Polisi Lepas Tembakan Peringatan di Luar Gedung Acara Prabowo di DIY

Sleman – Acara Prabowo Subianto Menyapa Masyarakat dan Purnawirawan TNI/Polri DIY-Jateng di Grand Pacific Hall, Sleman sempat diwarnai kericuhan. Insiden terjadi di luar gedung atau tepatnya di pinggir Jalan Magelang Km 4,5.

Polisi pun terpaksa mengacungkan senjata laras panjang dan mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghalau gesekan.

Kericuhan terjadi saat acara yang dihadiri oleh capres nomor urut 02, Prabowo itu berlangsung pada siang tadi. Informasi yang dihimpun, ada dua orang yang belum diketahui identitasnya, membawa spanduk Jokowi-Ma’ruf Amin di tengah massa pro Prabowo di luar Grand Pacific Hall. Keduanya langsung dikejar massa pro Prabowo sebelum akhirnya bisa diamankan polisi yang berjaga di lokasi acara Prabowo tersebut.

“Tadi ada dua orang bawa spanduk Jokowi-Amin, dikejar,” kata Aji, salah seorang warga, Rabu (27/2/2019).

Kapolres Sleman, AKBP Rizky Ferdiansyah saat dihubungi wartawan melalui telepon membenarkan adanya kericuhan itu.

“Betul ada sedikit insiden (di sekitar Grand Pacific Hall),” kata Rizky.

Rizky mengakui memang ada anggota polisi yang mengeluarkan tembakan peringatan saat insiden terjadi.

“Itu untuk menghalau gesekan, untuk meredam emosi massa di lapangan. Jadi anggota mengeluarkan tembakan peringatan, hanya menghalau agar tidak ada gesekan,” jelasnya.

Rizky menyebut pihaknya masih mendalami insiden itu. Dia belum bisa menyampaikan apakah sudah ada orang yang diamankan, berapa jumlahnya, apakah ada korban luka dan apa pemicu pasti dari peristiwa tersebut.

“Masih didalami,” imbuhnya.
(sip/mbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menyelidiki Motif Kampanye Hitam 3 Emak-Emak di Karawang

Liputan6.com, Jakarta – Kampanye hitam yang melibatkan tiga orang ibu-ibu di Karawang, Jawa Barat menghebohkan media sosial.

Tiga emak-emak, yang diketahui berinisial ES (49), IP (45), CW (44) ini diduga melakukan kampanye hitam door to door terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Mereka melakukan kampanye hitam dengan membuat isu Jokowi akan melarang azan dan melegalkan pernikahan sejenis jika kembali terpilih di Pilpres 2019. Polisi pun bergerak cepat usai video yang menampilkan tiga emak-emak itu viral di media sosial.

Polda Jabar menetapkan ES (49), IP (45), CW (44) sebagai tersangka setelah diduga melakukan kampanye hitam door to door terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Tepatnya sejak tanggal 25 Februari 2019 kemarin kita menetapkan ketiganya sebagai tersangka dan statusnya naik dari penyelidikan menjadi penyidikan,” ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko ditemui di Mapolda Jabar, Selasa (26/2/2019).

Trunoyudo mengatakan Dalam video yang beredar, ketiganya memiliki peran masing-masing. “Ya dua orang (ES dan IP) yang dimaksud dalam konten video. Satu lagi (CW) yang memvideokan dan menambah caption (di twitter),” dia. 

Dalam video juga nampak dua ibu-ibu yang sedang berbicang dengan seorang pria paruh baya. Pria tersebut berdiri di depan pintu rumahnya. Dua ibu-ibu mengajak untuk tidak memilih Jokowi dengan menggunakan bahasa sunda.

Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awene meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin (Suara azan di masjid akan dilarang, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin)” kata salah satu ibu yang tidak diketahui namanya.

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya kini dijerat dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2 dengan ancaman 6 tahun penjara dan juga Pasal 14 ayat 2 UU KUHP terkait penyebaran berita bohong dengan ancaman 3 tahun bui.

Untuk mempertanggungjawabkan perbutannya kini ketiga tersangka berada di Polres Karawang.

“Kita lakukan penahanan dari penyidik. Karena ancaman hukuman 6 tahun. Karena memang di sana fokus terjadinya dan dasar adanya laporan dari pihak korban. Dalam hal ini adalah tim sukses pasangan calon yang disudutkan,” ungkap dia. 

Sementara itu, motif ketiga ibu melakukan kampanye hitam terhadap pasangan calon presiden nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf kini terus didalami oleh Bawaslu Jawa Barat.

Rencananya Bawaslu Jabar bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan memeriksa motif terduga pelaku.

Nantinya setelah dilakukan pendalaman, pihaknya bersama Gakkumdu akan menilai apakah ketiga perempuan tersebut melakukan pelanggaran terkait pemilu atau tidak.

“Dari Bawaslu kami lagi mengumpulkan informasi dan keterangan dulu. Nanti bersama Gakkumdu untuk pendalamannya,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Abdullah.

Menurut Abdullah, Bawaslu akan mendalami hal-hal terkait soal pemilu saja. Pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu memuat larangan dalam kampanye. Pasal itu berbunyi: Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Soal dugaan kampanye hitam itu, calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin meminta kepolisian mengusut tuntas kampanye hitam yang dilakukan ibu-ibu di Karawang, Jawa Barat.

Dia berharap aktor intelektual kampanye hitam ‘Jokowi terpilih tidak ada azan dan LGBT diizinkan’ juga ditangkap.

“Saya kira itu harus terus diproses karena harus dicari aktor intelektualnya di mana,” kata Ma’ruf di Kuningan, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019).

Supaya, kata Ma’ruf, sumber hoaks tersebut dihentikan. Menurut Ma’ruf, kampanye hitam yang demikian sangat berbahaya.

“Sebab kalau tidak ini (ditangkap) bakal ada lagi keluar lagi jadi sumber hoaks. Itu harus diketahui dan harus diproses. ini sangat berbahaya bagi demokrasi penegakan demokrasi dan keutuhan bangsa ini isu seperti itu menimbulkan konflik,” jelas dia.

2 dari 3 halaman

Ada Peran Tokoh Intelektual ?

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Moeldoko menduga tiga orang emak-emak yang melakukan kampanye hitam terhadap capres petahana Joko Widodo atau Jokowi atas perintah pihak tertentu.

“Terstrukturlah pasti. Enggak mungkin menjalankan kalau enggak ada perintah,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Moeldoko menyebut publik tak kesulitan untuk mengidentifikasi siapa saja di balik kampanye hitam tersebut. Dilihat dari bahasa yang digunakan tiga emak-emak tersebut, terlihat jelas aktor utama kampanye yang menjatuhkan Jokowi-Amin.

Mengenai pernyataan tim BPN Prabowo-Sandiaga Uno yang membantah memberikan perintah apa pun pada tiga emak-emak itu, Moeldoko menanggapi santai.

“Bisa saja menyangkal. Kan bisa dilihat, diikuti. Pelakunya siapa? Aktornya siapa? Emak-emak. Ikuti saja. Pendidikan dia apa? Substansi isunya apa? Bisa enggak ya dia membuat struktur isu seperti itu? Kan gitu. Kan gampang. Mana bisa emak-emak bikin isu begitu kalau enggak ada seniornya,” ujar dia.

Belajar dari kampanye hitam itu, Moeldoko mengimbau kepada pihak-pihak yang tengah berkontestasi di Pemilu 2019 untuk tak membodohi rakyat. Dia berharap ajang pesta demokrasi kali ini diisi dengan adu gagasan dan program.

“Enggak usahlah pakai membodoh-bodohi rakyat. Yang saya sedih itu, berpakaian Muslim, tapi memfitnah orang kayak begitu. Itu kan keterlaluan. Jadi Muslim-nya mana? Saya yang enggak sukanya begitu. Kita sama-sama Muslim jadi enggak enak. Masak ajaran kita begitu sih? Jadi jangan cara-cara pembodohan yang berlebihan,” ucap dia.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan meminta Polda Jabar tidak berhenti melakukan penyelidikan setelah mengamankan tiga perempuan tersebut. Terlebih, ia menduga ketiga ibu rumah tangga itu tidak memahami pesan yang disampaikan.

“Kami menduga kemungkinan ada aktor intelektual di balik itu apakah ibu itu disuruh melakukan kampanye hitam, sebar fitnah, ujaran kebencian kepada masyarakat di sekitarnya untuk tidak memilih Pak Jokowi,” ucapnya di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin, 25 Februari 2019.

Selebihnya, pihak kepolisian pun diminta untuk menelusuri lebih jauh peran ketiga perempuan yang saat ini berada di Polda Jabar. Apakah ketiganya simpatisan atau relawan resmi dari paslon 02 Prabowo- Sandiaga Uno yang saat ini bersaing dengan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membantah telah melakukan kampanye hitam pada Pilpres 2019. Hal ini sekaligus menanggapi tiga ibu-ibu di Karawang yang ditangkap oleh polisi karena telah melakukan kampanye hitam.

“Kami sejak awal mengatakan bahwa Prabowo-Sandi ingin menang berkah dan bermartabat. Tidak menghalalkan segala cara hukum yang menyebar hoaks,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Pipin Sopian di Media Center Pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin, 25 Februari 2019.

“Kami harus verifikasi ulang, enggak tahu sampai saat ini tentu tim kami sedang mengkajinya tetapi ingin melakukan landasan dari BPN bahwa kami meminta siapapun relawan dari BPN Prabowo-Sandi untuk tetap tidak menyebarkan hoaks kalau melanggar itu memang konsekuensi harus siap diproses hukum,” tegas dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) ini mengungkapkan, BPN tetap meminta keadilan harus ditegakkan secara adil terhadap penyebar hoaks baik dari pendukung Prabowo-Sandi maupun pendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Tetapi di sisi lain kami ingin penegak hukum berlaku adil. Para pendukung 01 yang melakukan menyampaikan hoaks dan black campaign pada 02 diproses secara hukum,” pungkas dia.


Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

3 dari 3 halaman

Hindari Hoaks

Menjelang Pilpres 2019, fenomena haters dan hoax dipastikan bakal bermunculan. Begitu pun saling menyerang antarpendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di pesta demokrasi lima tahunan itu.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengimbau masyarakat tidak menanggapi dengan serius berbagai postingan di media sosial (medsos).

“Jangan gampang baperan. Dari pada buang-buang pulsa mending delete saja” ujar Rudiantara, usai kuliah umum di IPB Dramaga, Bogor.

Rudiantara menegaskan tidak akan segan-segan untuk menghapus akun media sosial atau website yang melakukan black campaign maupun menyebar informasi bohong (hoax) selama masa kampanye.

“Seperti Pilkada kemarin, Bawaslu meminta kami meng-take down beberapa akun, pasti kami lakukan,” kata dia.

Selama Pemilu 2019, Menkominfo bersama Bawaslu akan selalu mengawasi proses kampanye baik di medsos maupun area yang menjadi tanggungjawabnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan media sosial sebagai tempat saling menyerang. Alangkah baiknya diisi dengan adu program maupun gagasan untuk kebaikan Indonesia.

“Ini kan pesta demokrasi, namanya pesta harus happy, jangan jelek-jelekan, gontok-gontokan, gebuk-gebukan. Harusnya sampaikan yang baik-baik seperti program atau visi-misi saja,” tutupnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Emruscorner, Emrus Sihombing, mengatakan tidak menutup kemungkinan ada penumpang gelap yang memanfaatkan momentum Pilpres dan bergerak di media sosial. Dia mencontohkan isu-isu bangkitnya PKI atau yang lainnya.

“Saya mau katakan bahwa tidak hanya Pilpres, dalam dinamika politik penumpang gelap itu adalah sesuatu yang tak tertolak dan tak ternafikkan,” ucap Emrus di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Dia menuturkan, seharusnya, jika terjadi serangan dalam bentuk hoax, ujaran kebencian, dan sebagainya melalui berbagai saluran komunikasi, terutama sosial media, kepada salah satu peserta atau paslon, kompetitor lain yang merasa diuntungkan harus membantu.

“Sejatinya kompetitornya yang boleh jadi diuntungkan dengan isu tersebut maju ke depan menjelaskan. Bila perlu membelanya dengan narasi yang menyejukkan,” tutur Emrus.

Dia mencontohkan, jika paslon Z diserang isu yang merugikannya, sejatinya paslon X yang membelanya sembari mejelaskan bahwa mereka tidak mau menang di tengah hiruk-pikuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, ekploitasi SARA dengan berbagai bentuk.

“Jadi, tidak boleh ada pembiaran sekalipun paslon yang bersangkutan diuntungkan,” ungkap Emrus.

Sementara itu, Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga Politisi PDI Perjuangan, Zuhairi Misrawi, menegaskan, pihaknya mewaspadapi potensi munculnya penumpang gelap yang bakal menggerus suara mereka di Pilpres 2019 mendatang.

“Penumpang gelap biasannya muncul dengan memproduksi isu negatif dan berita bohong. Dengan fokus pada isu ekonomi dan pembangunan, maka isu negatif yang dimainkan penumpang gelap bisa diredam,” jelas Zuhairy.

Ironi Guru Agama Cabuli Anak Didiknya

Jakarta – Bak petir di siang bolong, orang tua sejumlah siswi di sebuah SD negeri di Kota Bangun, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, terkejut mendengar laporan anak-anak mereka yang mengaku telah dicabuli. Pelakunya lebih mengejutkan lagi, guru agama di sekolah tersebut. Semua pun kompak membawa kasus ini ke polisi.

Kasus ini bisa terungkap berkat adanya salah seorang siswi yang melapor kepada orang tuanya. Orang tua siswi tersebut kemudian memberi tahu ke orang tua murid lainnya apakah anak mereka pernah dicabuli pelaku. Sejumlah siswi pun mengamini. Para orang tua ini kemudian mendatangi rumah kepala sekolah dan meminta hal ini diusut.

Kepala sekolah setelah melakukan pemanggilan mengatakan, guru berinisial BS (57) ini tidak mengakui perbuatannya. Tidak terima, para orang tua lalu melapor ke Polsek Kota Bangun.


Polisi kemudian mendatangi rumah dan menangkap BS. Sejumlah barang bukti disita dari pelaku dan korban. Saat diperiksa, BS akhirnya mengakui perbuatannya mencabuli pelaku. BS pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Ilustrasi pencabulan anakIlustrasi pencabulan anak Foto: Andhika Akbarayansyah

“Dia mengakui perbuatannya saat diamankan,” kata Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Damus Asa saat dihubungi detikcom lewat telepon, Senin (25/2/2019).
AKP Damus menceritakan, BS melakukan perbuatan cabulnya ini di dalam kelas. BS memangku siswi, dan di saat bersamaan tangannya meraba tubuh dan kemaluan korban. Parahnya, BS juga memperlihatkan film porno.

“Kalau dari keterangan anak-anak, kita sampaikan beberapa orang dikasih lihat film-film telanjang. Cuma kita cari di HP-nya belum ketemu,” ucapnya.

Para korban yang rata-rata berusia 8-9 tahun tidak kuasa melawan saat dicabuli BS. Menurut AKP Damus, para korbannya diancam oleh tersangka agar tidak memberitahukan perbuatan tersebut kepada siapapun.

“Korban diancam kalau menolak atau ngasih tahu ke orang tua nggak dikasih nilai agama,” ujar AKP Damus.

Dikabarkan ada lebih dari 10 siswi yang jadi korban kebiadaban BS. Namun menurut AKP Damus, sejauh ini ada 9 orang siswi yang mengakui pernah dicabuli BS.

Ironi Guru Agama Cabuli Anak DidiknyaFoto: Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Damus Asa (ist)

“Ada 6 orang yang diraba-raba alat vitalnya. Pahanya, dadanya, sambil dipangku. Ada 3 orang juga yang sempat kemaluannya dimasuki pakai jari tersangka,” ujar AKP Damus.

AKP Damus menegaskan, pihaknya masih terus mengembangkan kasus ini. Polisi masih mendalami apakah ada siswi lainnya yang jadi korban. Tersangka juga masih didalami keterangannya soal motifnya melakukan perbuatan biadab tersebut.

“Sementara sih pengakuannya sekadar iseng saja,” ucapnya.

BS saat ini mendekam di ruang tahanan Polres Kukar. Dia dijerat pasal 287 KUHP dan pasal 76e juncto pasal 82 ayat 2 UU Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

“Kita juga nantinya mau undang psikiater untuk memeriksa apakah dia ada gangguan jiwa. Tersangka ini sudah berumur juga,” ujar AKP Damus.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah merespons adanya kasus ini. Dia mengatakan perbuatan BS tidak bisa ditoleransi.

“Sangat sangat tidak ditoleransi itu,” ujar Muhadjir kepada wartawan di SMAN 15 Kota Bekasi, Ciketing Udik, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (25/2).

Muhadjir mengaku belum membaca berita terkait kasus pencabulan guru agama tersebut kepada 9 orang siswi ini. Namun, menurut Muhadjir, pelanggaran yang dilakukan oleh guru agama tersebut mesti ditelaah lebih dalam.

“Pokoknya guru itu kalau melakukan pelanggaran, pertama harus dicek apakah dia pelanggaran etik atau pelanggaran pidana. Kalau pelanggaran etik, itu urusannya dengan dewan etik, kalau itu di daerah biasanya akan ditangani dengan kepala dinas, dan tim yang dibentuk untuk mengecek dia,” jelas Muhadjir.

“Kalau ditemukan ada pelanggaran pidana, ya itu urusannya polisi dan harus ditindak secara hukum,” sambungnya menegaskan.
(hri/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Heboh Penumpang China Airlines Bawa Ratusan Proyektil Masuk RI

Jakarta – Penumpang China Airlines, SP (36), yang ditangkap di Bandara Internasional Surabaya karena membawa 400 proyektil bikin heboh. Dia mengaku proyektil itu akan digunakan untuk berburu.

SP merupakan penumpang pesawat China Airlines CI-751 dari Taiwan. Dia transit di Singapura sebelum kemudian mendarat di Bandara Internasional Juanda, sekitar pukul 23.00 WIB, Sabtu (23/2).

Saat diperiksa menggunakan X-ray di Bandara Juanda, petugas menemukan lima bungkus mencurigakan berbalut isolasi warna putih yang ditempatkan di antara tumpukan baju di dalam koper. Saat dibuka, lima bungkus berbalut isolasi warna putih itu berisi total 400 butir proyektil senjata api berbagai jenis.
Proyektil tersebut dibawa dengan bungkus yang dibalut isolasi berwarna putih. 400 Proyektil yang dibawa SP terdiri dari 100 buah Splitzer Caliber 30, 200 buah Held-X Caliber 30, dan 100 buah Hornady ELD-X Caliber 700 mm.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera mengatakan SP mengaku mendapatkan proyektil itu dari USA. Proyektil itu akan dirakit lagi dan dimasukkan dalam selongsong yang berisi bubuk mesiu.

Meski membawa proyektil, menurut Kombes Barung, SP tak ditahan. Definisi proyektil yang bukan merupakan senjata api berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 1951 tentang senjata api membuat polisi tak bisa menahan SP.

“Orang tersebut membawa salah satu komponen amunisi, jadi amunisi itu ada satu, bahan ledak. Dua, selongsong, ada hulu ledak dan kemudian ada proyektilnya. Yang dibawa oleh yang bersangkutan adalah bagian dari pada amunisi yaitu proyektil saja,” papar Barung.

“Sehingga kita tidak dapat melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, karena tidak melanggar undang-undang 12 tahun 1951,”tambahnya.

Sementara itu, Karo Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan SP telah ditetapkan tersangka. SP juga ditahan oleh Polresta Sidoarjo.

“Saat ini untuk tersangka tersebut sudah menjalani proses hukum oleh Polresta Sidoarjo, sudah dilakukan penyidikan dan penahanan oleh Polresta Sidoarjo,” kata Dedi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (25/2).

Dedi mengatakan, SP dijerat Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang penguasaan senjata api. Kepada polisi tersangka mengaku akan merakit proyektil tersebut untuk berburu.

“Dari hasil keterangan tersangka, itu akan dirakit kembali kemudian untuk kepentingan berburu, itu nanti akan didalami,” ujar Dedi.

SP juga mengaku sebagai anggota Perbakin. Namun setelah dicek, nama SP tidak terdaftar.

“Pengakuan seperti itu tapi dari data yang sudah dilakukan klarifikasi yang bersangkutan tidak terdaftar. Yang bersangkutan sebagai anggota klub menembak, cuma masih didalami oleh Polresta Sidoarjo,” ujar Dedi.
(idh/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Satgas Antimafia Bola Kejar Pengakuan Tersangka dan Saksi di Mata Najwa

Liputan6.com, Jakarta – Satgas Antimafia Bola Polri akan menindaklanjuti keterangan tersangka dan saksi yang diungkap di acara Mata Najwa yang disiarkan pada Rabu 20 Februari 2019 malam. Keterangan dari para narasumber akan dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam mengusut skandal pengaturan skor sepakbola Indonesia.

“Itu petunjuk-petunjuk yang nantinya bisa didalami dan diselidiki oleh Satgas Antimafia Bola,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Dalam acara bertajuk ‘PSSI Bisa Apa Jilid 4’ yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta itu, sopir Jokdri, Dani buka-bukaan soal perintah bosnya. Dani mengaku beberapa kali diperintah mentransfer sejumlah uang oleh Jokdri, paling besar mencapai nominal Rp 5 miliar.

Tersangka pengaturan skor, Dwi Irianto alias Mbah Putih juga buka-bukaan dengan jurnalis senior Najwa Shihab dalam sebuah wawancara eksklusif. Menurutnya, semua manajer klub pasti menjalin komunikasi dengan wasit.

Bukan hanya tersangka, Najwa juga menghadirkan keterangan saksi dari perangkat pertandingan yang identitasnya dirahasiakan. Menurut saksi, hampir semua pertandingan sepakbola sudah diatur. PSSI juga memiliki peran penting dalam skandal match fixing.

“Semua itu petunjuk. Itu nilainya satu kalau pengakuan saja. Kita butuh bukti dokumen yang menguatkan petunjuk itu,” tutur Dedi.

2 dari 2 halaman

Dibutuhkan Penyidik

Tidak menutup kemungkinan, informasi di Mata Najwa akan ditindaklanjuti oleh penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Sehingga keterangan tersebut memiliki pertanggungjawaban hukum.

“Tentunya sangat terkait kalau itu nanti dibutuhkan penyidik dalam rangka untuk mengungkap match fixing di beberapa liga, tentu arahnya ke sana (di-BAP),” ucap Dedi.


Saksikan video pilihan di rumah ini:

Polisi Dalami Dugaan Joko Driyono Terlibat Kasus Lain

Jakarta – Polisi menyatakan masih mendalami dugaan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono terlibat kasus lain selain dugaan perusakan barang bukti pengaturan skor. Pemeriksaan, kata polisi, bakal terus dilakukan.

“Ya masih didalami dalam pemeriksaan lanjutan, kan belum selesai,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dihubungi detikcom, Selasa (19/2/2019).

Hal itu disampaikan Dedi saat ditanya apakah ada kemungkinan Joko terlibat kasus lainnya selain perusakan barang bukti. Dedi sendiri mengatakan pemeriksaan lanjutan Joko dijadwalkan pada Kamis (21/2/2019). Menurut Dedi, belum ada barang bukti lain yang disita terkait kasus yang diduga melibatkan Joko Driyono.


“Belum barang buktinya, sementara masih dimintai keterangan dulu untuk tambahan Kamis pagi,” kata Dedi.

Sebelumnya, Polisi sempat menyita uang Rp 300 juta dari apartemen Joko. Dari jumlah tersebut, Rp 160 juta disebut polisi diduga terkait kasus suap pengaturan skor. Namun, dia tak menjelaskan detail uang yang diduga suap dan disita dari apartemen Joko itu berasal pihak mana.

“Setelah dilakukan audit terhadap uang, yang kemarin informasinya Rp 300 juta, telah diaudit lagi, yang terkait masalah peristiwa pidana hanya Rp 160 juta,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/2).

Joko sendiri saat ini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan perusakan barang bukti pengaturan skor sepak bola. Dia duga menjadi aktor intelektual perusakan sejumlah barang bukti yang dilakukan 3 tersangka sebelumnya, yaitu Muhammad Mardani Mogot (sopir Jokdri), Musmuliadi (OB di PT Persija), Abdul Gofur (OB di PSSI).

Polisi pun telah memeriksa Joko sebagai tersangka pada Senin (18/2). Usai diperiksa sekitar 20 jam, Joko irit bicara dan hanya menyatakan satgas antimafia bola telah bekerja secara profesional.

“Sejak kemarin jam 10.00 WIB sampai hari ini, alhamdulillah, telah memenuhi undangan Satgas untuk didengar keterangan saya sebagaimana surat panggilan. Satgas, penyidik, bekerja sangat profesional,” ujar pria yang kerap disapa Jokdri itu di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (19/2).

Polisi mengatakan Jokdri dicecar sejumlah pertanyaan terkait kasus perusakan barang bukti dalam pengaturan skor. Dalam pemeriksaan itu, Polisi menyebut Joko mengakui memerintahkan anak buahnya mengambil barang bukti.

“Intinya adalah garis besar yang kemarin saya sampaikan ya, bahwa yang bersangkutan akan ditanyai seputaran menyuruh orang untuk mengamankan laptop dan dokumen lain yang dalam posisi di-police line dan dalam penguasaan penyidik. Jadi yang bersangkutan menjawab ya, alasannya memang untuk menyuruh orang tersebut untuk mengamankan barang tersebut,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (19/2).

Simak Juga Joko Driyono Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Mafia Bola’:

[Gambas:Video 20detik]



(dwia/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mengungkap Misteri Kematian 3 Siswa Semarang di Kolam Renang

Liputan6.com, Semarang – Polisi meminta keterangan guru dan pengelola kolam renang menyusul tewasnya tiga siswa SMPN 25 Kota Semarang saat mengikuti rangkaian ujian praktik berenang yang diselenggarakan sekolah tersebut.

Kapolsek Semarang Utara Kompol I Made Sapru mengatakan, bahwa dua guru SMPN 25 dan tiga pegawai Kolam Renang Paradise Club Indraprata.

Kedua guru tersebut, kata dia, merupakan pengawas saat pelaksanaan praktik renang.

“Pegawai kolam renang, termasuk manajer tempat tersebut,” katanya, Minggu (17/2/2019), dilansir Antara.

Ia menyebut pemeriksaan masih akan berlanjut, termasuk terhadap teman sekolah korban yang bersama-sama ikut dalam kegiatan itu.

Polisi, lanjut dia, juga akan meminta keterangan ahli untuk mengetahui kelayakan kolam renang tersebut.

“Unsur kelalaiannya didalami. Kami akan minta keterangan ahli,” katanya.

Sebelumnya, tiga siswi SMP Negeri 25 Kota Semarang tewas setelah tenggelam saat berenang di Kolam Renang Paradise Club Indraprata, Jalan Utari I, Kota Semarang, Sabtu (16/2).

Ketiga siswi tersebut tewas saat mengikuti ujian praktik renang yang digelar sekolah. Ketiga siswi tersebut merupakan bagian dari 148 siswa kelas IX yang akan mengikuti kegiatan ujian renang.

Adapun identitas tiga siswa tersebut masing-masing Jibran (15) warga Kuningan, Mutia (15) warga Bandarharjo, dan Tasa (16) warga Banowati, Kota Semarang.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Polisi Jelaskan Barang Bukti Pengaturan Skor yang Dirusak Joko Driyono

Jakarta – Polisi menetapkan Plt Ketum PSSI Joko Driyono sebagai tersangka dalam kasus pengerusakan barang bukti pengaturan skor sepak bola. Polisi menyebut barang bukti yang dirusak itu berkaitan erat dengan kasus pengaturan skor yang dilaporkan oleh Mantan Manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani.

“Jadi salah satu barang bukti yang dirusak itu memiliki kaitan erat sama laporannya Bu Lasmi (Lasmi Indaryani), itu nanti akan dikembangkan,” kata Karo Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo saat dihubungi detikcom, Sabtu (16/2/2019) malam.

Dedi mengatakan hal itu juga akan menjadi fokus materi yang didalami Satgas Antimafia Bola kepada Joko Driyono pada pemeriksaan Senin (18/2) mendatang.

“Nanti dalam pemeriksan hari Senin itu salah satu poin atau materi yang didalami oleh satgas,” tambahnya.

Meski demikian, Dedi enggan bicara lebih jauh soal kemungkinan Joko Driyono juga menjadi tersangka dalam laporan Lasmi Indaryani. Dedi mengatakan semua itu tergantung pada pemeriksaan hari Senin yang akan datang.

“Kalau itu nanti tunggu hari Senin. Arah ke situ nanti akan dikuatkan dengan bukti-bukti petunjuk yang dimiliki oleh satgas. Sekarang masih tersangka yang alat buktinya kuat dan cukup itu yang pengrusakan, penghilangan dan pencurian barang bukti,” ujar Dedi saat ditanya status Joko Driyono dalam laporan Lasmi Indaryani.

Selain berkaitan erat dengan laporan Lasmi Indaryani, menurut Dedi, barang bukti yang dirusak merupakan dokumen-dokumen penting. Dokumen itu berisi soal pertandingan di Liga 3 sampai Liga 1, bukti transfer, pengaturan pertandingan hingga pengaturan perangkat pertandingan.

“Itu dokumen-dokumen, dokumen penting pertandingan di liga 3, 2, maupun liga 1, itu dokumen penting itu ada bukti transfer, ada pengaturan pertandingan, ada pengaturan perangkat pertandingan dan sebagainya. Itu akan diaudit terus oleh Satgas,” sebut Dedi.

Sebelumnya, Polri menyebut Joko Driyono sebagai aktor intelektual perusakan bukti kasus dugaan pengaturan skor. Sebelum Joko Driyono, ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka perusakan bukti kasus pengaturan skor.

“Dapat diduga sebagai aktor intelektual yang menyuruh dan memerintahkan 3 orang lakukan pencurian dan perusakan police line, masuk rumah tanpa izin, ambil laptop, dokumen dokumen, dan barbuk untuk mengungkap match fixing. Nah ini aktornya intelektualnya saudara Jokdri,” tegas Kabiro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu (16/2/).

Ketiga tersangka perusakan bukti pengaturan skor yakni Musmuliadi, Dani dan Abdul Gofur, memasuki kantor Komdis PSSI yang beralamat di Jalan Rasuna Timur, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan. Padahal kantor tersebut telah disegel petugas dengan garis polisi atau police line.

Ketiga tersangka dalam pemeriksaan Satgas Antimafia Bola mengaku melakukan pengambilan sejumlah dokumen, video rekaman CCTV, ponsel dan laptop karena disuruh seseorang, yang identitasnya belum dapat diungkap ke publik oleh polisi.
(ibh/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polisi Lacak Asal-usul Uang dari Penggeledahan Joko Driyono

Jakarta – Polri menelusuri sumber uang tunai yang ditemukan dari penggeledahan terkait Plt Ketum PSSI Joko Driyono. Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan bukti terkait pengaturan skor.

“Masih didalami. Sejumlah uang, iPad, laptop, buku tabungan, 9 HP, dokumen, dan lain-lain,” ujar Ketua Satgas Antimafia Bola Brigjen Hendro Pandowo saat dimintai konfirmasi, Sabtu (16/2/2019).

Polri menyebut Plt Ketum PSSI Joko Driyono sebagai aktor intelektual perusakan bukti kasus dugaan pengaturan skor. Sebelum Joko Driyono, ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka perusakan bukti kasus pengaturan skor.

“Dapat diduga sebagai aktor intelektual yang menyuruh dan memerintahkan 3 orang lakukan pencurian dan perusakan police line, masuk rumah tanpa izin, ambil laptop, dokumen dokumen, dan barbuk untuk mengungkap match fixing. Nah ini aktornya intelektualnya saudara Jokdri,” tegas Kabiro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Penelusuran otak di balik perusakan bukti kasus pengaturan skor berdasarkan keterangan tiga orang yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiga tersangka perusakan bukti pengaturan skor yakni Musmuliadi, Dani dan Abdul Gofur, memasuki kantor Komdis PSSI yang beralamat di Jalan Rasuna Timur, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan. Padahal kantor tersebut telah disegel petugas dengan garis polisi atau police line.

Polisi menjadwalkan pemeriksaan Joko Driyono sebagai tersangka pada Senin (18/2). Pemeriksaan dijadwalkan digelar pukul 10.00 WIB di Polda Metro Jaya.
(fdn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tunjukkan Barang Bukti dari Kediaman Joko Driyono, Satgas Bawa Rp 300 Juta

JakartaSatgas Anti Mafia Bola telah menetapkan Plt Ketua umum PSSI, Joko Driyono, sebagai tersangka. Satgas menemukan uang sebesar Rp 300 juta dari penggeledahan yang dilakukan di kediaman Jokdri.

Dalam sesi konferensi pers di Mabes Polri pada Sabtu (16/2), Satgas menunjukkan barang bukti yang diangkut dari apartemen Joko di Rasuna, Kuningan pada Kamis (14/2/2019) malam. Di antaranya, bukti transfer dan uang tunai sebesar Rp 300 juta.

“Banyak sekali. Ada yg sampai Rp 500 juta bukti transfer, Rp 300 juta uang cash, saat ini belum bisa dijelaskan karena saat ini masih dipelajari Kombes Royke Kasub Satgas Gakum,” kata Hendro Pandowo Ketua Satgas Anti Mafia Bola.

Hendro juga menjelaskan penetapan Joko sebagai tersangka masih berkaitan dengan laporan Manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indriyani. Pria asal Ngawi itu berupaya menghancurkan data-data yang dibutuhkan Satgas.
“Ada kaitannya, semua bukti yang dihancurkan itu adalah data-data yang dibutuhkan oleh penyidik Satgas Anti Mafia untuk mengungkapkan membongkar terjadinya pengaturan skor yang didalami saat ini. Kami awalnya laporan dari laporan polisi bu Lasmi,” kata Hendro.

Hendro menambahkan dari penemuan bukti-bukti tersebut tak menutup kemungkinan muncul tersangka baru.

“Iya kami saat ini sedang pelajari aliran dana yang saat ini sudah ada di tangan penyidik, bisa muncul tersangka baru, bisa muncul laporan polisi baru,” katanya.

Joko terancam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan/atau memasuki dengan cara membongkar, merusak atau menghancurkan barang bukti yang telah terpasang garis polisi oleh penguasa umum. Hal itu berdasarkan pasal 363 KUHP dan/atau pasal 265 KUHP dan/atau pasal 233 KUHP dengan ancaman penjara 2 tahun 8 bulan dan empat tahun.

(ads/fem)