Ada Dian Sastrowardoyo di Aksi Rampok Plastik di Jakarta

“Kesadaran akan menjaga bumi dari sampah berlebih harus dilakukan lewat pendekatan personal. Tujuannya untuk mengubah pola konsumsi setiap pribadi agar lebih ramah lingkungan,” terang Tiza Mafira dalam.

Semua kantong plastik yang terkumpul akan menjadi bagian dari pameran ‘Sejauh Mata Memandang’ yang akan diselenggarakan mulai hari ini, Senin (22/4/2019) di Plaza Indonesia, berkaitan dengan Hari Bumi Internasional.

“Rencananya Aksi Rampok Plastik ini akan dilakukan secara berkala dan menjadi bagian dari kegiatan kami, yaitu pameran dan peluncuran koleksi,” terang Chitra Subyakto.

Kedepannya, GIDKP dan SMM akan mengadakan berbagai kolaborasi yang bertujuan mengubah pola konsumsi masyarakat untuk mengurangi sampah plastik yang semaki membahayakan kesehatan bumi.

Jelang Hari Kartini, Dian Sastrowardoyo Pamer Video Berkebaya

Dian Sastrowardoyo menjadi bintang utama film Kartini yang rilis pada 2017 lalu. Film yang disutradarai Hanung Bramantyo ini melibatkan beberapa bintang top lain seperti Christine Hakim, Acha Septriasa, Ayushita, hingga Reza Rahadian.

Kartini juga bukan biopic pertama yang mengangkat tokoh R.A. Kartini. Sebelumnya, film bertema serupa sudah digarap dalam film R.A. Kartini (film) (1984) dan Surat Cinta Untuk Kartini (2016).

Andrea Dian Ungkap 3 Rahasia Jalani Pernikahan Bahagia dengan Ganindra Bimo

Liputan6.com, Jakarta – Pasangan selebriti Ganindra Bimo dan Andrea Dian semakin mesra saja. Walaupun pernikahan mereka belum diwarnai oleh kehadiran seorang anak, keduanya punya cara sendiri untuk tetap bisa bahagia.

Misalnya saja saat merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang keenam pada 11 Maret 2019. Andrea dan Bimo melakukan sesi foto di Bali. Keduanya mengenakan pakaian formal dan kasual dengan latar pemandangan Bali yang indah. 

Dalam unggahan akun Instagram Andrea pada 14 Maret 2019, pasangan ini memakai baju kasual dan dituliskan berlokasi di The Anvaya Beach Resort.

Bimo mengenakan kemeja motif warna-warni dengan dominasi warna biru dan celana pendek putih. Sedangkan sang istri memakai gaun tanpa lengan berwarna putih dan celana pendek warna-warni.

Lalu dalam unggahan pada 18 Maret 2019, keduanya tampil lebih formal. Bimo tampil gagah memakai jas dan celana panjang dengan motif senada dan warna dasar cokelat serta kemeja putih.

Sementara Andrea tampil cantik dan anggun mengenakan gaun hitam dan motif garis-garis putih dengan bahu terbuka. Pemotretan berlokasi di Nusa Dua Beach Hotel & Spa.

Suaminya Dicatut Masuk Daftar Mantan Luna Maya, Dian Sastro Teriak-teriak

JakartaDian Sastro tak terima suaminya, Indraguna Sutowo diklaim masuk daftar mantan kekasih Luna Maya. Luna Maya memang tengah jadi perbincangan luas menyusul pernikahan Reino Barack dan Syahrini.

Tak pelak, soal kehidupan masa lalu sampai kininya terus saja dibahas. Ada yang lucu ketika deretan mantan-mantan pacar Luna Maya dibuat salah satu akun Instagram.

Suaminya Dicatut Masuk Daftar Mantan Luna Maya, Dian Sastro Teriak-teriakFoto: Luna Maya dan Raditya Dika (YouTube)

Di antara Ariel NOAH, Fachri Albar dan lainnya, ada foto dan nama Indraguna Sutowo yang merupakan pasangan hidup Dian Sastro. Dian lalu mengunggah ulang list para mantan Luna di akun tersebut.
Ia tak terima suaminya masuk daftar tersebut dengan respons memancing tawa ataupun rasa prihatin netizen yang serius.

“WOOOOYYY SALAH FOTO WOOOOYYY!,” tulis Dian Sastro dalam Insta Stories-nya.
(kmb/kmb)

Photo Gallery

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TKN Jokowi Sindir Sandiaga: Keluarga Besar Tak Support, Pertanda Buruk!

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyindir Sandiaga Uno. Ini menyusul keluarga besarnya, Keluarga Uno mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf.

“Saya heran Sandiaga bisa-bisanya tidak didukung satu keluarganya sendiri. Katanya politik dimulai dari lingkaran paling dekat, dimulai dari keluarga dan teman terdekat,” ungkap Wakil Ketua Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Raja Juli Antoni kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

Pria yang akrab disapa Toni ini menyoroti ikatan alumni sekolah Sandiaga, Pangudi Luhur Jakarta, yang juga mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Ia juga menilai dukungan Keluarga Uno itu bisa menjadi pertanda buruk bagi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lantaran mantan Wagub DKI tersebut tak bisa mengkonsolidasikan dukungan keluarga sendiri.


Toni pun menduga Sandiaga akan kesulitan meraih dukungan masyarakat. Ini mengingat, sebutnya, mengambil hati keluarga sendiri saja tidak bisa.

“Pertanda apa bila teman sesama SMA Saja tidak mendukung, keluarga besar saja tidak mensupport?” ucap Toni.

“Pasti itu pertanda buruk. Orang paling dekat saja menolak, apalagi orang yang jauh,” lanjut Sekjen PSI tersebut.

Soal dukungan Keluarga Uno, Toni memberikan apresiasi. Dukungan itu menurutnya akan menambah amunisi kemenangan bagi pasangan calon nomor urut 01 itu.

“Segala bentuk dukungan kami sukuri. Pasti berkontribusi untuk pemenangan Jokowi-Makruf. Kami ucapkan terima kasih,” sebut Toni.

BPN Prabowo-Sandiaga Anggap Dukungan Hanya Sandiwara

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga kemudian angkat suara soal dukungan itu. Menurut BPN, dukungan keluarga Uno di Gorontalo itu tak mewakili keluarga Uno seluruhnya. Lagipula, BPN meyakini, dukungan keluarga Uno ke Jokowi hanyalah sandiwara semata.

“Kalau misalnya ada yang mendeklarasikan ya bagus, tapi saya tahu keluarga Uno yang di partai Koalisi Indonesia Maju, punya hubungan keluarga dan ‘masa ponakan sendiri nggak dicoblos, masa sepupu sendiri nggak dicoblos’ gitu lho. Kalaupun ada yang mendukung, itu cuma make up aja,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa kepada wartawan.

“Saya tahu mereka terikat dengan acting bahwa karena partainya berkoalisi dengan itu, jadi tentu saja harus tampak di publik mendukung pasangan Jokowi. Saya tahu itu. Tapi kami biasa saja, ini sebuah realita, kalau tidak, kita tahu lah, kalau nggak dosa-dosa politik akan dibuka, atau diproses secara hukum, karena hukum sekarang kan tumpul ke atas tajam ke bawah,” imbuh Dian.
(elz/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dukungan Keluarga Uno ke Jokowi Dituding Akting, TKN: BPN Prabowo Panik!

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut dukungan Keluarga Uno di Gorontalo untuk capres petahana Joko Widodo (Jokowi) hanyalah akting semata. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menduga tudingan itu bentuk kepanikan BPN Prabowo-Sandiaga.

“BPN panik lihat dukungan keluarga Uno terhadap 01,” ujar Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Ahmad Rofiq, kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

Rofiq meminta BPN Prabowo-Sandiaga untuk legawa. Menurut dia, dukungan keluarga Sandiaga Uno kepada Jokowi itu menunjukkan bahwa Jokowi merupakan pemimpin yang dicintai rakyatnya.
“Nggak usah baperan dan nuduh-nuduh bahwa dukungan ini rekayasa atau tekanan. Rakyat Indonesia semakin cerdas bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang membangun, pemimpin yang memajukan rakyatnya. Jadi bukan pemimpin kaleng-kalengan,” katanya.

“Dukungan ini sebagai tanda bahwa Pak Jokowi semakin dicintai oleh semua lapisan masyarakat. Jokowi milik semua,” imbuh Rofiq.

Seperti diketahui, keluarga Uno di Gorontalo mendeklarasikan mendukung Jokowi untuk menjadi presiden sekali lagi. Jokowi pun hadir dalam deklarasi dukungan itu.

Perwakilan keluarga Uno, Rudi Hartono Uno mengungkap mengapa tak mendukung saudaranya di Pilpres. Sepanjang pembacaan deklarasi yang digelar di Hotel Maqna, Gorontalo, Kamis (28/2) malam itu, teriakan Jokowi menggema ke seluruh ruangan.

BPN Prabowo-Sandiaga kemudian angkat suara soal dukungan itu. Menurut BPN, dukungan keluarga Uno di Gorontalo itu tak mewakili keluarga Uno seluruhnya. Lagipula, BPN meyakini, dukungan keluarga Uno ke Jokowi hanyalah sandiwara semata.

“Kalau misalnya ada yang mendeklarasikan ya bagus, tapi saya tahu keluarga Uno yang di partai Koalisi Indonesia Maju, punya hubungan keluarga dan ‘masa ponakan sendiri nggak dicoblos, masa sepupu sendiri nggak dicoblos’ gitu lho. Kalaupun ada yang mendukung, itu cuma make up aja,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa kepada wartawan.

“Saya tahu mereka terikat dengan acting bahwa karena partainya berkoalisi dengan itu, jadi tentu saja harus tampak di publik mendukung pasangan Jokowi. Saya tahu itu. Tapi kami biasa saja, ini sebuah realita, kalau tidak, kita tahu lah, kalau nggak dosa-dosa politik akan dibuka, atau diproses secara hukum, karena hukum sekarang kan tumpul ke atas tajam ke bawah,” imbuh Dian.
(mae/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Keluarga Uno di Gorontalo Dukung Jokowi, BPN Prabowo: Acting Saja

Jakarta – Capres petahaha Joko Widodo mendapat dukungan dari keluarga Uno, yang merupakan keluarga dari cawapres saingannya, Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga pun mengaku tak masalah.

“Uno itu kan nama family name. Besar sekali. Sangat besar sekali. Seperti Luhut Binsar Pandjaitan. Apa semua marga Pandjaitan mendukung Pak Luhut? Kan nggak harus. Jadi biasa, kita kan nggak bisa mengontrol pilihan politik keluarga,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

“Ini uno yang mana? bagian tengah, depan belakang?” imbuhnya.


Dian mengatakan perbedaan pilihan politik merupakan hal yang biasa. Hal itu menunjukkan warna demokrasi yang dewasa di Indonesia. Namun, menurutnya, hal itu tak menutupi banjirnya dukungan masyarakat kepada Sandiaga.

“Ini warna demokrasi. Kita nggak harus sama. Ini bagaimana berdemokrasi secara dewasa. Tapi pendukung Mas Sandi ini lebih besar dari yang nggak (dukung). Mas Sandi ini luar biasa, dari pengusaha yang tidak dikenal, jadi cawagub, hingga cawapres,” katanya.

“Kalau mas Sandi muncul, (pendukung) histeris. Saya nggak kecil hati. Ini dinamika dalam keluarga, bukti demokrasi dalam keluarga dan Indonesia,” imbuh Dian.

Selain itu, menurut Politikus PAN itu, dukungan keluarga Uno di Gorontalo itu tak mewakili keluarga Uno seluruhnya. Lagipula, dia meyakini, dukungan keluarga Uno ke Jokowi hanyalah sandiwara semata.

“Kalau misalnya ada yang mendeklarasikan ya bagus, tapi saya tahu keluarga Uno yang di partai Koalisi Indonesia Maju, punya hubungan keluarga dan ‘masa ponakan sendiri nggak dicoblos, masa sepupu sendiri nggak dicoblos’ gitu lho. Kalaupun ada yang mendukung, itu cuma make up aja,” katanya.

“Saya tahu mereka terikat dengan acting bahwa karena partainya berkoalisi dengan itu, jadi tentu saja harus tampak di publik mendukung pasangan Jokowi. Saya tahu itu. Tapi kami biasa saja, ini sebuah realita, kalau tidak, kita tahu lah, kalau nggak dosa-dosa politik akan dibuka, atau diproses secara hukum, karena hukum sekarang kan tumpul ke atas tajam ke bawah,” imbuh Dian.

Seperti diketahui, keluarga Uno di Gorontalo mendeklarasikan mendukung Jokowi untuk menjadi presiden sekali lagi. Jokowi pun hadir dalam deklarasi dukungan itu.

Perwakilan keluarga Uno, Rudi Hartono Uno mengungkap mengapa tak mendukung saudaranya di Pilpres. Sepanjang pembacaan deklarasi yang digelar di Hotel Maqna, Gorontalo, Kamis (28/2) malam itu, teriakan Jokowi menggema ke seluruh ruangan.

“Mencermati kinerja pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo selama hampir satu periode ini, terutama perhatian dan kepedulian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Provinsi Gorontalo, yang sungguh-sungguh telah kami rasakan selama ini, maka kami keluarga Uno telah bersepakat untuk mendukung sekali lagi Bapak Jokowi sebagai Presiden RI,” ungkap Rudi Uno.

“Memang kami menyadari ada salah satu bagian dari keluarga besar kami yang juga ikut dalam kontestasi pemilihan presiden/wakil presiden saat ini. Namun dengan besar hati, kami harus menyampaikan bahwa kepentingan bangsa dan negara sungguh jauh lebih penting dari sekadar kepentingan keluarga,” sambungnya.
(mae/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bertemu di Australia, Angkatan Udara AS Ajak TNI AU Latihan Bersama

Jakarta – Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna menghadiri Avalon Air Show di Melbourne, Australia. Di sela-sela kunjungan itu, Yuyu bertemu dengan Commanding General US 1st Marine Aircraft Wing, Major General Thomas D Weidley.

Dalam pertemuan tersebut, Weidley menyampaikan, angkatan udara AS menawarkan kerja sama yang lebih erat dengan TNI AU dalam bentuk latihan bersama (latma) dan bantuan kemanusiaan.

“Kami menyarankan dan menawarkan kepada Indonesia untuk belajar dari skadron-skadron udara operasional AS terkait operasional, perawatan atau hal lainnya dari pesawat ini,” kata Weidley kepada Yuyu, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/2/2019).

Komunikasi dua negara itu juga membahas rencana pembelian pesawat angkut berat C-130J TNI AU. Pesawat tersebut, disebutkan memiliki perbedaan dengan pesawat Hercules generasi sebelumnya.

Yuyu menyampaikan terima kasih atas penawaran kerja sama dari US Marine Aircraft Wing. Dia mengatakan, ajakan kerja sama RI-AS ini akan dibahas dalam pertemuan bilateral tahunan di Hawaii.

“Selanjutnya, agar kerja sama ini lebih komprehensif, maka teknis pelaksanaannya dapat dibahas dalam pertemuan bilateral tahunan antara TNI dengan USPACOM di Hawaii,” ujar Yuyu.

Turut mendampingi Yuyu yakni Asrena Kasau Marsda TNI Asep Dian Hermawan, Danseskoau Marsda TNI Donny Ermawan, Koorsmin Kasau dan Atase Udara RI di Australia.

(idn/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Polemik Jaga Mata Jaga Telinga di Jabar dan Aceh

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat mengumumkan pembatasan siar sejumlah lagu berbahasa Inggris. Hal tersebut diumumkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam surat edaran nomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019.

Ada 17 lagu berbahasa Inggris yang hanya boleh ditayangkan pada jam tertentu. Lagu-lagu yang dibatasi penayangannya oleh KPID Jawa Barat  itu sebagai berikut:

1. Zayn Malik (Dusk Till Dawn)

2. Camila Cabello feat Pharrel (Sangria Wine)

3. The Killers (Mr Brightside)

4. Zayn Malik (Let Me)

5. Ariana Grande (Love Me Harder)

6. Marc E. Bassy (Plot Twist)

7. Ed Sheeran (Shape Of You)

8. Chris Brown feat Agnez Mo (Overdose)

9. Maroon 5 (Makes Me Wonder)

10. Bruno Mars (Thats What I Like)

11. Eamon (Fuck it I Dont Want You Back)

12. Camila Cabello feat Machine (Bad Things)

13. Bruno Mars (Versace On The Floor)

14. 88rising (Midsummer Madness)

15. DJ Khaled feat Rihanna (Wild Thoughts)

16. Yellow Claw (Till it Hurts)

17. Rita Ora (Your Song)

KPID Jawa Barat menetapkan bahwa lagu-lagu tersebut, baik dalam bentuk lagu, video klip, dan/atau sejenisnya hanya dapat disiarkan dan/atau ditayangkan pada lembaga penyiaran yang ada di wilayah layanan Jawa Barat mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB.

“Dalam klasifikasi waktu Dewasa (D) ,” tulis penyataan KPID Jawa Barat.

2 dari 6 halaman

Polemik Pembatasan Lagu

Surat edaran yang bertajuk Pembatasan Siaran Lagu-Lagu Berbahasa Inggris ini menuai polemik. Ketua KPID Jawa Barat Dedeh Fardiah pun angkat bicara. Dia menjelaskan latar belakang penetapan aturan tersebut.

Menurut dia, latar belakang ditetapkannya aturan ini berdasarkan pemantauan dan aduan masyarakat. Kemudian, setelah disesuaikan dengan Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), maka ditetapkanlah 17 lagu berbahasa Inggris termasuk kategori dewasa.

“Sebetulnya ada 86 item. Berdasarkan tupoksi KPI untuk mengawasi konten siaran, dan P3SPS, di mana di situ disebutkan, program siaran yang harus tepat waktu sesuai kategori usia, bahwa program siaran yang berupa lagu atau video clip yang berisi seks, cabul, atau aktivitas seks, masuk program dewasa, dan hanya ditayangkan jam 10 malam ke atas,” ujarnya.

“Dan pembatasan ini dilakukan di wilayah KPID Jawa Barat,” dia menegaskan.

Dedeh menyayangkan adanya anggapan negatif mengenai kebijakan tersebut. Pasalnya, KPID Jabar menetapkan aturan ini bertujuan untuk menjaga norma kesusilaan di kalangan anak-anak.

“Pasti ada pro dan kontra, tapi mudah-mudahan dengan surat edaran ini, masyarakat justru lebih aware. Itu kan lagu-lagunya mengajak ke persetubuhan, seks bebas, dan lain-lain. Tapi sekali lagi, kami bukan melarang (lagu itu), hanya membatasi jam siarnya,” ujar dia.

Dedeh menambahkan aturan ini bukan lah kali pertama. Pada 2016, KPID Jawa Barat bahkan sempat melarang penayangan lagu-lagu dangdut dengan lirik berkonten dewasa.

“Dulu ada lagu dangdut Hamil Duluan, kalau dinyanyikan anak-anak bagaimana? Ini 17 lagu bahasa Inggris masih mending karena tidak semua mengerti artinya, tapi bagi yang mengerti kan dengar anak-anak nyanyi lagu itu, jadi tidak baik,” dia menandaskan.

Surat yang ditandatangani Ketua KPID Jabar Dedeh Fardiah itu menyebutkan aturan tersebut berlandaskan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan KPI.

“Pasal 9 Ayat (1) & Ayat (2) Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia dan/atau latar belakang ekonomi dan (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat,” begitu bunyi peraturan landasan kebijakan mengenai pembatasan siaran lagu bahasa Inggris yang ditetapkan KPID Jawa Barat seperti diterima Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

“Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul dan/atau mengesankan aktivitas seks (2) Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks,” sambung pernyataan tersebut.

Aturan Bikin Penasaran

Pengamat sosial Budi Rajab menilai aturan itu di samping memberikan dampak positif yang sesuai dengan tujuan KPID Jawa Barat membatasi jam tayang lagu-lagu berkonten dewasa, tetapi ada dampak lain yang bakal terjadi di tengah masyarakat.

Menurut dosen Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung ini, masyarakat justru akan penasaran dan mencoba mencari tahu mengenai lagu-lagu yang dibatasi penayangannya ini.

“Jadi awalnya mereka hanya menikmati lagu karena instrumentalnya yang enak, tetapi mereka tidak mengerti artinya karena menggunakan bahasa Inggris, tapi ada aturan ini justru mereka jadi penasaran, mengapa ini sampai dibatasi,” kata Budi Rajab kepada Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

Pasalnya, dia mengakui sulitnya membendung arus informasi saat ini. “Yang dibatasi, malah dicari-cari,” kata dia.

Untuk itu, Budi melanjutkan, KPID Jawa Barat harus memberikan penjelasan secara detail mengenai alasan penetapan aturan tersebut. “Diumumkan saja mengapa lagu ini dibatasi penayangannya. Semua harus jelas, sampai detail, kalau tidak detail, malah jadi banyak peluang,” dia menandaskan.

3 dari 6 halaman

Reaksi Praktisi Radio di Pantura

Edaran yang dikeluarkan KPID Jawa Barat tentang pembatasan siar 17 lagu berbahasa Inggris menuai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya para pegiat radio yang ada di Cirebon.

Mereka menganggap 17 lagu yang masuk dalam edaran KPID Jabar tersebut tengah hits di telinga masyarakat Cirebon. Station Manager Pilar Radio Cirebon Lutfi mengatakan, sudah mendengar kabar beredarnya batasan siar dari KPID Jabar.

“Secara resmi saya belum lihat suratnya mungkin ada di kantor nanti saya lihat. Tapi dari kabar tersebut jika benar akan kami ikuti imbauan KPID,” kata dia, Selasa (26/2/2019).

Dia mengatakan, 17 lagu tersebut banyak diminta pendengar kaum milenial Cirebon. Dia sempat menyesalkan sikap KPID Jabar yang mengeluarkan edaran tersebut.

Menurutnya, edaran tersebut terbilang terlambat karena lagu tersebut sudah beredar lama.

“Tapi kan kami tidak bisa menyamakan pendengar entah itu pendengar tahu atau tidaknya lirik. Mungkin ada yang tahu tapi tidak sedetail yang didengar KPID, hanya menikmati musiknya saja,” kata dia.

Lutfi mengaku akan segera menyosialisasikan edaran KPID ke internal radio jika surat tersebut sudah resmi diterima olehnya. Lutfi mengaku siap tidak menyiarkan 17 lagu tersebut di bawah jam 22.00 WIB.

Jika ada pendengar yang meminta diputarkan lagu tersebut, Lutfi akan meminta penyiar untuk menolak secara halus.

“Ya kami paling bilang maaf lagu tersebut tidak ada di playlist kami. Apa mungkin ini (pembatasan siar) terkait undang-undang permusikan,” kata dia.

Music Director Shelter FM Helmi mengatakan, lagu-lagu yang diputar radio komersial di Cirebon didapat dari label musik. Namun, lagu tersebut dikirim dalam dua versi.

Versi pertama adalah lagu yang sudah diedit oleh label tersebut. Sedangkan, versi kedua adalah lagu yang tidak diedit, tetapi tidak boleh disiarkan oleh radio.

“Versi yang edit itu ketika ada lirik yang berbau negatif biasanya dihilangkan sedangkan versi yang full itu biasanya untuk konsumsi pribadi,” kata dia.

Helmi mengaku siap mematuhi edaran KPID Jawa Barat sejauh memberikan dampak positif bagi radionya. Menurut dia, lirik berbau negatif tersebut sudah ada sebelum KPID menyebarkan edaran.

“Dari label juga sudah disensor kok jadi kami sebenarnya aman tapi kami menghormati imbauan KPID,” kata dia.

Dia mengaku tidak memahami apa tujuan utama KPID menyebarkan edaran terkait pembatasan siar terhadap 17 lagu berbahasa Inggris itu.

4 dari 6 halaman

Polemik Lain di Aceh

Aturan terkait kesusilaan di daerah lain juga menuai polemik. Ini terjadi di Aceh. 

Beredar selentingan dari kalangan traveler menyoal banyaknya aturan yang perlu ditaati saat plesiran di Aceh.

“Banyak aturan yang tidak jelas ukurannya, misal di pantai harus pakai pakaian sopan. Sopan itu ukurannya bagaimana?” kata Nisa yang juga perempuan asli Aceh.

“Mungkin ini juga ya yang membuat turis asing mikir dua kali untuk liburan ke Aceh. Di Aceh gak bisa pakai bikini sembarangan kayak di Bali,” katanya.

Dalam Qanun Aceh nomor 8 tahun 2013 pasal 83 tertulis setidaknya ada dua pasal yang dianggap samar dan tidak jelas, yaitu poin (1) yang berbunyi: bagi wisatawan nusantara dan mancanegara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata. Dan poin (4) yang berbunyi: bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

“Itu kan aneh, bagaimana kalau yang menonton itu suami istri, masa mereka dipisah cuma karena menonton pertunjukan di Aceh, satu tempat cewek satu tempat cowok, untuk menunjukkan ini lho mereka dipisah laki-laki dan perempuan,” kata Nisa.

Kabupaten Bireuen bahkan lebih ekstrem. Pemkab setempat pada medio 2018 pernah menerbitkan surat edaran standardisasi kedai kopi dan restoran yang sesuai dengan syariat Islam.

Dari 14 poin imbauan dalam terbitan tersebut, setidaknya ada 2 poin yang paling menjadi sorotan, yaitu perihal larangan perempuan dan laki-laki bukan muhrim duduk satu meja, dan perihal larangan pramusaji melayani perempuan tanpa pendamping di atas pukul 21.00 WIB. Bagi Nisa, dua poin yang dipermasalahkan tersebut sangat aneh, membingungkan dan seperti dibuat-buat.

“Dilarang melayani wanita? Mengapa harus dilarang? Itu intimidatif sekali. Misal orang lapar, enggak boleh makan gitu? Haram satu meja, dari mana hukumnya kalau itu haram?” kata Nisa.

Nisa mengungkapkan, meski aturan Pemkab Bireuen secara teritori tidak masuk dalam wilayah tempatnya tinggal, namun Nisa mengaku kasihan dengan kaum wanita yang ada di Bireuen. Padahal sebagai anak Aceh, dirinya tahu betul bagaimana cara perempuan Aceh menempatkan diri dalam pergaulan.

Dia pun menyadari penerapan syariat Islam di Aceh memang harga mati dan tidak perlu dipersoalkan. Hanya saja, aturan yang dibuat perlu dilihat dari berbagai sudut pandang dan disosialisasikan terlebih dahulu agar tidak menjadi polemik dalam masyarakat.

5 dari 6 halaman

Permainan Sentimen dan Imajinasi

Negeri berjuluk Serambi Makkah ini sangat ketat memberlakukan berbagai aturan yang berkait dengan penegakan syariat.

Sejumlah payung hukum menjustifikasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Antara lain, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya, terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang secara rinci menjelaskan sejumlah aturan, seperti berduaan dengan bukan muhrim, judi, dan zina. Penghakimannya terdapat dalam Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Belakangan, sejumlah kabupaten dan kota mengeluarkan berbagai aturan yang mengikat warganya dalam berprilaku. Sekali lagi, aturan-aturan ini muncul dalih Aceh merupakan selasar dari negeri dimana Islam berasal, yakni Makkah.

Sejak 7 Januari 2012 Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya mengeluarkan surat edaran yang melarang wanita dewasa duduk mengangkang saat berkendara. Pada 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten Bireuen, mengeluarkan surat edaran mengenai standarisasi kedai kopi dan restoran.

Surat edaran itu tertandatangani pada 30 Agustus 2018 oleh Bupati Bireuen, Saifannur. Salah satu isinya melarang perempuan dan pria duduk dalam satu meja, kecuali bersama dengan muhrimnya.

Di tahun yang sama, Bupati Kabupaten Aceh Barat, Ramli, Ms mewajibkan warganya berbusana Islami jika ingin mendapat pelayanan administrasi di instansi setempat. Sang bupati tak segan-segan memecat kepala dinas yang intansinya yang memberi pelayanan terhadap warga tak berbusana Islami.

Aturan-aturan berselimut syariat di Aceh bukan tidak mendapat kritikan. Ada yang melihat penggembar-gemboran syariat Islam dalih ketidakmampuan pemerintah melahirkan produk yang lebih pragmatis, berkaitan dengan ekonomi politik (ekopol), misalnya.

“Perda yang diklaim syariat sebenarnya tidak mewakili syariat. Harusnya, ketika syariat itu datang, dia merespon persoalan riil kehidupan orang Aceh tentang ekopol, pertarungan sumber daya alam, kemiskinan, eksploitasi, perdagangan atau ekonomi yang adil, sebagai bagian dari pemulihan pasca konflik,” ujar Sosiolog yang saat mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Aceh, Affan Ramli kepada Liputan6.com, Selasa malam (26/2/2019).

Perda syariat lahir akibat imajinasi sempit para politisi. Politikus di Aceh tidak memiliki imajinasi syariat yang aplikatif untuk mewarnai kehidupan ekopol di Aceh. Sehingga, yang lahir hanya aturan-aturan nirguna, yang hanya menyentuh sisi tak kasat mata individu-individu di Aceh, yang harusnya menjadi tanggungjawab si individu tersebut.

“Karena tidak ada ide, jadi harus ditutupi dengan permainan sentimen-sentimen syariat dengan imajinasi syariat yang sangat sempit,” tegas Affan.

Pemerintah menutupi kegagalan-kegagalan dalam melahirkan produk yang lebih populis dengan melahirkan produk-produk berselimut syariat. Pada satu titik, kondisi ini hendak mengesampingkan aturan liyan yang sejatinya juga sangat mendasar dan perlu bagi kehidupan orang Aceh.

“Kondisi ini memaksa para profesor mengikuti selera para politisi. Saya pernah bertanya kepada seorang profesor, kenapa dimulai dari yang 4 itu, yang khalwat, maisir, khamr. Kenapa tidak dimulai dari perbankan yang ribawi itu diperbaiki dulu. Profesor bilang, karena masyarakat kita inginnya syariat yang ada cambuknya,” kata Juru Bicara Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) ini.

6 dari 6 halaman

Tak Ada Keluhan dari Wisman

Sedikit banyak, aturan-aturan berbasis qanun atau Perda syariah itu sangat berpengaruh pada kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Namun demikian Pemprov Aceh mengklaim kunjungan wisata ke daerah tersebut naik dari tahun ke tahun.

Data dari laman Pemprov Aceh mengungkap, pada 2017 terdapat peningkatan kunjungan wisata mencapai 2,9 juta orang, yang terdiri dari 2,8 juta wisatawan Nusantara, dan sisanya sekitar 78 ribu merupakan wisman.

Angka itu meningkat dibanding capaian 2016, yaitu 2,1 juta wisatawa Nusantara dan 76 ribu wisman. Pemprov memprediksi angka kunjungan wisatawan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 saja pemprov Aceh berani menaikan target kunjungan wisman menjadi 100 ribu orang.

Kabid Destinasi Pariwisata Aceh, Muzakir, saat dihubungi Liputan6.com menolak jika qanun atau perda syariah dianggap membatasi wisatawan yang ingin berkunjung ke Aceh, khususnya wisatawan mancanegara.

“Sejauh ini tidak ada komplain dari wisman. Mereka kalau ke Sabang ikut arahan kita, ikut kita kok,” kata Muzakir.

Meski demikian, Muzakir tidak tahu persis apakah perda pariwisata di Aceh menjadi penghalang bagi wisatawan untuk menjelajahi keindahan wisata alam Aceh. Namun yang pasti dirinya meyakinkan jika belum ada wisatawan yang komplain soal qanun pariwisata di Aceh.

“Maldives malah lebih syariah dari kita, wisman banyak juga di sana,” kata Muzakir.

Terlepas dari perda pariwisata, ada beberapa hal yang membuat pariwisata Aceh diklaim semakin berkembang. Selain branding “The Light of Aceh”, makin banyaknya ragam paket wisata dan minat yang tinggi dari masyarakat yang ingin terlibat di pariwisata juga menjadi pemicu utamanya.

Sejalan dengan itu, promosi pariwisata akan terus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan, penguatan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami, dan semangat branding wisata The Light of Aceh.

Spanduk Dukungan Jokowi-Ma’ruf Amin Warnai Kampanye Prabowo dan Sandiaga Uno

Liputan6.com, Jombang – Munculnya gerakan atau sejumlah spanduk, banner, maupun baliho dukungan kepada calon presiden (capres) nomor urut satu Jokowi-Ma’ruf Amin, saat kedatangan capres nomor urut dua Prabowo Subianto, terus mewabah mirip seperti penyakit menular di Jawa Timur.

Setelah bentangan spanduk muncul di Surabaya, saat Prabowo menuju Ponpes Thoriqot Sathoriah An-Nahdliyyah Indonesia di Jalan Bogorami 1 Surabaya, Jawa Timur, pekan lalu. Kini spanduk dengan kalimat yang hampir sama juga muncul di Jombang, Jawa Timur.

Banner dan baliho berukuran 3×4 meter tersebut berjajar di sepanjang jalan menuju pondok pesantren. Dua tulisan yang mecolok yakni, “Selamat datang Bapak Prabowo di Kabupaten Jombang, tetapi mohon maaf pilihan kami sudah tetap Jokowi – KH Ma’ruf Amin. Dan Pak Prabowo biarkan Pak Jokowi melanjutkan kinerjanya yang sudah baik, silahkan mencalonkan diri lagi tahun 2024″.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Yusuf Irfan mengaku tidak mempermasalahkan banner dan baliho ataupun yel-yel dukungan terhadap Jokowi saat kunjungan Prabowo ke Kabupaten Jombang.

“Kita tahu mereka bukan warga pesantren dan kita tidak mempermasalahkan hal itu,” ujarnya saat ditemui usai acara kunjungan Prabowo di Pondok Pesantren Majma’al Bahroin Hubbul Wathon minal Iman Shiddiqiyyah di Desa Losari Kecamatan Ploso, Jombang, Jawa Timur, Minggu, 24 Februari 2019.

Lelaki yang akrab disapa Gus Irfan menyebut bahwa pihaknya tidak akan mempersoalkan hal tersebut (banner dan baliho) selama tidak terjadi kontak fisik dengan para pendukung pasangan Prabowo-Sandi.

“Selama tidak ada kotak fisik, kita biarkan saja, itu hal yang lumrah dan kita yakini mereka bukan warga dari pesantren,” dia memungkasi.

2 dari 3 halaman

Sambutan untuk Prabowo di Surabaya

Sebelumnya, ratusan relawan Sedulur Dewe barisan pendukung Jokowi membentangkan spanduk, berorasi serta bernyanyi untuk menyambut kedatangan Capres Prabowo menuju Ponpes Thoriqot Sathoriah An-Nahdliyyah Indonesia di Jalan Bogorami 1 Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/2/2019).

Beberapa spanduk tersebut bertuliskan “Selamat Datang Bapak Prabowo Di Wilayah Bulak – Kenjeran, Kami Menyambutmu Sebagai Tamu Tapi Pilihan Kami Tetap Nomer 1 Jokowi – Ma’ruf Amin“.

Wiyono selaku kordinator relawan pendukung Jokowi menjelaskan, aksi yang digelar di persimpangan jalan KH. Tambak Deres tersebut merupakan inisiatif warga Bulak–Kenjeran dan sekitarnya, sekaligus menyampaikan ke capres Prabowo bahwa di daerah ini merupakan basis pendukung capres 01.

“Tujuannya kita menyampaikan bahwa ke Pak Prabowo, bahwa silahkan datang tapi aspirasi masyarakat di sini tetap ke Pak Jokowi,” kata Wiyono.

Sempat terjadi adu argumen antara relawan Jokowi dengan pendukung Prabowo di persimpangan Jalan Bulak Rukem, pasalnya orasi yang dilakukan relawan tersebut dianggap mengganggu proses kedatangan Prabowo. Kejadian ini berhasil dilerai tim Bawaslu bersama aparat keamanan.

Sedangkan, tim sukses Prabowo di Surabaya, Tri Susanti menilai, aksi yang dilakukan pendukung Jokowi di beberapa daerah untuk menyambut kedatangan capres 02, adalah suatu bentuk ketidakadilan dan menunjukkan sikap tidak saling menghormati.

“Kita sesuai izin adakan acara di pondok, tapi selalu menghadang setiap ada kunjungan capres maupun cawapres, kita tidak pernah melawanan. Tapi saat ini, kami siap menghadang juga, jangan biarkan terus-terusan, jangan dibiarkan dan kami butuh keadilan,” ucapnya.

“Seharusnya saling menghormati, di mana pun asalkan sesuai izin harusnya menjaga. Sering kali kami seperti ini. Pernah juga di daerah Asemrowo dan Tenggumung,” ujarnya.

3 dari 3 halaman

Sambutan untuk Sandiaga

Sandiaga Uno, calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto berkunjung ke NTT, Senin, (25/2/2019). Sandiaga tiba di Bandara Frans Seda sekitar pukul 07.20 Wita pagi tadi.

Kedatangan mantan wakil gubernur DKI ini disambut warga Sikka dengan pemasangan baliho Jokowi-Amin. Warga memasang spanduk besar bertuliskan “Selamat datang Capares Sandiaga Uno. Anda memasuki kawasan Jokowi-Maaruf“.

Spanduk itu dipasang warga persis di patung selamat datang, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kota Maumere.

Informasi yang dihimpun media ini, saat ini, spanduk itu sudah dibuka anggota Panwaslu Sikka. Setelah sampai, mantan wakil gubernur DKI ini akan bertolak ke Labuan Bajo, Manggarai Barat.


Simak video pilihan berikut ini: