Novel Baswedan Menolak Tim Penyidik Gabungan

Jakarta – Layar hitung menampilkan angka 634 merujuk pada jumlah hari sejak teror penyiraman air keras pada Novel Baswedan. Jumlah hari itu terhitung sejak 11 April 2017 hingga 15 Januari 2019.

Perangkat itu dibuat Wadah Pegawai (WP) KPK untuk menunjukkan belum terungkapnya siapa sebenarnya pelaku yang meneror Novel tersebut. Novel pun menggugat.

“Ketika setiap teror yang tidak diungkap maka potensi yang terjadi adalah perbuatan itu akan berulang,” kata Novel di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019).

Ucapan Novel itu merujuk pada teror yang baru terjadi di awal tahun 2019 di mana kedua rumah pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, dipasangi bom pipa paralon palsu dan dilempar molotov. Novel menyebut teror yang dialaminya dan para pimpinan KPK serta para pegawai KPK sebelumnya merupakan serangan pada institusi yaitu KPK.

Kembali soal urusan teror pada Novel. Dalam perjalanan waktu yang akan genap 2 tahun pada 11 April 2019 itu bukan berarti Polri melipat tangan saja. Berbagai upaya dilakukan polisi untuk mencari pelaku hingga sempat menangkap sejumlah orang, yang kemudian dilepas karena menurut polisi tidak terlibat. Mereka yang ditangkap itu disebut polisi sebagai mata elang.

Apa itu mata elang? Bisa dicek di tautan berita di bawah ini:

Setelahnya garis waktu pengusutan kasus itu berisi rasa pesimistis Novel, permintaan Novel agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), Komnas HAM dan Ombudsman yang ikut mengusut, hingga upaya polisi yang terus menerus belum berbuah hasil. Sampai pada akhirnya pada Selasa, 8 Januari 2019, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meneken surat perintah pembentukan tim gabungan untuk mengungkap kasus itu.

“Surat perintah tersebut adalah menindaklanjuti rekomendasi tim Komnas HAM dalam perkara Novel Baswedan,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri pada Jumat, 11 Januari 2019.

Kami meminta untuk dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, bukan tim penyidik dan penyelidik. Bedanya apa dengan tim yang sebelumnya?Novel Baswedan

Tim itu disebut Iqbal dibentuk setelah rekomendasi dari Komnas HAM diterima. Rekomendasi itu ditujukan kepada Kapolri, KPK, dan Presiden. Untuk Kapolri, Komnas HAM meminta segera dibentuk tim gabungan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal kepolisian untuk mencari fakta dan mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel secara cepat dan efektif sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tim itu diketuai Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis dengan wakil Karobinops Bareskrim Polri Brigjen Nico Afinta serta jajaran penyidik dan penyelidik polisi. KPK pun disertakan dalam tim itu antara lain lima orang dari bagian penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan internal. Selain itu, 7 orang pakar dilibatkan yaitu mantan Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, Ketua Setara Institute Hendardi, komisioner Kompolnas Poengky Indarti, serta komisioner Komnas HAM Nur Kholis dan Ifdhal Kasim.

“Surat perintah tim gabungan untuk kasus Novel Baswedan berlaku untuk enam bulan,” imbuh Iqbal.

Namun pembentukan tim itu langsung memunculkan beragam komentar dari kancah perpolitikan lantaran berdekatan dengan Pemilu 2019. Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai ada unsur politik di balik pembentukan tim itu, sedangkan pihak Jokowi-Ma’ruf Amin menepisnya, termasuk dari Mabes Polri.

“Beberapa pihak eksternal juga melakukan pengawasan dan penguatan seperti Ombudsman, Kompolnas, terakhir Komnas HAM. Mungkin kebetulan saja dekat dengan pesta demokrasi. Tapi tidak ada kaitan sama sekali,” kata Iqbal pada Senin, 14 Januari 2019.

Sementara itu KPK berharap banyak pada tim itu. Harapannya tentu agar pelaku tertangkap.

“Ketika ada tim yang dibentuk dengan unsur yang lebih kuat dan lebih luas, meskipun pasti akan kita dengar juga kritik dan saran terhadap tim ini, KPK berharap tim tersebut bisa berujung pada ditemukannya pelaku penyerangan Novel,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (11/1/2019).

Lalu bagaimana tanggapan Novel sebagai korban?

“Kami meminta untuk dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, bukan tim penyidik dan penyelidik. Bedanya apa dengan tim yang sebelumnya?” gugat Novel.

Namun Novel tetap menanti hasil kerja tim gabungan Polri itu. Dia menyebut penyidikan polisi sebelumnya tidak sungguh-sungguh.

“Tentu kita semua akan menilai tim ini bekerja dengan benar atau tidak. Indikatornya adalah ini bisa diungkap dengan benar,” ucap Novel.

Novel malah khawatir pembuktian kasus itu dibebankan padanya sebagai korban. Dia pun berharap tim gabungan Polri itu tidak hanya sekadar formalitas memenuhi rekomendasi Komnas HAM.

“Sejak kapan ada penyidikan investigasi perkara penyerangan yang beban pembuktian dibebankan pada korban. Sejak kapan teror yang diduga ada aktor intelektualnya tapi dimulai dari motif dulu. Di dunia rasanya tidak ada,” ujar Novel.

Terlepas dari itu Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi telah menyerahkan laporannya mengenai pengusutan kasus itu ke KPK. Laporan itu berisi pemantauan kasus penyiraman air keras yang disusun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama LBH Jakarta, KontraS, Lokataru Foundation, ICW, LBH Pers, PSHK AMAR, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, serta PUKAT UGM. Laporan itu diserahkan Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa pada pimpinan KPK.

(dhn/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cerita di Balik Penemuan Jasad Wanita di Pemakaman Umum Serang

Liputan6.com, Serang – Wanita berinisial T (43) ditemukan tewas di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di kawasan Kelurahan Banjarsari, Serang, Banten, pada 10 Januari 2019. Warga sekitar pun heboh.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Polres Serang Kota, wanita T adalah korban pembunuhan. Korban diketahui merupakan ibu tiga orang anak. Penyelidikan pun dilakukan.

Polisi berhasil menangkap Anton (23), pria asal Cikeusik, Pandeglang yang mengomntrak rumah di Tambora, Jakarta Barat. Anton diduga kuat sebagai kekasih gelap korban dan pelaku pembunuhan.

Kasatreskrim Polres Serang Kota AKP Ifan Dittira mengatakan, pelaku berkenalan dengan korban di dalam angkot jurusan Pakupatan-Cikande, dan saling bertukar nomor handphone, pada Kamis, 3 Januari 2019.

Malamnya, Anton menggoda Tia dan janjian bertemu di Cikande Asem, Kabupaten Serang, pada Jumat, 4 Januari 2019. Keduanya lalu menaiki angkot menuju Serang Kota dan turun di lokasi kejadian.

Pelaku mengaku sempat bercinta dengan korban di makam. Usai berhubungan badan, pelaku Anton bicara jujur ke korban, bahwa dia tidak bekerja dan tinggal di kontrakkan.

Seketika korban marah, lantaran merasa tertipu dan sudah mau berhubungan intim. Anton tersinggung, kemudian mencekik dan membunuh korban.

“Korban berteriak marah. Pelaku panik dan pelaku mencekik korban. Mayat korban ditemukan dan di bagian leher terdapat tali tambang dan tangan di ikat oleh kain,” kata AKP Ifan Dittira, Selasa (15/01/2019).

Anton ditangkap pada 15 Januari 2019, pukul 02.00 WIB dini hari. Saat hendak ditangkap, Anton sempat melarikan diri. Timah panas pun bersarang di kaki kanannya.

“Kami lakukan pembuntutan sebelum ditangkap. Pelaku diancam pidana 20 tahun, dikenakan pasal 339 KUHAP,” jelasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Cerita Tentang Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999 yang Terlupakan

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah saat ini masih mempunyai pekerjaan rumah yang cukup besar yakni dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat. Salah satu pengusutan HAM berat yang sampai kini belum tuntas dan hampir terlupakan yakni peristiwa pembunuhan dukun santet tahun 1998-1999.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun kembali membuka kasus ini. Karena, pada tahun 2015 pihaknya telah membentuk tim ad hoc hingga hingga saat ini untuk menyelidiki kasus tersebut.

“Komnas HAM telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan (SPDP) kepada Jaksa Agung selaku penyidik tertanggal 22 Maret 2016,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Beka menjelaskan, kasus ini diawali dengan perburuan dan pembunuhan terhadap orang yang diduga melakukan santet atau praktik ilmu hitam. Hal ini dipicu oleh keresahan masyarakat terhadap isu tertentu di beberapa wilayah Jawa Timur.

“Sebelum terjadinya kekerasan dengan isu dukun santet, masyarakat terkondisikan dengan kekerasan dan penjarahan toko-toko yang sebelumnya berawal dan unjuk rasa untuk menurunkan harga karena kesulitan ekonomi. Situasi ini membuat masyarakat sangat sensitif terhadap isu yang menyebar,” jelasnya.

Setelah itu, berkembang isu bahwa pembunuh dalam peristiwa ini dilakukan oleh warga sipil dan oknum asing yang disebut ninja.

“Hasilnya, korban bukan merupakan dukun santet atau orang yang memiliki kesaktian seperti yang dituduhkan, melainkan orang yang memiliki pengaruh khusus di masyarakat seperti pemuka agama,” ujarnya.

Beka menilai, adanya pelambatan penanganan dari para aparat. Padahal, sudah ada koordinasi antar aparat di tingkatan wilayah hingga ke tingkat pusat yang menghasilkan beberapa kebijakan.

“Adanya kesan pembiaran karena kami menemukan fakta bahwa aparat mengetahui situasi dan menerima laporan, tetapi terlambat mengambil tindakan atau tidak menindak secara efektif,” ungkapnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, tim telah menyerahkan laporan kepada Jaksa Agung RI sebagai Penyidik Pelanggaran HAM Berat untuk dilakukan penyidikan.

2 dari 3 halaman

Rekomendasi untuk Jokowi

Selain itu, Komnas HAM telah merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan permintaan maaf terhadap para korban atas peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Kami juga merekomendasikan presiden menetapkan secara khusus perencanaan program nasional pemulihan yang perwujudannya dapat terukur,” ucapnya.

“Kemudian, memerintahkan segenap kementerian maupun instansi pemerintah daerah untuk mengalokasikan kemampuan finansial, prosedur, dan administratif yang dimiliki untuk mendukung upaya-upaya pemuliharı korban,” sambungnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menanti Adu Peluru Capres-Cawapres di Debat Perdana

Liputan6.com, Jakarta – Tahapan pemilihan presiden (pilpres) 2019 akan memasuki tahapan baru. Menunggu hitungan jam, debat pilpres perdana akan digelar Kamis 17 Januari 2019. KPU memastikan persiapan untuk itu telah rampung 100 persen. Lokasi, rundown acara, tamu undangan, hingga moderator dan panelis sudah siap semuanya. 

Tak hanya KPU, pihak yang akan bertarung juga menyatakan kesiapannya. Baik pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin, maupun penantangnya paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Keduanya menyatakan siap tempur dan telah menyiapkan sejumlah amunisi yang siap digeber di panggung debat pilpres nantinya.  

Koordinator tim debat Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya telah menyiapkan senjata ‘khusus’ yang akan dipakai dalam debat perdana.  Dua peluru itu adalah kasus HAM dan korupsi.

Karding menyebut, kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Prabowo Subianto bakal dibawa Jokowi-Ma’ruf Amin. Selama ini, nama Prabowo kerap diseret dalam dugaan penculikan aktivis saat menjadi Danjen Kopassus.

“Yang pertama soal kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan Pak Prabowo,” ujar Karding melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Kasus kedua, diduga mengkaitkan nama sang cawapres Sandiaga Uno. Nama bekas Wagub DKI Jakarta itu pernah disebutkan sebagai pemilik PT Duta Graha Indah (DGI) oleh mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin.

“Kedua tentu, kita melihat bahwa KPK telah bekerja menggunakan kewenangannya untuk mengusut kejahatan atau korupsi korporasi. Saya kira salah satu yang mesti menjadi pertanyaan publik selama ini adalah kasus yang menimpa PT DGI di mana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02,” kata Karding.

KPK masih mengusut kasus kejahatan korupsi korporasi PT DGI. KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata RS Universitas Udayana sejak 5 Juli 2017. Proyek tersebut diduga memakan kerugian negara hingga Rp 25 miliar. Diduga ada enam proyek yang terlibat.

Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring ini diketahui bermitra dengan Permai Grup milik terdakwa korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

Karding menilai momentum debat itu menjadi tempat Prabowo dan Sandiaga untuk menjelaskan dua hal tersebut ke publik.

“Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” tandasnya.

Seakan tak mau kalah, tim pasangan calon nomor 02 juga telah menyiapkan hal yang sama. Mereka mengaku sudah menyiapkan setidaknya empat peluru yang akan digunakan menyerang kubu lawan di debat pilpres perdana ini.

Pertama adalah kasus penyelesaian HAM masa lalu. Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyatakan, ini merupakan bahan materi debat yang akan disampaikan.

“Bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian kasus-kasus terkait orang hilang,” kata Nasir saat dihubungi Merdeka.com.

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung dari Komnas HAM yangdimana belum ditindaklanjuti.

Selain itu, senjata lain adalah soal  kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Cawapres Sandiaga mengungkapkan peluang mengangkat kasus tersebut di debat perdana terbuka lebar. Karena menurutnya, ini berkaitan dengan masalah korupsi yang sudah akut.

“Ada kemungkinan (bahas kasus Novel Baswedan) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut ada di stadium 4 kalau kanker, kalau penyakit sudah sangat kronis,” kata Sandiaga, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

Dia menuturkan, dengan mengangkat kasus-kasus yang sedang berjalan, justru akan lebih mudah. Karena akan langsung bersinggungan dengan rakyat.

Ketiga, Prabowo Sandi juga akann menjadikan isu teroris sebagai satu amunisi yang akan ditujukan ke kubu lawan,

Terakhir, untuk masalah hukum, soal transparansi dan akuntabilitas para penegak hukum juga menjadi fokus pihak Prabowo-Sandi di debat nanti.

Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyebut pihaknya, akan lebih menekankan dalam penegakan hukum yang adil juga ditentukan dari sikap pemimpin negara. Pasalnya, jika penguasanya tegas, maka hukum akan adil.

2 dari 3 halaman

Diharapkan Beri Solusi

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, debat Pilpres perdana pada 17 Januari mendatang akan menjadi daya tarik tinggi bagi publik.

“Publik jenuh dengan model kampanye kita tiga bulan belakangan ini tidak bicara soal isu-isu publik. Tidak bicara kepentingan besar publik. Tapi soal-soal yang kontroversial, yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik,” ucap Arya di kantornya, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Dia mengingatkan agar penantang, yakni Prabowo-Sandiaga menghadirkan alternatif. Bukan hanya kritik semata.

“Kita sebagai pemilih tentu berharap dalam debat nanti, bagi penantang dulu deh, bagi penantang harus menawarkan sesuatu alternatif. Bukan soal narasi-narasi, bukan soal kritik-kritik semata. Tetapi harus ada narasi alternatif atau solusi,” ungkap Arya.

Dia merujuk pada pidato kebangsaan Prabowo yang sangat emosional. Topik yang dibicarakannya juga sangat besar.

Padahal kalau penantang itu fokus pada beberapa isu yang kuat, Misalnya isu-isu ekonomi.

“Mungkin pidatonya sangat menarik. Tetapi kan isu yang dibicarakan sangat luas itu. Mungkin juga ingin menargetkan masa pemilih yang luas. Padahal menurut saya sebagai penantang lebih baik menggunakan isu-isu strategis, fokus isu penting,” jelas Arya.

Dia menyayangkan pidato Prabowo sangat emosional, penuh kritik kepada pemerintah. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo tak akan berpengaruh besar untuk menggaet massa mengambang atau swing voters.

“Kalau dari sisi efek, bagi pemilih yang swing atau yang belum menentukan pilihan, efek pidato itu tidak terlalu besar,” jelas Arya.

Salah satunya, karena isu yang dipilih. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo adalah isu Pemilu 2014.

“Soal utang, soal sumber daya dan isu-isu lainnya. Nah bagi pemilih yang dua tipikal, pemilih baru dan masih mungkin berubah dan yang belum menentukan pilihan, mereka sudah dengar itu juga sebelumnya. Dan mereka mungkin kurang tertarik,” jelas Arya.

Sedangkan untuk Jokowi-Ma’ruf, masih kata dia, harus juga bisa membangun dan menjawab pertanyaan publik mengapa mereka layak dipilih kembali. Apa capaiannya dan prestasinya. Itu yang menjadi penting bagi publik.

“Karena debat ini sebenarnya kalau kontestasinya ketat, yang sangat memperngaruhi adalah justru isu-isu yang, bukan isu-isu yang normatif tapi isu-isu yang punya daya pukul yang kuat,” tukas Arya.

Dia menilai, isu korupsi akan lebih seksi daripada yang lain. Dimana di 2018 banyak OTT yang dilakukan KPK.

“Jadi publik punya intensi yang sangat besar untuk mengetahui apa prioritas pemerintah terhadap pemberantasan korupsi,” kata Arya.

Selain itu, masih kata dia, korupsi yang dicermati adalah korupsi politik. Jadi ini yang ditunggu masyarakat.

“Terutama korupsi dari sisi korupsi politik. Apa yang ingin pemerintah lakukan untuk menangani tindak pidana korupsi itu. Saya kira isu korupsi tanpa menegasikan isu lainnya, jauh punya magnitude yang besar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut, kasus penculikan aktivis ’98 dan kasus penyidik KPK Novel Baswedan harus di angkat di debat capres-cawapres pada 17 Januari nanti. Pasalnya, kedua kasus ini menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia.

“Ini (kasus penculikan aktivis 98 dan kasus Novel Baswedan) menjadi tema penting yang harus diungkap kepada publik. Karena keduanya menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia. Keduanya, menyangkut pada calon-calon presiden,” ujar Boni Hargens saat dihubungi, Selasa 15 Januari 2019.

Boni menilai, kasus penculikan aktivis 98 selama ini dikaitkan dengan capres Prabowo Subianto. Oleh karena itu, komitmen Prabowo soal penuntasan masalah HAM wajib ditanyakan.

Bukan cuma Prabowo, kata Boni, Jokowi sebagai capres juga mesti tegas dalam mengusut kasus penghilangan paksa 13 aktivis ’98 yang hingga kini belum jelas penuntasannya.

“Bukan karena nama Prabowo Subianto ada di pusaran kasus itu, dengan tanpa penjelasan status hukum atau perannya, kecuali diberhentikan dari jabatan dan dipecat dari keanggotaannya sebagai TNI, melainkan karena ini beban sejarah yang berat maka harus dituntaskan,” tuturnya.

Selain itu, dalam forum debat, kedua capres harus dimintai komitmen untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan. Menurutnya, meski kasus Novel terjadi pada era pemerintahan Jokowi, namun beban sejarahnya berbeda.

“Hal yang membedakan secara signifikan adalah kasus penghilangan paksa atas aktivis ‘98 sudah terjadi selama hampir 20 tahun sejak reformasi. Sementara, kasus Novel Baswedan terjadi dua tahun setelah pemerintahan Jokowi,” terangnya.

“Kasus Novel Baswedan memang terjadi pada era Jokowi, tetapi sudah ada lembaga yang bekerja. Saya mengapresiasi langkah Polri yang telah membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk mengusut kasus Novel Baswedan,” tegas Boni.

Boni pun berharap Presiden Jokowi juga berani membentuk tim gabungan investigasi untuk menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Pasalnya, sampai saat ini, kasus itu masih dalam posisi terkatung-katung.

“Membiarkan kasus ini (kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998) tanpa solusi, tanpa komitmen, dan tanpa kerangka penyelesaian yang jelas, sama saja dengan menyimpan belati di tubuh kekuasaan. Sewaktu-waktu akan melukai, menciderai bahkan menyayat demokrasi kita,” pungkas Boni.

3 dari 3 halaman

6 Segmen

Debat perdana pilpres akan mengusung tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. KPU memastikan sudah menyiapkan segela keperluan untuk acara tersebut.

Ira Koesno dan Imam Priyono dipilih sebagai moderator. KPU juga telah menunjuk enam nama panelis. Mereka adalah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, dan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik. Selanjutnya, ada nama Bivitri Susanti dan Margarito Kamis yang merupakan ahli tata negara. Terakhir adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

“Sudah, sudah beres, secara teknis dapat kami sampaikan bahwa persiapan debat pertama lancar tidak ada kendala yang berarti,” kata Komisioner KPU Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019.

Persiapan lainnya, KPU juga sudah memberikan kisi-kisi debat. jumlah kisi-kisi soal debat capres cawapres mencapai 20 pertanyaan terkait tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, sebagai pihak penyelenggara, keputusan KPU terkait bocoran daftar pertanyaan di debat perdana ini bukan keputusan pribadi. Keputusannya disepakati bersama kedua kubu capres.

“Karena pengalaman di banyak tempat sering terjadi, jadi kami ambil putusan itu. Pesan penting kami tidak ingin ada paslon yang dipermalukan,” jelas Arief.

Debat perdana akan diisi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi kandidat. Segmen kedua dan ketiga menjawab pertanyaan dari para pakar.

Segmen keempat dan kelima adalah debat antarkandidat dengan pertanyaan yang diajukan masing-masing paslon. Dan terakhir segmen keenam ada closing statement dari masing-masing paslon.

Sebelum hari H coblosan 17 April mendatang, KPU rencananya akan melaksanakan debat hingga lima kali.

Debat perdana digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Debat akan disiarkan langsung oleh TVRI, RRI, KOMPASTV, dan RTV.

Debat kedua, akan dilakukan satu bulan setelahnya atau pada 17 Februari 2019. Debat kedua merupakan debat antarcapres saja dan akan dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Debat akan disiarkan oleh RCTI, GTV, MNC, dan INEWS.

Debat ketiga akan dilaksanakan satu bulan setelahnya, yaitu 17 Maret 2019. Debat masih akan diadakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Debat ketiga ini merupakan debat antarcawapres. Stasiun televisi yang akan menyiarkan adalah TransTV, Trans7, dan CNN.

Lalu, debat keempat akan berlangsung pada 30 Maret 2019 di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan. Debat ini kembali dilakukan antarcapres. SCTV, Indosiar, dan MetroTV akan menjadi stasiun televisi yang menyiarkan debat.

Terakhir, debat kelima akan dilangsungkan pada awal April 2019 dengan tanggal yang belum ditentukan.

Lokasi debat juga belum diputuskan. Namun, ada empat stasiun televisi yang akan menyiarkan debat, yaitu TVOne, ANTV, BERITASATU, dan NET.

Gelaran debat kelima atau terakhir ini akan kembali dilakukan berpasangan, yaitu capres dan cawapres.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mantan Kades Ditangkap Saat Makan di Rumah Istri Kedua

Liputan6.com, Pekanbaru- Munif, bekas Kepala Desa Citra Damai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau tak berkutik saat dijemput oleh anggota satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Meranti. Munif merupakan tersangka kasus korupsi dana desa.

Hampir dua tahun Munif menjadi buronan polisi. Munif ditangkap di Jalan DC Manoppo, Kelurahan Pebundayan, Kota Mobagu, Sulawesi Utara, pada 28 November 2018. Sejak kabur dari Kepulauan Meranti, dia hidup bersama istri keduanya yang memiliki usaha warung makan.

“Anggota menangkapnya ketika makan setelah diintai beberapa hari,” Kapolres Kepulauan Meranti AKBP La Ode Proyek, Selasa (15/1/2019).

La Ode melanjutkan, saat ini pihaknya melimpahkan berkas perkara korupsi Munif ke kejaksaan negeri setempat. Menurut dia, berkas tersebut sudah lengkap atau P 21.

Dalam kasus dugaan korupsi dana desa, penyidik juga menetapkan bendahara desa berinisial W sebagai tersangka.

La Ode menerangkan, Desa Citra Damai pada Tahun 2016 memiliki dana desa Rp 1 miliar yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan CSR.

Berdasarkan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, kedua tersangka diduga telah merugikan negara Rp 279 juta. Dana ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Munif diduga kuat membawa kabur dana desa ke rumah istri keduanya.

“Dalam kasus ini tersangka lainnya inisial W, keduanya diduga bersama-sama menyalahkan gunakan wewenang,” kata dia.

La Ode menyebut, atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Saat ini, jaksa tengah menyusun dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Ancaman penjara paling lama 20 tahun penjara,” tegas La Ode.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Raih Orgasme Tingkatkan Kemungkinan Wanita Hamil

Liputan6.com, Inggris Kemungkinan wanita hamil meningkat 15 persen jika orgasme saat bercinta. Hal tersebut diungkapkan seorang ahli kesuburan, Robert King. Ketika wanita orgasme, sperma akan ‘tersedot’ ke arah ovarium.

Kondisi tersebut diduga disebabkan pelepasan oksitosin (hormon cinta), yang merangsang otot-otot di rahim untuk berkontraksi. Kemudian sperma akan terdorong ke tempat yang harus ditempuh untuk memaksimalkan peluang pembuahan.

Untuk menguji hubungan antara orgasme wanita dan peluang kehamilan, King, yang juga dosen psikologi terapan di University College Cork, Irlandia menjelaskan, meneliti enam relawan wanita berusia antara 26 dan 52 tahun.

Para wanita diminta mencatat jumlah orgasme yang diraih saat masturbasi menggunakan vibrator lebih dari sebulan. Kemudian King membandingkan berapa banyak cairan pelumas alami yang ada di rahim wanita saat mencapai orgasme.



Saksikan video menarik berikut ini:

2 dari 2 halaman

Lebih banyak cairan pelumas alami

Hasil menunjukkan, ketika seorang wanita mencapai klimaks, ia menyimpan hingga 15 persen lebih banyak cairan pelumas alami, yang termasuk indikator jumlah sperma yang akan terkumpul di dalam rahimnya.

“Penyimpanan sperma di dalam rahim sama dengan peluang lebih baik untuk hamil. Ini karena sperma masuk ke dalam rahim melalui leher rahim,” papar King.

“Dan orgasme wanita secara signifikan membantu proses ini.”

King juga mengemukakan beberapa karakteristik pria tertentu yang meningkatkan kemungkinan seorang wanita mencapai klimaks.

“Secara umum, orgasme wanita lebih banyak dengan pasangan yang cerdas, penuh perhatian, dan kuat,” lanjutnya.

Penjualan Baby Lobster di Cirebon Masih Marak

Liputan6.com, Cirebon – Praktek jual beli satwa laut ilegal jenis Baby Lobster masih marak terjadi. Terutama di sepanjang pantai selatan Jawa Barat.

Tercatat 9575 ekor Baby Lobster jenis mutiara dan pasir berhasil diamankan jajaran Dit Polairud Polda Jabar di awal tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9548 Baby Lobster jenis pasir dan 117 jenis mutiara.

“Penangkapannya hari Senin 14 Januari 2019 lalu di Desa Loji Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat,” kata Direktur Polairud Polda Jabar Kombes Pol Widi Handoko di Cirebon, Selasa (15/1/2019).

Dia mengungkapkan, penangkapan tersebut hasil dari pengembangan informasi yang diberikan oleh warga setempat. Jajaran Ditpolairud Polda Jabar menangkap dua pelaku yang diduga akan melakukan transaksi secara ilegal.

Kedua pelaku, diketahui akan melakukan transaksi Baby Lobster ke pengepul besar yang ada di Provinsi Banten. Dari hasil penangkapan tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 2,3 miliar.

“Baby Lobster merupakan salah satu satwa laut yang dilindungi pemerintah oleh karena itu banyak tangkap untuk di perjual belikan secara ilegal,” kata dia.

Dia mengungkapkan, dari hasil penyelidikan, harga jual Baby Lobster dari nelayan Rp 15 ribu per ekor, kemudian dijual ke pengepul di Banten Rp 16 ribu per ekor. Dari pengepul di Banten, Baby Lobster dijual ke pengepul besar dengan harga bervariasi.

Untuk Baby Lobster jenis mutiara dijual Rp 300 ribu per ekor dan jenis pasir Rp 250 ribu per ekor. Atas perbuatannya, dua pelaku dijerat Pasal 88 UU RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 KUHPidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan dendan Rp 1,5 milyar.

“Baby Lobster dijual ke Jakarta maupun Jambi bahkan luar negeri. Kami akan kembangkan terus sejauh mana aktivitas jual beli baby lobster ilegal ini,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Lepas Liar

Dia mengatakan, pihaknya akan menyerahkan hasil tangkapan Baby Lobster ke Balai Karantinan Jawa Barat untuk segera dilepas liarkan.

Dia mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh iming-iming keuntungan hasil ilegal fishing. Dia juga akan meningkatkan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat guna menekan praktek ilegal fishing.

“Dari tahun ke tahun Ilegal Fishing Baby Lobster yang paling sering kami tangani. Tahun lalu kami banyak ungkap kasus ini,” kata dia.

Kepala Stasiun Karantinan Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPKP) Cirebon Obing Hobir mengatakan, ribuan Baby Lobster tersebut akan segera dilepas liarkan. Namun, pihaknya masih melihat kondisi perairan di Jawa Barat.

Namun, pelepas liaran tersebut tidak berarti di perairan asal Baby Lobster diburu pengepul. Dia menyebutkan, perairan selatan Jawa Barat merupakan habitat terbesar Baby Lobster.

“Lihat sikon dan kondisi laut yang tenang baru kami lepas liarkan kemungkinan yang terdekat di Pangandaran ya,” kata dia.

Obing menyebutkan, Baby Lobster banyak diburu dan dijual ke sejumlah restauran di luar negeri. Vietnam merupakan salah satu negara tujuan ekspor Baby Lobster secara ilegal.

Saksikan video pilihan berikut ini: 

Viral Video SBY ‘Dicueki’, PD Tunjuk Hidung Pro-Jokowi

Jakarta – Video capres Prabowo Subianto yang dideskripsikan mengabaikan Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ramai diperbicangkan di media sosial. PD pun lantas menuding pendukung capres petahana Joko Widodo (Jokowi) di balik beredarnya potongan video tersebut.

Peristiwa dalam video itu terjadi di acara pidato kebangsaan ‘Indonesia Menang’ Prabowo di Plenary Hall, JCC Senayan, Jakarta, Senin (14/1) malam. Saat itu, capres nomor urut 01 itu tengah menyambut SBY yang datang sebagai pimpinan parpol koalisinya.

Prabowo dan Presiden ke-6 RI itu lantas berjalan bersama rombongan menuju holding room. Mulanya, keduanya tampak asyik berbincang dan berjalan bersamaan. Di tengah perjalanan, Prabowo kemudian berhenti dan berbalik badan meninggalkan SBY untuk menyapa seorang pria asing. Pria asing itu disebut-sebut sebagai diplomat dari negara sahabat.

SBY, dalam video itu, tampak menunggu Prabowo menyapa sang diplomat asing. Prabowo dan diplomat asing itu kemudian tampak berbincang sambil berjalan bersama-sama menuju holding room melewati SBY yang tengah menunggu bersama rombongan lainnya. SBY pun kemudian tampak berjalan di belakang keduanya.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, kemudian menjelaskan perihal peristiwa itu. Andre mengatakan tidak ada maksud dari capres nomor urut 02 itu meninggalkan SBY. Sebab, pasca menyapa sang diplomat, Prabowo kembali berbincang dengan SBY.

“Nggak ada ninggalin Pak SBY. Lihat aja di Insta Story gue, serunya sama (Pak Prabowo dan) Pak SBY. Gimana menyenangkannya di dalam (holding room),” ujar Andre yang kala itu ikut mendampingi Prabowo dan SBY, saat dimintai konfirmasi, Selasa (15/1/2019).

Andre lantas menduga ada pihak yang ingin merusak hubungan antara Prabowo dan SBY. Mengingat, video yang diunggah tidaklah utuh.

“Jadi kelihatan ada pihak yang sengaja ingin merusak hubungan Pak Prabowo dan Pak SBY. Menggoreng-goreng. Kan ada di media sosial bahwa Pak Prabowo tinggalkan SBY kan. Saya rasa ini upaya merusak hubungan Pak Prabowo dan Pak SBY, nggak ada ninggalin. Dia hanya manggil temannya lalu bareng-bareng bersama Pak SBY dan Pak Prabowo masuk ke dalam. Orang di dalam mereka akrab. Tampak bagaimana Pak Prabowo menghormati Pak SBY,” tuturnya.

“Jadi ini hanya video yang sengaja dipotong untuk merusak hubungan harmonis Pak Prabowo dan Pak SBY. Karena melihat begitu akrabnya, begitu hormatnya, Pak Prabowo dengan Pak SBY,” imbuh Andre.

Berbeda dengan BPN yang tidak menyebut pihak mana yang diduga memotong dan ‘memelintir’ video itu, elite Partai Demokrat dengan tegas menuding sang rival. Wasekjen PD Rachland Nashidik menuding pro-Jokowi lah yang berupaya mengadu domba dua jenderal tersebut.

“Ada saja ulah Jokower mengadu domba,” kata Wasekjen PD Rachland Nashidik kepada wartawan, Selasa (15/1/2019).

“Begini kejadian sebenarnya. SBY tiba di JCC dan dijemput ke mobil oleh Prabowo dan Sandi. Rombongan lalu berjalan ke holding room yang berjarak 100 meter. Tengah melangkah, ada seorang diplomat datang. Prabowo spontan menghampiri dan menariknya berjalan bersama rombongan ke holding room. Fragmen itu hanya sekejap. Tak sedetikpun dapat ditafsir sebagai perilaku Prabowo tak menghormati SBY,” bebernya menjelaskan kejadian saat itu.

[embedded content]
(mae/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Buat Sketsa Wajah Pelaku Teror Pimpinan KPK, Polisi Dalami Keterangan Saksi

Liputan6.com, Jakarta – Polisi masih terus mendalami teror bom molotov dan bom palsu terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. Kejadian tersebut terjadi pada 9 Januari 2019.

“Untuk teror sekali lagi masih pendalaman para saksi kembali, CDR dan sketsa wajah. Sketsa wajah ini perlu kesabaran rekan-rekan. Jadi karena kita harus menggali kembali keterangan dari dua saksi. Dua saksi ini harus ingat kembali apa yang dia lihat, apa yang dia ingat nanti digambar lagi,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Setelah pihaknya menggambarkan sketsa wajah terduga pelaku, gambar itu akan diperlihatkan kembali kepada saksi. Apakah benar gambar yang dibuat oleh penyidik sama dengan apa yang dilihat atau diingat oleh saksi dalam teror pimpinan KPK.

“Setelah digambar nanti dikonfirmasi lagi pada saksi apa benar ciri-ciri seperti ini? Apa benar nanti kita betulin lagi? Nanti kalau sudah mendekati sempurna dan saksi menyatakan iya, baru kita pindahkan yang tulis tangan ke digital,” jelas dia.

Dedi mengaku, pihaknya masih merasa kesulitan memeriksa melalui Circuit Close Television (CCTV) siapa pelaku yang melakukan teror di rumah pimpinan KPK.

“CCTV karena memang kondisinya agak gelap, kemudian untuk kameranya itu kemampuan menangkap berita harus dianalisis kembali masih agak kesulitan tapi kita masih berupaya lagi dengan CCTV yang lain. Karena kemampuan kamera untuk menangkap tidak sebagus harapan kita,” pungkas Dedi.

2 dari 3 halaman

Risiko Pekerjaan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, pelemparan bom molotov di rumahnya merupakan risiko pekerjaan. Bom molotov dilempar dua orang yang mengggunakan sepeda motor.

“Enggak apa-apa, biasa itu bagian dari pekerjaan, tadi polisi sudah melakukan olah TKP, jadi kita tunggu saja ya hasilnya,” kata Laode saat tiba di rumahnya, Kalibata, Jakarta Selatan pukul 20.00 WIB, Rabu (9/1/2019).

Laode M Syarif mengaku mengetahui kejadian itu saat azan subuh. Pimpinan KPK itu pun langsung melihat rekaman CCTV yang berada di rumahnya.

“Iya pelemparan itu sekira pukul 00.55 WIB melalui CCTV kami ada di rumah. Pagi ya pas bangun subuh, kebetulan salah satu bom molotovnya itu posisinya berdiri ketika dilempar, kalau yang di atas kan terbakar besar, kebetulan itu berdiri gitu nggak pecah pertolongan Allah. Terus pagi subuh ketika sopir datang itu masih nyala sumbu nya,” jelas dia

“Dua, satu di atas yang pecah dan satu di bawah yang masih utuh,” ucap Laode.

Dia pun menyerahkan kasus pelemparan molotov tersebut kepada pihak polisi. “Sudah lah tanyakan saja sama Mabes Polri ya,” kata Laode M Syarif ini.


Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Fatih Seferagic Bantah Mendekati Lucinta Luna

Liputan6.com, Jakarta – Lucinta Luna kembali menghebohkan jagat maya. Selebritas kontroversial itu mengaku sering berkomunikasi dengan hafiz Alquran asal Amerika, Fatih Seferagic. Pernyataan Lucinta Luna itu pun menjadi perbincangan publik. 

Nampaknya kabar tersebut sangat mengganggu Fatih Seferagic. Melalui Instagram Stories-nya, penghafal Alquran tampan itu mengklarifikasi hubungannya dengan Lucinta Luna.

Fatih Seferagic membantah kedekatannya dengan Lucinta Luna. Namun ia tak menampik pernah berkomunikasi dengan selebritas yang diduga berjenis kelamin laki-laki sebelum menjalani operasi.

Tetapi itu hanya sehari saja. Setelah itu, Fatih Seferagic tak pernah lagi berbicara dengan Lucinta Luna.

Saya berbicara dengan Luna selama satu hari sampai saya tahu dia seorang pria. Ini berbulan-bulan yang lalu. Kita tidak bicara sekarang. Tolong jangan menghibur ini dan menyebarkan kebohongan,” tulis Fatih Seferagic, Selasa (15/1/2019).

2 dari 4 halaman

Fitnah

Setelah menjelaskan keadaan sebenarnya, Fatih Seferagic meminta agar tidak ada lagi yang menyebarkan kebohongan tersebut. Merasa telah difitnah, pria 23 tahun itu berdoa. “Semoga Allah melindungi kita semua dari fitnah,” tulis Fatih Seferagic.

Tak kuat diserang dnegan permasalahan ini, Fatih Seferagic meminta saran dari sang guru. Ia diminta untuk mengabaikan kabar tersebut.

Guru saya telah mengatakan kepada saya untuk tidak lagi memperhatikan ini. Sangat menyedihkan bahwa orang-orang menyibukkan diri dengan gosip ketika kita memiliki masalah yang lebih besar di dunia. Apakah kalian tahu apa yang terjadi di Yaman, Palestina, Suriah, Rohingya…Allah Help Our Ummah,” imbuhnya.

3 dari 4 halaman

Telah Menikah

Fatih Seferagic telah menikah di usia 19 tahun dengan mempersunting Shafiya Kara. Namun, pada 2014 mereka memutuskan untuk bercerai. Selang tiga tahun kemudian, Fatih menikah kembali pada 2017.

Fatih cukup tertutup dengan kehidupan pribadinya. Ia tak pernah mengunggah potret kebersamaannya dengan istri tercinta. Sehingga sosok istri Fatih Seferagic tak pernah diketahui publik.

4 dari 4 halaman

Aktivis Kemanusiaan

Selain penghafal Alquran, Fatih Seferagic juga mengkaji hadis Rasulullah. Ia juga seorang aktivis kemanusiaan.

Sejumlah potret kegiatan peduli sesama diabadikan di Instagramnya. Mulai dari membantu korban bencana alam hingga menghimpun donasi untuk anak-anak di Yaman yang tengah mengalami krisis kelaparan. (Lavenia/Mgg)