Debat Capres Cawapres Pengaruhi Suara Pemilih? Ini Kata Mahfud MD

Liputan6.com, Surabaya – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menanggapi kedua calon presiden (capres) jelang debat perdana yang mengusung tema Hukum, HAM, Terorisme, dan Korupsi yang akan dilaksanakan pada Kamis 17 Januari 2019.

Menurut Mahfud, debat itu sudah dipersiapkan dengan baik oleh kedua kubu oleh sebab itu hasilnya dipastikan memuaskan. Kemudian, tinggal masyarakat yang memilih dengan aspirasi masing-masing capres.

“Masyarakat harus mencermati strategi apa yang akan dipilih oleh calon presiden untuk memberantas korupsi. Karena kalau semua capres pasti ingin memberantas korupsi, tapi kita lihat strategi dan track record masing-masing calon,” tutur Mahfud usai memaparkan Gerakan Suluh Kebangsaan di Surabaya, Selasa (15/1/2019) malam.

“Karena dari track record masing-masing capres ini akan bisa diketahui siapa yang bisa bersungguh-sungguh dan siapa yang tidak, siapa yang mampu dan siapa yang tidak. Perangkat politiknya mendukung atau tidak, itu bisa dihitung sendiri-sendiri,” kata Mahfud.

Saat disinggung menganai pengaruh debat bagi masyarakat, Mahfud MD menjawab bahwa debat perdana itu pasti mempengaruhi masyarakat mestipun tidak banyak. Mahfud juga menilai bahwa hampir lebih dari separuh masyarakat di Indonesia sekarang ini sudah menentukan pilihannya sendiri-sendiri.

“Saya kira debat itu nanti juga akan mempengaruhi oleh sebab itu kedua calon itu tentu sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan sadar tentang pengaruhnya terhadap masyarakat,” ucap Mahfud.

“Tapi masyarakat juga harus kritis, mencermati sebaik-baiknya apa yang dijanjikan di dalam debat itu, dalam memberantas korupsi dan menyelesaikan kasus – kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan terorisme juga,” ujar Mahfud.

2 dari 3 halaman

Rapor Jokowi-Prabowo

Saat ditanya mengenai rapot masing-masing calon presiden, Mahfud menyampaikan bahwa rapornya baik semua karena menurut ukuran konstitusi keduanya sudah memenuhi syarat berarti sudah bagus semuanya. “Tinggal yang lebih bagus yang mana itu nanti dulu saja biar masyarakat yang menilai,” kata Mahfud.

Ditanya menganai kisi-kisi yang sudah diberikan kepada masing-masing calon presiden, Mahfud mengatakan itu tidak masalah. Menurutnya, kisi-kisi tersebut diberikan atau tidak diberikan itu sama saja. Karena semua calon presiden sudah menyiapkan itu semua.

“Kita kalau mau ujian saja ada kurikulumnya, ada silabusnya, misalnya belajar sistem pemerintahan Indonesia, maka kalau di semester dua akan ada silabusnya,” ujar Mahfud.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Cerita di Balik Penemuan Jasad Wanita di Pemakaman Umum Serang

Liputan6.com, Serang – Wanita berinisial T (43) ditemukan tewas di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di kawasan Kelurahan Banjarsari, Serang, Banten, pada 10 Januari 2019. Warga sekitar pun heboh.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Polres Serang Kota, wanita T adalah korban pembunuhan. Korban diketahui merupakan ibu tiga orang anak. Penyelidikan pun dilakukan.

Polisi berhasil menangkap Anton (23), pria asal Cikeusik, Pandeglang yang mengomntrak rumah di Tambora, Jakarta Barat. Anton diduga kuat sebagai kekasih gelap korban dan pelaku pembunuhan.

Kasatreskrim Polres Serang Kota AKP Ifan Dittira mengatakan, pelaku berkenalan dengan korban di dalam angkot jurusan Pakupatan-Cikande, dan saling bertukar nomor handphone, pada Kamis, 3 Januari 2019.

Malamnya, Anton menggoda Tia dan janjian bertemu di Cikande Asem, Kabupaten Serang, pada Jumat, 4 Januari 2019. Keduanya lalu menaiki angkot menuju Serang Kota dan turun di lokasi kejadian.

Pelaku mengaku sempat bercinta dengan korban di makam. Usai berhubungan badan, pelaku Anton bicara jujur ke korban, bahwa dia tidak bekerja dan tinggal di kontrakkan.

Seketika korban marah, lantaran merasa tertipu dan sudah mau berhubungan intim. Anton tersinggung, kemudian mencekik dan membunuh korban.

“Korban berteriak marah. Pelaku panik dan pelaku mencekik korban. Mayat korban ditemukan dan di bagian leher terdapat tali tambang dan tangan di ikat oleh kain,” kata AKP Ifan Dittira, Selasa (15/01/2019).

Anton ditangkap pada 15 Januari 2019, pukul 02.00 WIB dini hari. Saat hendak ditangkap, Anton sempat melarikan diri. Timah panas pun bersarang di kaki kanannya.

“Kami lakukan pembuntutan sebelum ditangkap. Pelaku diancam pidana 20 tahun, dikenakan pasal 339 KUHAP,” jelasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Menanti Adu Peluru Capres-Cawapres di Debat Perdana

Liputan6.com, Jakarta – Tahapan pemilihan presiden (pilpres) 2019 akan memasuki tahapan baru. Menunggu hitungan jam, debat pilpres perdana akan digelar Kamis 17 Januari 2019. KPU memastikan persiapan untuk itu telah rampung 100 persen. Lokasi, rundown acara, tamu undangan, hingga moderator dan panelis sudah siap semuanya. 

Tak hanya KPU, pihak yang akan bertarung juga menyatakan kesiapannya. Baik pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin, maupun penantangnya paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Keduanya menyatakan siap tempur dan telah menyiapkan sejumlah amunisi yang siap digeber di panggung debat pilpres nantinya.  

Koordinator tim debat Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya telah menyiapkan senjata ‘khusus’ yang akan dipakai dalam debat perdana.  Dua peluru itu adalah kasus HAM dan korupsi.

Karding menyebut, kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Prabowo Subianto bakal dibawa Jokowi-Ma’ruf Amin. Selama ini, nama Prabowo kerap diseret dalam dugaan penculikan aktivis saat menjadi Danjen Kopassus.

“Yang pertama soal kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan Pak Prabowo,” ujar Karding melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Kasus kedua, diduga mengkaitkan nama sang cawapres Sandiaga Uno. Nama bekas Wagub DKI Jakarta itu pernah disebutkan sebagai pemilik PT Duta Graha Indah (DGI) oleh mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin.

“Kedua tentu, kita melihat bahwa KPK telah bekerja menggunakan kewenangannya untuk mengusut kejahatan atau korupsi korporasi. Saya kira salah satu yang mesti menjadi pertanyaan publik selama ini adalah kasus yang menimpa PT DGI di mana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02,” kata Karding.

KPK masih mengusut kasus kejahatan korupsi korporasi PT DGI. KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata RS Universitas Udayana sejak 5 Juli 2017. Proyek tersebut diduga memakan kerugian negara hingga Rp 25 miliar. Diduga ada enam proyek yang terlibat.

Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring ini diketahui bermitra dengan Permai Grup milik terdakwa korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

Karding menilai momentum debat itu menjadi tempat Prabowo dan Sandiaga untuk menjelaskan dua hal tersebut ke publik.

“Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” tandasnya.

Seakan tak mau kalah, tim pasangan calon nomor 02 juga telah menyiapkan hal yang sama. Mereka mengaku sudah menyiapkan setidaknya empat peluru yang akan digunakan menyerang kubu lawan di debat pilpres perdana ini.

Pertama adalah kasus penyelesaian HAM masa lalu. Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyatakan, ini merupakan bahan materi debat yang akan disampaikan.

“Bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian kasus-kasus terkait orang hilang,” kata Nasir saat dihubungi Merdeka.com.

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung dari Komnas HAM yangdimana belum ditindaklanjuti.

Selain itu, senjata lain adalah soal  kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Cawapres Sandiaga mengungkapkan peluang mengangkat kasus tersebut di debat perdana terbuka lebar. Karena menurutnya, ini berkaitan dengan masalah korupsi yang sudah akut.

“Ada kemungkinan (bahas kasus Novel Baswedan) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut ada di stadium 4 kalau kanker, kalau penyakit sudah sangat kronis,” kata Sandiaga, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

Dia menuturkan, dengan mengangkat kasus-kasus yang sedang berjalan, justru akan lebih mudah. Karena akan langsung bersinggungan dengan rakyat.

Ketiga, Prabowo Sandi juga akann menjadikan isu teroris sebagai satu amunisi yang akan ditujukan ke kubu lawan,

Terakhir, untuk masalah hukum, soal transparansi dan akuntabilitas para penegak hukum juga menjadi fokus pihak Prabowo-Sandi di debat nanti.

Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyebut pihaknya, akan lebih menekankan dalam penegakan hukum yang adil juga ditentukan dari sikap pemimpin negara. Pasalnya, jika penguasanya tegas, maka hukum akan adil.

2 dari 3 halaman

Diharapkan Beri Solusi

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, debat Pilpres perdana pada 17 Januari mendatang akan menjadi daya tarik tinggi bagi publik.

“Publik jenuh dengan model kampanye kita tiga bulan belakangan ini tidak bicara soal isu-isu publik. Tidak bicara kepentingan besar publik. Tapi soal-soal yang kontroversial, yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik,” ucap Arya di kantornya, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Dia mengingatkan agar penantang, yakni Prabowo-Sandiaga menghadirkan alternatif. Bukan hanya kritik semata.

“Kita sebagai pemilih tentu berharap dalam debat nanti, bagi penantang dulu deh, bagi penantang harus menawarkan sesuatu alternatif. Bukan soal narasi-narasi, bukan soal kritik-kritik semata. Tetapi harus ada narasi alternatif atau solusi,” ungkap Arya.

Dia merujuk pada pidato kebangsaan Prabowo yang sangat emosional. Topik yang dibicarakannya juga sangat besar.

Padahal kalau penantang itu fokus pada beberapa isu yang kuat, Misalnya isu-isu ekonomi.

“Mungkin pidatonya sangat menarik. Tetapi kan isu yang dibicarakan sangat luas itu. Mungkin juga ingin menargetkan masa pemilih yang luas. Padahal menurut saya sebagai penantang lebih baik menggunakan isu-isu strategis, fokus isu penting,” jelas Arya.

Dia menyayangkan pidato Prabowo sangat emosional, penuh kritik kepada pemerintah. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo tak akan berpengaruh besar untuk menggaet massa mengambang atau swing voters.

“Kalau dari sisi efek, bagi pemilih yang swing atau yang belum menentukan pilihan, efek pidato itu tidak terlalu besar,” jelas Arya.

Salah satunya, karena isu yang dipilih. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo adalah isu Pemilu 2014.

“Soal utang, soal sumber daya dan isu-isu lainnya. Nah bagi pemilih yang dua tipikal, pemilih baru dan masih mungkin berubah dan yang belum menentukan pilihan, mereka sudah dengar itu juga sebelumnya. Dan mereka mungkin kurang tertarik,” jelas Arya.

Sedangkan untuk Jokowi-Ma’ruf, masih kata dia, harus juga bisa membangun dan menjawab pertanyaan publik mengapa mereka layak dipilih kembali. Apa capaiannya dan prestasinya. Itu yang menjadi penting bagi publik.

“Karena debat ini sebenarnya kalau kontestasinya ketat, yang sangat memperngaruhi adalah justru isu-isu yang, bukan isu-isu yang normatif tapi isu-isu yang punya daya pukul yang kuat,” tukas Arya.

Dia menilai, isu korupsi akan lebih seksi daripada yang lain. Dimana di 2018 banyak OTT yang dilakukan KPK.

“Jadi publik punya intensi yang sangat besar untuk mengetahui apa prioritas pemerintah terhadap pemberantasan korupsi,” kata Arya.

Selain itu, masih kata dia, korupsi yang dicermati adalah korupsi politik. Jadi ini yang ditunggu masyarakat.

“Terutama korupsi dari sisi korupsi politik. Apa yang ingin pemerintah lakukan untuk menangani tindak pidana korupsi itu. Saya kira isu korupsi tanpa menegasikan isu lainnya, jauh punya magnitude yang besar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut, kasus penculikan aktivis ’98 dan kasus penyidik KPK Novel Baswedan harus di angkat di debat capres-cawapres pada 17 Januari nanti. Pasalnya, kedua kasus ini menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia.

“Ini (kasus penculikan aktivis 98 dan kasus Novel Baswedan) menjadi tema penting yang harus diungkap kepada publik. Karena keduanya menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia. Keduanya, menyangkut pada calon-calon presiden,” ujar Boni Hargens saat dihubungi, Selasa 15 Januari 2019.

Boni menilai, kasus penculikan aktivis 98 selama ini dikaitkan dengan capres Prabowo Subianto. Oleh karena itu, komitmen Prabowo soal penuntasan masalah HAM wajib ditanyakan.

Bukan cuma Prabowo, kata Boni, Jokowi sebagai capres juga mesti tegas dalam mengusut kasus penghilangan paksa 13 aktivis ’98 yang hingga kini belum jelas penuntasannya.

“Bukan karena nama Prabowo Subianto ada di pusaran kasus itu, dengan tanpa penjelasan status hukum atau perannya, kecuali diberhentikan dari jabatan dan dipecat dari keanggotaannya sebagai TNI, melainkan karena ini beban sejarah yang berat maka harus dituntaskan,” tuturnya.

Selain itu, dalam forum debat, kedua capres harus dimintai komitmen untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan. Menurutnya, meski kasus Novel terjadi pada era pemerintahan Jokowi, namun beban sejarahnya berbeda.

“Hal yang membedakan secara signifikan adalah kasus penghilangan paksa atas aktivis ‘98 sudah terjadi selama hampir 20 tahun sejak reformasi. Sementara, kasus Novel Baswedan terjadi dua tahun setelah pemerintahan Jokowi,” terangnya.

“Kasus Novel Baswedan memang terjadi pada era Jokowi, tetapi sudah ada lembaga yang bekerja. Saya mengapresiasi langkah Polri yang telah membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk mengusut kasus Novel Baswedan,” tegas Boni.

Boni pun berharap Presiden Jokowi juga berani membentuk tim gabungan investigasi untuk menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Pasalnya, sampai saat ini, kasus itu masih dalam posisi terkatung-katung.

“Membiarkan kasus ini (kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998) tanpa solusi, tanpa komitmen, dan tanpa kerangka penyelesaian yang jelas, sama saja dengan menyimpan belati di tubuh kekuasaan. Sewaktu-waktu akan melukai, menciderai bahkan menyayat demokrasi kita,” pungkas Boni.

3 dari 3 halaman

6 Segmen

Debat perdana pilpres akan mengusung tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. KPU memastikan sudah menyiapkan segela keperluan untuk acara tersebut.

Ira Koesno dan Imam Priyono dipilih sebagai moderator. KPU juga telah menunjuk enam nama panelis. Mereka adalah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, dan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik. Selanjutnya, ada nama Bivitri Susanti dan Margarito Kamis yang merupakan ahli tata negara. Terakhir adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

“Sudah, sudah beres, secara teknis dapat kami sampaikan bahwa persiapan debat pertama lancar tidak ada kendala yang berarti,” kata Komisioner KPU Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019.

Persiapan lainnya, KPU juga sudah memberikan kisi-kisi debat. jumlah kisi-kisi soal debat capres cawapres mencapai 20 pertanyaan terkait tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, sebagai pihak penyelenggara, keputusan KPU terkait bocoran daftar pertanyaan di debat perdana ini bukan keputusan pribadi. Keputusannya disepakati bersama kedua kubu capres.

“Karena pengalaman di banyak tempat sering terjadi, jadi kami ambil putusan itu. Pesan penting kami tidak ingin ada paslon yang dipermalukan,” jelas Arief.

Debat perdana akan diisi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi kandidat. Segmen kedua dan ketiga menjawab pertanyaan dari para pakar.

Segmen keempat dan kelima adalah debat antarkandidat dengan pertanyaan yang diajukan masing-masing paslon. Dan terakhir segmen keenam ada closing statement dari masing-masing paslon.

Sebelum hari H coblosan 17 April mendatang, KPU rencananya akan melaksanakan debat hingga lima kali.

Debat perdana digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Debat akan disiarkan langsung oleh TVRI, RRI, KOMPASTV, dan RTV.

Debat kedua, akan dilakukan satu bulan setelahnya atau pada 17 Februari 2019. Debat kedua merupakan debat antarcapres saja dan akan dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Debat akan disiarkan oleh RCTI, GTV, MNC, dan INEWS.

Debat ketiga akan dilaksanakan satu bulan setelahnya, yaitu 17 Maret 2019. Debat masih akan diadakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Debat ketiga ini merupakan debat antarcawapres. Stasiun televisi yang akan menyiarkan adalah TransTV, Trans7, dan CNN.

Lalu, debat keempat akan berlangsung pada 30 Maret 2019 di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan. Debat ini kembali dilakukan antarcapres. SCTV, Indosiar, dan MetroTV akan menjadi stasiun televisi yang menyiarkan debat.

Terakhir, debat kelima akan dilangsungkan pada awal April 2019 dengan tanggal yang belum ditentukan.

Lokasi debat juga belum diputuskan. Namun, ada empat stasiun televisi yang akan menyiarkan debat, yaitu TVOne, ANTV, BERITASATU, dan NET.

Gelaran debat kelima atau terakhir ini akan kembali dilakukan berpasangan, yaitu capres dan cawapres.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mengapa Ma’ruf Amin Tak Hadiri Pertemuan Jokowi dan Ketum Parpol?

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden Ma’ruf Amin tak hadir dalam pertemuan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan partai koalisi di Restoran Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019). Kendati, formasi para ketua umum lengkap sembilan orang dengan para sekjennya.

Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir menjelaskan, nantinya ada kesempatan berbeda pertemuan dengan sang cawapres.

“Kebetulan hari ini tempatnya cuma terbatas cuma ada 20 tempat duduk. Makanya tadi yang hadir ketua partai dan sekjen-sekjen,” kata Erick usai pertemuan.

Erick pun mengatakan pertemuan para pimpinan partai tak berhenti di sini saja. Dia mengisyaratkan akan ada pertemuan kedua dan seterusnya.

“Ini setiap sebulan sekali pasti ada pertemuan. Kalau dengan sekjen cukup sering saya rasa hal yang positif ya,” katanya.

Diketahui, Sekretaris Kabinet dan Anggota Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma’ruf, Pramono Anung mengkordinasikan pertemuan ini. Sembilan ketua umum lengkap hadir.

Yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP M Romahurmuziy, Ketua Umum Hanura Osman Sapta Odang, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Para Sekjen partai juga menemani santap malam ini.

2 dari 3 halaman

Bahas Debat

Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy mengatakan pertemuan itu membahas persiapan debat. “Persiapan debat pertama juga dibahas,” jelas Rommy.

Sementara, Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq menyebut pertemuan itu penuh canda tawa.

“Dalam santap malam juga penuh tawa canda. Pak Jokowi juga sangat menikmati santap malam bersama para ketum parpol,” kata Rofiq saat dihubungi, Selasa (15/1/2019).

Rofiq mengungkap menu jamuan yang disajikan. Jokowi bersama para ketua umum santap sajian khas Nusantara.

“Menu Nusantara menjadi sajian. Tempe mendoan, ayam goreng, cumi bakar dan kopi khas Indonesia,” imbuhnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pengedar Ganja 103 Kg, Divonis Hukuman Mati

Liputan6.com, Tangerang Gunawan alias Batak (53) terdakwa penerima daun kering ganja asal Aceh seberat 103 kilogram, divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (15/1/2019).

Gunawan tertangkap basah telah menerima ganja seberat 103 kilogram dari Aceh yang dikirim melalui agen pengiriman barang.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Sobrani Binzar mengatakan, hal tersebut sesuai dengan tuntutan yang ditimpakan kepada Gunawan pada sidang tuntutan.

“Telah diputus vonis atas nama batak dengan pidana mati. Yang mana sebelumnya dituntut dengan pidana mati kemudian dengan adanya pleidoi, kemudian hari ini putusan oleh Majelis Hakim,” jelas Sobrani di PN Tangerang.

Namun, dalam vonis yang dijatuhkan tersebut, terdakwa Gunawan alias Batak belum inkrah dan mengajukan banding melalui kuasa hukumnya.

Dikesempatan yang sama, kuasa hukum Gunawan Abel Marbun mengatakan dirinya merasa keberatan atas vonis majelis hakim karena tak sesuai fakta di lapangan.

“Langkah-langkah hukum kita adalah banding, karena fakta-fakta dipersidangan dan majelis hakim selalu mengesampingkan fakta-fakta di lapangan,” terang Abel.

Dimana, kata Abel, Gunawan dikenakan pasal 114 ayat 2 juncto 132 ayat 1 Undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Padahal menurut Abel, fakta di lapangan, Gunawan hanya menerima dan menyimpan 103 kilogram ganja dari Aceh.

“Dalam pasal 114 ayat 2 dimana itu unsurnya sudah jelas menawar untuk dijual. Kalau memang dia menawar untuk dijual, siapa pembeli dan diserahkan kepada siapa?” kata Abel.

2 dari 3 halaman

Residivis

Namun, dia juga mengatakan tidak ada fakta untuk meringankan hukuman Abel selaku penerima barang haram tersebut. Sebab, diketahui Batak alias Gunawan merupakan residivis pada kasus serupa yang telah divonis empat tahun masa kurungan pada tahun 2012 silam.

“Tidak ada yang meringankan karena dia kan residivis jelas di situ unsurnya. Kalau residivis itu kan perkara pertama dan hanya empat tahun jelas,” terang Abel.

Sebelumnya, terungkapnya kasus penyeludupan itu, bermula dari pengiriman paket mencurigakan melalui kantor pos dari Aceh menuju Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pada Juli 2018.

Saat di tempat terdakwa yang beralamat di jalan Menjangan, kelurahan Pondok Ranji Ciputat, Tangerang Selatan, petugas dari Badan narkotika Nasional RI menciduk pelaku, berikut barang bukti 104 kardus berisi ganja.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Penjualan Baby Lobster di Cirebon Masih Marak

Liputan6.com, Cirebon – Praktek jual beli satwa laut ilegal jenis Baby Lobster masih marak terjadi. Terutama di sepanjang pantai selatan Jawa Barat.

Tercatat 9575 ekor Baby Lobster jenis mutiara dan pasir berhasil diamankan jajaran Dit Polairud Polda Jabar di awal tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9548 Baby Lobster jenis pasir dan 117 jenis mutiara.

“Penangkapannya hari Senin 14 Januari 2019 lalu di Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat,” kata Direktur Polairud Polda Jabar Kombes Pol Widi Handoko di Cirebon, Selasa (15/1/2019).

Dia mengungkapkan, penangkapan tersebut hasil dari pengembangan informasi yang diberikan oleh warga setempat. Jajaran Ditpolairud Polda Jabar menangkap dua pelaku yang diduga akan melakukan transaksi secara ilegal.

Kedua pelaku, diketahui akan melakukan transaksi Baby Lobster ke pengepul besar yang ada di Provinsi Banten. Dari hasil penangkapan tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 2,3 miliar.

“Baby Lobster merupakan salah satu satwa laut yang dilindungi pemerintah oleh karena itu banyak tangkap untuk di perjual belikan secara ilegal,” kata dia.

Dia mengungkapkan, dari hasil penyelidikan, harga jual Baby Lobster dari nelayan Rp 15 ribu per ekor, kemudian dijual ke pengepul di Banten Rp 16 ribu per ekor. Dari pengepul di Banten, Baby Lobster dijual ke pengepul besar dengan harga bervariasi.

Untuk Baby Lobster jenis mutiara dijual Rp 300 ribu per ekor dan jenis pasir Rp 250 ribu per ekor. Atas perbuatannya, dua pelaku dijerat Pasal 88 UU RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 KUHPidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan dendan Rp 1,5 milyar.

“Baby Lobster dijual ke Jakarta maupun Jambi bahkan luar negeri. Kami akan kembangkan terus sejauh mana aktivitas jual beli baby lobster ilegal ini,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Lepas Liar

Dia mengatakan, pihaknya akan menyerahkan hasil tangkapan Baby Lobster ke Balai Karantinan Jawa Barat untuk segera dilepas liarkan.

Dia mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh iming-iming keuntungan hasil ilegal fishing. Dia juga akan meningkatkan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat guna menekan praktek ilegal fishing.

“Dari tahun ke tahun Ilegal Fishing Baby Lobster yang paling sering kami tangani. Tahun lalu kami banyak ungkap kasus ini,” kata dia.

Kepala Stasiun Karantinan Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPKP) Cirebon Obing Hobir mengatakan, ribuan Baby Lobster tersebut akan segera dilepas liarkan. Namun, pihaknya masih melihat kondisi perairan di Jawa Barat.

Namun, pelepas liaran tersebut tidak berarti di perairan asal Baby Lobster diburu pengepul. Dia menyebutkan, perairan selatan Jawa Barat merupakan habitat terbesar Baby Lobster.

“Lihat sikon dan kondisi laut yang tenang baru kami lepas liarkan kemungkinan yang terdekat di Pangandaran ya,” kata dia.

Obing menyebutkan, Baby Lobster banyak diburu dan dijual ke sejumlah restauran di luar negeri. Vietnam merupakan salah satu negara tujuan ekspor Baby Lobster secara ilegal.

Saksikan video pilihan berikut ini: 

Bahas Debat, Jokowi Jamu Pimpinan Partai Koalisi Sajian Khas Nusantara

Liputan6.com, Jakarta Menjelang debat, capres petahana Joko Widodo (Jokowi) makan malam bersama para pimpinan partai koalisi di restoran Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019). Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq menyebut pertemuan itu penuh canda tawa.

“Dalam santap malam juga penuh tawa canda. Pak Jokowi juga sangat menikmati santap malam bersama para ketum parpol,” kata Rofiq saat dihubungi, Selasa (15/1/2019).

Rofiq mengungkap menu jamuan yang disajikan. Jokowi bersama para ketua umum santap sajian khas Nusantara.

“Menu Nusantara menjadi sajian. Tempe mendoan, ayam goreng, cumi bakar dan kopi khas Indonesia,” imbuhnya.

Diketahui, Sekretaris Kabinet dan Anggota Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma’ruf, Pramono Anung mengkordinasikan pertemuan ini. Sembilan ketua umum lengkap hadir.

Yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP M Romahurmuziy, Ketua Umum Hanura Osman Sapta Odang, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Para Sekjen partai juga menemani santap malam ini.

2 dari 3 halaman

Bahas Persiapan Debat

Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy membenarkan pertemuan para Ketum Parpol berkumpul bersama calon presiden petahana Jokowi di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta.

“Pertemuan masih berjalan. Kita membahas sejumlah persoalan bangsa, terutama upaya untuk lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat,” ucap Rommy kepada Liputan6.com, Selasa (15/1/2019).

Dia tak menepis, semuanya juga membahas persiapan debat. “Persiapan debat pertama juga dibahas,” jelas Rommy.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Medeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

TKN Jokowi-Ma’ruf Amin Pertimbangkan Gelar Pidato Kebangsaan

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin berbicara tentang kemungkinan menggelar pidato kebangsaan oleh sang capres-cawapres. TKN mengaku tengah mempertimbangkan hal itu.

“Sedang dipertimbangkan,” kata juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Pernyataan itu disampaikan Ace saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait apakah Jokowi akan menggelar pidato kebangsaan seperti sang rival. Seperti diketahui, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sebelumnya telah menggelar pidato kebangsaan ‘Indonesia Menang’ di Plenary Hall, JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/1) malam. Dalam pidato itu, Prabowo menyampaikan visi-misinya dan mengkritik beberapa kebijakan pemerintah, dari ekonomi hingga sikap aparat negara.
Meski mempertimbangkan, Ace mengatakan tetap akan mengacu pada ketetapan KPU. Bahwa penyampaian visi-misi akan dilakukan dalam forum debat.

“Tapi yang jelas, bahwa kita akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh KPU. Di mana pemaparan visi dan misi itu dilakukan di segmen visi dan misi dalam forum debat,” ujarnya.

Politikus Golkar itu lantas berbicara soal persiapan debat capres-cawapres perdana pada 17 Januari 2019 mendatang. Ace menyebut tidak akan ada ‘pemolesan’ terhadap Jokowi.

“Pak Jokowi akan tetap mempertahankan orisinalitas beliau sebagai pribadi yang kalem, tidak berapi-api, tidak dibuat buat, ya natural saja,” pungkas Ace.
(tsa/mae)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

INACA Buka-bukaan Soal Kondisi Maskapai Penerbangan Sulit Sejak 2016

Liputan6.com, Jakarta Mahalnya harga tiket pesawat rute domestik di akhir tahun menuai protes masyarakat. Tarif tiket pesawat domestik dinilai mahal bahkan bila dibandingkan dengan tarif pesawat rute internasional.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) mengatakan kondisi maskapai-maskapai di tanah air saat ini sedang tidak baik. Maskapai umumnya sedang diterpa masalah keuangan terutama sejak terjadinya pelemahan nilai tukar Rupiah.

Pria yang juga merupakan Direktur Utama Garuda Indonesia Airlines tersebut menyebutkan bisnis penerbangan memiliki beberapa variabel biaya pengeluaran yang sebagian besar dibayar dengan Dolar Amerika Serikat (AS).

Sementara masyarakat yang membeli tiket menggunakan mata uang Rupiah. Pengeluaran maskapai sangat bergantung dengan volatilitas pasar.

“Semua masyarakat juga tahu pembayaran kami dari komponen biaya variabel. Semua komponen biaya dalam USD. Sedangkan dari kursnya sendiri berfluktuasi, harga komoditinya juga,” kata Ari di Kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Dalam hal avtur BBM sendiri, ada peningkatan harga yang signifikan. Sementara BBM merupakan komponen terbesar untuk biaya operasi maskapai, yaitu sekitar 40-45 persen.

“Kami catat dari INACA dari April 2016 sampai Desember 2018 harga terendah dan tertinggi untuk avtur itu sebesar 171 persen, kursnya 17 persen dan average kita 8 persen. Jadi kita punya struktur cost yang kompetitif. Kalau kontribusi paling besar memang dari fuel. Kontribusinya 40-45 persen,” ujar dia.

Lalu ada komponen pembayaran leasing untuk sewa pesawat 20 persen. Perusahaan leasing ini lebih didominasi Eropa dan AS. Imbasnya, perbaikan atau maintenance dikuasai kedua perusahaan tersebut karena tipe pesawat di dominasi oleh Boeing dan Airbus.

“Jadi kami sangat tergantung pada fluktuasi dan license dari Airbus dan Boeing. 10 persennya biaya pegawai yang perlu makan. Dari Garuda sendiri 10 ribu karyawan, Citilink 2.000 , Sriwijaya 4.500. Jadi ini masyarakat yang perlu kami biayai dan masuk dalam komponen cost kita,” ungkapnya.

Dari semua komponen pengeluaran tersebut, Ari menyebutkan margin keuntungan yang didapat maksimal hanya 3 persen saja. Itupun jika tarif tiket pesawat yang diterapkan mendekati tarif batas atas.

“3 persen itu sudah paling bagus dengan harga selangit (tiketnya). Sementara kemarin ketika Nataru untuk maskapai full service kenaikannya tidak lebih dari batas atas. Sedangkan LCC hanya 60-70 persen dari batas atas,” ungkap dia.

Ari mengaku kaget saat tarif pesawat bisa menjadi isu nasional. “Kondisi saya ini enggak mengerti kenapa jadi isu nasional sehingga sebelum kami akan menurunkan harga tiket pun pada tanggal 14 Januari dari high season jadi low season itu sudah dijadikan isu nasional dan sebelum itu kami sudah menurunkan,” tegas dia.

Dia juga mengaku telah banyak dicecar pertanyaan tentang kapan tarif pesawat akan turun. Adapunemungkinan pengurangan tarif rata-rata yang bisa dilakukan oleh maskapai adalah 30 persen. Perhitungan ini sudah sesuai dengan batas terendah agar maskapai tidak rugi. “Itu batas kemampuan mereka. Itu batas yang mereka bisa kompensasikan supaya tidak rugi.”

Kondisi itu memaksa maskapai untuk berinovasi mencari sumber pendapatan lain agar tidak rugi. Sebab pendapatan dari penjualan tiket tidak mampu menutup pengeluaran. “Lion Air dari baggage, Garuda dari kargo. Dari harga tiket sendiri, kita sudah kelelep,” ujarnya.

Kondisi ini juga diperparah oleh keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif batas atas pesawat sejak tahun 2016 dengan pertimbangan daya beli masayrakat. Padahal, moda tranportasi lain seperti bus dan kereta api tarifnya sudah naik berkali-kali.

“Kami mengerti pemerintah tidak bisa menaikkan dari 2016 karena melihat daya beli masyarakat, oleh karena itu kami tidak pernah demo untuk menaikkan harga,” ujarnya.

Selain itu, maskapai juga masih memiliki pengeluaran layanan infrastruktur seperti untuk pengelola bandara yaitu Angkasa Pura dan Airnav selaku pengatur lalu lintas udara.


Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, kelesuan bisnis penerbangan di tanah air juga pernah diungkapkan oleh Direktur Utama Lion Air, Edward Sirait. Dia mengatakan tahun 2016 hingga sekarang merupakan masa-masa terberat untuk dunia penerbangan.

Dia mengklaim semua maskapai yang ada di dalam negeri mengalami kerugian serupa.”Berat, gak ada yang gak berat. Semuanya (maskapai rugi), gak ada airlines di Indonesia setau saya yang untung,” kata Edward.

Edward mengatakan, bisnis penerbangan mengalami kondisi keuangan yang berat sejak tahun 2016. Tidak heran jika ada maskapai yang sampai menutup perusahaannya.

“Rugi makin besar, bahagia hanya sampai Tahun 2015 saja, Tahun 2016 ya masih bisa senyum, 2018 gigit jari, intinya berat. Jadi jangan dikata ada perusahaan yang akhirnya angkat bendera putih (menyerah) itu nyata, itu bukan hanya bicara risk management ya itu pertempuran kan,” dia menandaskan.

Edward menjelaskan beberapa penyebab kerugian di antaranya adalah nilai tukar rupiah yang tidak stabil, lesunya daya beli penumpang dan harga bahan bakar pesawat yang naik.

“Kita punya nilai tukar lumayan tinggi kan, kemudian di akhir-akhir tahun ini harga fuel kan naik. Terus ada masa kemarin itu penumpangnya agak lesu kan, jadi berat. Walaupun secara total penumpang nasionalnya tetap bertumbuh, tetapi bagi airlines gak bisa naikin yield, makanya teriak semua,” kata dia.

Edward berharap harga minyak dunia tidak akan bergejolak agar tidak mempengaruhi stabilitas keuangan maskapai penerbangan. “Makanya nih mudah-mudahan kan minyak mentah naik nih, kalau avtur naik lagi ya makin berat,” keluhnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, juga terjadi di beberapa maskapai di negara lain. “Bisnis airlines secara global sama kok, Emirates juga sama, yang saya tahu ya, airlines-airlines the best untung gak segede tahun sebelumnya. Semua rugi, berat. Cuma masalah besaran (kerugian) berbeda-beda.”

Kendati demikian, Edward enggan mengungkapkan berapa total kerugian yang diderita perusahaannya. Selain itu, proses audit masih berlangsung sehingga total kerugian pastinya belum diketahui.

“Relatif ya, pokoknya rugi lah. Intinya rugi naik dibanding 2016. Kalau ditanya ruginya besar, ya besar, berapa nilai nominalnya tunggu hasil audit.

Edward saat ini tengah gencar melakukan penerbangan malam hari sebagai salah satu strategi menutup kerugian perusahaan. “Kami sudah lakukan peningkatan-peningkatan utilisasi dengan terbang malam ke China kemudian lakukan efisiensi, salah satu yang kami kejar itu kan dalam rangka untuk kurangi ketergantungan penggunaan valas yang notabene akan pengaruh ke operasional penerbangan kan.”

Dicopot dari Kapolres Empat Lawang, AKBP Agus Masih Diperiksa Propam

Dicopot dari Kapolres Empat Lawang, AKBP Agus Masih Diperiksa Propam Foto: Kapolres Empat Lawang AKBP Agus Setiawan (ist)

PalembangKapolres Empat Lawang di Sumatera Selatan, AKBP Agus Setiawan dicopot karena hasil tes urinenya positif narkoba jenis sabu dan ekstasi. Bagaimana nasibnya sekarang?

Sang Kapolres yang diketahui menjabat pada akhir November 2017 lalu itu saat ini sedang diperiksa oleh Propam Polda Sumsel. Dia ditahan untuk kepentingan penyidikan.

“Hasil pemeriksaan lab dan keterangan dokter, ada 2 zat yang terkandung pada urine Kapolres. Dua zat itu adalah sabu dan ekstasi,” ujar Kapolda Sumsel Irjen Zulkarnian saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (15/1/2018).

Secara tegas Kapolda mengatakan tidak ada kasus lain yang menyebabkan sang kapolres dicopot, kecuali kasus narkoba. Bahkan jabatan kapolres tidak menjadi alasan untuk menunda penyelidikan oleh Propam.

“Sekarang diperiksa Bid Propam Polda. Otomatis ditahan dulu untuk keperluan penyelidikan. Kalau main-main dengan narkoba saya tindak tegas,” imbuh pria yang akrab disaba Zul ini.

Sebagaimana diketahui, AKBP Agus Setiawan positif narkoba saat dilakukan tes urine secara mendadak di Polda Sumsel, Jumat (11/1). Tes dikabarkan karena AKBP Agus telah masuk dalam dalam target Polda Sumsel.
(ras/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>