United 3-1, 5 Februari lalu. 

Media Australia, 9news.com.au melaporkan, Marko Simic langsung ditanyai oleh Polisi Federal Australia tidak lama setelah mendarat di Australia, Minggu (10/2/2019). Pemain asal Kroasia itu didakwa melakukan tindakan tak senonoh tanpa persetujuan kepada seorang wanita. 

Hari ini, Simic mendatangi pengadilan Downing Centre. Pengacara Simic mengatakan, mereka bakal segera menyelesaikan masalah itu. Namun hakim yang menangani kasus ini, Jennifer Atkinson menyampaikan bahwa skandal yang menimpa Simic akan diperlakukan seperti kasus lain dengan prosedural yang adil terhadap semua pihak termasuk kepolisian.  

Seperti apa kasus ini berdampak pada Marko Simic dan apa saja fakta-fakta yang sudah terungkap? Simak halaman berikutnya. 

2 dari 2 halaman

Fakta Kasus Marko Simic

1. Marko Simic bertolak dari Bali menuju Australia, Minggu (10/2/2019)

2. Pemain asal Kroasia itu terbang ke Australia untuk memperkuat Persija Jakarta  berhadapan dengan Newcastle Jets pada play off Liga Champions Asia, Selasa (12/2/2019). 

3. Polisi Federal Australia telah menanyai Simic di bandara sesaat setelah mendarat. 

4. Kasusnya telah dilimpahkan ke pengadilan Downing Center

5. Marko Simic masih berlatih bersama pemain Persija pada Senin malam.

6. Pengadilan meminta Marko Simic menyerahkan paspornya dan tinggal hingga persidangan berikutnya, 4 April 2019. 

7. Marko Simic terancam dipenjara bila terbukti bersalah. 

Saksikan juga video menarik di bawah ini:

Mendikbud: Kasus Persekusi Guru Tidak Bisa Dihindari

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tak menampik adanya kasus persekusi murid terhadap guru. Satu di antaranya adalah kasus persekusi seorang murid X SMP PGRI Wringinanom Gresik Jawa Timur yang mengancam Nurkalim (30) guru IPS.

“Kalau ada kejadian satu dua itu biasanya, itu sifatnya tidak bisa dihindari, karena bagaimana pun dengan 41 juta siswa, itu pasti ada anak yang memiliki keistimewaan-keistimewaan dalam tanda petik,” ujar Muhadjir usai membuka Pameran Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2019 di Pusdiklat Kemendikbud di Serua, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Senin 11 Januari 2019 malam.

Menurutnya, keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki semua siswa itu disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja tersebut, kata Muhadjir, ada tiga kategori.

“Kenakalan remaja itu ada yang stadiumnya rendah, menengah, ada juga yang stadium tinggi,” ucapnya.

Tetapi, Muhadjir menegaskan, apabila sudah ada anak yang sampai berani dengan guru, maka masuk ke stadium tinggi. Sehingga, kata dia, perlu penanganan khusus.

Meski begitu, Muhadjir menegaskan, apapun sanksi yang diberikan kepada si anak, jangan sampai merenggut masa depannya.

“Yang penting, apapun sanksi yang diberikan kepada si anak, tidak boleh merampas masa depan si anak itu. Karena bagaimana pun dia ini adalah anak yang harus diarahkan, justru biasanya anak-anak yang punya perilaku khusus seperti ini justru kalau dibina dengan baik biasanya akan menjadi anak yang sangat baik,” kata Muhadjir.

2 dari 2 halaman

Pembinaan Guru Harus Merata

Sementara Muhadjir mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pembinaan terhadap semua guru yang ada.

Dengan jumlah guru sebanyak 3.017.000 saat ini di sekolah negeri dan swasta, kata dia, semuanya harus diperlakukan sama.

“Ini harus diperlakukan sama dalam pembinaan, karena kalau tidak, nanti pemerataan kualitas pendidikan secara agregat, secara nasional tidak akan bisa tercapai,” tuturnya.

Muhadjir menyebut, Kemendikbud tengah berupaya melakukan pembinaan guru secara desentralisasi, yaitu memberikan otoritas kepada asosiasi-asosiasi guru.

“Kita akan coba sekarang ini untuk pembinaan guru itu kita desentralisasi, yaitu memberikan otoritas kepada asosiasi-asosiasi guru yang ada di dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Guru (KKG). Terus untuk masalah guru honorer sedang kita siapkan skema penyelesaian sampai tahun 2023,” pungkas Muhadjir.


Saksikan video pilihan berikut ini: