Sandiaga Prihatin Lihat Kondisi Ahmad Dhani di Lapas Medaeng

Liputan6.com, Surabaya – Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno menjenguk Ahmad Dhani di Lapas Kelas I Surabaya Jalan Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (16/2/2019). 

Sandiaga langsung masuk ke lapas untuk bertemu Dhani yang sudah 10 di penjara Medaeng setelah dipindahkan dari Cipinang beberapa waktu lalu. 

Selama 15 menit berada di dalam lapas, Sandiaga mengaku menyatakan keprihatinannya pada pentolan grup band Dewa 19 itu. 

“Kami prihatin keadaan beliau dan Alhamdulillah hari ini senyum, jadi hadapi dengan senyuman betul- betul dilakukan. Dhani memiliki spirit sangat postitif dan memyampaikan kondisinya sehat- sehat saja,” ungkap cawapres nomor urut 1 ini. 

Kepada Sandi, Dhani mengaku diperlakukan dengan baik. Suami Mulan Jameela ini menitipkan salam kepada teman-teman seperjuangan.

“Insya Allah, berliau diberikan kesehatan dan ketabahan. Karena tentunya menghadapi tekanan, baik proses hukum dan prosedur hukum. Ini membutuhkan mental yang sangat kuat,” jelas Sandi. 

2 dari 3 halaman

Kapasitas Lapas Medaeng

Selain menjenguk Dhani, Sandiaga juga menyoroti kapasitas Lapas Medaeng. Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta ini ingin pengelolaan lapas lebih baik.

“Di sini kapasitasnya hanya 700 napi, tapi ada 2.900 napi di sini. Delapan puluh persen lebih napi narkoba. Ini mesti jadi catatan kita. Dan ini bukan hanya terjadi di Medaeng, tapi di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di negeri ini. Kita negara darurat narkoba,” jelas Sandi.

Sandi pun berharap proses hukum Ahmad Dhani berlangsung adil, tidak tebang pilih dan tidak tajam ke satu sisi.

“Hukum itu tidak digunakan untuk memukul lawan, tapi memihak kepada kawan. Hukum itu harus adil tanpa pandang bulu. Itu harapan kita. Insya Allah, hukum di bawah kepemimpinan Prabowo Sandi, lebih adil lagi,” tutup Sandiaga Uno.


Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka 

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Saat Sang Pangeran Cinta Ahmad Dhani Diadili Lagi

SurabayaAhmad Dhani menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam sidang kali ini Dhani menyampaikan pendapat tentang UU yang menjeratnya. Menurutnya, di Belanda UU tersebut sudah tidak ada pidananya.

Ahmad Dhani menjalani sidang kedua kasus ‘idiot’ pencemaran nama baik di PN Surabaya, Jalan Arjuno, memakai setelan lebih formal, ketimbang di sidang pertama.

Dhani memakai kemeja putih yang dipadupadankan dengan celana krem. Kemudian masuk ke ruang sidang dengan memakai kopiah hitam. Bukan lagi blankon yang terlihat di sidang pertama.


Namun sebelum menjalani sidang, Dhani sempat berkoar-koar kepada awak media yang hadir. Bahkan, dalam kesempatan itu dia beberapa kali menyebut nama wartawan senior, Karni Ilyas.

“Saya minta kepada Karni Ilyas jangan ditulis Ahmad Dhani dibui,” kata Dhani sambil menunjuk-nunjuk ke kamera, Selasa (12/2/2019).

Saat Sang Pangeran Cinta Ahmad Dhani Diadili LagiFoto: Deny Prastyo Utomo

Suami Mulan Jameela itu mengikuti sidang yang berlangsung selama 35 menit mulai pukul 09.45 WIB. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim R Anton Widyopriyono, Tim Kuasa Hukum Ahmad Dhani menyampaikan nota keberatan atau eksepsi sesuai agenda sidang.

Dari pantauan detikcom, ada 5 nota yang mereka sampaikan. Yakni 1. Eksepsi kompetensi relatif, 2. Kesalahan penerapan pasal UU ITE 3. Surat dakwaan tidak dapat diterima karena pengaduan tidak sah, 4. Eksepsi surat dakwaan dapat dibatalkan, 5. Surat dakwaan batal demi hukum.

Salah satu dari nota alasan yuridis yakni jaksa hanya menulis Pasal 45 ayat (3) saja. Sehingga dianggap sangat keliru menuliskan dakwaan dengan Pasal yang tidak ada dalam suatu Undang-Undang. Karena seharusnya Penulisan yang benar adalah Pasal 27 ayat (3) UU RI nomor 11 tahun 2008. Pasal 45 ayat (3) UU RI nomor 19 Tahun 2016.

“Bahwa oleh karena itu surat dakwaan tersebut adalah salah dan keliru menerapkan pasal Undang Undang ITE dan tidak dapat diterima,” kata Aldwin.

Tidak hanya kuasa hukum, Dhani pun sempat unjuk suara beberapa saat sebelum sidang ditutup. Dia mempertanyakan soal UU yang menjeratnya dan membandingkan dengan situasi hukum di Belanda.

Saat Sang Pangeran Cinta Ahmad Dhani Diadili LagiFoto: Deni Prasetyo Utomo

“Sebagai pertimbangan saja majelis hakim, saya pernah mendengar dari profesor doktor Adi Hamzah bahwa undang-undang seperti ini, di Belanda sudah tidak ada pidananya. Mohon jadi pertimbangan majelis hakim,” kata Dhani.

Usai sidang, Dhani langsung dihampiri wartawan. Namun belum sempat memberikan pernyataan apapun, Caleg Partai Gerindra itu didorong petugas kejaksaan untuk masuk mobil tahanan dan kembali ke Rutan Medaeng.

Melihat kliennya diperlakukan seperti itu, beberapa kuasa hukum yang menyertai Ahmad Dhani tersulut emosi. Mereka terlibat adu mulut dan saling dorong dengan petugas kejaksaan dan keamanan.

“Status Ahmad Dhani menjadi pinjaman tahanan di sini,” kata salah satu kuasa hukum Ahmad Dhani.

Sidang pencipta Lagu ‘Pangeran Cinta’ itu tidak dihadiri istri tercinta, Mulan Jameela. Padahal sehari sebelumnya, Mulan dikabarkan tidak buru-buru balik ke Jakarta karena ingin menghadiri sidang tersebut.

Saat Sang Pangeran Cinta Ahmad Dhani Diadili LagiFoto: Amir Baihaqi

Dhani akan menjalani sidang ketiga pada Kamis (14/2). Dalam sidang tersebut, pentolan band Dewa 19 itu akan mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum mengenai eksepsi yang ia sampaikan.
(fat/fat) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ramai ‘Batam Dianggap Luar Negeri’, PT Pos Indonesia Beri Penjelasan

Jakarta – Pemberitahuan dari PT Pos Indonesia soal layanan pengiriman barang dari Batam ramai dibahas di media sosial. Salah satunya karena ada tulisan ‘Batam dianggap luar negeri‘. Bagaimana maksud sebenarnya?

Surat pemberitahuan kepada pelanggan itu memiliki kop surat PT Pos Indonesia Kantor Pos Batam 29400. Para pelanggan diberitahukan bahwa berdasarkan keputusan Dirjen Bea Cukai No Kep.07/BC/2019 tanggal 1 Februari 2019, ada perubahan alur proses pengiriman paket dan barang keluar dari Batam. Perubahan itu menyebabkan waktu proses lebih lama sehingga kiriman akan mengalami keterlambatan.

Berikut penggalan surat tersebut:

Kiriman paket/barang yang dikirim keluar Batam diperlakukan sama seperti kiriman Incoming International. Hal ini terjadi karena status Pulau Batam sebagai FTZ (free trade zone).

Secara kepabeanan, Pulau Batam dianggap sebagai wilayah Luar Negeri sehingga kiriman Paket/Barang wajib diperiksa satu per satu, untuk dicocokan isi dan perhitungan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor)

Ramai 'Batam Dianggap Luar Negeri', PT Pos Indonesia Beri PenjelasanFoto: Pemberitahuan PT Pos Indonesia soal kiriman dari Batam

Dalam foto yang beredar di media sosial, tulisan ‘Pulau Batam dianggap sebagai wilayah Luar Negeri’ digarisbawah. Netizen pun ramai membahas Batam yang dianggap di luar negeri.

Tetapi, tentu saja bukan itu maksud sebenarnya. Batam tetaplah bagian dari NKRI. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Regional II PT Pos Indonesia Sumbar-Riau-Kepri, Wendy Bermana.

“Sesuai dengan aturan di kita, Batam itu daerah free trade zone (FTZ) sehingga dianggap sebagai wilayah di luar kepabeanan Indonesia. Batam dan beberapa wilayah di Indonesia itu wilayah di luar kepabeanan Indonesia tapi dia tetap wilayah NKRI,” kata Wendy saat dihubungi, Selasa (12/2/2019).

Karena Batam ada di luar wilayah kepabeanan Indonesia, jadi barang-barang yang keluar dari Batam dikenakan bea. Pemberitahuan yang ramai dibahas itu dibuat karena ada keputusan baru dari Dirjen Bea Cukai.

Keputusan itu terkait alur pemeriksaan kiriman barang. Saat ini, Bea Cukai di Batam menggunakan aplikasi Customs and Excise Information System and Automation (CEISA).

“Sebelumnya diperiksa tapi tidak pakai aplikasi. Sebelumnya hanya X-Ray, kalau ada barang yang dilarang masuk atau barang kena pajak, itu diselesaikan lagi oleh bea cukai. Sekarang tetap X-Ray, lalu di-scan satu per satu, datanya harus connect dengan aplikasi itu,” papar Wendy.
(imk/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

7 Fakta di Balik Kasus Pelecehan Marko Simic

Liputan6.com, Jakarta Langkah striker Persija Jakarta, Marko Simic, menghadapi babak play off Liga Champions Asia 2019 tidak berjalan mulus. Pemain asal Kroasia itu dituduh melakukan pelecehan terhadap wanita di sebelahnya dalam penerbangan dari Bali menuju Australia. 

Marko Simic bertolak ke Australia untuk memperkuat Persija Jakarta menghadapi Newcastle Jets, Selasa malam waktu setempat (12/2/2019). Ini merupakan play-off kedua setelah sebelumnya, Macan Kemayoran berhasil mengalahkan Home United 3-1, 5 Februari lalu. 

Media Australia, 9news.com.au melaporkan, Marko Simic langsung ditanyai oleh Polisi Federal Australia tidak lama setelah mendarat di Australia, Minggu (10/2/2019). Pemain asal Kroasia itu didakwa melakukan tindakan tak senonoh tanpa persetujuan kepada seorang wanita. 

Hari ini, Simic mendatangi pengadilan Downing Centre. Pengacara Simic mengatakan, mereka bakal segera menyelesaikan masalah itu. Namun hakim yang menangani kasus ini, Jennifer Atkinson menyampaikan bahwa skandal yang menimpa Simic akan diperlakukan seperti kasus lain dengan prosedural yang adil terhadap semua pihak termasuk kepolisian.  

Seperti apa kasus ini berdampak pada Marko Simic dan apa saja fakta-fakta yang sudah terungkap? Simak halaman berikutnya. 

2 dari 2 halaman

Fakta Kasus Marko Simic

1. Marko Simic bertolak dari Bali menuju Australia, Minggu (10/2/2019)

2. Pemain asal Kroasia itu terbang ke Australia untuk memperkuat Persija Jakarta  berhadapan dengan Newcastle Jets pada play off Liga Champions Asia, Selasa (12/2/2019). 

3. Polisi Federal Australia telah menanyai Simic di bandara sesaat setelah mendarat. 

4. Kasusnya telah dilimpahkan ke pengadilan Downing Center

5. Marko Simic masih berlatih bersama pemain Persija pada Senin malam.

6. Pengadilan meminta Marko Simic menyerahkan paspornya dan tinggal hingga persidangan berikutnya, 4 April 2019. 

7. Marko Simic terancam dipenjara bila terbukti bersalah. 

Saksikan juga video menarik di bawah ini:

Mendikbud: Kasus Persekusi Guru Tidak Bisa Dihindari

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tak menampik adanya kasus persekusi murid terhadap guru. Satu di antaranya adalah kasus persekusi seorang murid X SMP PGRI Wringinanom Gresik Jawa Timur yang mengancam Nurkalim (30) guru IPS.

“Kalau ada kejadian satu dua itu biasanya, itu sifatnya tidak bisa dihindari, karena bagaimana pun dengan 41 juta siswa, itu pasti ada anak yang memiliki keistimewaan-keistimewaan dalam tanda petik,” ujar Muhadjir usai membuka Pameran Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2019 di Pusdiklat Kemendikbud di Serua, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Senin 11 Januari 2019 malam.

Menurutnya, keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki semua siswa itu disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja tersebut, kata Muhadjir, ada tiga kategori.

“Kenakalan remaja itu ada yang stadiumnya rendah, menengah, ada juga yang stadium tinggi,” ucapnya.

Tetapi, Muhadjir menegaskan, apabila sudah ada anak yang sampai berani dengan guru, maka masuk ke stadium tinggi. Sehingga, kata dia, perlu penanganan khusus.

Meski begitu, Muhadjir menegaskan, apapun sanksi yang diberikan kepada si anak, jangan sampai merenggut masa depannya.

“Yang penting, apapun sanksi yang diberikan kepada si anak, tidak boleh merampas masa depan si anak itu. Karena bagaimana pun dia ini adalah anak yang harus diarahkan, justru biasanya anak-anak yang punya perilaku khusus seperti ini justru kalau dibina dengan baik biasanya akan menjadi anak yang sangat baik,” kata Muhadjir.

2 dari 2 halaman

Pembinaan Guru Harus Merata

Sementara Muhadjir mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pembinaan terhadap semua guru yang ada.

Dengan jumlah guru sebanyak 3.017.000 saat ini di sekolah negeri dan swasta, kata dia, semuanya harus diperlakukan sama.

“Ini harus diperlakukan sama dalam pembinaan, karena kalau tidak, nanti pemerataan kualitas pendidikan secara agregat, secara nasional tidak akan bisa tercapai,” tuturnya.

Muhadjir menyebut, Kemendikbud tengah berupaya melakukan pembinaan guru secara desentralisasi, yaitu memberikan otoritas kepada asosiasi-asosiasi guru.

“Kita akan coba sekarang ini untuk pembinaan guru itu kita desentralisasi, yaitu memberikan otoritas kepada asosiasi-asosiasi guru yang ada di dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Guru (KKG). Terus untuk masalah guru honorer sedang kita siapkan skema penyelesaian sampai tahun 2023,” pungkas Muhadjir.


Saksikan video pilihan berikut ini:

HEADLINE: Ketuk Palu MK untuk Larangan Penggunaan GPS Saat Berkendara

Liputan6.com, Jakarta – Global Positioning System (GPS) kini bukan lagi barang mewah. Teknologi pemantau lokasi ini selalu ada digenggaman pemilik smartphone. GPS sangat bermanfaat memandu kita menujut lokasi yang diinginkan.

Tidak sekedar itu, teknologinya berkembang pesat. Secara real time, GPS bisa memberikan informasi kemacetan lalu lintas selain menunjukan lokasi tempat-tempat penting seperti rumah sakit, sekolah, SPBU dan sebagainya.

Yang paling merasakan perkembangan teknologi GPS adalah perusahaan tranportasi bebasis online. GPS tidak akan lepas dan menjadi andalan bagi ojek online (ojol), baik pengendara sepeda motor maupun pengemudi mobil. Pengembangan teknologi GPS memberikan jalan tercepat dan terpendek sehingga konsumen suka dengan layanan ojol ini karena ongkos yang dibebankan jadi lebih murah.

Ketergantungan masyarakat modern terhadap aplikasi GPS ternyata berbuntut panjang. Pengoperasian GPS saat berkendara terbukti mengganggu konsentrasi pengendara. Dan ini melanggar hukum seperti apa yang tertera dalam Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). 

Pasal 106 ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Penjelasannya menyebutkan:

“yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan”.

Sedangkan Pasal 283 UU LLAJ berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan ‘melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.

2 dari 6 halaman

Selanjutnya

Karena terbukti berbahaya, Mahkamah Konstitusi (MK) secara bulat menolak pengujian Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terkait larangan penggunaan telepon saat sedang berkendara yang jika dilanggar bisa dipidana. Artinya, kedua pasal yang mewajibkan pengendara penuh konsentrasi/perhatian itu dinyatakan tetap konstitusional dan tetap berlaku.

“Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Rabu 30 Januari lalu.

Memang tidak bisa dipungkiri, banyak mobil atau motor yang tiba-tiba bergerak melambat dengan arah yang tidak sesuai dengan arah jalan. Ternyata kedapatan, pengemudi atau pengendara kendaraan tersebut terhubung secara aktif dengan aplikasi GPS yang ada di smartphone-nya. Dan banyak lagi kejadian negatif akibat penggunaan GPS saat berkendara.

Menurut Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Herman Ruswandi, larangan GPS bagi pengguna roda dua dan empat telah sesuai aturan yang berlaku dalam Pasal 106 Ayat 1 dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Dalam kedua pasal tersebut dijelaskan larangan penggunaan telepon saat sedang berkendara yang jika dilanggar bisa dipidana. Itu artinya kedua pasal yang mewajibkan pengendara penuh konsentrasi/perhatian itu dinyatakan tetap konstitusional dan tetap berlaku.

Mengacu pada peraturan perundang undangan tersebut, petugas di lapangan tak akan segan-segan melakukan penindakan jika aturan ini terus dilanggar para pengemudi.

“Saat ini masih oleh petugas, baik yang berjaga atau yang berpatroli. Tapi ke depan ketika kamera CCTV sudah terpasang dan itu juga sudah bisa dijadikan alat bukti yang sah sesuai undang-undang,” ujar Herman.

3 dari 6 halaman

Selanjutnya

Menanggapi keputusan MK, Vice President Corporate Affairs Go-Jek Michael Say menyampaikan pendapatnya. “Kami mengapresiasi upaya pemerintah untuk terus meningkatkan keselamatan berlalu lintas,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Senin, 11 Februari 2019.

Michael menyebut keselamatan berkendara merupakan prioritas bagi Go-Jek, hal ini merupakan bagian dari komitmen dan akan dilaksanakan dengan berbagai cara. 

“Kami juga ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengimbau kepada para pelanggan untuk bisa memberikan alamat jelas saat melakukan pemesanan sebagai panduan bagi driver dalam mencapai lokasi tujuan, agar pencarian alamat dapat dilakukan sebelum trip dimulai, sehingga mengurangi penggunaan GPS sambil berkendara.

Penggunaan GPS sendiri lazim digunakan di berbagai negara. Tentunya ada pembatasan penggunaan agar tak berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Misalkan saja di Inggris, dikutip dari express.co.uk, pengemudi bisa menggunakan fitur navigasi di smartphone selama tujuan sudah diatur sebelum memulai perjalanan dan tidak menyentuh smartphone selama berkendara.

Meskipun demikian, pengemudi masih bisa terkena denda hingga 100 pound sterling dan pengurangan 3 poin jika terbukti tak fokus saat berkendara.

4 dari 6 halaman

Selanjutnya

Di Indonesia sendiri beberapa agen pemegang merek (APM) menyediakan fitur GPS pada mobil yang dijualnya. Misalkan saja BMW Group Indonesia yang menawarkan fitur ini kepada konsumennya.

Terkait dengan pelarangan penggunaan GPS saat berkendara, Jodie O’tania selaku Vice President of Corporate Communications BMW Group Indonesia angkat bicara.

“Kami mendukung pelarangan penggunaan GPS yang diaktifkan melalui gadget (HP) dengan alasan keselamatan. Untuk GPS di BMW yang terintegrasi dengan dengan monitor MID atau console sudah disesuaikan dengan sudut pandang dan pengoperasian ergonomis pengendara sehingga tidak mengganggu pengendara dalam menyetir. Menurutnya kendaraan BMW telah menggunakan program navigasi sejak tahun 1994 atau di BMW Seri 7 E38, dalam perkembangannya sistem pengoperasian semakin mudah dan ergonomis,” ungkap Jody kepada Liputan6.com melalui pesan tertulis.

Lebih lanjut, seluruh BMW yang dipasarkan memiliki fitur navigasi GPS standar BMW ConnectedDrive. Fitur tersebut tak hanya memandu pengemudi untuk berkendara dari titik A ke titik B saja. Misalkan saja di Jerman, navigasi satelit sudah terintegrasi dengan beragam informasi penting. Salah satunya adalah peringatan batas kecepatan di jalan-jalan tertentu.

Untuk pengoperasian sistem tersebut, jika pengoperasian dinilai rumit seperti pairing smartphone, maka pengemudi diwajibkan untuk berhenti terlebih dahulu. Sedangkan jika pengoperasian ringan, BMW menawarkan beragam pengaturan agar pengemudi tetap fokus ke jalan, seperti voice control, tombol pada lingkar kemudi, hingga gesture control.

5 dari 6 halaman

Selanjutnya

Muhammad Ikhsan selaku Sekjen JMC, komunitas pengguna Yamaha NMax, menganggap pelarangan penggunaan GPS ini cukup menggelitik lantaran penggunaan internet sudah menjadi hal lumrah.

Penggunaan GPS dianggap telah sesuai dengan kemajuan zaman. Pasalnya sudah puluhan tahun pengendara di Indonesia cuma bermodalkan selembar peta, atau hanya bertanya pada warga di sekitar untuk mencari jalan.

“Di sini ada permasalahan yang fundamental. Masalah mendasar yang dimaksud adalah perkembangan teknologi dunia yang tidak sejalan dengan sistem atau aturan di Indonesia,” jelasnya saat dihubungi Liputan6.com.

Menurutnya, tujuan polisi melarang penggunaan GPS berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yaitu untuk menciptakan kondisi aman berlalu lintas sangat benar.

“Namun yang saya cermati itu adalah ‘pasal karet’. Perlu adendum untuk menyaingi percepatan era digitalisasi yang bermanfaat bagi pengendara, atau UU yang mengatur secara spesifik mengenai penggunaan GPS,” tegasnya.

Jika berkaca pada aturan tersebut, dan menyatakan jika pengendara sesekali melihat GPS saat berkendara dikenakan sanksi, artinya semua kegiatan yang memecah konsentrasi berkendara, harusnya diberikan sanksi juga.

“Artinya merokok, mendengarkan musik, dan ngobrol saat berkendara juga harus diberikan hukuman. Karena aktivitas-aktivitas tersebut juga memecah konsentrasi,” ujarnya.

6 dari 6 halaman

Selanjutnya

Rio Octaviano sebagai anggota Badan Kehormatan Road Safety Association (RSA) menyampaikan, ada dua aspek yang menjadi bahan analisa dalam polemik GPS. Pertama ialah mengakomodir arus teknologi informasi yang akan mempermudah pengendara, dan faktor keterampilan berkendara dengan tetap menghargai aturan lalu lintas.

“Seperti yang kita ketahui, bahwa instrumen berkendara ada beberapa hal antara lain, kemudi, persneling, pedal gas, dan spion. Masing-masing dari instrumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam hal ini, kami mencoba mengusulkan penggunaan GPS handphone diperlakukan seperti spion,” katanya.

Spion biasa digunakan penggendara dengan cara melirik, bukan dengan melihat secara intens. Maka, dalam aturan berkendara dengan konsentrasi, menambah kegiatan berkendara dengan cara melirik GPS dinilai bisa dipertimbangkan.

Namun ada catatan yang tidak boleh dilakukan pengendara, seperti mengubah rute, mengubah pengaturan aplikasi dan menjalankan aplikasi lainnya saat melaju.

Hal ini secara lisan disetujui oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat berbincang dengan Rio Octaviano. Meski demikian, ia melarang kegiatan lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara.

“Bila saja pemerintah mau tetap melarang tanpa kompromi tentang penggunaan GPS pada handphone, maka, pemerintah wajib melarang mobil-mobil yang melengkapi fitur GPS, telpon, bahkan mirroring handphone yang bisa buat menonton,” tutup Rio.

TKN soal Slamet Ma’arif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar

TKN soal Slamet Maarif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar Foto: Abdul Kadir Karding. (Ari Saputra/detikcom).

Jakarta – Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif merasa diperlakukan tidak adil menyusul penetapan tersangkanya dalam kasus pidana pemilu. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta Slamet dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang membelanya untuk fair.

“Di era politik ini, apapun yang terjadi, yang merugikan BPN Prabowo-Sandiaga pasti tuduhannya ke pemerintah, itu tidak fair,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Karding menegaskan, penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka bukan asal-asalan. Masalah pidana dalam pemilu pun juga sudah diatur dalam UU Pemilu dan ditagani oleh Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu).


“Itu kewenangan di Gakkumdu, ada Jaksa, Polisi dan Bawaslu. Kalau kemudian dia tersangka itu artinya ada bukti hukum yang nyata yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik , apalagi sekarang ini seluruh proses-proses itu terbuka, apalagi kalau dia tokoh publik,” kata Karding.

Menurutnya, Gakkumdu pun tak akan aneh-aneh dalam penanganan kasus pemilu. Sebab hal tersebut bisa menjadi masalah dan menyerang balik penegak hukum.

“Kita fair aja, pengadilan terbuka kok, boleh didampingi pengacara, boleh di-medsoskan. Akan dapat dibuktikan di pengadilan. Pasti mereka punya bukti yang cukup. Tidak semua apa-apa ujungnya ke pemerintah, nggak bisa. Kita menganut sistem persamaan di mata hukum dan hukum yang tidak bisa diintervensi. Pengadilan memiliki independensi yang tinggi terhadap satu kasus,” tutur anggota Komisi III DPR itu.

Karding pun menyebut tim sukses dan pendukung Prabowo-Sandiaga selalu menuduh pemerintahan Presiden Joko Widodo bila ada pihaknya yang terkena masalah. Itu menurutnya justru sikap yang tidak adil.

“Masalahnya segala sesuatu yang terjadi terhadap gengnya BPN Prabowo ini, kelompok BPN, apa-apa kalau yang salah itu tuduhannya, framingnya adalah kriminalisasi, framingnya adalah pekerjaan pemerintah, dalangnya pemerintah, saya kira itu juga tidak fair,” sebut Karding.

Politikus PKB ini mengimbau Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan para simpatisan pasangan nomor urut 02 itu, termasuk Slamet Ma’arif untuk bijaksana dalam bersikap. Bila tidak ingin terkena kasus, kata Karding, mereka diminta untuk menjaga sikap dan tutur katanya.

“Kalau tidak ingin kena masalah, jangan berbuat salah. Kita harus proporsional. Jangan mau selalu merasa benar bisa omong apa saja tidak tersentuh hukum, setelah dihukum nyalahkan Jokowi,” katanya.

Seperti diketahui, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019. Kubu Prabowo-Sandiaga membela Slamet habis-habisan.

Slamet Ma’aruf sendiri menyatakan tidak adil terhadap penetapan status tersangkanya. Polisi memastikan sudah melakukan prosedur yang semestinya. Slamet ditetapkan sebagai tersangka karena polisi sudah punya bukti kuat terkait kasus tersebut.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet kepada wartawan, Senin (11/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemerintah Pulangkan Pekerja Migran Indonesia Diah Anggraini dari Yordania

Liputan6.com, Amman Pemerintah akan segera membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Yordania bernama Diah Anggraini (36) kembali ke kampung halamannya di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Diah telah hilang kontak dengan keluarganya setelah berangkat ke Yordania sejak 5 Oktober 2006 melalui PT Safina Daha Jaya. Selama bekerja 12 tahun, dirinya pun tidak memperoleh hak-haknya sebagai pekerja.

“Sambil menunggu proses penyelesaian kasusnya, saat ini Diah Anggraini berada di penampungan Griya Singgah KBRI Amman sebelum diterbangkan ke Indonesia, ” ujar Dubes Indonesia di Yordania, Andy Rachmianto, Senin (11/2/2019).

Dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker, Andy menjelaskan bahwa selama bekerja di Yordania, Diah hilang kontak dengan keluarganya karena tidak diberi akses komunikasi oleh majikannya.

“Selama bekerja di Yordania, Diah mengaku diperlakukan dengan tidak manusiawi dan gajinya tidak dibayarkan. Akhirnya, melarikan diri dari majikannya untuk segera pulang ke tanah air,” ucap Andy, didampingi Atase Ketenagakerjaan KBRI di Amman, Yordania, Suseno Hadi.

Setelah melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, imbuhnya, akhirnya pemerintah berhasil menemukan Diah dan langsung melakukan kontak dengan keluarganya. Saat diinvestigasi di awal bulan Desember 2018, ditemukan keterangan bahwa Diah tidak diurus dokumennya sejak 2014 dan tidak ada kejelasan tentang gaji serta hak-hak ketenagakerjaannya selama 12 tahun.

Bahkan saat diwawancara, Diah tidak mampu berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia dengan baik. Atas dasar ini, maka tim memutuskan untuk membawa Diah tinggal di Griya Singgah KBRI Amman untuk diperjuangkan hak-haknya, termasuk gajinya yang belum dilunasi oleh majikannya.

Suseno mengatakan, pihak KBRI telah melakukan pemanggilan terhadap majikannya. Majikannya pun bersikap kooperatif dan berjanji akan menyelesaikan pembayaran gajinya sebesar 9.000 dollar AS atau Rp 126 juta.

“Gajinya sebesar 2/3 telah dibayarkan oleh majikannya. Tinggal sisanya 1/3 lagi yang belum dibayarkan, serta denda izin tinggal yang sampai saat ini belum dibayarkan majikannya,” kata dia.

Di Griya Singgah KBRI Amman, lanjutnya, Diah terus melakukan penyesuaian dan belajar bahasa Indonesia secara intensif, juga menyelesaikan pelatihan health massage yang diselenggarakan KBRI.

“Terhitung mulai tanggal 10 Februari 2019, pengumuman Amnesti yang diberikan oleh pemerintah Yordania telah diberlakukan. Dipastikan tidak lama lagi Diah dapat segera kembali ke tanah air,” ujarnya.

Saat ini, Diah berada di Griya Singgah KBRI Amman dalam kondisi fisik yang prima, ceria, dan mampu berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia. Bahkan, ia begitu gembira dapat komunikasi secara langsung melalui video call dengan ibunya di tanah air.

Begitu terharunya, Diah tak lupa memberikan apresiasi kepada Dubes RI di Yordania dan seluruh pihak KBRI Amman yang telah membantu dan segera memulangkan dirinya kepada keluarga di kota Malang, Jawa Timur.

“Saya gembira sekali dan memang sudah lama hilang kontak dan tidak berkomunikasi dengan keluarga. Saya ingin segera pulang dan bertemu dengan kedua orang tua di kampung halamannya,” ucapnya.



(*)

Kisah Bocah SMP di Gresik Tantang Guru Hingga Bersujud Minta Maaf

Gresik – Video seorang siswa menantang gurunya viral di media sosial. Dengan kurang ajarnya, siswa tersebut memperlakukan gurunya dengan tidak hormat.

Setelah menantang guru dengan sombongnya, si siswa dalam video viral itu akhirnya sadar dan meminta maaf. Bahkan, si siswa sampai bersujud di kaki sang guru.

Dalam video berdurasi 54 detik itu, sang murid tiba-tiba memegang kepala gurunya. Kemudian mendorong si guru dan mencengkram kerah bajunya seakan-akan hendak memukul si guru sambil memaki.


Sang guru hanya diam membisu melihat tingkah laku anak didiknya tersebut. Sedangkan si murid meneruskan aksi kurang ajarnya dengan merokok di dalam kelas.

Lokasi kelas atau sekolah dalam video itu berada di Gresik. Seperti yang disampaikan Kapolsek Wringinanom Gresik, AKP Supiyan.

“Benar, lokasi video itu di SMP PGRI Wringinanom Gresik,” ujar kapolsek saat dihubungi detikcom, Minggu (10/2/2019).

Sebagai tindaklanjut penyelidikan, polisi akhirnya memanggil pihak-pihak yang terkait dengan video tersebut. Mediasi digelar di Polsek Wringinanom.

Para pihak yang datang yakni sang guru, Nur Kalim (30) dan si siswa. Si siswa datang didampingi kedua orang tuanya Slamet Arianto (47) dan Anik.

Foto: Deny Prastyo Utomo

Mediasi tersebut juga dihadiri pihak dari Perlindungan Perempuan Anak Jatim, pegawai Kementerian Sosial, Yayasan PGRI, dan tuan rumah Kapolsek Wringinanom AKP Supiyan.

Sebelum dilakukan perjanjian damai, Nur Kalim mengaku sudah ikhlas memaafkan sikap siswanya. Menurutnya, terlepas dari sikap siswanya yang kurang terpuji, ia menganggap siswanya adalah anak didiknya sendiri.

“Saya sudah memaafkan sikap siswa saya. Meski begitu siswa saya adalah anak didik saya sendiri. Ia juga saya anggap anak saya sendiri. Apalagi yang bersangkutan akan mengikuti ujian nasional,” kata Nur Kalim.

Meski begitu, si siswa tetap meminta maaf dan memeluk sang guru. Saya meminta maaf dan bersedia merubah sikap, baik di kelas dan dengan guru saat di kelas waktu pelajaran nanti,” kata si siswa.

Tak cukup bersalaman dan berpelukan, siswa tersebut langsung bersujud mencium kaki Nur Kalim untuk lebih dalam meminta maaf. Nur yang kaget langsung mengangkat tubuh siswanya tersebut. “Sudah-sudah jangan bersujud. Saya maafkan,” kata Nur.

Meski sudah berdamai, orang tua siswa yang menantang guru hingga viral di media sosial mengaku takut akan masa depan anaknya. Mereka takut anaknya akan diperlakukan berbeda di sekolah.

“Setelah proses perdamaian ini selesai, apakah anak saya masih bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya,” kata Slamet.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Mahin meski mangku sangat terpukul dengan kejadian ini, namun pihaknya tidak akan melakukan punisment yang berlebihan.

“Saya prihatin dan terpukul, kami tidak bisa menghukum ke anak. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Andaikata bisa berubah 180 derajat, apakah itu tidak bisa. Tinggal saat ini kita harus melakukan kontrol terhadap sang anak, baik itu orangtua, lembaga dan masyarakat, sehingga anak ini nanti ada perubahan, baik sikap, perkataan sehingga tidak mengulangi kembali,” tandas Mahin.
(fat/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU Belitung Mulai Rakit Kotak Suara Pemilu 2019

Liputan6.com, Tanjungpandan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai merakit kotak suara yang akan digunakan pada Pemilu 2019 pada hari ini, Senin (11/2/2019). Hal tersebut sesuai dengan instruksi dari KPU pusat. 

“Sesuai instruksi melalui surat edaran dari KPU RI maka besok kami mulai merakit dan mengeset kotak suara,” kata Ketua KPU Belitung, Soni Kurniawan di Tanjungpandan, Minggu 10 Februari 2019.

Menurut dia, kebutuhan logistik Pemilu 2019 di daerah itu terdiri dari sebanyak 2.700 kotak suara, 738 bilik suara, 1.058 botol tinta, 64.362 segel dan beberapa logistik lainnya yang telah didatangkan secara bertahap.

KPU Belitung menargetkan waktu penyelesaian perakitan kota suara tersebut selama dua minggu ke depan. Kotak suara kemudian akan dialokasikan sesuai dengan tingkatan dan kebutuhan di masing-masing tempat pemungutan suara.

“Karena merakit ini perlu kehati-hatian, barangnya masih baru dan tersimpan di dalam plastik, maka kami gunakan tenaga personel yang ada di sekretariat KPU,” ujar Soni seperti dilansir Antara.

Selain itu, KPU Belitung telah menyiapkan gudang representatif guna menyimpan keseluruhan logistik Pemilu 2019 di daerah tersebut. 

“Mengingat kebutuhan logistik cukup banyak maka kami sewa gedung olahraga Tanjungpandan nantinya segala penyimpanan dan penyortiran logistik pemilu terpadu kami lakukan di tempat itu,” ucap Soni.

2 dari 3 halaman

Kekuatan Kotak Suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan kotak suara Pemilu 2019 berbahan karton atau kardus cukup kuat diperlakukan sesuai dengan fungsinya. Untuk membuktikannya, Liputan6.com akan menguji kekuatan kotak suara itu secara live dalam tautan ini.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan, kotak suara Pemilu 2019 terbuat dari karton kedap air. Definisi kedap air itu menurutnya adalah kotak suara yang tahan air dalam perlakuan normal.

Selain kedap air, ia menegaskan, kotak suara tersebut juga kuat menahan bobot hingga 70 kilogram.

“Kotak ini didesain untuk menjalankan fungsi sebagai kotak suara, menyimpan dokumen, mengamankan dokumen, tidak jebol ketika diangkat, itu fungsi-fungsi kotak suara. Bukan kemudian kotak suara ditiduri kok jebol, ya jangan ditiduri, wong kotak suara didesain bukan untuk ditiduri,” papar Arief beberapa waktu lalu.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: