Berharap Diperhatikan, Janda-janda Cianjur Dukung Jokowi-Ma’ruf

JakartaRelawan Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) menggelar deklarasi bersama warga Cianjur, Jawa Barat. GNR membagikan rencana program ‘Janda di Nafkahi Negara’, puluhan janda lansia yang hadir sepakat untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres mendatang.

Salah satu warga kampung Lembur Sawah, Kecamatan Cugenang, Cianjur Siti Hafsari (62) mengatakan, dirinya berharap program tersebut bisa memberikan harapan baru buat janda-janda lansia yang sudah tidak mampu lagi bekerja. Ia mengaku merasa malu menjadi beban anak-anaknya selama ini.

“Anak saya hanya buruh tani, dia juga harus menghidupi keluarganya. Kalau saya mau jajan, malu kalau minta terus ke anak. Saya berharap betul program ini ada,” ucap Siti, dalam keterangan yang diterima detikcom dari GNR, Minggu (24/2/2019).

Hal serupa dinyatakan Siti Habsoh (58). Menurutnya program itu dapat menunjukan kepedulian Jokowi pada rakyat.
“Jika ini dijalankan, pak Jokowi memberikan bukti bisa memanusiakan kami yang sudah hidup sendiri. Kami berharap janji ini bisa ditepati jika pak Jokowi menang,” Ujarnya.

Deklarasi GNR bersama warga Cianjur di fasilitasi oleh Kopi Politik Syndicate (KPS), yang sejauh ini terus merangkul beberapa elemen masyarakat untuk mendukung Jokowi-KH Maruf Amin. Direktur KPS, Indra Budiman mengatakan pihaknya terus menggalang element masyarakat untuk memenangkan Jokowi.

“Kita rangkul semua dalam satu wadah KPS dan usulan program Janda Dinafkahi Negara semoga membawa kesejahteraan bagi para janda-janda yang ada di Indonesia,” Kata Indra.
(yld/yld)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Berkonflik dengan Manusia, Gajah di Botswana akan Dijadikan Pakan Ternak

Liputan6.com, Gaborone – Pemerintah Botswana tengah mempertimbangkan pencabutan larangan berburu gajah, menyusul sejumlah kasus penyerangan hewan tersebut terhadap warga negara. Hal ini disampaikan oleh subkomite peninjau moratorium perburuan pada Kamis, 21 Februari 2019.

Sebuah laporan menteri kabinet juga mengatakan bahwa gajah yang kemudian mati karena diburu, akan digunakan untuk makanan hewan peliharaan, dikutip dari situs abc.net.au, Sabtu (23/2/2019).

Masyarakat yang bertempat tinggal di dekat habitat gajah mendukung pemberlakuan perburuan. Mereka beralasan bahwa jumlah konflik antara manusia dan satwa liar meningkat sejak larangan berburu diterapkan pada 2014.

Namun para konservasionis menyatakan bahwa sektor pariwisata yang menjadi andalan negara di benua Afrika Selatan itu akan menurun. Mengingat, gajah adalah salah satu primadona turis mancanegara.

Saat ini, memang terdapat 130.000 gajah di Afrika Selatan dengan Botswana merupakan habitat bagi sebagian besar hewan tersebut. 

Warga Menolak

Senada dengan konservasionis, beberapa warga Botswana juga menolak diperbolehkannya berburu.

Gajah sama-sama makhluk hidup dan makhluk sosial seperti manusia. Mencabut larangan berburu, maka sama dengan menolak hak-hak mereka. Menembak mereka sama dengan membunuh manusia,” kata Ashwin Kumar dalam balasan terhadap tweet pemerintah.

Sementara itu, pengguna akun @mulalamovement mengatakan bahwa sudah seharusnya berburu dilarang. Menurutnya, berkat pelarangan itu Botswana terdepan dalam menjaga satwa liar.

“Jangan cabut larangan. Tetap di jalur dan terus menjadi juara konservasi,” katanya.

Rencana kontroversial ini akan dibahas oleh kabinet sebelum dikeluarkan sebagai keputusan final, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Botswana Mokgweetsi Masisi.

Selain itu, menanggapi kritik dari banyak pihak, Masisi menyatakan bahwa perburuan masih dilarang untuk sementara waktu. Hal ini berkaitan dengan beberapa spesies hewan yang tengah menurun.

“Aku berjanji akan mempertimbangkannya,” kata Masisi.

“Kertas putih akan segera dibuat dan akan dibagikan kepada publik,” pungkasnya.


Simak pula video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

87 Gajah Botswana Ditemukan Mati Tanpa Gading

Sementara itu, belum lama ini puluhan gajah didapati mati di dekat tempat perlindungan satwa liar yang terkenal di Botswana.

Sebuah penyidikan menemukan sekitar 87 ekor gajah yang diambil gadingnya. Keseluruhan gajah itu terbunuh dalam tiga bulan terakhir.

Tak hanya gajah, ada sekitar lima badak putih yang juga diburu dalam tiga bulan terakhir. Diperkirakan bahwa perburuan ini dilakukan oleh sejumlah orang asing di negara tetangga yang menyeberangi perbatasan ke Botswana, demikian dikutip dari laman ABC Indonesia.

Mike Chase dari grup Elephants Without Borders mengatakan dia terkejut dengan temuan itu.

“Skala perburuan gajah sejauh ini adalah yang terbesar yang pernah saya lihat, atau baca di mana saja di Afrika hingga saat ini,” katanya kepada BBC.

“Ini membutuhkan tindakan segera dari Pemerintah Botswana.”

Populasi gajah Afrika telah merosot dari jutaan menjadi sedikitnya 415.000 hari ini. Di Tanzania saja, populasi gajah menurun 60 persen menjadi 43.000 antara 2009 dan 2014 menurut pengakuan pemerintah.

Bangkai ditemukan di dekat perlindungan satwa liar Okavango Delta yang dilindungi, yang terpencil di Botswana.

“Orang-orang memang memperingatkan kami tentang masalah perburuan yang akan datang dan kami pikir kami siap untuk itu,” kata Dr Chase.

“Para pemburu sekarang mengarahkan senjata mereka ke Botswana. Kami memiliki populasi gajah terbesar di dunia dan musim terbuka bagi para pemburu gelap.

“Jelas kita perlu berbuat lebih banyak untuk menghentikan skala dari apa yang kami rekam pada survei,” pungkas Dr Chase.

Seleksi Kompetensi PPPK Tahap I Mulai Digelar

Liputan6.com, Jakarta – Seleksi kompetensi bagi para pelamar PNS dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I digelar mulai 23 Februari. Seleksi kompetensi akan digelar hingga 24 Februari 2019.

Seleksi ini terdiri dari dua bagian, yaitu tes kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara berbasis komputer. Peserta wajib lolos seleksi administrasi dulu agar dapat ikut tes. Hingga saat ini, tercatat ada 73.393 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Untuk tes CAT, peserta harus menyelesaikan 100 soal dalam waktu 100 menit, di antaranya 40 soal Kompetensi Teknis, 40 soal Kompetensi Manajerial dan 20 soal Sosio Kultural. Sementara untuk wawancara berbasis komputer, peserta harus menyelesaikan 10 soal dalam waktu 20 menit.

Metode penilaian untuk masing-masing subtes juga agak berbeda dari penilaian tes CPNS tahun lalu.

Untuk kompetensi teknik, jawaban yang benar akan mendapat nilai 3 dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0. Untuk kompetensi manajerial, jawaban yang benar akan mendapat nilai 1 dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0.

Pada kompetensi sosio kultural, jawaban yang benar akan mendapat nilai 2 dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0. Sedangkan untuk wawancara, jawaban yang benar bisa bernilai 3, 2 atau 1 tergantung pilihan dan yang salah atau kosong akan mendapat nilai 0.

Rekrutmen PPPK Tahap 1 diadakan khusus untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

2 dari 2 halaman

Kementerian Agama Tunda Seleksi PPPK Eks Tenaga Honorer K2

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mendadak menunda tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para dosen dan guru. Ini termasuk para tenaga eks honorer K2 serta dosen

Penundaan ini dilakukan tepat H-1 pelaksanaan tes kompetensi PPPK.  Pihak Kemenag menyebut, seleksi akan ditunda hingga tahap II yang rencananya berlangsung pada Mei hingga Juni 2019.

“Seleksi PPPK tahap I kita tunda hingga pengadaan tahap II,” ujar Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Ahmadi seperti dikutip dari situs kemenag.go.id. 

Ahmadi berkata, penundaan seleksi PPPK tahap I ini disebabkan masih ada kebutuhan koordinasi antara satuan kerja dengan Kemenag pusat dan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Sebab, tenaga honorer eks K2 Guru dan Dosen Kementerian Agama tersebar di seluruh provinsi.

Oleh sebab itu, Kemenag minta para pelamar agar terus memantau situs resmi https://ssp3k.bkn.go.id atau www.kemenag.go.id. “Kita akan koordinasikan terlebih dahulu antar pihak. Untuk yang sudah daftar, silahkan memantau perkembangannya di website Kementerian Agama atau BKN,” jelas Ahmadi. 

Sebelumnya, BKN mengabarkan seluruh pelamar PPPK Kemenag tidak bisa ikut tahap selanjutnya, yakni tes kompetensi. Ini disebabkan Kemenag masih belum melakukan validasi hingga H-1.  


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Penjelasan Jaksa Soal Kasus Perusakan Rumah di Makassar

Liputan6.com, Makassar – Kasus dugaan pidana perusakan rumah milik warga di Makassar terkatung-katung hingga memakan waktu nyaris dua tahun.

Berkas perkara dua orang tersangka dalam kasus tersebut masing-masing pemberi pekerjaan Jemis Kontaria dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan, hingga saat ini tak memperlihatkan isyarat akan dinyatakan lengkap (P 21). Malah berkas berulang kali hanya bolak-balik antara penyidik Kepolisian dalam hal ini Polda Sulsel dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut, Fitriani didampingi oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin mengaku jika pihaknya sulit memaksakan berkas kedua tersangka Berstatus P 21, karena hingga saat ini penyidik Polda Sulsel belum memenuhi kelengkapan berkas sebagaimana telah dituangkan dalam petunjuk yang diberikan pihaknya.

“Pasal yang diterapkan dalam perkara ini kan Pasal 406 Jo Pasal 55. Nah Pasal 55 ini kita minta ada pelaku materil (yang melakukan perusakan langsung dalam hal ini buruh) tidak hanya pelaku tidak langsung (yang menyuruh). Ini yang belum dipenuhi oleh penyidik karena keduanya harus dipidana, ini kan yang dimaksud ‘vicarious liability’,” kata Fitriani saat ditemui di ruangan kerja Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Kamis 21 Februari 2019.

Mengenai adanya putusan praperadilan bernomor 15/Pid.Pra/2016/PN.Makassar tertanggal 16 Agustus 2016 yang memutuskan dengan tegas jika para buruh yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polsek Wajo, tidak dapat dibebankan pidana karena mereka hanya menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah.

Sehingga berdasarkan putusan praperadilan tersebut, penyidik Polsek Wajo menghentikan proses penyidikan terhadap para buruh yang dimaksud, diakui Fitriani, itu tidak mengikat, tapi tetap akan menjadi pertimbangan dalam perkara yang telah menjerat pemberi pekerjaan Jemis Kontaria dan pemborong pekerjaan Edi Wardus sebagai tersangka.

Ia menjelaskan dalam putusan praperadilan yang meloloskan buruh dari jeratan pidana tersebut, sepengetahuannya juga terdapat pertimbangan Hakim bahwa jika terdapat kerusakan rumah seperti yang dipermasalahkan, sebaiknya ditempuh jalur gugatan perdata.

“Jadi amar putusan praperadilan yang meloloskan buruh dari jeratan pidana jangan juga dibaca sepotong-sepotong dong. Harus utuh,” kilah Fitriani.

Ia pun membantah ketika pihaknya dituding menolak kehadiran saksi ahli pidana untuk menjelaskan secara utuh mengenai petunjuk ‘vicarious liability’ (pertanggung jawaban pidana pengganti) yang diberikan pihaknya sebagai syarat kelengkapan berkas perkara kedua tersangka.

“Tidak pernah ada permintaan penyidik Polda Sulsel secara tertulis ke kami untuk gandeng ahli pidana menerangkan utuh terkait petunjuk yang kami berikan yakni tentang unsur ‘vicarious liability’ itu,” ujar Fitriani.

Ia berharap penyidik Polda Sulsel segera memenuhi petunjuk yang diberikan oleh pihaknya agar syarat kelengkapan berkas perkara kedua tersangka bisa segera terpenuhi dan dinyatakan perkara ini P.21.

“Hingga saat ini petunjuk kami sepertinya masih diupayakan dipenuhi oleh penyidik. Mendekat ini kami akan undang penyidik membicarakan masalah kelengkapan berkas perkara kasus perusakan rumah milik warga Makassar ini. Waktunya belum ada kepastian tapi jadwal gelar perkara bersama kita pasti akan lakukan secepatnya,” ungkap Fitriani.

Saksikan Video Pilihan Di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Korban Tantang Jaksa Arahkan Penyidik Gandeng Ahli Hukum Pidana

Korban sekaligus pelapor kasus perusakan rumah, Irawati Lauw melalui Penasehat Hukumnya, Jermias Rarsina menanggapi pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fitriani yang menafsirkan Pasal 55 KUHP dalam perkara kasus perusakan rumah yang dilaporkan korban (kliennya) sejak tahun 2017 namun tidak menemui kepastian hukum.

Menurut Jermias, dalam hukum pidana dikenal adanya ajaran tentang delneming (penyertaan) Pasal 55 KUHP dan sudah banyak yurisprudensi (putusan hakim) mengenai hal itu dalam praktek peradilan pidana.

Seperti contoh yurisprudensi klasik dan itu semua orang hukum tahu tentang bagaimana pelaku langsung yang dipersamakan dengan pelaku tidak langsung didasarkan pada hal yang disebut sifat pribadi yang melekat pada manusia sebagai subyek hukum.

Di antaranya menurut Arrest Hoge Raad pada tanggal 21 April 1913, kata Jermias, berpendapat bahwa seorang pelaku tidak langsung itu bukan merupakan pelaku tetapi dipersamakan dengan seorang pelaku. Dimana sifat pribadi itulah yang merupakan unsur suatu kejahatan.

Olehnya itu, lanjut Jermias, inilah yang harus (wajib) ahli pidana dihadirkan sebagai salah satu instrumen alat bukti untuk membuat terang petunjuk Jaksa Penuntut Umum terkait unsur ‘vicarius liability’ terhadap pelaku penggantinya yaitu Jemis Kontaria (pemberi pekerjaan) dan Edi Wardus (pemborong pekerjaan) atas perbuatan pekerjaan dari buruh sehingga berakibat rusak rumah.

Dengan menyimak penjelasan diatas, kata Jermias, justru hukum pidana telah membuat batasan pertanggung jawaban pidana bagi buruh.

“Di sinilah berfungsi ajaran delneming, yang mana ‘vicarious liability’ dapat berlaku bagi pelaku tidak langsung. Jadi tidak berarti karena ada pelaku langsung yang sudah dibatasi pertanggung jawaban pidana, lalu tidak dapat dibebankan kewajiban bertanggung jawab secara pidana kepada pelaku tidak langsung. Keliru jika ada yang beranggapan demikian,” jelas Jermias via telepon, Jumat (22/2/2019).

Tanpa mengurangi peran dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam bertafsir mengenai penerapan Pasal 170 dan Pasal 406 Jo Pasal 55 KUHP perihal perusakan, Jermias menyarankan sebaiknya lebih tepat jika Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli pidana untuk membuat terang ajaran delneming tentang vicarious liability.

“Apa susahnya? Jika berlama lama, ada apa?,” Jermias menandaskan.

Diketahui, perkara dugaan pengrusakan rumah di Jalan Buruh Makassar awalnya ditangani Polsek Wajo dengan menetapkan beberapa orang buruh yang dipekerjakan oleh Jemis Kontaria (pemberi pekerjaan) menjadi tersangka.

Usai ditetapkan tersangka, Jemis pun mencoba membela para buruhnya dengan melakukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil Hakim Tunggal, Cenning Budiana yang memimpin sidang praperadilan kala itu menerima upaya praperdilan yang diajukan oleh para buruh. Perkara dugaan pengrusakan yang ditangani Polsek Wajo pun akhirnya berhenti (SP.3).

Kemudian perkara kembali dilaporkan ke Polda Sulsel dan akhirnya menetapkan Jemis Kontaria selaku pemberi pekerjaan dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan sebagai tersangka.

Namun belakangan, dia tak terima status tersangkanya tersebut, sehingga ia mengajukan upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil sidang praperadilan yang dipimpin Hakim tunggal Basuki Wiyono menolak gugatan praperadilan yang diajukan Jemis melalui Penasehat Hukumnya dan menyatakan status tersangkanya sah secara hukum dan memerintahkan agar penyidikannya segera dilanjutkan

Aksi Penerbang Pesawat Tempur Masuk Parit Bersihkan Sampah di Pasar

Liputan6.com, Pekanbaru- Pemandangan tak biasa terlihat di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, Kamis, 21 Februari 2019. Puluhan pria bercelana loreng beramput cepak terlihat berbaris di lokasi yang masih dikelilingi sampah itu.

Beberapa di antaranya merupakan pilot pesawat tempur. Matahari yang mulai terik tak sedikitpun merubah barisan para prajurit yang selama ini bertugas di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

Sejurus kemudian, usai komandan memberikan perintah, mereka mengambil sapu lidik, sekop, dan alat kebersihan lainnya. Tanpa ragu-ragu, prajurit TNI AU ini langsung masuk parit lalu mulai mendongkel sampah, mengumpulkan dan diletakkan ke wadah yang disediakan.

Menurut Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Ronny Irianto Moningka ST MM, apa yang dilakukan prajuritnya untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019. Kegiatan ini disebutnya bertujuan agar masyarakat tak membuang sampah di tempat keramaian.

“Ini aksi nyata, membersihkan sampah yang berserakan di sini. Prajurit diharap menjadi contoh bagi masyrakat,” kata pria berbintang satu di pundaknya ini, usai terjun langsung mengutip sampah.

Dia menjelaskan, HPSN dicatuskan untuk memperingati tragedi longsor sampah di Leuwigajah, Jawa Barat pada 21 Februari 2005. Penyebab longsor tersebut kala itu diduga karena curah hujan tinggi serta ledakan gas Metana (CH4) yg terperangkap terhadap timbunan sampah.

Longsoran gunungan sampah tersebut menelan lebih dari 150 jiwa. Peristiwa pilu ini dinyatakan sebagai bencana lingkungan, di mana mayoritas korbannya adalah penduduk di sekitar TPA yang bekerja sebagai pemulung.

“Tujuan diperingati sebagai komitmen bersama agar bencana akibat pengelolaan sampah yang kurang baik dan tidak berwawasan lingkungan tak terulang kembali,” imbuh Ronny.

Di samping itu, tambah Ronny, kegiatan ini merupakan wujud kemanunggalan Lanud Roesmin masyarakat sekitaran Pasar Pagi Arengka serta Pemerintah Provinsi Riau.

Menurut Ronny, sampah bisa menjadi kawan dan bisa jadi lawan. Hal itu tergantung bagaimana warga memperlakukannya karena sampah bisa bisa menjadi penyakit, merusak lingkungan.

“Namun bila ditangani dengan baik maka akan bermanfaat bagi masyarakat serta sejalan dengan hal ini. Dan Panglima TNI menginginkan seluruh jajaran AD, AL, AU untuk turun langsung dalam kegiatan HPSN ini,” terang Ronny.

Begini Alur dan Skor Seleksi Kompetensi di PPPK

Liputan6.com, Jakarta – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I akan digelar pada 23 hingga 24 Februari 2019. Peserta PPPK akan melalui tahap Computer Assisted Test (CAT) terlebih dahulu untuk menyelesaikan tes kompetensi.

Berdasarkan rilis resmi BKN, peserta akan mendapat waktu 100 menit untuk menyelesaikan 40 soal Kompetensi Teknis, 40 soal Kompetensi Manajerial, dan 20 soal kompetensi sosio kultural.

Ada pula wawancara berbasis komputer selama 20 menit yang terdiri atas 10 soal.

Berikut metode penilaian masing-masing subtes yang harus dikerjakan pelamar PPPK:

1. Kompetensi teknik: nilai 3 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.

2. Kompetensi manajerial: nilai 1 jika jawaban benar dan 0 jika salah atau kosong.

3. Kompetensi sosio kultural: nilai 2 jika benar dan 0 jika jawaban salah atau kosong.

4. Wawancara berbasis komputer: nilai 3 atau 2 atau 1 untuk jawaban yang diberikan dan jika kosong atau tak menjawab nilainya 0

Pada peserta yang lolos seleksi administrasi PPPK bisa mengikuti tahap tes ini. Pengumuman seleksi administrasi dilakukan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat atau via situs resmi SSCASN. Sejauh ini, terdapat 73.393 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi. 

Sekadar informasi, rekrutmen PPPK Tahap 1 ini dikhususkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

2 dari 5 halaman

95.290 Orang Daftar PPPK Tahap 1, Daerah Mana yang Paling Diburu?

Masa pendaftaran rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Tahap 1 melalui laman sscasn.bkn.go.id, resmi ditutup pada 17 Februari 2019 pukul 24.00 WIB.

Rekrutmen PPPK Tahap 1 ini dikhususkan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh, Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013, dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan.

Data pada situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menyebutkan per 18 Februari 2019 pukul 00.01 WIB akun pelamar seleksi PPPK berjumlah 95.290 dan akun yang berhasil mendaftarkan atau submit dokumen pada web SSCASN sebanyak 87.561.

Dalam data yang dilaporkan oleh Tim Publikasi SSCASN di akun Facebook BKN, status submit dokumen pada Kementerian Agama sebesar 9.642 dan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar 3.031.

Sementara itu, dalam data tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat Wilayah Kerja Kantor Regional (Wilker Kanreg) yang paling banyak diburu. Kira-kira Wilker Kanreg BKN mana saja? Berikut uraiannya: 

3 dari 5 halaman

Daftarnya

Wilker Kanreg BKN Yogyakarta

1. Kab Brebes: 906

2. Kab Jepara: 697

3. Kab Demak: 691

Wilker Kanreg BKN Surabaya

1. Kab Jember: 1.332

2. Kab Bangkalan: 1.035

3. Kab Sumenep: 973

Wilker Kanreg BKN Bandung

1. Kab Cianjur: 2.159

2. Kab Garut: 1.743

3. Kab Bogor: 1.701

Wilker Kanreg BKN Makassar

1. Kab Bone: 1.184

2. Kab Luwu: 474

3. Kab Luwu Utara: 463

4 dari 5 halaman

Berikutnya

Wiker Kanreg BKN Jakarta

1. Kab Lampung Tengah: 485

2. Kab Lampung Utara: 427

3. Kab Lampung Timur: 371

Wilker Kanreg BKN Medan

1. Kab Simalungun: 293

2. Kab Serdang Bedagai: 279

3. Kab Deli Serdang: 222

Wilker Kanreg BKN Palembang

1. Kab OKI: 372

2. Kab Banyuasin: 365

3. Kab Musi Rawas: 241

Wilker Kanreg BKN Banjarmasin

1. Kab Tabalong: 177

2. Kota Samarinda: 141

3. Kab Banjar: 137

5 dari 5 halaman

Selanjutnya

Wilker Kanreg BKN Denpasar

1. Kab Bima: 1.232

2. Kab Lombok Tengah: 752

3. Kab Sumbawa: 634

Wilker Kanreg BKN Manado

1. Kab Gorontalo: 184

2. Kab Bone Bolango: 111

3. Kab Minahasa Selatan: 77

Wilker Kanreg BKN Pekanbaru

1. Kab Kampar: 502

2. Kab Pasaman Barat: 429

3. Kab Pesisir Selatan: 423

Wilker Kanreg BKN Banda Aceh

1. Kab Aceh Timur: 281

2. Kab Aceh Tengah: 231

3. Kab Aceh Tamiang: 164


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tabrak Mati 6 Pejalan Kaki, Pria Australia Dibui Seumur Hidup

Melbourne – Seorang pria Australia divonis penjara seumur hidup atas aksinya menewaskan enam orang. Pria ini menabrakkan mobilnya ke kerumunan pejalan kaki di jalanan dekat pusat perbelanjaan sibuk di Melbourne tahun 2017 lalu.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (22/2/2019), pria bernama James Gargasoulas (29) ini dinyatakan bersalah atas enam dakwaan pembunuhan. Dalam sidang putusan yang digelar di Melbourne pada Jumat (22/2) waktu setempat, Gargasoulas dijatuhi vonis penjara seumur hidup.

Hakim Mark Weinberg menjatuhkan vonis itu dengan ketentuan periode minimum non-parole selama 46 tahun. Itu artinya, dia harus menjalani masa hukuman minimal selama 46 tahun di penjara, sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat.


Terdapat seorang bayi dan seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di antara korban tewas dalam insiden ini.

“Ini merupakan salah satu contoh terburuk untuk pembunuhan massal dalam sejarah Australia,” tegas hakim Weinberg saat menjatuhkan putusannya.

“Kengerian dari apa yang Anda lakukan telah mempengaruhi secara mendalam kehidupan banyak orang yang saat itu ada di Bourke Street (lokasi insiden) dan siapa saja yang menyaksikan aksi Anda, atau merasakan dampaknya,” imbuhnya.

Pada saat itu, polisi menyatakan insiden itu tidak terkait teror dan pengemudi mobil yang menabrak kerumunan diketahui memiliki catatan kriminal sebelumnya, termasuk terlibat kasus kekerasan domestik. Pengemudi mobil juga disebut mengalami khayalan akibat narkoba.

Insiden itu tercatat sebagai salah satu pembunuhan massal terparah di Australia sejak tahun 1996, saat pembantaian massal dengan senjata api di Tasmania menewaskan 35 orang.

(nvc/ita)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gempa Magnitudo 5,5 di Hokkaido Jepang, Layanan Kereta Shinkansen Ditangguhkan

Liputan6.com, Sapporo – Gempa bermagnitudo 5,5 mengguncang Pulau Hokkaido Jepang, pada Kamis 21 Februari 2019 pukul 22.22 waktu setempat.

Pusat gempa (episentrum) terletak di daerah tenggara kota Sapporo, 55 kilometer dari pusat kota.

Adapun pusat gempa berada pada kedalaman 41 kilometer (25 mil) di bawah permukaan tanah, sebagaimana disampaikan oleh US Geological Survey dikutip dari Channel New Asia pada Kamis (21/2/2019).

Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa gempa tidak berpotensi tsunami.

Cuplikan video dari stasiun penyiaran publik Jepang NHK, memperlihatkan lampu yang berkedip-kedip di sebuah kota dekat pusat gempa, saat terjadinya goncangan.

Tidak terdapat peringatan gempa sebelumnya, dan sejauh ini tiada laporan korban jiwa maupun kerusakan terkait lindu.

Hal itu dikonfirmasi oleh Yoshihide Suga, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang.

“Pemerintah melakukan yang terbaik untuk menghadapi situasi, tetapi sejauh ini belum ada laporan kerusakan besar,” ujar Suga.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah siap untuk melakukan operasi penyelamatan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. 


Simak pula video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Pelayanan Kereta Shinkansen Ditangguhkan

Meskipun tidak terdapat korban jiwa maupun materil, pemerintah Jepang tetap berusaha keras menjauhi risiko.

Akibat gempa yang mendadak ini, pelayanan kereta Shinkansen di Hokkaido terpaksa ditangguhkan untuk sementara waktu. Meskipun demikian, tidak terjadi pemadaman listrik besar-besar.

Adapun gempa dinyatakan tidak memengaruhi aktivits pembangkit nuklir di wilayah tersebut.

Kejadian ini bukanlah pertama kalinya terjadi di Hokkaido. Pada September 2018 lalu, gempa bermagnitudo 6,6 skala Richter juga mengguncang pulau ini.

Akibat dari gempa tahun lalu, tanah di beberapa titik longsor dan merobohkan rumah-rumah. Setidaknya 40 orang tewas dalam insiden nahas tersebut.

Jepang memang negara yang rawan terhadap gempa bumi. Hal itu dikarenakan berada di persimpangan empat lempeng tektonik.

Meskipun berada di zona rawan, pemerintah Jepang telah memanajemen bencana dengan rapi, termasuk memberlakukan standar bangunan dan pemberlakuan hukum kebencanaan yang ketat. Dengan demikian, meskipun guncangan relatif kuat, sering kali gempa tidak menelan banyak korban.

Menguji Nyali Capres di Arena Debat Tanpa Pendukung

Liputan6.com, Jakarta – Debat putaran kedua baru saja dilaksanakan pada 17 Februari 2019 lalu. Sejumlah peristiwa mengejutkan muncul di debat yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Mulai dari kericuhan di ruang debat antara pendukung pasangan calon hingga ledakan di dekat lokasi nonton bareng debat.

Dua hari setelahnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung melakukan evaluasi. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan, terdapat tiga poin utama yang menjadi sorotan evaluasi.

“Pertama terkait format dan mekanisme debat. Itu akan kita evaluasi kemudian terkait dengan tata laksana debat. Tata laksana itu meliputi tata laksana panggung, hal hal yang terkait dengan teknis itu kita juga lakukan evaluasi,” kata Wahyu di Gedung KPU, Rabu 20 Februari 2019.

Keributan antara pendukung pasangan calon juga menjadi perhatian KPU. Wahyu mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi jumlah penoton yang hadir di arena tarung kandidat. Ketertiban, kata Wahyu, harus diutamakan dalam pelaksanaan debat.

“Kita juga melakukan evaluasi terkait aspek ketertiban. Ketertiban ini terkait dengan audience yang diundang dalam debat,” kata dia.

Evaluasi debat kedua, Wahyu berpendapat penting dilakukan guna menyajikan pertarungan adu gagasan para calon selanjutnya.

“Sehingga ke depan akan ada perbaikan-perbaikan dan dimungkinkan ada format dan mekanisme debat yang baru,” ujar dia.

2 dari 5 halaman

Kurangi Massa Pendukung

Keributan antarpendukung calon sempat mewarnai debat kedua. Buntutnya, KPU berencana mengurangi jumlah massa pendukung di dalam ruang debat ketiga.

Masing-masing calon hanya boleh memasukan 50 pendukung ke ruang debat. Hal ini otomatis bisa mengurangi keriuhan.

Ketua KPU Arief Budiman menyebut pengurangan itu untuk menjaga situasi debat lebih tenang dan kondusif.

“Usulan dari Bawaslu juga tadi sudah disampaikan karena debat ini supaya bisa lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih fokus. Jumlah pendukung diusulkan nanti dikurangi, nanti jumlahnya ya kurang lebih 50-an saja dari masing-masing pasangan calon,” kata Arief membebeberkan hasil evaluasi sementara debat kedua capres, di Gedung KPU, Jakarta, Rabu 20 Februari 2019.

Pada debat ketiga yang khususkan untuk cawapres pada 17 Maret 2019, KPU akan memperketat pengamanan bagi para undangan yang masuk ke ruangan debat agar tidak ada membawa atribut kampanye. Selain itu akan ada koordinator yang berjaga-jaga di kursi penonton.

“Catatannya diperlukan nanti koordinator atau floor manager dari masing-masing pihak sehingga nanti kalau terjadi sesuatu yang harus segera diselesaikan nanti floor manager dari masing-masing pihak yang akan menyelesaikan catatan-catatan yang harus diselesaikan saat itu,” ujar Arief.

Koordinator alias floor manager akan bertugas untuk menangani jika keributan antarpendukung kedua paslon.

“Floor manager itu untuk mengatur kalau ada ketidaksepahaman, ada keributan mereka yang menenangkan. Saat debat berlangsung, saat break, pokoknya mereka yang tanggung jawab untuk tim masing-masing,” ujar Ketua KPU ini.

3 dari 5 halaman

Tanpa Nonton Bareng

Selain mengurangi jumlah pendukung di arena debat, KPU juga berencana melarang nonton bareng di sekitar tempat berlangsungnya debat ketiga.

“Itu masih sifatnya usulan. Nanti beberapa hal keputusannya diambil di rapat minggu depan, karena kalau dari sisi kepentingan debat kandidat sebenarnya tidak terlalu penting (nobar),” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid di Hotel Le Meridien Jakarta, Kamis 21 Februari 2019.

Pada debat kedua di wilayah nobar sekitaran Hotel Sultan Jakarta, terjadi ledakan yang dinyatakan petasan oleh pihak berwajib.

Ledakan yang terasa bak bom tersebut meledak tak jauh dari titik lokasi nobar kubu 01. Akibatnya, saling tuduh terjadi antar simpatisan yang berujung ke Badan Pengawas Pemilu.

KPU awalnya berpandangan, nobar akan menjadikan debat pilpres semarak. Namun kenyataannya, nobar malah berpotensi ricuh.

“Ya itu makanya, yang terjadi malah memperkuat gesekan, memberi peluang orang provokasi. Ledakan misalnya kemarin, mungkin orang memancing di air keruh, malah bisa saling tuding antar kedua belah pihak. Kan jadi berbahaya,” jelas Pramono.

4 dari 5 halaman

Tanpa Panelis

KPU berencana membahas bersama timses pasangan calon pilpres terkait usulan debat ketiga dilakukan tanpa panelis.

“Tentunya nanti rapat evaluasi dengan tim kampanye akan kita bahas,” ucap Komisioner KPU Viryan Aziz di kantornya, Jakarta, Senin 18 Februari 2019.

Dia berharap, dari parpol pendukung paslon menyampaikan hal ini ke tim kampanye. Sehingga tidak ada lagi pandangan yang berbeda.

“Karena nanti yang akan kita putuskan berdasarkan rapat evaluasi bersama perwakilan kedua paslon,” jelas Viryan.

Sebelumnya, Fadli Zon dan mengatakan, berencana akan mengusulkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar debat ketiga tanpa panelis.

“Kalau dari sistemnya ada sedikit kemajuanlah. Tetapi menurut saya masih kurang. Mungkin nanti tim ini saya usulkan engak usah ada lagi panelis lah,” ujar Fadli Zon di Hotel Sultan.

Menurut Fadli, dalam debat ketiga akan lebih baik jika masing-masing calon wakil presiden yang mengajukan pertanyaan. Sandiaga Uno bertanya kepada Ma’ruf Amin dan sebaliknya.

“Jadi moderator itu cuma lalu lintas, tema harus tetap sesuai, misalnya yang akan datang pendidikan, ya pendidikan. Enggak boleh pendidikan ngomong mengenai hukum atau yang lain gitu ya,” kata Fadli Zon.

Dia menilai, pertanyaan yang diajukan moderator dari panelis seperti kedaluarsa. Lagipula, jika pertanyaan datang dari panelis, yang ditakutkan akan terjadi kebocoran ke pasangan calon.

“Karena pertanyaan-pertanyaan panelis ini menurut saya juga kadang-kadang enggak aktual. Kelihatan dicanggih-canggihkan padahal juga belum tentu penting. Apalagi juga bisa terjadi kebocoran, mudah-mudahan tadi enggak bocor,” tutup Fadli.

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kasus Perusakan Rumah di Makassar Terkatung-Katung, Begini Keterangan Polisi dan Jaksa

Liputan6.com, Makassar Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) saling membantah terkait kasus dugaan pidana perusakan rumah secara bersama-sama yang dikabarkan terkatung-katung nyaris dua tahun.

Polda Sulsel pun angkat bicara membantah tudingan jika selama ini pihaknya dianggap sebagai biang penyebab terkatung-katungnya penanganan kasus perusakan rumah yang telah dilaporkan korbannya, Irawati Lauw, warga Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Makassar sejak tahun 2017.

Salah satunya diduga tidak melampirkan bukti putusan praperadilan, sehingga berkas perkara para tersangka dalam kasus tersebut tidak dapat dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Semua bukti kita lampirkan dalam berkas perkara termasuk putusan praperadilan yang dimaksud,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Sulsel, Kombes Pol Indra Jaya via pesan singkat, Kamis (21/2/2019).

Terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fitriani melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin mengatakan ada dua putusan praperadilan yang terkait dengan kasus perusakan rumah tersebut. Yakni putusan praperadilan yang menyatakan para buruh tak bisa dibebankan pidana dan putusan praperadilan yang menyatakan sahnya penetapan tersangka terhadap pemberi pekerjaan dan pemborong pekerjaan.

“Hanya satu bukti putusan praperadilan yang dilampirkan dalam berkas yakni putusan praperadilan yang menyatakan tidak dapat membebankan pidana pada buruh. Kalau putusan praperadilan satunya tak ada,” kata Salahuddin saat ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (21/2/2019).

Ia mengatakan hingga saat ini berkas perkara kedua tersangka masing-masing pemberi pekerjaan, Jemis Kontaria dan Edy Wardus sebagai pemborong pekerjaan belum dikembalikan penyidik Polda Sulsel setelah dipulangkan oleh JPU. Sebab belum terpenuhinya petunjuk yang diberikan oleh JPU untuk kelengkapan berkas perkara kedua tersangka.

“Sekarang berkas perkara tersangka perusakan rumah kan masih di Polda dan belum dikembalikan ke jaksa untuk kembali diteliti,” jelas Salahuddin.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Kronologi Panjang Kasus Perusakan Rumah

Perkara dugaan perusakan rumah secara bersama-sama di Jalan Buruh Makassar, awalnya ditangani Polsek Wajo dengan menetapkan beberapa orang buruh yang dipekerjakan oleh Jemis Kontaria menjadi tersangka.

Usai ditetapkan tersangka, Jemis pun mencoba membela para buruhnya dengan melakukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Alhasil Hakim Tunggal, Cenning Budiana yang memimpin sidang praperadilan kala itu menerima upaya praperadilan. Perkara dugaan perusakan yang ditangani Polsek Wajo pun akhirnya berhenti.

Kemudian perkara kembali dilaporkan ke Polda Sulsel dan akhirnya menetapkan Jemis Kontaria selaku pemberi pekerjaan dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan sebagai tersangka. Namun belakangan dia tak terima status tersangkanya itu, sehingga kembali lagi melakukan praperadilan ke PN Makassar.

Alhasil sidang praperadilan yang dipimpin Hakim tunggal Basuki Wiyono menolak gugatan praperadilan yang diajukan Jemis dan Edi dan menyatakan status tersangkanya sah secara hukum dan memerintahkan agar proses penyidikannya segera dilanjutkan.

Meski demikian, penanganan kasus ini tak kunjung tuntas dan dinyatakan P 21. Korban dalam hal ini pelapor, Irawati Lauw melalui penasehat hukumnya, Jermias Rarsina mengaku tak tahu harus berbuat apa lagi, agar kasus perusakan terhadap rumah yang ia laporkan ke Polda Susel sejak tahun 2017 lalu, bisa segera mendapatkan kepastian hukum. Sekaligus agar para tersangka dapat segera diseret hingga meja hijau untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Kasus ini sangat jelas dan seluruh alat bukti sangat mendukung. Tapi sangat aneh hingga 2 tahun tak juga dapat dinyatakan rampung,” kata Jermias di kediamannya di Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Makassar.

Beberapa alat bukti yang dimaksud, beber Jermias, di antaranya bukti putusan praperadilan yang menyatakan keabsahan proses penyelidikan hingga penyidikan kemudian mengenai penetapan tersangka.

“Seluruh proses hingga prosedur penetapan tersangka telah sesuai dan dinyatakan sah oleh sidang praperadilan yang bernomor 32/Pid.Pra/2017/PN.Makassar tertanggal 4 Desember 2017. Jadi jelas kan alat buktinya,” beber Jermias.

Tak hanya itu, bukti pembebanan pidana pada kedua tersangka dalam kasus perusakan rumah yang dilaporkan korban, juga telah didukung oleh putusan praperadilan lainnya. Yakni putusan praperadilan bernomor 15/pid.Pra/2016/PN.Makassar tertanggal 16 Agustus 2016.

Di mana dalam putusan tersebut menyatakan tegas jika para buruh yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polsek Wajo, tidak dapat dibebankan pidana karena mereka hanya menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah.

Sehingga berdasarkan putusan praperadilan tersebut, penyidik Polsek Wajo menghentikan proses penyidikan terhadap para buruh yang dimaksud.

“Putusan praperadilan ini juga kami lampirkan sebagai bukti dalam pelaporan awal dugaan perusakan rumah milik korban di tingkat Polda Sulsel,” terang Jermias.

Sehingga d itangan penyidik Polda Sulsel, kasus dugaan perusakan rumah tersebut telah menjerat pemberi pekerjaan dan pemborong pekerjaan sebagai tersangka. Keduanya masing-masing Jemis Kontaria dan Edy Wardus Philander.

“Jadi semua alat bukti sangat kuat. Utamanya kedua putusan praperadilan yang kami lampirkan. Yang kami takut jangan sampai alat bukti ini tidak dilampirkan dalam berkas perkara sehingga berdampak pada kejelasan perkara atau berkas sulit untuk dinyatakan P.21,” tutur Jermias.

Prasangka itu, diakui Jermias, bukannya tidak mendasar. Melainkan dengan melihat pertimbangan petunjuk jaksa yang menekankan kepada penyidik Polda Sulsel agar mendalami unsur ‘vicariuos Liability’ atau pertanggung jawaban pidana pengganti dalam perkara tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara.

“Inilah yang menjadi petunjuk jaksa yang harus dipenuhi penyidik Polda Sulsel dan hingga saat ini belum dipenuhi. Padahal jika merujuk pada putusan praperadilan No.15/Pid.Pra/2016/PN.Makassar, tanggal 16 Agustus 2016, petunjuk yang dimaksud tidak perlu ada,” ungkap Jermias.

Sejak korban melapor di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel sesuai Nomor Laporan Polisi :LPB/343/VIII/2017/SPKT tertanggal 8 Agustus 2017 tentang perusakan rumah secara bersama-sama, korban telah melengkapi barang bukti berupa surat putusan praperadilan No.15/Pid.Pra/2016/PN.Makassar, tanggal 16 Agustus 2016 dalam rangka pendukung proses penyelidikan.

Di mana inti dalam putusan praperadilan tersebut menghentikan penyidikan perkara terhadap buruh bangunan dengan alasan mereka menjalankan pekerjaan untuk mendapatkan upah, olehnya itu tidak dàpat dimintai pertanggung jawaban pidana kepada mereka sebagaimana tertuang dalam putusan praperadilan terdahulu.

Sehingga sejak awal penyelidikan perkara, penyidik Polda Sulsel telah mengantongi alat bukti putusan praperadilan tersebut yang dijadikan dasar bagi korban untuk kembali melapor ulang di Polda Sulsel terhadap pemberi pekerjaan, Jemis Kontaria dan pemborong pekerjaan Edy Wardus Philander, bukan lagi buruh bangunan.

“Di sinilah peran ahli hukum pidana untuk mendudukkan pertanggung jawaban pidana pemberi pekerjaan dan pemborong sebagai ‘vicarous liability’ dalam hubungannya dengan para buruh yang sudah nyata merusak rumah/bangunan, namun mereka tidak dapat dipidana,” Jermias menandaskan.