LTMPT Terapkan Pendaftaran SNMPTN 2019 Sistem Ganjil-Genap, Ini Penjelasannya

Liputan6.com, Jakarta Untuk kedua kalinya Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) memperpanjang masa pendaftaran dan finalisasi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Pada awalnya masa pendaftaran SNMPTN dijadwalkan berakhir pada 14 Februari 2019. Namun dikarenakan banyak para calon peserta SNMPTN 2019 yang belum melakukan pendaftaran dan finalisasi, maka LTMPT memperpanjang masa pendaftaran hingga Sabtu 16 Februari 2019.

Jadwal pun kembali berubah. Dikarenakan belum optimalnya akses untuk pendaftaran dan finalisasi SNMPTN 2019, maka masa pendaftaran diperpanjang lagi hingga Selasa, 19 Februari 2019 pukul 22.00 WIB. Hal ini berdasarkan surat edaran LTMPT bernomor 01/Peng.LTMPT/2019 tentang perpanjangan masa pendaftaran dan finalisasi SNMPTN 2019.

Surat edaran ini disampaikan Ravik Karsidi selaku Ketua LTMPT. Surat edaran ini terpampang dalam laman LTMPT. Berikut yang disampaikan oleh Ravik Karsidi pada pengumumannya, Jumat (15/2/2019) lalu sebagaimana Liputan6.com kutip, Sabtu (16/2/2019).

“Memperhatikan akses untuk Pendaftaran dan Finalisasi SNMPTN 2019 yang masih belum optimal, siswa dimohon tenang dan akan dilakukan pelayanan pendaftaran sampai dengan SELASA tanggal 19 Februari 2019 pukul 22.00 WIB. Jika ada siswa yang masih belum dapat melakukan pendaftaran dan finalisasi, maka akan dicarikan solusi yang pada prinsipnya tidak merugikan siswa.”

2 dari 3 halaman

LTMPT Terapkan Mekanisme NISN Ganjil-Genap

Pada SNMPTN 2019 ini, LTMPT menerapkan mekanisme pendaftaran NISN Ganjil-Genap. Informasi ini dapat dilihat melalui akun twitter resmi sekretariat SNMPTN @SekreSNMPTN.

“Untuk memberikan kesempatan lebih baik kepada siswa untuk mendaftar, sistem snmptn menerapkan giliran untuk login berdasarkan NISN ganjil genap. NISN ganjil diberikan giliran pada jam ganjil (13.00-14.00 wib, 15.00-16.00 wib, dst), dan sebaliknya.”

Begitu kurang lebih pernyataan resmi dari sekretariat SNMPTN. LTMPT melalui sekretariat SNMPTN menjelaskan bahwa mekanisme pendaftaran calon peserta SNMPTN diatur dengan mekanisme NISN Ganjil genap.

Bagi pemilik Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ganji hanya dapat mulai melakukan pendaftaran pada jam ganjil seperti 13.00-14.00, 15.00-16.00, 17.00-18.00 dan seterusnya.

Sebaliknya jika calon pendaftar SNMPTN memiliki nomor genap, maka mereka hanya dapat mulai mendaftar pada jam genap seperti 12.00-13.00, 14.00-15.00, 16.00-17.00 dan seterusnya.

Namun meski demikian, masih banyak calon peserta yang belum berhasil melakukan pendaftaran dikarenakan server tidak dapat diakses dengan baik.

3 dari 3 halaman

Cara Mendaftar SNMPTN 2019 Menurut LTMPT

LTMPT menjadwalkan Pengumuman Hasil SNMPTN akan diumumkan pada 23 Maret 2019. Dengan diperpanjangnya pendaftaran SNMPTN 2019 hingga 19 Februari mendatang, masih ada kesempatan bagi para calon mahasiswa untuk mendaftarkan diri.

Berikut cara mendaftar SNMPTN 2019

– Siswa pendaftar login menggunakan NISN dan password ke laman SNMPTN 2019 snmptn.ac.id untuk melakukan pendaftaran.

-Pastikan pendaftar mendaftar pada jam yang sudah ditentukan sesuai mekanisme NISN ganjil genap.

– Siswa pendaftar mengisi biodata, pilihan PTN, dan pilihan program studi, serta mengunggah (upload) pasfoto resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan (jika ada).

– Siswa pendaftar harus membaca dan memahami seluruh ketentuan yang berlaku pada PTN pilihan.

– Siswa pendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh dari laman snmptn.ac.id.

– Tahap terakhir siswa mencetak Kartu Bukti Pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN.

Pengumuman dari hasil seleksi SNMPTN 2019 akan dilakukan pada 23 Maret 2019. Jadwal pelaksanaan proses verifikasi dokumen peserta dan/atau pendaftaran ulang di PTN dapat dilihat di laman masing-masing PTN.

Kirim Pesan WhatsApp Bisa Diatur Waktunya, Ini Caranya

Liputan6.com, Jakarta WhatsApp saat ini menjadi aplikasi andalan banyak orang untuk berkirim pesan. WhatsApp memungkinkan penggunanya untuk mengirim teks, gambar, suara, video atau dokumen lain secara gratis hanya dengan sambungan internet.

Namun ada kalanya Anda ingin mengirim pesan-pesan tersebut di waktu tertentu. Pesan tersebut mungkin seperti ucapan ulang tahun, ucapan Tahun Baru, ucapan hari raya dan lain sebagainya.

WhatsApp memang belum memiliki fitur untuk mengatur waktu pengiriman pesannya. Namun banyak aplikasi pihak ketiga yang memungkinkan Anda untuk mengatur waktu pengiriman pesan WhatsApp. Dengan begitu Anda tak perlu lagi cemas jika lupa untuk mengirim pesan penting di waktu yang tepat.

Aplikasi ini dapat diunduh gratis melalui Play Store dan Appstore. Aplikasi ini tak hanya mampu mengirim pesan berupa teks, namun juga foto dan video serta dokumen lain. Berikut cara mengatur waktu pengiriman WhatsApp seperti Liputan6.com lansir dari Maketecheasier, Sabtu (16/2/2019).

2 dari 3 halaman

Download Aplikasi SKEDit

Download Aplikasi SKEDit di Play Store atau Appstore ponsel Anda. Setelah terinstall, buka aplikasi tersebut. Pada langkah awal, Anda diminta untuk Login di aplikasi tersebut. Anda dapat membuat akun untuk dapat login di aplikasi tersebut atau juga dapat login menggunakan akun Facebook Anda.

Tak hanya mengatur waktu pengiriman pesan untuk WhatsApp, aplikasi ini juga memungkinkan Anda untuk mengatur pengiriman pesan untuk WhatsApp bisnis, SMS, email, menelepon, atau membuat status di Facebook.

Cara Mengatur Pengiriman Pesan WhatsApp

· Setelah berhasil login, Anda akan dibawa ke menu utama (Home). Di sini Anda dapat memilih aplikasi apa saja yang akan Anda atur waktu pengirimannya.

· Pilih WhatsApp

· Setelah itu tap pada ‘Add WhatsApp Recipient(s)’, maka Anda akan diarahkan langsung ke aplikasi WhatsApp untuk memilih kontak atau grup yang akan dikirimi pesan.

· Pilih grup atau kontak yang akan dikirimi pesan, setelah itu Anda akan otomatis diarahkan kembali pada aplikasi SKEDit.

· Setelah kontak atau grup terpilih, Anda dapat mengetik pesan yang akan dikirimkan. Anda juga dapat mengirim foto, video, suara, atau dokumen lainnya dengan men-attach file tersebut melalui ikon klip di pojok kanan bawah kolom pesan.

· Setelah itu atur waktu pengiriman pada bagian ‘scedhule’. Anda bisa mengatur tanggal dan jam yang diinginkan untuk mengirim pesan.

· Untuk dapat mengirimkan pesan pada waktu tertentu secara otomatis, Anda harus menonaktifkan lockscreen pada ponsel. Selain itu Anda juga harus menonaktifkan pengaturan optimasi baterai di ponsel.

· Setelah semua telah teratur, tap pada ikon centang di pojok kanan atas untuk mulai mengirim pesan WhatsApp pada waktu tertentu.

· Pesan Anda akan terkirim secara otomatis pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

3 dari 3 halaman

Fitur-fitur Unggulan WhatsApp

1. Berkirim pesan sederhana

Dengan WhatsApp, Anda dapat mengirim pesan ke teman dan keluarga secara gratis. WhatsApp menggunakan koneksi internet telepon untuk mengirim pesan sehingga Anda tak perlu memikirkan tarif SMS.

2. Chat grup

Dengan chat grup, Anda dapat membagikan pesan, foto, dan video kepada 256 orang sekaligus di dalam grup. Anda juga dapat memberi nama grup, membisukan, atau menyesuaikan pemberitahuan, dan masih banyak lagi.

3. Panggilan suara dan video

Dengan panggilan suara, Anda dapat berbicara dengan teman dan keluarga secara gratis, bahkan jika mereka berada di negara lain. Dan dengan panggilan video gratis, Anda dapat melakukan pembicaraan tatap muka saat suara atau teks saja tidak cukup.

Panggilan suara dan video WhatsApp menggunakan koneksi Internet telepon, bukan dengan menit panggilan paket seluler Anda. Jadi Anda tidak perlu khawatir akan biaya panggilan yang mahal.

4. Whatsapp Web dan Desktop

Dengan WhatsApp di web dan desktop, Anda dapat dengan lancar menyinkronkan semua chat ke komputer agar Anda dapat chat pada perangkat apa pun yang paling nyaman untuk Anda.

Anda dapat mengunduh aplikasi desktop atau kunjungi web.whatsapp.com untuk mulai menggunakan WhatsApp Web.

5. Enkripsi End-To-End

Sebagian momen pribadi Anda dibagikan di WhatsApp, oleh karena itu WhatsApp membangun enkripsi end-to-end ke versi terbaru aplikasinya.

Ketika terenkripsi end-to-end, pesan dan panggilan Anda akan diamankan. Jadi hanya Anda dan orang yang berkomunikasi dengan Anda saja yang dapat membaca pesan atau mendengar panggilan tersebut. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya, bahkan pihak WhatsApp sekalipun.

6. Membagikan dokumen dengan mudah

Anda dapat mengirim PDF, dokumen, spreadsheet, slideshow, dan masih banyak lagi, tanpa repot menggunakan email atau aplikasi berbagi file.

Anda dapat mengirim dokumen dengan ukuran hingga 100 MB yang akan memudahkan Anda untuk membagikan hal yang perlu dibagikan ke orang yang Anda inginkan.

Migo Dilarang Polisi Mengaspal di Jakarta, Ini Ketentuannya

Jakarta – Polda Metro Jaya menegaskan sepeda listrik Migo dilarang beroperasi di jalanan Ibu Kota. Migo tidak boleh mengaspal sebelum mengantongi izin operasi.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Muhammad Nasir menjelaskan ketentuan operasional sepeda listrik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

“Jadi, kendaraan sepeda listrik itu ada batasan kecepatannya. Ketentuannya diatur dalam Pasal 12 ayat (3) PP No 55 Tahun 2012,” kata Nasir saat dihubungi detikcom, Jumat (15/2/2019) malam.

Pasal 12 ayat (3) PP No 55 Tahun 2012 berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e tidak berlaku untuk Kendaraan Bermotor yang dirancang dengan kecepatan tidak melebihi 25 (dua puluh lima) kilometer per jam pada jalan datar.”

Sedangkan Pasal 12 ayat (2) berbunyi:

“Motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan sudut kemiringan minimum 8 (delapan derajat) dengan kecepatan minimum 20 (dua puluh) kilometer per jam pada segala kondisi jalan;
b. motor penggerak dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi;
c. motor penggerak Kendaraan Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan, selain Sepeda Motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 4,50 (empat koma lima puluh) kilo Watt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBB atau JBKB;
d. motor penggerak pada Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk menarik Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, bus tempel dan bus gandeng, selain Sepeda Motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 5,50 (lima koma lima puluh) kilo Watt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBB atau JBKB; dan
e. perbandingan antara daya motor penggerak dan berat Kendaraan khusus atau Sepeda Motor ditetapkan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan angkutan serta kelas jalan.”

Sementara sepeda listrik Migo memiliki kecepatan di atas 25 Km/Jam.

“Migo kecepatannya mencapai 45 Km/Jam, maka dia harus mendapatkan izin operasional terlebih dahulu dari Kemenhub kalau DKI Jakarta dari Dishub. Nah, dia belum punya izin itu,” paparnya.

Setelah mendapat izin operasi, Migo harus mendapatkan izin laik jalan. Setelah mendapatkan izin laik jalan, agar kendaraan tersebut bisa beroperasi di jalan raya, maka Migo harus meregistrasikannya di Samsat.

“Setelah dapat izin itu baru diregistrasikan di kepolisian, setelah diregistrasi baru diberikan identitas kendaraan dalam bentuk STNK,” katanya.

Selama aturan itu belum dipenuhi, maka Migo dilarang beroperasi di jalan umum atau jalan raya.

“Kalau di gang, area perkebunan atau area perumahan yang tidaka da rambu-rambu lalu lintas, masih boleh,” tuturnya.

Karena belum mengantongi izin tersebut, maka polisi akan menindak Migo ketika kedapatan beroperasi di jalan umum.

“Tindakannya diberhentikan dan kendaraannya dikandangkan,” ujar Nasir.

Saksikan juga video ‘Layanan Penyewaan Sepeda Listrik Kini Menyapa Jakarta’:

[Gambas:Video 20detik]

(mea/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ma’ruf Amin Santai Tanggapi Berita ‘Ahok Gantikan Ma’ruf?’

Jakarta – Cawapres Ma’ruf Amin santai menanggapi pemberitaan berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’ di koran Indopos. Dia menduga yang membuat berita sedang melamun.

“Itu mungkin orang ngalamun itu ya. Orang mengandai-andai,” ujar Ma’ruf di kediamanya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019).

Dia menyebut proses pergantian wakil presiden tak semudah yang dimuat dalam berita yang telah diadukan TKN Jokowi-Ma’ruf ke Dewan Pers itu. Menurutnya, ada mekanisme yang diatur oleh konstitusi.

“Proses tidak semudah itu. Ada mekanismenya konstitusi, diatur ya sehingga tidak orang mau begini memang maunya siapa, itu ada mekanisme dan gerakan,” ucapnya.
Ma’ruf menyayangkan berita tersebut muncul. Dia menyebut berita tersebut bisa saja dijadikan kampanye hitam oleh pihak tertentu.

“Itu bisa digunakan orang sebagai suatu isu black campaign ya kampanye hitam, membuat isu, kebohongan, sehingga bisa dijadikan alat oleh kelompok tertentu, atau pihak sana. Sehingga ini merugikan menurut saya,” tutur Ma’ruf.

TKN Jokowi-Ma’ruf sebelumnya mengadukan koran Indopos ke Dewan Pers. Alasannya, pemberitaan berjudul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’ pada koran itu dinilai TKN melanggar kode etik jurnalistik.

“Saya mengadukan dan melaporkan surat kabar Indopos di mana edisi Rabu, 13 Februari 2019, Indopos mengatakan di halaman 2 korannya, Ahok akan menggantikan Ma’ruf Amin,” ujar Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan, di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Pemimpin Redaksi (Pemred) Indopos, Juni Armanto, pun telah memberikan penjelasan mengenai berita tersebut. Juni mengatakan isu yang diangkat dalam artikel berita judul tersebut berangkat dari isu viral di media sosial (medsos). Upaya konfirmasi pun, disebut Juni, sudah dilakukan dapur redaksi Indopos pada dua kubu, yaitu TKN Jokowi-Ma’ruf dan BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Juni memperkirakan bahwa yang dipermasalahkan adalah infografis yang mendampingi artikel berita dengan judul tersebut. “Jadi prediksi kita yang dipermasalahkan di infografis itu diambil dari medsos, kami ingin memaparkan bahwa ini tuh infografis hoax gitu,” ujar Juni, Jumat (15/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu
(eva/haf)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menanti Vonis Hakim untuk Pembunuh Datuk Belang dan Dua Janinnya

Liputan6.com, Kuansing – Kasus jerat berujung maut bagi induk Harimau Sumatera dan dua janinnya di Kabupaten Kuantan Singingi Kuansing pada akhir September 2018 memasuki babak akhir.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Pengadilan Negeri setempat menuntut terdakwa Falalini Halawa empat tahun enam bulan penjara.

Jaksa Mochamad Fitri Adhy mengatakan, tuntutan terdakwa pembunuh harimau itu dibacakan pada 12 Februari 2019. Dia juga meminta hakim menjatuhkan vonis denda Rp 100 juta, subsidair enam bulan kurungan.

“Terdakwa dinilai sengaja melakukan perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, satwa yang dilindungi, sebagaimana diatur Pasal 40 Ayat (2) Junto Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,” terang Adhy saat dikonfirmasi dari Pekanbaru, Jumat (15/2/2019).

Usai tuntutan, majelis hakim yang diketuai Reza Himawan Pratama memberikan waktu seminggu kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan atau pledoi.

Dalam tuntutan, ada beberapa hal yang memberatkan terdakwa. Di antaranya, terdakwa Falalini Halawa mengetahui perbatasan Desa Pangkalan Indarung dan Muara Lembu merupakan habitat harimau dan tahu datuk belang sering melintas di sana.

Masyarakat juga sudah memperingatkan terdakwa, tapi diabaikannya. Terdakwa pun memasang beberapa jerat dari ukuran kecil hingga besar dari kawat baja bekas rem motor, lalu menyebar ke beberapa titik di hutan.

“Katanya untuk menjerat babi yang sering masuk kebun sawit tapi dilihat dari ukuran serta tinggi jerat, patut diduga untuk harimau,” sebut Adhy.

2 dari 2 halaman

Buru Landak untuk Dimakan

Jerat itu dihadirkan ke persidangan sebagai barang bukti, dua karung berisi bulu landak, empat jerat dari nilon, foto-foto induk harimau serta dua janin siap dilahirkan.

“Jadi terdakwa juga sering menangkap landak untuk dimakan, padahal landak juga masuk hewan dilindungi,” tegas Adhy.

Sebelumnya, induk harimau tengah mengandung dua janin jantan itu ditemukan tak bernyawa di tepi jurang dengan bagian pinggang terlilit tali baja dari jerat.

Sebelum ditemukan mati, petugas BBKSDA Riau sudah mencari harimau itu tapi dihentikan karena hari sudah malam.

Pencarian dilanjutkan esok pagi lalu bangkai harimau itu dibawa ke kantor BBKSDA Riau di Pekanbaru. Harimau itu dibedah dan ditemukan dua janin yang diprediksi akan lahir 14 hari Lagi dalam keadaan tak bernyawa.

Hasil pemeriksaan dokter harimau tersebut mati akibat gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah ataupun jaringan tubuh.

Selain itu, dua ginjal harimau tersebut juga pecah karena cengkraman jerat pada bagian pinggang dan pinggul sehingga menyebabkan kematian.

Falalini sendiri sewaktu pencarian berada di lokasi dan langsung dibawa petugas karena mengaku sudah memasang jerat itu. Dia sebenarnya berasal dari Kabupaten Nias Selatan dan tinggal di Desa Pangkalan Indarung karena bekerja sebagai penjaga kebun kelapa sawit dan ubi di sana.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Tak Mau Kalah, Suzuki Hadirkan Ertiga Facelift

Liputan6.com, Jakarta – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi menghadirkan penyegaran dari LMPV andalannya, Ertiga. Untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen, mobil keluarga dari pabrikan berlambang huruf ‘S’ ini kini tampil lebih menarik dengan beberapa perubahan signifikan.

Dijelaskan Setiawan Surya, 4W Deputy Managing Director PT SIS, penyegaran all new Suzuki Ertiga ini dikembangkan berdasarkan masukan-masukan dari konsumen setia Suzuki.

“Sejak Ertiga diluncurkan pada 2012, kami terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan baik dari fitur eksterior maupun interior. Begitu pun dengan all new Ertiga, kami lakukan beberapa perubahan sebagai bagian dari improvement untuk mengoptimalkan keamanan dan kenyamanan saat berkendara,” jelas Setiawan Surya dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Jumat (15/2/2019).

Suzuki Ertiga ini hadir dengan tampilan yang semakin progresif, dengan penyegaran pada beberapa fitur. Dari eksterior, saat ini tipe GL sudah memiliki fog lamp, sama seperti pada tipe tertinggi GX.

Selain adanya fog lamp untuk meningkatkan faktor keamanan, tipe GX sekarang terkesan makin sporty dengan adanya desain new alloy wheels 2 tone black polished.

Tampilan interior tipe GX pun makin premium, berkat desain dashboard yang dilengkapi Head Unit Touch Screen Audio untuk memudahkan pengoperasian media hiburan.

Fitur ini meningkatkan kemewahan dan kepraktisan all new Ertiga sebagai mobil keluarga modern dan elegan.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Untuk memberi kenyamanan lebih saat berada di dalam mobil, tipe GX dilengkapi AC Auto Climate with heater sehingga suhu udara bisa diatur sesuai keinginan.

Selain itu, untuk menjaga pandangan pengendara ke belakang tetap jelas walau kondisi berkabut atau hujan, all new Ertiga tipe GX dilengkapi rear defogger yang berfungsi menghilangkan efek embun.

Bagi pelanggan yang membutuhkan kamera belakang saat parkir, tipe GX juga sudah dibekali wiring harness sehingga memudahkan pemasangan rear camera.

Nuansa elegan pun lebih terasa karena all new Ertiga tipe GL dan GX sekarang memiliki assist grip foldable pada plafon baris pertama dan kedua.

Hal ini membuat penumpang dapat berpegangan lebih nyaman ketika mobil mengalami guncangan dan fleksibel saat ingin menggantungkan barang-barang sesuai kebutuhan.

Selain itu, pada plafon baris ketiga kini disematkan fixed assist grip untuk memberi kenyamanan bagi penumpang.

Tentang Rencana Anies Kucurkan APBD DKI Lewat Ormas yang Jadi Sorotan

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melontarkan rencana untuk mengucurkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk dikelola mandiri (swakelola) oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Rencana Anies menuai kontroversi karena pelibatan ormas. Begini duduk perkara sebenarnya.

Anies menjelaskan terdapat empat tipe pengelolaan dalam APBD. Dalam tipe ketiga dan keempat, dana bisa langsung diberikan ke masyarakat.

“Jadi swakelola, tipe 3, dan 4, terutama tipe 4 bisa berikan kepada masyarakat. Masyarakat yang laksanakan, pelaporan pun profesional. Jadi bukan badan usaha jadi itu alhamdulillah PP (peraturan pemerintah)-nya keluar. Ketika kita susun di DKI ini, bahwa ke depannya kolaborasi pakai istilah kita masyarakat sebagai co-creator,” ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/2).

Komentar Anies tersebut dikritisi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Pras). Dia menyebut pengguna anggaran adalah pemerintah, bukan warga.

“Ormas, PKK dilibatkan sebatas mana?” tanya Pras, di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Pras meminta Anies tidak terburu-buru menjalankan kebijakannya. Anggota dewan, menurut Pras, harus dilibatkan untuk menyusun mekanisme kebijakan itu.

Senada dengan Pras, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus juga mengkritik keras. Pemberian dana ke masyarakat langsung dinilai prematur.

“Prematur lah saya kira lah. Masyarakat kan bukan pengguna anggaran dan saya kira apa yang dilakukan Bina Marga sampai hari ini sudah cukup baik,” kata Bestari, Kamis (14/2).

Kembali ke Anies, kebijakan swakelola dana APBD tersebut ditegaskannya diberikan pada organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga musyawarah kelurahan (LMK). Anies menampik dananya akan diberikan ke ormas seperti Front Pembela Islam (FPI) atau FBR (Forum Betawi Rempug).

“Itukan organisasi massa (yang jadi polemik). Kalau ini organisasi kemasyarakatan. kemasyarakatan tuh apa? RT,RW, ada ketentuannya. Jadi LMK, Karang Taruna, PKK. Itu organisasi kemasyarakatan,” papar Anies di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/2).

Anies menjelaskan dana tersebut dapat digunakan lebih tepat sasaran karena dari awal perencanaan hingga pembangunan dilakukan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat diminta berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun kebutuhan warga seperti jalan.

“Karena kita menginginkan pembangunannya dilakukan secara kolaborasi atau dalam bahasa kita gotong royong. Masyarakat langsung terlibat dalam kegiatan pembangunan,” ucap Anies.

Terkait dasar hukum kebijakannya, Anies berpegangan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dia menyebut pihak-pihaknya yang mempertanyakan kebijakannya salah alamat.

“Jadi kalau tanya peraturan ini jangan sama Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI sedang melaksanakan. Tanya sama pemerintah pusat yang membuat aturan. Karena aturan ini kita bersyukur Alhamdulillah. Dalam pandangan kami gotong royong bisa ikut didukung oleh pemerintah,” jelasnya.

Dalam Perpres Nomer 16 Tahun 2018 yang menjadi pegangan Anies, disebutkan definisi ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Merujuk pada aturan itu, ormas merupakan salah satu pihak yang bisa menjadi pelaksana swakelola dari pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam kerangka pengadaan swakelola tipe III.

“Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasinoleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana Swakelola,” demikian bunyi Pasal 18 ayat 6.

Kemudian pelaksanaan untuk mengelola dana oleh Ormas juga diatur dalam Pasal 47 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ayat 3 yang bunyinya adalah: pelaksana Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.
(fdu/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Matematika Membuat Kaisar China Bisa Tiduri 121 Wanita Setiap 15 hari

Beijing – Mulai dari pengukuran waktu sampai ke navigasi laut, matematika menjadi poros dasar peradaban kuno.

Perjalanan matematika kita dimulai di Mesir, Mesopotamia, dan Yunani. Tetapi setelah peradaban-peradaban ini menurun, kemajuan matematika terhenti di belahan dunia barat.

Di bagian timur, matematika justru mencapai puncak kejayaannya.

Di Cina kuno, matematika menjadi kunci dalam perhitungan konstruksi Tembok Raksasa yang panjangnya mencapai ribuan kilometer.

Angka-angka menjadi sedemikian penting sehingga memainkan peran krusial dalam menjalankan kehidupan di Istana Kerajaan.

Perencanaan bercinta

Sistem selir di Kekaisaran Cina berusaha memperbesar kemungkinan suksesi. Sistem selir di Kekaisaran Cina berusaha memperbesar kemungkinan suksesi. (Getty Images)

Kalender dan gerakan planet mempengaruhi semua keputusan kaisar, sampai ke perencanaan agendanya baik pada siang hari maupun malam hari.

Penasihat kekaisaran memberikan sistem yang memastikan kaisar dapat meniduri sekian banyak perempuan di istananya.

Sistem tersebut didasari konsep matematika bernama geometric progression. Mitos menyebutkan dalam kurun 15 malam, sang kaisar harus meniduri 121 perempuan yang mencakup:

  • Permaisuri
  • 3 pendamping senior
  • 9 istri
  • 27 selir
  • 81 budak

Jumlah orang dalam setiap kelompok perempuan ini sebanyak tiga kali lipat jumlah orang dalam kelompok sebelumnya, sehingga para ahli matematika dapat membuat jadwal untuk memastikan bahwa pada periode 15 malam, kaisar meniduri semua perempuan di istananya.

Stamina raja Kaisar Kuning, raja pertama Cina. Legenda menyatakan raja pertama Cina memerintahkan salah satu dewanya untuk menciptakan matematika pada 2800 SM. (Getty Images)

Jadwalnya diatur sebagai berikut:

Malam pertama hanya untuk ratu. Kemudian malam selanjutnya untuk tiga pendamping senior. Malam berikutnya untuk sembilan istri, lalu 27 selir dipilih secara bergiliran, sembilan orang setiap malamnya.

Akhirnya, dalam kurun sembilan malam, tiba giliran untuk 81 budak yang dibagi ke dalam sembilan kelompok.

Jadwal ini dibuat untuk memastikan sang kaisar meniduri perempuan kasta tertinggi saat mendekati bulan purnama, ketika kekuatan perempuan atau yin berada pada taraf puncak sehingga bisa menyamai kekuatan pria atau yang.

Menjadi penguasa pastinya harus berstamina. Tujuannya jelas, yaitu untuk mendapatkan calon pewaris takhta kerajaan yang terbaik.

Istana kaisar bukanlah satu-satunya yang bergantung pada matematika. Peran ilmu ini juga penting dalam menjalankan negara.

Kekaguman pada matematika Swipoa Cina Kuno tertarik pada pola angka. (Getty Images)

Kekaisaran Cina Kuno adalah kerajaan yang besar dan tumbuh dengan menerapkan aturan hukum yang ketat, sistem pajak yang luas, serta standarisasi sistem bobot, pengukuran, dan uang.

Mereka telah menggunakan sistem desimal 1.000 tahun sebelum wilayah Barat mengadopsinya. Kekaisaran Cina pun telah menuntaskan soal-soal persamaan matematika dalam cara yang baru dipakai orang-orang Barat pada permulaan abad ke-19.

Menurut legenda, raja pertama Cina, Kaisar Kuning, memerintahkan salah satu dewanya untuk menciptakan matematika pada 2800 SM, dengan keyakinan bahwa angka punya makna kosmik.

Sampai sekarang, orang Cina masih mempercayai angka memiliki kekuatan mistis.

Angka ganjil dianggap perwujudan pria, sedangkan genap adalah perempuan. Angka empat harus selalu dihindari dan angka delapan membawa keberuntungan,

Cina Kuno tertarik dengan pola angka. Mereka mengembangkan versi purba permainan sudoku.

Pada abad ke-6 M, perhitungan matematika Cina Kuno dipakai dalam ilmu astronomi untuk mengukur pergerakan planet. Kini, perhitungan itu masih digunakan dalam kriptografi internet.

(ita/ita) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Bandara Mangkendek Toraja, Mantan Setda Diperiksa Intensif

Liputan6.com, Tana Toraja Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel memeriksa intensif pihak panitia pengadaan lahan (Panitia sembilan) dalam tahap penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulsel.

Selain tim sembilan, penyidik juga turut mendalami keterangan saksi lainnya dari pihak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Pemkab Tana Toraja). Sehingga total saksi yang telah diperiksa hingga saat ini sudah berjumlah empat orang.

“Tim pengadaan lahan (tim sembilan) yang diperiksa itu yakni mantan Setda, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta mantan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda),” kata Kepala Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudha Wiradjati via telepon, Selasa (12/2/2019).

Ia mengakui penyidikan kasus dugaan korupsi yang telah mengambang selama 7 tahun itu akan menjadi prioritas pihaknya karena mendapat atensi besar dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri untuk segera dituntaskan.

“Bareskrim turut memberikan atensi penyidikan kasus Bandara Mangkendek Toraja ini. Tentunya akan maksimal,” akui Yudha.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Kasus Bandara Mangkendek Ditangani Sejak 2012

Penyelidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Mangkendek dilakukan Polda Sulsel sejak tahun 2012. Kemudian dalam perjalanannya kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka di tahun 2013.

Usai penetapan 8 orang tersangka, penyidik pun langsung menahan 2 orang diantaranya yakni mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja Enos Karoma dan mantan Camat Mengkendek Ruben Rombe Randa. Namun karena masa penahanan keduanya habis, mereka pun dikeluarkan dari sel titipan Lapas Klas 1 Makassar demi hukum.

Setelah keduanya terlepas dari jeratan hukum, penyidik Polda Sulsel diam-diam membuka kembali penyidikan kasus itu dan menahan kembali 6 orang tersangka sebelumnya.

Mereka adalah Mantan Kepala Bappeda Yunus Sirante, Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tana Toraja, Haris Paridy dan Mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pos dan Telekomunikasi Tana Toraja, Agus Sosang.

Selanjutnya ada juga mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tana Toraja, Yunus Palayukan, Mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tana Toraja, Gerson Papalangi dan Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tana Toraja, Zeth John Tolla.

Hanya selang beberapa bulan kemudian, 6 tersangka tersebut akhirnya dilepas lantaran proses penyidikan belum rampung dan masa penahanan para tersangka telah habis.

Karena kewalahan merampungkan penyidikan, Polda Sulsel kemudian berinisiatif meminta KPK melakukan supervisi. Dan di tahun 2017, KPK pun melakukan supervisi dan mengundang pihak Polda Sulsel dan Kejati Sulsel untuk melakukan gelar perkara terbuka di gedung KPK. Hasilnya pun telah dikembalikan ke Polda Sulsel untuk segera ditindak lanjuti. Namun faktanya hingga saat ini penyidikan tak kunjung juga rampung.

Dari hasil penyidikan, para tersangka yang bertindak selaku panitia pembebasan lahan atau tim sembilan diduga telah menyelewengkan anggaran. Mereka melakukan pembayaran kepada warga yang sama sekali tidak memiliki alas hak atas lahan tersebut.

Para tersangka melakukan mark up dana yang dialokasikan sebagai dana ganti rugi pembebasan lahan untuk persiapan pembangunan bandara baru Mangkendek sebesar Rp 38,2 miliar.

Khusus tersangka Enos yang bertindak sebagai Ketua Panitia pembebasan lahan di ketahui langsung berinisiatif sendiri menetapkan harga lahan basah senilai Rp 40. 250 per meter persegi. Sementara hal itu belum di sepakati sehingga belakangan banyak lahan menjadi sengketa.

Dari hasil musyawarah antara panitia pembebasan lahan dengan para pemilik lahan yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Tana Toraja tepatnya 28 Juni 2011, disepakati harga tanah untuk jenis tanah kering non sertifikat senilai Rp 21.390 per meter persegi, tanah kering bersertifikat Rp 25.000 per meter persegi, tanah basah non sertifikat Rp 35.000 permeter per segi serta untuk jenis tanah basah bersertifikat belum disepakati.

Tak hanya itu, dari hasil penyidikan juga ditemukan terjadi pemotongan PPH sebesar 5 persen dan administrasi 1,5 persen dalam proses pembebasan lahan. Panitia pengadaan tanah tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA, Perpres 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk pemerintah bagi kepentingan umum dan Perka BPN RI Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Perpres 65 tahun 2006 hingga menimbulkan perkara kepemilikan lahan.

Atas perbuatannya para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) sub pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kasus ini pun sempat menyebut keterlibatan Bupati Tana Toraja (Tator) kala itu, Thefelius Allererung. Dimana keterlibatannya terungkap dari keterangan beberapa saksi yang telah di periksa penyidik saat itu.

Beberapa saksi telah mengaku dan membenarkan jika ada pertemuan pembahasan ganti rugi lahan yang digelar di rumah jabatan Bupati, Thefelius Allererung.

Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan (Sulsel) disimpulkan terjadi kerugian negara sebesar Rp 21 miliar dari total anggaran Rp 38 miliar yang digunakan dalam proyek pembebasan lahan bandara tersebut. Meski belakangan nilai kerugian itu dianulir setelah dilakukan audit ulang oleh BPKP Sulsel. Dimana kerugian ditetapkan hanya senilai Rp 7 miliar lebih.

Anggaran proyek sendiri diketahui bersumber dari dana sharing antara APBD Kabupaten Tana Toraja dan APBD Propinsi Sulsel. Kesalahan pembayaran dalam proyek pembebasan lahan tersebut dikuatkan oleh putusan perdata dari pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan, namun tak mendapatkan haknya. Malah pihak yang bukan pemilik lahan justru menerima pembayaran ganti rugi.

Cegah Kecelakaan, Dishub Minta Warga Tak Asal Buat Polisi Tidur

Jakarta – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengingatkan warga untuk membuat polisi tidur sesuai aturan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

“Pembangunan speed trap atau speed bump itu kita juga ingin mendapatkan manfaat yang sesuai dengan tujuannya. Karena itu bagian dari marka jalan dan diatur dalam spesifikasi, aturan, ukuran bentuknya,” kata Plt Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Widjatmoko di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Pasal 2 Permenhub Nomor 82 Tahun 2018, menjelaskan ada tiga jenis polisi tidur yang boleh dibangun di jalanan. Tiga jenis polisi tidur itu adalah speed bump, speed hump, dan speed table.
Speed bump dikhususkan untuk area parkir, jalan privat, dan jalan di lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 kilometer per jam. Pembuatannya disyaratkan dengan ketinggian maksimal 12 cm, lebar bagian atas minimal 15 cm, serta kelandaian 15 persen.

Untuk jenis speed hump adalah yang boleh dibangun pada jalanan lokal dengan batas kecepatan maksimal 20 kilometer per jam. Speed hump syaratnya harus memiliki ketinggian berkisar antara 5-9 cm, lebar maksimal 39 cm dengan kelandaian 50 persen.

Kemudian jenis speed table yang digunakan untuk kawasan penyeberangan dan jalan-jalan lokal yang memiliki batas kecepatan maksimal 40 kilometer per jam. Speed table dibuat dengan ketinggian maksimal 9 cm, lebar 60 cm dan kelandaian 15 persen.

Seluruh jenis polisi tidur wajib diwarnai dengan kombinasi hitam dan kuning atau putih. Sigit mengatakan pihaknya akan membongkar polisi tidur yang tidak sesuai spesifikasi.

“Sejauh ini kita hanya lakukan penyesuaian, artinya kita bongkar. Kita tidak memberikan sanksi hukum ya sekali lagi, (karena) tujuannya baik,” jelas Sigit.

Sigit mengimbau warga yang ingin membangun polisi tidur mengusulkannya ke Pemprov DKI Jakarta. Usulan bisa diberikan ke Dishub DKI Jakarta atau melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

“Sehingga kita bicara potensi kerawanan, kecelakaan lalu lintas ataupun complaining masyarakat atas adanya speed bump bisa direduksi atau dieliminir,” sebut Sigit.
(fdu/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>