Zulkifli Jamin Penangguhan Ahmad Dhani, TKN: Hormati Putusan Pengadilan

Jakarta – Sejumlah tokoh pendukung Capres 02 Prabowo Subianto siap memberikan jaminan untuk penangguhan penahanan Ahmad Dhani. TKN Jokowi-Ma’ruf Amin meminta Ahmad Dhani dan rekan-rekannya mengikuti proses hukum yang berlaku, jangan sampai semua pelaku meminta jaminan penangguhan penahanan juga.

“Sebaiknya Ahmad Dhani ikuti saja proses hukum yang berlaku. Hormati keputusan pengadilan yang telah memerintahkan agar Ahmad Dhani ditahan,” kata Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Minggu (24/2/2019).

Ace mengatakan putusan hakim telah memvonis Ahmad Dhani terbukti bersalah melakukan ujaran kebencian sehingga semestinya Dhani menjalani hukumannya. Ace mengingatkan putusan hakim semestinya dihormati karena tak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk presiden.

Ace mengatakan, jika tokoh-tokoh seperti Zulkifli Hasan, Fadli Zon, Fahri Hamzah memberikan jaminan pada Dhani, ia khawatir nanti pelaku yang terbukti melakukan ujaran kebencian juga akan meminta perlindungan ke tokoh tersebut. Hal itu justru akan menjadi pandangan buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

“Jika tokoh-tokoh politik pendukung 02 memberikan jaminan atas tindakan pelaku yang terbukti melanggar hukum karena ujaran kebencian, nanti setiap orang yang melakukan ujaran kebencian dan mendukung pasangan 02, akan meminta perlindungan kepada mereka. Ini preseden buruk bagi penegakan hukum di negeri kita,” ungkapnya.

Ace menganggap dukungan para tokoh itu sama saja membenarkan tindakan Ahmad Dhani yang terbukti melakukan ujaran kebencian. Selain itu Ace menilai tindakan para tokoh tersebut membela simpatisannya yang juga terbukti menebar kebencian.

“Kami tidak ingin vonis hukum ujaran kebencian dilegitimasi oleh dukungan politik. Ini akan melahirkan ujaran-ujaran kebencian baru akibat backup politik. Jika tokoh-tokoh itu memberikan jaminan, maka hal itu sama saja membenarkan cara-cara seperti Ahmad Dhani yang suka menebar kebencian. Bahkan justru membela pendukungnya yang jelas-jelas telah terbukti mencaci orang lain dengan penuh kebencian,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota TKN Inas Nasrullah Zubir mengatakan penjaminan penangguhan penahanan yang dilakukan para tokoh pendukung capres 02 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut Inas pasal itu mengatur yang bisa mengajukan penangguhan hanya tersangka atau terdakwa yang sedang proses sidang-nya sedang berlangsung. Sedangkan Ahmad Dhani status-nya ada dua, yakni terpidana dalam kasus lain dan tersangka/terdakwa dalam kasus lain-nya.

“Permintaan politisi di kubu Prabowo, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, Amien Rais dan Zulkifli Hasan untuk menangguhkan penahanan Ahmad Dhani adalah bertentangan dengan hukum dan masyarakat sekarang terbuka matanya bahwa kubu Prabowo hanya mementingkan dan perduli kepada kubunya sendiri, walaupun harus melanggar hukum,” kata Inas.

Inas mempertanyakan ketulusan kubu Prabowo di kasus itu, ia menyoroti mengapa tidak sekalian diajukan penangguhan penahanan untuk Ratna Sarumpaet saja. Ia menyebut jangan sampai pendukung Prabowo yang sudah dihukum kemudian ditangguhkan penahanannya apabila Prabowo terpilih.

“Kalau niat mereka itu tulus, seharusnya bukan hanya Ahmad Dhani saja yang dimintakankan penangguhan penahanan-nya tapi juga Ratna Sarumpaet dong bahkan juga beribu-ribu terpidana lain-nya yang ada dilapas se-Indonesia juga lah! Itu baru top! Jangan sampai jika Prabowo terpilih, semua terpidana krimimal yang ada dikubu Prabowo, ditangguhkan penahanan-nya selama Prabowo berkuasa!,” imbuh Inas.

Sebelumnya, selain keluarga dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, ada sejumlah pihak yang juga siap memberikan jaminan untuk penangguhan penahanan Ahmad Dhani. Seperti Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah hingga Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Nama-nama itu disebutkan oleh salah satu kuasa hukum Ahmad Dhani, Zahid. Selain itu, ia juga membenarkan jika pihaknya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kliennya ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Penangguhannya, sebagai penjamin ada Pak Prabowo, Bang Fadli Zon, dan Pak Fahri Hamzah, dan pihak keluarga. Sudah kita ajukan ke PT kemarin sudah masuk,” kata Zahid saat dikonfirmasi di Rutan Klas I Surabaya, di Medaeng, Sidoarjo, Sabtu (23/2/2019).

Simak Juga ‘Prabowo Siap Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Ahmad Dhani’:

(yld/rvk)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Satgas Fokus ke Pengaturan Skor, PSSI Silakan KLB

Jakarta – Satgas Anti Mafia Bola menegaskan tak akan mencampuri Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Mereka fokus mengusut pengaturan skor.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo yang mengungkapkan hal itu. Dia menilai bahwa KLB merupakan urusan internal PSSI.

“Kalau KLB ini menyangkut internal PSSI. PSSI memiliki statuta, statuta itu tidak boleh diintervensi oleh pemerintah,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).

Satgas Anti Mafia Bola fokus menangani masalah terhadap macth fixing atau pengaturan skor dalam berbagai liga, ini fokusnya,” papar dia.

“KLB itu internal PSSI, silahkan PSSI dengan menggunakan statuta dan betul-betul berkomitmen serta konsisten dengan statuta internal. Satgas tidak ikut campur dalam internal PSSI,” dia menambahkan.

PSSI dalam keadaan darurat setelah terungkapnya kasus-kasus pengaturan skor di Liga Indonesia. Sudah ada 15 tersangka, salah satunya adalah Anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng dan Plt Ketum Joko Driyono.

Komite Eksekutif PSSI sudah mengambil keputusan untuk menggelar KLB, yang rencananya digelar pada bulan April.

Sebelum KLB, PSSI mesti membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan. Setelah itu menentukan tanggal pemilihan kepengurusan PSSI yang baru.

(cas/ran)


Pelaksanaan KLB PSSI Tunggu Rekomendasi FIFA

Liputan6.com, Jakarta – Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI dipastikan bakal digelar meski belum dipastikan kapan. Keputusan KLB diambil dalam rapat Komite Eksekutif PSSI yang dipimpin Joko Driyono di kantor PSSI, Selasa (19/2/2019) malam.

Keputusan ini telah mempertimbangkan dinamika yang berkembang dan mendengarkan aspirasi anggota agar visi dan program berjalan.Meski belum memutuskan waktu pelaksanaan KLB, PSSI telah memiliki dua agenda penting menjelang KLB.

Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono menjelaskan, dua agenda tersebut pertama membentuk perangkat Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP).Sementara agenda kedua penetapan tanggal kongres pemilihan kepengurusan baru.

Menurut dia, untuk menyiapkan KLB dengan dua agenda itu dan mempertimbangkan padatnya program PSSI, termasuk menjaga komitmen partner komersial kompetisi profesional. Selain itu, PSSI juga menunggu rekomendasi yang tepat dari FIFA.

Agenda politik nasional berupa Pilpres dan Pileg pun jadi pertimbang penting PSSI. “Maka, PSSI bakal mengutus perwakilan ke Zurich, untuk berkoordinasi secara langsung dengan FIFA untuk mendapatkan arahan dan rekomendasi tepat,” ujar Joko dikutip dari laman PSSI, Rabu (20/2).

2 dari 3 halaman

Bebas Intervensi

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, Kepolisian mustahil mencampuri urusan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.

Bahkan , pemerintah sekalipun mustahil bisa melakukan intervensi terhadap keinginan anggota PSSI termasuk 2/3 pemilik suara untuk menghelat KLB.

“Kalau KLB ini menyangkut internal PSSI. PSSI memiliki statuta, statuta itu tidak boleh diintervensi oleh pemerintah,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).

Dia menegaskan,Satgas Antimafia Bola bakal melakukan penyelidikan sesuai kewenangan. PSSI fokus melakukan penyelidikan dan pengusutan terhadap kasus pengaturan skor di Liga Indonesia.

“Satgas Antimafia bola fokus menangani masalah terhadap macth fixing atau pengaturan skor dalam berbagai liga, ini fokusnya,”ujarnya.

3 dari 3 halaman

Urusan Internal

Dedi sendiri mendukung KLB. Sehingga nanti menghasilkan komitmen dan konsisten membangun prestasi sepakbola nasional.

“KLB itu internal PSSI, silahkan PSSI dengan menggunakan statuta dan betul-betul berkomitmen serta konsisten dengan statuta internal. Satgas tidak ikut campur dalam internal PSSI,” papar dia menambahkan.

TKN soal Gestur Jokowi: Presiden Tak Pernah Mau Disetir

Jakarta – Pakar ekspresi dan gestur, Handoko Gani, menilai gestur Joko Widodo di debat capres kedua seolah ingin menghilangkan kesan dirinya disetir hingga takut. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan selama ini Jokowi memang tak pernah mau disetir.

“Selama memimpin ini, Pak Jokowi tak pernah mau disetir, bahkan oleh parpol pengusung sekalipun,” kata anggota TKN Jokowi-Ma’ruf, Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Senin (18/2/2019).

Awiek mencontohkan saat Jokowi mengajukan nama Tito Karnavian sebagai calon Kapolri pada 2015. Dia menyebut keputusan Jokowi tak bisa diintervensi.
“Terbukti dalam penunjukan Kapolri misalnya, sikap tegas jokowi kelihatan bahwa beliau tidak bisa diintervensi. Jadi sebaiknya meganalisis sesuaikan dengan fakta-fakta di lapangan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily. Dia menyebut tuduhan bahwa Jokowi ‘dikendalikan’ pihak tertentu sama sekali tidak benar.

“Itulah Pak Jokowi yang selama ini dituduh bisa disetir dan dikendalikan pihak-pihak tertentu. Pernyataannya Pak Jokowi dalam pernyataan penutupnya jelas dan tegas bahwa beliau tidak takut dengan siapapun untuk kepentingan bangsa dan negara, kecuali kepada Allah SWT,” kata Ace.

“Selama ini Pak Jokowi memang telah menunjukan ketegasannya dalam menjalankan pemerintahannya. Beliau sangat tegas dalam mengambil keputusan,” imbuh dia.

Debat capres kedua yang berlangsung pada Minggu (17/2) dinilai menjadi ajang kedua capres menghapuskan image negatif masing-masing. Jokowi disebut mencoba menghapus image disetir hingga takut.

“Kelihatan jelas arah pada debat kali ini, yaitu penghapusan image yang merugikan. Jokowi lebih kerap menyebut ‘rakyatku’, di image terakhir menyebut ‘tidak ada yang saya takutkan selain Allah SWT’,” kata Handoko.
(tsa/nvl)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN soal Slamet Ma’arif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar

TKN soal Slamet Maarif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar Foto: Abdul Kadir Karding. (Ari Saputra/detikcom).

Jakarta – Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif merasa diperlakukan tidak adil menyusul penetapan tersangkanya dalam kasus pidana pemilu. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta Slamet dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang membelanya untuk fair.

“Di era politik ini, apapun yang terjadi, yang merugikan BPN Prabowo-Sandiaga pasti tuduhannya ke pemerintah, itu tidak fair,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Karding menegaskan, penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka bukan asal-asalan. Masalah pidana dalam pemilu pun juga sudah diatur dalam UU Pemilu dan ditagani oleh Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu).


“Itu kewenangan di Gakkumdu, ada Jaksa, Polisi dan Bawaslu. Kalau kemudian dia tersangka itu artinya ada bukti hukum yang nyata yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik , apalagi sekarang ini seluruh proses-proses itu terbuka, apalagi kalau dia tokoh publik,” kata Karding.

Menurutnya, Gakkumdu pun tak akan aneh-aneh dalam penanganan kasus pemilu. Sebab hal tersebut bisa menjadi masalah dan menyerang balik penegak hukum.

“Kita fair aja, pengadilan terbuka kok, boleh didampingi pengacara, boleh di-medsoskan. Akan dapat dibuktikan di pengadilan. Pasti mereka punya bukti yang cukup. Tidak semua apa-apa ujungnya ke pemerintah, nggak bisa. Kita menganut sistem persamaan di mata hukum dan hukum yang tidak bisa diintervensi. Pengadilan memiliki independensi yang tinggi terhadap satu kasus,” tutur anggota Komisi III DPR itu.

Karding pun menyebut tim sukses dan pendukung Prabowo-Sandiaga selalu menuduh pemerintahan Presiden Joko Widodo bila ada pihaknya yang terkena masalah. Itu menurutnya justru sikap yang tidak adil.

“Masalahnya segala sesuatu yang terjadi terhadap gengnya BPN Prabowo ini, kelompok BPN, apa-apa kalau yang salah itu tuduhannya, framingnya adalah kriminalisasi, framingnya adalah pekerjaan pemerintah, dalangnya pemerintah, saya kira itu juga tidak fair,” sebut Karding.

Politikus PKB ini mengimbau Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan para simpatisan pasangan nomor urut 02 itu, termasuk Slamet Ma’arif untuk bijaksana dalam bersikap. Bila tidak ingin terkena kasus, kata Karding, mereka diminta untuk menjaga sikap dan tutur katanya.

“Kalau tidak ingin kena masalah, jangan berbuat salah. Kita harus proporsional. Jangan mau selalu merasa benar bisa omong apa saja tidak tersentuh hukum, setelah dihukum nyalahkan Jokowi,” katanya.

Seperti diketahui, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019. Kubu Prabowo-Sandiaga membela Slamet habis-habisan.

Slamet Ma’aruf sendiri menyatakan tidak adil terhadap penetapan status tersangkanya. Polisi memastikan sudah melakukan prosedur yang semestinya. Slamet ditetapkan sebagai tersangka karena polisi sudah punya bukti kuat terkait kasus tersebut.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet kepada wartawan, Senin (11/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

OJK Diminta Profesional saat Seleksi Direksi dan Komisaris Bank NTT

Liputan6.com, Jakarta Jelang seleksi komisaris dan direksi Bank NTT, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta bekerja profesional sesuai aturan.

“Saya berharap OJK RI lebih profesional melakukan seleksi. Tidak boleh diintervensi, harus obyektif, sehingga dapat menghasilkan orang yang berkompeten dan mempunyai kemampuan memimpin Bank NTT ke arah yang lebih baik,” ujar Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Fernandez kepada Liputan6.com,┬áSenin (4/2/2019).

Ia mengatakan, Bank NTT adalah bank daerah yang diharapkan dapat memberikan keuntungan yang akan diberikan kembali kepada daerah sebagai pemegang saham untuk di kelola dalam program pembangunan di daerah masing-masing.

“Laba bank merupakan salah satu tujuan dan harapan dari semua pemegang saham di Bank NTT,” jelas dia.

Seiring proses seleksi yang sekarang sedang digodok, kata dia, OJK diharapkan bisa melihat dengan teliti dari semua calon. Ini terkait rekam jejak serta prestasi dalam pengamalan memimpin sebuah bank.

“Semoga lahir seorang pemimpin bank NTT yang berkompeten,”┬átambah dia.

Sementara Bupati Sumba Timur, Gadion Mbiliyora yang juga salah satu pemegang saham di Bank NTT berharap OJK RI bisa memprosesnya secara obyektif calon-calon yang diajukan oleh KRN. “Kita semuanya berharap yang terbaik untuk NTT,” katanya.

(Amar Ola Keda)

Di sisi lain, Mantan Dirut Bank NTT, Amos Corputi mengkhawatirkan informasi dari media masa tentang adanya dugaan rekayasa yang dilakukan sehingga muncul calon tunggal dari komisaris utama. “Kalau sampai OJK loloskan ini, mau jadi apakah Bank NTT ini,” kata Amos.

Dia juga mengkritisi calon dari luar yang hanya berkelas kepala cabang. Sementara calon internal yang sudah belasan tahun menjabat kepala devisi dan puluhan tahun meniti kariernya di bank NTT.

“Ini juga harus diperhitungkan. Kita semua menginginkan agar Bank NTT bisa menjadi lebih baik dan dikelola oleh orang-orang yang profesional seperti apa yang diinginkan oleh Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat serta para pemegang saham dan masyarakat NTT,” tandas dia.

Ia berharap OJK harus mengabaikan niat-niat terselubung yang direkayasa oleh orang perorang untuk kepentingan dirinya dan menghancurkan institusi bank yang sudah dibangun dengan susah payah sejak tahun 1962.

BPN Berharap Mbah Moen Tak Diintervensi Usai Ucap Nama Prabowo Saat Doa

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berharap Kiai Maimun Zubair alias Mbah Moen tak diintervensi usai mengucap nama Prabowo saat berdoa. Menurut BPN, ada petinggi TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang langsung bicara dengan Mbah Moen usai menyebut nama Prabowo.

“Mudah-mudahan Mbah Moen tidak diintervensi setelah membacakan doa yang menyebut nama Pak Prabowo, hingga beliau memberikan klarifikasi. Apalagi, di berita saya baca ada petinggi TKN yang langsung berbicara pada beliau setelah membacakan doa itu,” kata Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Faldo Maldini kepada wartawan, Sabtu (2/2/2019).

Dia meyakini pikiran, lisan, dan penglihatan Mbah Moen terjaga karena tiap hari bergelut dengan ilmu pengetahun bersama para santrinya. Faldo menyatakan hak Mbah Moen dalam memberi dukungan kepada kandidat capres manapun harus dilindungi dan tak boleh didikte.
“Hak beliau memberikan dukungan ke mana. Harus dilindungi itu, jangan didikte. Kami sangat menghormati ulama. Itu yang membuat kami agak terenyuh. Itu saja yang kami takutkan, bilamana memang ada intervensi sampai ke pembacaan doa. Kalau benar dugaan intervensi ke satu ulama, bukan tidak mungkin itu juga bisa dilakukan ke ulama lainnya. Ini kan jahat sekali,” jelas Faldo.

Namun, dia tetap menghormati jika memang Mbah Moen luput dalam membacakan doa itu hingga menyebut nama Prabowo. Doa yang luput itu pun tetap dianggap berkah oleh BPN.

“Tetapi bila itu memang benar seperti yang Mbah Moen sampaikan, bahwa beliau luput. Kami sangat bersyukur. Namun, doa yang luput dari Mbah Moen pun kami anggap berkah, kami akan aminkan bersama-sama. Apapun pilihan beliau, harus dihargai semua pihak,” tutur Faldo.

Sebelumnya, beredar potongan video yang menunjukkan Mbah Moen menyebut nama Prabowo saat membacakan doa meski ada Jokowi yang duduk di sampingnya. Peristiwa itu terjadi saat Jokowi bertandang ke kediaman Mbah Moen di Ponpes Al-Anwar, Rembang, Jumat (1/2) malam.

Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy), yang turut hadir pada acara itu, mengirimkan video yang menunjukkan klarifikasi Mbah Moen soal salah ucapnya. Klarifikasi tersebut langsung disampaikan Mbah Moen setelah doa yang menyebut nama Prabowo di samping Jokowi.

“Hadza (ini) Pak Prabowo, laa (bukan) Pak Prabowo, ningo (bahasa Jawa: tetapi) Pak Jokowi,” ucap Mbah Moen dalam video yang dikirimkan Rommy kepada detikcom, Sabtu (2/2).
(haf/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>