Ojol Sekarang Dilarang ‘Narik’ Pakai Sandal

Jakarta – Aturan baru ojek online (ojol) telah diteken di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kini ojol pengoperasiannya dikawal undang-undang.

Dalam aturan terbaru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, kini pengemudi ojek online harus menggunakan sepatu. Hal tersebut dilakukan guna pemenuhan aspek keselamatan.

Penggunaan sepatu sebagai aspek keselamatan sendiri tertulis dalam pasal 4 poin l ayat 3, “menggunakan sepatu.”

Dalam pasal 4 yang membahas aspek keselamatan dijelaskan juga bahwa pengemudi ojek online diwajibkan menggunakan celana panjang, menggunakan sarung tangan, dan juga membawa jas hujan.
Selain itu ada pengemudi juga diwajibkan memakai jaket dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya. Jaket tersebut pun harus lengkap dengan identitas pengemudi.

Aturan ojek online sendiri selama ini digarap oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi dan para staffnya. Hari ini, Budi menegaskan regulasi ini sudah rampung.

“Saya mengabarkan, regulasi terkait masalah perlindungan keselamatan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, atau regulasi ojol selesai,” kata Budi di Kemenhub Jakarta.

(ang/ang)

Quick Count Dilarang UU, MK: Jajak Pendapat Bukan Kampanye

Jakarta – Quick count dilarang dan harus ditayangkan 2 jam setelah TPS tutup di Indonesia bagian barat. Aturan itu tertuang dalam UU Pemilu. Padahal, materi aturan itu telah digugat ke MK dan dicabut.

MK membenarkan bila di Amerika Serikat, jajak pendapat merupakan bagian dari strategi kampanye. Namun menurut MK, hal itu tidak berlaku di Indonesia.

“Di Indonesia, survei tidak merupakan bagian dari Kampanye (Bab VIII), melainkan masuk Bab XIX tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga lembaga survei dituntut untuk independen,” demikian bunyi putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009 yang dikutip detikcom, Minggu (17/3/2019).


Terlepas dari apakah survei dan lembaga survei merupakan bagian dari strategi kampanye peserta Pemilu atau independen, namun sebagai suatu kegiatan ilmiah, kegiatan survei dan lembaga survei harus tetap mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam survei yang dapat diketahui oleh publik.

“Meskipun survei dan lembaga survei bersifat independen dan bukan merupakan bagian dari strategi kampanye salah satu peserta Pemilu, namun ketentuan-ketentuan masa tenang dalam kampanye Pemilu juga harus dipatuhi oleh lembaga survei,” ujarnya.

Alasan MK lainnya yaitu quick count bagian dari hak masyarakat untuk tahu yang diatur dalam UUD 1945.

“Bahwa hak masyarakat untuk tahu (rights to know) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara a contrario juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (freedom of information),” paparnya.

Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Namun, putusan itu tidak bulat. Tiga hakim konstitusi Achmad Sodiki, Akil Mochtar, dan Arsyad Sanusi menyatakan sebaliknya. Quick count seharusnya dilarang.

Aturan serupa juga muncul dalam Pemilu 2014. MK lalu membatalkannya lagi. Nah, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, aturan itu juga muncul lagi.

Pasal yang melarang yaitu Pasal 449 ayat 2 UU Pemilu:

Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

Adapun Pasal 449 ayat 5 berbunyi:

Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Alhasil, aturan itu kembali digugat ke MK. Kini, nasib quick count lagi-lagi di tangan palu hakim konstitusi.
(asp/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Quick Count Dilarang UU, MK: Hitung Cepat Boleh karena Bukan Hasil Resmi

Jakarta – UU Pemilu melarang quick count dan harus ditayangkan 2 jam setelah TPS tutup di Indonesia bagian barat. Jauh sebelumnya, aturan itu telah digugat ke MK dan dicabut.

Pasal yang melarang yaitu Pasal 449 ayat 2 UU Pemilu:

Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

Adapun Pasal 449 ayat 5 berbunyi:

Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Padahal, materi muatan pasal di atas sudah dihapuskan oleh MK pada 2009 dan 2014.

“Haruslah diingat bahwa sejak awal sudah diketahui oleh umum (notoir feiten) bahwa quick count bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui,” demikian bunyi putusan MK yang dikutip detikcom, Minggu (17/3/2019).

Putusan itu diketok secara bulat oleh Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto pada 3 April 2014.

“Bahkan banyak warga masyarakat yang menunggu hasil quick count tersebut begitu pemungutan suara selesai dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa hasil yang resmi dan berlaku adalah hasil yang akan diumumkan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan jadwal resmi yang ditentukan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, baik pengumuman hasil survei pada masa tenang menjelang Pemilu maupun pengumuman hasil quick count begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.

“Mahkamah perlu menegaskan bahwa objektivitas lembaga yang melakukan survei dan penghitungan cepat (quick count) haruslah independen dan tidak dimaksudkan untuk menguntungkan atau memihak salah satu peserta Pemilu. Sehingga lembaga survei yang mengumumkan hasil survei dan penghitungan cepat (quick count) harus tetap bertanggung jawab baik secara ilmiah maupun secara hukum,” cetus MK.
(asp/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Boeing Akan Tetap Produksi 737 MAX Meski Dilarang Banyak Negara

Washington – Pihak Boeing menyatakan akan tetap merakit pesawat tipe 737 MAX meskipun banyak negara melarang operasionalnya di wilayah udara masing-masing. Raksasa penerbangan Amerika Serikat itu bertekad akan mempertahankan produksi pesawat setiap bulan di tengah persoalan yang muncul terkait tipe 737 MAX.

Seperti dilansir CNN dan Reuters, Jumat (15/3/2019), berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat (AS), telah menangguhkan operasional setidaknya 371 unit pesawat tipe Boeing 737 MAX. Penangguhan dilakukan usai insiden jatuhnya pesawat Boeing 737 MAX milik Ethiopian Airlines pada 10 Maret lalu.

Sementara itu, nyaris 5 ribu unit Boeing 737 MAX telah dipesan. Itu berarti dampak finansial yang dirasakan usai kecelakaan itu Boeing sangatlah besar.

“Kami terus merakit pesawat-pesawat 737 MAX sambil menganalisis bagaimana situasinya, termasuk potensi kendala kapasitas, yang akan berdampak pada sistem produksi kami,” ucap juru bicara Boeing, Chaz Bickers, dalam pernyataannya.
Disebutkan Boeing bahwa pihaknya akan mempertahankan angka produksi sebanyak 52 pesawat per bulan. Tipe MAX yang menjadi versi terbaru Boeing disebut menjadi bagian terbesar dalam produksi itu. Namun jumlahnya tidak diungkapkan lebih lanjut oleh Boeing.

Di sisi lain, pengumuman terus dilanjutkannya produksi Boeing 737 MAX ini menjadi kabar baik bagi ribuan karyawan Boeing — pembuat mesin, pegawai dan pengawas teknis — yang bekerja di pabrik perakitan di Renton, Washington.

Boeing tidak menyebut jumlah pasti pegawai yang secara spesifik bekerja untuk tipe MAX. Diketahui bahwa Boeing memiliki 70 ribu pegawai di Washington, namun tidak semuanya terlibat dalam proses produksi dan kebanyakan bekerja untuk tipe selain 737 MAX.

Keputusan Boeing tetap melanjutkan produksi ini tidaklah mengejutkan. Pengamat dirgantara, Cai Von Rumohr, dari manajemen investasi Cowen menyebut penghentian produksi karena banyaknya negara yang meng-grounded 737 MAX akan memberikan gangguan besar bagi Boeing.

Para pemasok juga akan terkena dampak jika mereka tidak bisa memproduksi dan mengantarkan suku cadang dan komponen yang dipakai Boeing. Terlebih, sebut Rumohr, Boeing sedang berupaya meningkatkan produksi agar bisa segera mengantarkan pesawat-pesawat itu ke konsumen mereka sesegera mungkin.

Terlepas dari itu, diketahui bahwa Boeing dan Otoritas Penerbangan Federal (FAA) sedang menyusun finalisasi software update yang dirancang untuk menjadikan Boeing 737 MAX lebih aman. Diperkirakan penyusunan itu akan selesai bulan depan. Namun untuk sementara waktu, seluruh Boeing 737 MAX yang ada di AS — jumlahnya 371 unit — akan di-grounded untuk jangka waktu yang belum ditentukan.

(nvc/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sempat Dilarang, Polisi Kini Bolehkan Keluarga Jenguk Zul Zuvilia

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan, sembilan orang tersebut ditangkap pada waktu dan tempat yang berbeda. Zul ditangkap bersama dengan Rian, Andu dan D.

“Dia ditangkapnya itu Jumat 1 Maret 2019. Kalau yang lainnya itu ditangkap ada yang sebelum dan sesudah Zul ditangkap, hari Kamis dan Sabtu,” kata Eddy di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (8/3).

Saat ditangkap, Zul sedang dalam kondisi membungkus barang haram tersebut bersama dengan tiga orang tersangka lainnya. “Zul itu pas di tes urine positif (pakai narkoba),” ujarnya.

Barang bukti yang diamankan saat menangkap Zul yakni 9,5 kilogram sabu, 24.000 butir ekstasi, empat handphone, dua ATM, timbangan elektric dan uang tunai Rp 1,4 juta.

“Untuk total keseluruhan barang bukti yang diamankan methampetamin sabu dengan berat 50,6 kilogram dan ekstasi sebanyak 54.000 butir,” sebutnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

BNN mencurigai penyelundupan narkoba jenis ganja, ekstasi, dan sabu dari sindikat Aceh dikendalikan dari penjara.

Boeing 737 MAX 8 Milik Lion Air Dilarang Terbang Otoritas Bandara Soetta

Liputan6.com, Jakarta – Inspeksi dilakukan petugas Direktorat Perhubungan Udara, Otoritas Bandara Soekarno Hatta, dan pihak Garuda Maintenance Facility. 

Meski tidak ditemukan kerusakan, pesawat Boeing 737 Max 8 tetap dilarang terbang.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Selasa (12/3/2019), pelarangan ini hingga analisis selesai dilakukan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Hingga kini, petugas masih melakukan rampchek terhadap 10 pesawat Boeing 737 Max 8 milik Lion. (Rio Audhitama Sihombing) 

Boeing 737 Max 8 Dilarang Terbang, Bos Garuda: Kita Patuh

Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ambil tindakan menyusul jatuhnya pesawat Boeing 737 MAX 8 yang dioperasikan maskapai Ethiopian Airlines. Tindakan yang diambil adalah melarang terbang sementara (temporary grounded) pesawat tipe tersebut yang beroperasi di Indonesia.

Salah satu maskapai yang mengoperasikan pesawat tipe tersebut adalah Garuda Indonesia sebanyak satu unit. Maskapai pelat merah itu memastikan patuh terhadap keputusan Kemenhub.

“(Garuda) harus patuh lah (dengan keputusan tersebut),” kata Dirut Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara kepada detikFinance, Jakarta, Senin (11/3/2019).


Dia pun mengatakan pihaknya baru saja menerima pengumuman tersebut dari Kemenhub.

“Barusan saya sudah terima surat edaran dari Kemenhub. Kita diminta melakukan temporary grounded untuk (Boeing 737) Max 8,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub memutuskan untuk melarang terbang sementara pesawat terbang Boeing 737-8 MAX di Indonesia.

Langkah diambil terkait jatuhnya Pesawat Ethiopian Airlines berjenis Boeing 737-8 MAX. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa pesawat yang beroperasi di Indonesia dalam kondisi laik terbang.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti, langkah tersebut diambil untuk menjamin keselamatan penerbangan di Indonesia.

“Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh Ditjen Hubud adalah melakukan inspeksi dengan cara larang terbang sementara (temporary grounded), untuk memastikan kondisi pesawat jenis tersebut laik terbang (airworthy) dan langkah tersebut telah disetujui oleh Menteri Perhubungan,” kata Polana dalam keterangan resminya, Senin (11/3/2019). (zlf/zlf)

11 Pesawat Boeing 737 Max 8 di RI Dilarang Terbang

Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memutuskan untuk melarang terbang sementara pesawat terbang Boeing 737-8 MAX di Indonesia. Langkah diambil terkait jatuhnya Pesawat Ethiopian Airlines berjenis Boeing 737-8 MAX. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa pesawat yang beroperasi di Indonesia dalam kondisi laik terbang.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti, langkah tersebut diambil untuk menjamin keselamatan penerbangan di Indonesia. “Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh Ditjen Hubud adalah melakukan inspeksi dengan cara larang terbang sementara (temporary grounded), untuk memastikan kondisi pesawat jenis tersebut laik terbang (airworthy) dan langkah tersebut telah disetujui oleh Menteri Perhubungan,” kata Polana dalam keterangan resminya, Senin (11/3/2019).

Sejauh ini, pengawasan untuk pengoperasian pesawat jenis Boeing 737-8 MAX sudah dilakukan sejak 30 Oktober 2018 lalu pasca kecelakaan JT610, bilamana jika terjadi masalah atau temuan hasil inspeksi pesawat langsung di-grounded di tempat.


Ditjen Hubud terus berkomunikasi dengan Federal Aviation Administration (FAA), untuk memberikan jaminan bahwa seluruh pesawat Boeing 737 – 8 MAX yang beroperasi di Indonesia laik terbang. FAA telah menerbitkan Airworthiness Directive yang juga telah diadopsi oleh Ditjen Hubud dan telah diberlakukan kepada seluruh operator penerbangan Indonesia yang mengoperasikan Boeing 737-8 MAX.

Saat ini, maskapai yang mengoperasikan pesawat jenis tersebut adalah PT Garuda Indonesia sebanyak 1 unit dan PT Lion Air sebanyak 10 unit. FAA menyampaikan akan terus berkomunikasi dengan Ditjen Hubud sekiranya diperlukan langkah lanjutan guna memastikan kondisi airworthy (laik terbang) untuk Boeing 737-8 MAX.

Ditjen Hubud juga telah menerima pernyataan langsung dari Boeing Co., di mana pihak manufaktur menyampaikan akan memberikan keterangan terkini terkait hasil investigasi kecelakaan Ethiopian Airlines. Boeing Co. juga siap menjawab pertanyaan dari Ditjen Hubud tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan aiworthy jenis pesawat terbang Boeing 737-8 MAX.

Untuk itu, Polana menghimbau kepada seluruh maskapai penerbangan untuk mematuhi aturan yang berlaku sebab keselamatan adalah hal yang utama dalam penerbangan.

Sementara itu, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Avirianto mengatakan, larangan terbang berlaku selama proses inspeksi. Inspeksi sendiri akan dilakukan secepatnya mulai 12 Maret 2019.

“Iya sementara (larang terbang) sampai dengan inspeksi, ya tergantung inspeksinya bisa seminggu, bisa 2 hari, bisa 1 hari tergantung inspeksinya,” tutur Avirianto.

Dia mengatakan, inspeksi dan larangan terbang akan dilakukan terhadap 11 pesawat Boeing 737 Max 8 yang ada di Indonesia. Diketahui, Lion Air mengoperasikan 10 unit sementara Garuda Indonesia sebanyak 1 uit.

“Untuk 11 pesawat,” tuturnya.

Simak Juga ‘Menhub Minta Lion dan Garuda Inspeksi Boeing 737 Max 8 Mereka’:

[Gambas:Video 20detik]

(zlf/ang)

Ditjen Pas: Pemred Obor Rakyat Dilarang Berkegiatan Meresahkan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui juru bicaranya, Ade Kusmanto, menegaskan status narapidana Setiyardi Budiono masih dalam Cuti Bersyarat. Dalam masa tersebut, Setiyardi dilarang untuk berkegiatan yang dinilai dapat meresahkan masyarakat.

“Cuti Bersyarat klien pemasyarakatan atas nama Setiyardi bin Budiono tidak dibatalkan atau dicabut,” terang Ade dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Jumat (8/3/2019).

Menurut Ade, selama menjalani masa Cuti Bersyarat tersebut, Setiyardi dilarang melakukan kegiatan yang dinilai dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Setiap klien selama menjalani masa bimbingan Bapas berkewajiban menaati syarat umum dan syarat khusus,” terangnya.

Selain berkegiatan yang meresahkan, syarat khusus tersebut termasuk tidak melaksanakan kewajiban lapor kepada Bapas, tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan Bapas sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Permenkum HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat-syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, assimilasi, PB, CMB dan CB.

Terkait dengan kegiatan yang meresahkan, Ade tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut, termasuk soal rencana Setiyardi yang akan meluncurkan kembali Obor Rakyat malam ini, Jumat (8/3/2019), di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat.

“Melakukan kegiatan apapun yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Timbul pro dan kontra dalam masyarakat, sehingga bisa mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat,” jelas Ade.

Ditegaskan mengenai apakah rencana Obor Rakyat dinilai menimbulkan keresahan, Ade menyebut belum memastikan apakah kegiatan tersebut meresahkan masyarakat atau tidak.

“Belum bisa dipastikan apakah kegiatan tersebut akan menimbulkan polemik dalam masyarakat atau tidak,” ujar dia.