Minta Pembakar Kotak Suara Dihukum, BPN: Kalau Dibiarkan yang Lain Ikutan

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta polisi menindak pelaku pembakaran kotak suara di beberapa daerah. Pelaku mesti disanksi agar timbul efek jera.

“Harus (tindak tegas), kalau satu ditindak yang lain mikir, kalau dibiarkan yang lain ikutan, merasa di-backing polisi,” ucap Jubir BPN Prabowo-Sandiaga Irfan Yusuf Hasyim, saat dihubungi detikcom, Senin (22/4/2019).

Sampai saat ini, ada tiga laporan kotak suara terbakar. Kejadian Jambi, dan Maluku Tenggara yang diduga dilakukan caleg. Sementara di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat masih belum dipastikan disengaja atau tidak.

Gus Irfan merasa ada yang janggal dengan kasus pembakaran ini. Terlebih, salah satu kasus kebakaran kotak suara berada di Sumatera Barat yang menjadi basis pemenangan Prabowo-Sandiaga.
“Pertama Sumbar, itu siapa menang? Makanya, kenapa dibakar? Itu pertanyaan. Apa tindakan dari pemerintah atau KPU atau polisi? Kita belum dengar ada tindakan tertentu,” kata Irfan.

KPU menyerahkan kepada polisi terkait penyelidikan kotak suara terbakar di gudang kotak Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. KPU berharap polisi segera mengungkap motif pembakaran kotak suara itu.

“Ya kita serahkan ke kepolisian apa kira-kira motifnya. Apakah memang ada motif politik atau tidak atau memang benar-benar kecelakaan murni, kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk kemudian melakukan penyidikan dan memastikan bahwa ini apa sebetulnya yang terjadi di belakang kebakaran di gudang di Pesisir Selatan,” kata komisioner KPU Ilham Saputra di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Peristiwa di Jambi, pembakaran 15 kotak surat suara DPRD terjadi di Sungai Penuh. Polisi bergerak cepat dan menangkap tiga orang pelaku yang terdiri dari seorang caleg PDIP berinisial KS (53), seorang panwascam berinisial R (31), dan seorang lagi PNS berinisial ER (55) yang masih jadi saksi.

PDIP menegaskan akan memberi hukuman pemecatan terhadap caleg KS jika terbukti melakukan pembakaran kotak suara tingkat DPRD tersebut.

“Tadi diskusi di fraksi bahkan ada yang mengusulkan harus langsung dipecat, karena membakar dokumen negara. Dokumen ini penting untuk mendukung kebijakan real count PDIP sendiri dan KPU. Jadi menurut kami ini serius kesalahannya,” kata Sekretaris Bidang Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/4).

Sementara di Maluku Tenggara, 15 kotak suara dibakar oleh sejumlah orang. Kotak suara itu dibakar pada Jumat (19/4). Peristiwa itu terjadi di Desa Waduar, Kecamatan Kei Besar Selatan. Pelaku penggerakan massa diduga seorang caleg.

Kapolda Maluku Irjen Royke Lumowa mengatakan, tindakan pembakaran 15 kotak suara merupakan tindakan pidana dan segera diproses. Royke menegaskanpelakunya akan diproses hukum,

“Di Maluku Tenggara ada yang dibakar kotak suara itu pidana dan akan diproses,” kata Royke, kepada wartawan di Ambon, Senin (22/4).
(aik/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kedapatan Tangkap Ikan, Nelayan Aceh Dihukum Tidak Boleh Melaut

Amiruddin menyampaikan, secara ketentuan hanya armada nelayan tersebut yang ditahan sementara, sampai pihak pemangku adat di antara dua kabupaten menandatangani kesepakatan damai dan penjatuhan sanksi adat.

“Hari ini saya melakukan pertemuan dengan pemangku adat laot Lhok Calang, sebenarnya nelayan sudah diperbolehkan pulang, tapi mereka tidak mau meninggalkan boatnya,” katanya saat dihubungi berada di Aceh Jaya.

Nelayan Lhok Calang, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya, menangkap satu unit boat nelayan Kapal Motor (KM) Wirduna yang berkapasitas 5 Grosstonage (Gt) dengan nakhoda M Nur serta dua anak buah kapal di perairan Aceh Jaya.

Armada nelayan tersebut ditemukan melakukan pemasangan alat tangkapnya di rumpon milik nelayan Aceh Jaya, dalam penangkapan armada nelayan tersebut dilakukan nelayan, pemangku adat serta dibantu aparat berwajib.

Amiruddin menyampaikan, hukum adat laut merupakan kearifan lokal yang harus ditaati bersama, sementara sanksi yang diberikan sebagai efek jera agar seluruh nelayan menghormati semua aturan kekhususan Aceh.

“Hasil pertemuan hari ini, nelayan tetap disanksi, tetapi hanya empat hari. Pemangku hukum adat laut Aceh Jaya mengurangi masa penahanan armada karena nelayan akan mengikuti Pemilu 2019 di kampungnya,” demikian Amiruddin.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Usai menyapa warga dan nelayan di Manggar, Jokowi akan melanjutkan agenda kampanye akbar di The Dome, Balikpapan Sport and Convention Center.

Bupati Korupsi Rp 42 Miliar Dihukum 7 Tahun Penjara, Adilkah?

Medan – Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Bupati Labuhanbatu nonaktif, Pangonal Harahap (49). Selain itu, ia juga diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 42 miliar.

Berikut kronologi kasus yang terungkap berkat OTT KPK, sebagaimana dirangkum detikcom, Jumat (5/4/2019):

17 Juli 2017
KPK melakukan serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Labuhanbatu di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten.

18 Juli 2017
PDIP langsung memecat Pangonal.

KPK menetapkan Pangonal sebagai tersangka dan ditahan. Ia diduga menerima suap fee dari proyek-proyek di wilayahnya secara berkala. Saat di-OTT, barang bukti sebesar Rp 500 jutaan.

“Setelah AT melakukan penarikan sebesar Rp 576 juta, kemudian sebesar Rp 16 juta diambil untuk dirinya sendiri dan Rp 61 juta ditransfer ke ES. Serta Rp 500 juta dalam tas kresek dititipkan kepada petugas bank dan kemudian pergi meninggalkan bank,” papar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

24 Juli 2017
Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap meminta maaf kepada masyarakat di wilayahnya. Pangonal mengaku khilaf atas perbuatan yang membuatnya jadi tersangka dugaan suap.

“Saya memohon maaf kepada keluarga dan masyarakat Labuhanbatu. Ini merupakan suatu kekhilafan saya. Mudah-mudahan ini menjadi perubahan ke depan bagi kita,” kata Pangonal setelah diperiksa di gedung KPK.

13 Desember 2018
Jaksa KPK mendudukkan Pangonal di kursi pesakitan. Jaksa KPK mendakwa Pangonal menerima total suap sebesar Rp 42 miliar kurun 2016-2018. Pangonal menangis mendengar tuntutan itu.

Atas perbuatannya Pangonal didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Kedua Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

11 Maret 2019
Jaksa KPK menuntut Pangonal selama 8 tahun penjara.

4 April 2019
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, yang diketuai Erwan Effendi, dalam amar putusannya menghukum Pangonal selama 7 tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta atau subsider dua bulan.

Selain itu, menurut hakim, Pangonal dikenai uang pengganti sebesar Rp 42,28 miliar dan SGD 218.000.

“Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dan diganti dengan hukuman 1 tahun penjara,” ucap Erwan.

Atas vonis itu, Pangonal menerimanya.
(asp/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU Ingin Terdakwa Penyebar Hoaks Surat Suara Tercoblos Dihukum Maksimal

Sebelumnya, penyebar hoaks 70 juta surat suara telah dicoblos Bagus Bawana Putra alias Bagnatara menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2019). Bagus didakwa telah menyebarkan hoaks yang mengakibatkan keonaran terkait 70 juta surat suara yang telah tercoblos pasangan capres-cawapres nomor urut 01.

“Terdakwa Bagus Bawana Putra dengan sengaja menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat,” ujar Jaksa Mangontan saat membacakan surat dakwaan milik Bagus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Atas perbuatannya Bagus didakwa telah melanggar Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 15 undang-undang RI nomor 1 Tahun 1946 tentang pidana umum Jo Pasal 45 ayat 2 Jo Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Teknologi.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kasus ini terus dikembangkan untuk mengungkap motif BBP, apakah inisiatif pribadi atau ada pihak lain.

Jejak Idris: Ribut Pilpres, Tembak Mati Subaidi, Dihukum Seumur Hidup

Sampang – Gegara beda pilihan Pilpres 2019, Idris menembak mati Subaidi. Kini ia harus meringkuk di penjara hingga meniggal dunia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berikut kronologi kasus tersebut yang dirangkum detikcom, Rabu (3/4/2019):

Minggu, 28 Oktober 2018
Pukul 16.00 WIB.

Ada laki-laki datang ke rumah Idris. Ia hendak mengklarifikasi mengenai komentar akun milik Idris di laman Facebook yang membuat status berkaitan dengan capres.

Pada intinya, ada postingan di Facebook berbunyi:

Siapa pendukung Jokowi yang ingin merasakan pedang ini?

Lengkap dengan gambar pedang samurai. Akun milik Idris kemudian memberikan komentar di postingan itu:

Saya pingin merasakan tajamnya pedang tersebut.

Ketika didatangi oleh pria tersebut, Idris membenarkan bahwa akun tersebut merupakan miliknya. Namun akun itu sudah tidak lagi dalam kendalinya lantaran ketika ponsel miliknya dijual, aplikasi Facebook di dalamnya masih dalam posisi belum di-log out.

29 Oktober 2018
Idris mendapatkan kabar ada video viral mengenai dirinya saat tengah diklarifikasi mengenai komentar di postingan tersebut. Postingan video dari akun Ahmad Alfateh itu dibumbui dengan kata-kata bernada mengancam dan menyudutkan Idris.

Tak terima dengan postingan itu, Idris mencari dan ditemukan Subaidi.

Idris sempat mendatangi rumah Subaidi untuk mengklarifikasi postingan tentang video tersebut. Namun dia tidak menemui Subaidi. Akhirnya, Idris mengetahui Subaidi bekerja sebagai tukang gigi.

Rabu, 21 November 2018
Pukul 09.00 WIB

Idris keluar rumah dan sempat berpapasan dengan Subaidi. Idris dan Subaidi terlibat tabrakan motor kemudian berkelahi.

Subaidi sempat mengeluarkan pisau dalam perkelahian itu. Sedangkan Idris mengeluarkan pistol dan menembak dada kiri Subaidi hingga akhirnya tewas.

27 November 2018
Idris ditangkap aparat Polres Sampang.

29 Januari 2019
Idris duduk di kursi pesakitan PN Sampang.

12 Maret 2019
Jaksa menuntut Idris dengan hukuman penjara seumur hidup.

3 April 2019
PN Sampang mengabulkan tuntutan jaksa.

“Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi, menjatuhkan hukuman seumur hidup,” kata ketua majelis hakim Budi Setyawan didampingi hakim I Gde Perwata dan Afrizal.
(asp/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pakai Narkoba, Hakim di Lampung Dihukum 7,5 Tahun Penjara

Bandar Lampung – Hakim seharusnya menjadi teladan dan contoh bagi masyarakat. Apalagi ia kerap disebut sebagai Wakil Tuhan. Apa lacur, hakim PN Liwa, Lampung, Firman Affandi berbuat sebaliknya.

Kasus berawal saat Polresta Bandar Lampung menangkap Firman di rumahnya di Jalan Wolter Monginsidi, Lampung pada Juli 2017. Saat Firman ditangkap, didapati paket narkoba jenis sabu.

Dua tahun bergulir, kasus akhirnya diajukan ke meja hijau. Pada 14 Maret 2019, jaksa menuntut Firman selama 11 tahun penjara. Apa kata hakim yang mengadili hakim itu?
“Menyatakan Terdakwa Firman Affandy.,S.H.,M.H. Bin Lukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman’ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah Rp 800 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan,” putus majelis PN Tanjungkarang sebagaimana dilansir di websitenya, Rabu (3/4/2019).
Vonis itu dibacakan pada Selasa (2/4) sore oleh ketua majelis hakim Hasmy dengan anggota Nirmala Dewita dan Salman Alfarasi.

(asp/aan)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jejak Affan yang Tak Kapok Dipenjara Seumur Hidup, Kini Dihukum Mati

Bandar Lampung – Ahmad Affan tidak kapok dihukum penjara seumur hidup di kasus 5 kg sabu dan 50 ribu butir ekstasi. Kini, ia kembali berulah dari balik penjara. Vonis mati tidak terhindarkan.

Berikut perjalanan kasus Affan sebagaimana dirangkum detikcom, Selasa (2/4/2019):

28 September 2014
Pukul 08.00 WIB

Bus Putera Pelangi Perkasa Nopol BL 7353 AK berangkat dari Medang dengan tujuan Bandung, Jawa Barat. Ia menjadi kondektur di bus itu.
29 September 2014
05.00 WIB
Naik penumpang Hermansyah membawa dua tas.

Bus mampir untuk memberikan kesempatan makan para penumpang. Hermansyah memberikan dua tas yang isinya sabu dan ekstasi ke Affan.

30 September 2014
Bus masuk ke Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. Petugas menggeledah bus. Tas berisi sabu dan ekstasi ditemukan di bawah dashboard. Affan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

11 Mei 2015
Affan dituntut 20 tahun penjara.

18 Mei 2015
PN Kalianda menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Affan. Duduk sebagai ketua majelis Hj Siti Yusristiya dengan anggota Aris Fitria Wijaya dan Arie Hazairin.

Affan dijebloskan ke Lapas Raja Basa Bandar Lampung.

17 Juli 2018
Affan mengontak dua kaki tangannya. Ia meminta sabu dari Aceh dikirim ke Jakarta. Paket itu dikirim secara estafet. Paket sabu 6 kg dimasukan ban serep untuk mengelabui.

Pergerakan ban berisi sabu itu tercium BNN dan dibekuk. Affan kembali diadili.

15 Maret 2019
Jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup.

1 April 2019
Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang tidak memberi ampun.

“Menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap terdakwa Munzier dan Fajar Hidayat, dan hukuman mati terhadap terdakwa Ahmad Affan,” kata ketua majelis hakim, Nirmala Dewita saat membacakan amar putusan
(asp/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ayu Poliandri yang Porotin Suami Miliaran Rupiah Minta Dihukum Ringan

Jembrana – Terdakwa kasus penipuan dengan modus poliandri, Ayu bakal menjalani vonis hari ini. Ia dituntut 3,5 tahun penjara. Ayu berharap divonis ringan.

“Berharap (diputus) seringan-ringannya, kasihan anak,” kata Ayu di ruang tahanan PN Negara, Mayor Sugianyar Nomor 1, Dauhwaru, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Senin (1/4/2019).

Ayu tak banyak bicara. Dia hanya tertunduk lesu sambil menunggu vonis hakim. Ayu mengaku teringat anak-anaknya yang kini ada di Jawa bersama suami pertamanya.

“Kasihan anak saya di Jawa, yang ketiga anak saya kan sakit kanker mata. Jadi kemarin saya fokus ke sana,” sesalnya.
Dia pun menampik suami keduanya I Gede Arya Sudarsana mengklaim tak tahu status dirinya yang kala itu sedang proses cerai bersama suami pertamanya. Dia membantah pengakuan soal melanjutkan kuliah S2 Kedokteran di UGM.

“Sebenarnya kalau saya mau cerita sebenarnya mereka tahu kok kalau statusnya saya apa, waktu itu takut mempublikasikan hubungan karena status saya masih istri polisi. Keluarga sana kayaknya yang menutupi,” urainya.

Ayu pun kaget ketika tahu dia dipolisikan. Sebab, kala itu dia tengah proses rujuk dengan suami pertamanya dan tinggal di Jawa.

“Suami pertama mau ngajak rujuk, enam bulan saya di sana. Tahu-tahu sudah masuk FB saya selingkuh,” ujar Ayu.
(ams/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anak Buah Dihukum Mati, Bos Sabu Oknum Polri Hanya Dibui 20 Tahun

Medan – Efendi Salam Ginting kembali ditangkap karena mengendalikan sabu. Padahal, ia sudah dihukum mati dan menanti eksekusi. Ternyata, bosnya Efendi, Tri Sudarmoko hanya dihukum 20 tahun penjara. Lho!!!

Hal itu terungkap dalam berbagai putusan pengadilan yang dikutip detikcom, Jumat (22/3/2019). Kasus bermula saat Efendi dijebloskan ke LP Tanjung Gusta, Sumatera Utara (Sumut) karena kasus tidak melaporkan tindak pidana narkoba pada 2014.

Di sel itu, Efendi bertemu dengan Tri. Siapa Tri? Ia merupakan mantan anggota polisi yang diadili dengan kasus pencucian uang dari hasil narkoba. Di kasus itu, Tri dihukum 8 tahun penjara.
Tidak kapok, Tri kembali mengontrol narkoba. Kali ini impor sabu 2 kg. Lagi-lagi, Tri duduk di kursi pengadilan.

Pada 13 Januari 2015, PN Medan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke Tri. Tapi oleh Pengadilan Tinggi (PT) Medan, hukuman itu diringankan menjadi penjara 20 tahun.

Vonis yang dijatuhkna pada 4 Juni 2015 itu diketok oleh Bantu Ginting dengan anggota Jannes Aritonang dan Ridwan Ramli.

Nah, saat menjalani penjara 20 tahun itu, Tri bertemu dengan Efendi. Di sudut penjara, Efendi mengeluh ke Tri kekurangan uang.

Tri seakan mendapat angin segar punya teman jahat bersama. Tri mau meminjami uang ke Efendi asal bisa meloloskan sejumlah paket narkoba dari Malaysia.

Efendi langsung mengiyakan dan secepat kilat mengontak komplotannya di luar penjara. Kurun 2015, sejumlah paket sabu masuk dari Malaysia ke Sumatera Utara (Sumut).

Pada Juni 2015, BNN mengendus pergerakan anak buah Efendi dan ditangkap. Efendi kembali diadili dan akhirnya dihukum mati. Di kasus ini, anak buah Efendi, Mustajab juga dihukum mati.

Tapi karena tidak kunjung dieksekusi mati, Efendi kembali berulah. epala BNN Sumut, Brigjen Pol Atrial mengamankan tujuh orang tersangka. Masing-masing berperan sebagai kurir Efendi. Selain itu, juga menyita dua unit sepeda motor, 11 unit handphone, uang tunai Rp 2 juta, Rp 135 ribu, dua tas jinjing, dan satu unit sampan.

“Tersangka dijanjikan upah Rp 59 juta, jika narkoba tersebut sampai ke tempat tujuan,” kata Atrial.

Bagaimana nasib Tri di kasus Efendi? Ia keburu meninggal di dalam penjara.

(asp/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Lima Pasangan Mesum Dihukum Cambuk di Halaman Masjid Baiturrahman Aceh

Liputan6.com, Aceh – Lima pasangan bukan muhrim menjalani eksekusi hukuman cambuk setelah terbukti bersalah karena melanggar syariat Islam seperti diatur Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Merekan menjalani prosesi cambuk itu di halaman Masjid Baiturrahman, Gampong Lampoh Daya, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, pada Rabu, 20 Maret 2019. 

Adapun lima pasangan yang dihukum cambuk tersebut, yakni Muhammad Razi bin Imran (25) dan Nur Yanti binti Jalaluddin (23), masing-masing dihukum enam dan empat kali cambuk.

Kemudian, M Ikhwanda bin Rusli Haji (23) dan Wida Riska binti M Kasim (22), dihukum masing-masing 19 cambuk. Kamaruzzaman bin Syafii dan Sulfida binti Lukman, dihukum masing-masing 22 kali cambuk.

Serta Hendra Saputra bin Basyirun (23) dan Rafiqah binti Zulkarnain dihukum masing-masing 19 cambuk. Rahmat Ilham bin Fauzi (24) dan Khafizatul binti M Akmal, dihukum masing-masing 20 kali cambuk dan 19 kali cambuk.

Kepala Bidang Penegakan Syariah Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Safriadi, mengatakan bahwa lima pasangan bukan muhrim yang dihukum cambuk tersebut ditangkap di sejumlah tempat di Banda Aceh.

“Mereka ada yang ditangkap di rumah dan dalam mobil. Mereka ditangkap karena berduaan tanpa ikatan pernikahan. Mereka ada mahasiswa, ibu rumah tangga, buruh bangunan, dan wiraswasta,” kata Safriadi seperti dikutip Antara, Rabu, 20 Maret 2019.

Eksekusi yang disaksikan oleh ratusan warga ini sempat dihentikan karena banyaknya anak di bawah umur ikut menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk tersebut. Padahal, berdasarkan aturan, eksekusi cambuk itu dilaksanakan di hadapan orang banyak yang berusia di atas 18 tahun.

Jaksa eksekusi dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh pun berulang kali meminta anak-anak menjauh dari panggung eksekusi. Pelaksanaan hukuman cambuk akhirnya dilanjutkan setelah anak-anak meninggalkan lokasi.

Saksikan video pilihan berikut:

Dua orang yang dihukum cambuk terkait kasus prostitusi online dan enam lainnya pasangan muda-mudi yang terjaring razia.