Pakde Karwo ‘Sentil’ Wabup Trenggalek Nur Arifin karena Bolos Kerja

Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengirimkan surat teguran kepada Muhammad Nur Arifin Wakil Bupati (Wabup) Trenggalek yang dilaporkan telah meninggalkan pekerjaannya selama 10 hari tanpa ada alasan yang jelas.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu mengatakan, dia segera membalas surat dari Emil Elestianto Dardak Bupati Trenggalek tentang absennya Wabup Trenggalek Nur Arifin sejak 9 Januari lalu.

“Informasi dari Pak Bupati Trenggalek di suratnya nomor 94/2019 tanggal 19 Januari, Sabtu kemarin, Pak Wakil Bupati tidak ada di tempat dan tidak menjalankan tugas pejabat negara sejak 9 Januari. Kami segera membalas surat itu,” ujarnya.

Pakde Karwo membalas surat itu meminta agar Bupati melaporkan secara rinci berapa lama lagi Wabup akan absen dari tugasnya dan untuk keperluan apa. Hal ini, kata Pakde, akan menjadi bahan laporan ke Menteri Dalam Negeri.

Surat balasan itu, kata Pakde Karwo, juga bersifat teguran kepada Nur Arifin sebagai Wabup Trenggalek.

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pejabat negara yang meninggalkan tugas lebih dari 7 hari harus diberikan teguran atau peringatan.

“Ini surat teguran pertama. Kami akan laporkan ke Mendagri. Nanti kami lihat, kapan bisa masuk. Kalau ternyata masih belum ada perubahan, atau belum kembali menjalankan tugasnya setelah surat teguran pertama, kami keluarkan surat teguran kedua,” ujarnya.

Berdasarkan undang-undang yang sama, surat teguran kedua itu akan disertai dengan kewajiban bagi pejabat negara yang ditegur untuk kembali menjalani sekolah pemerintahan lagi selama tiga bulan.

“Nah, nanti kalau setelah tiga bulan tidak ada perubahan maka akan dilakukan penghentian sementara, atas keputusan Mahkamah Agung,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Negara Grahadi, Senin (21/1/2019).


Baca berita menarik lainnya di Suarasurabaya.net

2 dari 2 halaman

Koordinasi dengan Pihak Imigrasi

Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi terkait kasus bolosnya Muhammad Nur Arifin Wakil Bupati Trenggalek. Dia diketahui tidak menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara selama 10 hari.

Pakde Karwo mengatakan, koordinasi ini akan dilakukan oleh Biro Pemerintahan Pemprov Jatim bila memang terbukti tidak ada izin yang disampaikan oleh yang bersangkutan.

“Kalau memang tidak ada izin, Imigrasi kan pasti tahu ke mana. Nanti akan dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan,” ujarnya ketika ditemui Senin (21/1/2019).

Biro Pemerintahan, kata Pakde Karwo, akan meminta secara resmi catatan Muhammad Nur Arifin yang diketahui beberapa waktu terakhir telah melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Kalau berhubungan dengan imigrasi kan pasti ke luar negeri,” ujar gubernur.

Menurutnya, ini menjadi peringatan bagi semua ASN, bahwa sejak dilantik mereka terikat sumpah menaati peraturan perundang-undangan.

“Harus ada izin,” kata Pakde Karwo. Dia menegaskan, pejabat negara harus mengutamakan atau memprioritaskan pekerjaannya di dalam negeri, di wilayah dia ditugaskan.

Sebagai contoh, Pakde Karwo menyebutkan bagaimana dia membatalkan kunjungannya ke Eropa karena ada kunjungan Presiden ke Jawa Timur.

“Beberapa hari lalu. Saya langsung balik saat itu juga, karena kunjungan presiden lebih penting,” katanya.

Kasus absennya seorang pejabat negara selama lebih dari 7 hari berturut-turut tanpa izin yang dilakukan Wakil Bupati Trenggalek, kata dia, adalah yang pertama kali di Jawa Timur.

Pakde Karwo menyebutkan, kasus yang hampir mirip di Kabupaten Sangihe, di mana pejabat negara diberhentikan sementara karena selama 20 hari menggunakan APBD tanpa izin.

Selain itu, pada Januari 2018 silam, Mendagri mencopot Sri Wahyuni Manalip Bupati Kepulauan Talaud yang melakukan perjalanan dinas ke Amerika Serikat tanpa izin kepada Gubernur Sulawesi Utara maupun kepada Mendagri.


Simak video plihan berikut ini:

PBB Akan Laporkan Balik Eks Kader yang Polisikan Ajudan Yusril

Jakarta – Partai Bulan Bintang (PBB) mempertimbangkan untuk melaporkan balik Ali Wardi, pria yang mengaku dianiaya oleh puluhan orang dan salah satunya merupakan ajudan Yusril Ihza Mahendra bernama Yosep Ferdinan alias Sinyo. Ali akan dilaporkan karena sudah membuah gaduh internal PPP.

“Ya sepertinya akan melihat perkembangan ini, kemungkinan besar karena dia ini dianggap memprovokasi teman-teman yang hadir di DPP, jadi kita ingin mengambil sikap juga, sepertinya ada beberapa pihak yang menghendaki saya melaporkan juga karena sudah mengganggu DPP,” kata Sekjen DPP PBB Afriansyah Ferry Noer saat dihubungi, Senin (21/1/2019).

Ferry mengatakan Ali Wardi bukan lagi pengurus dan kader PBB. Ali, menurut Ferry, sudah lama dipecat dari kepengurusan DPC Kabupaten Bogor.
“Dia bukan ketua DPC, dia hanya pengurus DPC biasa, dia dipecat. Saya nggak ngerti (alasan dipecat) karena persoalan internal, yang jelas diusulkan oleh ketua DPC untuk diberhentikan,” ujarnya.

Menurut Ferry, Ali juga kerap memaki Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra dan pengurus DPP PBB lainnya di media sosial. Sejumlah kader dan simpatisan PBB berang atas sikap Ali. Keributan pun akhirnya tak terhindarkan di halaman DPP PBB pada Sabtu (19/1).

“Ya memang ada insiden kecil yang terjadi ketika DPP PBB sedang melakukan rapat pleno, rapat pleno itu sendiri kan dihadiri oleh sejumlah dewan pimpinan pusat, departemen dan anggota departemen, memang selama ini saya dapat info dari teman-teman yang datang, Ali Wardi ini semua membuat berita di sosmed, di Facebook, di Twitter, di Instagram, segala macam, selalu menjelek-jelekkan ketua umum dengan DPP, termasuk saya, sekjen goblok dan tolol. Buat kami itu tidak masalah, cuman rupanya ada pihak-pihak yang tersinggung dengan ulah-ulah ini,” ujarnya.

Ferry heran mengapa Ali hadir dalam rapat pleno pengurus DPP PBB padahal dia sendiri bukan merupakan kader dan caleg dari PBB. Kader dan simpatisan PBB yang hadir dalam pleno itu, kata Ferry, merasa terganggu dengan sikap Ali.

“Kemudian ya namanya pada saat pleno itu, kader dan simpatisan PBB itu mau bertemu dengan ketua umum, bertemu dengan ketua majelis syuro, untuk berfoto-foto begitu, karena ketemu ketua umum kan susah, nah ini tahu bahwa akan ada pleno dan pasti ketua umum hadir, mereka dateng, ada yang dari Tangerang, macem-macem. Cuman memang intinya keributan itu kita tidak menyadari juga, tidak menyangka, tapi saya dengar begitu karena dia selalu menghina ketua umum dan pengurus-pengurus DPP yang lain,” imbuh Ferry.

Terkait ajudan Yusril yang turut mengeroyok Ali, Ferry mengaku sudah memanggil yang bersangkutan. Menurut Ferry, Sinyo awalnya ingin melerai perselisihan di kantor halaman DPP PBB namun terjadi salah paham.

“Setelah kejadian, saya sudah panggil, pengawalnya pak Yusril dan juga driver. Bukan ajudan lah, jadi Sinyo ini saya panggil. Saya mau melerai bang, mau pisahkan tetapi saya juga dipukul sama dia. Intinya Ali Wardi ini, mau dilerai malah mau mukul, mungkin dia pikir Sinyo ini mau ikut ngeroyok dia, terjadi salah paham,” tutur dia.

Sebelumnya, Ali Wardi yang mengaku sebagai kader PBB melaporkan ajudan Yusril bernama Sinyo ke Polres Jakarta Selatan. Sinyo dilaporkan atas dugaan pengeroyokan.

“Saya sebagai kader. Wakil Partai Bulan Bintang, mantan pengurus Ketua DPC Kabupaten Bogor. Sekarang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Prabowo-Sandi Partai Bulan Bintang (Pas Lantang). Keberpihakan saya terhadap Prabowo-Sandi mungkin jadi membuat Yusril dan kawan-kawan yang mengarahkan PBB ke 01 merasa tersinggung, merasa terusik, sehingga saya menjadi sasaran,” kata Ali di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Ali didampingi Novel Bamukmin dan Ketua Tim Advokasi Pas Lantang yang juga Wasekjen DPP PBB Bidang Hukum dan HAM Ismar Syafrudin melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan laporan polisi nomor LP/173/K/I/2019/PMJ/Restro Jaksel. Ali melaporkan Yosep Ferdinan alias Sinyo dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Dia melakukan pelaporan dengan membawa sejumlah bukti salah satunya hasil visum.

(knv/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Teken Perpres, Kepala BNPB Bisa Dijabat TNI, Polri, dan Profesional

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Perpres tersebut diteken Jokowi pada 8 Januari 2019, sehari sebelum Letjen Doni Monardo dilantik menjadi Kepala BNPB.

Melalui Perpres itu, Kepala BNPB saat ini menjadi setingkat menteri dan dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), personel TNI dan Polri aktif, serta profesional. Dengan jabatan setingkat menteri, Kepala BNPB diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

“BNPB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh seorang Kepala,” bunyi Pasal 2 ayat (1,2) Perpres tersebut seperti dikutip dari http://www.setkab.go.id, Senin (21/1/2019).

Sementara, Pasal 63 Perpres ini menyebutkan bahwa, Kepala dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau profesional. 

Perpres tersebut juga menegaskan, apabila terjadi bencana nasional, BNPB melaksanakan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPB dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

 

2 dari 2 halaman

Perpres Lama Dicabut

Menurut Perpres tersebut, BNPB terdiri atas: Kepala, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana. Kepala BNPB juga diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat menteri.  

“Kepala mempunyai tugas memimpin BNPB dan menjalankan tugas dalam fungsi BNPB,” demikian bunyi Pasal 8 Perpres tersebut.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, maka Perpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 8 Januari 2019.


Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Tujuan Kurikulum 2013 di Balik Pro Kontra Penerapannya

Liputan6.com, Jakarta Bagi kamu yang masih bersekolah pasti tak asing dengan istilah Kurikulum. Kurikulum yang berlaku pada tahun ajaran 2013 ini sempat dinilai belum siap diterapkan di dunia pendidikan Indonesia. Namun terlepas dari pro dan konta yang muncul terdapat tujuan baik didalamnya. Sudahkah kamu mengetahui tujuan kurikulum 2013 yang sebenarnya?

Kurikulum 2013 (K-13) adalah kurikulum yang berlaku dalam Sistem Pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan Kurikulum-2006 atau yang sering disebut sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaanya pada tahun 2013 pada beberapa sekolah.

Kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam Kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKn dan beberapa materi lain, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi Matematika.

Kurikulum 2013 ini sempat menuai pro dan kontra. Kurikulum 2013 diniliai belum siap diterima oleh siswa dan guru.

Pada masa kepemimpinan mendikbud Anies Baswedan, penerapan kurikulum 2013 diberhentikan sementara. Saat itu, sekolah-sekolah diminta kembali menerapkan KTSP 2006 dengan alasan masih banyak sekolah belum siap terhadap kurikulum 2013. Padahal, saat itu buku-buku kurikulum 2013 sudah didistribusikan dan sudah diterapkan setengah tahun akademis oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Peraturan ini kemudian kembali menuai pro dan kontra. Di balik kontroversinya, berikut ini Liputan6.com ulas tujuan kurikulum 2013 yang dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (20/1/2019).

2 dari 4 halaman

Tujuan Kurikulum 2013

Tujuan Kurikulum 2013 yang diterapkan oleh Kemendikbud tertuang pada Permendikbud No. 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah) yang berbunyi:

“Tujuan Kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,bernegara, dan peradaban dunia.”

Dalam tujuan kurikulum 2013, siswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat dan tanggap dan selain itu dalam kurikulum 2013 siswa dilatih untuk menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Siswa akan dilatih kemampuan berlogika dalam memecahkan suatu permasalahan. Dalam kurikulum 2013 ini juga diberikan atau dimasukkan unsur-unsur kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara serta unsur keagamaan untuk membentuk siswa yang berkarakter.

Sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013, Kurikulum ini mempunyai empat kompetensi inti yang berisi tujuan dari proses pembelajaran. Rumusan kompetensi inti tersebut tertuang pada Permendikbud No. 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah:

– Kompetensi inti sikap spiritual;

– Untuk kompetensi inti sikap sosial;

– Kompetensi inti pengetahuan;

– Kompetensi inti keterampilan

Kurikulum 2013 dikembangkan dari kurikulum 2006 (KTSP) yang dilandasi pemikiran tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, dan fenomena negatif yang mengemuka.

3 dari 4 halaman

Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;

2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;

3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;

4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran;

6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;

7. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar matapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

4 dari 4 halaman

Pertimbangan Pengembangan Kurikulum 2013

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pengembangan sebuah kurikulum. Pengembangan Kurikulum 2013 mempertimbangkan aspek berikut sesuai dengan Tujuan Kurikulum 2013 :

a. Tantangan Internal

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif.

b. Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional.

c. Tuntutan kompetensi abad ke-21

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan hal berikut, yaitu tuntutan kompetensi abad ke-21, pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi (high order thinking skills), penciptaan kesempatan kerja, peserta didik, dan dasar-dasar dan aspek akademik tentang kurikulum.


Reporter: Anugerah Ayu Sendari

Tim Panel Dugaan Pencabulan Staf Dewas BPJS TK Disetop, Ade Armando Curiga

Jakarta – Kelompok Pembela Korban Kekerasan Seksual (KPKS) mencurigai langkah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menghentikan Tim Panel dugaan pencabulan yang dilakukan mantan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB) kepada stafnya. Tim Panel itu disetop setelah SAB diberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini sungguh mencurigakan. DJSN menghentikan kerja Tim Panel yang sudah hampir rampung mengumpulkan bukti dan mewawancarai para saksi dan ahli. Tim Panel sudah akan mengumumkan hasil kerja mereka tentang perilaku Syafri pada awal pekan besok, dan tiba-tiba saja DJSN menghentikannya. Saya curiga DJSN sudah terbeli atau tunduk pada kepentingan Syafri,” ujar Koordinator KPKS, Ade Armando dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/1/2019).

Meski demikian, Ade berharap tim panel yang dibentuk akhir Desember 2018 itu tetap mengumumkan temuan tentang dugaan asusila yang melibatkan SAB dengan staffnya berinisial RA.

“Mudah-mudahan Tim Panel tidak ragu untuk menuntaskan kewajibannya, karena ini menyangkut integritas sebuah lembaga yang dibiayai uang rakyat tentang perilaku seorang pejabat nesagara yang dibiayai uang rakyat,” kata Ade.

Disetopnya kerja tim panel lantaran Presiden Jokowi sudah mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan SAB yang mengajukan permohonan pengunduran diri pada 30 Desember 2018. Menurut Ade, DJSN seharusnya tidak melakukan intervensi karena mengundurkan diri.

“Ini tentu dua hal yang berbeda. Tim panel ini dibentuk untuk menyimpulkan apakah perilaku Syafri masuk dalam kategori perilaku tidak pantas atau tidak. Tim sudah bekerja. Seharusnya DJSN tidak mengintervensi hanya karena Syafri mengundurkan diri,” kata Ade.

Proses kerja tim panel, kata Ade sudah mengumpukan beberapa bukti dari saksi-saksi. Saksi dalam penuturan Ade, menyajikan bukti chat WA SAB ke RA berupa kata-kata rayuan. Dia melanjutkan, disetopnya tim panel oleh DJSN menunjukkan ada ketidakobjektifan dan indikasi tidak ingin melindungi pekerja perempuan.

“Tapi ini bukan cerita baru. Dua tahun yang lalu sejumlah deputi di BPJS TK juga melaporkan perilaku tidak pantas oleh Syafri. Tim panel sudah dibentuk dan merekomendasikan penghentian Syafri. Tapi ternyata tidak pernah ditindaklanjuti. Bayangkan, ini semua terjadi karena terduga pelaku dibiarkan bertahun-tahun oleh sesama Dewan Pengawas BPJS TK dan kini juga dilindungi oleh DJSN yang seharusnya berpihak pada korban,” ujar Ade.

Sebelumnya, DJSN memaparkan bahwa Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019 telah memberhentikan dengan hormat saudara SAB dengan mengacu pada Surat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01/DP/012019 tanggal 2 Januari 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Dengan adanya Surat Keputusan Presiden tersebut, proses Tim Panel dihentikan dan selanjutnya DJSN akan mengusulkan pada Presiden, untuk membentuk panitia seleksi untuk pengisian jabatan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang kosong,” kata Plt Ketua DJSN, Andi Zainal Abidin Dulung dalam keterangan tertulis.
(idn/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Zumi Zola Resmi Dipecat

Jakarta – Zumi Zola resmi dipecat dari jabatan Gubernur Jambi. Pemecatan itu berdasarkan surat keputusan Presiden Jokowi.

“Keppres pemberhentian Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi telah terbit, pemberhentian itu tertuang dalam Keppres Nomor 7/P Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 yang telah diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi),” kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar dalam keterangan tertulis, Jumat (18/1/2019).

Surat tersebut telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti. Surat itu menjadi dasar hukum bagi DPRD Jambi untuk menggelar rapat paripurna.

“Dengan demikian, keppres tersebut menjadi dasar hukum bagi DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur Jambi secara tetap,” kata Bahtiar.

DPRD Jambi nantinya bisa mengusulkan pengangkatan Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, yang kini menjadi Plt Gubernur Jambi, untuk menjadi Gubernur Jambi definitif hingga masa jabatan berakhir pada 2022. Sementara itu, posisi Wakil Gubernur Jambi yang kosong nantinya ditentukan setelah pengangkatan Gubernur Jambi.

“DPRD Provinsi Jambi mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya akan terbit keppres pengangkat wakil gubernur menjadi gubernur. Dan jadwal pelantikan gubernur menyesuaikan jadwal Presiden yang ditetapkan Kementerian Sekretaris Negara,” papar Bahtiar.

Zumi Zola diberhentikan setelah kini menjadi terpidana kasus suap pengesahan APBD Jambi. Sebelum jadi terpidana, dia ditangkap oleh KPK melalui operasi tangkap tangan.
(bag/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menanti Adu Peluru Capres-Cawapres di Debat Perdana

Liputan6.com, Jakarta – Tahapan pemilihan presiden (pilpres) 2019 akan memasuki tahapan baru. Menunggu hitungan jam, debat pilpres perdana akan digelar Kamis 17 Januari 2019. KPU memastikan persiapan untuk itu telah rampung 100 persen. Lokasi, rundown acara, tamu undangan, hingga moderator dan panelis sudah siap semuanya. 

Tak hanya KPU, pihak yang akan bertarung juga menyatakan kesiapannya. Baik pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin, maupun penantangnya paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Keduanya menyatakan siap tempur dan telah menyiapkan sejumlah amunisi yang siap digeber di panggung debat pilpres nantinya.  

Koordinator tim debat Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya telah menyiapkan senjata ‘khusus’ yang akan dipakai dalam debat perdana.  Dua peluru itu adalah kasus HAM dan korupsi.

Karding menyebut, kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Prabowo Subianto bakal dibawa Jokowi-Ma’ruf Amin. Selama ini, nama Prabowo kerap diseret dalam dugaan penculikan aktivis saat menjadi Danjen Kopassus.

“Yang pertama soal kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang yang diduga dilakukan Pak Prabowo,” ujar Karding melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Kasus kedua, diduga mengkaitkan nama sang cawapres Sandiaga Uno. Nama bekas Wagub DKI Jakarta itu pernah disebutkan sebagai pemilik PT Duta Graha Indah (DGI) oleh mantan Bendum Partai Demokrat Nazaruddin.

“Kedua tentu, kita melihat bahwa KPK telah bekerja menggunakan kewenangannya untuk mengusut kejahatan atau korupsi korporasi. Saya kira salah satu yang mesti menjadi pertanyaan publik selama ini adalah kasus yang menimpa PT DGI di mana semua orang tahu komisarisnya adalah pasangan paslon 02,” kata Karding.

KPK masih mengusut kasus kejahatan korupsi korporasi PT DGI. KPK menetapkan PT DGI sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata RS Universitas Udayana sejak 5 Juli 2017. Proyek tersebut diduga memakan kerugian negara hingga Rp 25 miliar. Diduga ada enam proyek yang terlibat.

Perusahaan yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring ini diketahui bermitra dengan Permai Grup milik terdakwa korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

Karding menilai momentum debat itu menjadi tempat Prabowo dan Sandiaga untuk menjelaskan dua hal tersebut ke publik.

“Jadi ini tentu ruang dan hal strategis untuk kita minta penjelasannya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo,” tandasnya.

Seakan tak mau kalah, tim pasangan calon nomor 02 juga telah menyiapkan hal yang sama. Mereka mengaku sudah menyiapkan setidaknya empat peluru yang akan digunakan menyerang kubu lawan di debat pilpres perdana ini.

Pertama adalah kasus penyelesaian HAM masa lalu. Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyatakan, ini merupakan bahan materi debat yang akan disampaikan.

“Bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Kemudian kasus-kasus terkait orang hilang,” kata Nasir saat dihubungi Merdeka.com.

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang diberikan kepada Kejaksaan Agung dari Komnas HAM yangdimana belum ditindaklanjuti.

Selain itu, senjata lain adalah soal  kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Cawapres Sandiaga mengungkapkan peluang mengangkat kasus tersebut di debat perdana terbuka lebar. Karena menurutnya, ini berkaitan dengan masalah korupsi yang sudah akut.

“Ada kemungkinan (bahas kasus Novel Baswedan) karena masalah korupsi itu kan sudah sangat akut ada di stadium 4 kalau kanker, kalau penyakit sudah sangat kronis,” kata Sandiaga, Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

Dia menuturkan, dengan mengangkat kasus-kasus yang sedang berjalan, justru akan lebih mudah. Karena akan langsung bersinggungan dengan rakyat.

Ketiga, Prabowo Sandi juga akann menjadikan isu teroris sebagai satu amunisi yang akan ditujukan ke kubu lawan,

Terakhir, untuk masalah hukum, soal transparansi dan akuntabilitas para penegak hukum juga menjadi fokus pihak Prabowo-Sandi di debat nanti.

Juru bicara Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil menyebut pihaknya, akan lebih menekankan dalam penegakan hukum yang adil juga ditentukan dari sikap pemimpin negara. Pasalnya, jika penguasanya tegas, maka hukum akan adil.

2 dari 3 halaman

Diharapkan Beri Solusi

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, debat Pilpres perdana pada 17 Januari mendatang akan menjadi daya tarik tinggi bagi publik.

“Publik jenuh dengan model kampanye kita tiga bulan belakangan ini tidak bicara soal isu-isu publik. Tidak bicara kepentingan besar publik. Tapi soal-soal yang kontroversial, yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik,” ucap Arya di kantornya, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Dia mengingatkan agar penantang, yakni Prabowo-Sandiaga menghadirkan alternatif. Bukan hanya kritik semata.

“Kita sebagai pemilih tentu berharap dalam debat nanti, bagi penantang dulu deh, bagi penantang harus menawarkan sesuatu alternatif. Bukan soal narasi-narasi, bukan soal kritik-kritik semata. Tetapi harus ada narasi alternatif atau solusi,” ungkap Arya.

Dia merujuk pada pidato kebangsaan Prabowo yang sangat emosional. Topik yang dibicarakannya juga sangat besar.

Padahal kalau penantang itu fokus pada beberapa isu yang kuat, Misalnya isu-isu ekonomi.

“Mungkin pidatonya sangat menarik. Tetapi kan isu yang dibicarakan sangat luas itu. Mungkin juga ingin menargetkan masa pemilih yang luas. Padahal menurut saya sebagai penantang lebih baik menggunakan isu-isu strategis, fokus isu penting,” jelas Arya.

Dia menyayangkan pidato Prabowo sangat emosional, penuh kritik kepada pemerintah. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo tak akan berpengaruh besar untuk menggaet massa mengambang atau swing voters.

“Kalau dari sisi efek, bagi pemilih yang swing atau yang belum menentukan pilihan, efek pidato itu tidak terlalu besar,” jelas Arya.

Salah satunya, karena isu yang dipilih. Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo adalah isu Pemilu 2014.

“Soal utang, soal sumber daya dan isu-isu lainnya. Nah bagi pemilih yang dua tipikal, pemilih baru dan masih mungkin berubah dan yang belum menentukan pilihan, mereka sudah dengar itu juga sebelumnya. Dan mereka mungkin kurang tertarik,” jelas Arya.

Sedangkan untuk Jokowi-Ma’ruf, masih kata dia, harus juga bisa membangun dan menjawab pertanyaan publik mengapa mereka layak dipilih kembali. Apa capaiannya dan prestasinya. Itu yang menjadi penting bagi publik.

“Karena debat ini sebenarnya kalau kontestasinya ketat, yang sangat memperngaruhi adalah justru isu-isu yang, bukan isu-isu yang normatif tapi isu-isu yang punya daya pukul yang kuat,” tukas Arya.

Dia menilai, isu korupsi akan lebih seksi daripada yang lain. Dimana di 2018 banyak OTT yang dilakukan KPK.

“Jadi publik punya intensi yang sangat besar untuk mengetahui apa prioritas pemerintah terhadap pemberantasan korupsi,” kata Arya.

Selain itu, masih kata dia, korupsi yang dicermati adalah korupsi politik. Jadi ini yang ditunggu masyarakat.

“Terutama korupsi dari sisi korupsi politik. Apa yang ingin pemerintah lakukan untuk menangani tindak pidana korupsi itu. Saya kira isu korupsi tanpa menegasikan isu lainnya, jauh punya magnitude yang besar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut, kasus penculikan aktivis ’98 dan kasus penyidik KPK Novel Baswedan harus di angkat di debat capres-cawapres pada 17 Januari nanti. Pasalnya, kedua kasus ini menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia.

“Ini (kasus penculikan aktivis 98 dan kasus Novel Baswedan) menjadi tema penting yang harus diungkap kepada publik. Karena keduanya menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia. Keduanya, menyangkut pada calon-calon presiden,” ujar Boni Hargens saat dihubungi, Selasa 15 Januari 2019.

Boni menilai, kasus penculikan aktivis 98 selama ini dikaitkan dengan capres Prabowo Subianto. Oleh karena itu, komitmen Prabowo soal penuntasan masalah HAM wajib ditanyakan.

Bukan cuma Prabowo, kata Boni, Jokowi sebagai capres juga mesti tegas dalam mengusut kasus penghilangan paksa 13 aktivis ’98 yang hingga kini belum jelas penuntasannya.

“Bukan karena nama Prabowo Subianto ada di pusaran kasus itu, dengan tanpa penjelasan status hukum atau perannya, kecuali diberhentikan dari jabatan dan dipecat dari keanggotaannya sebagai TNI, melainkan karena ini beban sejarah yang berat maka harus dituntaskan,” tuturnya.

Selain itu, dalam forum debat, kedua capres harus dimintai komitmen untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan. Menurutnya, meski kasus Novel terjadi pada era pemerintahan Jokowi, namun beban sejarahnya berbeda.

“Hal yang membedakan secara signifikan adalah kasus penghilangan paksa atas aktivis ‘98 sudah terjadi selama hampir 20 tahun sejak reformasi. Sementara, kasus Novel Baswedan terjadi dua tahun setelah pemerintahan Jokowi,” terangnya.

“Kasus Novel Baswedan memang terjadi pada era Jokowi, tetapi sudah ada lembaga yang bekerja. Saya mengapresiasi langkah Polri yang telah membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk mengusut kasus Novel Baswedan,” tegas Boni.

Boni pun berharap Presiden Jokowi juga berani membentuk tim gabungan investigasi untuk menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Pasalnya, sampai saat ini, kasus itu masih dalam posisi terkatung-katung.

“Membiarkan kasus ini (kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998) tanpa solusi, tanpa komitmen, dan tanpa kerangka penyelesaian yang jelas, sama saja dengan menyimpan belati di tubuh kekuasaan. Sewaktu-waktu akan melukai, menciderai bahkan menyayat demokrasi kita,” pungkas Boni.

3 dari 3 halaman

6 Segmen

Debat perdana pilpres akan mengusung tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. KPU memastikan sudah menyiapkan segela keperluan untuk acara tersebut.

Ira Koesno dan Imam Priyono dipilih sebagai moderator. KPU juga telah menunjuk enam nama panelis. Mereka adalah Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, dan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik. Selanjutnya, ada nama Bivitri Susanti dan Margarito Kamis yang merupakan ahli tata negara. Terakhir adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

“Sudah, sudah beres, secara teknis dapat kami sampaikan bahwa persiapan debat pertama lancar tidak ada kendala yang berarti,” kata Komisioner KPU Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019.

Persiapan lainnya, KPU juga sudah memberikan kisi-kisi debat. jumlah kisi-kisi soal debat capres cawapres mencapai 20 pertanyaan terkait tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, sebagai pihak penyelenggara, keputusan KPU terkait bocoran daftar pertanyaan di debat perdana ini bukan keputusan pribadi. Keputusannya disepakati bersama kedua kubu capres.

“Karena pengalaman di banyak tempat sering terjadi, jadi kami ambil putusan itu. Pesan penting kami tidak ingin ada paslon yang dipermalukan,” jelas Arief.

Debat perdana akan diisi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi kandidat. Segmen kedua dan ketiga menjawab pertanyaan dari para pakar.

Segmen keempat dan kelima adalah debat antarkandidat dengan pertanyaan yang diajukan masing-masing paslon. Dan terakhir segmen keenam ada closing statement dari masing-masing paslon.

Sebelum hari H coblosan 17 April mendatang, KPU rencananya akan melaksanakan debat hingga lima kali.

Debat perdana digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Debat akan disiarkan langsung oleh TVRI, RRI, KOMPASTV, dan RTV.

Debat kedua, akan dilakukan satu bulan setelahnya atau pada 17 Februari 2019. Debat kedua merupakan debat antarcapres saja dan akan dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Debat akan disiarkan oleh RCTI, GTV, MNC, dan INEWS.

Debat ketiga akan dilaksanakan satu bulan setelahnya, yaitu 17 Maret 2019. Debat masih akan diadakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Debat ketiga ini merupakan debat antarcawapres. Stasiun televisi yang akan menyiarkan adalah TransTV, Trans7, dan CNN.

Lalu, debat keempat akan berlangsung pada 30 Maret 2019 di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan. Debat ini kembali dilakukan antarcapres. SCTV, Indosiar, dan MetroTV akan menjadi stasiun televisi yang menyiarkan debat.

Terakhir, debat kelima akan dilangsungkan pada awal April 2019 dengan tanggal yang belum ditentukan.

Lokasi debat juga belum diputuskan. Namun, ada empat stasiun televisi yang akan menyiarkan debat, yaitu TVOne, ANTV, BERITASATU, dan NET.

Gelaran debat kelima atau terakhir ini akan kembali dilakukan berpasangan, yaitu capres dan cawapres.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pengamat: Debat Capres Harus Angkat Kasus Novel dan Penculikan Aktivis

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut, kasus penculikan aktivis ’98 dan kasus penyidik KPK Novel Baswedan harus di angkat di debat capres-cawapres pada 17 Januari nanti. Pasalnya, kedua kasus ini menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia.

“Ini (kasus penculikan aktivis 98 dan kasus Novel Baswedan) menjadi tema penting yang harus diungkap kepada publik. Karena keduanya menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia. Keduanya, menyangkut pada calon-calon presiden,” ujar Boni Hargens saat dihubungi, Selasa (15/1).

Boni menilai, kasus penculikan aktivis 98 selama ini dikaitkan dengan capres Prabowo Subianto. Oleh karena itu, komitmen Prabowo soal penuntasan masalah HAM wajib ditanyakan.

Bukan cuman Prabowo, kata Boni, Jokowi sebagai capres juga mesti tegas dalam mengusut kasus penghilangan paksa 13 aktivis ’98 yang hingga kini belum jelas penuntasannya.

“Bukan karena nama Prabowo Subianto ada di pusaran kasus itu, dengan tanpa penjelasan status hukum atau perannya, kecuali diberhentikan dari jabatan dan dipecat dari keanggotaannya sebagai TNI, melainkan karena ini beban sejarah yang berat maka harus dituntaskan,” tuturnya.

Selain itu, dalam forum debat, kedua capres harus dimintai komitmen untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan. Menurutnya, meski kasus Novel terjadi pada era pemerintahan Jokowi, namun beban sejarahnya berbeda.

“Hal yang membedakan secara signifikan adalah kasus penghilangan paksa atas aktivis ‘98 sudah terjadi selama hampir 20 tahun sejak reformasi. Sementara, kasus Novel Baswedan terjadi dua tahun setelah pemerintahan Jokowi,” terangnya.

“Kasus Novel Baswedan memang terjadi pada era Jokowi, tetapi sudah ada lembaga yang bekerja. Saya mengapresiasi langkah Polri yang telah membentuk Tim Gabungan Investigasi untuk mengusut kasus Novel Baswedan,” tegas Boni.

2 dari 2 halaman

Tim Investigasi Gabungan

Boni pun berharap Presiden Jokowi juga berani membentuk tim gabungan investigasi untuk menuntaskan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Pasalnya, sampai saat ini, kasus itu masih dalam posisi terkatung-katung.

“Membiarkan kasus ini (kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998) tanpa solusi, tanpa komitmen, dan tanpa kerangka penyelesaian yang jelas, sama saja dengan menyimpan belati di tubuh kekuasaan. Sewaktu-waktu akan melukai, menciderai bahkan menyayat demokrasi kita,” pungkas Boni.

Saksikan video pilihan di bawah ini 

Keluh Kesah Ratusan Ribu Pegawai yang Tak Gajian Akibat Shutdown AS

Washington – Sekitar 800 ribu pegawai pemerintahan Amerika Serikat tak mendapatkan gaji pertama mereka di tahun 2019. Penutupan sebagian lembaga federal mencapai titik terburuk dalam sejarah.

Mereka yang tak menerima penghasilan bulan Januari akibat shutdown pemerintah federal AS ini adalah para karyawan bandara, detektif Biro Investigasi Federal (FBI), hingga sipir penjara.

Para pelayan publik AS ini seharusnya menerima gaji, Jumat (11/01). Situasi yang terjadi mendorong mereka mengunggah slip gaji ke media sosial.

Oscar Murillo, insinyur luar angkasa di Badan Antariksa AS (NASA), menunjukkan slip gaji kosong yang diterimanya ke akun Twitter. Ia mengaku kehabisan uang karena kondisi ini.

Sementara pengguna Twitter lainnya, Cat Heifner, mengunggah slip gaji bernilai satu sen yang diterima saudara lekakinya, seorang pengendali lalu lintas udara.

https://twitter.com/catheifner/status/1083405211820019712

Situs jual-beli Craigslist pun dibanjiri iklan para pegawai pemerintahan federal yang berupaya menjual harta benda mereka.

Barang-barang itu beraneka rupa, dari kasur hingga boneka lawas. Mereka mencantumkan pula tulisan ‘government shutdown specials’ alias produk khusus selama penutupan pemerintah federal.

“Dijual U$93,88 (Rp1,3 juta) di Wallmart, tapi di sini saya jual US$10 (Rp141 ribu),” demikian tertulis di iklan sebuah kursi goyang.

“Kami membutuhkan uang untuk membayar tagihan,” tulis sang penjual.

Amerika Serikat Karena diberhentikan sementara waktu, sejumlah pegawai federal mengikuti seleksi guru agar tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan. (Getty Images)

Keadaan ini berawal Desember lalu saat sebagian lembaga federal ditutup sementara. Presiden AS, Donald Trump menolak menyetujui anggaran federal karena tak memuat biaya pembangunan tembok perbatasan Meksiko.

Sebelumnya, Partai Demokrat menolak usulan anggaran Trump sebesar US5,7 miliar (Rp80,3 triliun).

Setidaknya 25% dari seluruh badan federal AS tidak akan beroperasi sampai usulan anggaran tersebut disetujui.

Sebuah bank makanan di Washington DC melaporkan kantor mereka didatangi gelombang besar para pekerja federal.

Radha Muthiah, kepala Capital Area Food Bank, menyebut puluhan sukarelawan kini terus mengemas tas-tas berisi makanan untuk para pegawai negeri yang terdampak shutdown.

Dari total 800 ribu pekerja pemerintah federal yang tak gajian, sekitar 350 ribu di antaranya diwajibkan mengambil skema cuti yang mirip pemberhentian sementara.

Ribuan pegawai federal itu dilaporkan mengajukan pengambilan tunjangan pemecatan akibat ketidakpastian finansial yang mereka hadapi.

Bandara internasional di Miami pun terpaksa tak beroperasi penuh akhir pekan ini karena banyak petugas keamanan yang absen dengan alasan sakit.

Amerika Serikat Bandara Internasional Miami menghentikan sebagian operasional mereka. Penyebabnya, sekelompok petugas keamanan absen karena tak menerima gaji bulanan. (AFP)

Apa solusi pemerintah AS?

Badan legislatif AS, baik Senat maupun DPR, berinisiatif mengesahkan regulasi yang memastikan para pegawai negeri itu menerima gaji setelah pemerintah federal kembali beroperasi.

Donald Trump dijadwalkan segera meneken rancangan peraturan itu.

Rancangan regulasi itu barangkali dapat menjadi penghiburan bagi sebagian pegawai federal yang kini menghadapi depresi.

Dalam diskusi terkait keamanan perbatasan bersama pimpinan federal dan pemerintahan lokal, Jumat kemarin, Trump kembali mendesak Partai Demokrat menyetujui usulan anggaran pembangunan tembok perbatasan di Meksiko.

“Namakan tembok itu ‘buah persik’. Saya tak peduli namanya, tapi kita butuh uang untuk membangun perbatasan itu,” kata Trump.

Bagaimanapun, pimpinan Demokrat di DPR menyebut saat ini keputusan ada di tangan Trump.

“Ketika presiden bertindak, kami akan merespon apapun yang dia lakukan,” kata juru bicara Demokrat di DPR , Nancy Pelosi.

Amerika Serikat Pemerintah AS meneruskan program penggantian pagar pembatas antara wilayah mereka dan Meksiko. Proyek ini terancam berhenti karena anggaran yang tak disetujui Kongres. (Getty Images)

Apa rencanaTrump tentang deklarasi status darurat pemerintah?

Belakangan Trump mengancam akan mendeklarasikan status darurat nasional. Jika melakukan itu, Trump dapat melampaui kewenangan Kongres dan memperbesar anggaran militer.

Namun Trump memutuskan tak mengambil opsi itu karena dapat memicu persoalan konstitusional dan gugatan hukum.

Trump menegaskan tetap memiliki pilihan mendeklarasikan situasi darurat nasional, meski berkata, “Saya tidak akan mengambil keputusan itu secara cepat.”

Amerika Serikat Meski nantinya pemerintah federal akan kembali beroperasi, para pegawai negeri terancam tetap tak mendapatkan gaji bulan Januari. (AFP)

Merujuk kantor berita Associated Press, penasehat White House, Jared Kushner, merupakan salah satu orang yang memperingatkan Trump soal dampak rencana ini.

Sejumlah media massa AS menyebut White House mempertimbangkan mengalihkan sebagian anggaran penanggulangan bencana kawasan Texas dan California untuk pembangunan tembok perbatasan.

Namun anggota Kongres dari Partai Republik, Mark Meadows, yang diklaim dekat dengan Trump, membantah isu tersebut.

(ita/ita) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Geger Vaksin Polio Kedaluwarsa di China, 145 Anak Dilaporkan Terdampak

Liputan6.com, Jinshu – Masyarakat China kembali digegerkan oleh kasus penyalahguaan obat publik. Belum lama ini, seratusan anak usia balita di Kota Jihun, Provinsi Jiangsu, terkontaminasi vaksin polio yang kedaluwarsa.

Tiga pejabat kesehatan setempat dikabarkan telah diberhentikan secara tidak hormat sejak kasus tersebut terungkap awal pekan ini, lapor media pemerintah, sebagaimana dikutip dari The Straits Times pada Jumat (11/1/2019).

Orangtua salah satu korban mengatakan bahwa sebagian besar vakin polio yang diberikan secara oral kepada anak-anak balita di fasilitas kesehatan pemerintah setempat, diketahui telah kedaluwarsa hampir satu bulan dari tanggal yang dicantumkan, yakni pada 11 Desember 2018.

Sejak temuan itu, otoritas Jinhu menemukan bahwa 145 anak telah menerima vaksin kedaluwarsa itu pada periode 11 Desember 2018 hingga 7 Januari 2019, lapor stasiun televisi CCTV, mengutip sumber pemerintah China.

Namun, menurut pejabat kesehatan setempat, vaksin yang sudah kedaluwarsa memang mengurangi kemanjuran, tetapi seharusnya tidak menyebabkan efek kesehatan yang merugikan. 

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa anak yang diberikan vaksin kedaluwarsa “tidak mungkin sakit”, tetapi bisa jadi karena faktor lain seperti kondisi imunisasi yang tidak memadai.

Stasiun televisi CCTV mengatakan beberapa orang tua melaporkan reaksi negatif pada anak-anak, termasuk muntah dan kantuk, tetapi tidak jelas apakah ini hanya reaksi alergi normal, atau bukan, terhadap vaksin tersebut.

Selain kasus vaksin kedaluwarsa, China diketahui beberapa kali mengalami skandal terkait keamana pangan dan obat-obatan. Salah satu yang paling diingat adalah ketika ratusan anak dilaporkan keracunan oleh susu formula pada 2008 silam. 

Simak video pilihan berikut: 

Tanya Dokter: Perlukah Vaksin HPV?