Dicecar Pengacara soal Analisa Foto Ratna, Tompi: Saya Fotografer Profesional

Jakarta – Pengacara Ratna Sarumpaet mempertanyakan kompetensi Tompi mengomentari foto wajah lebam Ratna Sarumpaet. Tompi lantas menegaskan dirinya bukan juga fotografer profesional.

Pengacara Ratna persidangan membahas cuitan Fahri Famzah yang sebelumnya membuat perdebatan antara Fahri dan Tompi di Twitter. Pengacara menyinggung pertanyaan Fahri Hamzah mengenai Tompi bukan ahli foto atau digital forensik melainkan dokter bedah kulit.

Tompi juga membalas dengan cuitan meminta Fahri meminta istrinya yang merupakan dokter bedah juga berkomentar terkait hal tersebut. Tompi meminta agar Fahri tidak langsung menelan informasi mentah-mentah.

Salah satu pengacara Ratna pun menanyakan kompetensi Tompi saat mengomentari foto lebam Ratna. Tompi menjawab dirinya sebagai fotografer profesional.

“Yes. Saya fotografer professional,” kata Tompi, saat bersaksi di sidang PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Tompi sebelumnya mengatakan dapat membedakan luka akibat operasi plastik dari sayatan simetris yang ada di muka Ratna. Selain itu ada foto yang menampilkan rambut diikat yang menunjukan prosedur treatment setelah melakukan operasi plastik.

“Iya saya sempat mereply beliau (Fadli Zon) dan Fahri Hamzah waktu itu yang sempat intense yang mengcounter tweet saya yang bagian dari proses penyembuhan bedah plastik dan bukan bagian dari pemukulan. Waktu itu saya ingat jawaban saya ke Fahri Hamzah. Yang saya katakan kan kebetulan tahu istri anda dokter bedah. Kalau gitu ajak yang Anda kenal, istrinya nggak mungkin bohong sama suaminya. Jadi sampai sebatas itu beliau masih bersikeras bahwasannya pernyataan saya yang keliru,” papar Tompi.
(yld/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sekjen Kemenag Akui Dicecar KPK soal Proses Seleksi Jabatan

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementeriaan Agama (Sekjen Kemenag) Nur Kholis Setiawan mengaku dicecar soal promosi jabatan di Kementerian yang dipimpin oleh Lukman Hakim Saifuddin.

Nur Kholis sendiri baru saja diperiksa dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag dengan tersangka mantan Ketua Umum (Ketum) PPP Romahurmuziy. Nur Kholis diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag.

“Jadi pertanyaan-pertanyaan dari penyidik KPK tentu mendalami dari sisi misalnya dasar hukumnya apa, kemudian business process-nya bagaimana, kemudian proses dari awal sampai akhir seperti apa,” ujar Nur Kholis di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2019).

Dia mengatakan, ada 24 tahapan dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kemenag. Namun dia mengklaim tak tahu menahu soal adanya jual beli jabatan yang melibatkan Romahurmuziy.

“Saya tidak tahu, saya tidak tahu,” kata dia.

Terkait dengan lolosnya Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag meski pernah menerima hukuman disiplin, Nur Kholis enggan memberikan komentar. Namun dia mengaku sudah menjelaskan ke penyidik.

“Itu nanti ranahnya KPK. Kami sudah memberikan penjelasan, tidak untuk para awak media,” kata dia.

Dalam kasus ini KPK menetapkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Dia diduga menerima suap sebesar Rp 300 juta terkait seleksi jabatan di lingkungan Kemenag tahun 2018-2019.

Selain Romahurmuziy, KPK juga menetapkan dua orang lainnya yakni, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin (HRS). Keduanya diduga menyuap Romi agar mendapatkan jabatan di Kemenag.

Sandiaga Dipolisikan soal Nelayan Najib, 2 Saksi Diperiksa

Karawang – Polisi menyelidiki kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks oleh Cawapres Sandiaga Uno. Saat debat pilpres pertama, Sandiaga menyatakan, ada persekusi dan kriminalisasi oleh aparat kepada Najib, seorang nelayan asal Kecamatan Cilamaya Kulon. Polisi mulai memeriksa saksi-saksi terkait kasus tersebut.

“Kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan, nanti detailnya kami sampaikan,” kata Kapolres Karawang AKBP Nuredy Irwansyah Putra, Senin (25/2/2019). Nuredy menjawab hal tersebut saat ditanya soal pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan penyebaran berita hoaks oleh Sandiaga.

Dua saksi yang diperiksa adalah Edy Sulistiyono tim sukses Muanas Alaidid, caleg PSI, dan seorang warga Cilamaya bernama Cucun Cunayah (21). Keduanya mendatangi Mapolres Karawang, Senin (25/2/2019) siang.
“Aku melihat banyak keresahan warga desa, pernyataan Pak Sandiaga sudah jadi topik pembicaraan tidak hanya di Karawang. Bahkan banyak pro kontra dan perdebatan di masyarakat Cilamaya,” kata Cucun kepada wartawan.

Edy Sulistiyono menuturkan dalam pemeriksaan yang berlangsung 1,5 jam itu, ia dicecar 6 pertanyaan oleh penyidik. “Kepada petugas, saya menceritakan kronologi saat kabar hoaks itu terjadi. Tepatnya saat Muspida Karawang membantah ada persekusi pada nelayan Najib,” tutur Edy.

Ketua Umum Cyber Indonesia Habib Muannas Alaidid berharap polisi menangani kasus ini secara profesional sesuai alat bukti yang ada. “Saya menjamin laporan ini murni masalah hukum serta dipastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun,” kata Muanas.

Sebelumnya, Muanas menemani Ahmad Rohiman, Koordinator Gusdurian Karawang melaporkan Sandiaga ke Mapolres Karawang, pada Jumat (25/1)

Muanas menyatakan mewakili Cyber Indonesia, kelompok yang dikenal kerap melaporkan sejumlah publik figur kepada polisi. Organisasi ini dihuni oleh Jack Boyd Lapian, hingga Aria Permadi alias Abu Janda.
(bbn/bbn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Alasan Bawaslu Hentikan Laporan atas Rudiantara soal ‘Yang Gaji Kamu Siapa?’

Jakarta – Bawaslu menghentikan penanganan laporan atas Menkominfo Rudiantara soal ucapannya ‘yang gaji kamu siapa?’. Bawaslu mengatakan hal ini karena tidak terdapat unsur kampanye yang dilakukan Rudiantara.

“Berdasarkan keterangan Rudiantara dan bukti video utuh yang diserahkan pihak terlapor, tak ada maksud atau mengarahkan, atau unsur kampanye dalam kegiatan itu,” ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat dihubungi, Senin (25/2/2019).

Ratna mengatakan sesuai aturan, putusan ini diambil setelah melalui tahapan pemeriksaan. Salah satu di antaranya dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Rudiantara sebagai pihak terlapor.

“Berdasarkan proses pemeriksaan yang kami lakukan, untuk menyatakan seseorang yang dilaporkan terbukti melakukan pidana atau tidak ada proses yang harus dilakukan Bawaslu. Nah proses itu salah satunya memanggil Pak Rudiantara untuk menjelaskan,” kata Ratna.
Sebelumnya, Bawaslu menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Putusan ini tertuang dalam pemberitahuan putusan yang ditandatangani Ketua Bawaslu Abhan, Jumat (22/2/2019). “Status laporan tidak dapat ditindaklanjuti,” dalam surat pemberitahuan Bawaslu.

Dalam pemberitahuan, disebutkan laporan Rudiantara tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Surat putusan ini diberi nomor 12/LP/PP/RI/00.00/II/2019.

Rudiantara sendiri telah diperiksa oleh Bawaslu pada Senin (18/2). Rudi diperiksa dengan dicecar 30 pertanyaan. Rudi memastikan pernyataannya itu tidak terkait pilpres dan tidak ada niat untuk berkampanye.

Pernyataan Rudiantara bermula saat dia meminta pegawainya memilih satu di antara dua desain stiker pada Kamis (31/1). Konteksnya bukan mengenai pilihan pada Pilpres 2019. Melalui voting, sorakan terdengar lebih banyak yang memilih desain nomor 2, yang berwarna putih.

Seorang pegawai yang memilih desain nomor 2 lalu ditanyai alasannya oleh Rudiantara. Pegawai itu lalu memberi jawaban yang mengarah ke pilpres. Padahal, sebelumnya, Rudiantara menegaskan hal itu tidak terkait dengan pilpres. Saat pegawainya itu kembali ke tempat, terlontarlah pertanyaan dari Rudiantara ‘yang gaji kamu siapa’.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(dwia/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Petinggi Wijaya Kusuma Emindo Dicecar Soal Suap Pejabat Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik aliran dana suap yang diberikan kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Hari ini, tim penyidik memeriksa 11 orang yang sebagian besar merupakan petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Kedua perusahaan tersebut diduga banyak menggarap proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.

KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan tersangka dan aliran dana yang diketahui para saksi dalam kasus tersebut,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat (22/2/2019).

Adapun 11 saksi yang diperiksa hari ini yakni Manajer Proyek PT WKE atau Direktur PT TSP Adi Dharma, dan Yohanes Susanto. Lalu ada Direktur PT WKE Untung Wahyudi, Direktur PT WKE Dwi Priyanto Siswoyudo, Dirut PT WKE Budi Suharto, dan Direktur Proyek PT WKE Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian Direktur Keuangan PT WKE, Lily Sundarsih, dan Direktur PT TSP Irene Irma. Selain itu, terdapat nama karyawan PT WKE Jemi Paundanan dan Bagian Keuangan PT WKE Michael Andri Wibowo serta seorang swasta bernama Gatot Prayogo.

2 dari 2 halaman

8 Tersangka

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Ketua Fraksi PAN Mulfachri Dicecar Proses Penganggaran DAK Kebumen

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap ditelisik soal proses penganggaran dana alokasi khusus (DAK) Kebumen oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan dalam kasus ini.

“KPK mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait proses penganggaran DAK dari sisi fraksi di DPR RI terkait kasus Suap DAK fisik pada perubahan APBN 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen 2016,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Dalam kasus ini KPK tengah menelisik proses pembahasan dan penganggaran DAK Kebumen yang dilakukan para legislator Senayan. Beberapa anggota DPR RI sudah diperiksa penyidik lembaga antirasuah.

Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

2 dari 3 halaman

Taufik Kurniawan Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Polisi Dalami Dugaan Joko Driyono Terlibat Kasus Lain

Jakarta – Polisi menyatakan masih mendalami dugaan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono terlibat kasus lain selain dugaan perusakan barang bukti pengaturan skor. Pemeriksaan, kata polisi, bakal terus dilakukan.

“Ya masih didalami dalam pemeriksaan lanjutan, kan belum selesai,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dihubungi detikcom, Selasa (19/2/2019).

Hal itu disampaikan Dedi saat ditanya apakah ada kemungkinan Joko terlibat kasus lainnya selain perusakan barang bukti. Dedi sendiri mengatakan pemeriksaan lanjutan Joko dijadwalkan pada Kamis (21/2/2019). Menurut Dedi, belum ada barang bukti lain yang disita terkait kasus yang diduga melibatkan Joko Driyono.


“Belum barang buktinya, sementara masih dimintai keterangan dulu untuk tambahan Kamis pagi,” kata Dedi.

Sebelumnya, Polisi sempat menyita uang Rp 300 juta dari apartemen Joko. Dari jumlah tersebut, Rp 160 juta disebut polisi diduga terkait kasus suap pengaturan skor. Namun, dia tak menjelaskan detail uang yang diduga suap dan disita dari apartemen Joko itu berasal pihak mana.

“Setelah dilakukan audit terhadap uang, yang kemarin informasinya Rp 300 juta, telah diaudit lagi, yang terkait masalah peristiwa pidana hanya Rp 160 juta,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/2).

Joko sendiri saat ini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan perusakan barang bukti pengaturan skor sepak bola. Dia duga menjadi aktor intelektual perusakan sejumlah barang bukti yang dilakukan 3 tersangka sebelumnya, yaitu Muhammad Mardani Mogot (sopir Jokdri), Musmuliadi (OB di PT Persija), Abdul Gofur (OB di PSSI).

Polisi pun telah memeriksa Joko sebagai tersangka pada Senin (18/2). Usai diperiksa sekitar 20 jam, Joko irit bicara dan hanya menyatakan satgas antimafia bola telah bekerja secara profesional.

“Sejak kemarin jam 10.00 WIB sampai hari ini, alhamdulillah, telah memenuhi undangan Satgas untuk didengar keterangan saya sebagaimana surat panggilan. Satgas, penyidik, bekerja sangat profesional,” ujar pria yang kerap disapa Jokdri itu di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (19/2).

Polisi mengatakan Jokdri dicecar sejumlah pertanyaan terkait kasus perusakan barang bukti dalam pengaturan skor. Dalam pemeriksaan itu, Polisi menyebut Joko mengakui memerintahkan anak buahnya mengambil barang bukti.

“Intinya adalah garis besar yang kemarin saya sampaikan ya, bahwa yang bersangkutan akan ditanyai seputaran menyuruh orang untuk mengamankan laptop dan dokumen lain yang dalam posisi di-police line dan dalam penguasaan penyidik. Jadi yang bersangkutan menjawab ya, alasannya memang untuk menyuruh orang tersebut untuk mengamankan barang tersebut,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (19/2).

Simak Juga Joko Driyono Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Mafia Bola’:

[Gambas:Video 20detik]



(dwia/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polri: Bakal Ada Tersangka Baru di Kasus Pengaturan Skor

Liputan6.com, Jakarta – Polri terus mengusut kasus dugaan pengaturan skor pertandingan sepakbola. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pekan ini akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut.

“Pekan ini akan ada tersangka baru,” kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (18/2/2019) seperti dilansir Antara.

Selain itu, Dedi mengatakan, akan ada laporan-laporan polisi yang baru soal kasus pengaturan skor sepakbola.

“Tidak menutup kemungkinan ada laporan-laporan polisi baru yang ditemukan oleh satgas, terkait tindak pidana suap, penipuan dan tidak menutup kemungkinan ada TPPU (tindak pidana pencucian uang),” ujar Dedi.

Sebelumnya, pekan lalu, Satgas Antimafia Bola menetapkan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono sebagai tersangka. Hari ini, Joko Driyono menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Markas Polda Metro Jaya.

Materi pemeriksaan seputar masalah perusakan barang bukti dokumen dan penghilangan barang bukti.

Tim Satgas Mafia Bola menetapkan Vigit Waluyo menjadi tersangka pada Senin 14 Januari 2019. Vigit diduga sebagai otak pengaturan skor.

“Kasus dari pada perkara antara yang dilaporkan, Pak Vigit Waluyo, VW pada malam ini sudah menjadi tersangka,” kata Ketua Tim Media Satgas Anti Mafia Bola, Kombes Pol Prabowo Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Senin 14 Januari 2019 malam.

2 dari 3 halaman

Ada Peran Bandar Judi

Wakil Ketua Satgas Antimafia Bola, Brigjen Pol Krishna Murti, menyebut adanya keterlibatan bandar judi terkait pengaturan skor yang terjadi pada pertandingan sepak bola di Indonesia.

Khrisna mengatakan informasi tersebut hasil pemeriksaan dari Vigit Waluyo pemeran utama dalam kasus pengaturan skor di Liga 2 dan salah satu orang penting di PS Mojokerto Putra (PSMP).

“Satu tersangka yang kami periksa menyatakan itu ada dari luar, main. Satu tersangka yang kami periksa menjelaskan detil soal itu saudara VW (Vigit Waluyo),” kata Krishna seperti dikutip dari Antara, Sabtu (16/2/2019) .

Dia menjelaskan keterlibatan bandar judi tidak hanya berlangsung di luar negeri saja, melainkan juga di dalam negeri. Menurut Krishna, di beberapa negara, judi merupakan hal yang biasa di sepak bola.

“Di sepak bola, toto (judi) itu biasa, seluruh dunia. Di Inggris itu ada judi, di luar negeri sah. Di Indonesia tidak ada perjudian itu, yang jadi problem, dia pasang pertandingan yang sudah terlihat statistiknya kemudian berkeinginan taruhannya menang. Itu yang dilakukan pemain judi,” ucapnya.

Sementara itu, Krishna enggan menjawab ketika disinggung mengenai ada atau tidaknya penetapan Pelaksan tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono sebagai tersangka dengan pernyataan Vigit Waluyo.

“Belum bisa disampaikan,” kata Krishna.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Rudiantara Dicecar 30 Pertanyaan oleh Bawaslu Soal ‘yang Gaji Kamu Siapa?’

Jakarta – Menkominfo Rudiantara telah selesai dipemeriksa Bawaslu soal soal ucapannya ‘yang gaji kamu siapa?’. Rudi mengaku diberikan 30 pertanyaan oleh Bawaslu.

“Diminta klarifikasi mengenai kejadian soal ‘yang bayar gaji ibu siapa’ itu aja. Ya ada tiga puluhan pertanyaan,” ujar Rudi di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Rudi mengatakan dalam pemeriksaan dirinya menyampaikan kejadian yang terjadi apa adanya. Dia juga mengatakan belum mengetahui apakah akan kembali dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan.

“Ya saya sampaikan aja apa adanya. Belum tau (ada pemeriksaan lanjutan atau tidak),” kata Rudi.

Terkait tudingan perbuatanya menguntungkan salah satu pihak, menurutnya setiap orang dapat berpendapat. Namun Dia mengatakan Bawaslu yang dapat memutuskan apakah tindakanya merupakan bentuk pelanggaran.

“Ya kalau memberi komentar siapapun bisa kan, boleh-boleh saja, tapi kan Bawaslu nanti yang melihat,” kata Rudi.

“Kalau memberikan semacam menetapkan bahwa melanggar atau tidak itu Bawaslu kan, bukan saya,” sambungnya.

Pernyataan Rudiantara itu bermula saat dia meminta pegawainya memilih satu di antara dua desain stiker pada Kamis (31/1). Konteksnya bukan mengenai pilihan pada Pilpres 2019. Melalui voting, sorakan terdengar lebih banyak yang memilih desain nomor 2, yang berwarna putih.

Seorang pegawai yang memilih desain nomor 2 lalu ditanyai alasannya oleh Rudiantara. Pegawai itu lalu memberi jawaban yang mengarah ke pilpres. Padahal, sebelumnya, Rudiantara menegaskan hal itu tidak terkait dengan pilpres. Saat pegawainya itu kembali ke tempat, terlontarlah pertanyaan dari Rudiantara ‘yang gaji kamu siapa’.

Atas penyataannya itu, Rudiantara kemudian dilaporkan oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), yang menilai hal itu sebagai pelanggaran pemilu. Selain itu, Rudiantara dianggap telah menggiring opini untuk memilih capres nomor urut 01.
(dwia/nvl)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Joko Driyono Tersangka, Satgas Antimafia Bola Diminta Lebih Jeli

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komite Ad Hoc Integritas PSSI, Ahmad Riyadh ingin agar Satgas Antimafia Bola lebih jeli lagi dalam memilah mana kasus pengaturan skor dan mana yang bukan. Ini sebagai tanggapan atas berbagai perkembangan terakhir di PSSI mengenai skandal pengaturan skor.

Baru-baru ini, Satgas Antimafia Bola baru saja melakukan penggeledahan di apartemen milik Joko Driyono dan kantor PSSI. Satgas juga sudah menetapkan Joko Driyono sebagai tersangka.

“Komite Integritas tetap menyikapi secara positif, semua proses hukum tersebut merupakan upaya untuk menjawab dan menjernihkan persoalan yang menerpa PSSI, berkaitan dengan isu pengaturan skor dan manipulasi pertandingan,” kata Riyadh dalam keterangan resmi kepada wartawan.

Riyadh menyampaikan, kepada semua pihak termasuk penyidik maupun wartawan serta masyarakat ,agar tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dalam semua kasus di PSSI, karena proses hukum masih sedang berlangsung.

Dia berharap, Satgas Anti Mafiabola, segera menyampaikan hasil temuan mereka kepada masyarakat luas secara benar dan profesional. Hasil penyidikan maupun proses penggeledahan sesuai dengan UU dan peraturan perundangan.

2 dari 2 halaman

Memilah Masalah

Tim Komite Ad Hoc juga berharap , Satgas Antimafia Bola dapat memilah pelanggaran yang terjadi. Bila berkaitan dengan pidana tentu akan berlanjut sesuai proses hukum. Namun bila tergolong pelanggaran statuta , sebaiknya PSSI mendapat informasi agar ditindaklanjuti sesuai dengan sanksi atau hukuman menurut statuta.

Tim Adhoc juga berharap Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono akan memberikan penjelasan dengan benar, terang dan tidak terlibat dalam dugaan pengaturan skor maupun manipulasi pertandingan.

“Penjelasan Plt Ketua Umum PSSI akan memperjelas, keterlibatan pihak-pihak yang terkait pelanggaran statuta maupun yang melanggar di luar statuta, sehingga akan memperjelas informasi kepada masyarakat,” kata Riyadh.