Pemberdayaan Nelayan Kamoro dan Pesisir Mimika buat Genjot Industri Perikanan Papua

Liputan6.com, Jakarta Indonesia dinilai memiliki potensi sumber daya laut dan perairan yang besar, terutama perikanan seperti di Papua. Pemanfaatan hasil laut patut didorong, karena ini menjadi salah satu sumber pangan kaya protein yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

Ini dikatakan Manajer Community Economic Development PT Freeport Indonesia, Yohanes Bewahan. Perusahaan tambang ini memberdayakan nelayan suku Kamoro dan nelayan dari suku lain di pesisir kabupaten Mimika, dalam memanfaatkan hasil laut.

Ini tertuang dalam program community development Freeport Indonesia, yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan Koperasi Maria Bintang Laut (KMBL) yang bernaung di bawah Keuskupan Mimika dan Dinas Perikanan Kabupaten Mimika.

“Potensi perikanan di pesisir Kabupaten Mimika cukup tinggi, namun belum termanfaatkan secara penuh akibat kendala akses transportasi dan pasar, sarana produksi, dan rendahnya kapasitas tangkap. Inilah salah satu alasan kami dalam melalukan program pendampingan terhadap para nelayan yang ada di pesisir pantai Kabupaten Mimika,” ujar dia dalam keterangannya, Jumat (22/2/2019).

Dia menuturkan jika kolaborasi dalam pemberdayaan nelayan dan penguatan industri perikanan di Kabupaten Mimika secara terstruktur dimulai pada 2005. Sejumlah program yang dilaksanakan mencakup perikanan tangkap serta perikanan budidaya.

Menurut Yohanes, setelah beberapa tahun melakukan pendampingan dan kolaborasi dengan beberapa mitra, hasil tangkapan serta hasil budidaya para nelayan telah meningkat. Hal itu merujuk pada hasil rata-rata tangkapan puluhan nelayan yang berasal dari suku Kamoro ini ada di kisaran 1-4 ton ikan per bulan.

Namun dia berharap dukungan untuk pengembangan sektor perikanan ini harus dilakukan secara menyeluruh.

Salah satu nelayan yang mengikuti program pembinaan Daniel Bipuaro menceritakan bahwa pendampingan yang dilakukan sangat bermanfaat. Selain kemampuan dalam mencari ikan, para nelayan mendapatkan pengetahuan lain mengenai cara mengolah ikan hasil tangkapan agar nilainya meningkat.

“Kami tidak hanya dibantu untuk menangkap lebih banyak ikan, tapi kami juga diajari untuk mengolah hasil tangkapan agar bisa dijual di pasar dan harganya tinggi. Selain itu kami juga dilatih untuk mengelola keuangan keluarga agar kami tidak kesulitan,” tutur Daniel yang juga merupakan kepala kampung Ohotya di Mimika.

2 dari 2 halaman

Sektor Perikanan Turut Kena Imbas Kenaikan Tarif Kargo Udara

Kenaikan tarif kargo udara turut berdampak pada sektor perikanan. Pasalnya, distribusi untuk mengangkut hasil perikanan, khususnya di wilayah sentra perikanan cukup banyak mengandalkan jalur udara.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP‎, Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, ‎jasa logistik, khususnya melalui udara, sejatinya bertujuan untuk mengatasi kendala jarak, merajut kesatuan wilayah dan meningkatkan nilai tambah suatu produk. Logistik juga memainkan peran yang penting dalam bisnis perikanan.

Menurut dia, saat ini penggunaan jasa logistik untuk produk perikanan dari beberapa titik produksi melalui transportasi udara mencapai lebih kurang 50 persen dari total ikan yang didistribusikan.

“Transportasi udara dinilai sangat efektif dalam kerangka logistik karena mempersingkat waktu dan jarak,” ujar dia di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Namun berdasarkan data dan informasi dari pihak penyedia angkutan udara, lanjut Effendi, diketahui jika tingkat kenaikan biaya transportasi udara 2019 dibandingkan dengan 2018 rata-rata mencapai 183 persen.

Terdapat beberapa indikator yang menyebabkan maskapai penerbangan menaikkan tarif biaya cargo. Mulai dari kenaikan biaya avtur sebesar 40 persen dan pelemahan kurs rupiah hingga 14 persen.

“Kenaikan biaya ini berdampak pada kegiatan pelaku usaha perikanan sampai pada tahap penghentian usaha atau ekspor hasil perikanan karena harga jual dengan produk perikanan tidak kompetitif dengan biaya logistik yang lebih dari 20 persen,” kata dia.‎


Sakit-sakitan dan Tak Punya Uang, WN Belgia Dideportasi

Liputan6.com, Mataram – Petugas kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram, NTB mendeportasi seorang warga negara Belgia karena tak memiliki keluarga dan biaya hidup serta tinggal melebihi batas waktu atau overstay.

WN Belgia yang diketahui bernama Alexandre E.F. Delvaux yang berusia 67 tahun tersebut telah tinggal di Lombok sejak tahun 2012 menggunakan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) Pensiun.

Ia dideportasi atau dipulangkan ke negaranya karena alasan kemanusiaan. Sebab, selama di Lombok, Alexandre selain mengidap penyakit, hidup sebatang kara, juga tidak memiliki biaya hidup.

“Yang bersangkutan (Alexandre) diindikasikan sakit struk, gangguan ingatan, dan stres. Ia juga tidak memiliki biaya. Maka dari itu, Imigrasi Mataram bekerja sama dengan Kedubes Belgia di Jakarta untuk memfasilitasi keperluan pendeportasian yaitu Emergency Passport dan tiket ke Belgia,” kata Yusriansyah Fazrin, Kasi Inteldakim Imigrasi Mataram, Kamis, 21 Februari 2019.

Yusriansyah mengatakan, sebelumnya pihak Imigrasi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang asing yang sakit-sakitan.

Setelah dilakukan pengecekan di sebuah indekos, petugas menemukan Alexandre dalam kondisi lemas tengkurap di lantai.

Petugas dibantu masyarakat dan beberapa anggota kepolisian mengevakuasi WN Belgia tersebut ke RS Bhayangkara Mataram untuk dirawat.

Setelah kondisi membaik, Alexandre kumudian ditempatkan di ruang detensi Imigrasi sambil menunggu proses pemeriksaan dokumen. Petugas Imigrasi menemukan dokumen bule tersebut telah melampau izin tinggal sejak tahun 2017.

Paspor yang bersangkutan berlaku sejak sampai 27 Desember 2017 atau telah habis masa berlaku.

“Begitu juga dengan Kitas Pensiun yang dimilikinya, masa berlaku 05-08-2016 sampai dengan 15-06-2017 juga telah habis,” tandas Yusriansyah.

Pendeportasian WN Belgia itu dilaksanakan via Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, tujuan Dubai-Brussels, menggunakan pesawat Emirates Airlines EK359, Etd pukul 00.10 WIB.


Simak video pilihan berikut ini:

Kemenpora Ungkap Kriteria Ketua Umum PSSI Baru

Liputan6.com, Palembang – Setelah mundurnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) masih menunggu siapa yang akan duduk di jabatan ini.

Menurut Sekretaris Kemenpora (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto, ada beberapa kriteria yang diharapkan bisa menduduki jabatan Ketua PSSI tersebut. Di antaranya mempunyai integritas tinggi dan waktu yang cukup untuk mengurus PSSI.

“Memang betul-betul tidak ada kepentingan apapun, yang penting mengurus bola saja. Dia nyambi sebagai apapun boleh,” usai jadi narasumber di acara Dialog Nasional Mengelola Even Olahraga, di Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Kamis (21/2/2019).

“Yang penting jangan sampai kejadian seperti Edy. Dia ada di Medan, kantor PSSI di Jakarta. Itu sangat merepotkan,” ujarnya.

Dia meyakinkan bahwa Kemenpora tidak akan menunjuk siapapun untuk mengisi kekosongan Ketua PSSI. Yang mengikuti bursa calon Ketua PSSI harus sesuai statuta PSSI, yaitu minimal sudah lima tahun berkecimpung di dunia sepakbola.

PSSI juga akan dibantu oleh seluruh kementrian dalam pengelolaan olahraga sepakbola. Hal ini dikuatkan dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2019.

Inpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tanggal 25 Januari 2019 ini, memuat tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional (PPPN).

Menurutnya, urusan persepakbolaan Indonesia itu bisa dikelola bersama-sama, tidak hanya oleh PSSI saja. Apalagi saat perancangan dan penandatanganan inpres, perwakilan PSSI juga hadir.

“Ini bukan berarti pemerintah akan mendominasi, tidak. Karena yang diatur di inpres itu bukan pemain elit, tapi atlit junior,” katanya.

Beberapa kementrian yang bisa membantu PSSI diantaranya Kementrian PU PERA yang bisa bertanggungjawab membangun stadion sepakbola. Lalu Kementrian Ristekdikti yang bisa meriset sport science, serta Kementrian Keuangan (Kemenkeu) yang bisa menyediakan dana segar.

2 dari 2 halaman

Mafia Bola

Terkait tentang kasus mafia bola yang menjerat PSSI, Gatot kembali menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak ada intervensi. Dirinya pun mengaku ikut diperiksa Satgas Antimafia Bola pada tanggal 26 Desember 2018.

“Waktu itu pertanyaan saya ke penyidik, kalau (kasus) ini serius tidak. Jangan seperti yang sudah-sudah. Sehari setelah itu ada yang ditangkap di Halim,” ujarnya.

Keseriusan Satgas Antimafia Bola ini didukung penuh oleh Kemenpora. Namun mereka tetap mengingatkan ke PSSI, agar kasus ini tidak disampaikan ke FIFA.

“Kami wanti-wanti, takut PSSI melaporkan ke FIFA, saya bilang jangan adu ke FIFA. Alhamdulilah PSSI declear KLB. Akan diadakan di kota mana atau kapan, itu urusan PSSI,” ungkapnya.

Aktivitas Vulkanik Gunung Karangetang Belum Stabil

Liputan6.com, Jakarta Aktivitas vulkanik Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara belum stabil atau masih proses erupsi walaupun intensitasnya fluktuatif. Demikian disampaikan Kepala Sub Bidang Mitigasi Gunung Api Wilayah Timur, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Devy Kamil Syahbana.

“Aktivitasnya masih tetap tinggi, masih merekam adanya aktivitas embusan dan guguran, begitu pun dengan gempa vulkanik dalam dan vulkanik dangkal,” jelas Devy melalui sambungan telepon di Manado, Kamis (21/2/2019).

Terjadinya guguran mengindikasikan masih terjadi lelehan lava, sedangkan embusan menandakan masih ada gas yang dilepaskan. Dia mengatakan, gempa vulkanik dalam dan vulkanik dangkal menunjukkan masih terjadi pergerakan magma dari kedalaman ke permukaan.

Saat ini, PVMBG merekomendasikan masyarakat dan pengunjung agar tidak mendekati, tidak melakukan pendakian, dan tidak beraktivitas di zona bahaya, yaitu radius 2,5 kilometer dari puncak kawah dua (kawah utara) dan kawah utama (selatan).

Demikian pula di area perluasan sektoral dari kawah dua ke arah barat-barat laut sejauh tiga kilometer, dan ke arah barat laut-utara sejauh empat kilometer.

Masyarakat sekitar Gunung Karangetang di area barat laut-utara dari kawah dua, di antaranya Kampung Niambangeng, Beba, dan Batubulan agar dievakuasi ke tempat yang aman dari ancaman guguran lava atau awan panas guguran salah satu gunung api aktif di Sulawesi Utara itu, yaitu di luar zona bahaya.

“Masyarakat di sekitar Gunung Karangetang dianjurkan menyiapkan masker penutup hidung dan mulut untuk mengantisipasi potensi bahaya gangguan saluran pernapasan jika terjadi hujan abu,” katanya seperti dikutip Antara.

Dia berharap, masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai-sungai yang aliran airnya berhulu di puncak Gunung Karangetang agar meningkatkan kesiapsiagaan dari potensi ancaman lahar hujan dan banjir bandang yang dapat mengalir hingga pantai.

2 dari 3 halaman

Sudah 3 Pekan

Gunung api Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, menunjukkan peningkatan aktivitasnya sejak Sabtu 2 Februari 2019 siang. Bahkan puluhan penduduk sekitar harus dievakuasi akibat guguran lava.

“Proses evakuasi dilakukan aparat gabungan TNI, Polri dan BPBD Kabupaten Sitaro. Ada 22 warga Kampung Batubulan, Kecamatan Siau Barat Utara yang diungsikan,” ungkap Kepala BPBD Kabupaten Sitaro, Bob Wuaten.

Berdasarkan data yang diperoleh, 22 warga yang dievakuasi itu terbagi atas 6 KK dengan rincian 8 orang laki-laki, 10 orang perempuan, serta 4 anak-anak.

Mereka pun ditempatkan oleh petugas di rumah-rumah warga Kampung Batubulan lainnya yang dianggap aman dari ancaman guguran lava.

“Kami terus memantau perkembangan disana sambil mendata ulang identitas warga. Kebetulan petugas kami dibantu aparat TNI maupun Polri tetap standby dilokasi,” ujar Bob.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemprov DKI Jakarta Siapkan 300 Pasukan Oranye di Munajat 212

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiagakan 300 pasukan oranye untuk kegiatan Munajat 212 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Selain itu, terdapat 15 bus toilet yang disediakan untuk membantu jamaah.

“300 pasukan oranye jajaran dari Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dibantu UPK Badan Air,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji, Kamis (21/2/2019).

Isnawa menuturkan pihaknya menyediakan 15 bus toilet, lima truk kebersihan, delapan mobil penyapu jalan. Kemudian terdapat pula 10 mobil patroli kebersihan hingga 8 unit truk anorganik.

“Ada juga dua truk tipe besar,” sebut Isnawa.
Diketahui, kegiatan Munajat 212 di Monas akan dilaksanakan pada Kamis (21/2) besok. Kegiatan akan diawali dengan salat Magrib berjemaah serta diisi ceramah dari sejumlah tokoh dan ulama.

“Jadi pertama itu kita adalah salat Magrib berjemaah, terus setelah itu kita melakukan munajat istighasah qubro sampai masuk Isya, terus kita berhenti, melaksanakan salat Isya secara berjemaah, setelah itu pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW terus tilawatil quran, setelah itu sambutan dari panitia, sambutan dari tokoh,” kata Ketum GNPF-Ulama Yusuf Muhammad Martak saat dihubungi.

Terkait kegiatan tersebut, polisi sudah menerima surat pemberitahuan dari pihak panitia. Polisi menyiapkan 12 ribu personel untuk mengamankan kegiatan.

“Kami mendapatkan surat perintah dari Polda Metro Jaya, intinya kami siap untuk melakukan pengamanan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan saat dihubungi detikcom terpisah.
(fdu/gbr)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tira Persikabo dan Persija Tatap Leg Kedua 32 Besar Piala Indonesia

Jakarta – Tira Persikabo dan Persija Jakarta kembali berhadapan di leg II babak 16 besar Piala Indonesia. Laga sebelumnya menjadi refleksi untuk memetik hasil bagus.

Asisten pelatih Tira Persikabo Miftahudin Mukson mengaku sudah mengantongi kekuatan Persija Jakarta. Hasil imbang di pertemuan leg pertama membuat timnya tahu kelemahan lawan.

Tira-Persikabo dan Persija akan bertemu kembali di leg kedua 16 besar Piala Indonesia di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Kamis (21/2/2019). Sebelum menghadapi laga tersebut, Tira telah melakukan evaluasi setelah hanya bermain imbang 2-2 di leg pertama.

“Kami tahu kemarin pada saat leg pertama hasilnya imbang 2-2, dari hasil kemarin kami sudah evaluasi. Artinya kami kebobolan dua gol yang sangat cepat di gol pertama Persija itu jadi catatan kami dan menjadikan evaluasi untuk perbaikan di sisa pasca pertandingan di tiga hari,” ujarnya.

“Kalau bicara kami optimis, selalu, tim kami berusaha untuk bermain sebaik mungkin. Masalah hasil nanti, siapa yang kerja keras di lapangan itu yang akan menentukan. Artinya pasca leg pertama kami seri 2-2 dari sisi sistem yang dianut oleh Piala Indonesia otomatis kami ada dibawah saat ini dibanding Persija, dan semua juga sudah pada tahu bahwa masyarakat Indonesia tahu bahwa Persija adalah tim besar,” dia menambahkan.

Namun begitu, dia menyakini Tira Persikabo akan berjuang keras. Kelemahan-kelemahan Persija akan dimanfaatkan oleh Manahati Lestusen dkk.

“Yang jelas analis kami juga sudah membuat dan melihat seperti apa Persija, bagaimana kekuatannya dan bagaimana kelemahannya. Yang jelas kami bisa cetak dua gol, tapi mereka juga cetak dua gol,” kata Miftahudin.

“Kami juga tidak menutup melihat celah yang dimiliki oleh Persija di sektor belakang. Tapi saya yakin dengan pelatih sekelas Ivan Kolev, dibantu juga asistennya yang berkualitas, mereka pasti juga kurun waktu tiga hari pasti juga mempunya metode latihan untuk memperbaiki itu,” dia menambahkan.

Sementara itu, asisten pelatih Persija Mustaqim menegaskan timnya siap merebut kemenangan. Persija sudah melakukan evaluasi yang diharapkan membuat pemain tampil lebih oke.

“Persija datang ke Bekasi dan sebagai tuan rumah yang jelas kita siap memenangkan pertandingan. Motivasi pemain sangat tinggi karena pertandingan menentukan untuk ke babak berikutnya,” ujar Mustaqim di Stadion Patriot, Rabu (20/2/2019).

“Oleh sebab itu Insya Allah kami akan bertarung untuk memenangkan pertandingan melawan mereka (Tira-Persikabo),” dia menambahkan.

(cas/ran)


KPK Tegaskan Pengacara Lucas Turut Membantu Pelarian Eddy Sindoro

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tuduhan terkait pihaknya yang tak bisa membuktikan keterlibatan pengacara Lucas dalam pelarian Eddy Sindoro yang saat itu merupakan tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara di PN Jakarta Pusat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, jaksa penuntut umum pada KPK telah membuktikan keterlibatan Lucas dalam pelarian mantan bos Lippo Group tersebut. Menurut Febri, jaksa sudah menghadirkan 16 saksi dan 1 ahli.

“Termasuk ahli digital akustik (ahli komparasi suara) untuk memastikan suara-suara pihak-pihak yang berkomunikasi terkait dengan perkara ini. Dugaan komunikasi antara Lucas dengan Eddy Sindoro serta pihak-pihak lain termasuk bukti-bukti yang diajukan di persidangan,” ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019).

Febri yakin, ahli akustik yang sudah dihadirkan jaksa KPK di persidangan lebih valid secara teknis dan hukum untuk membuktikan kebenaran bahwa yang berkomunikasi dan menyarankan Eddy Sindoro kabur ke luar negeri adalah Lucas.

“Dalam proses penyidikan hingga persidangan juga ssudah terungkap hasilnya sangat meyakinkan, bahwa suara pembicara (terdakwa Lucas) identik dengan suara dalam rekaman penyadapan yang diajukan oleh KPK,” kata Febri.

Terkait dengan sangkaan bahwa Lucas tak memiliki kepentingan dalam pelarian Eddy Sindoro, menurut Febri hal tersebut sudah dibuktikan di persidangan. Jaksa telah membuka rekaman suara antara Lucas dengan Eddy Sindoro.

Bahkan, rekaman sopir pribadi Lucas pun turut diberikan ke majelis hakim sebagai bukti. Dengan begitu, Febri menegaskan bahwa keterlibatan Lucas dalam pelarian Eddy Sindoro kian terang.

“Dari bukti-bukti elektronik tersebut, JPU meyakini relasi antara Lucas dan Eddy Sindoro tersebut, dan juga pola pengurusan kasus hukum (pelarian) juga terbaca di sana,” kata Febri.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia M Yusuf Sahide menyebut bahwa jaksa KPK gagal membuktikan perbuatan menghalangi proses hukum yang diduga dilakukan Lucas.

Menurut Yusuf, selama persidangan Lucas berlangsung, yakni sejak November 2018 hingga Februari 2019, jaksa hanya fokus pada keterangan satu saksi, yakni Sekretaris PT Gajendra Adhi Sakti, Dina Soraya Putranto.

Kedua, menurut Yusuf, dalam persidangan Eddy Sindoro memastikan tidak pernah dibantu dan berbicara dengan Lucas selama Eddy berada di luar negeri. Rekaman penyadapan juga tidak bisa membuktikan perbuatan Lucas.

2 dari 3 halaman

Alat Bukti Prematur

Kemudian, menurut Yusuf, Lucas bukan kuasa hukum Eddy Sindoro, baik sebelum menjadi tersangka maupun saat sudah dijerat KPK. Bahkan, menurut dia, alat bukti yang digunakan KPK menjerat Lucas sangat prematur.

“Makanya selama persidangan ini sampai Minggu lalu, kami melihat tuduhan KPK tidak ada alat bukti yang kuat. Jaksa tidak bisa membuktikan perbuatan Pak Lucas,” ujar Yusuf melalui siaran pers, Selasa 19 Februari 2019.

Pengacara Lucas didakwa merintangi penyidikan Eddy Sindoro. Dia disebut meminta bantuan Dina untuk mengatur pelarian Eddy Sindoro, yang saat itu berstatus tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara di PN Jakarta Pusat.

Lucas dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jusuf Kalla Akui Dana Riset di Indonesia Masih Rendah

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menampik dana research and development (R&D) atau dana riset di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negata lainnya.

“Ya benar bahwa dari segi perbandingan, mungkin kita memang lebih rendah karena begitu banyak kebutuhan nasional kita,” kata pria yang akrab disapa JK ini di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

JK menjelaskan anggaran tersebut masuk dalam anggaran pendidikan di beberapa universitas dan lembaga, misalnya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 

JK pun menilai pemanfaatan riset oleh pihak swasta masih dibutuhkan. Contohnya di Jepang dan Korea, meski kedua negara itu punya lembaga riset tetapi mereka tetap bekerjasama dengan pihak swasta.

“Jadi banyak hal yang bisa diperbaiki. Jadi bisa universitas atau lembaga riset memunculkan produk yang dapat diproduksi dengan baik atau perusahaan itu yang memulai kemudian dibantu oleh lembaga riset pemerintah. Jadi itu banyak yang terjadi seperti itu,” kata JK.



2 dari 2 halaman

Dana Riset Rp 26 Triliun

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab polemik anggaran Riset dan Pengembangan atau research & development (R&D) Indonesia. Jokowi menyebut, anggaran R&D saat ini sebesar Rp 26 triliun.

“Supaya kita semuanya tahu bahwa dana pengembangan dan riset kita ini sudah Rp 26 triliun,” ungkap Jokowi usai bertemu CEO Bukalapak.com, Achmad Zaky di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 16 Februari 2019.

Menurut Jokowi, anggaran R&D tersebut terbilang besar. Namun, tidak tertutup kemungkinan anggaran itu terus ditingkatkan.

“Ke depan kita ingin mengembangkan,” ujar Jokowi. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, anggaran R&D sudah menyasar kementerian lembaga. Dengan harapan, penggunaannya tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi pembangunan bangsa.

“Agar arahnya itu jelas. Tembakannya tepat, sehingga inovasi negara ini bisa muncul, muncul, muncul, muncul,” kata Jokowi.


Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com


Saksikan video pilihan berikut ini:

Demi Neymar, MU Bakal Pecahkan Rekor Transfer?

Liputan6.com, Manchester – Manchester United (MU) tampaknya masih ngebet untuk memboyong Neymar dari Paris Saint Germain (PSG). Manajemen Setan Merah, bahkan dikabarkan tengah menyiapkan sebuah kejutan besar di bursa transfer musim 2019/20.

Ya, MU dikabarkan menyiapkan dana besar untuk merekrut Neymar. Mereka siap memecahkan rekor transfer untuk mendatangkan pemain asal Brasil itu ke Old Trafford, markas mereka.

Masa depan Neymar bersama PSG belakangan memang jadi bahan spekulasi. Sebab, PSG kini sedang berada dalam ancaman Financial Fair Play [FFP]. Jika itu terjadi, maka kemungkinan PSG melepas Neymar akan terbuka.

Kondisi itu membuat Neymar dikaitkan dengan beberapa klub papan atas Eropa. [MU](3897582 “” jadi salah satu tim yang masuk dalam daftar peminat pemain asal Brasil tersebut. Dua lainnya: Real Madrid, Barcelona dan Manchester United.

2 dari 3 halaman

Mengerucut ke MU

Barcelona lewat Presiden Josep Maria Bartomeu sudah memastikan tidak akan membeli Neymar. Bartomeu mengatakan jika pihak Barcelona tak punya rencana untuk memulangkan Neymar ke Camp Nou. Nama Barca pun otomatis tercoret.

Lalu Real Madrid. Real Madrid sudah lama tertarik dengan Neymar. Pemain 27 tahun pernah trial di Madrid pada saat masih muda. Madrid pernah menawar Neymar ketika dia masih bermain di Santos. Tapi, situasi kini sudah berbeda.

Bidikan utama Madrid pada musim depan adalah Eden Hazard. Bintang Chelsea itu dinilai menjadi target yang realistis bagi Madrid. Apalagi, Hazard juga ingin pindah ke Madrid.

Dikutip dari Don Balon, kondisi itu lantas membuat Manchester United jadi klub dengan peluang paling besar untuk bisa mendapatkan jasa Neymar. United juga punya minat untuk mencicipi servis pemain dengan nilai transfer paling mahal di dunia tersebut.

3 dari 3 halaman

Harus Pecahkan Rekor Dunia

Neymar pindah ke PSG pada tahun 2017 lalu, dengan transfer 222 juta euro dari Barcelona. Harga tersebut membuat Neymar jadi pemain paling mahal di dunia. Saga transfer Neymar ini bahkan diklaim membuat harga transfer pemain melambung lebih mahal.

Nah, PSG tentu tidak ingin rugi jika memang harus menjual Neymar. PSG akan meminta bayaran yang tidak kalah mahal karena Neymar kini masih berada di usia yang produktif.

Don Balon menyebut jika Manchester United telah siap dengan tawaran mahal pada PSG. Setan Merah menyiapkan dana hingga 262 juta euro untuk melayangkan tawaran kepada PSG. Harga tersebut, jika diterima, akan membuat Neymar memecahkan rekor transfer paling mahal di dunia atas namanya sendiri.

Sumber: Bola.net

Saksikan video pilihan di bawah ini

Tudingan Tanpa Bukti Jokowi Pakai Alat Bantu Komunikasi

Liputan6.com, Jakarta – Jagad maya tiba-tiba heboh pascadebat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada Minggu 17 Februari 2019. Lantaran, calon presiden Joko Widodo atau Jokowi dituding menggunakan alat bantu komunikasi atau wireless earphone dalam debat capres menghadapi Prabowo Subianto. 

Tudingan tersebut muncul di akun facebook. Si pengguna memajang foto Jokowi yang tengah menekan telinga dan memencet pulpen.

Sisa depat capres, meninggalkan tanda tanya. BPN (Badan Pemenangan Nasional) harusnya memeriksa telinga Jokowi, ada earphone atau tidak, jika ada, patut dipertanyakan untuk apa itu earphone, cek juga pulpen yang dipegang Jokowi,” tulis si pengguna.

Dalam keterangan foto juga tertulis: “Ada apa di kuping? Ada wireless earphone? Apa yang sedang didengarkan? Mendengarkan arahan? atau mendengarkan rekaman jawaban?”  

Jokowi pun menepis kabar menggunakan alat bantu dengar atau earpiece saat debat kedua yang dilaksanakan di Hotel Sultan, Minggu malam. Dia menilai hal tersebut adalah fitnah yang tidak bermutu.

“Ada-ada aja sih ini. Fitnah-fitnah seperti itu jangan diterus-terusin lah,” kata Jokowi saat di SD Negeri Panimbangjaya 01, Tanjungjaya, Pandeglang, Banten, Senin (18/2/2019).

“Jangan buat isu, fitnah-fitnah yang enggak bermutu,” lanjut Jokowi.

Dia juga menjelaskan saat debat membawa pulpen adalah alat tulis biasa. “Ini pulpen. Cek saja,” kata Jokowi sambil menujuk pulpen yang dibawa.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menegaskan, pulpen yang dipegang Jokowi hanya pulpen biasa. 

“Saya menyaksikan bahwa tidak ada sama sekali pemasangan alat di tubuh Pak Jokowi berupa earphone, dan pulpen yang dibawa itu adalah pulpen biasa bukan pulpen yang seperti dinarasikan BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga) di medsos-medsos,” ujar Karding, Senin (18/2/2019).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding (tengah).

Dia menuturkan hanya alat clip on yang dipasang oleh panitia. Tujuannya untuk memperjelas suara saat debat. Karding pun menantang untuk mengecek rekaman CCTV.

“Jadi saya bersaksi bahwa tidak ada pemasangan sama sekali. Dan boleh dicek saya kira ada cctv di ruang itu dan mungkin bisa dicek,” kata Ketua DPP PKB itu.

Karding menduga isu penggunaan alat itu cara timses menutupi kelemahan penguasaan materi Prabowo saat debat. Bahwa jawaban yang ditampilkan justru di luar standar dan kapasitas capres.

“Dan sekaligus menutupi kesuksesan Pak Jokowi di dalam memberikan jawaban-jawaban yang by data yang memiliki hope dan sekaligus sangat taktis sesuai dengan pertanyaannya. Dan jawaban-jawaban yang boombastis jargon dan berulang-ulang,” kata dia.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Meutya Viada Hafid menambahkan, isu penggunaan earpiece atau alat bantu komunikasi yang digunakan Jokowi dalam debat kedua capres pada Minggu 17 Februari 2019 itu sangat jahat.

“Sungguh jahat bagi kami tudingan disebarkan luas. Kami agak kaget sebetulnya,” ucap Meutya dalam sesi debat di bilangan diskusi, Jakarta, Senin (18/2/2019).

Politikus Partai Golkar ini menyadari, memang dalam kompetisi selalu ingin menang. Tapi, lanjut dia, tak seharusnya menggunakan isu tersebut saat debat capres.

2 dari 4 halaman

Politik Kambing Hitam

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menyatakan penyesalannya terkait pernyataan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, atas tuduhan penggunaan earpiece oleh Jokowi saat debat berlangsung.

“Lagi-lagi politik kambing hitam diterapkan. Jangan hanya karena kalah debat, lalu menggunakan berbagai cara untuk menutupi kekalahan tampilan Prabowo tadi malam. Ketidakmampuan Pak Prabowo jelaskan unicorn sebaiknya menjadi bahan evaluasi tim 02,” ujar Hasto melalui sebuah pernyataan tertulis, Senin (18/2/2019).

Hasto menegaskan, tanggung jawab jubir kampanye seperti Andre Rosiade melekat dengan tanggung jawab Prabowo-Sandi. Seharusnya, jubir bicara mengenai aspek kenegarawanan dan memiliki kerendahan hati untuk berbicara secara objektif.

“Debat itu memerlukan persiapan, memerlukan strategi, dan pada akhirnya rekam jejak, pengalaman, dan karakter pemimpin yang akan menentukan. Jangan biasakan politik kambing hitam. Politik kambing hitam adalah sikap tidak kesatria yang seharusnya dihindari dalam kontestasi demokrasi,” Hasto menuturkan.

Hasto menekankan, politik kambing hitam tersebut dapat menghambat kemajuan demokrasi Indonesia.

Menurutnya, hal ini dilakukan sebab kubu Prabowo miskin prestasi dan gagasan. Apa yang diungkapkan Prabowo pada debat kedua Pilpres kemarin merupakan penggulangan dari persoalan yang selalu disampaikan sejak tahun 2008 ketika awal Partai Gerindra berkiprah.

“Nanti sebentar lagi mereka akan persoalkan beberapa hal seperti kartu suara, netralitas penyelenggara pemilu, netralitas aparat negara dan lain-lain. Semua isu lama, tanpa gagasan segar,” lanjutnya.

“Atas berbagai fitnah dan tuduhan yang selalu mereka berikan, lama-lama rakyat akan membawa foto ‘Kambing Hitam’ saat bertemu dengan Prabowo-Sandi,” Hasto menambahkan.

Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin mengatakan, tidak mungkin calon presiden nomor urut 01, Jokowi menggunakan alat bantu komunikasi saat debat kedua Pilpres berlangsung pada hari Minggu (17/2/2019) kemarin. 

Sebab, sebagai petahana, Ma’ruf yakin Jokowi benar-benar hafal capaian kinerja pemerintahannya sendiri.

“Karena beliau paham yang ditanyakan, yang dimintai keterangannya, kan semua sudah pekerjaan beliau. Tidak usah pakai dibantu itu sudah hafal semua,” tukas Ma’ruf di kediamannya, Jl. Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Menurutnya, Jokowi juga sangat menguasai tema debat kedua yang digelar kemarin. Yaitu, soal infrastruktur, lingkungan hidup, energi, pangan, lingkungan hidup (LH), dan sumber daya alam (SDA).

“Itu kan memang hari-hari kerjaan beliau. Jadi, ya, saya kira isu itu tidak benar lah,” lanjutnya.


3 dari 4 halaman

Bantahan KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, tidak ada capres yang menggunakan alat bantu dengar dalam debat kedua Pilpres 2019. Sehingga, penggunaan earpeace yang diduga digunakan JokoWidodo atau Jokowi, tidak benar.

“Capres 01 dan 02 tidak ada yang menggunakan alat bantu. Jadi clear seperti itu. Baik 01 maupun 02 tidak ada yang menggunakan alat bantu,” ucap Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dikonfirmasi, Senin (18/2/2019).

Komisioner KPU Viryan Aziz menjelaskan, apa yang digunakan Jokowi maupun Prabowo hanya clip on microphone, yang menempel di baju masing-masing calon. Dan penggunaanya saat sesi penyampaian visi misi.

“Saat penyampaian visi misi pertama kali, tidak ada yang menggunakan mic. Artinya yang menempel di pakaian, itu kedua calon presiden menggunakan,” jelas Viryan.

Dia mengatakan, untuk sesi selanjutnya, kedua Capres kembali menggunakan microphone wireless. Semuanya, hanya itu alat yang ada.

“Begitu dialog pegang mic. Itu artinya memang alat (yang disiapkan). Dua-duanya ada,” pungkasnya.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno tak yakin jika Jokowi memakai alat bantu komunikasi saat debat pilpres kedua. Karena, alat bantu dengar itu sering digunakan di berbagai kegiatan.

“Saya enggak yakin ya, dan walaupun teknologi itu ada, tapi kan itu dilarang oleh KPU, alat-alat bantu seperti itu,” kata Sandi, di Media Center pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta, Senin (18/2).

Ia pun menilai, kedua capres yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto mengedepankan prinsip kejujuran selamat menjalankan atau bertarung dalam debat Pilpres 2019.

“Menurut saya, kita semua telah memiliki komitmen dan integritas, secara jujur dalam berkompetisi, saya cukup yakin pak Prabowo dan pak Jokowi sangat memerhatikan aspek kejujuran,” ujarnya.

Oleh karena itu, Sandi meminta terkait isu adanya penggunaan earpiece ini tak perlu ditanggapi secara serius lagi. Ia mengaku tak yakin ada yang menggunakan alat tersebut dalam kontestasi Pilpres 2019. “Jadi saya rasa itu tak harus ditanggapilah,” ucapnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: