Pamer Foto Penggeledahan di Medsos, Wakil Ketua Satgas Antimafia Bola Sindir Joko Driyono

Jakarta Satgas Antimafia Bola menggeledah apartemen milik Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono. Di Tower 9 Apartemen Taman Rasuna, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018) malam pihak kepolisian menyita sejumlah barang pribadi milik Joko Driyono yang dicurigai ada kaitannya kasus skandal pengaturan skor sepak bola Indonesia yang ditangani polisi.

Pernyataan tegas berbau satir dilontarkan Krishna Murti, Wakil Ketua Satgas Antimafia Bola di akun pribadi Instagram-nya pada Kamis (15/2/2019).

“Anda mau bilang cuma anda yg bisa urus bola? Buktinya Indonesia enggak pernah juara. Anda mau bilang bahwa Anda selalu benar dan tidak mau turun? Jangan coba2 lawan Kekuatan rakyat Indonesia. Dan percayalah kami akan selalu bersama rakyat Indonesia. Dan percayalah bahwa kami hanya ingin sepak bola Indonesia kembali hebat. Kamu mau mafia-mafiaan? Kami tidak akan pernah gentar pada apapun. Bravo rekan-rekan satgas,”  ujar Krishna Murti.

Pernyataan Krishna Murti ditulis di foto yang memajang aksi satgas saat menggeledah apartemen Joko Driyono. Dalam foto tersebut tampak sang Plt Ketum PSSI dengan menggunakan kaos berwarna hitam.




Di sisi lain, Satgas Antimafia Bola masih terus mengembangkan penyidikan kasus pengaturan skor di Liga 2. Polisi menyebut kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut terbuka.

“Iya, sangat terbuka kemungkinan (tersangka baru) itu,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

Dari penggeledahan terakhir (di apartemen Joko Driyono), penyidik menyita sejumlah barang milik Joko Driyono yang diyakini berkaitan dengan kasus pengaturan skor. Namun, saat ditanya kemungkinan Joko Driyono menjadi tersangka, Dedi mengatakan penyidik harus menguatkan alat bukti dahulu.

2 dari 2 halaman

Kuatkan Alat Bukti

“Mekanisme untuk menetapkan tersangka tentunya Satgas menerapkan standar kehati-hatian juga untuk menghargai asas praduga tak bersalah. Artinya, dalam hal ini penyidik betul-betul menguatkan alat bukti, clear. Dalam mekanisme gelar nanti diumumkan tersangka,” ujarnya.

Hingga tulisan ini diturunkan berkembang rumor kalau Joko Driyono telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, namun kebenaran kabar itu belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak Satgas Antimafia Bola.

Dipolisikan, Guntur Romli Makin Curigai Subkhan Main Sandiwara

Jakarta – Politikus PSI Guntur Romli tidak masalah dipolisikan petani bawang di Brebes, Subkhan, ke Bareskrim Polri. Malahan, dia semakin curiga bila Subkhan terlibat ‘Sandiwara Uno’.

“Dengan datang ke Jakarta dan melaporkan ke Bareskrim, Subkhan makin dicurigai main sandiwara,” ucap Guntur saat dimintai tanggapan terkait laporan Subkhan, Jumat (15/2/2019).

Guntur heran lantaran Subkhan melaporkannya ke Bareskrim. Padahal, menurutnya Subkhan bisa melaporkannya ke kantor polisi di daerahnya.

“Kok sampai datang ke Jakarta dan bawa pengacara segala? Katanya dia tidak punya uang dan terjerat utang Rp 15 juta sampai menggadaikan rumah bapaknya,” kata Guntur.

“Kalau sampai datang ke Jakarta, benarkah dia tidak punya uang atau adakah pihak yang membiayai kedatangan Subkhan ke Jakarta? Saya curiga ada pihak-pihak yang menggunakan Subhan untuk mengalihkan isu Sandiwara Uno. Subkhan melaporkan adalah hak dia, namun dengan kedatangan Subkhan langsung ke Jakarta ke Bareskrim semakin menguatkan dia terlibat Sandiwara Uno,” imbuhnya.

Sebelumnya Subkhan bersama pengacaranya, Muhammad Fayyadh, mempolisikan Guntur dengan tudingan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Guntur dilaporkan dengan Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE.

“Yang dipermasalahkan itu mengandung pencemaran nama baik klien saya, Pak Subkhan ini. Dituduh bahwa Pak Subkhan ini mengaku-ngaku sebagai petani. Padahal beliau sebagai petani beneran,” sebut Fayyadh sebelumnya.

(dhn/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Singapura Tangkap Dua Warga Negara yang Terlibat Jaringan ISIS

Liputan6.com, Singapura – Dua warga negara Singapura yang diduga terlibat jaringan ISIS telah ditangkap kepolisian setempat, setelah dideportasi dari Malaysia pada 7 Januari 2019. Mereka ditahan karena melanggar Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (ISA).

Salah satu pejabat Kementerian Dalam Negeri menyatakan pada Jumat 15 Februari 2019, keduanya bernama Mohamed Kazali Salleh dan Hazim Syahmi Mahfoot, dikutip dari Channel News Asia pada Jumat (15/2/2019). Saat ini, baru informasi seputar Kazali yang dilaporkan kepada publik.

Kazali (48) adalah seorang pengusaha yang disinyalir memiliki hubungan dekat dengan anggota ISIS senior asal Malaysia, Aquil Wan Zainal Abidin alias Akel. Akel juga dicurigai ambil bagian dalam serangan ISIS di Malaysia baru-baru ini.

Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa Kazali pernah diperintahkan oleh Akel untuk menyerang dan/atau merekrut orang-orang untuk menghabisi pusat Freemason di Malaysia pada tahun lalu, namun ia menolak karena takut akan ditangkap oleh pihak yang berwajib.

Kazali juga sempat memengaruhi Hazim, seorang eksportir mobil, untuk memiliki pandangan radikal.

“Mereka memiliki urusan bisnis, dan dengan cepat mengembangkan persahabatan pribadi. Hazim dipengaruhi oleh pandangan radikal Kazali,” kata pejabat kementerian dalam negeri.

Kazali mengatakan kepada Hazim untuk memerangi dengan kekerasan seluruh musuh Islam.

“Hazim memandang Kazali dan diyakinkan oleh Kazali bahwa dia harus melakukan kekerasan bersenjata terhadap musuh-musuh yang dianggap agamanya, khususnya non-Muslim,” kata MHA.


Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Kronologi Bergabungnya Kazali dalam Jaringan ISIS

Kazali telah bertempat tinggal di Malaysia sejak kecil, saat itu keluarga membawanya merantau ke Negeri Jiran. Beberaba dekade terakhir ia memutuskan bekerja dan menetap di Johor Baru meskipun berstatus warga negara Singapura.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Singapura, Kazel bertemu Akel pada 2009 dan diberikan teori konspirasi khususnya terkait pandangan jihad melawan penindasan ke Suriah.

Kazali kemudian bersedia membiayai Akel perjalanan dan kegiatan Akel di Suriah. Ia percaya bahwa uang yang disumbangkan akan mengantarkannya ke surga, khususnya jika Akel mati “syahid” di medan tempur.

Kazali pernah menyanggupi untuk turut pergi ke Suriah, mengingat ia sempat berikrar untuk setia kepada pemimpin ISIS, Abu Bakar Al-Baghdadi. Namun ia masih belum yakin untuk meninggalkan Malaysia.

Sebagi gantinya, Kazali bersedia merekrut lebih banyak simpatisan ISIS dan membiayai siapapun yang menginginkan berangkat ke Suriah.

Satgas Tinombala Tangkap Kurir Logistik Kelompok Teroris Ali Kalora

Liputan6.com, Jakarta – Satgas Tinombala terus mengejar kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora di Pegunungan Biru, Sulawesi Tengah. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap seseorang yang dicurigai sebagai kurir logistik kelompok teroris Poso itu.

“Dilakukan penangkapan kurirnya dan dalam pemeriksaan. Ditangkap di Parigi Moutong (perbatasan Poso),” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Namun, Dedi tidak mengungkap identitas kurir tersebut. Dia diketahui sebagai simpatisan Ali Kalora yang bertugas mengirim logistik makanan.

“Logistik untuk kebutuhan, beras, mi, telor. (Dibawa pakai) karung, dipikul. Soalnya jalurnya terbatas, karena hutan,” ucapnya.

Selain itu, Satgas gabungan Polri-TNI juga memutus jalur logistik di empat titik menuju tempat persembunyian Ali Kalora cs. Aparat secara teknis juga telah mempersiapkan pendeteksi jalur komunikasi yang dilakukan Ali Kalora cs.

Satgas juga meminta kerjasama masyarakat setempat, khususnya petani yang memasuki wilayah hutan Pegunungan Biru agar membawa perbekalan secukupnya. Satgas juga meminta kerjasama pihak keluarga untuk membujuk 14 kelompok teroris MIT yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buronan polisi untuk menyerahkan diri.

“Ini akan terus dilakukan oleh Satgas dalam rangka untuk mempersempit ruang gerak Ali Kalora cs,” kata Dedi.

Sebelumnya, Polri telah mendeteksi adanya empat anggota baru yang bergabung dengan kelompok teroris pimpinan Ali Kalora. Dengan begitu, jumlah kelompok Ali Kalora cs yang masuk daftar pencarian orang (DPO) kepolisian menjadi 14 orang.

Tak mau kalah, Satgas Tinombala juga mempertebal kekuatan untuk memburu kelompok teroris tersebut. Selain berkoordinasi dengan masyarakat setempat, aparat juga menyebarkan pamflet melalui udara agar kelompok Ali Kalora ini segera menyerahkan diri.

2 dari 2 halaman

Jadi Sorotan

Ali Kalora cs menjadi sorotan publik setelah aksinya membunuh dan memutilasi warga di Desa Salubanga, Sausu, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada Senin 31 Desember 2019. Diduga aksi tersebut untuk mengundang aparat kepolisian mendatangi lokasi.

Esoknya, mereka menembaki petugas kepolisian yang tengah olah TKP dan mengevakuasi jasad korban mutilasi. Dua anggota mengalami luka tembak akibat peristiwa tersebut.

Kontak tembak antara petugas dan kelompok teroris sempat berlangsung sekitar 30 menit. Mereka kemudian melarikan diri ke wilayah pegunungan di perbatasan Kabupaten Parigi Moutong dan Poso. Hingga saat ini, pengejaran terhadap mantan anak buah Santoso alias Abu Wardah itu terus berlanjut.

Klarifikasi Foto Dua Jari Hakim Senior: Itu Pose ‘L’ alias Lampung

Bandar Lampung – Setelah hakim PN Jakpus, foto pose dua jari hakim senior juga meramaikan lini massa. Foto para hakim senior itu dilakukan di Bandar Lampung, Lampung. Apa maksudnya?

“Termasuk ketika acara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Lampung, Dr Herry Swantoro SH MH melakukan pose L sebagai Lampung bersama para Ketua PT se-Indonesia. Banyak warga Pengadilan di berbagai daerah sempat menanyakan maksud pose dua jari jempol dan telunjuk yang diacungkan itu. Kemudian warga pengadilan Lampung memberi pengertian bahwa simbol L adalah Lampung. Kemudian delegasi pengadilan daerah-daerah itu membawa oleh-oleh di memorinya L dengan mengacungkan jempol dan telunjuk adalah Lampung,” kata Ketua PN Gunungsugih, Lampung, Syamsul Arief kepada detikcom, Rabu (13/2/2019).

Berikut penjelasan lengkap Syamsul, salah satu orang yang ikut foto pose L itu:

Hakim itu punya hak politik untuk dipilih dan memilih. Silahkan cari aturan hukumnya jika pernyataan ini mau dibantah. Tapi warga pengadilan apalagi hakim tidak boleh menunjukan secara terbuka tendensi pilihan politiknya dalam kontestasi politik. Karena hakim itu dituntut untuk sudah adil sejak pikiran, tindakan apalagi putusannya.

Bagaimana bisa dibaca adil jika hakim sudah condong dan terbuka menunjukan keberpihakan dalam konstetasi politik. Contoh misalnya mendukung terbuka kepada Jokowi kemudian dia menjatuhi hukuman berat kepada terdakwa yang diketahui kemudian adalah pendukung Prabowo.

Mudah untuk dicurigai tidak adil. Selalu akan ada pertanyaan. Selalu akan dihubung-hubungkan. Jadi jika kamu warga pengadilan apalagi hakim tidak boleh sama sekali menunjukan tendensi keberpihakan politikmu dalam konstestasi pilpres saat ini.

Jika selama ini kamu masih gatel menunujukan sikap yang terbuka, berhentilah!

 Klarifikasi Foto Dua Jari Hakim Senior: Itu Pose 'L' alias Lampung

Syukurlah Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi peradilan mengeluarkan aturan melarang warga pengadilan dan hakim untuk menunjukan tendensi keberpihakan politiknya secara terbuka dalam Pilpres saat ini. Aturan tersebut kemudian diteruskan melalui masing-masing Direktorat Jenderal peradilan masing-masing di bawahnya.

Nampaknya Mahkamah Agung menyadari suasana psikologis kontestasi pilpres tanah air saat ini. Masing-masing pendukung Capres demikian militan, memberi dukungan secara emosional bahkan saling ejek dan menyerang.

Bacalah timeline medsos saat ini, tread politik kekinian isinya saling serang head to head pendukung Jokowi versus Pendukung Prabowo. Tentu jika kecenderungan itu dibiarkan bisa menjalar ke dunia peradilan. Maka dibuatlah aturan.

Belakangan, muncul berita yang menampilkan foto-foto warga pengadilan dalam hal ini para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang berkumpul di Lampung dalam rangka penyerahan Penghargaan dan Pembinaan terkait pelaksanaan e-Court memperlihatkan pose ‘L’.

Simbol ‘L’ yang diposekan oleh DirekturJenderal Badan Peradilan Umum DR H herry Swantoro SH MH bersama para Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia itu dilakukan di depan halaman Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Lalu ada juga pose simbol L itu dilakukan saat penyerahan penghargaan e-court di Novotel Lampung.

Bahkan Dirjen Badilum MA yang rajin datang ke Lampung itu pada akhir Juli 2018 juga melakukan pose simbol L saat pelaksanaan Bakti Sosial operasi katarak gratis oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih bekerjasama dengan Pemkab Lampung Tengah pada bulan Juli 2018. Waktu itu masih jauh dari hingarbingar kontestasi pilpres.

Simbol ‘L’ sebelum viral sebagai kode dukungan pada capres Nomor 2 itu sesungguhnya di Lampung jauh sebelum kehebohan kontestasi Pilpres sudah sangat viral dan dikenal sebagai salam simbolisasi ‘LAMPUNG’.

Masyarakat di Lampung sangat bebas dan nikmat menggunakan kode simbol itu saat selfie atau kumpul fogo bareng dengan teman-teman baik di acara formal maupun informal. Simbol L sudah viral sejak tahun 2015-2016 di Lampung.

Adalah managemen Surat Kabar tertua di Lampung yakni Lampung Post yang mempopulerkannya untuk menujuk L sebagai Lampung. Kemudian Gubernur Lampung M Ridho Ficardo setelah menjadi Gubernur pada Tahun 2015 secara ‘resmi’ menggunakan salam ‘L’ tersebut di acara-acara resmi Pemerintah Provinsi Lampung dalam sekala lokal, nasional maupun internasional.

Maka bisa terlihat foto-foto Ridho Ficardo Gubernur Lampung terlihat berfoto dengan simbol kode L tersebut. Sejak saat itu pose L makin viral dan dipakai olrh masyarakat Lampung di acara-acara resmi maupun tidak resmi.

Demikianlah simbol L itu akhirnya di posekan juga oleh warga Pengadilan di Lampung dalam setiap kegiatannya. Termasuk ketika kegiatan-kegiatan pengadilan di acara nasional yang melibatkan banyak tamu dari berbagai daerah.

Termasuk ketika acara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Lampung, Dr Herry Swantoro SH MH melakukan pose L sebagai Lampung bersama para Ketua PT se-Indonesia.

Banyak warga Pengadilan diberbagai daerah sempat menanyakan maksud pose dua jari jempol dan telunjuk yang diacungkan itu. Kemudian warga pengadilan Lampung memberi pengertian bahwa simbol L adalah Lampung. Kemudian delegasi pengadilan daerah-daerah itu membawa oleh-oleh di memorinya L dengan mengacungkan jempol dan telunjuk adalah Lampung.

Tapi sayang kini simbol L itu sudah terlanjur diambil oleh simbol jari jempol dan telunjuk yang diacungkan sebagai simbol angka 2 menunjuk pada capres nomor urut 2.

Masyarakat Lampung harusnya kecewa karena simbol L nya sudah tidak lagi bebas diekspresikannya.

(asp/ear)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sandiaga soal Petani yang Curhat: Bukan Rekayasa, Jangan Suuzan Dulu

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno menegaskan sesi curhatnya bersama petani bawang di Brebes, Jawa Tengah, bernama Subkhan bukanlah rekayasa. Menurutnya merekayasa suatu peristiwa hanya akan merugikan dirinya.

“Pertama-tama yang menjadi fakta bahwa yang dituduhkan itu tidak betul. Semua mulai dari Fadli Zon, yang ada di Sumut, sampai manusia berlumpur di Makassar, Pak Subkhan semua terbukti memang orangnya ada,” ujar Sandiaga, di Jalan Hang Tuah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).

“Kalian banyak yang ikut kegiatan saya. Akan sangat berbahaya kalau direkayasa. Karena lihat saja semuanya ada, bawa HP. Mereka akan bisa menangkap. Jangan yang macam-macam lah sekarang. Pencitraan itu boleh, tapi nggak akan bisa escape, nggak akan bisa lari pada sesuatu yang bisa terjadi,” imbuhnya.


Sandiaga mengatakan, di era digital ini, rekam jejak seseorang mudah dicari tahu. Akan sulit bagi pihaknya untuk merekayasa suatu peristiwa yang melibatkan banyak orang.

“Zaman sekarang zaman yang teknologi digital yang penuh transparansi udah nggak akan mungkin rekayasa-rekayasa,” kata Sandiaga.

Eks Wagub DKI itu juga menegaskan, Subkhan merupakan sosok yang nyata. Sandiaga pun khawatir pihak lawannya justru gagal fokus dengan pribadi Subkhan, bukan malah pada isu yang disampaikan petani bawang itu.

“Dan saya khawatir sekali elite kita bukannya menangkap apa yang menjadi esensi yang disampaikan oleh Pak Subkhan tapi meng-attack, menyerang pribadinya Pak Subkhan sendiri. Ini yang saya khawatir menjadi tren menjauhkan elite dengan masyarakat. Elite itu harus denger apa yang dikatakan masyarakat, dan jangan berpretensi oh bohong, dia dulu siapa,” tutur pasangan capres Prabowo Subianto ini.

“Jadi dicurigai dulu, suuzan dulu. Kalau saya husnuzan. Saya lihat semua itu dari mata yang positif, membangun positif… Gelas itu selalu setengah penuh buat saya, bukan setengah kosong,” tambah Sandiaga.

Sebelumnya diberitakan, Sandiaga memposting interaksinya dengan seorang pria yang disebut sebagai petani bawang, Subkhan. Saat berdialog dengan Sandi, Subkhan mengeluhkan harga bawang rendah.

Di media sosial, sosok Subkhan banyak dibicarakan sebagai anggota komisioner KPUD. KPU RI sudah memberikan klarifikasi. Subkhan sudah tidak lagi menjabat sebagai komisioner KPU Brebes.

“Setelah kami lakukan konfirmasi kepada KPU Jateng, beliau adalah mantan Anggota KPU periode lalu. Jadi bukan anggota KPU periode ini,” kata anggota Komisioner KPU RI, Ilham Saputra saat dimintai konfirmasi.

Subkhan sudah berbicara soal sosoknya yang viral. Ia menegaskan bukan tim sukses capres-cawapres manapun. Setelah lepas dari jabatannya sebagai komisioner KPU, Subkhan mengaku aktif memperjuangkan nasib petani bawang.

“Saya bukan tim sukses capres manapun. Saat ini saya adalah petani. Saya selalu hadir karena ingin memperjuangkan nasib petani bawang,” kata Subkhan.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.

(mae/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Nenek di Gorontalo Kedapatan Sembunyikan Sabu di Kemasan Bawang Merah

Fokus, Gorontalo – Yunita Sumalata warga Kelurahan Dulomo Timur Kota Gorontalo menangis saat diperiksa Satuan Narkoba Polres Gorontalo. Wanita parubaya ini tertangkap saat mengambil kiriman bawang merah dari Sulawesi Tengah yang didalamnya dicurigai berisi paket sabu.

Seperti ditayangjkan Fokus Indosiar, Selasa (12/2/2019), Yunita sempat mengelak. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan dua paket kecil sabu yang disembunyikan di dalam kemasan bawang merah.

Dari pemeriksaan sementara, pelaku mengaku sabu sengaja dibeli dari Palu untuk digunakan menghilangkan rasa sakit dari penyakit yang dialami sang nenek. Bahkan, pelaku mengakui sudah setahun lebih mengonsumsi barang haram teresebut.

Polisi mencurigai nenek ini, kenapa membeli bawang merah saja harus jauh-jauh ke Palu.

“Untuk bawang ini modusnya pengiriman dari Palu ke Gorontalo. Modusnya dimasukkan ke dalam bawang merah itu,” kata Kasat Narkoba Polres Gorontalo AKP Leonardo Widharta.

Kini pihak kepolisian masih mengejar pengirim barang yang berada di Palu, Sulawesi Tengah. Sementara, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. (Rio Audhitama Sihombing) 

Sahabat: Ahok Nggak akan Balas Dendam ke PA 212 Lewat PDIP

Jakarta – Dosen UIN Adi Prayitno mengungkap PA 212 curiga Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok akan balas dendam lewat PDIP. Jubir PA 212, Novel Bamukmin, mengklarifikasi bahwa hal tersebut harapan, bukan kecurigaan. Sahabat Ahok yang juga politikus PDIP, Charles Honoris, menegaskan isu itu sama sekali tidak benar.

“Nah itu, saya bilang nggak mungkin balas dendam. Karena gini, Pak Ahok sudah memilih masuk PDI Perjuangan bukan untuk aktif berpolitik tetapi memilih PDI Perjuangan sebagai rumah untuk menyalurkan aspirasi politiknya,” kata politikus PDIP, Charles Honoris, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Charles sekali lagi menepis anggapan bahwa Ahok akan balas dendam. Menurutnya, meskipun bergabung ke PDIP, Ahok tak tertarik menjadi pejabat negara.
“Jadi saya rasa tidak benar anggapan bahwa Pak Ahok ingin balas dendam ya, karena sekali lagi Pak Ahok sendiri sudah mengatakan bahwa masuk PDI Perjuangan itu bukan untuk menjadi pengurus ya, tidak tertarik menjadi pejabat negara, tapi hanya merasa bahwa PDI Perjuangan adalah rumah besar kaum nasionalis sehingga rumah yang cocok untuk bisa menyalurkan aspirasi politiknya,” ungkapnya.

“Bahwa Pak Ahok masuk PDI ya sebagai kader, bukan sebagai pengurus partai. Tidak punya kewenangan khusus untuk bisa mengatur kebijakan partai juga, atau tidak juga memiliki keinginan untuk menjadi pejabat negara. Misalkan ikut pilkada, atau ikut pemilu legislatif ya, hanya sebagai kader yang ingin memberikan kontribusi pemikiran, menyalurkan aspirasi politiknya ke PDI Perjuangan,” imbuh Charles.

Charles sekali lagi menegaskan Ahok tak akan balas dendam. Baginya, partai politik bukan alat untuk balas dendam, tetapi untuk kesejahteraan rakyat.

“Pasti tidak (akan balas dendam), pasti tidak. Karena PDI Perjuangan partai politik, partai PDI Perjuangan bukan alat untuk balas dendam ya, tapi partai politik adalah alat untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Adi Prayitno mengungkapkan, PA 212 curiga bergabungnya Ahok ke PDIP lantaran ingin balas dendam. Ahok dicurigai ingin menjadikan PDIP sebagai alat untuk membalas dendam kepada kelompok yang memenjarakannya.

“Semalam saya diskusi dengan Alumni 212 Novel Bamukmin, dia ngomong bahwa di PA 212 itu mencurigai kembalinya Ahok ke PDIP dikhawatirkan menjadi ajang untuk membalas dendam kepada kelompok yang mengkriminalkan Ahok,” ujar Adi di restoran Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/2).

Adi mengaku mendapat informasi langsung dari Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin. Ahok dicurigai akan menggunakan PDIP sebagai kendaraan politik untuk memperoleh lagi kekuasaan.

Novel Bamukmin sudah meluruskan pernyataan Adi. Novel hanya berharap PDIP bisa membina Ahok agar tak lagi bikin gaduh.

“Saya hanya mengkhawatirkan semoga bergabungnya BTP ini tidak menjadi ajang balas dendam atas masalah yang pernah terjadi dengan kasus hukum BTP ini. Semoga PDIP bisa membina BTP dengan baik agar BTP tidak kembali membuat kegaduhan dan kekisruhan negara ini,” kata Novel, hari ini.
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dosen UIN Ungkap PA 212 Curiga Ahok akan Balas Dendam Lewat PDIP

Jakarta – Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengungkapkan PA 212 curiga bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ke PDIP lantaran ingin balas dendam. Ahok dicurigai ingin menjadikan PDIP sebagai alat untuk membalas dendam pada kelompok yang memenjarakannya.

“Semalam saya diskusi dengan Alumni 212 Novel Bamukmin, dia ngomong bahwa di PA 212 itu mencurigai kembalinya Ahok ke PDIP dikhawatirkan menjadi ajang untuk membalas dendam kepada kelompok yang mengkriminalkan Ahok,” ujar Adi di restoran Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2019).

Adi mengaku mendapat informasi langsung dari Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin. Ahok dicurigai akan menggunakan PDIP sebagai kendaraan politik untuk memperoleh lagi kekuasaan.
“Jadi kelompok 212 sekalipun Ahok hanya anggota biasa di PDIP dikhawatirkan dia mengakumulasi kekuatan politiknya di PDIP apalagi berpotensi jadi menteri dan seterusnya. Ini akan menjadi ancaman besar terhadap 212,” katanya.

Di sisi lain, menurut Adi, bergabungnya Ahok ke PDIP juga untuk menggaet suara para Ahoker yang belum menentukan pilihan. Dengan demikian, Ahoker akan ikut melabuhkan dukungannya ke PDIP dan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ahokers minimal tidak galau. Mereka tidak galau apalagi mengancam golput untuk memilih di 2019. Ahokers kan timbuh di mana-mana, menantikan kiprah Ahok di politik. Setelag Ahok ke politik masuk ke PDIP ini, loyalis-loyalis Ahok ini akan berdenyut di mana-mana,” tutur Adi.

Sebelumnya diberitakan, Ahok resmi menjadi kader PDIP sejak 26 Januari 2019. Dia mengaku PDIP sejalan dengan ideologi perjuangannya. Dia pun mengaku mantap menjadi kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

“Memang sesuai garis ideologi perjuangan saya,” kata Ahok ketika ditanya alasannya menjadi kader PDIP.
(mae/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Serangan Kian Garang Menghantam KPK

Liputan6.com, Jakarta – Dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau gerak-gerak Gubernur Papua Lukas Enembe di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu 2 Februari 2019. Pemantauan dilakukan untuk menyelidiki dugaan praktik korupsi.

Saat itu, Lukas bersama Ketua DPRD Papua Yunus Yonda, anggota DPRD Papua, Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggelar rapat di lantai 19 hotel bintang lima tersebut. Rapat bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap APBD Papua.

Di tengah pertemuan itu, penyelidik yang membuntuti Lukas Enembe memotret kegiatan tersebut. Pengambilan gambar berlangsung sukses.

Usai rapat, beberapa orang dari Papua melakukan santap makan dan turun ke lobi hotel. Di tempat ini, penyelidik KPK bernama Muhammad Gilang W memotret kegiatan tersebut.

“Motret kan tidak izin ya, terus yang motret ini didatangi lalu ditanya dan cekcok terjadi keributan akhirnya teman-teman kita itu dibawa ke Polda Metro Jaya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Senin (4/2/2019).

Argo menegaskan, alasan pegawai tersebut digiring ke Polda Metro Jaya untuk memastikan kalau dua orang itu adalah pegawai KPK.

“Karena dia ngaku dari KPK, karena sekarang kan banyak orang yang ngaku-ngaku KPK, untuk memastikan dia dibawa ke KPK dan diterima Jatanras Krimum,” kata Argo.

“Dan kemudian teman kita di KPK membuat laporan kemarin hari Minggu jam 14.30 WIB, ya tentunya penyidik akan melidik dulu penyidik sudah ke TKP kita juga sudah mintakan visum di sana nanti langkah selanjutnya tunggu saja,” sambungnya.

Dari kejadian itu, seorang terpaksa mendapatkan perawatan medis usai diduga dianiaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono (Liputan6.com/Yoppy Renato)


“(Dua orang yang motret?) Iya. Jadi korban satu. (Terlapor) Kita belum kita ketahui masih lidik ya, jangan sampai keliru ya,” pungkas Argo.

Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, kedua pegawai KPK yang mendapat tindakan tak pantas itu menyebabkan kerusakan pada bagian tubuh kendati telah ditunjukkan identitas KPK.

“Sekarang tim sedang dirawat dan segera akan dilakukan operasi karena ada retak pada hidung dan luka sobekan pada wajah,” ucap Febri.

Sementara tim yang melaporkan ke Polda Metro Jaya menyampaikan beberapa informasi visual untuk kebutuhan investigasi lebih lanjut.

“Apapun alasannya, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, apalagi ketika ditanya, Pegawai KPK telah menyampaikan bahwa mereka menjalankan tugas resmi,” ujar Febri.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan terkait dugaan korupsi Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, Jakarta, Senin (30/4/). Dalam pengeledahan rumah Mustofa, KPK benyita sejumlah mobil dan uang sebesar 4 millyar. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Sehingga menurut Febri, KPK memandang penganiayaan yang dilakukan terhadap dua pegawai KPK dan perampasan barang-barang yang ada pada pegawai tersebut merupakan tindakan serangan terhadap penegak hukum yang sedang menjalankan tugas.

KPK berkoordinasi dengan Polda dan berharap setelah laporan ini agar segera memproses pelaku penganiayaan tersebut. Agar hal yang sama tidak terjadi pada penegak hukum lain yang bertugas, baik KPK, Kejaksaan ataupun Polri,” tegas Febri.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda menyebut, petugas KPK tiba-tiba mengambil gambar para pejabat Papua yang baru menggelar rapat membahas RAPBD bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pengambilan gambar dilakukan di lobi hotel. Selain anggota DPRP, di lobi itu juga ada Gubernur Papua Lukas Enembe dan jajaran pejabat Pemprov Papua.

“Acara sudah selesai dan kami akan pulang (ke Papua),” ungkap Yunus seperti dikutip Cendrawasih Pos.

Para pejabat itu merasa risih dengan gelagat dua pegawai KPK itu. Spontan, beberapa orang yang diduga bagian dari petugas pengamanan rombongan pejabat tersebut langsung menangkap pegawai KPK.

Mereka melakukan pemeriksaan, mulai mengecek identitas hingga memeriksa hasil jepretan. Bahkan, mereka memeriksa chat WhatsApp para pegawai KPK untuk memastikan identitas.

“Kami merasa tidak nyaman, seperti dicurigai. Kami pikir mereka mau melakukan operasi tangkap tangan. Kami tegaskan, kami tidak ada deal-deal dengan pihak mana pun. Semua sesuai aturan,” tegas politikus Partai Demokrat tersebut.

2 dari 3 halaman

Teror di Rumah Pimpinan KPK

Upaya teror untuk membuat ciut nyali KPK datang bertubi-tubi. Bahkan serangan itu kian garang.

Kasus serangan terhadap KPK tak hanya hanya menimpa dua penyelidik, rumah pimpinan KPK juga tak luput dari sasaran teror.

Rabu 9 Januari 2019, pukul 05.30 WIB, botol berisi spirtus dengan sumbu, mirip bom molotov ditemukan di depan kediaman Wakil Ketua Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan.

Rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjadi sasaran teror. (Merdeka.com/Ronald)

Setelah dicek melalui CCTV, sekitar pukul 01.00 WIB, terekam dua orang mencurigakan beraktivitas di depan rumahnya. Laode tak ambil pusing dengan kejadian ini.

“Biasa lah itu kerja di KPK, saya santai aja,” kata Laode saat ditemui di kedamaian di Jalan Kalibata Selatan No 42C, Jakarta Selatan, Rabu 9 Januari 2019.

Masih hari yang sama, sebuah benda mirip bom juga ditemukan di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo di Bekasi, Jawa Barat. Benda itu terdiri dari beberapa kabel, pipa, paku, detonator, baterai, dan serbuk itu sebagai bom rakitan atau fake bomb (bom palsu).

“Senyawa tersebut disimpulkan adalah semen putih,” kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo, 22 Januari 2019.

Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Polri belum menetapkan tersangka terkait kasus ini lantaran Puslabfor Polri kesulitan menganalisis kualitas video yang standar.

“Kami analisis DVR-nya ini sampai kirim ke London, kita bekerja sama dengan Inafis di kepolisian metropolitan di London,” ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 21 Januari 2019.

Serangan paling menyita perhatian publik adalah yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan. Ia disiram air keras oleh dua pria pengendara motor usai menunaikan salat subuh di masjid dekat rumahnya, Selasa 11 April 2017.

Penyidik KPK Novel Baswedan (Merdeka.com/Hari Ariyanti)

Tindakan biadab itu menyebabkan mata Novel menjadi rusak. Presiden Jokowi memerintahkan Polri untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas. Namun, hingga kini, pelaku tak juga terjerat meski peristiwa telah terjadi hampir dua tahun.

Kemampuan satgas yang dibentuk Kapolri untuk mempercepat penuntasan kasus ini pun diragukan. Novel mengatakan tim tersebut tidak jauh berbeda dengan tim lama yang gagal menyelidiki kasusnya hingga tuntas.

“Kalau penyidiknya saja diberi surat tugas baru, rasanya permasalahannya bukan di situ,” kata Novel, 15 Januari lalu.

3 dari 3 halaman

Perlindungan Anggota

Sejak teror menerpa Novel Baswedan, komisioner KPK meminta perlindungan lebih untuk para pengungkap kasus korupsi di lembaganya.

“Untuk melindungi, mengantisipasi, dan mitigasi risiko terhadap penyerangan itu sudah kami koordinasikan dengan pihak kepolisian untuk pengamanannya,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu 17 Mei 2017.

Dia mengatakan, beberapa penyidik, penyelidik, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK kini diberikan izin memegang senjata api. Hal itu untuk melindungi diri dari berbagai serangan teror.

“Beberapa jaksa yang menangani perkara yang kita nilai risikonya tinggi ada pengawalan juga, termasuk ke penyidik. Dan kita juga sudah mengajukan izin penggunaan senjata api, kita punya hampir 100. Selain pengawalan dari aparat kepolisian, kita akan persenjatai,” jelas Alex.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan (dua kiri) berjabat tangan dengan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kanan) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7). Novel disambut langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan jajarannya. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Namun, tak semua jaksa, penyidik, dan penyelidik KPK bersedia memegang senjata api. Termasuk Alex, dirinya enggan untuk memegang senjata api.

“Ya ada sebagian (yang pegang senjata api), enggak semua. Enggak mau ambil risiko juga, kalau enggak bisa tanggung emosi kan juga sulit. Kita tawarkan juga, enggak semua mau kok,” ucap Alex.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengiyakan perkataan Alex. Dia menegaskan KPK mengurus izin memegang senjata bagi penyidik, penyelidik, dan jaksa di lingkungan lembaga itu.

“Kita sedang mengurus senjata yang izinnya sempat tertunda supaya segera dikeluarkan. Ini adalah langkah pengamanan lebih lanjut bagi penyidik, penyelidik, dan jaksa KPK, akan terus dilakukan. Mudah-mudahan bisa kita cegah (teror kepada pegawai KPK),” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jumat 19 Mei 2017.

Agus menambahkan, KPK akan terus memperbaiki sistem pengamanan bagi mereka. Perbaikan itu bisa meliputi penambahan pengawalan dan juga nomor kontak darurat saat serangan terjadi.

“Kita akan tambah pengawalan. Kita akan lakukan siapa yang bisa dihubungi kalau ada apa-apa,” ujar Agus.


Saksikan video pilihan berikut ini: