HEADLINE: Shutdown Terlama dalam Sejarah AS, Ego Donald Trump Semata?

Liputan6.com, Washington, DC – Meja prasmanan disiapkan di Gedung Putih, aneka makanan ditata di atas nampan perak mewah, lilin-lilin panjang pun dinyalakan. Senin petang, 14 Januari 2019, Presiden Amerika Serikat Donald Trump siap menjamu tim Clemson University yang baru saja memenangkan ajang College Football Playoff National Championship.

Menurut Trump, makan malam saat itu bertema ‘Great American Food’.

Menunya terdiri atas 300 burger yang dipesan dari McDonald’s, Wendy’s dan Burger King’s; sejumlah piza; dan kentang goreng yang ‘naik kelas’ setelah ditempatkan di gelas-gelas kertas yang menyandang cap kepresidenan AS. Mangkuk-mangkuk perak mengkilat, yang berisi berbagai macam saus, diletakkan di tengah.

Satu-satunya makanan sehat yang ada di atas meja adalah salad sayuran, yang masih dikemas dalam wadah-wadah plastik transparan. 

Donald Trump menjamu tim Clemson Tigers dengan makanan cepat saji (AP Photo/Susan Walsh)

“Karena shutdown…kami keluar dan memesan makanan cepat saji ala Amerika. Aku yang bayar,” kata Donald Trump pada sejumlah reporter di State Dining Room, seperti dikutip dari BBC News, Selasa (15/1/2018).

“Ada piza, 300 hamburger, dan banyak kentang goreng, makanan favorit kita,” tambah sang miliarder nyentrik. Menurutnya, itu pilihan yang lebih baik ketimbang opsi lain, menghidangkan salad racikan ibu negara Melania Trump. 

Saat ditanya, apa makanan cepat saji favoritnya, Trump mengaku suka semuanya. Itu pilihan menu yang ‘patriotris’ — versi dia tentu saja.

“Selama buatan Amerika, saya suka. Ini semua adalah produk Amerika,” kata Trump.

Presiden AS Donald Trump menghidangkan makanan cepat saji di Gedung Putih , sebagai dampak dari penutupan sementara pemerintahan negeri itu (AP/Susan Walsh)

Belum jelas berapa duit yang dikeluarkan Trump untuk membayar orderan makanan cepat saji itu.

Ia mengaku tak ingin membatalkan acara makan malam hanya karena shutdown yang membuat para staf Gedung Putih dirumahkan atau dipaksa cuti.

Meski dengan menu seadanya, makan malam berjalan lancar. Satu per satu anggota tim Clemson Tigers yang berjas necis bergiliran mengambil hidangan. Menumpuk kotak karton berisi burger dan makanan lain di atas piring porselen putih.

Sejumlah warganet mengomentari reaksi para atlet saat melihat ke arah meja prasmanan. Ada yang memasang wajah lempeng, tersenyum, nyengir. Ekspresi wajah Matt Bockhorst, pemain bertahan, saat menumpuk dua Big Macs di piringnya pun memancing tanda tanya.

Matt Bockhorst kemudian merespons tanda tanya itu lewat akun Twitternya.

Sejumlah warganet juga membandingkan menu yang dihidangkan Donald Trump dengan pendahulunya.

“Presiden kita, @realDonaldTrump, yang paling luar biasa. Ia menyajikan McDonald’s dan Wendy’s untuk tim sepak bola Clemson. Sementara Obama pasti menyajikan salmon kukus dan asparagus untuk mereka!,” tulis pengguna Twitter, @RickySunnyvale1.

Para atlet yang berkunjung biasanya ditawari makan dari dapur Gedung Putih. Juru bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders mengatakan penutupan pemerintahan atau shutdown memaksa menu baru disajikan.

“Karena kubu Demokrat menolak untuk bernegosiasi tentang keamanan perbatasan, banyak staf di Gedung Putih cuti, sehingga presiden secara pribadi mengeluarkan uang untuk hidangan beberapa makanan cepat saji favorit semua orang,” kata dia seperti dikutip dari New York Times

Yang pasti, dampak kebijakan Donald Trump tak hanya berhenti hingga junk food yang ditata mewah untuk menjamu para tamu negara.

Tak hanya staf rumah tangga Gedung Putih, sekitar 800 ribu pekerja sektor publik terdampak shutdown. Mereka diminta cuti. Opsi lain, kerja tanpa dibayar.

Penutupan pemerintahan AS pernah terjadi pada masa lalu. Namun tak pernah sepanjang ini. Shutdown bermula pada 22 Desember 2018 dan telah berlangsung setidaknya selama 25 hari.

Shutdown kedua dalam pemerintahan Donald Trump — pertama terjadi Januari 2018 lalu — adalah yang terlama sepanjang sejarah Amerika Serikat.

Shutdown dipicu penolakan Donald Trump untuk menyetujui anggaran federal, kecuali jika menyertakan dana pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Meksiko. Namun, House of Representatives (lower-chamber Kongres AS) yang dikuasai kubu Demokrat ogah meloloskan dana US$ 5,7 miliar yang diajukan pemerintah untuk membangun tembok perbatasan. 

Sekitar seperempat bagian pemerintah federal terus tutup. Entah sampai kapan. Sementara, sejumlah karyawan sektor penting seperti petugas lalu lintas udara dan agen Secret Service tetap bekerja tanpa menerima gaji hingga skema anggaran pengeluaran disepakati.

Saat menghadiri konvensi American Farm Bureau Federation di New Orleans, Senin 14 Januari 2019, Donald Trump berkoar akan memperjuangkan tembok perbatasan yang dijanjikannya sepanjang kampanye Pilpres AS.

“Jika alasannya untuk menjaga keamanan orang-orang Amerika, aku tidak akan pernah mundur,” kata dia di hadapan para petani yang juga ikut terpukul akibat shutdown. Mereka tak bisa mengakses informasi yang penting bagi pertanian, pinjaman dibekukan, pun dengan dana talangan yang dijanjikan. 

Presiden AS, Donald Trump berbincang saat melakukan perjalanan untuk melihat prototipe tembok perbatasan AS dan Meksiko di San Diego, Selasa (13/3). Tembok ini adalah perwujudan dari janji Trump pada kampanye presiden 2016 lalu. (AP/Evan Vucci)

Kebijakan anti-imigran Donald Trump juga membuat sektor pertanian kekurangan tenaga kerja. Yang mengejutkan, dalam pidatonya Trump berjanji akan membuat aturan yang lebih mudah bagi para imigran untuk datang ke AS. Untuk dipekerjakan di ladang. “Anda butuh orang-orang itu,” kata dia.

Sementara itu, di luar lokasi konvensi, ratusan demonstran menggelar aksi. Membawa poster berisi tuntutan dan patung Donald Trump berwarna emas, mereka berseru, “Lock him up” — Penjarakan dia. 


Saksikan video terkait Donald Trump berikut ini:

2 dari 3 halaman

Dampak Mengerikan

Tak ada yang tahu kapan penutupan pemerintah AS atau shutdown bakal berakhir. 

Donald Trump sejauh ini menolak saran untuk membuka kembali pemerintahan, selama setidaknya beberapa pekan, sementara negosiasi terus dilanjutkan dengan kubu Demokrat terkait pembangunan tembok perbatasan yang konon tak bisa ditembus.

Taipan properti itu juga menepis solusi penetapan kondisi darurat nasional untuk ‘potong kompas’, tetap membangun tembok perbatasan dengan dana darurat, tanpa persetujuan Kongres.

“Aku tak akan menetapkan kondisi darurat,” kata Trump pada Senin 14 Januari 2019 seperti dikutip dari situs woodtv.com. “Itu terlalu mudah, kita tidak harus melakukannya.”

Jajak pendapat yang dilakukan Washington Post-ABC News yang dipublikasikan pada 13 Januari 2019 menunjukkan, 54 persen warga AS menolak pembangunan tembok perbatasan, sementara 42 persen mendukungnya.

Sementara, 87 persen kubu Republik mendukung pembangunan tembok tersebut, sementara di kubu Demokrat, 84 persen menolaknya.

Dan, Donald Trump bersikukuh tak akan mundur. Di sisi lain kubu Demokrat bergeming. Deadlock. Buntu. Seminggu terakhir berlalu tanpa negosiasi apapun. 

Dampak shutdown pun kian menyulitkan warga AS. Sektor penerbangan kena dampaknya. 

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, salah satu bandara tersibuk di AS, mengingatkan calon penumpang untuk menyediakan waktu tiga jam untuk pemeriksaan keamanan.

Penyebabnya, kebanyakan staf badan keamanan transportasi AS atau Transportation Security Administration, yang harus bekerja tanpa dibayar selama shutdown, memilih tak datang ke tempat kerja.

Seperti dikutip dari Business Insider, karena antrean yang panjang, banyak penumpang ketinggalan pesawat.

Sementara itu, kekacauan terjadi di penjara federal dengan keamanan tingkat tinggi di Manhattan, negara bagian New York.

Sejumlah tahanan mogok makan sejak Senin 14 Januari 2019, setelah jadwal kunjungan keluarga dibatalkan pekan lalu dengan alasan kekurangan staf. Penjara dengan nama resmi Metropolitan Correctional Center (MCC) adalah salah satu pusat penahanan terpenting dalam sistem penjara federal AS, yang menampung sekitar 800 tahanan, demikian dikutip dari New York Times pada Selasa (15/1/2019).

Sejumlah tahanan teroris, penjahat kerah putih, dan bahkan raja narkoba asal Meksiko, El Chapo pernah jadi penghuninya.

Di sisi lain, keluarga sipir penjara pun merana akibat shutdown. “Aku harus mencemaskan bahan bakar mobil, resep obat yang harus ditebus,” kata Carol Hall, seperti dikutip dari situs wctv.tv. “Aku juga harus mengkhawatirkan pasta gigi, tisu toilet, makanan, barang-barang kebutuhan harian.”

Hall mengaku, alasan ia berbagi kisah adalah agar orang-orang memahami bahwa shutdown tak hanya memengaruhi para pegawai federal, tapi juga keluarga mereka.

Warga sipil pun ikut kena getahnya. Terutama mereka yang tak mampu secara finansial. Misalnya, penutupan pemerintahan membuat 38 juta warga Amerika tak bisa mendapatkan kupon makan.

Sektor bisnis ikut terpukul. CEO Delta Air Lines, Ed Bastian mengaku, shutdown akan mengurangi pendapatan maskapainya sekitar US$ 25 juta bulan ini.

Sejumlah pemangku kepentingan di AS, yang ada di Washington DC hingga Wall Street membayangkan skenario mengerikan jika penutupan sebagian pemerintah AS — yang sudah memecahkan rekor terlama sepanjang sejarah — akan berlangsung hingga musim semi atau bahkan lebih lama lagi.

Di luar dampak langsungnya terhadap bisnis, para ekonom mengatakan, shutdown mengancam mengguncang kepercayaan konsumen dan mengurangi penjualan ritel, terutama karena pekerja dan kontraktor federal yang tidak dibayar berhenti mengeluarkan uang untuk kendaraan, rumah, hingga hiburan. Banyak sektor usaha bakal terpukul.

Hambat Penegakan Hukum

Petugas imigrasi AS melakukan razia imigan gelap ke 100 toko 7-Eleven (AP)

Shutdown yang telah berlangsung selama 25 hari terbukti menghambat upaya penegakan hukum di seluruh pemerintah federal. Juga menghentikan inspeksi pembangkit listrik dan sumur minyak, memperlambat penyelidikan kasus penipuan keuangan dan audit pajak, menghambat investigasi kecelakaan pesawat dan bahkan menunda penyelidikan dalam kasus privasi Facebook.

Seperti dikutip dari Politico, pelatihan bagi para jaksa yang menangani kasus pornografi anak dan penjualan narkoba online terpaksa dihentikan.

Departemen Kehakiman juga merumahkan sebagian besar hakim administratifnya, yang bertugas menegakkan hukum imigrasi. Dan, Komisi Komunikasi Federal tidak bisa menanggapi keluhan konsumen, misalnya tentang robocall.

Para penegak hukum yang seharusnya menyelidiki kasus polusi, bahaya keselamatan, dan ancaman lainnya duduk di rumah alih-alih menangani kasus yang mengancam orang banyak.

Aksi Simpati

Di sisi lain, shutdown memicu aksi solidaritas. Sebuah kelompok bantuan bencana yang didirikan oleh koki selebritas José Andrés menyatakan akan menawarkan makanan gratis kepada para pegawai pemerintah di Washington DC.

Sebelumnya, petugas pengawas aviasi dan lalu lintas udara (air-traffic controller) di Kanada mengirim ratusan boks piza ke rekan mereka di Amerika Serikat (AS), yang tetap bekerja di tengah kondisi penutupan sementara pemerintah federal. 

Lebih dari 70 anggota Kongres Amerika Serikat juga menolak menerima gaji atau menyumbangkannya ke badan amal untuk membantu pekerja federal yang tidak menerima gaji.

Sembilan dari 15 kementerian tingkat kabinet tidak mendapat pendanaan selama government shutdown, mengakibatkan pegawainya tidak menerima upah.

Tetapi, gerakan amal (dan secara politis cerdas) itu tampaknya belum menyebar ke pejabat Gedung Putih atau anggota kabinet Trump.

Situs Quartz menghubungi lembaga kementerian dan badan di kabinet Trump, serta kantor wakil presiden dan kantor pers Gedung Putih dalam beberapa hari terakhir, untuk menanyakan apakah pejabat Trump, wakil presiden atau presiden sendiri membuat sumbangan amal selama shutdown.

Sejauh ini, tidak ada satu pun dari total 20 lembaga yang dihubungi oleh Quartz mengikuti jejak langkah anggota Kongres AS yang menyumbangkan gajinya.

Anggota kabinet pemerintahan Presiden Donald Trump adalah salah satu yang terkaya dalam sejarah Amerika Serikat. Mulai dari Menteri Keuangan Steven Mnuchin yang punya usaha produksi film di Hollywood; Menteri Pendidikan Betsy DeVos yang adalah miliarder (dalam dolar AS); hingga penasihat kepresidenan Ivanka Trump dan Jared Kushner, anak dan menantu Trump yang masing-masing mengelola bisnis sendiri.

Kabinet Trump punya sejarah memberikan gaji mereka untuk kepentingan donasi, dengan DeVos pernah mendonasikannya ke sebuah penggalangan amal dan sang presiden sendiri berjanji untuk memberikan seluruh upahnya senilai US$ 400.000 per tahun (Rp 5,6 miliar) ke badan amal.

Tapi, kantor pers Gedung Putih tidak segera menanggapi pertanyaan tentang sumbangan lebih lanjut yang mungkin Trump atau DeVos berikan kepada pekerja federal selama government shutdown.

Wakil Presiden Mike Pence menghasilkan US$ 230.700 per tahun. Dan kantornya juga tidak merespons selama beberapa hari tentang apakah dia menolak menerima gaji atau menyumbangkan gaji ke badan amal selama shutdown.

3 dari 3 halaman

Ego Donald Trump?

Donald Trump sedang bertaruh. Di satu sisi, ia sedang berupaya memenuhi janji kampanyenya untuk membangun tembok perbatasan yang tak bisa ditembus. Di sisi lain, ia akan kena dampaknya. 

Ketika shutdown justru bikin masalah dan bikin banyak orang susah, ia pun dipersalahkan. 

Washington Post-ABC News menggelar jajak pendapat terhadap 788 responden warga AS yang dilakukan pada 8 – 11 Januari 2019, dengan margin of error 4,5 persen.

Survei itu mengawali jajak dengan mengajukan pertanyan inti: “Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab atas situasi ini?”

Hasilnya, 53 persen orang AS mengatakan kepada jajak pendapat bahwa mereka menyalahkan Presiden Trump dan fraksi Partai Republik di Kongres AS, demikian seperti dikutip dari USA Today, Senin (14/1/2019).

Level penerimaan bersih (net approval rating) Donald Trump pun melorot dari  -10 poin menjadi -14 poin, demikian dikutip dari CNN pada Selasa 15 Januari 2015.

Apakah Donald Trump layak dipersalahkan?

Mengomentari penutupan pemerintahan di AS, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah mengatakan bahwa “drama” di Negeri Paman Sam tersebut tak lain dan tak bukan disebabkan oleh ‘ego’ Presiden Donald Trump.

“Egonya besar sekali kelihatan sejak awal ia berkuasa,” jelas Rezasyah.”Saya melihat ini seperti menonton episode The Apprentice, dengan Trump mengambil keputusan dengan cepat dan keras namun tak melihat dampak buruknya bagi dalam negeri sendiri.”

(Government shutdown) ini sudah mendapat banyak keluhan dari aparatur di dalam negeri dan kedutaan besar AS di luar negeri. Meski layanan visa buka, pegawai kedutaan yang notabenenya karyawan Kementerian Luar Negeri AS ikut terdampak shutwdown karena lembaga pusat mereka kena. Ini mempersulit hal-hal seperti keimigrasian, antrean panjang, aturan jam kerja semakin tidak menentu.”

Menurut dia, sudah terlalu banyak keruwetan yang dibuat oleh Trump lewat shutdown. “Dan Donald Trump, memasuki shutdown hari ke-25 tidak menunjukkan akan mengalah. Sikap ia yang seperti ini menunjukkan bahwa dirinya bukan negarawan, tapi politikus yang terbiasa menang-kalah atas usulannya,” jelas Rezasyah.

Trump telah berulang kali berjanji untuk menolak negosiasi rancangan undang-undang yang awalnya didukung oleh kedua belah pihak untuk membuka kembali pemerintah, tanpa dana untuk temboknya, The Guardian melaporkan.

House of Representatives fraksi Partai Demokrat berencana untuk memperkenalkan paket RUU untuk membuka kembali pemerintah.

Fox News melaporkan, sudah ada pertemuan di Gedung Putih pada Rabu 2 Januari 2019 lalu antara Trump dan dua pemimpin teratas dari setiap partai dari masing-masing kamar (House of Representative dan Senat) untuk membahas negosiasi paket RUU itu dan kebuntuan terkait government shutdown.

Rencana anggota DPR fraksi Demokrat mencakup satu RUU untuk mendanai Kementerian Keamanan Dalam Negeri sesuai anggaran normal hingga 8 Februari –dengan sekitar US$ 1,3 miliar dialokasikan untuk keamanan perbatasan. Tapi, paket itu belum termasuk uang senilai US$ 5 miliar untuk membangun tembok yang diinginkan presiden di perbatasan AS-Meksiko.

Juru bicara pemimpin fraksi Republik di Senat AS, Mitch McConnell telah menjelaskan bahwa Senat tidak akan menyetujui RUU itu jika Presiden Donald Trump tidak mendukungnya. Namun, McConnell sendiri masih bungkam terhadap situasi shutdown –atau dinilai berlindung untuk menghindari sorotan yang selama ini menyasar kepada sang Presiden.

“Trump tidak berpikir tentang sustainibility atau keberhasilannya bertahan dalam memerintah. Perspektifnya winner takes all. Kalau aku kalah, semua harus kalah,” kata Rezasyah.

“Jika ia terus melanjutkan sikapnya yang seperti ini, kepercayaan masyarakat terhadap Trump bisa semakin menyusut,” lanjut dosen Universitas Padjajaran itu.

Sementara itu, Presiden Donald Trump juga telah memutar otak untuk mencari sumber pendanaan lain agar temboknya tetap dibangun, yakni “dengan Meksiko yang membayarnya.”

Trump mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengejar paket kesepakatan perdagangan baru dengan Meksiko, sebagai cara tidak langsung agar Negeri Aztec membiayai pembangunan tembok di perbatasan –suatu opsi yang memungkinkan menurut analis, terlepas apakah Mexico City akan menyetujuinya atau tidak.

“Trump juga memaksakan agar tembok itu turut dibayar oleh Meksiko … tapi itu adalah sebuah penghinaan terhadap Meksiko. Keputusan seperti ini bukan sesuatu hal yang dilakukan secara sepihak seperti Trump saat ini, namun, lebih melalui sharing. Tapi Trump tidak melakukan hal itu,” jelas Teuku Rezasyah.

“Dan beberapa lembaga pemerintahan AS memandang ada yang tidak konstitusional dari pembangunan tembok itu di perbatasan, dan oleh karenanya Partai Demokrat mungkin menolak menyetujui pembiayaan.

“Kemudian Trump terus memaksakan hal tersebut menunjukkan egonya yang semakin besar.

“Kita tinggal tunggu saja siapa yang akan menggerakkannya atau menginisiatifkan impeachment ini, apakah Kongres atau penegak hukum lewat penyelidikan soal Rusia.”

Namun, Rezasyah menampik jika shutdown ini akan menjadi instabilitas besar bagi sistem demokrasi di AS.

“Mereka sudah berdemokrasi sejak lama, sudah stabil dan matang. Sekarang, hanya jangan sampai Trump mencegah agar kepemimpinannya justru goyah akibat egonya sendiri seperti shutdown atau mendadak terjadi masalah lain yang tak terduga selama penutupan pemerintahan.”

Namun, jika shutdown terus terjadi, menurut Teuku Rezasyah, approval rating Trump mungkin akan turun. Dan, dengan semakin dekatnya Pilpres AS 2020, Trump mungkin tidak akan dipilih kembali oleh internal Republik untuk mewakili mereka dalam pencalonan presiden AS periode 2020 – 2024.

“Partai Republik juga terlihat agak pasif dalam shutdown ini ya. Dengan penutupan yang terus berlarut, mungkin akan ada kemungkinan bahwa Republik akan mengharapkan Trump mengendurkan egonya.”

The Guardian, pada 13 Januari 2019 melaporkan bahwa beberapa anggota Partai Republik yang berhaluan moderat tampaknya mulai goyah dengan shutdown yang berlarut-larut –sesuatu hal yang kemudian ditanggapi sinis oleh politisi Partai Demokrat di Senat AS.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Senator AS fraksi Partai Demokrat dari Negara Bagian Connecticut, Chris Murphy mengatakan “ini sudah menjadi penutupan paling bodoh yang pernah ada”.

“Satu-satunya alasan shutdown adalah karena Presiden Trump menginginkannya seperti itu,” katanya. 

Sementara itu, menurut S&P Global Ratings, shutdown telah membebani ekonomi AS senilai US$ 3,6 miliar. Dan jika shutdown terus berlangsung untuk dua pekan lagi, nominal itu akan melampaui total anggaran yang diajukan Trump untuk membangun temboknya di perbatasan yakni sebesar US$ 5 miliar.


Hasil yang Dipetik dari Pilpres AS

Donald Trump berpidato di hadapan para pendukungnya di New York Hilton Midtown, New York, AS (9/11). Trump langsung menyampaikan pidato kemenangannya setelah meraih kemenangan di electoral vote pada Pilpres AS. (PHOTO / Timothy A. CLARY)

Sementara itu, pengamat Amerika Serikat dari Universitas Indonesia Suzie Sudarman mengatakan bahwa shutdown yang terjadi di AS saat ini merupakan “hasil yang dipetik dari Pilpres AS 2016”.

“Ini adalah contoh di mana ideologi AS diwujudkan, mereka yang memilih Trump maka mereka pula-lah yang merasakan kebijakannya yang in-sensitif kepada warganya sendiri,” nilai Suzie menggarisbawahi shutdown yang menyebabkan 800.000 pegawai federal AS tidak digaji atau terpaksa dirumahkan.

“Trump adalah orang yang akan melakukan apa saja untuk mewujudkan apa yang ia inginkan. Sulit diprediksi ke depannya akan seperti apa melihat rekam jejaknya selama ini. Tapi egonya yang besar mungkin akan membuatnya terus melanjutkan shutdown dengan mengabaikan para pekerja federal yang mungkin tidak menerima gaji.”

Menurut Suzie, ini adalah kali pertama di mana selama shutdown, baik pemerintah eksekutif dan legislatif tidak bernegosiasi secara signifikan untuk menyelesaikan penutupan pemerintahan.

“Pada shutdown era Obama, baik Gedung Putih dan Kongres saling bertemu untuk menemukan jalan tengah agar mencapai kompromi,” jelas Suzie, mereferensi penutupan pada 1-17 Oktober 2013 disebabkan ketika House of Representatives (lower-chamber Kongres) dari fraksi Partai Republik menawarkan resolusi berkelanjutan yang bertujuan menunda atau menggunduli Undang-Undang Perawatan Terjangkau, yang dikenal sebagai Obamacare.

“Tapi pada era Trump, negosiasi dan kompromi seperti itu tidak ada, dengan masing-masing kukuh dengan keinginannya. Terutama Donald Trump dengan pembangunan temboknya.”

Lagi Panas, Pembahasan Freeport di DPR Malah ‘Digantung’

Jakarta – Rapat dengar pendapat (RDP) soal divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) di Komisi VII DPR memanas. Pembahasan cukup panjang mengenai alasan pemerintah memilih untuk mengakuisisi saham PTFI tidak menunggu kontrak karya (KK) habis di tahun 2021.

Topik tersebut mulanya dilontarkan oleh Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian saat mendapat kesempatan melakukan pendalaman.

“Ini memang menjadi pertanyaan publik, bisa menjelaskan kenapa dipaksakan tidak menunggu 2021,” kata Ramson di Komisi VII Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bambang Gatot Ariyono pun menjawab. Dia menerangkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan, KK yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak.

Sementara, dalam Pasal 31 KK Tahun 1991, memiliki jangka waktu 30 tahun dan perusahaan akan diberikan untuk memohon 2 kali perpanjangan masing-masing 10 tahun berturut-turut dengan syarat disetujui pemerintah. Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan yang tidak wajar.

“Kontrak 1991 memiliki jangka waktu 30 tahun dan perusahaan akan diberikan hak memohon 2 kali perpanjangan masing-masing 10 tahun berturut-turut dengan syarat disetujui pemerintah, pemerintah tidak akan menahan atau menunda secara tidak wajar,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Nasir kemudian memotong penjelasan Bambang Gatot.

“Pemerintah kan juga bisa menolak? Kenapa tidak menolak?” tanya Nasir.

Bambang Gatot kemudian menerangkan, pemerintah memang bisa menolak. Namun, itu berpotensi menimbulkan perselisihan yang bisa dibawa ke arbitrase.

Penjelasan Bambang Gatot kembali dikritik oleh Nasir. Nasir kemudian mempertanyakan keberpihakan Bambang Gatot.

“Bapak di pihak pemerintah atau swasta? Kan saya bilang bahwa akhir 2021 kalau menolak perpanjangan kan selesai. Kepentingan apa yang didorong ini untuk proses sekarang ini. Padahal dia 2021, seharusnya memasukkan Inalum untuk pengambilalihan Freeport tersebut seperti yang dilakukan Blok Rokan,” kata Nasir dengan nada tinggi.

“Kenapa tidak dilakukan di Freeport apa masalahnya, kepentingan apa untuk mengambil langkah, harus bisa diambilalih Indonesia dan menjadi saham 100% milik Republik Indonesia, Apakah kepentingan bisnis saja, ini segelintir yang mementingkan kepentingannya,” paparnya.

Bambang kembali menjelaskan, dalam arbitrase pemerintah bisa menang, bisa kalah. Tapi, operasional tambang tidak bisa berhenti karena arbitrase. Sebab, berhentinya produksi akan menimbulkan risiko yang lebih besar.

“Kami sampaikan contoh kita ada arbitrase IMFA itu adalah permasalahan IUP yang diterbitkan Bupati Barito Timur, di arbitrase oleh investor Singapura berbadan hukum India, 2 tahun belum putus, kita dituntut US$ 570 juta. Sampai sekarang belum putus,” ungkap Bambang.

“Kalau terlalu lama dampak teknis akan terjadi, kerusakan terowongan infrastruktur, rembesan air tanah dan lumpur, potensi kehilangan 30% cadangan Grasberg, ini teknis pertambangan tidak bisa dihentikan,” sambungnya.

Pembicaraan mengenai hal tersebut berhenti karena memasuki waktu maghrib, sehingga rapat diskors. Setelah skors dibuka, Nasir yang merupakan pemimpin rapat meminta peserta untuk menunda pembahasan hingga pekan depan.

“Baik, karena permohonan mitra melakukan persiapan bahan seminggu kita setujui. Maka persetujuan teman-teman rapat saya tunda seminggu,” tutup Nasir.

(fdl/fdl)

3 Klub Ini Lebih Cocok untuk Pemain Buangan Chelsea

Liputan6.com, Jakarta Kesepakatan pinjaman striker Chelsea, Michy Batshuayi, di Valencia sepertinya akan dihentikan. Pemain internasional Belgia diatur untuk kembali ke Stamford Bridge setelah gagal membuat dampak di La Liga.

Chelsea mendatangkan Batshuayi dari Marseille pada musim panas 2016. Lantaran, sang pemain tidak bisa memenuhi harapan di Stamford Bridge, Batshuayi dipinjamkan ke Borussia Dortmund.

Sukses di masa peminjaman singkat di Borussia Dortmund, pemain berusia 25 tahun itu dipertimbangkan untuk mendapat tempat di skuat utama Chelsea. Tapi, ternyata ia dikabarkan tidak masuk dalam rencana pelatih baru The Blues, Maurizio Sarri.

Alhasil, Batshuayi memutuskan untuk pergi dari Chelsea kembali sebagai pemain pinjaman. Ia mencoba peruntungannya dengan bergabung dengan klub top Spanyol, Valencia.

Namun dilansir Marca, Batshuayi kabarnya akan segera kembali ke Chelsea dalam waktu dekat. Tapi, idealnya Batshuayi harus mencari tempat lain agar bisa bermain reguler, mengingat banyak juga klub yang meminatinya. Berikut adalah tiga klub ideal untuk Batshuayi

2 dari 4 halaman

Everton

Marco Silva sangat membutuhkan penyerang berkualitas di lini depan untuk memimpin serangan Everton. Pasalnya, Cenk Tosun dan Oumar Niasse kurang memiliki ketajaman di depan gawang. Pemain Belgia itu bisa menjadi penyerang yang dibutuhkan Everton saat ini.

Silva perlu menambahkan striker tetapi mereka harus memberikan ruang bagi kedatangannya terlebih dahulu. Mengosongkan Tosun atau Niasse di jendela transfer ini dapat membantu mendanai perpindahan untuk pemain berusia 25 tahun ini.

3 dari 4 halaman

Borussia Dortmund

Setelah membuat dampak instan untuk tim Bundesliga dalam masa peminjaman yang singkat, sangat mengejutkan bahwa Dortmund tidak melakukan kepindahan permanen. Satu-satunya penjelasan adalah harga tinggi yang ditetapkan oleh Chelsea setelah sang striker tampil mengesankan di klub Jerman.

Dortmund kekurangan pemain depan setelah gagal mempertahankan Pierre-Emerick Aubameyang ke Arsenal. Batshuayi yang direkrut sebagai pengganti jangka pendek untuk Aubameyang saat itu, membuat dampak langsung di pertandingan pertama dengan mencetak dua gol dan memberikan satu assist. Karenanya, pelatih Lucien Favre harus membawanya lagi ke Jerman.

4 dari 4 halaman

Newcastle United

Tidak mungkin Magpies bisa mengontraknya karena kurangnya dukungan finansial yang ditawarkan pemilik klub. Tapi, kesepakatan peminjaman adalah kemungkinan yang seharusnya dilakukan Rafa Benitez untuk menyelamatkan musim bagi The Magpies.

Tim ini kekurangan kualitas di lini depan. Mengingat bakat dan keterampilan yang dimilikinya, Batshuayi bisa membuktikan menjadi pembuat perbedaan besar bagi tim seperti Newcastle.

Manajer Brighton Sebut Liverpool Diuntungkan Wasit

BrightonBrighton and Holve Albion harus mengakui keunggulan Liverpool. Tapi kemenangan itu disebut Brighton tak lepas dari keputusan wasit yang memihak Si Merah.

Kevin Friend menjadi wasit yang memimpin laga Liga Inggris pekan ke-22 di Amex Stadium, Sabtu (12/1/2019) malam WIB. Beberapa keputusannya dipertanyakan oleh manajer Brighton Chris Hughton.

Yang paling mencolok tentu saat Friend memberikan hukuman penalti kepada Brighton usai Mohamed Salah dijatuhkan Pascal Gross pada menit ke-50. Saat itu Gross menarik lengan Salah yang berupaya menusuk di kotak penalti. Penalti itu dikonversi jadi gol oleh Salah dan bertahan hingga laga usai.

Tapi, tidak hanya penalti tersebut yang dianggap kontroversial. Ada beberapa potensi peluang Brighton yang kerap dihentikan karena offside.

Lalu Friend juga kerap meniup peluit ketika karena beberapa pelanggaran ringan oleh para pemain Brighton. Terlihat dari statistik Brighton yang membuat 15 pelanggaran sementara Liverpool cuma sepertiganya.

“Tak ada niat (menyalahkan wasit). Tapi, kadang Anda merasa sesuatu berjalan tidak semestinya,” ujar Hughton kepada Sky Sports.

“Saya pikir hari ini salah satunya. Saya tak mau berpikir buruk tentang wasit. Tapi, saya merasa sebagian besar keputusannya hari ini menguntungkan Liverpool,” tambah dia.

“Kami berhasil membuat mereka kesulitan menciptakan peluang di laga ini. Kami mampu mengimbangi dan terus merepotkan sampai laga sampai akhir. Kami pantas mendapatkan poin,” demikian Hughton.

(mrp/yna)

Raih 3 Poin di Markas Brighton, Liverpool Menjauh dari Manchester City

Brighton and Hove – Liverpool meraih kemenangan 1-0 atas Brighton and Hove Albion pada laga pekan ke-22 Premier League, di The American Express Community Stadium, Sabtu (12/1/2019).

Hasil ini pun membuat Liverpool menyudahi hasil minor dalam dua laga terakhir. Sebelumnya, skuat Si Merah takluk 1-2 dari Manchester City dan juga kalah 1-2 dari Wolverhampton Wanderers.

Berkat kemenangan ini, Liverpool juga menjauh dari kejaran City. Mereka tetap berada di urutan teratas dengan nilai 57, unggul tujuh poin atas Man City di urutan kedua. Sementara itu, Brighton di posisi ke-13 dengan 26 angka.

Bermain di markas lawan, Liverpool turun dengan skuat terbaiknya. Akan tetapi, klub asuhan Jurgen Klopp tersebut kesulitan membongkar rapatnya barisan belakang Brighton. Alhasil, skor 0-0 bertahan hingga jeda.

Masuk paruh kedua, Liverpool langsung tancap gas. Mohamed Salah memperoleh peluang bagus untuk membobol gawang tim tuan rumah pada menit ke-48.

Akan tetapi, upaya Salah tersebut masih belum membuahkan hasil. Bola hasil sepakan kaki kiri winger timnas Mesir itu dapat digagalkan kiper Brighton, David Button.

Satu menit berselang, Liverpool mendapatkan hadiah penalti setelah Salah dijatuhkan Pascal Gross di kotak terlarang. Mohamed Salah yang maju sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan baik.

Tendangan 12 pas pemain 26 tahun tersebut ke sisi kanan gawang tak mampu dihentikan penjaga gawang. Liverpool 1 Brighton 0.

Memasuki menit-menit akhir, Brighton and Hove Albion coba menekan pertahanan Liverpool. Namun sampai pertandingan berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta.

2 dari 2 halaman

Susunan pemain:

Brighton and Hove Albion (4-5-1): 27-David Button; 22-Martin Montoya, 5-Lewis Dunk, 4-Shane Duffy, 3-Gaetan Bong; 20-Solly March, 24-Davy Propper, 13-Pascal Gross (7-Beram Kayal 79′), 6-Dale Stephens, 9-Jurgen Locadia (11-Anthony Knockaert 66′); 17-Glenn Murray (10-Florin Andone 66′).

Manajer: Chris Hughton (Republik Irlandia)

Liverpool (4-2-3-1): 13-Alisson; 66-Trent Alexander-Arnold, 4-Virgil van Dijk, 3-Fabinho, 26-Andrew Robertson; 5-Georginio Wijnaldum, 14-Jordan Henderson; 23-Xherdan Shaqiri (7-James Milner 72′), 9-Roberto Firmino, 10-Sadio Mane (8-Naby Keita 90′); 11-Mohamed Salah (27-Divock Origi 90+3′).

Manajer: Jurgen Klopp (Jerman)

Wasit: Kevin Friend

Saksikan siaran langsung pertandingan-pertandingan Premier League, La Liga, Ligue 1, dan Liga Europa di sini

Menhub Ingin Aturan Ojek Online Adil dan Utamakan Keselamatan

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi ingin aturan ojek online akan menguntungkan pengemudi dan penumpang.

Budi Karya Sumadi mengatakan, aturan ojek online tersebut diciptakan dengan mempertimbangkan azas keadilan dan keselamatan berkendara.

“Kami laporkan akan mengatur satu aturan yang berazaskan keadilan dan mengutamakan keselamatan,” kata Budi, saat menghadiri silaturahmi nasional (Silatnas) dengan keluarga besar pengemudi Online, di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (12/1/2018).

‎Budi menuturkan, untuk mematangkan peraturan tersebut, pihaknya berdiskusi dengan berbagai pihak, antara lain pengemudi, pemangku kepentingan dan penyedia aplikator.

“Kami lagi berdiskusi untuk membuat peraturan ojek online,” tutur dia.

Budi mengungkapkan, dengan ada masukan dari berbagai pihak, aturan ojek online tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan rasa keadilan antara perusahaan penyedia aplikator, pengemudi taksi online dan penumpangnya.

“Diharapkan aturan ini akan ciptakan situasi dan konsidi yang win-win, antar aplikator pengemudi ada penumpang,”‎ ujar dia.

2 dari 2 halaman

Kemenhub Targetkan Aturan Ojek Online Terbit Maret 2019

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk mengatur pengendara ojek online (ojol) di dalam negeri. Aturan tersebut rencananya akan terbit pada Maret 2019.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, Kemenhub akan mengatur sejumlah masalah sehari-hari yang dikeluhkan oleh pengemudi ojek online. Salah satu di antaranya seperti akun pengendara yang tiba-tiba dihentikan (suspend) oleh operator.

“Jadi itu yang selalu disuarakan. Pertama masalah tarif, kemudian suspend itu kan selalu jadi masalah serta ketiga terkait permasalahan pengemudi ojol, kan paling rentan mengalami keselamatan jadi kalau sampai legalisasi itu yang kita khawatirkan adalah keselamatan,” ujar dia di Depok, Jawa Barat, Sabtu 5 Januari 2019.

Budi Setiyadi mengaku pada pekan depan pihaknya akan berkomunikasi langsung dengan perwakilan pengendara ojek online. Setelah itu, rencananya akan diselenggarakan seminar edukasi untuk menyosialisasikan terkait Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) ojol tersebut.

“Hari Selasa besok, saya mau konsolidasi dengan pengemudi sepeda motor. Ada beberapa perwakilan yang kita tunjuk sebagai penyusunan baru dan ada seminar nasional,” imbuhnya.

Ia pun mengungkapkan, Permenhub terkait ojol itu ditargetkan dapat rampung pada Maret tahun ini. “Target selesai menurut saya sebelum Pemilu. Insyallah Maret,” tandasnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bawaslu Hentikan Laporan Pose Dua Jari, Anies: Pelajaran Bagi Semua

Jakarta

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghentikan laporan dua jari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies berharap putusan itu jadi pelajaran bersama.

“Saya apresiasi (putusan Bawaslu), mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semuanya supaya fokus pada substansi,” kata Anies di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (11/1/2019).

Anies menuturkan banyak hal yang lebih substantif untuk menjadi fokus. Dia meminta kegiatan politik tidak dikaitkan dengan hal yang remeh.

“Ada banyak hal yang bisa dilaporkan, tapi kalau kita merespons pada setiap laporan tanpa memikirkan tentang substansinya, nanti proses kampanye kita menjadi proses kampanye yang fokus pada hal remeh temeh,” tutur Anies.

Anies sempat berpesan kepada Bawaslu untuk menggunakan akal sehat dalam menerima laporan. Dia mengapresiasi laporan tersebut

“Saya katakan di dalam ruangan itu gunakan keakalsehatan dalam menilai setiap laporan. Jadi kalau kita menggunakan akal sehat, kewajaran, maka laporan-laporan itu dinilai aja mana yang layak mana yang tidak,” ujar Anies.

Sebelumnya, Bawaslu menghentikan laporan kasus pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penanganan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana.

“Laporan yang dilaporkan yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” ujar Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah saat dihubungi.

Irvan mengatakan Anies dianggap tidak terbukti melanggar Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 282 tentang Pemilu. Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Anies menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

“Ya pertimbangannya kan unsur pasalnya yang disangkakan 282 juncto 547. Pasal 282 itu kan pejabat negara dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye,” ujar Irvan.


(fdu/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Bogor Hentikan Laporan soal Kasus Pose Dua Jari Anies

JakartaBawaslu Bogor menghentikan laporan kasus pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penanganan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana.

“Laporan yang dilaporkan yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” ujar Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah saat dihubungi, Jumat (11/1/2019).

Irvan mengatakan Anies dianggap tidak terbukti melanggar Undang-undang 7 Tahun 2017 pasal 282 tentang Pemilu. Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Anies menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

“Ya pertimbangannya kan unsur pasalnya yang disangkakan 282 jo 547. Pasal 282 itu kan pejabat negara dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye,” ujar Irvan.

“Berdasarkan hasil klarifikasi, baik keterangan pelapor maupun terlapor dan saksi-saksi, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa terlapor ini telah membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan, jadi unsurnya tidak memenuhi,” sambugnya.

Selain itu, Irvan juga mengatakan Anies telah memberikan surat pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menghadiri acara tersebut. Iravan juga menyatakan acara yang dihadiri Anies bukan sebuah kampanye.

“Berdasarkan keterangan Pak Anies itu bahwa sudah menyampaikan pemberitahuan akan menghadiri acar tersebut ke Kemendagri. Untuk cuti itu kan ketika menghadiri kampanye, nah sementara kegiatan itu adalah rapat internal partai Gerindra yang rutin dilakukan setiap tahun jadi bukan menghadiri kampanye,” tuturnya.

Sebelumnya, Anies dilaporkan kepada Bawaslu oleh Garda Nasional untuk Rakyat (GNR). GNR menilai gestur dua jari itu merupakan simbol kampanye karena dilakukan dalam acara Konferensi Nasional Gerindra.

Anies dilaporkan karena berpose salam dua jari saat mendapat kesempatan berdiri di podium Konferensi Nasional Gerindra di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12).
(dwia/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fakta Baru yang Diungkap Mahasiswi UGM Korban Dugaan Perkosaan Saat KKN

Yogyakarta – Mahasiswi UGM korban dugaan perkosaan melalui kuasa hukum dan pendampingnya yakni LSM Rifka Annisa akhirnya angkat bicara. Salah satunya soal perjuangan korban mencari keadilan sejak tahun 2017.

Direktur Rifka Annisa, Suharti, menjelaskan pascadiperkosa di lokasi KKN tanggal 30 Juni 2017 korban atau penyintas sudah berupaya mencari keadilan. Diawali upaya penyintas mengakses layanan di Rifka Annisa pada tanggal 18 September 2017.

“Penyintas secara pribadi mengakses layanan Rifka Annisa, dan berdasarkan hasil assessment awal penyintas mengalami depresi berat. Penyintas juga mengakses layanan di UKP UGM,” ujar Suharti dalam jumpa pers kantornya Jalan Jambon IV, Yogyakarta Yogyakarta, Kamis (10/1/2019).

Mengetahui mendapat nilai C di program KKN, penyintas sejak bulan Oktober 2017 berjuang memulihkan nilainya. Selanjutnya penyintas didampingi Rifka Annisa bertemu dengan perwakilan rektorat tanggal 7 Februari 2018.

“Kami juga bertemu dengan perwakilan Fisipol, Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPkM) UGM untuk dimintai keterangan terkait peristiwa kekerasan seksual yang dialami (penyintas),” ungkap Suharti.

Merespon hal tersebut UGM membentuk tim investigasi pada tanggal 20 April 2018. Tim ini akhirnya dibubarkan setelah menyerahkan laporan beserta rekomendasinya kepada rektor pada tanggal 20 Juli 2018.

Namun penyintas justru mendapat kabar pelaku perkosaan, HS, akan melangsungkan sidang pendadaran skripsi pada tanggal 6 Agustus 2018. Padahal sebelumnya Rektor UGM menjanjikan nilai KKN HS akan ditahan sampai kasus selesai.

“Mengetahui hal itu penyintas berinisiatif menemui ketua tim investigasi, dan baru diberi tahu bahwa tim investigasi telah menyerahkan rekomendasinya ke Rektorat (UGM) pada tanggal 20 Juli 2018,” ungkapnya.

Upaya penyintas untuk memulihkan nilai KKN-nya baru direspon UGM pada tanggal 14 September 2018. Nilai KKN yang semula C kemudian diubah pihak UGM menjadi A/B. Kemudian pada awal November 2018 terbit laporan Balairung.

Laporan Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung berjudul ‘Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan’ yang diungggah di balairungpress.com menjadi perbincangan publik. Kasus ini akhirnya menjadi sorotan masyarakat.

Merespon bola liar ini, lanjut Suharti, Rektorat UGM mengundang penyintas pada tanggal 26 November 2018. Intinya UGM ingin memberitahu bahwa mereka telah membentuk Komite Etik untuk menangani perkosaan yang terjadi.

Kemudian penyintas diundang secara lisan untuk menandatangani permohonan maaf oleh HS di Rektorat UGM pada tanggal 17 Desember 2018. Tapi rencana itu dibatalkan secara sepihak.

“Terakhir masa kerja komite etik berakhir tanggal 31 Desember 2018. Tapi penyintas maupun tim pendamping belum mendapatkan salinan keputusan dan rekomendasinya hingga saat ini,” pungkas Suharti.

Korban memang tak bersedia melaporkan kasus ini kepada polisi. Dia hanya menginginkan agar UGM memberikan sanksi etik kepada terduga pelaku.

Dijelaskannya, LSM Rifka Annisa selaku pendamping korban juga telah bertemu dengan perwakilan Rektorat UGM. Hingga akhirnya mereka bersepakat untuk tidak membawa kasus perkosaan tersebut ke ranah hukum.

“Namun tanggal 18 November 2018 Polda Maluku menghubungi Rifka Annisa dan mengabarkan tentang penyidikan yang tengah berlangsung. Polda Maluku lantas mengunjungi Yogya dan memeriksa penyintas tanggal 19 November selama 12 jam,” ujarnya.

Namun pada perkembangannya kini kasus ini telah memasuki tahap penyidikan Polda DIY. Bukan korban yang melapor melainkan Kepala Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus (SKKK) UGM, Arif Nurcahyo. Arif disebut melapor tanpa persetujuan dan konsultasi dengan penyintas.

Tindak lanjut dari laporan tersebut, Polda DIY memanggil korban. Korban memenuhi panggilan tersebut, dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi korban pada tanggal 18 Desember 2018. Namun korban menolak visum et repertum.

Penyintas menolak melakukan visum et repertum karena luka fisik sudah hilang. Meskipun demikian korban mengajukan permohonan untuk melakukan visum et repertum psikiatrikum karena dampak psikologisnya masih membekas.

Udi mengatakan, meski korban tidak menghendaki kasusnya dibawa ke ranah hukum, tapi kini korban akan tatap menghadapi proses hukum yang telah berjalan. Pihaknya pun berharap kasus ini tak dihentikan penyidikannya.

“Penyintas, pendamping, dan tim (kuasa) hukum akan tetap menghadapi proses hukum hingga tuntas. Kasus ini seharusnya tidak dihentikan penyidikannya (SP3), karena akan memberikan preseden buruk bagi penanganan kasus kekerasan seksual,” tutupnya.

Suharti juga mengungkapkan UGM belum melaksanakan semua rekomendasi tim investigasi. Hanya rekomendasi tentang perbaikan nilai KKN korban yang sudah dilaksanakan.

Sedangkan beberapa rekomendasi yang belum dijalankan UGM di antarnya adalah oal pendampingan psikologi dan pembebasan biaya kuliah korban.

Menurutnya, pihak UGM tampak tidak serius memfasilitasi pemulihan psikologis korban. Buktinya biaya pendampingan psikologis penyintas selama tahun 2017 ditanggung Fisipol UGM.

Kemudian sampai tanggal 27 Desember 2018, penyintas juga masih harus menebus obat di rumah sakit akademik (RSA) UGM secara mandiri.

Tak hanya ke penyintas, sejumlah rekomendasi tim investigasi untuk pelaku juga belum dijalankan. Di antaranya keharusan pelaku menandatangani surat permohonan maaf dan penyesalan di hadapan rektor dan orang tua pelaku.

“Kemudian instruksi terkait penundaan wisuda minimal selama enam bulan bagi pelaku (dilanggar). Tanggal 31 Oktober 2018 penyintas menemukan nama HS tertera dalam daftar calon wisudawan November 2018,” tutupnya.

Dalam kesempatan ini kuasa hukum korban, Catur Udi Handayani mengatakan bahwa ada enam tuntutan korban kepada UGM dan polisi.

Pertama, korban berharap penegak hukum memproses kasus ini secara adil dan tuntas hingga ke meja hijau. Tuntutan kedua, korban meminta UGM memenuhi hak penyintas atas informasi mengenai upaya penanganan yang sudah dilakukan UGM. Termasuk informasi tindak lanjut UGM atas rekomendasi tim investigasi.

Ketiga, korban menuntut UGM untuk segera memberikan perlindungan maksimal terhadap penyintas. Karena kelalaian universitas telah menyebabkan penanganan kasus berlarut-larut.

Udi melanjutkan, korban juga meminta UGM segera memenuhi hak-hak penyintas atas pendampingan psikologis hingga pulih. Juga meminta dukungan material UGM berupa pembebasan biaya kuliah.

“Kelima, meminta UGM memulihkan nama baik penyintas. Salah satunya mengharuskan pelaku menandatangani surat permintaan maaf, dan penyesalan di hadapan rektor dan orang tua pelaku,” tuturnya.

“Terakhir kami meminta UGM turut menghentikan perilaku victim-blaming dan tendensi untuk mengkriminalisasi penyintas yang dilakukan oleh pihak manapun, sebagai konsekuensi laporan polisi Kepala SKKK UGM,” tutup Udi.
(sip/sip)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Moeldoko Ingatkan Hoax Bisa Bikin Perpecahan di Antara Anak Bangsa

Bandung Barat – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan bahaya hoax. Moeldoko menyebut maraknya hoax yang disodorkan kepada masyarakat menjelang Pilpres 2019 wajib disetop.

“Ini (hoax) tidak boleh dibiarkan, dan harus dihentikan,” kata Moeldoko di Saung Makan, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (10/1/2019) malam.

Menurut Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin itu, hoax akan membuat perpecahan di antara anak bangsa jika dibiarkan.
“Kalau ini dibiarkan terus-menerus, yang terjadi ialah perpecahan di antara anak bangsa itu sendiri. Ini sungguh tidak boleh,” ujarnya.
Dia berharap agar tim relawan dari masing-masing kubu peserta Pilpres 209 membantu menyampaikan kabar kebenaran. Tujuannya, agar masyarakat tidak melulu disodori informasi menyesatkan.

“Kita menginginkan bahwa para relawan ini bisa menyampaikan berita yang benar. Supaya janganlah masyarakat ini dari hari ke hari disodori berita hoax, fitnah, dan bohong. Melalui relawan inilah semuanya akan dikomunikasikan,” tutur Moeldoko.
(idh/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>