Petinggi Wijaya Kusuma Emindo Dicecar Soal Suap Pejabat Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik aliran dana suap yang diberikan kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hari ini, tim penyidik memeriksa 11 orang yang sebagian besar merupakan petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Kedua perusahaan tersebut diduga banyak menggarap proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan tersangka dan aliran dana yang diketahui para saksi dalam kasus tersebut,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Adapun 11 saksi yang diperiksa hari ini yakni Manajer Proyek PT WKE atau Direktur PT TSP Adi Dharma, dan Yohanes Susanto. Lalu ada Direktur PT WKE Untung Wahyudi, Direktur PT WKE Dwi Priyanto Siswoyudo, Dirut PT WKE Budi Suharto, dan Direktur Proyek PT WKE Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian Direktur Keuangan PT WKE, Lily Sundarsih, dan Direktur PT TSP Irene Irma. Selain itu, terdapat nama karyawan PT WKE Jemi Paundanan dan Bagian Keuangan PT WKE Michael Andri Wibowo serta seorang swasta bernama Gatot Prayogo.

2 dari 2 halaman

8 Tersangka

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Ketua Fraksi PAN Mulfachri Dicecar Proses Penganggaran DAK Kebumen

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap ditelisik soal proses penganggaran dana alokasi khusus (DAK) Kebumen oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan dalam kasus ini.

“KPK mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait proses penganggaran DAK dari sisi fraksi di DPR RI terkait kasus Suap DAK fisik pada perubahan APBN 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen 2016,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Dalam kasus ini KPK tengah menelisik proses pembahasan dan penganggaran DAK Kebumen yang dilakukan para legislator Senayan. Beberapa anggota DPR RI sudah diperiksa penyidik lembaga antirasuah.

Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

2 dari 3 halaman

Taufik Kurniawan Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Polisi Dalami Dugaan Joko Driyono Terlibat Kasus Lain

Jakarta – Polisi menyatakan masih mendalami dugaan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono terlibat kasus lain selain dugaan perusakan barang bukti pengaturan skor. Pemeriksaan, kata polisi, bakal terus dilakukan.

“Ya masih didalami dalam pemeriksaan lanjutan, kan belum selesai,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dihubungi detikcom, Selasa (19/2/2019).

Hal itu disampaikan Dedi saat ditanya apakah ada kemungkinan Joko terlibat kasus lainnya selain perusakan barang bukti. Dedi sendiri mengatakan pemeriksaan lanjutan Joko dijadwalkan pada Kamis (21/2/2019). Menurut Dedi, belum ada barang bukti lain yang disita terkait kasus yang diduga melibatkan Joko Driyono.


“Belum barang buktinya, sementara masih dimintai keterangan dulu untuk tambahan Kamis pagi,” kata Dedi.

Sebelumnya, Polisi sempat menyita uang Rp 300 juta dari apartemen Joko. Dari jumlah tersebut, Rp 160 juta disebut polisi diduga terkait kasus suap pengaturan skor. Namun, dia tak menjelaskan detail uang yang diduga suap dan disita dari apartemen Joko itu berasal pihak mana.

“Setelah dilakukan audit terhadap uang, yang kemarin informasinya Rp 300 juta, telah diaudit lagi, yang terkait masalah peristiwa pidana hanya Rp 160 juta,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/2).

Joko sendiri saat ini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan perusakan barang bukti pengaturan skor sepak bola. Dia duga menjadi aktor intelektual perusakan sejumlah barang bukti yang dilakukan 3 tersangka sebelumnya, yaitu Muhammad Mardani Mogot (sopir Jokdri), Musmuliadi (OB di PT Persija), Abdul Gofur (OB di PSSI).

Polisi pun telah memeriksa Joko sebagai tersangka pada Senin (18/2). Usai diperiksa sekitar 20 jam, Joko irit bicara dan hanya menyatakan satgas antimafia bola telah bekerja secara profesional.

“Sejak kemarin jam 10.00 WIB sampai hari ini, alhamdulillah, telah memenuhi undangan Satgas untuk didengar keterangan saya sebagaimana surat panggilan. Satgas, penyidik, bekerja sangat profesional,” ujar pria yang kerap disapa Jokdri itu di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (19/2).

Polisi mengatakan Jokdri dicecar sejumlah pertanyaan terkait kasus perusakan barang bukti dalam pengaturan skor. Dalam pemeriksaan itu, Polisi menyebut Joko mengakui memerintahkan anak buahnya mengambil barang bukti.

“Intinya adalah garis besar yang kemarin saya sampaikan ya, bahwa yang bersangkutan akan ditanyai seputaran menyuruh orang untuk mengamankan laptop dan dokumen lain yang dalam posisi di-police line dan dalam penguasaan penyidik. Jadi yang bersangkutan menjawab ya, alasannya memang untuk menyuruh orang tersebut untuk mengamankan barang tersebut,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (19/2).

Simak Juga Joko Driyono Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Mafia Bola’:

[Gambas:Video 20detik]



(dwia/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polri: Bakal Ada Tersangka Baru di Kasus Pengaturan Skor

Liputan6.com, Jakarta – Polri terus mengusut kasus dugaan pengaturan skor pertandingan sepakbola. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pekan ini akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut.

“Pekan ini akan ada tersangka baru,” kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (18/2/2019) seperti dilansir Antara.

Selain itu, Dedi mengatakan, akan ada laporan-laporan polisi yang baru soal kasus pengaturan skor sepakbola.

“Tidak menutup kemungkinan ada laporan-laporan polisi baru yang ditemukan oleh satgas, terkait tindak pidana suap, penipuan dan tidak menutup kemungkinan ada TPPU (tindak pidana pencucian uang),” ujar Dedi.

Sebelumnya, pekan lalu, Satgas Antimafia Bola menetapkan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono sebagai tersangka. Hari ini, Joko Driyono menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Markas Polda Metro Jaya.

Materi pemeriksaan seputar masalah perusakan barang bukti dokumen dan penghilangan barang bukti.

Tim Satgas Mafia Bola menetapkan Vigit Waluyo menjadi tersangka pada Senin 14 Januari 2019. Vigit diduga sebagai otak pengaturan skor.

“Kasus dari pada perkara antara yang dilaporkan, Pak Vigit Waluyo, VW pada malam ini sudah menjadi tersangka,” kata Ketua Tim Media Satgas Anti Mafia Bola, Kombes Pol Prabowo Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Senin 14 Januari 2019 malam.

2 dari 3 halaman

Ada Peran Bandar Judi

Wakil Ketua Satgas Antimafia Bola, Brigjen Pol Krishna Murti, menyebut adanya keterlibatan bandar judi terkait pengaturan skor yang terjadi pada pertandingan sepak bola di Indonesia.

Khrisna mengatakan informasi tersebut hasil pemeriksaan dari Vigit Waluyo pemeran utama dalam kasus pengaturan skor di Liga 2 dan salah satu orang penting di PS Mojokerto Putra (PSMP).

“Satu tersangka yang kami periksa menyatakan itu ada dari luar, main. Satu tersangka yang kami periksa menjelaskan detil soal itu saudara VW (Vigit Waluyo),” kata Krishna seperti dikutip dari Antara, Sabtu (16/2/2019) .

Dia menjelaskan keterlibatan bandar judi tidak hanya berlangsung di luar negeri saja, melainkan juga di dalam negeri. Menurut Krishna, di beberapa negara, judi merupakan hal yang biasa di sepak bola.

“Di sepak bola, toto (judi) itu biasa, seluruh dunia. Di Inggris itu ada judi, di luar negeri sah. Di Indonesia tidak ada perjudian itu, yang jadi problem, dia pasang pertandingan yang sudah terlihat statistiknya kemudian berkeinginan taruhannya menang. Itu yang dilakukan pemain judi,” ucapnya.

Sementara itu, Krishna enggan menjawab ketika disinggung mengenai ada atau tidaknya penetapan Pelaksan tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono sebagai tersangka dengan pernyataan Vigit Waluyo.

“Belum bisa disampaikan,” kata Krishna.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Rudiantara Dicecar 30 Pertanyaan oleh Bawaslu Soal ‘yang Gaji Kamu Siapa?’

Jakarta – Menkominfo Rudiantara telah selesai dipemeriksa Bawaslu soal soal ucapannya ‘yang gaji kamu siapa?’. Rudi mengaku diberikan 30 pertanyaan oleh Bawaslu.

“Diminta klarifikasi mengenai kejadian soal ‘yang bayar gaji ibu siapa’ itu aja. Ya ada tiga puluhan pertanyaan,” ujar Rudi di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Rudi mengatakan dalam pemeriksaan dirinya menyampaikan kejadian yang terjadi apa adanya. Dia juga mengatakan belum mengetahui apakah akan kembali dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan.

“Ya saya sampaikan aja apa adanya. Belum tau (ada pemeriksaan lanjutan atau tidak),” kata Rudi.

Terkait tudingan perbuatanya menguntungkan salah satu pihak, menurutnya setiap orang dapat berpendapat. Namun Dia mengatakan Bawaslu yang dapat memutuskan apakah tindakanya merupakan bentuk pelanggaran.

“Ya kalau memberi komentar siapapun bisa kan, boleh-boleh saja, tapi kan Bawaslu nanti yang melihat,” kata Rudi.

“Kalau memberikan semacam menetapkan bahwa melanggar atau tidak itu Bawaslu kan, bukan saya,” sambungnya.

Pernyataan Rudiantara itu bermula saat dia meminta pegawainya memilih satu di antara dua desain stiker pada Kamis (31/1). Konteksnya bukan mengenai pilihan pada Pilpres 2019. Melalui voting, sorakan terdengar lebih banyak yang memilih desain nomor 2, yang berwarna putih.

Seorang pegawai yang memilih desain nomor 2 lalu ditanyai alasannya oleh Rudiantara. Pegawai itu lalu memberi jawaban yang mengarah ke pilpres. Padahal, sebelumnya, Rudiantara menegaskan hal itu tidak terkait dengan pilpres. Saat pegawainya itu kembali ke tempat, terlontarlah pertanyaan dari Rudiantara ‘yang gaji kamu siapa’.

Atas penyataannya itu, Rudiantara kemudian dilaporkan oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), yang menilai hal itu sebagai pelanggaran pemilu. Selain itu, Rudiantara dianggap telah menggiring opini untuk memilih capres nomor urut 01.
(dwia/nvl)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Joko Driyono Tersangka, Satgas Antimafia Bola Diminta Lebih Jeli

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komite Ad Hoc Integritas PSSI, Ahmad Riyadh ingin agar Satgas Antimafia Bola lebih jeli lagi dalam memilah mana kasus pengaturan skor dan mana yang bukan. Ini sebagai tanggapan atas berbagai perkembangan terakhir di PSSI mengenai skandal pengaturan skor.

Baru-baru ini, Satgas Antimafia Bola baru saja melakukan penggeledahan di apartemen milik Joko Driyono dan kantor PSSI. Satgas juga sudah menetapkan Joko Driyono sebagai tersangka.

“Komite Integritas tetap menyikapi secara positif, semua proses hukum tersebut merupakan upaya untuk menjawab dan menjernihkan persoalan yang menerpa PSSI, berkaitan dengan isu pengaturan skor dan manipulasi pertandingan,” kata Riyadh dalam keterangan resmi kepada wartawan.

Riyadh menyampaikan, kepada semua pihak termasuk penyidik maupun wartawan serta masyarakat ,agar tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dalam semua kasus di PSSI, karena proses hukum masih sedang berlangsung.

Dia berharap, Satgas Anti Mafiabola, segera menyampaikan hasil temuan mereka kepada masyarakat luas secara benar dan profesional. Hasil penyidikan maupun proses penggeledahan sesuai dengan UU dan peraturan perundangan.

2 dari 2 halaman

Memilah Masalah

Tim Komite Ad Hoc juga berharap , Satgas Antimafia Bola dapat memilah pelanggaran yang terjadi. Bila berkaitan dengan pidana tentu akan berlanjut sesuai proses hukum. Namun bila tergolong pelanggaran statuta , sebaiknya PSSI mendapat informasi agar ditindaklanjuti sesuai dengan sanksi atau hukuman menurut statuta.

Tim Adhoc juga berharap Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono akan memberikan penjelasan dengan benar, terang dan tidak terlibat dalam dugaan pengaturan skor maupun manipulasi pertandingan.

“Penjelasan Plt Ketua Umum PSSI akan memperjelas, keterlibatan pihak-pihak yang terkait pelanggaran statuta maupun yang melanggar di luar statuta, sehingga akan memperjelas informasi kepada masyarakat,” kata Riyadh.

Joko Driyono Tersangka, PSSI Gelar Rapat Darurat Senin

Liputan6.com, Jakarta – Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) bakal menggelar rapat darurat untuk membicarakan kepemimpinan PSSI setelah pelaksana ketua umum Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami belum tahu apa yang harus dilakukan setelah penetapan Pak Joko sebagai tersangka. Itulah mengapa harus diadakan rapat darurat, kalau bisa Senin (18/2/2019). Minggu besok terlalu cepat, kalau Selasa kelamaan,” ujar anggota Komite Eksekutif (Exco) Yoyok Sukawi, dilansir Antara.

Menurut Yoyok, berdasarkan pasal 39 dan 40 Statuta PSSI, posisi ketua umum dapat digantikan wakil ketua umum, yang saat ini dijabat Iwan Budianto, jika berhalangan sementara atau permanen.

Akan tetapi, PSSI belum memutuskan apakah situasi Joko Driyono yang masih ditetapkan sebagai tersangka adalah kondisi berhalangan atau tidak.

“Berdasarkan statuta, ketua umum yang berhalangan digantikan oleh wakil ketua umum. Kemarin Pak Edy Rahmayadi berhalangan tetap karena mengundurkan diri, digantikan oleh Pak Joko. Sekarang Pak Joko statusnya tersangka. Nah, sudah berhalangan tetap belum, kan itu pertanyaannya. Kalau misalnya dia ditahan nantinya bagaimana,” tutur Yoyok.

Menurut dia, pertanyaan itu penting dijawab karena PSSI memiliki program-program yang harus berjalan dengan arahan seorang pemimpin.

Selain itu, Yoyok melanjutkan, rapat darurat exco juga akan mendiskusikan mengenai bantuan hukum apa yang akan diberikan PSSI untuk Joko Driyono.

2 dari 3 halaman

Melanggar Police Line

Ketua Tim Media Satgas Anti Mafiabola Kombes Polisi Argo Yuwono membenarkan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka dan dicekal ke luar Indonesia, Jumat (15/2/2019).

Joko tersangka dengan dugaan pengrusakan barang bukti. Dia diduga memasuki suatu tempat yang telah dipasang garis polisi (police line) di Rasuna Office Park, Kuningan, Jakarta. Kantor yang dipasang garis polisi di Rasuna Office Park adalah kantor PT Liga Indonesia. Penyegelan dilakukan oleh Satgas Antimafia Bola Polri pada Kamis (31/1/2019).

Status tersangka tersebut ditetapkan setelah tim gabungan dari Satgas Antimafia Bola Polri, penyidik Polda Metro Jaya dan Inafis Polda Metro Jaya menggeledah apartemen milik Joko Driyono di Taman Rasuna, Tower 9, Unit 18C dan gelar perkara pada Kamis (14/2/2019) malam.

3 dari 3 halaman

Penyitaan Barang

Dalam penggeledahan tersebut, tim gabungan menyita sejumlah barang dan dokumen berupa sebuah laptop merek Apple warna silver beserta charger; sebuah iPad merek Apple warna silver beserta charger serta dokumen-dokumen terkait pertandingan.

Kemudian buku tabungan dan kartu kredit, uang tunai (tidak disebutkan nominalnya), empat buah bukti transfer (struk), tiga buah handphone warna hitam, enam buah handphone, satu bandel dokumen PSSI dan satu buku catatan warna hitam.

Selanjutnya satu buku note kecil warna hitam, dua buah flash disk, satu bandel surat, dua lembar cek kuitansi, satu bandel dokumen dan satu buah tablet merek Sony warna hitam.

Presiden Persija Yakin Joko Driyono Tidak Terlibat Pengaturan Skor

Liputan6.com, Jakarta – CEO Persija Jakarta, Ferry Paulus memberikan pandangannya mengenai sosok Joko Driyono. Ferry menilai Jokdri [panggilan Joko Driyono] sebagai sosok yang paham dengan sepak bola Indonesia dan ia menganggap Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI itu merupakan gurunya.

Baru-baru ini ada berita tidak sedap beredar mengenai Joko Driyono. Satgas Anti Mafia Sepakbola baru-baru ini melakukan penggeledahan di apartemen miliknya sebagai penelusuran atas pengaturan skor yang tengah diusut oleh aparat yang berwajib.

Setelah itu, Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Namun, PSSI membantah bahwa penetapan Joko Driyono sebagai tersangka karena kasus pengaturan skor.

Ferry sendiri percaya bahwa Joko Driyono tidak ada sangkut pautnya dengan kasus tersebut. Sebab, ia mengaku mengenal dengan baik sosok mantan CEO PT Liga tersebut.

“Dia (Jokdri) guru saya. Dia termasuk orang yang expert dengan sepak bola,” ujar Ferry di Lapangan PS AU TNI Angkatan Udara, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (15/2/2019).

“Sejauh ini kalau menurut saya sih beliau adalah sosok yang bisa dibilang sangat pintar dalam urusan sepak bola. Aset Indonesia menurut saya, yang juga harus dipikirkan untuk dilindungi,” katanya menambahkan.

2 dari 2 halaman

Kurang Pas

Tidak Tahu PenggeledahanTerkait kasus penggeledahan apartemen Jokdri di Apartemen Taman Rasuna, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (14/2) malam WIB, Ferry mengaku tidak tahu-menahu. Pria asal Manado, Sulawesi Utara itu enggan angkat bicara karena ia tidak mengetahui situasi dan kondisi kejadian tersebut.

“Belum tahu belum bisa komentar. Kalau belum tahu, rasanya kurang pas juga kalau berkomentar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Satgas Anti Mafia Bola memeriksa apartemen Jokdri. Adapun, barang-barang yang disita di antaranya laptop, bukti transfer, dan dokumen.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Plt Ketum PSSI Joko Driyono Jadi Tersangka Kasus Pengaturan Skor

Liputan6.com, Jakarta – Pelaksana tugas Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono ditetapkan jadi tersangka atas kasus dugaan pengaturan skor.

Status tersangka Joko pun dikonfirmasi oleh Ketua Tim Media Satuan Tugas Anti Mafia Sepak Bola, Kombes Pol Argo Yuwono.

“Kamis kemarin penetapan tersangka Pak Driyono,” ujar Argo saat dikonfirmasi awak media, Jumat (15/2/2019).

Atas status tersebut, Argo menginformasikan Joko juga dilarang bepergian ke luar negeri. Surat permohonan pencegahan telah diajukan ke Direktorat Imigrasi hari ini.

“Surat pencegahan ke luar Indonesia untuk Pak Joko Driyono yang dikirim ke Imigrasi hari ini Jumat 15 Februari 2019,” ujar dia.

Sebelumnya, Kamis malam polisi menggeledah apartemen Joko di Taman Rasuna, Jakarta Selatan dan kantornya di PSSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Penggeledahan tersebut dilakukan atas dasar laporan polisi nomor: LP/6990/XII/2018/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 19 Desember 2018, penetapan Ketua PN Jaksel nomor: 007/Pen.Gled/2019/PN.Jkt.Sel, dan penetapan Ketua PN Jaksel nomor: 011/Pen.Sit/2019/PN.Jkt.Sel.

Penggeledahan dilaksanakan oleh tim gabungan dari Satgas Antimafia Bola Polri, penyidik Polda Metro Jaya, dan Inafis Polda Metro Jaya yang disaksikan langsung oleh Joko Driyono dan pihak keamanan apartemen.

2 dari 3 halaman

Sita Berbagai Barang

Dalam penggeledahan itu, tim gabungan menyita sejumlah barang dan dokumen, selain itu sebuah laptop merek Apple warna silver beserta charger; iPad merek Apple warna silver beserta charger; dokumen-dokumen terkait pertandingan.

Kemudian buku tabungan dan kartu kredit; uang tunai (tidak disebutkan nominalnya); 4 buah bukti transfer (struk); 3 buah handphone warna hitam; 6 buah handphone; 1 bandel dokumen PSSI; 1 buku catatan warna hitam; 1 buku note kecil warna hitam; 2 buah flash disk; 1 bandel surat; 2 lembar cek kwitansi; 1 bandel dokumen; dan 1 buah tablet merek Sony warna hitam.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Joko Driyono Ditetapkan Tersangka Kasus Pengaturan Skor

Liputan6.com, Jakarta – Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka kasus pengaturan skor. Sosok yang akrab disapa Jokri itu juha dan dicekal meninggalkan Indonesia.

Ketua Tim Media Satgas Anti Mafia Bola Kombes Polisi Argo Yuwono menyatakan, penetapan status tersangka dilakukan setelah tim gabungan dari Satgas Anti Mafia Bola Polri, penyidik Polda Metro Jaya dan Inafis Polda Metro Jaya menggeledah apartemen milik Joko Driyono di Taman Rasuna, Tower 9, Unit 18C dan gelar perkara pada Kamis (14/2/2019) malam.

“Kamis kemarin penetapan tersangka Pak Joko Driyono, setelah dilakukan mekanisme penetapan tersangka dengan gelar perkara,” ujar Argo yang juga Kabid Humas Polda Metro Jaya, dilansir Antara.

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari alat bukti baru demi memperdalam kasus pengaturan pertandingan (match fixing) di sepak bola Tanah Air yang dilakukan atas dasar laporan polisi nomor: LP/6990/XII/2018/PMJ/Ditreskrimum tanggal 19 Desember 2018, penetapan Ketua PN Jaksel nomor: 007/Pen.Gled/2019/PN.Jkt.Sel dan penetapan Ketua PN Jaksel nomor: 011/Pen.Sit/2019/PN.Jkt.Sel.

Dalam penggeledahan tersebut, tim gabungan menyita sejumlah barang dan dokumen berupa sebuah laptop merek Apple warna silver beserta charger; sebuah iPad merek Apple warna silver beserta charger serta dokumen-dokumen terkait pertandingan.

Kemudian buku tabungan dan kartu kredit, uang tunai (tidak disebutkan nominalnya), empat buah bukti transfer (struk), tiga buah handphone warna hitam, enam buah handphone, satu bandel dokumen PSSI dan satu buku catatan warna hitam.

Selanjutnya satu buku note kecil warna hitam, dua buah flash disk, satu bandel surat, dua lembar cek kwitansi, satu bandel dokumen dan satu buah tablet merek Sony warna hitam.

Sebelum melakukan penggeledahan ini, Joko Driyono pernah diperiksa di Polda Metro Jaya pada 24 Januari 2019 lalu.

2 dari 2 halaman

Juga Dicekal

Adapun pencegahan keluar Indonesia terhadap Joko Driyono, lanjut Argo, telah dikirim ke pihak Imigrasi untuk dilakukan selama 20 hari ke depan.

“Ya benar, surat pencegahan ke luar Indonesia untuk Pak Joko Driyono yang dikirim ke Imigrasi hari ini Jumat 15 Februari 2019,” tutur Argo.

Penetapan ini terkait dengan laporan LP nomor 6990 tanggal 16 Desember 2018 oleh mantan manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani, dalam kasus pengaturan skor Dalam kasus pengaturan skor (match fixing) ini, polisi sudah menetapkan 11 orang tersangka, mulai pihak wasit hingga anggota Komisi Disiplin PSSI.

Para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.