Pengertian Hukum Adalah dan Jenis-jenisnya yang Harus Dipelajari Biar Tak Salah Kaprah

Liputan6.com, Jakarta Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini sebagai bentuk penegasan yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan Negara Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

Sudah di jelaskan dalam Pancasila yang kelima berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Pernyataan ini berhubungan langsung dengan norma hukum yang menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Namun apakah hukum itu? Berikut Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, penjelasan mengenai pengertian hukum dan jenis-jenisnya, Selasa (15/1/2019).

2 dari 5 halaman

Hukum Adalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjeleskan Hukum adalah hu·kum/ peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4 keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

Sementara menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi. Karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang semua warga negaranya wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi.

Norma hukum adalah salah satu norma yang berdasar pada peraturan pemerintah setempat. Sanksi yang bisa ditimbulkan dari pelanggaran norma ini bersifat tegas, mengikat dan memaksa. Bisa disimpulkan kalau hukum adalah kumpulan norma dan sanksi untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi semua masyarakat. Bisa dibayangin kalau Indonesia nggak punya hukum yang mengikat warga negaranya, bakalan hancur negara ini.

3 dari 5 halaman

Pelanggaran Hukum

Sering kamu lihat di TV ada kasus pembunuhan, penculikan, perampokan dan yang lainnya. Perilaku itu termasuk hal yang melanggar hukum di Indonesia. Kegiatan-kegiatan itu sering kita sebut dengan nama pelanggaran hukum. Hukum adalah sesuatu yang harus dipatuhi namun saat ini, hampir setiap hari kita mendapat kabar, atau bahkan melihat sendiri pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan nggak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, bukan untuk dilanggar oleh masyarakat.

4 dari 5 halaman

Sanksi hukum bagi yang melanggar

Sanksi yang ditimbulkan dari norma hukum bersifat tegas dan nyata. Tegas suatu hukum adalah sudah ada sanksi dari aturan yang dilanggar yang dibuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 10 KUHP, ada 2 hukuman yaitu hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokok adalah hukuman yang sudah diputuskan dalam persidangan mulai dari hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara.

Nyata hukum adalah aturan yang sudah ditetapkan untuk si pelaku ditetapkan jumlahnya. Dalam pasal 338 KUHP, disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sanksi hukum diberikan oleh lembaga-lembaga peradilan yang berwenang, sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat yang ada di sekitar si pelaku.

5 dari 5 halaman

Jenis jenis hukum di Indonesia

1. Hukum publik

Hukum Publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga Negara dengan Negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat peraturan hukum atau yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya dan warga negararanya seperti hukum pidana.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Fungsi hukum pidana umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, meyelenggarakan tahta pada masyarakat.

2. Hukum Privat

Hukum Privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum privat meliputi hukum perdata.

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Dalam hukum ini, asas pokok otonomi warga negara merupakan milik dirinya sendiri jadi mereka berhak mempertahankan kehendak mereka sendiri.


Reporter: Heri Setiawan

Kontroversi ‘Ancaman’ Mundur Prabowo

Jakarta – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto disebut akan mengundurkan diri dari kontestasi Pilpres 2019 dengan satu kondisi khusus. ‘Ancaman’ tersebut jadi kontroversi.

Pernyataan Prabowo akan mundur tersebut disampaikan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Djoko Santoso. Djoko berbicara soal potensi kecurangan yang masif. Dia mengklaim Prabowo akan menyampaikan pernyataan akan mundur dalam pidato kebangsaan ‘Indonesia Menang’ yang digelar malam ini.

“Memang supaya tidak terkejut, barangkali, kalau tetap nanti disampaikan Prabowo Subianto, pernyataan terakhir Prabowo Subianto adalah kalau memang potensi kecurangan itu tidak bisa dihindarkan, Prabowo Subianto akan mengundurkan diri,” kata Djoko Santoso saat bertemu Gerakan Milineal Indonesia Malang Raya, Minggu (13/1/2019) kemarin.


Djoko Santoso kembali menyinggung soal aturan untuk tunagrahita nyoblos. Menurutnya hal tersebut adalah sesuatu yang luar biasa, dikaitkan dalam konteks indikasi kecurangan.

“Karena memang ini sudah luar biasa. Masa orang gila suruh nyoblos. Cuma kita mengajar kepada yang muda untuk berpikir objektif, berpikir positif tadi. Tuhan saja tidak memberi tanggung jawab kepada orang gila, masa kita memberi tanggung jawab nyoblos,” sebut eks Panglima TNI itu.

Dari agenda resmi Prabowo-Sandi Media Center, Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato kebangsaan ‘Indonesia Menang’ di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019). Pidato tersebut diagendakan berlangsung mulai dari pukul 19.00 WIB.

‘Indonesia Menang’ merupakan tagline visi misi Prabowo-Sandiaga yang baru, yang dinyatakan untuk rakyat. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengatakan akan memakai konsep town hall meeting saat jagoannya memaparkan visi misi.

Cawapres pasangan Prabowo, Sandiaga Uno, membenarkan salah satu poin pidato ‘Indonesia Menang‘ yakni Prabowo Subianto akan menyatakan mundur jika potensi kecurangan tak bisa dihindari. Sandiaga menegaskan proses pemilu harus berjalan jujur dan adil.

“Kita berharap pemimpin yang dipilih nanti adalah melalui proses yang jujur dan adil dan tentunya pemilihan umum yang sangat bisa dianggap sebagai pesta demokrasi. Nanti malam kami akan sampaikan,” kata Sandiaga.

Lalu, apakah capres yang telah terdaftar bisa mundur begitu saja? KPU selaku penyelenggara pemilu menegaskan segala sesuatu sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu.

“Kami belum berkomentar tentang itu, tapi yang pasti segala sesuatu sudah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017,” kata komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Dalam Undang-undang 7 tahun 2017 pasal 236 tentang pemilu menyatakan bakal pasangan calon dilarang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Selain itu, sanksi dari larangan tersebut juga tercantum dalam pasal 552.

Berikut aturan Undang-undang 7 tahun 2017 pasal 236, sedangkan sanksinya terdapat pada pasal 552, berikut isinya:

Pasal 236

(2) Salah seorang dari bakal Pasangan Calon atau bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf f dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

Pasal 552

(1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000. 000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Baca Juga: Kegagalan The New Prabowo
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Di Depan Milenial Surabaya, Ketua BPN Ingatkan Bahaya VOC Gaya Baru

Surabaya – Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, menghadiri acara Talk Selow bersama generasi milenial Surabaya (GMS). Dalam acara itu, Djoko mengingatkan generasi muda akan bahaya VOC gaya baru.

“Semua sumber daya di republik ini sebagian besar bukan milik kita. Maka itu sama dengan proses VOC. Lama-lama kita sudah tidak punya apa-apa lagi,” kata Djoko di Surabaya, Minggu (13/1/2019).

Djoko melanjutkan, antara gaya VOC lama dengan VOC baru punya kesamaan didukung kekuatan kapitalis. Untuk itu dia mengingatkan jangan sampai kalah.
“VOC yang pertama didukung oleh kapitalis kuno. Bangsa ini menghadapi dan kalah. Akhirnya kita dijajah 3,5 abad, cerita sedih banyak bahwa menjadi bangsa yang kalah itu menderita,” lanjutnya.
Untuk itu, ia mengingatkan untuk tetap waspada. Jika kalah, lanjutnya, Indonesia akan menderita.

“Sampai-sampai dulu ada pameo-pameo ‘anjing dan pribumi dilarang masuk’. Maka itu jangan sampai lengah tidak waspada,” tegasnya.

“Kalau kita lengah kita lemah. Kalau kita lemah kita bisa kalah, dan kalau kita sebagai bangsa yang kalah, maka kita akan menderita,” tandas Djoko.
(jbr/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Alasan Meghan Markle Kerap Pakai Busana Warna Gelap

Liputan6.com, Jakarta – Saat melihat anggota keluarga Kerajaan Inggris, mereka cenderung memakai busana warna cerah untuk berbagai acara, baik Ratu Elizabeth II dan Kate Middleton. Mereka tampak jarang hadir dengan pakaian berwarna gelap, namun, Meghan Markle malah sebaliknya.

Istri Pangeran Harry ini seringkali hadir dengan pakaian berwarna gelap, seperti hitam, abu-abu atau biru navy. Bahkan pada acara Natal keluarga kerajaan di Sandringham kemarin, Meghan terlihat memakai pakaian berwarna hitam, sementara Kate memakai pakaian berwarna merah.

Dilansir dari graziadaily.co.uk, Meghan Markle memiliki alasannya sendiri terhadap pilihan warna busananya tersebut. “Pakaian kita adalah bentuk dari perasaan kita,” ungkapnya.

Bila kita bahagia, kita akan memakai pakaian dengan warna yang romantis dan ceria. Sedangkan bila kita sedih, kita akan lebih memakai pakaian berwarna gelap atau monokrom.

“Ini sesuai dengan peran saya di Suits sebagai Rachel Zane, di mana warna pakaiannya juga mengikuti perasaan hatinya,” jelasnya saat wawancara dengan InStyle pada 2015 lalu.

Terlepas dari perasaannya, Meghan merasa lebih nyaman berpakaian gelap. “Itu membuat saya lebih keren,” tambahnya.

Sementara itu, Meghan Markle juga menyebut pakaian yang dipakai membuat diri lebih keren, itu akan membawa semangat sendiri sepanjang harinya. (Esther Novita Inochi)

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Masih Trauma, Gadis 14 Tahun Korban Pemerkosaan 3 Pria Terus Menangis

Makassar – Gadis berusia 14 tahun inisial M, korban pemerkosaan 3 pria di Makassar masih mengalami trauma berat hingga saat ini. Korban tiada henti menangis hingga saat ini.

Pantauan di Kantor P2TP2A Makassar, Jalan Angrek, Panakukang, Minggu (13/1/2019), korban masih terus menangis tanpa henti. M masih mendapat pendampingan khusus dari dari tim psikolog Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Makassar.

Saat meninjau kondisi M, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menyanyangkan kasus penyekapan dan pemerkosaan yang menimpa M.

“Ini lah pentingnya program jagai anak ta, jadi peran polisi dan DPPPA luar biasa cepat. Cuman yang jadi perhatian kita ialah orang tua harus aktif, bayangkan kalau anak pegang HP dan berkenalan di sosial media oleh pelaku dan akhirnya terjadi begini,” kata Danny saat di P2TP2A Makassar.

Danny berharap peran aktif semua masyarakat termasuk RT/RW untuk memantau aktifitas masyarakat dan melaporkan jika menemukan adanya kasus anak terjadi.

“Kita kerahkan semua pihak, semua lapisan masyarakat untuk berperan aktif dan melaporkan jika menemukan kasus kekerasan anak terjadi,” jelasnya.

Sementata itu, ketua P2TP2A Makassar, Tenri A. Palallo mengatakan pihaknya akan terus mendampingi M hingga traumanya hilang.

“Sudah kelihatan masih trauma, polisi sudah urus kasusnya, kami di P2TP2A agar bisa bersekolah. Sekarng ini biasanya kita konselin, pendmpingan hukum, kemudian mengupayakan reintegrasi, kembali menyiapkan keluarganya,” paparnya.

Tenri menyebut jika aksi pelaku sangat jahat dan tak memiliki rasa kemanusian, apalagi korbanya merupakan anak di bawah umur.

“Masih menangis, anak-anak di sekap disetubuhi sangat jahat sekali, kita anggap ini masalah pada anak anak kita. Bagaimana dia bahagia perlu sambil bermain di rampungkan,” imbuhnya.

M menjadi korban pemerkosaan oleh 3 orang pria di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban bahkan disekap dan diancam jika tak melayani nafsu pelaku. 2 pelaku sudah ditangkap, sementara 1 pelaku utama masih dalam pengejaran.

“Mengamankan pelaku tindak pidana setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Korban tersebut diancam dengan menggunakan pisau kemudian korban tersebut diperkosa secara bergiliran oleh Saleh bersama Amran,” kata Panit 2 Reskrim Polsek Tamalate, Ipda Sugiman, Minggu (13/1).
(nvl/nvl)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dihadiri Neno Warisman, Deklarasi Relawan Ganti Presiden Gagal Digelar

Liputan6.com, Jakarta – Deklarasi Relawan Ganti Presiden (RGP) yang direncanakan dihadiri Neno Warisman gagal dilaksanakan di Lapangan Pamedan, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Minggu (13/1/2019) pagi.

Neno Warisman yang tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang sekitar pukul 10.00 WIB langsung menuju salah satu hotel di Batu 8 Tanjungpinang.

Sementara itu, peserta deklarasi RGP yang sudah berada di Lapangan Pamedan terlihat kebingungan. Massa yang berjumlah sekitar 100 orang itu bingung apakah kegiatan tersebut jadi terlaksana atau tidak.

Sejumlah orang yang mengenakan baju bertuliskan #gantipresiden satu per satu mulai meninggalkan Lapangan Pamedan. Di lokasi muncul kabar bahwa acara RGP batal dilaksanakan lantaran jumlah pesertanya yang sedikit.

Seperti dikutip dari Antara, ada pula yang mengatakan Neno Warisman tidak ingin acara tersebut hanya doa bersama, melainkan deklarasi ganti presiden.

Puluhan anggota kepolisian yang berjaga-jaga sejak pagi juga mempertanyakan apakah acara tersebut jadi atau tidak. Begitu pula anggota Bawaslu Tanjungpinang dan anggora Bawaslu Kepri, yang sejak pagi berada di lokasi kegiatan.

Komisioner Bawaslu Kepri, Indris mengatakan, acara tersebut bukan dibubarkan oleh pihak kepolisian maupun Bawaslu, melainkan kemungkinan terjadi perubahan skenario. Kehadiran anggota Bawaslu Kepri dan Bawaslu Tanjungpinang sendiri untuk memastikan kegiatan tersebut bukan kampanye.

Kegiatan kampanye di lapangan tidak dibenarkan karena baru dimulai 23 Maret 2019. “Kalau acaranya di hotel, berarti tidak masuk dalam agenda acara. Kami tetap akan mengawasinya,” ujar Idris.

2 dari 2 halaman

Imbauan Bawaslu Tanjungpinang

Idris dan jajaran Bawaslu Tanjungpinang pun bergegas ke hotel tempat Neno Warisman melakukan pertemuan. Begitu pula dengan anggota kepolisian satu per satu mulai meninggalkan Lapangan Pamedan menuju hotel tersebut.

Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini mengimbau kepada panitia relawan RGP tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur kampanye dalam acara Deklarasi RGP dan Doa Untuk Negeri di Lapangan Pamedan.

“Bawaslu telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan panitia RGP bahwa surat pemberitahuan kegiatan tersebut memang bukan kegiatan kampanye, hanya surat pemberitahuan keramaian, maka kami menghimbau tidak melakukan kegiatan kampanye, kecuali suratnya izin kampanye resmi,” katanya.

PBNU: Hoaks Dilarang Tuhan, Penyebarnya Boleh Diusir dari Indonesia

Liputan6.com, Malang – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap agar Pemilu 2019 tidak menimbulkan perpecahan bangsa. Bagi para penyebar berita bohong atau hoaks pun dibolehkan untuyk diusir dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

“NU berkali-kali mengingatkan, bahwa ini adalah pesta demokrasi lima tahunan. Ibaratnya, kalau ada keluarga lagi ada pesta, apakah nikahan atau apapun, tidak satu pun berharap ada piring yang pecah,” ungkap Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas di Kota Malang, Sabtu (12/1/2019).

Robikin meminta, suasana Pemilihan Presiden (Pilpres) tidak berdampak pada kerukunan sesama warga negara. Pilpres 2019 harus digelar warga negaranya secara menyenangkan, tanpa keributan yang melukai masing-masing pihak.

“Jangan sampai keutuhan kita sebagai negara, pecah gara-gara hanya adanya pemilu lima tahunan. Pesta demokrasi mari kita gelar dalam suasananya yang enjoy, kita buat yang hampa,” tegasnya.

Karena itu, pemilu harus berjalan sesuai dengan asas yang sudah disepakati, hingga berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penyelenggara, kontestan dan masyarakat harus menjaga agar pemilu terlaksana dengan baik.

“Subtansi demokrasi yang langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil harus terealisasikan. Untuk itu jangan sampai ada yang menjadikan hoaks sebagai instrumen politik kampanye. Hoaks to be true misalnya. Jangan ada yang menggunakan politik identitas dengan eksplorasi isu SARA. Itu adalah ancaman demokrasi itu sendiri,” tegasnya.

2 dari 3 halaman

Usir Penyebar Hoaks

Robikin yakin warga NU sudah paham bahwa hoaks dan fitnah sebagai sesuatu yang dilarang. Islam sudah tegas melarang, bahkan diajarkan sejak zaman nabi-Nabi terdahulu.

“Warga NU sudah paham, kalau itu harus kita hindarkan. Yang paling penting, saya perlu tegaskan, hoaks dan lain macamnya itu jelas dilarang. Artinya 1.500 tahun lalu, Tuhan sudah mengingatkan jauhi hoaks. Dosa besar dan kalau itu membuat kerusakan sedemikian rupa, dalam tata kehidupan masyarakat. Dia boleh diusir dari negara itu. Itu Islam,” jelasnya.

Robikin hadir dalam rangkaian pelantikan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Malang. Bersamaan juga digelar Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama (PDNU). Tampak hadir juga Ketua PP PDNU, dr Muhammad S Niam, serta Ketua Pengurus Wilayah ISNU, Mas’ud Said.


Reporter: Darmadi Sasongko

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Rumor Perselingkuhan Ini Menghantui Ratu Elizabeth Selama 70 Tahun?

Liputan6.com, London – Ratu Elizabeth II adalah pemimpin keluarga kerajaan paling berkuasa di dunia. Sudah lebih dari 66 tahun ia berkuasa, dan selama itulah ia selalu didampingi sang suami, Pangeran Philip, Duke of Edinburgh.

Pasangan yang mengikat janji pada 1947 itu selalu bersama dan saling menguatkan saat melewati perubahan zaman dan badai dalam keluarga kerajaan. Mungkin, hingga maut memisahkan mereka…

Namun, sebuah buku yang ditulis penulis Inggris, Ingrid Seward menguak sisi lain dalam hubungan pernikahan Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip yang sudah berlangsung selama 72 tahun.

Best moment Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip dalam rangka ulang tahun pernikahan mereka.

Dalam bukunya, My Husband And I: The Inside Story Of 70 Years Of Royal Marriage, Seward menganalisis bagaimana Elizabeth (92) dan Philip (97) bertahan menjalani pernikahan yang telah berlangsung lebih dari setengah abad.

Sisi lainnya, buku itu juga menyinggung rumor yang menghantui Ratu Elizabeth selama 70 tahun: soal ketidaksetiaan suaminya.

Ratu Elizabeth II saat menikah dengan Pangeran Philip. (Istimewa)

Tulisan Ingrid Seward menghidupkan kembali desas-desus soal perselingkuhan Pangeran Philip dengan sejumlah perempuan, termasuk artis panggung Pat Kirkwood selama 1940-an.

Sejumlah laporan mengklaim, suami Ratu Elizabeth dan Kirkwood melakukan pertemuan selama tujuh kali, diawali saat Philip mengunjungi aktris tersebut di ruang ganti sebelum pertunjukan.

Pertemuan awal itu konon diakhiri dengan makan malam, dansa, sementara Elizabeth di rumah, hamil delapan bulan. Ia sedang mengandung anak pertamanya, Pangeran Charles.

Media Inggris The Mirror melaporkan, Kirkwood selalu membantah tuduhan hubungan terlarangnya dengan Philip, sampai kematiannya pada 2007.

“Saya tidak pernah mendapat jawaban konklusif. Ada begitu banyak gosip tentang Philip dan perselingkuhannya, tetapi semua perempuan yang disebut menyangkalnya,” kata dia kepada Fox News seperti dikutip dari New Zealand Herald, Sabtu (12/1/2019). “Kebanyakan dari mereka sudah meninggal dunia sekarang … Dan Philip sendiri jelas-jelas menyangkalnya.”

Klaim bukti kuat soal tuduhan tersebut muncul pada 2012 ketika The Telegraph melaporkan bahwa penulis biografi kerajaan, Michael Thornton menyimpan surat-surat antara Phillip dan Kirkwood.

Menurut Thornton, ia dilarang mengungkap detil surat-surat tersebut, kecuali pada orang yang ditunjuk sebagai penulis biografi resmi Pangeran Philip setelah kematiannya.

Ia juga menyebut, Pat Kirkwood kecewa karena Philip tidak pernah secara resmi menyangkal rumor tersebut. Padahal, menurut sang artis, itu bisa memperbaiki reputasinya.

Meski demikian, Telegraph juga menyebut, “tak ada hal menjurus yang terjadi antara sang pangeran dan gadis pertunjukan itu.”


Saksikan video terkait Ratu Elizabeth berikut ini:

2 dari 2 halaman

Punya Anak di Luar Nikah?

Selain Pat Kirkwood, nama lain yang dikaitkan dengan Pangeran Philip adalah artis Helene Corder.

Duke of Edinburgh menjadi ayah baptis dua anak Corder, namun majalah People sebelumnya mengklaim ia sebenarnya ayah kandung mereka.

Foto Romantis Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip di Tahun 1947 (Foto: Express.co.uk)

Namun, Corder mengatakan, tuduhan tersebut ‘konyol’. Ia menunjuk seorang pilot pesawat tempur asal Prancis sebagai ayah biologis anak-anaknya.

Dua artis lain yang juga diduga selingkuhan suami Ratu Elizabeth adalah Anna Massey dan Merle Oberon.

Foto Romantis Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip (Foto: Express.co.uk)

Dalam serial Netflix, The Crown, juga muncul dugaan kedekatan pangeran Philip dengan seorang balerina asal Rusia pada 1950-an. Namun tak ada bukti yang menguatkan tuduhan itu.

BPN Prabowo ke Moeldoko soal Posko: Solo NKRI, Masa Tak Boleh Kampanye?

Jakarta – Direktur Relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan menanggapi pernyataan Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Moeldoko soal posko di Solo yang disebut mengganggu pemandangan. Ferry bilang, TKN tak perlu berlebihan.

“Ya saya kira kalau memang ganggu pemandangan, ya nggak usah dipandang, diabaikan saja. Kalau lewat situ hadap belakang saja, nggak usah lebay begitu lah. Sudahlah Kan begitu saja, sederhana, kalau memang nggak enak dipandang ya nggak usah dipandang. Gitu aja soal simple.” kata Ferry kepada wartawan di Media Center Prabowo Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (12/1/2019).

Ferry juga menilai Solo merupakan bagian dari NKRI, sehingga tak ada bisa melarang pihaknya untuk berkampanye. Sehingga menurut dia tak perlu berlebihan jika Prabowo-Sandiaga mendirikan posko di Solo, yang letaknya berdekatan dengan capres 01 Joko Widodo (Jokowi).

“Kan bukankah Solo bagian dari NKRI. Kita itu boleh kampanye di seluruh wilayah NKRI, ya kan? Masa nggak boleh karena markas atau istilah kandang, jangan kandang-kandangan wilayah, ini kandang ini, ini kandang ini. Kita kan sedang pemilu bukan mengkandangkan. Nggak usah berlebihan lihatnya biasa-biasa saja. Kecuali Solo bukan bagian dari NKRI itu baru terlarang. Sepanjang itu NKRI, masak dilarang,” kata Ferry.

Sebelumnya, Moeldoko mengaku tidak gentar menghadapi strategi kubu Prabowo itu. Ia malah menyebut posko tersebut mengganggu pemandangan.

“Yang di Solo itu, ya? Nggak takut, cuma ganggu pemandangan saja,” ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
(idn/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>