Tak Diatur KPU, Waspadai Hoaks Exit Poll Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta – Maraknya penyebaran hasil exit poll pemungutan suara luar negeri yang dilakukan lewat media sosial mendapat perhatian dari KPU. Sebab, penyelenggara pemilu hanya mengatur publikasi hasil hitung cepat pemungutan suara di dalam negeri, tidak di luar negeri.

Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi, menilai ketiadaan aturan KPU terkait hitung cepat di luar negeri tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Tujuannya untuk mempengaruhi pemungutan suara di dalam negeri yang baru akan berlangsung 17 April mendatang.

“Wajar saja KPU tidak membuat aturan hitung cepat luar negeri. Sebab, dengan DPT yang sedikit di setiap negara, lembaga survei mana yang mau capek-capek bikin exit poll? Misalnya di Melbourne yang cuma 22 TPS, tapi toh informasi yang katanya hasil exit poll di Melbourne itu beredar luas di dalam negeri,” kata Ari di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Ari menaruh perhatian khusus pada informasi yang katanya hasil exit poll itu dengan hanya mencantumkan nama dan email penyebarnya.

Menurut dia, hitung cepat seharusnya dilakukan oleh lembaga resmi yang sudah dikenal rekam jejaknya di mata publik. Sebab, untuk hitung cepat di dalam negeri, KPU juga mengharuskan lembaga penyelenggara resmi dan sudah terdaftar.

“Kalau dilakukan perorangan atau kelompok orang yang tidak jelas, kemudian disebar seolah-olah itu benar, lalu siapa yang mempertanggungjawabkannnya hasilnya secara akademik kepada publik?” kata Ari.

Menurutnya, mereka yang punya niat baik melakukan survei saja bisa salah kalau tidak paham metode survei dengan baik.

“Apalagi kalau tidak punya niat baik, seperti mempengaruhi pemungutan suara dalam negeri. Oleh karenanya, kita harus waspada potensi hoax dari informasi exit poll luar negeri macam begini,” tegas Ari.

Kecurigaan Ari ini juga muncul dari tidak adanya informasi lengkap terkait survei yang dilakukan. Misalnya, ambang batas kesalahan (margin of error) dan tingkat kepercayaan.

“Katakan hasil exit poll meleset sekian persen dari hasil resmi KPU, toh kita juga tidak bisa menyalahkan karena margin of error tidak dicantumkan. Makanya saya bilang ini aneh,” ujar dia.

 

Rapat Singgung Server KPU Diatur untuk 01 Berlangsung Satu Jam

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyambangi Kantor Bareskrim Siber Polri, Jakarta Selatan. Bersama tujuh komisioner lainnya, mereka melaporkan tiga akun sosial media yang berisikan video yang akhirnya viral terkait isu server KPU diatur untuk memenangkan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Ada beberapa hal yang kita laporkan yang sekurang-kurangnya ada tiga akun di media sosial,” tutur Ketua KPU di Kantor Bareskrim Siber Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).

Arief mengaku menyerahkan salah satu alat bukti berupa rekaman video yang viral itu. Meski begitu, dia enggan membeberkan platform media sosial apa saja dari ketiganya.

“Yang kami laporkan ada akun-akun yang digunakan untuk menyebar video tersebut dan video itu sendiri kami sampaikan di dalamnya ada beberapa orang yang saya tidak tahu siapa dia, tetapi menyampaikan informasi yang tidak benar terkait dengan KPU,” jelas Arief.

KPU Laporkan 3 Akun Sosmed Berisi Isu Server Diatur untuk Menangkan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyambangi Kantor Bareskrim Siber Polri, Jakarta Selatan. Bersama tujuh komisioner lainnya, mereka melaporkan tiga akun sosial media yang berisikan video yang akhirnya viral terkait isu server KPU diatur untuk memenangkan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Ada beberapa hal yang kita laporkan yang sekurang-kurangnya ada tiga akun di media sosial,” tutur Ketua KPU di Kantor Bareskrim Siber Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).

Arief mengaku menyerahkan salah satu alat bukti berupa rekaman video yang viral itu. Meski begitu, dia enggan membeberkan platform media sosial apa saja dari ketiganya.

“Yang kami laporkan ada akun-akun yang digunakan untuk menyebar video tersebut dan video itu sendiri kami sampaikan di dalamnya ada beberapa orang yang saya tidak tahu siapa dia, tetapi menyampaikan informasi yang tidak benar terkait dengan KPU,” jelas Arief.

Sandiaga: Sudah Diatur, TPS Singkatannya Tusuk Prabowo-Sandi

Liputan6.com, Jakarta – Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berkelakar soal makna TPS pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Selain bermakna Tempat Pemungutan Suara, TPS juga diartikan Tusuk Prabowo-Sandi.

“Apa singkatan TPS? Tusuk Prabowo-Sandi. Memang sudah diatur, TPS singkatannya Tusuk Prabowo-Sandi,” ujar Sandi di Garut seperti keterangannya, Minggu (10/3/2019).

Sandi mengatakan, dirinya bersama dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher sudah berkeliling Jawa Barat untuk kampanye. Saat tiba di Garut, dia melihat bahwa Garut memiliki potensi alam yang luar biasa.

“Saya sama Kang Aher ini sudah dua hari keliling Jawa Barat mulai dari Pangandaran sampai Garut. Garut ini dianugerahi alam yang indah,” kata Sandi.

Menurut Sandi, Garut bisa menjadi salah satu pusat industri kreatif yang bisa menggerakan ekonomi rakyat. Sandi berjanji akan memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh kota penghasil dodol ini.

“Garut harus tumbuh didukung oleh industri pengolahan. Di bawah Prabowo-Sandi, InshaAllah, Garut akan kita berikan suntikan industri pengolahan untuk produk-produk yang unggul,” jelasnya.

Mobil Tanpa Sopir Harus Bisa Menepi Jika Diberhentikan Polisi

Liputan6.com, Jakarta – Kendaraan autonomus alias tanpa sopir diyakini bakal benar-benar terjadi di masa depan. Namun, masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum mobil otonom ini benar-benar menggantikan peran pengemudi manusia seperti yang ada saat ini.

Melansir Carscooops, Jumat (1/3/2019), salah satu hal yang paling sulit bagi pembuat mobil dan perusahaan teknologi, adalah memastikan kendaraan tanpa sopir dapat berinteraksi dengan lingkungan seperti yang dilakukan pengemudi manusia.

Membuat mobil tanpa sopir yang mampu berhenti saat lampu lalu lintas merah, masih cukup sederhana, begitu juga dengan mendeteksi pejalan kaki. Tapi, jika mobil tanpa sopir saat ditilang polisi bisa menepi seperti sesuatu yang tidak mungkin.

Sementara itu, berbicara soal fitur tersebut, Waymo telah bekerja keras untuk memastikan prototipe otonomnya dapat mengenali petugas polisi dan menanggapi berbagai permintaan.

Misalnya, pada Januari lalu, sebuah kendaraan uji Waymo berhenti di lampu merah yang gelap di Tempe, Arizona tak lama setelah listrik padam.

Seorang petugas polisi sedang berdiri di persimpangan mengatur lalu lintas, dan mobil menunggu sebelum melanjutkan perjalanan setelah dilambaikan oleh petugas.

Selain itu, Waymo juga telah mengembangkan perangkat lunak yang menginstruksikan kendaraannya untuk berhenti ketika mendeteksi lampu polisi berkedip di belakangnya.

2 dari 2 halaman

Mobil Nirsopir Mulai Antar Barang Belanjaan

Mobil tanpa sopir alias nirsopir bukan hanya isapan jempol semata. Bahkan sebuah perusahaan jaringan supermarket Kroger, bersama startup Nuro, menghadirkan mobil tanpa sopir yang mampu mengantarkan barang belanjaan konsumen hingga ke depan pintu rumah.

Proyek yang masih dalam program percontohan ini mulai beroperasi 16 Agustus 2018 dengan melibatkan Fry’s Food Store milik Kroger di East McDowell Road, Scottsdale, Arizona, Amerika Serikat.

Dilansir thespoon.tech, Senin (20/8/2018), Konsumen bisa saja melakukan pemensanan dengan sentuhan jari. Sebab, pemesanan bisa melalui  frysfood.com atau aplikasi Fry.

Barang yang sudah terpesan dapat diatur jadwal pengirimannya, baik hari yang sama atau hari berikutnya, dengan biaya per pengiriman US$ 5,95 atau sekitar Rp 85 ribu tanpa batasan pesanan minimum.

Untuk sementara, armada nirsopir menggunakan Toyota Prius yang dibantu seseorang di belakang kemudi. Bagian kompartemen mobil dimodfikasi sedemikian rupa hingga mampu menampung enam kantong barang.

Pesan Homestay Lewat Aplikasi Ini, BRI Beri Diskon 50 Persen

Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menggandeng aplikasi layanan pemesanan tempat menginap Indohomestay dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar)‎ dalam rangka rangka optimalisasi jasa layanan homestay dan pengembangan sektor pariwisata di Tanah Air.

EVP Retail Payment BRI, Arif Wicaksono mengatakan, ‎melalui kerja sama ini, BRI memberikan berbagai program promosi yang menarik bagi seluruh wisatawan yang ingin merasakan layanan homestay di Indonesia melalui aplikasi lndohomestay. 

Dia menuturkan, promo yang diberikan BRI yaitu bagi nasabah BRI atau pemegang kartu kredit, debit atau alat pembayaran BRI lainnya bisa mendapatkan diskon hingga 50 persen saat memesan homestay melalui Indohomestay.

“Di Indohomestay ini transaksinya kan secara online. Satu-satunya bank yang terima pembayaran di situ BRI, bisa debit, kredit, e-pay, BRI Virtual Account. Promo diskonnya 50 persen selama sebulan dengan bayar pakai apapun (alat pembayaran BRI) juga, tetapi berlaku untuk tunai,” ‎ujar dia di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Setelah sebulan, lanjut Arif, nasabah BRI tetap bisa mendapatkan diskon sebesar 15 persen untuk transaksi pemesanan homestay melalui aplikasi ini.

“Setelah sebulan, nanti secara reguler masih ada diskon untuk tiap transaksi diskon 15 persen sampai dengan 1 tahun. Tetapi kita sedang pikirkan diskon apa lagi yang menarik,” kata dia.

Sementara itu, CEO lndohomestay Grandy Prajayakti menyatakan, saat ini lndohomestay telah terkoneksi dengan lebih dari 1.000 homestay dan 3.000 kamar di seluruh pelosok lndonesia.

Melalui kerja sama ini, lanjut Grandy, dapat menarik minat wisatawan untuk menginap di homestay yang ada di berbagai destinasi wisata di Indonesia. Sehingga juga akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan ke destinasi tersebut.

“Indonesia punya tempat-tempat yang eksotik di desa-desa ini ingin kami angkat. Ini untuk menarik wisatawan menjelajah seluruh wilayah Indonesia.‎ Homestay yang kami tawarkan harganya beragam, mulai dari Rp 70 ribu per malam hingga Rp 800 ribu. Makanya kami ingin wisatawan dapat merasakan itu,” tandas dia.

2 dari 2 halaman

Sasar Milenial, BRI Luncurkan Aplikasi BRImo

Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali berinovasi. Untuk menyasar kaum milenial yang ingin serba praktis dan cepat, BRI luncurkan BRImo, aplikasi berbasis data dengan UI/UX untuk memudahkan nasabah dan non-nasabah melakukan transaksi.

Direktur Konsumer BRI Handayani mengatakan, aplikasi ini merupakan pengembangan terbaru dari layanan transaksi yang telah ada. Tercatat ada lebih dari 13 juta pengguna BRI Mobile dengan jumlah transaksi mencapai 575 juta sepanjang 2018. Fiturnya juga modern dan praktis.

“BRImo menggabungkan fungsi mobile banking, internet banking dan uang elektronik dalam satu aplikasi. Fiturnya modern. Terutama untuk login, kadang kita suka lupa kode, nah BRImo sediakan fingerprint, supaya lebih mudah dan praktis,” ujar Handayani di Gedung BRI I, Rabu 27 Februari 2019.

Penggunaan aplikasi ini cukup mudah. Nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang BRI, cukup unduh dan log in di aplikasi BRImo menggunakan user id dan password yang sudah diatur sebelumnya.

Tak hanya mempermudah, aplikasi BRImo memiliki beberapa keunggulan dibanding aplikasi mobile banking sebelumnya, diantaranya kemudahan pembukaan rekening Tabungan BRI Britama Muda, kemudahan login menggunakan finger print atau face id Recognition , penggunaan alias rekening higga akses info promo BRI.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ratna Sarumpaet Merasa Kasusnya Politis, BPN: Jangan Fitnah Kami

Jakarta – Ratna Sarumpaet menilai kasus hoax yang menimpanya bernuansa politis. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah terlibat dalam kasus Ratna.

“Saya nggak mau membuat penilaian prematur ini politis atau tidak, lebih baik kita sama-sama ikuti proses persidangan. Yang paling penting jangan kasus Bu Ratna ini dijadikan bahan untuk mem-framing dan memfitnah kami selaku BPN. Mengacu pada surat dakwaan, sangat jelas ini nggak ada urusan dengan BPN,” kata anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).

Dia enggan mengomentari lebih jauh soal pernyataan Ratna. Habiburokhman mengatakan Ratna punya hak untuk membela diri. Menurut dia, hal itu tertuang dalam KUHAP.
“Sebagai terdakwa beliau punya hak untuk membela diri, hal mana secara tegas diatur dalam KUHAP. Secara teknis beliau bisa menyampaikan pembelaan dengan menghadirkan saksi, bukti yang relevan selama dalam proses persidangan,” tutur Habiburokhman.

Ratna Sarumpaet Merasa Kasusnya Politis, BPN: Jangan Fitnah KamiFoto: Habiburokhman (Dok Pribadi)

Hal senada dilontarkan juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. Andre hanya mendoakan Ratna selalu sehat untuk mengikuti persidangan.

“Kami tidak mau mengomentari kasus Mbak Ratna. Sepenuhnya kami serahkan ke proses persidangan di pengadilan. Kita tunggu saja gimana, kita doakan sidangnya lancar, Mbak Ratna juga sehat untuk mengikuti persidangan,” kata Andre.

Ratna Sarumpaet Merasa Kasusnya Politis, BPN: Jangan Fitnah KamiFoto: Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade (Zhacky-detik)

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet menyebut kasus yang menjeratnya sarat nuansa politis. Menurutnya, polisi tidak perlu menangkap dirinya karena berbohong soal luka lebam di wajahnya.

Ratna menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (28/2). Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ratna Sarumpaet membuat keonaran dengan menyebarkan hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang disebut akibat penganiayaan.

“Aku cuma secara umum minta, karena aku merasa ini semua politisasi, penangkapan saya politisasi. Aku anggap nggak harus ditangkap juga toh bisa lihat tiketnya juga kok yang kayak gitu-gitu,” kata Ratna di Polda Metro Jaya, Jakarta.

Jaksa menguraikan rangkaian kebohongan yang dilakukan Ratna lewat pesan WhatsApp, termasuk menyebarkan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak. Puncak dari kebohongan Ratna, Prabowo Subianto disebut jaksa menggelar jumpa pers pada 2 Oktober 2018.

“(Terdakwa) menceritakan mengenai penganiayaan dan mengirimkan foto dalam keadaan bengkak merupakan rangkaian kebohongan terdakwa untuk mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,” ujar jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Kamis (28/2).
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jerat Pidana Hoaks Ratna Sarumpaet

Liputan6.com, Jakarta – Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet akhirnya duduk di kursi pesakitan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kali pertama menggelar sidang dugaan hoaks yang dilakukan ibunda artis Atiqah Hasiholan tersebut, Kamis 28 Februari 2019.

Jaksa mendakwa Ratna Sarumpaet telah menyebarkan berita bohong kepada banyak orang yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, berita bohong yang disebarkannya itu dinilai telah menimbulkan pro dan kontra.

Jaksa penuntut umum mendakwa Ratna Sarumpaet dengan dakwaan alternatif.

“Dakwaan kesatu Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau dakwaan kedua Pasal 28 ayat (2) jo 45A ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar jaksa. 

Sementara pada dakwaan kedua, jaksa menduga Ratna Sarumpaet, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras atau antar golongan (SARA).

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” tutur jaksa.

Dalam dakwaan, terungkap bahwa Ratna menangis mengaku dipukuli sehingga mukanya lebam dan bengkak. Jaksa menyatakan, pada Jumat 21 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Ratna Sarumpaet memberitahukan kepada saksi Ahmad Rubangi, Saharudin, dan Makmur Julianto alias Pele akan pergi ke Bandung.

“Namun ternyata, terdakwa tidak pergi ke Bandung melainkan pergi ke Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusat untuk melakukan tindakan medis operasi perbaikan muka (facelift) atau tarik muka (pengencangan kulit muka),” kata jaksa.

Bedah medis tersebut, sudah dijadwalkan dengan dr Sidik Setiamihardja. Kemudian Ratna Sarumpaet ditempatkan di ruang perawatan kamar B1 lantai 3 untuk menjalani rawat inap sejak Jumat, 21 September 2018 sampai dengan Senin 24 September 2018.

“Bahwa selama menjalani rawat inap tersebut, terdakwa beberapa kali mengambil foto wajahnya dalam kondisl lebam dan bengkak akibat tindakan medis dengan menggunakan handphone merk Iphone. Setelah selesai menjalani rawat inap. Pada hari Senin tanggal 24 September 2018, terdakwa pulang ke rumah,” kata jaksa.

Di dalam perjalanan, Ratna mengirim beberapa foto wajah dalam kondisi lebam dan bengkak tersebut melalui whatsappnya kepada saksi Ahmad Rubangi. Saksi Ahmad kemudian menanggapi foto tersebut dengan membalas pesan Ya Allah, Kak sampai begitu.

Ratna pun membalas. “Dipukulin 2 laki-laki,” kata Jaksa.

Jaksa mengatakan, sesampainya di rumah, Ratna meminta Ahmad Rubangi untuk memanggil saksi Saharudin dan saksi Makmur Julianto alias Pele masuk ke kamar.

Ratna Sarumpaet lalu bercerita sambil menangis bahwa dipukuli orang dengan menunjukkan wajah lebam dan bangkak.

“Kemudian terdakwa mengatakan ingin istirahat. Selelah itu saksi Ahmad Rubangi dan saksi Makmur Julianto alias Pele dan saksi Saharudin keluar dari kamar terdakwa,” kata jaksa.

Keesokan harinya pukul 20.43 WIB, terdakwa mengirimkan foto yang sama ke Rocky Gerung dengan pesan, “21 September jam 18.50 WIB, area bandara Bandung”. Pukul 20.44 WIB, dia mengirim pesan lagi, “Not For Public”.

Rabu 26 September 2018 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, terdakwa bertemu dengan Deden Syarifuddin dan bercerita habis dipukuli. Dia pun kembali sambil menangis.

Pukul 16.30 WIB, Kamis 27 September 2018, saksi mengirim pesan lagi ke Rocky Gerung dengan pesan, “Hei Rocky negrinya makin gila n hancur – need badly :)”, dan pukul 16.33 WIB dengan pesan, “Need you badly”, pukul 16.36 WIB dengan pesan “Pasti kamu bahagia sekali disana ya, Penghormatan pada alam, bless you”.

Pada Jumat 28 September pukul 19.22 WIB, terdakwa kembali mengirim foto wajahnya ke Rocky Gerung dengan pesan “Day 7th”.

Pukul 23.00 WIB, Ratna Sarumpaet meminta Saharudin menelepon Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Setelah terhubung, dia curhat telah dianiaya sembari menangis. Dia meminta Said Iqbal ke rumahnya.

Ketika Said Iqbal datang, terdakwa berkata, “Kakak dianiaya” dan menceritakan kronologi penganiayaannya. Dia juga menunjukkan foto wajahnya yang lebam.

Dia lalu minta dipertemukan dengan Prabowo Subianto. Ratna mengaku sudah berbicara dengan Fadli Zon dan mendapat informasi tengah diatur waktu untuk bertemu Prabowo.

Dia kemudian mengirimkan foto wajah lebamnya ke Saiq Iqbal untuk diteruskan ke ajudan Prabowo atas nama Dani.

Pukul 23.01 WIB, Sabtu 29 September 2018, Ratna Sarumpaet mengirim foto wajahnya ke Rocky Gerung dengan pesan, “Mungkin aku tidak harus ngotot membantu memperbaiki bangsa yang sudah terlanjur rusak ini. It’s painful.”

Pukul 23.42 WIB dia juga kembali mengirimkan 3 foto wajahnya ke Basariaja alias Basari dan 3 menit kemudian dia mengirim pesan, “KK sedang sangat kesakitan/menderita saat KK minta tolong ingin bicara dengan Pak Joksan.”

Tak berhenti di situ, dia mengirim 3 foto wajahnya ke Simon Aloysius Mantiri dengan pesan, “Ini terjadi di area parkir Bandara Bandung 21 sept 2018, Saya harus bertemu 08 segera Pak Simon, Saya mohon …..” dan mendapat jawaban, “Kurang ajar sekali Bu itu pelakunya.”





2 dari 3 halaman

Akui Salah dan Ajukan Penangguhan Penahanan

Ratna Sarumpaet mengakui kesalahan di hadapan majelis hakim saat sidang perdana kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya ingin menyampaikan sebagai warga negara yang harus berhadapan dengan pengadilan. Pengalaman dari saya ditangkap dan apa yang saya ketahui baik melalui bacaan saya betul melakukan kesalahan,” ucap Ratna, Kamis 28 Februari 2019.

Meski begitu, Ratna merasa ada beberapa poin yang tidak sesuai fakta. Dia melihat kasusnya bernuasa politik.

“Yang terjadi di lapangan dan terjadi peristiwa penyidikan ada ketegangan bahwa memang ini politik,” ucap dia.

Karenanya Ratna berharap majelis hakim mengutamakan keadilan dibandingkan kekuasaan.

“Dengan semua unsur yang ada di sini, marilah menjadi hero untuk bangsa ini. Bukan untuk saya. Tapi di atas segalanya hukum bukan untuk kekuasaan,” tutup dia.

Namun, tudingan nuansa politis ini dibantah kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Desmihardi. Dia menyanggah adanya muatan politis yang disebut disebut kliennya.

“Tidak ada motif politik sama sekali. Dakwaan kedua kita lihat kebohongan itu diproduksi untuk meyakinkan masyarakat saja, dan bahkan untuk meyakinkan BPN Prabowo-Sandi,” katanya usai persidangan.

Desmihardi mengatakan, lontaran kebohongan yang disebut Ratna murni karena malu dengan keluarga. Dia menegaskan, kebohongan itu hanya dibuat untuk keluarga, tidak ada tujuan menyebarkannya kepada publik.

“Ini murni karena beliau malu lebamnya diketahui oleh keluarga, sehingga harus mengarang cerita bahwa beliau dipukuli. Ini kebohongannya hanya untuk keluarga, karena beliau ingin keluarga tidak tahu beliau operasi plastik,” katanya menandasi.

Pada sidang tersebut, pengacara juga mengajukan permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengalihkan status penahanan kliennya dari tahanan Polda Metro Jaya menjadi tahanan rumah atau kota.

Desmihardi membacakan pertimbangan mengajukan permohonan tersebut. Dia menyebutkan dua pertimbangan pengajuan penangguhan tahanan bagi kliennya, yakni berdasarkan hukum dan sisi kemanusian.

Ia menyatakan, Ratna Sarumpaet tidak ada niat melarikan diri. Kemudian, terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat dianggap mempersulit jalannya proses hukum.

“Bahwa selama proses pemeriksaan di tingkat kepolisian dan tingkat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terdakwa Ratna Sarumpaet sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. Selanjutnya terdakwa maupun keluarga dalam hal ini anak-anak menjamin bahwa terdakwa akan selalu menghadiri persidangan dengan tidak sulit jalannya sidang pengadilan ini,” ucap Desmihardi.

Sementara itu, dari sisi kemanusiaan, terdakwa adalah seorang perempuan lemah yang telah berusia senja. Pada usia 69 tahun, dia sangat rentan dalam penyakit terbukti selama penahanan dilakukan terdakwa sering sakit-sakitan dan selama penahanan beberapa kali terdakwa harus diperiksa di Bidokkes Polda Metro Jaya.

Apabila terus-menerus ditahan, lanjut dia, akan memperburuk kesehatan Ratna Sarumpaet baik secara fisik maupun secara mentalnya.

“Tidak berlebihan melalui permohonan ini kami minta kemudian lagi sakit yang teramat agar terdakwa dapat dialihkan status,” ucap Desmihardi.

Desmihardi mengatakan, anak kandung terdakwa yakni Atiqah Hasiholan dan Fathom Saulina akan menjadi penjamin penangguhan penahanan Ratna Sarumpaet.

Oleh karena itu, pengacara memohon kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengalihkan jenis penahanan rutan menjadi penahanan rumah atau kota atas terdakwa Ratna Sarumpaet.

“Tujuan permohonan kami bukan untuk ditangguhkan akan tetapi hanya sebatas pada pengalihan jenis penahanan yang semula penahanan rumah tahanan negara menjadi penahanan rumah tahanan kota sebagaimana yang diatur dalam KUHP,” kata Desmihardi.

3 dari 3 halaman

Siapkan 20 Saksi Ahli

Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berencana menghadirkan 20 saksi untuk sidang kasus penyebaran berita bohong yang menjerat Ratna Sarumpaet. Hanya, jaksa enggan membeber siapa 20 saksi tersebut.

“20 saksi fakta, 5 saksi ahli, dan saksi meringankan,” kata Jaksa kasus Ratna Sarumpaet, Panyaman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 28 Februari 2019.

Panyaman menegaskan nama Prabowo dan Fadli Zon tidak masuk dalam daftar itu. Hanya Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang disebut akan dihadirkan senagai saksi di persidangan.

“Dalam bacaan saya tidak ada nama Prabowo dan Fadli Zon,” imbuhnya.

Vonis 1,5 Tahun Richard Muljadi Plus Rehabilitasi, Ini Maksudnya

Jakarta – Majelis hakim menghukum Richard Muljadi 1,5 tahun penjara karena terbukti mengkonsumsi kokain. Hakim memerintahkan pidana lebih dulu dilakukan dengan rehabilitasi. Apa maksudnya?

“Maksudnya dia dihukum selama 1 tahun 6 bulan. Diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi sampai sembuh. Berapa lama dia sembuh, dokter yang tahu,” ujar pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) Achmad Guntur kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).

Bila Richard Muljadi dinyatakan RSKO sembuh dari ketergantungan narkotika sebelum masa pidana selesai, Richard tetap harus menjalani hukuman penjara.

“Nanti kalau dia dinyatakan sembuh oleh dokter (tapi) masih ada sisa hukuman yang belum dijalani, dia harus menjalani hukuman tersebut. Masa rehabilitasi dihitung seperti masa menjalani tahanan,” terang Guntur.

Richard Muljadi ditangkap saat berada di toilet Restoran Vong, SCBD, Jaksel, pada 22 Agustus 2018. Polisi saat itu menyita ponsel yang di layarnya terdapat serbuk putih diduga narkotika jenis kokain sisa pakai dengan berat neto 0,03854 gram.

Majelis hakim menyatakan perbuatan Richard Muljadi terbukti sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelumnya, jaksa menuntut Richard Muljadi 1 tahun penjara namun menjalani sisa pidana dengan rehabilitasi di RSKO Cibubur, Jakarta Timur.
(fdn/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ini Zonasi Kampanye Akbar Parpol dan Capres-Cawapres

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagi dua zona kepada kontestan capres-cawapres ‎dan partai politik dalam kampanye akbar untuk Pemilu 2019. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan, pembagian zonasi wilayah itu terdiri dari 17 provinsi. Namanya zona A dan B. Nantinya kampanye akbar diatur supaya tidak bentrok.

“Zona ini untuk membedakan jadwal kampanye. Sehingga di hari yang sama tidak mungkin peserta pemilu kampanye di dua zona,” ujar Wahyu di Kantor KPU, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2019.

Wahyu mengaku nantinya perwakilan dari tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan berkampanye sesuai jadwal yang ditentukan oleh KPU. Keputusan KPU membagi jadwal kampanye ini ditentukan pada 5 Maret 2019.

“Nanti ada mekanisme pengundiannya siapa yang di zona A‎ dan di zona B, ini ini diputus melalui pengundian,” katanya.

Adapun rapat umum atau kampanye akbar ditentukan oleh KPU dari tanggal 24 Maret sampai 13 April 2019. Nantinya, kampanye akbar ini akan dibagi menjadi dua dua, yakni zona A dan B yang terdiri dari 17 provinsi.

Adapun pembagian zonasi sebagai berikut:

Zona A

1. Aceh

2. Sumatera Utara

3. Sumatera Barat

4. Riau

5. Jambi

6. Banten

7. Jakarta

8. Jawa Barat

9. Kalimantan Barat

10. Kalimantan Tengah

11. Kalimantan Selatan

12. Sulawesi Selatan

13. Sulawesi Tengah

14. Sulawesi Utara

15. Nusa Tenggara Timur

16. Maluku

17. Papua

Zona B

1. Bengkulu

2. Lampung

3. Sumatera Selatan

4. Bangka Belitung

5. Kepulauan Riau

6. Jawa Tengah

7. Yogyakarta

8. Jawa Timur

9. Bali

10. Nusa Tenggara Barat

11. Kalimantan Utara

12. Kalimantan Timur

13. Sulawesi Barat

14. Gorontalo

15. Sulawesi Tenggara

16. Maluku Utara

17. Papua Barat‎

2 dari 3 halaman

Diundi

Masing-masing pihak akan melakukan pengambilan undian untuk di zona mana mereka akan melakukan kampanye. Pengambilan undian itu akan dilakukan pada Selasa, 5 Maret 2019 mendatang.

“Ini kan kita bagi dua zona, zona A dan zona B. Untuk siapa yang di zona A dan siapa yang di zona B. Kenapa hari Selasa, menurut penjelasan mereka harus koordinasi dengan induk organisasinya dan hari Selasa kita juga ada rapat persiapan debat yang ke-3, sehingga kita samakan pengundiannya,” pungkasnya.


Simak berita lainnya di Jawapos.com.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: