Salat Jumat Prabowo Lancar, Takmir: Bukti Kami Tak Menolak

Salat Jumat Prabowo Lancar, Takmir: Bukti Kami Tak Menolak KH Hanief Ismail (Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom)

Semarang – Takmir Masjid Agung Kauman Semarang, KH Hanief Ismail, bersyukur salat Jumat yang dihadiri Capres Prabowo Subianto berjalan lancar. Hal itu membuktikan tidak ada penolakan terkait kegiatan ibadah.

“Alhamdulillah berjalan lancar,” kata KH Hanief, Jumat (15/2/2019).

Ia menjelaskan sejak awal memang tidak ada penolakan bagi Prabowo melaksanakan salat di Masjid Kauman. Dia juga menegaskan jika ada yang mengatakan pihak takmir melarang itu fitnah.


“Sejak awal tidak menolak beliau. Kalau masih ada yang mengomentari Masjid Agung Semarang menolak, itu fitnah, siapapun boleh salat di sini,” pungkasnya.

Sedari awal yang dikhawatirkan pihak pengurus masjid adalah spanduk selamat datang yang dipasang di dekat masjid serta pamflet yang beredar di media sosial. Takmir khawatir ada kesan politis dalam kegiatan ibadah.

“Nyatanya ada (spanduk) dan kemudian dicopot, kami tidak menyuruh lepas,” pungkasnya.

Prabowo tiba di Masjid Kauman Semarang pukul 11.50 WIB. Awalnya Prabowo berada di saf tengah kemudian ada yang mengarahkan untuk pindah saf paling depan.

Usai rakaat terakhir dan salam, tidak lama kemudian Prabowo dan sejumlah orang keluar dari masjid lewat pintu samping. Capres nomor urut 02 itu masuk mobil dan meninggalkan masjid.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu
(alg/mbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Harga Emas Makin Berkilau Imbas Sentimen Negatif Global

Liputan6.com, New York – Harga emas naik untuk sesi kedua berturut-turut. Akan tetapi, kenaikan menjadi terbatas seiring pelaku pasar juga mencermati pergerakan indeks dolar Amerika Serikat (AS).

Selain itu, perkembangan terbaru negosiasi perdagangan AS-China. Investor juga fokus melihat upaya pemerintah AS untuk menghindari sebagian penutupan pemerintahan AS.

“Hal berisiko yang melanda pasar global dan dolar AS yang stabil adalah berita buruk bagi emas yang cenderung bersinar di tengah ketidakpastian,” ujar Analis FXTM, Lukman Otunuga, seperti dikutip dari laman Marketwatch, Kamis (14/2/2019).

Ia menambahkan, pergerakan harga emas tidak perlu dikhawatirkan karena jangka panjang mengingat kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Selain itu, risiko geopolitik yang juga masih membayangi.

“Dengan kekhawatiran melambatnya pertumbuhan global di benak banyak investor, drama Brexit, kekhawatiran perlambatan China dan banyak sentimen lainnya, emas naik dengan aman,” ia menambahkan.

Harga emas untuk pengiriman April naik tipis USD 1,1 atau kurang dari 0,1 persen menjadi USD 1.315,10 per ounce. Harga emas untuk kontrak paling aktif diperdagangkan mencapai USD 1.321,70.

Indeks dolar AS naik terhadap enam mata uang utama lainnya. Harga emas naik 0,3 persen menjadi 97,03.

Harga emas telah naik hampir tiga persen sejak akhir tahun lalu. Ini berdasarkan kontrak paling aktif seiring negosiasi perdagangan yang tidak mudah.

Selain itu juga dipengaruhi sentimen pertumbuhan ekonomi global yang melambat, dan kenaikan suku bunga bank sentral AS atau the Federal Reserve. Investor pun mencari aset alokasi investasi yang aman.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Di sisi lain, sinyal inflasi yang moderat dan masalah global pun mempengaruhi perubahan the Federal Reserve terkait kebijakan moneternya.

Presiden the Federal Reserve Philadelphia Patrick Harker menuturkan, prospek ekonomi menunjukkan bank sentral dapat terus menaikkan suku bunga lebih tinggi pada 2019.

Hal ini juga seiring prediksi Presiden the Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic. The Federal Reserve hanya akan menaikkan suku bunga sekali pada 2019. Data ekonomi inflasi juga menjadi pertimbangan the Federal Reserve menaikkan suku bunga. Pada Rabu pekan ini, indeks harga konsumen cenderung mendatar.

“Data ekonomi yang lebih rendah dari perkiraan akan membantu the Federal Reserve menunda pengetatan lebih lanjut dalam waktu dekat,” ujar Wakil Presiden Direktur GoldMining Inc, Jeff Wright.

Ia juga prediksi, harga emas dapat diperdagangkan ke posisi USD 1.325. Adapun pergerakan harga logam lainnya antara lain harga perak turun 0,2 persen menjadi USD 15.652 per ounce. Harga tembaga untuk pengiriman Maret naik tipis menjadi USD 2.773 per pound.

Harga platinum untuk pengiriman April naik 0,3 persen menjadi USD 791,80 per ounce. Harga palladium untuk pengiriman Maret turun 0,2 persen menjadi USD 1.372,60 per ounce.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK Persilakan Pemprov Papua Mengadu ke DPR Soal Dugaan Penganiayaan Penyelidik

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua jika ingin melapor ke Komisi III DPR RI terkait dugaan penganiayaan dua penyelidik KPK di Hotel Borobudur Jakarta.

“Silakan saja ya, itu bukan domain KPK saya kira, ke mana pun pihak-pihak tertentu menyampaikan masukan atau aduan itu silakan saja,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).

Menurut dia, pihak lembaga antirasuah percaya dengan kinerja Polda Metro Jaya yang tengah menyelidiki kasus dugaan penganiayaan tersebut. Apalagi, status penanganan kasus tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan dan polisi tengah mencari pelaku penganiayaan.

“Pertama kami percaya proses hukum yang sedang berjalan di Polri untuk menemukan siapa tersangkanya, jadi yang dilakukan adalah menemukan siapa tersangkanya, bukan lagi bicara tentang apakah ada atau tidak ada dugaan penganiayaan,” kata Jubir KPK Febri Diansyah.

2 dari 3 halaman

Tudingan Rekayasa

Sebelumnya, kuasa hukum Pemprov Papua Stefanus Roy Rening menilai ada rekayasa dalam operasi tangkap tangan yang akan dilakukan lembaga antirasuah terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Roy juga mendesak agar Komisi III DPR memaksa lembaga antirasuah membuka percakapan grup WhatsApp pihak KPK yang diduga akan menggelar operasi senyap sebelum akhirnya diduga dianiaya oleh oknum dari Pemprov Papua.

Febri mengatakan, seharusnya pihak Pemprov Papua tidak takut dengan kinerja penyelidik KPK jika dalam rapat pembahasan APBD Papua di Hotel Borobudur tersebut tak terjadi tindak pidana korupsi.

“Sebenarnya pihak-pihak tertentu tidak perlu khawatir misalnya dengan mengatakan bahwa malam itu akan dilakukan OTT. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau memang tidak ada tindak pidana korupsi,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menolak Bala Tanah Terbelah 250 Meter di Desa Mlaya

Liputan6.com, Banjarnegara – Jumat, 8 Februari 2019, alat peringatan dini (EWS) longsor di Dusun Sidakarya Desa Mlaya, Punggelan, Banjarnegara, mendadak meraung-raung memecah keheningan. Tak hanya sekali, alat canggih ini mengirim sinyal tanda bahaya dua kali.

Ratusan warga pun bersicepat menyelamatkan barang-barang berharga dan lantas mengungsi ke tempat lebih aman. Ini bukan simulasi bencana, raungan sirine itu adalah tanda bahaya bahwa gerakan tanah atau longsor memang benar-benar terjadi.

Benar saja, gerakan tanah kemudian tampak kasat mata. Tanah terbelah memanjang 250 meter. Sebanyak 18 rumah rusak dan 33 rumah lainnya terancam. Kebun dan jalan rusak. Lebih dari 200 jiwa dicekam bahaya longsor.

Bahaya tak berhenti saat itu. Berhari-hari setelahnya, gerakan tanah sedikit demi sedikit menggerogoti rumah penduduk.

Kepala pelaksana harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara, Arif Rachman mengatakan alat pendeteksi dini yang terpasang di Desa Mlaya itu adalah bagian mitigasi bencana tanah longsor, usai gerakan tanah pada 2016 lalu. Saat itu, kampung ini juga pernah dilanda gerakan tanah.

Warga benar-benar khawatir. Pasalnya, dua tahun sebelumnya, longsor meluluhlantakkan Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar dan menewaskan ratusan warga.

Tragedi itu benar-benar meninggalkan trauma tetapi sekaligus menjadi peringatan untuk wilayah lainnya, bahwa Banjarnegara, sebagian wilayahnya memang rawan longsor.

“Kan karena sewaktu tahun 2015, di Jemblung (longsor) juga pernah terjadi di sana,” ucap Arif Rachman.

Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 3 halaman

Sifat Gerakan Tanah di Desa Mlaya

Dua kali gerakan tanah di tempat yang sama menandakan area tersebut bukan lah tempat yang aman untuk bermukim. Namun, tentu saja, untuk memastikan perlu kajian dari ahlinya.

Karenanya, BPBD Banjarnegara berkoordinasi dengan Badan Geologi untuk menganalisis pergerakan tanah di Desa Mlaya. Usai kajian, bakal muncul rekomendasi langkah yang mesti dilakukan. Ada kemungkinan, opsinya adalah relokasi ratusan warga Dusun Sidakarya.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak lebih parah akibat gerakan tanah di titik ini. Pasalnya, gerakan tanah diketahui juga telah terjadi pada 2016 lalu. Saat itu, seluruh warga sempat diungsikan.

Kami juga sudah menghubungi Badan Geologi untuk segera melakukan kajian, walau dulu juga sudah pernah dilakukan kajian. Tapi ya karena ada perkembangan seperti ini ya mungkin ada hal lain yang perlu disikapi,” dia menerangkan.

Arif mengaku khawatir, longsoran di Desa Mlaya bisa berpotensi menyebabkan longsor cepat yang bisa menimbun satu kampung, seperti yang terjadi di Dusun Jemblung, akhir 2014 lalu. Saat itu, di Dusun Jemblung, sebanyak 100 lebih korban meninggal dunia akibat longsor.

Gerakan tanah yang terjadi di Desa Mlaya bersifat rayapan tanah atau creep soil atau rambatan. Meski lambat, daya rusaknya tetap besar. Namun, tetap saja ada potensi longsoran dengan sifat cepat atau bahkan jatuhan.

3 dari 3 halaman

Ratusan Warga Mengungsi Mandiri

Sementara ini, warga masih tinggal di rumahnya masing-masing. Akan tetapi, jika turun hujan, warga mengungsi. Sebab, kandungan air jenuh di dalam tanah berpotensi memicu kembalinya terjadi gerakan tanah.

“Sehingga ini adalah kewaspadaan dari sisi ilmiah untuk dari agar bisa dilakukan kajian untuk menelaah terhadap apa yang terjadi di Desa Mlaya ini,” ucap Arif.

Selain merusak rumah penduduk, gerakan tanah juga berdampak pada amblesnya jalan sepanjang 15 meter dengan kedalaman kisaran 50 sentimeter. Selain itu, gerakan tanah juga merusak area perkebunan dan pekarangan warga.

Mulai Jumat siang, tim BPBD menurunkan tim untuk memantau pergerakan tanah, sekaligus menutup retakan tanah yang membentuk tapal kuda sepanjang 250 meter. Dikhawatirkan resapan air hujan akan memicu risiko longsor susulan.

Arif mengungkapkan, longsor dipicu oleh curah hujan tinggi dalam kondisi tanah labil dan sudut kemiringan yang tinggi. Air hujan itu lantas meresap ke dalam tanah.

Gerakan tanah juga dipicu kolam ikan yang menyebabkan tanah mengandung air yang begitu tinggi. Akibatnya, tanah tak kuat untuk menahan beban dan lepas.

Gerakan tanah adalah fenomena alam yang sangat berbahaya. Ahli mitigasi sekali pun tak akan bisa mengetahui, kapan waktu pasti terjadinya longsor. Mereka hanya bisa melihat pertanda.

Karenanya, petugas BPBD mengecek retakan dan mendata bersama Pemerintah Desa Mlaya. Warga juga menutup lubang retakan tanah menghindari masuknya air hujan.

“Mendirikan pos pemantauan. Mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan dan siap siaga, bila terjadi turun hujan untuk segera mengungsi ke titik aman,” Arif menambahkan.

KPU Tangerang Sosialisasi Cegah Politik Uang ke Pemilih Muda

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Banten, melakukan sosialisasi tentang pencegahan politik uang karena dianggap sebagai benih korupsi. 

“Perlu ada pemahaman kepada pemilih untuk menghindari politik uang karena mencederai demokrasi,” kata Komisioner KPU Kabupaten Tangerang, Ahmad Subagja di Tangerang, Selasa (12/2/2019) yang dilansir dari Antara

Selain itu, politik uang juga dikhawatirkan mampu melahirkan pemimpin yang hanya menumpuk kekayaan ketika terpilih, karena harus mengembalikan uang yang telah diserahkan.

Sosialisasi tersebut dilakukan kepada pemilih pemula yang berdomisili di kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Serang maupun Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pleno KPU setempat, total daftar pemilih tetap (DPT) di Tangerang mencapai 1.875.124 pemilih. Dari jumlah tersebut 948.270 adalah pemilih laki-laki, sedangkan 926.854 adalah pemilih perempuan.

Mereka ini nantinya akan memberikan hak suaranya pada 17 April 2019 yang tersebar di 8.851 TPS pada 29 kecamatan, 246 desa serta 28 kelurahan.

2 dari 3 halaman

Bahaya Politik Uang

Komisioner KPU Kabupaten Tangerang ini juga menjelaskan bahayanya politik uang serta pengaruhnya bagi para pemilih pemula. Untuk itu pihaknya menggandeng relawan demokrasi dalam sosialisasi tersebut.

Ahmad juga berharap para pemilih tidak terpengaruh dengan berita bohong atau hoaks yang dianggap menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang benar dari narasumber berkompeten.

Pihaknya juga memperkirakan perpindahan pemilih dalam mencoblos surat suara terdapat di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Jambe dan Universitas Pelita Harapan (UPH) Kecamatan Kelapa Dua.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Penderitaan Bocah Arazaqul, Kehilangan Kerongkongan Akibat Sengketa Lahan

Liputan6.com, Pekanbaru – Layaknya bocah berusia 12 tahun, Arazaqul berlarian ke sana ke mari sembari membawa sedotan minuman sebagai mainan di Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, Kota Pekanbaru, Riau.

Sesekali dia mengelak, lalu menutup mukanya, ketika ditanya bagaimana keadaannya sejak tak lagi bisa mengonsumsi makanan serta minuman melalui mulut.

Sejak tahun 2013, kerongkongannya hancur karena sabetan tombak penyerang rumahnya di Desa Pasir Limau Kapas, Kecamatan Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Untuk menyambung hidupnya, pada bagian perut anak dari pasangan Rajiman (56) dan Maryatun (46) ini dipasang selang.

“Nasi tidak bisa masuk, hanya cairan susu saja. Tenggorokannya sudah tidak berfungsi sejak usia 6 tahun karena penyerangan oleh beberapa orang suruhan inisial AB,” kata advokat Suroto SH, didampingi Maryatun, Senin (11/2/2018).

Beberapa bulan ke depan, Arazaqul akan menjalani operasi penggantian kerongkongan dan cangkok hati. Prediksi dokter, dia menjalani perawatan selama tujuh bulan dan dikhawatirkan koma.

“Kerongkongannya ini sudah ada pengumpulan darah, harus diganti dengan yang lain, begitu juga hatinya,” kata Suroto menjelaskan penderitaan bocah yang berawal dari sengketa lahan ini.

Tak hanya Arazaqul, ayahnya juga mengalami gangguan syaraf di bagian kepala akibat sabetan benda tajam. Sang ayah juga menerima 25 tusukan di badan karena mempertahankan rumah dan tanahnya dari sekelompok orang diduga suruhan pria berinisial AB.

“Rumahnya juga dibakar, ibunya ini juga dianiaya, diinjak-injak, Arazaqul juga mengalami serupa,” Suroto menceritakan kejadian pada tahun 2013 itu.

2 dari 3 halaman

Tiga Pelaku Masih Berkeliaran

Sejak kasus ini dilaporkan ke polisi, Rajiman dan keluarganya belum pernah mendapat keadilan. Polres Rokan Hilir memang sudah menetapkan tiga orang diduga suruhan AB jadi tersangka tapi tak pernah ditangkap.

Sementara, AB sendiri belum tersentuh hukum karena polisi beralasan anggota DPRD di Sumut itu sudah tidak diketahui keberadaannya, meski mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif.

“Surat DPO untuk tiga tersangka ada tapi tidak ditangkap, rumahnya sudah diketahui, kantornya juga. Makanya kami meminta penjelasan ke Polda Riau untuk kejelasan kasusnya,” kata Suroto.

Sebelumnya, sudah tiga Kapolda Riau menjadi tempat mengadu Suroto dan keluarga Rajiman, mulai dari Irjen Zulkarnain Adinegara (sekarang Kapolda Sumsel), Irjen Nandang (sekarang bertugas di BIN), dan Irjen Widodo Eko Prihastopo.

Belakangan, didapat kabar ada telegram dari Kapolda Riau untuk menunda pengusutan kasus ini karena AB menyalonkan diri sebagai calon legislatif. Setelah diprotes, Polda meminta Polres melanjutkannya lagi.

“Kalau calon legislatif tidak ada dasar hukum proses ditunda, beda halnya kalau calon kepala daerah. Buktinya Ahmad Dhani dan Grace Natalie juga diproses,” sebut Suroto.

Tak hanya polisi, Suroto menyebut sudah semua instansi di negara ini sudah disurati. Baik itu mengadu ke Presiden hingga anggota DPR, tapi tidak ada membuahkan hasil.

“Saya rasa tidak ada kasus pelanggaran hak asasi manusia paling berat di Riau selain ini,” kata Suroto.

3 dari 3 halaman

1.000 Advokat untuk Kemanusiaan

Mangkraknya penanganan kasus Rajiman dan keluarganya ini membuat sejumlah organisasi advokat di Riau prihatin. Setidaknya hingga Senin, 11 Februari 2019, hampir 90 advokat bergabung untuk mengadvokasi kasus ini.

“1.000 advokat untuk kemanusiaan, jumlahnya memang belum sampai tapi bisa saja lebih, saat ini sudah lebih 80 advokat lintas organisasi bergabung,” kata Suharmansyah, inisiator gerakan untuk kemanusiaan ini di masjid tersebut.

Menurut Suharmansyah, gerakan kemanusiaan ini karena kasusnya tidak pernah tuntas sejak tahun 2013. Apa yang kurang akan dilengkapi dan berdialog dengan Kapolda Riau.

“Kami berprasangka baik saja, mudah-mudahan ada solusi. Gerakan ini diharap berjalan sesuai harapan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat,” terang Suharmansyah usai penandatanganan surat kuasa 1.000 advokat ini.

Terpisah, Kasubdit III Polda Riau Ajun Komisaris Besar Mohammad Kholid SIK menyebut sudah berdialog dengan puluhan advokat untuk kasus Rajiman ini. Langkah selanjutnya akan dilakukan gelar perkara.

“Tadi sudah diterima, berikutnya akan digelar untuk mengetahui apa kekurangan dan hambatan penyidik di Polsek Panipahan dan Polres Rokan Hilir. Juga akan disampaikan perkembangan ke pelapor nantinya,” terang Kholid.

Beda Iran Sebelum dan Sesudah Revolusi Tahun 1979

TeheranStreets of Tehran 1978-2018 Getty Images

Pada tanggal 11 Februari 1979, revolusi aliran Islam – salah satu peristiwa penting Abad ke-20 – menjatuhkan penguasa Iran saat itu, Mohammad Reza Pahlavi. Dengan menengok ke belakang, 40 tahun lalu, perubahan apa yang dialami negara ini?

1. Lonjakan penduduk

Ketika Ayatollah Ruhollah Khomeini, seorang ulama Syiah yang hidup dalam pengasingan di Paris, tiba di ibu kota Teheran untuk memimpin revolusi pada tahun 1979, terdapat 36 juta orang hidup di Iran.

Penduduk negara itu telah berlipat dua lebih sejak saat itu – sekarang mencapai angka 81 juta orang.

Desakan Ayatollah Khomeini untuk dihasilkannya generasi Muslim Syiah baru mendukung pertumbuhan ini. Negara itu langsung mengalami lonjakan kelahiran bayi setelah revolusi.

Tetapi pada akhir tahun 1980-an, sementara pemerintah menghabiskan dana untuk membiayai perang dengan Irak (1980-1988), kebijakan berubah dan progarm keluarga berencana diterapkan untuk membantu menghentikan pertumbuhan penduduk.

Meskipun demikian, kekhawatiran akan pengaruh penduduk yang menua dan keamanan nasional, membuat pemerintah pada tahun 2010 kembali mendorong penduduk untuk memiliki lebih banyak anak.

Presiden Mahmoud Ahmadinejad mengecam kebijakan keluarga berencana dan pemerintah, dengan dukungan pemimpin tertinggi, melarang program keluarga berencana.

iranBBC

Pertumbuhan penduduk berpusat di kota-kota utama.

Di tahun 1980-an, hanya terdapat dua kota dengan lebih dari satu juta penduduk; sekarang ada tujuh kota.

Teheran, ibu kota negara, mengalami lonjakan penduduk dari sekitar lima juta di tahun 1970-an menjadi 7,5 juta di tahun 1980-an setelah perang Iran-Irak. Saat ini, lebih 12 juta orang tinggal di sana.

Short presentational grey lineBBC

2. Ekonomi menyusut

Pertumbuhan penduduk Iran, bersama-sama dengan akibat perang dan sanksi dunia, membawa pengaruh besar bagi sumber daya negara.

Negara kering ini, sangat tergantung pada ekspor minyak. Iran mengalami penurunan kondisi kehidupan dalam 40 tahun terakhir.

PDB-nya turun dari US$10.200 atau Rp143 juta di tahun 1976 menjadi US$6.900 atau Rp97 juta di tahun 2017.

Dalam periode yang sama, Turki adalah negara yang mengalami pertumbuhan penduduk yang sama, PDB-nya berlipat tiga kalinya.

Grafik IranBBC

Kembali ke Iran, sejumlah perubahan kekayaan negara terjadi bersamaan dengan penurunan produksi minyak.

Kerusakan pada prasarana industri minyak selama perang Iran-Irak sangat merusak ekonomi.

iranBBC

Sekarang, negara itu terutama mengekspor produk minyak dan turunannya, sementara mengimpor sebagian besar makanan.

Harga komoditi dikaitkan dengan upah mengalami penurunan.

Pada tahun 1978, upah minimum dapat membuat penduduk mampu membeli 74 kg daging merah. Upah minimum saat ini hanya dapat memberikan 10 kg.

Grafik IranBBC

Salah satu hal yang paling dikhawatirkan saat ini adalah pengangguran.

Masalah ini tumbuh secara tetap dalam beberapa tahun terakhir, terutama dialami generasi muda. Menurut perkiraan Bank Dunia, tingkat pengangguran generasi muda adalah 30% pada tahun 2018.

Short presentational grey lineBBC

3. Pasokan air bermasalah

Iran adalah negara yang jauh lebih kering dibandingkan 40 tahun lalu dan sumber airnya menghadapi masalah.

Curah hujan rata-rata per tahun adalah 228 mm, seperlima rata-rata dunia. Tambahan lagi, negara ini menggunakan sekitar 90% air untuk pertanian, sementara rata-rata dunia adalah 69%.

Daerah Azerbaijan Barat mengalami penurunan curah hujan secara tetap. Di sana, salah satu danau garam terbesar dunia, Danau Urmia, menyusut.

Permintaan di wilayah perkotaan yang terus tumbuh menimbulkan berbagai tantangan, salah satunya adalah pasokan air Iran.

Di Isfahan, kota ketiga paling padat Iran, Sungai Zayandeh Roud sebelumnya mengalir ke kota, sekarang telah kering bahkan sebelum mencapai kota.

Zayandeh Roud before Getty Images Zayandeh Roud now Getty Images Short presentational grey lineBBC

4. Perceraian meningkat

Tingkat pernikahan nasional meningkat secara berarti setelah tahun 1979, tetapi secara perlahan menurun pasca 2009.

Sementara itu, tingkat perceraian berlipat empat kalinya sejak 1978.

iran BBC Short presentational grey lineBBC

5. Lebih banyak perempuan berpendidikan tinggi

Sejak tahun 1970-an akses perempuan pada pendidikan universitas meningkat, tetapi keikutsertaan mereka dalam angkatan kerja tetap rendah.

Pada tahun 1978 hanya 2,9% perempuan mendaftar ke universitas, di tahun 2016 terdapat 65,5%.

Tetapi secara keseluruhan akses ke universitas bagi kedua jenis kelamin sangat meningkat dalam 40 tahun terakhir, pengangguran di antara perempuan saat ini dua kali dibandingkan pengangguran pria.

Short presentational grey lineBBC

6. Lebih sedikit bioskop dan buku

Cinema Tehran recent Getty Images

Kemudahan ke bioskop juga berubah dalam 40 dekade terakhir.

Sebelum revolusi, diperkirakan terdapat 450 bioskop.

Tahun 2015, badan kebudayaan PBB, UNESCO menyatakan hanya terdapat 380 bioskop di negara itu.

Jika memperhitungkan pertumbuhan pendidikan, ini berarti Iran mengalami penurunan dari satu bioskop untuk 80.000 orang menjadi satu untuk setiap 208.000 orang.

Di tahun 1980-an, rata-rata buku yang dicetak per judul adalah 7.000. Dalam beberapa tahun terakhir menjadi 200 kopi.


(mae/mae) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sahabat: Ahok Nggak akan Balas Dendam ke PA 212 Lewat PDIP

Jakarta – Dosen UIN Adi Prayitno mengungkap PA 212 curiga Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok akan balas dendam lewat PDIP. Jubir PA 212, Novel Bamukmin, mengklarifikasi bahwa hal tersebut harapan, bukan kecurigaan. Sahabat Ahok yang juga politikus PDIP, Charles Honoris, menegaskan isu itu sama sekali tidak benar.

“Nah itu, saya bilang nggak mungkin balas dendam. Karena gini, Pak Ahok sudah memilih masuk PDI Perjuangan bukan untuk aktif berpolitik tetapi memilih PDI Perjuangan sebagai rumah untuk menyalurkan aspirasi politiknya,” kata politikus PDIP, Charles Honoris, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Charles sekali lagi menepis anggapan bahwa Ahok akan balas dendam. Menurutnya, meskipun bergabung ke PDIP, Ahok tak tertarik menjadi pejabat negara.
“Jadi saya rasa tidak benar anggapan bahwa Pak Ahok ingin balas dendam ya, karena sekali lagi Pak Ahok sendiri sudah mengatakan bahwa masuk PDI Perjuangan itu bukan untuk menjadi pengurus ya, tidak tertarik menjadi pejabat negara, tapi hanya merasa bahwa PDI Perjuangan adalah rumah besar kaum nasionalis sehingga rumah yang cocok untuk bisa menyalurkan aspirasi politiknya,” ungkapnya.

“Bahwa Pak Ahok masuk PDI ya sebagai kader, bukan sebagai pengurus partai. Tidak punya kewenangan khusus untuk bisa mengatur kebijakan partai juga, atau tidak juga memiliki keinginan untuk menjadi pejabat negara. Misalkan ikut pilkada, atau ikut pemilu legislatif ya, hanya sebagai kader yang ingin memberikan kontribusi pemikiran, menyalurkan aspirasi politiknya ke PDI Perjuangan,” imbuh Charles.

Charles sekali lagi menegaskan Ahok tak akan balas dendam. Baginya, partai politik bukan alat untuk balas dendam, tetapi untuk kesejahteraan rakyat.

“Pasti tidak (akan balas dendam), pasti tidak. Karena PDI Perjuangan partai politik, partai PDI Perjuangan bukan alat untuk balas dendam ya, tapi partai politik adalah alat untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Adi Prayitno mengungkapkan, PA 212 curiga bergabungnya Ahok ke PDIP lantaran ingin balas dendam. Ahok dicurigai ingin menjadikan PDIP sebagai alat untuk membalas dendam kepada kelompok yang memenjarakannya.

“Semalam saya diskusi dengan Alumni 212 Novel Bamukmin, dia ngomong bahwa di PA 212 itu mencurigai kembalinya Ahok ke PDIP dikhawatirkan menjadi ajang untuk membalas dendam kepada kelompok yang mengkriminalkan Ahok,” ujar Adi di restoran Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/2).

Adi mengaku mendapat informasi langsung dari Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin. Ahok dicurigai akan menggunakan PDIP sebagai kendaraan politik untuk memperoleh lagi kekuasaan.

Novel Bamukmin sudah meluruskan pernyataan Adi. Novel hanya berharap PDIP bisa membina Ahok agar tak lagi bikin gaduh.

“Saya hanya mengkhawatirkan semoga bergabungnya BTP ini tidak menjadi ajang balas dendam atas masalah yang pernah terjadi dengan kasus hukum BTP ini. Semoga PDIP bisa membina BTP dengan baik agar BTP tidak kembali membuat kegaduhan dan kekisruhan negara ini,” kata Novel, hari ini.
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sanksi Bui dan Denda Menanti Pengemudi Pengguna GPS

Liputan6.com, Jakarta – Para pengemudi yang mengoperasikan fitur global positionig system (GPS) di telepon pintarnya saat berkendara harus mulai hati-hati dan waspada. Jika tak pintar menyiasati, Anda bisa didenda sebesar Rp 750 ribu dan juga pidana kurungan selama 3 bulan penjara.

Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Herman Ruswandi mengatakan, larangan penggunaan GPS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Sudah diatur di Pasal 106 ayat 1 dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga tidak diragukan lagi,” kata Herman di Jakarta, Minggu (10/2/2019).

Saat ini, kata dia, penindakan dilakukan oleh petugas yang ada di lapangan. Namun ke depan penindakan tersebut akan diintegrasikan dengan sistem tilang elektronik menggunakan kamera CCTV.

“Saat ini masih oleh petugas, baik yang berjaga atau yang berpatroli, tapi ke depan ketika kamera CCTV sudah terpasang dan itu juga sudah bisa dijadikan alat bukti yang sah sesuai undang-undang,” ujar Herman.

Dia mengungkapkan, pemakaian GPS saat berkendara berpotensi mengganggu konsentrasi pengemudi. Sehingga dikhawatirkan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Meski demikian, Herman mengaku penggunaan GPS tetap diperbolehkan, asal tidak digunakan saat pengemudi tengah berkendara.

“Jika dia mengoperasikan GPS di ponselnya atau yang ditempelkan dalam keadaan kendaraan menepi di pinggir jalan, itu boleh. Yang jelas ditindak adalah yang mengoperasikannya saat jalan apalagi di jalur cepat, karena pasti akan mengganggu konsentrasi,” kata dia.

Dengan aturan ini, Herman mengharapkan tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan fatal akibat pengemudi kehilangan konsentrasi ketika mengendarai kendaraannya.

“Karena aturan ini sesungguhnya bertujuan melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat perilaku pengemudi yang konsentrasinya terganggu karena menjalankan dua aktivitas,” ujar Herman menambahkan.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) secara bulat menolak pengujian Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terkait larangan penggunaan telepon saat sedang berkendara yang jika dilanggar bisa dipidana. Artinya, kedua pasal yang mewajibkan pengendara penuh konsentrasi/perhatian itu dinyatakan tetap konstitusional dan tetap berlaku.

“Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan MK No. 23/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Rabu 30 Januari 2019 lalu.

Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi“.

Penjelasannya menyebutkan:

yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan“.

Sedangkan Pasal 283 UU LLAJ berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan ‘melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)“.

2 dari 4 halaman

Dasar Pertimbangan MK

Dalam pertimbangannya, MK beralasan dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) telah dijelaskan peraturan mengemudi secara wajar, meski disadari bahwa materi muatannya masih sederhana dan belum mampu menjangkau seluruh aspek perilaku berkendara yang tidak tertib, termasuk penggunaan GPS.

MK memahami penggunaan GPS dapat membantu pengemudi mencapai tempat tujuan. Namun, menurut MK penggunaan GPS bisa merusak konsentrasi pengendara karena pengemudi melakukan dua aktivitas sekaligus.

Hal ini yang menjadi acuan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam menerapkan aturan larangan penggunaan GPS dalam berkendara.

Dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tersebut, menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Sementara Pasal 283 menyebutkan setiap orang yang melanggar Pasal 106 ayat 1 bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 750 ribu.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendukung keputusan Mahkamah Agung (MK) yang menolak uji materi terkait penggunaan global positioning system (GPS) di telepon seluler saat berkendara.

“Mendukung,” ujar Menhub di Cilegon, Banten, Minggu (3/2/2018). ‎

Menurut Budi, pada dasarnya penggunaan gadget pada saat berkendara memang dilarang. Hal ini bukan hanya membahayakan bukan hanya bagi pengendara yang menggunakan gadget tersebut, tetapi juga pengendara lain.

“Sebenarnya memang secara mendasar penggunaan gadget itu tidak boleh oleh para pengemudi online dan pengemudi yang lain. Yaitu suatu landasan hukum ya sah-sah saja. Tapi message-nya adalah please jangan menggunakan gadget pada saat berkendara siapapun itu karena bahaya sekali. Kalau mau main gadget ya berhenti dulu,” kata dia.

Budi mengungkapkan, pemerintah bersama instansi terkait juga terus mengkampanyekan keselamatan berkendara. Hal ini guna menekan angka kecelakaan di jalan raya.

“Sosialisasi kepada pengguna kendaraan? Oh selalu. Jadi keselamatan itu tiga hal sederhana, pakai helm, mengatur kecepatan, dan tidak menggunakan gadget. Itu suatu campaign yang secara sederhana selalu kita sampaikan pada masyarakat,” ujar dia.

Budi Karya Sumadi juga menyatakan, pelarangan pengunaan GPS semata-mata untuk memberikan edukasi akan pentingnya keselamatan dalam berkendaraan.

“Saya melihat dari konteks edukasi, yang namanya transportasi keselamatan itu utama. Ini edukasi dari keputusan MK bahwa penggunaan smartphone pada saat jalan itu membahayakan. Jadi saya mengajak semua pihak tidak mendikotomikan pendapat ini,” terang Budi.

Ia sendiri mengaku setiap melakukan kunjungan kerja ke daerah selalu menyampaikan kepada masyarakat agar dalam berkendaraan mengutamakan tiga hal, pertama menggunakan helm, kedua mengatur kecepatan, dan terakhir menggunakan alat komunikasi yang baik dan benar.

“Saya kalau keiling bicara tentang keselamaatan ini jadikan untuk menyemangati diri,” ungkap Budi.

3 dari 4 halaman

Cara Aman Melihat GPS

Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju seperti GPS, keputusan MK menolak gugatan terhadap Pasal 106 (1) dirasa Road Safety Association (RSA) sudah tepat.

Ada 3 aspek keselamatan berkendara yang harus tetap diperhatikan, yakni menaati aturan lalu lintas, memahami ketrampilan berkendara, dan beretika di jalan raya.

Dalam polemik GPS pada smartphone, RSA memperhatikan dua aspek yang menjadi bahan analisa. Pertama ialah mengakomodir arus teknologi informasi yang akan mempermudah pengendara, dan faktor keterampilan berkendara dengan tetap menghargai aturan lalu lintas.

“Seperti yang kita ketahui, instrumen berkendara ada beberapa hal antara lain kemudi, persneling, pedal gas, dan spion. Masing-masing dari instrumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam hal ini, kami mencoba mengusulkan penggunaan GPS handphone diperlakukan seperti spion,” kata Rio Octaviano sebagai anggota Badan Kehormatan RSA.

Spion biasa digunakan penggendara dengan cara melirik, bukan dengan melihat secara intens. Maka, dalam aturan berkendara dengan konsentrasi, menambah kegiatan berkendara dengan cara melirik GPS dinilai bisa dipertimbangkan.

Namun ada catatan yang tidak boleh dilakukan pengendara, seperti mengubah rute, mengubah pengaturan aplikasi dan menjalankan aplikasi lainnya saat melaju.

Hal ini secara lisan disetujui oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat berbincang dengan Rio Octaviano. Meski demikian, ia melarang kegiatan lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dosen UIN Ungkap PA 212 Curiga Ahok akan Balas Dendam Lewat PDIP

Jakarta – Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengungkapkan PA 212 curiga bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ke PDIP lantaran ingin balas dendam. Ahok dicurigai ingin menjadikan PDIP sebagai alat untuk membalas dendam pada kelompok yang memenjarakannya.

“Semalam saya diskusi dengan Alumni 212 Novel Bamukmin, dia ngomong bahwa di PA 212 itu mencurigai kembalinya Ahok ke PDIP dikhawatirkan menjadi ajang untuk membalas dendam kepada kelompok yang mengkriminalkan Ahok,” ujar Adi di restoran Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2019).

Adi mengaku mendapat informasi langsung dari Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin. Ahok dicurigai akan menggunakan PDIP sebagai kendaraan politik untuk memperoleh lagi kekuasaan.
“Jadi kelompok 212 sekalipun Ahok hanya anggota biasa di PDIP dikhawatirkan dia mengakumulasi kekuatan politiknya di PDIP apalagi berpotensi jadi menteri dan seterusnya. Ini akan menjadi ancaman besar terhadap 212,” katanya.

Di sisi lain, menurut Adi, bergabungnya Ahok ke PDIP juga untuk menggaet suara para Ahoker yang belum menentukan pilihan. Dengan demikian, Ahoker akan ikut melabuhkan dukungannya ke PDIP dan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ahokers minimal tidak galau. Mereka tidak galau apalagi mengancam golput untuk memilih di 2019. Ahokers kan timbuh di mana-mana, menantikan kiprah Ahok di politik. Setelag Ahok ke politik masuk ke PDIP ini, loyalis-loyalis Ahok ini akan berdenyut di mana-mana,” tutur Adi.

Sebelumnya diberitakan, Ahok resmi menjadi kader PDIP sejak 26 Januari 2019. Dia mengaku PDIP sejalan dengan ideologi perjuangannya. Dia pun mengaku mantap menjadi kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

“Memang sesuai garis ideologi perjuangan saya,” kata Ahok ketika ditanya alasannya menjadi kader PDIP.
(mae/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>