Petinggi Wijaya Kusuma Emindo Dicecar Soal Suap Pejabat Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik aliran dana suap yang diberikan kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hari ini, tim penyidik memeriksa 11 orang yang sebagian besar merupakan petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Kedua perusahaan tersebut diduga banyak menggarap proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan tersangka dan aliran dana yang diketahui para saksi dalam kasus tersebut,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Adapun 11 saksi yang diperiksa hari ini yakni Manajer Proyek PT WKE atau Direktur PT TSP Adi Dharma, dan Yohanes Susanto. Lalu ada Direktur PT WKE Untung Wahyudi, Direktur PT WKE Dwi Priyanto Siswoyudo, Dirut PT WKE Budi Suharto, dan Direktur Proyek PT WKE Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian Direktur Keuangan PT WKE, Lily Sundarsih, dan Direktur PT TSP Irene Irma. Selain itu, terdapat nama karyawan PT WKE Jemi Paundanan dan Bagian Keuangan PT WKE Michael Andri Wibowo serta seorang swasta bernama Gatot Prayogo.

2 dari 2 halaman

8 Tersangka

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Bawaslu Periksa 15 Camat di Makassar yang Dukung Jokowi

Makassar

Sebanyak 15 camat di Makassar, Sulawesi Selatan, diperiksa Bawaslu terkait laporan video dukungan terhadap capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Bawaslu akan mengkaji keterangan para camat itu untuk memutuskan ada-tidaknya unsur pelanggaran untuk ditindaklanjuti.

“Saat ini kami sedang melakukan registrasi, ada 15 pihak yang kami undang, (tapi) tidak secara bersamaan, (melainkan) berangsur-angsur karena tim klarifikasi kami tentunya terbatas,” ujar Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, Jumat (22/2/2019).

Bawaslu, ditegaskan Azry, menerima tiga laporan terkait video dukungan camat terhadap Jokowi-Amin. Bawaslu, berdasarkan ketentuan, wajib menindaklanjuti laporan tersebut.

Azry menyebut Bawaslu punya waktu 14 hari melakukan penanganan laporan. Keterangan para terperiksa juga akan diplenokan.

“Berkaitan dengan rekomendasi kami ke KemenPAN-RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara, itu sudah menjadi standar bagi kami untuk meneruskan itu terkait dengan pelanggaran hukum lainnya. Kami akan melakukan kajian dan kami akan menentukan seperti apa faktanya dan seperti apa rekomendasi,” ujar Azry.

Sebelumnya, beredar video yang berisi deklarasi dukungan kepada calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi). Video berdurasi 1 menit itu diawali perkenalan diri seseorang bernama Syahrul Yasin Limpo. Dia adalah mantan Gubernur Sulsel.

“Saya, Syahrul Yasim Limpo, beserta seluruh camat se-Kota Makassar,” kata Syahrul di awal video seperti dilihat detikcom, Kamis (21/2). Ucapan Syahrul lalu diikuti beberapa orang yang mengaku sebagai camat di Makassar. Dalam video itu, Syahrul menyatakan dukungan dan tekad mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin satu periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk nomor…,” kata Syahrul. Rekaman video terputus pada menit pertama.


(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Satgas Antimafia Bola Kejar Pengakuan Tersangka dan Saksi di Mata Najwa

Liputan6.com, Jakarta – Satgas Antimafia Bola Polri akan menindaklanjuti keterangan tersangka dan saksi yang diungkap di acara Mata Najwa yang disiarkan pada Rabu 20 Februari 2019 malam. Keterangan dari para narasumber akan dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam mengusut skandal pengaturan skor sepakbola Indonesia.

“Itu petunjuk-petunjuk yang nantinya bisa didalami dan diselidiki oleh Satgas Antimafia Bola,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Dalam acara bertajuk ‘PSSI Bisa Apa Jilid 4’ yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta itu, sopir Jokdri, Dani buka-bukaan soal perintah bosnya. Dani mengaku beberapa kali diperintah mentransfer sejumlah uang oleh Jokdri, paling besar mencapai nominal Rp 5 miliar.

Tersangka pengaturan skor, Dwi Irianto alias Mbah Putih juga buka-bukaan dengan jurnalis senior Najwa Shihab dalam sebuah wawancara eksklusif. Menurutnya, semua manajer klub pasti menjalin komunikasi dengan wasit.

Bukan hanya tersangka, Najwa juga menghadirkan keterangan saksi dari perangkat pertandingan yang identitasnya dirahasiakan. Menurut saksi, hampir semua pertandingan sepakbola sudah diatur. PSSI juga memiliki peran penting dalam skandal match fixing.

“Semua itu petunjuk. Itu nilainya satu kalau pengakuan saja. Kita butuh bukti dokumen yang menguatkan petunjuk itu,” tutur Dedi.

2 dari 2 halaman

Dibutuhkan Penyidik

Tidak menutup kemungkinan, informasi di Mata Najwa akan ditindaklanjuti oleh penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Sehingga keterangan tersebut memiliki pertanggungjawaban hukum.

“Tentunya sangat terkait kalau itu nanti dibutuhkan penyidik dalam rangka untuk mengungkap match fixing di beberapa liga, tentu arahnya ke sana (di-BAP),” ucap Dedi.


Saksikan video pilihan di rumah ini:

Dua Kali Diperiksa, Joko Driyono Jawab 40 Pertanyaan Penyidik

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Tim Satgas Mafia Bola telah melakukan pemeriksaan terhadap Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono, tersangka kasus perusakan dokumen. Meski sudah menjalani pemeriksaan selama dua kali, penyidik merasa masih belum tuntas memeriksa Joko Driyono.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, Joko Driyono telah menjawab sebanyak 40 pertanyaan dari penyidik. Sebelumnya penyidik menyiapkan 32 pertanyaan.

“Jadi yang bersangkutan sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan sekitar 40 pertanyaan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya di Mapolda Metro Jaya, Jumat (22/2).

“(Pertanyaannya?) Sama masih seputar berkaitan dengan keterangan formil dan materiil sebagian,” sambungnya.

Menurut Argo, Joko Driyono kembali akan menjalani pemeriksaan pada 27 Februari mendatang. Pasalnya, penyidik mengaku belum tuntas memeriksa Jokdri.

2 dari 3 halaman

Minta Banyak Keterangan

“Pemeriksaan kemarin, belum semuanya tertuang di dalam berita acara. Tentunya penyidik ingin menggali kembali yang lebih banyak keterangannya, berkaitan dengan barang bukti yang disita. Jadi belum semuanya terverifikasi barang bukti-bukti tersebut, misalnya seperti ada barang bukti transfer, ada buku tabungan, dan sebagainya itu belum terverifikasi semuanya,” ujarnya.

Argo menjelaskan hingga pukul 17.30 WIB, penyidik telah melayangkan 32 pertanyaan dalam proses pemeriksaan. “Sampai saat ini, tersangka masih dalam pemeriksaan, tersangka diberikan sekitar 32 pertanyaan terkait kasus tersebut, nanti jumlahnya bisa mengembang atau tidak ya,” kata Argo, di Mapolda Metro Jaya.

3 dari 3 halaman

Terobos Garis Polisi

Menurut Argo, garis besar dari 32 pertanyaan tersebut penyidik menanyakan perihal bagaimana cara tersangka memerintahkan anak buahnya menerobos garis polisi yang telah dilarang. “Jadi garis besar dari pertanyaan itu ialah, yang bersangkutan menyuruh pada staffnya untuk mengambil suatu barang yang sudah dalam situasi police line,” kata Argo.

Selain itu, lanjut Argo, penyidik juga menanyakan dokumen-dokumen yang dicurigai, yang disita Tim Satgas Mafia Bola saat melakukan penggeledahan di beberapa tempat. “Selain itu juga nanti akan dipertanyakan dokumen-dokumen yang disita di kantor ataupun di rumah,” ujarnya.


Reporter: Ronald

CCTV Pembunuhan Noven di Bogor Sampai ke Tangan FBI

BogorSiswi SMK di Bogor berusia 18 tahun, Andriana Yubelia Noven Cahya, tewas dibunuh di sebuah gang sempit pada 7 Januari 2019 lalu. Wajah pelaku terekam CCTV, namun tak jelas.

Sebanyak 28 saksi telah diperiksa untuk mencari titik terang perkara ini. Polisi kesulitan untuk mengidentifikasi wajah pelaku karena kualitas rekaman CCTV yang terpasang di dekat lokasi penusukan tidak baik.

Hanya tampak dalam rekaman CCTV bahwa pelaku menusuk korban di sebuah gang yang sepi. Pelaku memang sebelumnya telah menunggu korban berjalan di gang di Jalan Riau itu.
“Kita sudah periksa 28 orang saksi. Tapi dari semuanya, belum ada yang menjurus kepada pelaku. Kita masih analisa keterangan-keterangan saksi,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada detikcom, Selasa (29/1).

Noven menderita luka akibat senjata tajam di bagian dada kiri. Luka yang ditemukan di tubuhnya memanjang sepanjang 22 cm. Dia tewas seketika berdekatan waktunya dengan kaburnya pelaku.

“Memang untuk wajah pelaku ini di CCTV tidak terlalu jelas. Lalu kualitas video CCTV juga kurang baik ya,” kata Kombes Truno.

Salah seorang pria berinisial S yang tak lain mantan kekasih Noven sempat diamankan. Namun karena tak cukup kuat bukti, pria tersebut dilepaskan. Polisi juga sempat ‘mengubek-ubek’ laptop Noven, namun tak ada petunjuk mengarah ke siapa pelakunya.
Rekaman CCTV yang kualitasnya tak terlalu bagus membuat polisi memutuskan untuk meminta bantuan kepada Federal Bureau of Investigation (FBI). Polri ingin meminjam alat canggih milik FBI guna mengidentifikasi wajah pria penusuk Noven yang terekam CCTV.

“Kita akan meminta bantuan kepada FBI (karena) mereka kan alatnya lebih canggih secara digital forensik. Untuk zoom yang lebih besar dan tidak pecah-pecah, sehingga kita bisa mengenali dengan jelas pelaku yang ada di CCTV tersebut,” ujar Kapolres Bogor Kota Kombes Hendri Fuiser, Jumat (22/2).

Kombes Hendri tak menjelaskan lebih jauh apakah FPI telah merespons permintaan tersebut atau belum. Akibat CCTV yang kurang terlalu dan bukti-bukti yang belum cukup, hingga kini pembunuh Noven masih berkeliaran.
(rna/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kemenpora Ungkap Kriteria Ketua Umum PSSI Baru

Liputan6.com, Palembang – Setelah mundurnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) masih menunggu siapa yang akan duduk di jabatan ini.

Menurut Sekretaris Kemenpora (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto, ada beberapa kriteria yang diharapkan bisa menduduki jabatan Ketua PSSI tersebut. Di antaranya mempunyai integritas tinggi dan waktu yang cukup untuk mengurus PSSI.

“Memang betul-betul tidak ada kepentingan apapun, yang penting mengurus bola saja. Dia nyambi sebagai apapun boleh,” usai jadi narasumber di acara Dialog Nasional Mengelola Even Olahraga, di Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Kamis (21/2/2019).

“Yang penting jangan sampai kejadian seperti Edy. Dia ada di Medan, kantor PSSI di Jakarta. Itu sangat merepotkan,” ujarnya.

Dia meyakinkan bahwa Kemenpora tidak akan menunjuk siapapun untuk mengisi kekosongan Ketua PSSI. Yang mengikuti bursa calon Ketua PSSI harus sesuai statuta PSSI, yaitu minimal sudah lima tahun berkecimpung di dunia sepakbola.

PSSI juga akan dibantu oleh seluruh kementrian dalam pengelolaan olahraga sepakbola. Hal ini dikuatkan dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2019.

Inpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tanggal 25 Januari 2019 ini, memuat tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional (PPPN).

Menurutnya, urusan persepakbolaan Indonesia itu bisa dikelola bersama-sama, tidak hanya oleh PSSI saja. Apalagi saat perancangan dan penandatanganan inpres, perwakilan PSSI juga hadir.

“Ini bukan berarti pemerintah akan mendominasi, tidak. Karena yang diatur di inpres itu bukan pemain elit, tapi atlit junior,” katanya.

Beberapa kementrian yang bisa membantu PSSI diantaranya Kementrian PU PERA yang bisa bertanggungjawab membangun stadion sepakbola. Lalu Kementrian Ristekdikti yang bisa meriset sport science, serta Kementrian Keuangan (Kemenkeu) yang bisa menyediakan dana segar.

2 dari 2 halaman

Mafia Bola

Terkait tentang kasus mafia bola yang menjerat PSSI, Gatot kembali menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak ada intervensi. Dirinya pun mengaku ikut diperiksa Satgas Antimafia Bola pada tanggal 26 Desember 2018.

“Waktu itu pertanyaan saya ke penyidik, kalau (kasus) ini serius tidak. Jangan seperti yang sudah-sudah. Sehari setelah itu ada yang ditangkap di Halim,” ujarnya.

Keseriusan Satgas Antimafia Bola ini didukung penuh oleh Kemenpora. Namun mereka tetap mengingatkan ke PSSI, agar kasus ini tidak disampaikan ke FIFA.

“Kami wanti-wanti, takut PSSI melaporkan ke FIFA, saya bilang jangan adu ke FIFA. Alhamdulilah PSSI declear KLB. Akan diadakan di kota mana atau kapan, itu urusan PSSI,” ungkapnya.

Anas Urbaningrum dan Sumpah Gantung di Monas, 6 Tahun Silam

Liputan6.com, Jakarta Penangkapan Bendahara Umum Partai Demokrat pada saat itu, Muhammad Nazaruddin menjadi titik awal terungkapnya kasus korupsi megaproyek pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek tersebut lambat terealisasi karena terkendala sertifikasi tanah.

Dalam catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com mencatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Politisi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai salah satu tersangka proyek itu. Dia diduga menerima gratifikasi dan pencucian uang.

Sebelum penetapan tersebut, Nazaruddin sempat menyeret nama Anas dan Menpora Andi Alfian Mallarangeng saat menjalani pemeriksaan di KPK. Nazar mengaku menerima uang sebesar Rp 100 miliar. Separuhnya digunakan untuk memenangkan Anas Urbaningrung sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, setengahnya lagi dibagi-bagi ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kendati demikian, Anas membantah tegas tuduhan itu dan menilai tudingan mantan koleganya di Partai Demokrat merupakan fitnah keji. Dia mengaku tak menerima uang sepeser pun atas dana proyek pusat olahraga tersebut. Bahkan, Anas Urbaningrum melontarkan sumpah serapah yang mengejutkan publik.

“Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” kata Anas pada 9 Febuari 2012.

Dia juga menyebut tudingan tersebut merupakan ocehan dan karangan tidak mendasar sehingga KPK tak perlu harus repot mengurusinya. Walaupun begitu, Anas mengaku siap bersedia jika nantinya harus berurusan dengan KPK.

Namun apa daya, sumpah itu tak membuatnya lepas dari bayang-bayang korupsi. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan, Anas Urbaningrum akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada 22 Februari 2013. Setelah Menpora Andi Mallarangeng dan Kepala Biro Keuangan dan Rumahtangga Kemenpora, Dedi Kusnandar sebelumnya sudah dilabeli sebagai koruptor Hambalang

2 dari 3 halaman

Vonis Anas yang Dilipatgandakan

Proses panjang selama 15 bulan akhirnya membuahkan hasil, Anas menjadi pesakitan di ruang sidang Tipikor pada 30 Mei 2014 dengan didampingi pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Dia diperiksa dan diserang berbagai macam pertanyaan oleh majelis hakim.

Di persidangan, dia tetap bersikeras menuding pernyataan Nazaruddin merupakan cerita kosong belaka dan tidak sesuai fakta yang ada. Selain itu, dia juga geram dengan tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim mencabut hak politiknya.

“Sungguh tidak rasional, absurd, mengada-ngada dan hanya berdasarkan cerita kosong seorang saksi istimewa M. Nazaruddin,” kata Anas saat membacakan nota keberatan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 18 September 2014. Di dalam sidang Anas membacakan pledoi atau pembelaannya setebal 80 halaman.

Namun, drama itu selesai enam hari kemudian. Sidang vonis Anas pun berjalan di tempat yang sama. Berdasarkan putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta.

Setelahnya, Anas mengajukan kasasi atas putusan tersebut, dia menyatakan keberatan lantaran tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang TPPU harus dibuktikan dahulu. Namun, Majelis Agung tidak mengabulkannya karena merujuk pada ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Majelis hakim malah melipatgandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan pada 8 Juni 2015.

Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik. Majelis hakim merujuk pada beberapa pasal.

Adapun pasal tersebut, Pasal 12 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat 1 huruf c UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003.

3 dari 3 halaman

Ajukan Peninjauan Kembali dan Permainan Politik

Anas yang geram karena kasusnya berbuntut panjang mengajukan peninjauan kembai atau PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 24 Mei 2018. Dalam kasusnya, dia merasa mendapati muatan politis sangat kental sehingga merugikan dirinya.

“Bahwa aroma politik dari kasus Hambalang yang menimpa pemohon PK sejak awal memang telah tercium pekat indikatornya bocor dokumen KPK yang diduga Sprindik atas nama pemohon PK,” ujar Anas melalui pengacaranya, Abang Nuryasin, Kamis (24/5/2018).

Tudingan ini bukan tanpa dasar. Menurut abang, saat Anas maju sebagai calom Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010, Anas tidak diunggulkan dalam bursa saat itu. Namun, berkat dorongan para kader Partai Demokrat, mantan komisioner KPU itu akhirnya menang.

Abang menjelaskan, gerakan menggulingkan Anas Urbaningrum terjadi dengan status tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi yang ditetapkan KPK.

“Bahwa kudeta politik dan pengambilalihan kewenangan pemohon PK sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pernyataam dari resim berkuasa saat itu agar pemohon PK kembali berkonsentrasi menghadapi masalah hukum adalah penggiringan opini politik publik,” ucapnya memungkasi. (Rifqi Aufal Sutisna)

Sudah 19 Jam, Joko Driyono Masih Diperiksa Satgas Antimafia Bola

JakartaSatgas Antimafia Bola Polri masih memeriksa Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono sebagai tersangka pengrusakan barang bukti. Sama seperti pemeriksaan sebelumnya, hingga 19 jam Joko Driyono masih diperiksa polisi.

Joko Driyono alias Jokdri tiba di Mapolda Metro Jaya pada Kamis (21/2/2019) pukul 09.45 WIB. Hingga Jumat (22/2) pukul 05.00 WIB Jokdri belum juga selesai diperiksa penyidik.

Pemeriksaan ini merupakam lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya pada Senin (18/2). Ada 15 pertanyaan sisa dari total 32 pertanyaan yang diajukan penyidik dalam pemeriksaan kali ini.

“Hari ini, Kamis jam 10.00 WIB karena ada waktu pemeriksaan pertama kita belum selesai semua dengan pemeriksaanya yang rencana penyidik ada 32 pertanyaan kemarin baru 17 (pertanyaan) dan sekarang kita lanjutkan untuk hari ini,” kata Argo kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (21/2/2019).

Argo mengatakan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan penyidik seputar barang bukti yang dirusak oleh Jokdri hingga soal aliran dana. Barang bukti kasus pengaturan skor sepakbola yang tidak dirusak juga akan ditanyakan ke Jokdri.

“Pertanyaan berkaitan dengan perusakan, menyuruh merusak dan ada soal beberapa aliran dana dan dari barang bukti yang disitia itu juga akan ditanyakan satu persatu yang bararti yang sudah disita itu akan kita kaitkan sebagai pertanyaan Pak JD,” ungkap Argo.

Diketahui, Jokdri ditetapkan sebagai tersangka setelah tiga tersangka perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor lain tertangkap. Mereka adalah Muhammad Mardani Mogot (sopir Jokdri), Musmuliadi (OB di PT Persija), dan Abdul Gofur (OB di PSSI). Kepolisian menyebut Jokdri sebagai aktor intelektual perusakan bukti kasus dugaan pengaturan skor.
(abw/abw)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Suami Bunuh Istri yang Hamil Tua di Bengkulu, Bayi di Perut Diselamatkan

Jakarta – Romi Sepriawan (30) tega membunuh istrinya, Erni Susanti (29), yang sedang hamil tua. Setelah membunuh, Romi membelah perut istrinya yang sedang hamil tua itu.

“(Dibelah) setelah korban meninggal,” kata Kapolres Bengkulu Kota AKBP Prianggodo Heru Kun Prasetyo saat dihubungi detikcom, Kamis (21/2/2019) malam.

Kepada polisi, Romi menyatakan melakukan hal itu karena ingin menyelamatkan bayinya. Tapi pelaku tak bisa mengeluarkan bayinya, lalu kabur.


AKBP Heru mengatakan korban ditemukan dalam kondisi perut terbuka. Warga yang menemukan jenazah kemudian menyelamatkan bayi korban. Beruntung, bayi korban bisa dikeluarkan dengan selamat.

“Bayinya selamat,” tuturnya.

Pembunuhan sadis itu terjadi pada Kamis (21/2) siang di rumah keduanya di Jalan Irian Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Peristiwa ini diketahui tetangga korban.

Di tengah percekcokan antara pelaku dan korban, tetangga mendengar korban berteriak meminta tolong. Tidak berapa lama kemudian, tetangga melihat pelaku keluar meninggalkan rumah.

Tetangga korban kemudian mengecek ke dalam rumah dan menemukan korban sudah meninggal dunia. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Terdapat luka di bagian leher korban akibat dibacok senjata tajam.

Tidak lama setelah kejadian itu, polisi berhasil menangkap pelaku. Saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolres Bengkulu Kota.
(mea/fdn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Di Munajat 212, Ketum FPI Bicara Soal Kasus Habib Bahar hingga Ahmad Dhani

Jakarta – Ketum FPI 212 Sobri Lubis turut memberikan sambutan dalam acara Malam Munajat 212 di Monas. Sobri berbicara mengenai sejumlah kasus yang menimpa Habib Bahar bin Smith hingga Ahmad Dhani.

“Saya tidak lupa kawan-kawan kita yang selalu hadir bersama kita tapi mereka nggak bisa hadir karena ada yang di penjara. Saudara kita Buni Yani. Kita doakan beliau diberikan kekuatan dan segera bebas,” kata Sobri di bagian awal sambutannya, Kamis (21/2/2019).

Setelah mengulas mengenai kasus Buni Yani, Sobri menyinggung mengenai kasus Ahmad Dhani. Seperti diketahui si musisi itu kini ditahan di rutan Medaeng Jawa Timur karena kasus cuitan.

“Untuk kawan kita Ahmad Dhani kita doakan semoga cepat bebas,” tutur Sobri.

Kemudian Sobri membahas mengenai kasus yang menimpa Habib Bahar. Menurut Sobri, ada ketidakadilan dalam penanganan kasus yang menimpa Habib Bahar.

“Sempat viral ada anak.. mencaci maki Presiden Jokowi. Diperiksa saja tidak. Padahal dia mengancam akan membunuh Presiden Jokowi. Habib Bahar baru menyatakan Presiden banci, dilaporkan dan diproses,” tutur Sobri.

Sobri lalu menyapa Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif yang juga hadir di lokasi. Dia mengajak massa yang hadir untuk terus mendukung Slamet.

“Walapun Kyai Slamet sekarang berstatus tersangka semoga tidak sampai dipenjara,” kata Sobri.
(fjp/fjp)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>