Jadi Tersangka, Pengemudi Arogan di Tol Pancoran Dijerat Pasal Pengancaman

Jakarta – Seorang PNS, Oloan Nadeak (35) ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindakan arogan ke pengendara lain di Tol Pancoran, Jakarta Selatan. Oloan dijerat dengan pasal pengancaman.

“Dijerat Pasal 335 KUHP tentang pengancaman,” kata Kanit 3 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Herman Edco kepada detikcom, Selasa (16/4/2019).

Herman mengatakan, tindakan pelaku yang memukul mobil korban dan menantang untuk turun dari mobil, merupakan salah satu bentuk pengancaman. Dengan perbuatan pelaku itu, korban merasa keselamatannya terancam.

“(Korban) disuruh turun ‘sini lu turun kalau berani’ terus naik ke atas (kap mobil) itu sudah merupakan bentuk ancaman, korban kan jadi merasa terancam keselamatannya,” sambung Herman.

Sementara itu, Herman menjelaskan pihaknya menindaklanjuti kasus tersebut berdasarkan temuan polisi dalam patroli siber di media sosial. Korban sendiri tidak membuat laporan polisi terkait kejadian itu.

“Kita laporan model A, artinya kita membuat laporan sendiri karena mengetahui ada tindak pidana yang ditemukan langsung oleh polisi berdasarkan hasil cyber patrol melalui medsos, yang awalnya kita duga ini dilakukan oknum anggota, tetapi ternyata bukan,” jelasnya.

Oloan ditangkap di rumahnya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa (16/4) siang tadi. Saat ini Oloan masih menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

“Korban juga masih kami minta keterangannya,” tandasnya.

(mei/fjp)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penyebar Hoax Dijerat UU Terorisme, Kamu Setuju?

JakartaHoax memang bikin resah. Bisa jadi karena geram tak tertahan, Menko Polhukam Wiranto menyamakan penyebar hoax dengan teroris. Wiranto bahkan mengusulkan agar penyebar hoax dijerat dengan UU Terorisme.

Bagi oposisi, wacana yang diangkat Wiranto itu berlebihan, lebay. Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menyebut Wiranto ingin menakut-nakuti rakyat.

Bagaimana menurut kamu? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar!


(tor/tor)

BPN Tak Sepakat Ajak Golput Dijerat UU ITE: Lawan dengan Gagasan

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan tak sepakat jika pihak yang mengajak pihak lain untuk golput dijerat dengan UU ITE. Menurut BPN, para pengajak golput bisa diberi pengertian atau dilawan dengan gagasan.

“Saya rasa nggak perlu lah mereka dikasih UU ITE. Itu kan hak politik mereka juga. Tinggal kita imbau saja, kita kasih pengertian, kita kasih informasi. Jadi kita campaign saja sama mereka, orang yang ajak golput itu kita lawan mereka dengan gagasan-gagasan dan program kita,” kata Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, Rabu (27/3/2019).

Andre RosiadeAndre Rosiade (Foto: Azizah/detikcom)

Andre berpendapat kalau memberi pengertian pada orang yang mengajak golput lebih demokratis dibanding menjerat mereka dengan sanksi pidana lewat UU ITE. Dia menyatakan tak memilih juga hak seseorang.
“Itu jauh lebih demokratis dari pada kita sanksi pidana mereka dengan undang-undang ITE. Orang kan ingin tidak memilih hak konstitusi dia juga,” ujar Andre.

Meski demikian, Andre menegaskan BPN tetap menolak golput dan berharap angka golput turun. Dia mengatakan harusnya pemerintah, KPU, TKN dan BPN bersama-sama meyakinkan masyarakat agar tak golput.

“Tinggal kita campaign saja, pemerintah bersama KPU, TKN, dan BPN sama-sama kampanye kita. Yakinkan masyarakat supaya jangan golput, begitu caranya,” sambung caleg DPR RI Partai Gerindra dari dapil Sumbar 1 ini.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyebut orang yang mengajak pihak lain untuk golput sebagai pengacau. Wiranto mengaku telah mendiskusikan agar orang yang mengajak pihak lain golput bisa dijerat undang-undang (UU), termasuk UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Ya itu kan sudah kita diskusikan. Kalau mengajak golput itu yang namanya mengacau. Itu kan mengancam hak kewajiban orang lain. UU yang mengancam itu,” kata Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

“Kalau UU Terorisme tidak bisa, ya, UU lain masih bisa. Ada UU ITE bisa, UU KUHP bisa. Indonesia kan negara hukum, sesuatu yang membuat tidak tertib, sesuatu yang membuat kacau, pasti ada sanksi,” sambungnya.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menilai gagasan Wiranto itu bisa dilakukan apabila orang yang mengajak golput menggunakan sarana media elektronik. Namun, sambung Dedi, penyidik akan melihat fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Dia juga menyatakan hukuman untuk orang yang mengajak golput juga sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

“Di dalam Undang-Undang Pemilu juga sudah diatur ada pasal 510 kalau nggak salah. Barang siapa yang menghalang-halangi atau menghasut seseorang untuk tidak melakukan atau memenuhi hak pilihnya dapat dipidana dan ada dendanya juga,” tutur Dedi.

Aturan di UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait golput dan ancaman pidana berbunyi:

Pasal 510

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.
(haf/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

7 Orang Kena OTT KPK, Ada Direksi BUMN yang Dijerat

Jakarta – Dari total 7 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), KPK menyebut ada berbagai unsur. Salah satunya adalah direksi dari BUMN.

“Unsur yang diamankan dalam OTT termasuk direksi BUMN, swasta,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Rabu (27/3/2019).

KPK menduga mereka terlibat dalam transaksi haram. KPK menyebut suap yang terjadi bukan yang pertama.

“(OTT) terkait transportasi pupuk menggunakan kapal,” ujar Febri.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang ditangkap sebelum menentukan status hukumnya. Saat ini mereka yang terjaring OTT itu masih sebagai terperiksa.

(dhn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Waisul Dijerat UU ITE, Pengacara Sayangkan Pengembang Tak Musyawarah

Jakarta – Tim advokasi Ketua Forum Masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap Waisul Kurnia menyayangkan PT Kapuk Naga Indah (KNI) yang tak mendahulukan musyawarah. Waisul dijemput paksa polisi karena diduga mencemarkan nama baik KNI lewat media elektronik.

“Lagi-lagi, akibat penerapan UU ITE secara serampangan, rakyat miskin dan lemah selalu jadi korban arogannya kekuasaan. Nelayan kecil dan miskin seperti Waisul dan warga kampung nelayan lainnya tentu saja bukan ancaman buat perusahaan raksasa seperti PT KNI seandainya mereka mau mengedepankan musyawarah dan bernegosiasi sesama anak bangsa,” kata Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis ProDEM, Satyo P, lewat keterangannya, Jumat (8/3/2019).

Satyo mengatakan warga nelayan Dadap juga punya hak hidup yang sama dengan KNI. Dia mengatakan Waisul dan warga lainnya sudah tinggal puluhan tahun di sana.
Warga, ujarnya, sudah semestinya mendapatkan hak kepemilikan tanah karena sudah tinggal lama di Dadap dan membangun wilayah tersebut. Dia mengatakan Pemerintah Kabupaten Tangerang juga sudah berusaha berkali-kali mengusir warga. Namun Pemkab Tangerang tak punya hak dan legalitas.

“Masyarakat kampung nelayan Dadap mesti sudah bisa mendapatkan hak kepemilikan tanahnya karena mereka sudah menguasai fisik tanah secara terus-menerus, bahkan membangun wilayah tersebut secara swadaya, hingga memiliki infrastruktur jalan dan fasilitas sosial, seperti sekolah, rumah ibadah, pengurus RT/RW, kelurahan, dan pemakaman umum, bahkan mereka juga membayar pajak bumi dan bangunan,” paparnya.

Satyo mengatakan warga Dadap sudah puluhan tahun memperjuangkan hak hidup dan mendapatkan sertifikat tanah. Mereka datang ke lokasi tersebut pada 1974.

Diberitakan sebelumnya, Waisul dijemput paksa dari rumahnya dan sempat ditahan di Polda Metro Jaya karena dilaporkan PT KNI selaku perusahaan pengembang pulau reklamasi C dan D. Tim Advokat ProDEM, Garda Nasional untuk Rakyat (GNR), dan Perhimpunan Advokasi Pro Demokrasi (PAPD) yang mendampingi Waisul.

Waisul akhirnya dibolehkan pulang pada Kamis (7/3) malam. Waisul selanjutnya dikenai wajib lapor.

Polda Metro Jaya menangkap Waisul pada Rabu (6/3) terkait pernyataannya mengenai proyek jembatan penghubung pulau reklamasi. Dia diduga telah mencemarkan nama baik lewat media elektronik terhadap PT KNI.

“Ada PT Kapuk Naga Indah mengerjakan pembangunan jembatan di Dadap, Tangerang, dan pengerjaannya sudah dilengkapi izin (amdal dan lainnya), kemudian yang bersangkutan mengatakan di media cetak, media sosial Facebook dan online bahwa pengerjaan jembatan penghubung tanpa konsultasi publik dan tanpa amdal,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono lewat keterangannya, Jumat (8/3).
(jbr/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Komnas Perempuan Minta Polda Jatim Kabulkan Penangguhan Penahanan Artis VA

Liputan6.com, Jakarta Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur (Jatim) untuk menemui tersangka kasus dugaan pornografi, artis VA. Usai menjenguk artis VA dan berdiskusi dengan penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, Komnas Perempuan meminta penyidik Polda Jatim untuk mengabulkan penangguhan Penahanan terhadap artis VA.

“Yang harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan Polda Jatim yakni bisa mengabulkan penangguhan penahanan. Karena sebagai pertimbangan pemulihan kondisi psikis korban kasus prostitusi,” tuturnya di Mapolda Jatim, Kamis (28/2/2019).

Menurutnya, dalam paripurna Komnas Perempuan, terakhir melihat bahwa perempuan yang ada di dalam kasus prostitusi merupakan korban yang dilacurkan. Sehingga apapun status hukumnya penyidik tetap memberikan haknya sebagai korban.

“Mempertimbangkan dan mengabulkan dengan melihat kapasitasnya sebagai korban yang dilacurkan,” katanya.

Dia mengatakan, seharusnya yang paling penting untuk segera dilakukan penindakan adalah muncikari dan user atau pelanggan artis VA. Alasannya, mereka lah yang membuat jeratan terjadinya tindak pidana prostitusi.

“Sedangkan perempuan selalu menjadi korbannya. Ini yang perlu diperhatikan,” ucapnya.

Dalam kunjungannya ke Polda Jatim, ia sempat bertemu dengan artis VA dan bincang bincang dengan penyidik berkaitan dengan modus yang kerap dilakukan muncikari dalam menjerat korbannya kedalam pusaran prostitusi.

“Komnas Perempuan akan terus memantau dan menyikapi kasus kasus yang berkaitan dengan perempuan. Dan kami juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemulihan korban agar kasus prostitusi bisa dihentikan,” ujarnya.

Komnas perempuan juga mendorong pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Sehingga kasus seperti ini tidak lagi terjadi di Indonesia.

2 dari 3 halaman

Tanggapan Polisi

Menanggapi permintaan Komnas Perempuan mengenai penangguhan penahanan artis VA, Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Achmad Yusep Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan apa yang menjadi masukan dari Komnas perempuan.

“Kita akan maksimalkan sesuai dengan harapan Komnas maupun pemerhati, selama tidak menganggu kepentingan penyidikan,” ujar polisi pelopor E-Tilang tersebut.


Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menuturkan bahwa penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES. “Dari situ jelas ada foto dan video dan keterlibatan aktif VA dalam prostitusi online. Termasuk penyebaran foto dan video,” tutur Luki di Mapolda Jatim, Rabu 16 Januari 2019.

Luki menegaskan, penetapan VA sebagai tersangka itu juga sesuai dengan hasil gelar, dan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli.

“Ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli Kementerian Agama dan MUI dan beberapa bukti yang sangat mengaitkan dalam transasksi komunikasi ini sangat menguatkan saudari VA menjadi tersangka,” tambah Luki.

Luki menyatakan akan membuat surat panggilan kepada VA terkait status barunya yang kini naik menjadi tersangka. “Kami layangkan untuk Senin. kami undang yang bersangkutan untuk hadir ke Polda Jatim,” sambungnya.

Dari hasil penyidikan, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan foto dan video mesum artis VA. Gambar tak senonoh itu ditemukan dalam ponsel milik mucikari ES. Fakta baru ini terungkap dari hasil penyelidikan digital forensik beberapa hari terakhir.

Selain foto pose telanjang, ada pula video tak pantas dan melanggar norma susila. Foto dan video itu dikirim ke mucikari agar user tertarik dan menggunakan jasa seks VA.

“Ini mungkin sesuatu yang baru dimana yang sebelumnya jadi saksi korban (dalam kasus prostitusi), bisa menjadi tersangka. Ini akan jadi yurisprudensi,” ujar Luki.

Dalam perkara ini, VA dijerat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu berbunyi, ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bupati Malang Nonaktif Rendra Terancam 20 Tahun Penjara

Liputan6.com, Sidoarjo – Bupati Malang nonaktif, Rendra Kresna menjalani sidang perdana di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Juanda Sidoarjo, Kamis 28 Februari 2019.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joko Hermawan, Bupati Malang nonaktif, Rendra terbukti menerima suap dan gratifikasi total senilai Rp 7,5 miliar dari sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

“Terdakwa diduga menerima hadiah sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 untuk proyek di dinas pendidikan,” kata Joko Hemawan.

Rendra juga diduga menerima fee dari setiap proyek pendidikan Kabupaten Malang sebesar 17,5 persen hingga 20 persen. “Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014, terdakwa menerima fee dari semua proyek yang ada di dinas pendidikan,” ucapnya.

Dengan kasus ini, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

“Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” ujar Joko.

Kasus ini terjadi saat KPK menangkap Rendra Kresna yang saat itu menjabat Bupati Malang bersama Ali Murtopo selaku pihak swasta. Rendra diduga menerima suap Rp 3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Selanjutnya, Bupati Malang nonaktif, Rendra dan Eryk Armando Talla selaku pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Rendra diduga menerima gratifikasi Rp 3,55 miliar terkait sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

Dengan perbuatannya, diduga Rendra Kresna mendapatkan hadiah sebesar Rp 7,5 miliar dari kedua terdakwa lainnya.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ribut Saat Ulang Tahun NU di Tebing Tinggi, 11 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka

Liputan6.com, Medan – Keributan terjadi saat berlangsungnya Tablig Akbar dalam rangka Ulang Tahun ke-93 Nahdatul Ulama (NU) di Lapangan Sri Mersing, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Rabu, 27 Februari 2019. Terkait keributan ini, pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengamankan 11 orang.

Informasi diperoleh Liputan6.com, keributan tersebut belakangan diketahui dilakukan oleh salah satu organisasi masyarakat (ormas). Acara tersebut dihadiri oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto, Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan, tokoh masyarakat, serta pemuka agama.

“Sebanyak 11 orang yang diamankan berinisial MHB, S alias G, FS, AS, AR, SS, OQ, MA, AD, E alias I, dan RP. Saat ini mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Kamis (28/2/2019).

Tatan menjelaskan, saat keributan itu terjadi, di Lapangan Sri Mersing sedang berlangsung‎ Tablig Akbar dan Tausiah Kebangsaan serta Pelantikan IPNU dan IPPNU Kota Tebing Tinggi dalam rangka hari lahir ke-93 Nahdlatul Ulama. Keributan terjadi saat acara akan berakhir.

“Jadi, Ustaz Guz Muwafiq sudah mengucapkan terima kasih. Lalu masuk mereka, berteriak-teriak untuk membubarkan acara. Petugas menghalau mereka, namun mereka tetap memaksa dan semakin berteriak-teriak. Bahkan mereka mengajak ibu-ibu yang sedang mengikuti pengajian untuk unjuk rasa,” jelas Tatan.

Petugas yang melihat aksi mereka semakin tidak kondusif, dengan sigap menghalau. Sempat terjadi kegaduhan dan aksi dorong-dorongan, sehingga petugas melakukan tindakan untuk mengamankan anggota ormas yang membuat keributan tersebut di acara Nahdlatul Ulama itu.

Terkait tindakan yang dilakukan para anggota ormas itu, mereka akan dijerat dengan Pasal 160 Subsider Pasal 175 jo Pasal 55,56 KUHP. Pasal mengenai penghasutan dan atau melakukan perbuatan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan. “Kasus ini juga ditangani Polres Tebing Tinggi. Sedangkan Polda Sumut Hanya mem-back up,” ujarnya.


Simak video pilihan berikut ini:

Jaksa Akan Hadirkan 20 Saksi Ahli di Kasus Ratna Sarumpaet

Liputan6.com, Jakarta – Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berencana menghadirkan 20 saksi untuk sidang kasus penyebaran berita bohong yang menjerat Ratna Sarumpaet. Hanya, jaksa enggan membeber siapa 20 saksi tersebut.

“20 saksi fakta, 5 saksi ahli, dan saksi meringankan,” kata Jaksa kasus Ratna Sarumpaet, Panyaman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Panyaman menegaskan nama Prabowo dan Fadli Zon tidak masuk dalam daftar itu. Hanya Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang disebut akan dihadirkan senagai saksi di persidangan.

“Dalam bacaan saya tidak ada nama Prabowo dan Fadli Zon,” imbuhnya.

Persidangan perdana kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet telah usai digelar. Ratna dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahum 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2 dari 2 halaman

Diteriakan Massa

Ratna Sarumpaet kembali digiring ke Rutan Polda Metro Jaya usai menjalani sidang perdana kasusnya.

Ketika hendak meninggalkan PN Jaksel Pukul 11.00 WIB, sekelompok massa telah menunggu di depan gerbang pengadilan. Massa yang tampak mengenakan atribut topeng Ratna meneriaki pendiri Ratna Sarumpaet Crisis Centre itu.

Mereka mendesak Ratna untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. “Ratna jujur, Ratna Jujur, Ratna jujur,” teriak massa.

Koordinator Aksi Ivan meminta Ratna untuk memberikan keterangan secara jujur. Massa menduga Ratna bukan merupakan aktor satu-satunya penyebaran berita bohong terkait tersebarnya foto dia yang tampak memar beberapa waktu lalu.

“Ibu Ratna, kami harap ibu mengusut tuntas, memberitahu publik, memberitahu hakim, masyarakat luas, agar lebih mengetahui ini dilakukan bukan sendiri, tapi ada oknum yang sengaja melakukan ini, tetapi Ibu Ratna Sarumpaet jadi korban,” teriak Ivan.


(Rifqi Aufal Sutisna)

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Habiburokhman: Dakwaan Ratna Jelaskan BPN Prabowo-Sandi Korban Kasus Ini

JakartaRatna Sarumpaet menceritakan soal ketegangan penyidikan dan mengaitkannya dengan politik. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menganggap semua kemungkinan bisa terbuka.

“Ya kita ikuti saja proses persidangan ini, supaya fakta-fakta dibuka semua dan terang benderang. Semua kemungkinan terbuka, makanya kita lihat fakta-fakta persidangan,” kata juru bicara Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman, kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).

Habiburokhman juga mengomentari soal acungan dua jari Ratna sebelum persidangan. Menurutnya, dua jari tersebut merupakan tanda Ratna telah menyadari kekeliruan dan berkomitmen berjuang untuk Prabowo-Sandiaga.

“Setiap orang mungkin pernah salah, dan beliau sedang menjalani proses hukum. Acungan dua jari adalah pertanda beliau mungkin menyadari kekeliruan dan sebenarnya tetap komit dalam perjuangan,” ungkapnya.

Habiburokhman lalu mengirimkan keterangan pers terkait sidang dakwaan Ratna Sarumpaet. Menurutnya, surat dakwaaan Ratna membuat jelas tidak adanya kaitan antara kebohongan soal penganiayaan dengan entitas hukum BPN Prabowo-Sandiaga.

“Ada dua bagian penting dalam surat dakwaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama diuraikan secara jelas dalam dakwaan bahwa Bu Ratna terlebih dahulu menyampaikan info tidak benar soal penganiayaan kepada stafnya sendiri yaitu Rubangi, Saharudin dan Pele sebelum menyampaikan info sama kepada pimpinan BPN Prabowo-Sandi. Yang kedua disebutkan Bu Ratna mengizinkan Nanik S Deyang untuk mengambil foto dan diupload serta memberikan persetujuan untuk ditulis di Facebook,” urai Habiburokhman.

Politikus Gerindra ini mengatakan petinggi-petinggi kubu Prabowo-Sandiaga yang sempat bersuara Ratna dianiaya hanyalah korban dalam kasus tersebut. Habiburokhman lalu memberi pembelaan kepada Nanik S Deyang yang merupakan Waketum BPN Prabowo-Sandiaga.

“Dengan demikian jelas, bahwa petinggi-petinggi BPN Prabowo Sandi juga menjadi korban dalam kasus ini. Khusus untuk Nanik S Deyang, semua yang dia lakukan semata karena ketidaktahuannya dan atas persetujuan Bu Ratna,” sebutnya.

Habiburokhman juga memberi pembelaan kepada Ratna, yang dianggap telah membohongi BPN Prabowo-Sandiaga. Ratna Sarumpaet diketahui dicopot dari posisi jurkamnas BPN Prabowo-Sandiaga setelah kebohongannya terungkap.

“Kami minta kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berjalan, dan tidak menjadikan perkara ini sebagai ajang fitnah kepada kami seolah ada keterlibatan.Kepada Bu Ratna kami berharap beliau berani memberikan keterangan apa adanya dalam proses persidangan. Di luar kasus ini, rekam jejak Bu Ratna sebagai pejuang demokrasi tidak bisa juga dihapuskan begitu saja,” tutur Habiburokhman.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet bicara soal ‘politik’ dalam perkara yang membawa dirinya sebagai terdakwa hoax penganiayaan. Ratna Sarumpaet meminta perkaranya diungkap terang benderang lewat persidangan.

“Saya sebenarnya, saya salah, oke. Tetapi sebenarnya yang terjadi di lapangan, di penyidikan, ada ketegangan luar biasa bahwa memang ini politik. Saya berharap persidangan ini dengan semua unsur yang ada di sini, marilah kita menjadi hero untuk bangsa. Kalau saya dipenjara, nggak masalah. Di atas segalanya, hukum bukan kekuasaan,” tegas Ratna Sarumpaet dalam sidang perdana di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Kamis (28/2).

Ratna Sarumpaet didakwa membuat keonaran dengan menyebarkan kebohongan atau hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang diklaim sebagai penganiayaan.

Atas perbuatannya, Ratna Sarumpaet dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini

(elz/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>