Merenung Arti Pagi Saat Berkemah di Tahura Nuraksa

Liputan6.com, Lombok – Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, ternyata banyak menyimpan keindahan alam yang cukup menarik untuk dikunjungi wisatawan.

Salah satunya, keindahan alam yang kini dikelola UPT dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, yakni kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa. Ucapan syukur sambil menyelami arti pagi bisa jadi kegiatan religi saat berkemah.

Kawasan tahura yang sudah dikukuhkan sejak Tahun 2013 itu berada di Dusun Kumbi, daerah pedalaman dari Desa Pakuan, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Dengan konsep bentangan alam yang mempertahankan fungsi hutannya, destinasi wisata ini sangat cocok bagi wisatawan yang gemar dengan kegiatan “outdoor adventure”.

“Untuk yang hobi hiking, berkemah, itu cocok di sini. Areal perkemahan dan rute untuk hiking juga sudah ada,” kata seorang pemandu wisata yang berasal dari Desa Pakuan, Eka dilansir Antara.

Kemudian bagaimana akses untuk menuju destinasi wisata yang satu ini, Eka mengatakannya tidak sulit untuk ditempuh dengan berkendara.

“Jalannya ke sini sudah lumayan bagus, akses untuk mobil sudah bisa,” ujarnya.

Dengan berkendara sekitar setengah jam dari Kota Mataram, wisatawan sudah bisa bertemu dengan gerbang Tahura Nuraksa.

Jika mengenal kawasan wisata Hutan Sesaot, jalur ke Tahura Nuraksa dapat ditempuh dengan berkendara sekitar sepuluh menit ke arah Timur.

Melewati perkampungan warga pesisir hutan, akses jalan untuk kendaraan roda empat terbuka lebar hingga masuk ke halaman lapang yang ada di kawasan Tahura Nuraksa.

Ikon wisata Dengan luas kawasan 3.155 hektare, ternyata di dalam Tahura Nuraksa ini tersembunyi sebuah destinasi wisata alam yang cukup menarik untuk dikunjungi wisatawan, yakni air terjun Segenter.

“Kalau dari gerbang masuk, jarak tempuh ke air terjun sekitar 2,6 kilometer,” ujar pria yang pernah bertugas sebagai pengaman hutan (pamhut) tersebut.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Jaksa KPK Sertakan Peran Korporasi dalam Tuntutan Billy Sindoro

Liputan6.com, Bandung – Terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta Billy Sindoro dituntut jaksa pada KPK dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Mantan Direktur Operasional Lippo Group, Billy yang diyakini jaksa telah memberi suap sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk perizinan proyek Meikarta.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, jaksa KPK I Wayan Riana menyebut ada peran korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Jaksa mengungkap proyek tersebut digarap pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang.

Dalam tuntutan, jaksa menyebutkan tentang kesaksian Ju Kian Salim selama di persidangan. Ia merupakan Town Management PT Lippo Cikarang sejak tahun 2016 dan direktur di PT MSU.

“(Ju Kian Salim) menerangkan pada pokoknya bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang terkait dengan Meikarta adalah semua direksi PT Lippo Cikarang dan PT MSU,” kata jaksa saat memaparkan surat tuntutan, Kamis (21/2/2019) malam.

Dalam surat dakwaan keempatnya, PT Lippo Cikarang melalui PT MSU juga disebutkan jaksa berperan secara bersama-sama dengan para terdakwa suap tersebut.

Keterangan Ju Kian Salim tersebut menurut jaksa sesuai dengan bukti berupa dokumen pengeluaran PT MSU. Bukti pengeluaran uang itu yang diyakini sebagai sumber duit suap.

“Persesuaian keterangan saksi Ju Kian Salim dengan dokumen pengeluaran PT MSU tanggal 14 Juni 2017 tersebut semakin menguatkan bahwa PT Lippo Cikarang melalui PT MSU adalah sumber uang yang diberikan kepada Neneng Hassanah Yasin dan beberapa dinas terkait perizinan Meikarta,” kata jaksa.

2 dari 2 halaman

Penjelasan Jaksa

Jaksa menyebut seluruh pemberian itu berjumlah Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu. Uang itu diberikan ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk pengurusan perizinan proyek Meikarta.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Henry dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Setelah persidangan, I Wayan menjelaskan pihaknya akan menganalisis keterlibatan korporasi dalam kasus Meikarta sekaligus menunggu putusan majelis hakim.

“Kalau misalnya majelis memutuskan permintaan kami kan tadi bersama-sama dengan korporasinya juga. Nanti kalau misalnya diputuskan, kami laporkan ke pimpinan dan nanti ditindak lanjut internal,” ujarnya.

Menurut dia, korporasi tetap diuraikan dalam unsur Pasal 55. “Tadi ada keterangan Ju Kian Salim yang kita kaitkan dengan barang bukti Rp3,5 miliar. Kemungkinan itu kita analisa koorporasi bersama-sama dengan para pelaku. Kita tunggu putusan hakim,” ujarnya.

Sebagian besar pemberian itu, lanjut I Wayan, diberikan setelah izin Meikarta keluar. Pada saat IPPT keluar, proses perizinan diambil alih oleh tim pusat. Pimpinannya adalah terdakwa Billy Sindoro yang disebutnya merekrut Henry, Fitra dan Taryudi.

“Terdakwa (Billy) ini di belakang layar mengatur pemberian-pemberian ini,” kata jaksa.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Rusunawa Paspampres 10 Lantai Dibangun di Kawasan Tanah Abang

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Jalan Tanah Abang II, Jakarta.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pembangunan Rusunawa ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian anggota Paspamres dan keluarga, serta meningkatkan semangat tugas prajurit.

“Kami berharap dengan pembangunan Rusun Tingkat Tinggi ini bisa meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para anggota Paspampres TNI yang bertugas,” ujar dia dalam sebuah keterangan tertulis, Jumat (22/2/2019).

Khalawi menjelaskan, pembangunan Rusun Sewa bagi TNI dan Polri dilakukan karena banyak anggota TNI dan Polri yang belum memiliki hunian yang layak. Ketersediaan hunian turut mendukung TNI dan Polri dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kurun waktu 2015-2018, Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 114 tower dengan total 4.267 unit Rusun TNI yang tersebar di 24 Provinsi. Selain itu, pada kurun yang sama Kementerian PUPR juga telah membangun rumah khusus TNI sebanyak 4.267 unit di 34 Provinsi.

“Jika para anggota Paspampres TNI dan ASN di lingkungan TNI tinggal di Rusunawa, tentunya ke depan mereka bisa menabung. Saat ini sebagian anggota TNI tinggal di rumah dinas, namun untuk mendapatkan lahan pembangunan perumahan tapak di Ibukota tentunya sangat mahal, jadi kami dorong agar pembangunan Rusun untuk anggota TNI dengan hunian vertikal seperti Rusun ini,” tutur Khalawi.

Adapun Rusunawa Paspampres yang dibangun terdiri dari satu tower setinggi 10 lantai sebanyak 93 unit dengan empat tipe berbeda, yakni tipe A seluas 130 meter persegi sebanyak 2 unit, tipe B seluas 90 meter persegi sebanyak 9 unit, tipe C seluas 70 meter persegi sebanyak 44 unit, dan tipe D seluas 45 meter persegi sebanyak 38 unit.

2 dari 3 halaman

Kontraktor Brantas Abipraya

Rusunawa ini akan dibangun oleh kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya dengan pendanaan APBN 2018-2019 senilai Rp 136 miliar.

Setiap unit pada tower tersebut akan dilengkapi meubelair seperti meja tamu dan sofa, meja dan kursi makan, lemari pakaian, serta tempat tidur di tiap kamar. Rusun juga akan dilengkapi fasilitas satu basement, dan satu helipad di bagian atap.

Khalawi menyebutkan, ada hal spesial yang diperuntukkan di Rusunawa Paspampres tersebut, yakni sebagai rusun pertama yang dibangun dengan tipe yang beragam.

“Jika Rusun Kejaksaan sebelumnya dibangun dua tower dengan dua tipe yang berbeda dengan tipe paling tinggi 82 meter persegi, maka Rusun Tingkat Tinggi Paspampres ini terdiri dari empat tipe mulai tipe 45 sampai tipe 130 meter persegi,” terangnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemberdayaan Nelayan Kamoro dan Pesisir Mimika buat Genjot Industri Perikanan Papua

Liputan6.com, Jakarta Indonesia dinilai memiliki potensi sumber daya laut dan perairan yang besar, terutama perikanan seperti di Papua. Pemanfaatan hasil laut patut didorong, karena ini menjadi salah satu sumber pangan kaya protein yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

Ini dikatakan Manajer Community Economic Development PT Freeport Indonesia, Yohanes Bewahan. Perusahaan tambang ini memberdayakan nelayan suku Kamoro dan nelayan dari suku lain di pesisir kabupaten Mimika, dalam memanfaatkan hasil laut.

Ini tertuang dalam program community development Freeport Indonesia, yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan Koperasi Maria Bintang Laut (KMBL) yang bernaung di bawah Keuskupan Mimika dan Dinas Perikanan Kabupaten Mimika.

“Potensi perikanan di pesisir Kabupaten Mimika cukup tinggi, namun belum termanfaatkan secara penuh akibat kendala akses transportasi dan pasar, sarana produksi, dan rendahnya kapasitas tangkap. Inilah salah satu alasan kami dalam melalukan program pendampingan terhadap para nelayan yang ada di pesisir pantai Kabupaten Mimika,” ujar dia dalam keterangannya, Jumat (22/2/2019).

Dia menuturkan jika kolaborasi dalam pemberdayaan nelayan dan penguatan industri perikanan di Kabupaten Mimika secara terstruktur dimulai pada 2005. Sejumlah program yang dilaksanakan mencakup perikanan tangkap serta perikanan budidaya.

Menurut Yohanes, setelah beberapa tahun melakukan pendampingan dan kolaborasi dengan beberapa mitra, hasil tangkapan serta hasil budidaya para nelayan telah meningkat. Hal itu merujuk pada hasil rata-rata tangkapan puluhan nelayan yang berasal dari suku Kamoro ini ada di kisaran 1-4 ton ikan per bulan.

Namun dia berharap dukungan untuk pengembangan sektor perikanan ini harus dilakukan secara menyeluruh.

Salah satu nelayan yang mengikuti program pembinaan Daniel Bipuaro menceritakan bahwa pendampingan yang dilakukan sangat bermanfaat. Selain kemampuan dalam mencari ikan, para nelayan mendapatkan pengetahuan lain mengenai cara mengolah ikan hasil tangkapan agar nilainya meningkat.

“Kami tidak hanya dibantu untuk menangkap lebih banyak ikan, tapi kami juga diajari untuk mengolah hasil tangkapan agar bisa dijual di pasar dan harganya tinggi. Selain itu kami juga dilatih untuk mengelola keuangan keluarga agar kami tidak kesulitan,” tutur Daniel yang juga merupakan kepala kampung Ohotya di Mimika.

2 dari 2 halaman

Sektor Perikanan Turut Kena Imbas Kenaikan Tarif Kargo Udara

Kenaikan tarif kargo udara turut berdampak pada sektor perikanan. Pasalnya, distribusi untuk mengangkut hasil perikanan, khususnya di wilayah sentra perikanan cukup banyak mengandalkan jalur udara.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP‎, Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, ‎jasa logistik, khususnya melalui udara, sejatinya bertujuan untuk mengatasi kendala jarak, merajut kesatuan wilayah dan meningkatkan nilai tambah suatu produk. Logistik juga memainkan peran yang penting dalam bisnis perikanan.

Menurut dia, saat ini penggunaan jasa logistik untuk produk perikanan dari beberapa titik produksi melalui transportasi udara mencapai lebih kurang 50 persen dari total ikan yang didistribusikan.

“Transportasi udara dinilai sangat efektif dalam kerangka logistik karena mempersingkat waktu dan jarak,” ujar dia di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Namun berdasarkan data dan informasi dari pihak penyedia angkutan udara, lanjut Effendi, diketahui jika tingkat kenaikan biaya transportasi udara 2019 dibandingkan dengan 2018 rata-rata mencapai 183 persen.

Terdapat beberapa indikator yang menyebabkan maskapai penerbangan menaikkan tarif biaya cargo. Mulai dari kenaikan biaya avtur sebesar 40 persen dan pelemahan kurs rupiah hingga 14 persen.

“Kenaikan biaya ini berdampak pada kegiatan pelaku usaha perikanan sampai pada tahap penghentian usaha atau ekspor hasil perikanan karena harga jual dengan produk perikanan tidak kompetitif dengan biaya logistik yang lebih dari 20 persen,” kata dia.‎


TNI AD Beli Kendaraan Taktis dan Amunisi Roket ke Brasil

Jakarta – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tatang sudah bertolak ke Brasil untuk memastikan seluruh belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) berjalan baik. Kerja sama pengadaan alutsista dengan Negeri Samba itu dilakukan lewat perusahaan bernama Avibras.

“Meliputi rantis (kendaraan taktis) khusus armed AV-RMD dan AV-FCU serta amunisi roket Astros dengan beberapa varian,” terang Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Candra Wijaya kemarin, Kamis, 20 Februari 2019.

Candra menyampaikan, AV-RMD (Armoured Vehicle-Remuniciadora) adalah kendaraan taktis penyuplai amunisi berlapis baja.

Sementara itu, AV-FCU alias Armoured Vehicle- Fire Control Unit merupakan kendaraan taktis yang biasa dipakai untuk mengontrol roket. “Dan melakukan tracking roket,” kata dia.

Tentu saja semua alutsista itu tidak sembarangan didatangkan TNI AD. Mereka sudah melakukan kajian sebelum meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membeli alutsista tersebut. Selain itu, alutsista buatan Avibras tersebut sudah masuk minimum essential force (MEF) Angkatan Darat Indonesia.

Apabila berjalan sesuai dengan rencana, satu per satu alutsista dari Brasil sudah berdatangan ke Indonesia mulai pertengahan tahun ini. Tepatnya, lanjut Candra, alutsista tersebut diperkirakan sudah berada di tanah air mulai Agustus. Dia pun menyampaikan bahwa semua alutsista itu akan disebar ke satuan artileri medan (armed).


Simak berita lainnya di Jawapos.

2 dari 3 halaman

Produk Alutsista Buatan Indonesia

Sementara, alutsista buatan Indonesia justru semakin banyak dipesan negara lain. Jika promosi produk strategis tersebut diperluas ke pasar Afrika termasuk Mesir, diprediksi alutsista Tanah Air akan makin banyak dilirik negara-negara di kawasan tersebut.

“Kualitas produk alutsista kita sudah dipakai di banyak negara serta memiliki harga yang kompetitif sehingga akan mampu bersaing dengan produsen senjata lain,” ujar Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Helmy Fauzi di Jakarta, Minggu (10/2/2019), melalui pernyataan tertulisnya.

Dubes Helmy menjelaskan pihak Mabes TNI sudah melakukan penjajakan kerja sama pertahanan Indonesia-Mesir. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Marsekal Muda TNI Kisenda Wiranata Kusuma ke Mesir pada 6-8 Februari lalu.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Keluh Gaji Kecil Para Gubernur

Padang – Para gubernur se-Indonesia meminta pemerintah pusat menaikkan gaji gubernur karena menyebut pendapatannya lebih kecil dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keluhan ini disampaikan langsung di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

“Salah satu materi bahasan kami di APPSI adalah perlunya kenaikan gaji untuk gubernur. Saya dan provinsi dengan APBD yang tidak terlalu besar, gaji anggota DPRD-nya bisa mencapai Rp 70 juta. Itu masih ditambah dengan berbagai tunjangan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Longki Djanggola dalam Rakernas APPSI di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).

Longki yang mewakili gubernur se-Indonesia berharap curhatannya didengar pemerintah pusat. Menurut Longki, gaji yang diterimanya sangat kecil meskipun ada tambahan Rp 8 juta.
“Gaji kami sangat kecil. Memang ada tambahan Rp 8 juta, tapi harus dilengkapi dengan kuitansi. Bukan untuk satu orang, tapi untuk banyak orang,” ujar Longki yang juga menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah ini.

JK yang hadir dalam Rakernas APPSI mengatakan gajinya ‘hanya’ setengah dari gaji anggota DPRD. JK menekankan bahwa tidak semua gaji kepala daerah kecil.

“Tidak semuanya juga yang kecil, karena ada juga daerah yang take home pay-nya besar,” tutur JK.

Berapa Besaran Gaji Gubernur?

Dikutip dari detikFinance, aturan mengenai gaji gubernur, wakil gubernur, dan kepala daerah sudah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Gaji pokok dari kepala daerah tingkat I atau gubernur sebesar Rp 3 juta. Selain gaji, gubernur mendapatkan tunjangan jabatan yang diatur melalui Keppres No 59 Tahun 2003 sebesar Rp 5,4 juta. Sedangkan untuk gaji pokok wakil gubernur diatur sebesar Rp 2,4 juta dan tunjangan sebesar Rp 4,32 juta. Akan tetapi, pejabat daerah tersebut masih mendapatkan fasilitas dinas berupa rumah hingga kendaraan.

Kepala daerah sendiri berhak mendapatkan biaya penunjang operasional (BPO) sebesar 0,13% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000. Misalnya untuk Provinsi DKI Jakarta. Kabiro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Muhammad Mawardi pada November 2017 lalu menjelaskan tidak ada kewajiban dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melaporkan penggunaan dana operasional tersebut.
Sebagai contoh, untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan PAD sebesar Rp 41 triliun di 2017, maka mereka bisa mengantongi Rp 4,57 miliar. Jika dibagi, Gubernur DKI Jakarta mengantongi Rp 2,7 miliar dan wakilnya bisa mengantongi Rp 1,8 miliar setiap tahunnya.

Siapa Gubernur dengan Tunjangan Operasional Tertinggi?

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), provinsi dengan PAD terbesar di 2017 adalah DKI Jakarta sebesar Rp 41,48 triliun. Sementara PAD yang terendah di tahun yang sama adalah Sulawesi Barat sebesar Rp 299 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri Rakernas APPSI di Padang.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri Rakernas APPSI di Padang. (Foto: Twitter @aniesbaswedan)

PAD DKI Jakarta masuk dalam kategori penghitungan paling tinggi 0,15%. Jika dihitung maka BPO DKI Jakarta sebesar Rp 62,23 miliar per tahun. Untuk Sulawesi Barat masuk dalam kategori penghitungan paling tinggi 0,25%, yang hasil penghitungan BPO-nya mencapai Rp 747,5 juta.

Melalui BPO seluruh operasional gubernur dan wakilnya telah dijamin. Mulai dari pakaian dinas, pemeliharaan kendaraan dinas, kesehatan, hingga urusan dapur rumah tangga seperti, kebutuhan dapur, isi gas, juru masak, kebersihan rumah dinas, konsumsi tamu dan lainnya.

BPO sendiri berbeda dengan tunjangan yang masuk kantong pribadi. Sisa dari BPO itu akan kembali menjadi kas daerah.
(dkp/zak)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wali Kota Cilegon Minta Maaf Singgung Macet Bekasi

CilegonWali Kota Cilegon Edi Ariadi meminta maaf atas pernyataannya yang menyinggung kemacetan di Kota Bekasi.

Menurut Edi, pernyataan mengenai kemacetan di Bekasi, bukan berarti kemacetan yang terjadi di semua wilayah Bekasi. Tapi kemacetan akibat pembangunan jalan tol, yang kebetulan berada di jalur Bekasi.

“Maka itu, saya minta maaf atas statement untuk Kota Bekasi, warga masyarakat, legislatif dan juga eksekutif,” kata Edi Ariadi dalam video permintaan maaf yang diterima detikcom, Kamis (21/2/2019).

Edi berharap Kota Cilegon bisa menyusul Kota Bekasi. Apalagi, dua daerah ini sama-sama sebagai daerah industri.

Terpisah, Kadis Kominfo Cilegon Ahmad Jubaedi mengatakan saat ini wali kota sedang berada di Yogyakarta. Dia membenarkan video permintaan maaf tersebut.

Menurutnya, pasca statement mengenai Kota Bekasi, instagram resmi Pemkot memang dipenuhi respons. Bahkan ada kepala dinas, dan anggota dewan yang melontarkan komentar.

“Ketika saya minta konfirmasi ke beliau (wali kota), kita butuh belajar juga terkait misalnya ada program. Kita kan punya program JLU (jalur lingkar utara) dalam RPJMD salah satu untuk menambah ruas baru untuk mengurangi kemacetan Kota Cilegon,” katanya saat dihubungi terpisah.
(bri/fdn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Nyabu di Rumah Dinas Wagub Maluku, Ajudan Ditangkap

Ambon – Ajudan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, berinisial Bripka MP, ditangkap karena memakai sabu di rumah dinas Wagub. Selain MP, ada 2 PNS yang juga diciduk di lokasi yang yaitu TM (32) dan RH.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan 100 Gram dan 26 paket narkoba serta alat isap yang siap digunakan oleh polisi serta dua oknum PNS tersebut. Penangkapan MP dkk merupakan hasil pengembangan penyidikan pelaku berinisial AW (39) yang ditangkap pada hari Senin (18/02).

“Ini pengembangan dari AW dapatlah tersangka MP anggota Polri, dia adalah ajudan salah satu pejabat di kota Ambon, kemudian RH pegawai dari Pemda dan kita tangkap juga TM (32) PNS juga,” Kata Dir Resnarkoba Polda Maluku Kombes Thein Tobero di kantornya kawasan Mangga Dua, Ambon, Maluku, Kamis (21/02/2019).

Dari hasil penyergapan polisi menemukan barang bukti dalam satu kamar rumah dinas. Ada juga paketan yang siap dijual kembali oleh para tersangka MP.

“Dari tersangka ditemukan paket kecil 26 barang bukti paket kecil tiap paket dijual dengan harga Rp 2,5 juta kemudian dua paket narkoba yang besar ini yang kita hitung dua-duanya jadi 100 gram kemudian alat hisap ini mereka lagi mau pesta berdua (TM) dan (RH), 5 lem dan timbangan. Berarti dia (MP) adalah bandarnya,”

Dia melanjutkan, penangkapan MP dan dua PNS ditangkap dalam satu kamar rumah dinas berlangsung pada Rabu (21/2) malam. “kalau ini (MP) ditangkap di Rumah dinas juga, dalam satu kamar bertiga,” ungkapnya.

(rvk/asp)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Eks Panglima GAM Linge Sebut Perusahaan Prabowo Pakai Tenaga Kerja Asing

Banda Aceh – Eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Linge Fauzan Azima mengaku lahan PT Tusam Hutani Lestari (THL) milik Prabowo Subianto di Aceh saat ini dimanfaatkan untuk pengambilan getah pinus. Dia menyebut pihak perusahaan mempekerjakan tenaga asing di sana.

“Sekarang lahan itu mereka manfaatkan untuk ambil getah. Ada sebagian masyarakat (yang ambil getah), dan pihak ketiga. Kalau dulu (di sana) banyak dari luar. Dari China juga ada. Awalnya tenaga-tenaga kerja China semua di situ,” kata Fauzan saat dimintai konfirmasi, Kamis (21/2/2019).

Masyarakat di sekitar lahan, kata Fauzan tidak ada yang bekerja secara resmi di perusahaan tersebut. Warga sekitar hanya mengambil getah dengan seizin PT THL.

Eks Panglima GAM Linge Sebut Perusahaan Prabowo Pakai Tenaga Kerja AsingFoto: Lahan milik Prabowo di Aceh (Ist)

Menurutnya, PT THL seharusnya menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang di dalam lahan. Namun setelah mendapat izin konsesi kedua, mereka tidak melakukan penanaman sama sekali.

“Jadi lahan-lahan itu telantar, sampai… karena saya dulu waktu itu kan Kepala Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) jadi ada 30 ribu hektare lahan PT itu yang masuk ke dalam KEL. Itu memang dulu kita sangat kita tentang kawasan itu ditebang, karena itu masuk KEL,” ungkap Fauzan.

“Rupanya mereka dapat izin konsesi itu mereka ingin tebang yang 30 ribu itu karena yang lain sudah gundul,” bebernya.

Atas informasi di atas, detikcom sudah berupaya mengkonfirmasi soal keberadaan tenaga kerja asing ke Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Namun Kepala Dinas sedang tidak di tempat.
(agse/asp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Senyum Lebar Warga Bandung Terima E-KTP Pertama dengan Kolom Kepercayaan

Liputan6.com, Bandung – Bonie Nugraha Permana tersenyum lebar saat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP barunya. Hal itu lantaran sudah ada kolom keterangan kepercayaan dalam identitas kependudukan penghayat kepercayaan ini.

Pria berusia 46 tahun itu adalah warga Kota Bandung pertama yang memiliki e-KTP dengan kolom penghayat kepercayaan. Sebab, pria yang menjabat sebagai Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kota Bandung ini merupakan orang pertama yang mengajukan kepercayaan di kolom agama pada e-KTP di Bandung.

Bonie sendiri mengajukan perubahan kolom agama di e-KTP ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) pada Agustus 2018 lalu. Penghayat kepercayaan Akur Cigugur ini mendaftarkan diri bersama istri dan anaknya.

Sempat mengalami kendala teknis, e-KTP baru miliknya akhirnya tercetak pada Februari 2019 ini. Selain e-KTP, Bonie juga menerima Kartu Keluarga (KK) dengan kolom kepercayaan.

“Baru Februari ini lah pertama kalinya Disdukcapil Kota Bandung menerbitkan e-KTP saya dengan kolom keperacayaan,” kata Bonie ditemui di Los Cihapit, Kota Bandung, Rabu, 20 Februari 2019.

Awalnya, Bonie mengaku dihubungi oleh petugas Dukcapil Kota Bandung pada Rabu pagi. Ia diberitahu bahwa e-KTP barunya sudah bisa diambil.

“Saya langsung dikabari oleh orang Disdukcapil bahwa e-KTP dan KK saya, istri dan anak saya sudah jadi. Sebelum ke kantor saya mendatangi Disdukcapil. Tadi penyerahannya langsung diberikan dari kepala seksi identitas penduduk,” katanya.

Warga penghayat lainnya yang mendapatkan e-KTP berisi kolom kepercayaan didapatkan Nanang, warga Kecamatan Mandalajati. Bonie menerangkan, Nanang bersama istri dan anaknya juga sudah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah atas keyakinannya sebagai warga negara.

“Yang sudah diterbitkan sampai hari ini jumlahnya enam orang,” ujar pria yang sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu.

Di Bandung Raya, kata Bonie, jumlah pengikut penghayat secara de facto mencapai 150 ribu jiwa. Mulai dari orang tua hingga anak-anak. “Kalau di Jabar mencapai 500-600 ribu,” ucapnya.

Bonie berharap langkah yang ia lakukan dapat diikuti para penghayat kepercayaan yang lain.

2 dari 2 halaman

Jalan Panjang yang Harus Diperjuangkan

Pencantuman kepercayaan dalam e-KTP Bonie tidak lepas setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2017 silam. MK mengabulkan gugatan penghayat kepercayaan di Indonesia, terkait Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Upaya Bonie bersama warga penghayat lainnya berhasil, dan MK mengabulkan seluruh tuntutan komunitas penghayat kepercayaan dari seluruh Indonesia.

Salah satu tindak lanjutnya diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sudah bisa menerima KTP elektronik yang mencantumkan kolom kepercayaan.

Sebelum uji materi itu dikabulkan, kolom agama di kartu identitas para penghayat aliran kepercayaan dikosongkan atau diberi tanda strip (-). Bahkan, Bonie terpaksa mendompleng agama lain karena khawatir kesulitan memperoleh pendidikan atau pekerjaan.

“Kalau selama ini saya seolah-olah dapat perlakuan diskriminasi atau penekanan dari negara bahwa jika ingin mengikuti aturan negara, harus mengikuti aturan yang sementara aturan itu hanya memfasilitasi hanya agama besar,” kata Bonie.

Menurut Bonie, perubahan status keyakinan dalam e-KTP dalam dirinya punya makna yang mendalam.

“Kalau sekarang sudah tidak lagi khawatir. Saat ini, saya bersama warga penghayat lain tidak perlu lagi ngumpet-ngumpet, tidak lagi perlu pinjam agama lain. Seratus persen eksistensi saya sebagai warga negara Indonesia dengan keyakinan yang saya percaya,” ujarnya.

Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi yang selama ini menjadi induk warga penghayat, berkoordinasi dengan Dirjen Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Hasilnya, terbuatlah sistem aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) versi 7 yang sudah bisa dioperasikan operator kecamatan di seluruh Indonesia untuk pengisian kepercayaan di kolom agama dalam KTP.

Tak hanya itu, Kemendikbud telah menerbitkan panduan kurikulum dan buku pegangan bagi guru pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah juga menjamin hak-hak siswa penghayat kepercayaan untuk memperoleh pelajaran sesuai aliran yang diyakininya. Pemerintah juga akan menyetarakan hak penghayat dalam mengakses pekerjaan sebagai PNS maupun anggota TNI/Polri.

Sementara itu, Kepala Departemen Sipil Politik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Harold Aron mengapresiasi pemerintah dalam menjalankan putusan MK terkait pencantuman kolom penghayat kepercayaan dalam kolom e-KTP.

“Ini perlu diapreasiasi dalam mendorong layanan publik yang tidak diskriminatif terhadap warga minoritas. Dan perlu ditiru oleh pemerintahan lainnya di daerah lain,” ujar Harold saat dihubungi.

Namun, ia berharap pengakuan terhadap penghayat kepercayaan tidak semata berhenti dengan adanya kartu identitas. Institusi atau lembaga lain, kata dia, harus memiliki pandangan yang luas agar hak-hak warga penghayat juga diakui.

“Poin pentingnya adalah bagaiamana pengakuan terhadap hak-hak mereka juga. Harus dilakukan di semua bidang layanan seperti pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.


Simak video pilihan berikut ini: