Lorenzo Akan Lewatkan Tes MotoGP Sepang

JakartaJorge Lorenzo telah menjalani operasi untuk mengatasi retak di tangannya. Kini rider Repsol Honda itu akan menjalani masa pemulihan.

Lorenzo mengalami retak pada tangan kirinya ketika berlatih di Verona, Italia. Operasi telah dilaluinya, di mana sebuah sekrup titanium dipasang untuk menyembuhkan cedera tersebut.

Lorenzo akan bertahan selama 24 jam di rumah sakit untuk pemantauan kondisi. Situs resmi Repsol Honda menyebut empat hari dibutuhkan untuk memulihkan luka operasi, lalu setelah itu fisioterapi bisa dimulai.

Akibat cedera ini, Lorenzo akan melewatkan tes pramusim di Sepang. Keputusan ini diambil atas kesepakatan Lorenzo dan Repsol Honda.

“Targetnya adalah kembali dengan kondisi fit sepenuhnya untuk tes Qatar, pada 23-25 Februari,” tulis Repsol Honda di situsnya.

Lorenzo sendiri dipastikan tetap akan hadir di acara peluncuran tim Repsol Honda untuk musim 2019 di Madrid. Peluncuran akan digelar Rabu (23/1/2019) besok.

(raw/cas)

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir yang Kini Dikaji Lagi

Jakarta

Pemerintah kini mengkaji kembali rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Aspek yang dikaji mulai dari ideologi Pancasila, NKRI dan aspek hukum.

“Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi. Presiden Jokowi menurut Wiranto tak grusa-grusu mengambil keputusan karenanya pejabat kementerian terkait mengkaji sejumlah aspek yang disebut Wiranto.

Keputusan pemerintah mengkaji aspek pertimbangan pembebasan Ba’asyir diambil setelah ramai perbincangan rencana pembebasan Ba’asyir sebagaimana disebut Jokowi pada pekan lalu. Jokowi saat itu mengatakan, sudah mendiskusikan pertimbangan panjang atas rencana pembebasan Ba’asyir yang disebut dengan alasan kemanusiaan.

“Ini pertimbangan yang panjang. Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri,” ujar Jokowi kepada wartawan di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).

Sedangkan Yusril Ihza Mahendra yang ikut berkomunikasi dengan Jokowi, menyebut presiden akan membebaskan Ba’asyir tanpa syarat. Ditegaskan lagi soal alasan kemanusiaan karena faktor usia dan kesehatan Ba’asyir.

“Sudah saatnya Ba’asyir menjalani pembebasan tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Jokowi berpendapat bahwa Ba’asyir harus dibebaskan karena pertimbagan kemanusiaan,” kata Yusril.

Rencana pembebasan Ba’asyir juga direspons Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM. Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto menyebut opsi pembebasan Ba’asyir di antaranya pembebasan bersyarat dan grasi dari presiden.

Untuk pembebasan bersyarat, Ba’asyir disebut Kemenkum HAM sebenarnya sudah bisa mengambilnya pada 13 Desember 2018. Alasannya, Ba’asyir sudah menjalani dua pertiga masa pidana terkait vonis kasus pelatihan militer kelompok teroris.

Hitungan ini mengacu pada sidang vonis pada 16 Juni 2011. Di mana majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan Ba’asyir bersalah dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara.

Untuk menempuh pembebasan bersyarat, Ditjen PAS menyebut ketentuan bagi narapidana di antaranya meneken surat setia NKRI. Aturan ini tertuang pada PP 99/2012 serta dalam pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti dan pembebasan bersyarat.

“Jika melalui mekanisme PB, menurut perhitungan, dua pertiga masa pidananya adalah pada tanggal 13 Desember 2018. Karena Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sampai saat ini belum berkenan menandatangani surat pernyataan ikrar kesetiaan NKRI sebagai salah satu persyaratan PB,” ujar Ade Kusmanto.

Tim Pengacara Muslim (TPM), lantas menjelaskan alasan Ba’asyir menolak menandatangani dokumen untuk pembebasan bersyarat. Dokumen itu di antaranya berisi pengakuan tindak pidana, padahal Ba’asyir menurut TPM menegaskan tidak melakukan apa yang didakwakan.

“Dokumen itu macam-macam yang paling penting adalah dokumen untuk berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang dilakukannya,” kata Ketua Dewan Pembina TPM, Mahendradatta di kantornya, Jalan Raya Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1).

Mahendradatta juga menjelaskan alasan Ba’asyir menolak meneken ikrar setia NKRI. Sebab Ba’asyir menurut Mahendradatta tak perlu meneken setia kepada Pancasila karena sudah setia pada Islam.

“Pembicaraannya gini ‘ustaz kalau ini kok nggak mau tanda tangan, kalau Pancasila itu sama dengan bela Islam’. ‘Loh kalau gitu sama dengan Pancasila, kenapa saya nggak bela Islam saja, kan sama saja. Jadi belum sampai ke argumen yang meyakinkan ustaz. Kalau hal yang sama kenapa saya tidak menandatangani yang satu, tidak boleh yang dua. Itu hanya sebagai kepolosan saja yang saya bilang,” ujar Mahendradatta.

(fdn/fjp) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kader PBB Laporkan Ajudan Yusril Atas Kasus Pengeroyokan

Jakarta – Kader Partai Bulan Bintang (PBB) Ali Wardi melapor ke Polres Jakarta Selatan. Dia mengaku dianiaya oleh puluhan orang, salah satunya disebut merupakan ajudan Yusril Ihza Mahendra bernama Yosep Ferdinan alias Sinyo.

Ali mengatakan, penganiayaan ini terjadi pada Sabtu (19/1) malam sekitar pukul 19.21 WIB. Dia mengaku dikeroyok puluhan orang di halaman kantor DPP PBB di Pasar Minggu, Jaksel.

“Saya sebagai kader. Wakil Partai Bulan Bintang, mantan pengurus Ketua DPC Kabupaten Bogor. Sekarang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Prabowo-Sandi Partai Bulan Bintang (PAS Lantang). Keberpihakan saya terhadap Prabowo-Sandi mungkin jadi membuat Yusril dan kawan-kawan yang mengarahkan PBB ke 01 merasa tersinggung, merasa terusik, sehingga saya menjadi sasaran,” kata Ali di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Diceritakan Ali sore itu dirinya datang ke kantor DPP PBB di Pasar Minggu. Menurutnya saat itu di dalam ruangan akan ada rapat bersama Yusril soal penentuan keberpihakan PBB di Pilpres 2019 apakah ke Jokowi-Ma’ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ali Wardi melapor ke Polres Metro Jakarta SelatanAli Wardi melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan Foto: Farih Maulana/detikcom

“Setelah itu habis magrib kami salat maghrib. Pas Isya kami salat di musala DPP. Begitu masuk (ke ruangan-red) sudah rame orang, feeling saya sudah ada, saya masuk saja berdua dengan kawan saya. Ada orang yang nanya dari belakang? Ali Wardi ya? Belum sempat saya jawab saya langsung dipukul,” ujarnya.

Ali mengaku, saat itu orang yang mengeroyoknya makin banyak. Dari puluhan orang yang mengeroyoknya, sebagian besar wajahnya tidak dia kenali. Usai pengeroyokan itu dia dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, untuk dirawat dan kemudian melakukan visum. Dia sempat dirawat semalam di rumah sakit tersebut.

Ali mengaku mengalami lebam di seluruh tubuh usai dikeroyok. Saat datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, dia juga menggunakan penyangga leher.

“Ada banyak yang melihat kejadian itu. Video? Ada yg mau ambil video tapi videonya diambil. Salah satu saksi adalah sekjen PBB bernama Yunasdi. Dia juga sempat terpukul saat melerai saya,” ucapnya.

“Iya tangan kosong. Saya tidak terlalu ingat karena setengah sadar. Saya jatuh dan diinjak-injak. Dikeroyokin 30 orang,” sambung Aldi saat ditanya bagaimana dirinya dianiaya. Ali menyebut pelaku utama dalam kasus pengeroyokan dirinya adalah ajudan Yusril, Yosep Ferdinan alias Sinyo.

Menurut Ali sebelum kasus ini, dirinya sudah sering mendapat ancaman karena bersikap kritis di media sosialnya seperti Facebook. Dia menduga ini ada kaitannya dengan sikapnya yang bersebrangan dengan Yusril. Ini menurutnya dimulai saat Yusril menjadi pengacara Jokowi jelang Pilpres 2019.

“Sekali lagi karena saya mungkin dianggap paling kritis, saya sempat berdebat di medsos dengan Yusril, waktu itu juga sempat ya sampai akhirnya waktu itu dia nggak bisa jawab, apa alasannya menjadi lawyer (Jokowi-red) begitu, saya kritis begitu sejak dia jadi lawyer, sebelum dia jadi lawyer saya sangat mensupport dia, sangat mengidolakan dia,” ucapnya.

“Sampai hari ini Ketua PBB Yusril Izha Mahendra tidak pernah menghubungi saya, sekjennya juga tidak pernah, wakil ketumnya juga tidak pernah menanyakan kondisi, tidak pernah. Saya kader, demi Allah saya kader,” sambung Ali.

Ali didampingi Novel Bamukmin, dan Ketua Tim Advokasi Pas Lantang yang juga Wasekjen DPP PBB Bidang Hukum dan HAM Ismar Syafrudin melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan laporan polisi nomor LP/173/K/I/2019/PMJ/Restro Jaksel. Ali melaporkan Yosep Ferdinan alias Sinyo dengan pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Dia melakukan pelaporan dengan membawa sejumlah bukti salah satunya hasil visum.

Ismar Syafrudin dan Novel Bamukmin menambahkan, mereka berharap polisi segera bergerak mengusut kasus ini. Dia berharap siapapun yang terbukti terlibat bisa diproses hukum.

“Ini betul-betul pihak dari penyidik Polres Jaksel harus melakukan tindakan tegas karena ini berbahaya dan bisa menimbulkan gejolak yang lebih besar karena pelakunya. Karena saksi-saksi sudah menyatakan langsung kepada kami bahwa pelaku adalah salah satu ajudan Ketua Umum PBB. ini yang perlu diluruskan karena dia sudah sebagai terlapor yaitu Sinyo alias Yosep Ferdinan cs,” ucap Ismar.
(hri/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Heboh Pose 2 Jari, Ari Lasso: Pilihan Saya Rahasia

Jakarta – Penyanyi Ari Lasso mendapat banyak pertanyaan setelah fotonya saat berpose dua jari viral. Kini, vokalis pertama Dewa 19 itu bicara soal pilihan politiknya.

“Penjelasan saya adalah: Tentu saya punya pilihan. Siapa? Biar itu menjadi rahasia saya. Karena yang terpenting bagi saya adalah menjadi warga negara yang baik,” kata Ari lewat akun Instagram-nya, @ari_lasso, Senin (21/1/2019).

Foto yang diambil pada 14 Januari 2019 itu membawa isu panas, karena salam dua jari saat ini juga dipakai oleh Prabowo-Sandiaga, pasangan calon di Pilpres 2019. Ahmad Dhani, rekan musisinya yang merupakan pendukung Prabowo-Sandiaga, berada dalam satu foto bersama rekan-rekan Dewa 19 lainnya.


Ari sendiri memilih untuk merahasiakan pilihannya. Dia memilih untuk mencintai negeri ini dengan menjadi warga negara yang baik. Namun viralnya foto itu diakuinya sempat menuai reaksi dari orang-orang terdekatnya.

“Dari kemarin hingga saat ini liburan saya rada keganggu oleh begitu banyak WA membahas postingan panas. Ada yang kecewa, marah, patah hati, senang, bangga, dan lain-lain,” ungkapnya.

Dia menyebut Ahmad Dhani-lah yang membuat foto itu viral. Padahal, semua berawal dari bercanda tentang tanda jari. Sejak Dhani mengunggah foto di Instagram, maka banyak akun media sosial yang turut menyebarkan foto itu.

“Disebarkan bahkan oleh ‘akun2 penting’ tanpa konfirmasi… Ck ck ck… Masuk kategori hoax kah? I don’t know,” tulis Ari.

Namun dia tak marah dengan Dhani, karena dia paham betul gaya bercanda Dhani sebagai orang Surabaya. “Perihal Ahmad Dhani?? Marah kah saya? Nggak juga… Namanya juga Dhani, istilah Suroboyone: Guyon’e kenemenen, jarno ae (Istilah Surabayanya: bercandanya keterlaluan, biarkan saja),” tandas Ari. Dia menyertakan tagar ‘takharussama’ dan ‘tetapBersatu’.

(dnu/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kuasa Hukum Minta Abu Bakar Baasyir Dibebaskan Pekan Ini

Liputan6.com, Jakarta – Terpidana teroris Abu Bakar Baasyir akan mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Gunung Sindur dengan alasan kemanusiaan. Pembebasan itu diharapkan dapat segera terealisasi Rabu, pekan ini. 

“Iya (kita usulkan) Rabu,” tutur Kuasa Hukum Abu Bakar Baasyir, Mahendradatta di Kantornya, Jalan Raya Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Menurut Mahendra, hingga kurun waktu tersebut, akan ada kemungkinan polemik dan permasalahan yang muncul. Keseluruhannya sebaiknya diperhatikan dengan matang.

“Kita tidak mau ikut campur. Pokoknya harus selesai minggu ini, itu kata Yusril. Itu yang kami pegang janjinya. Bila kata-kata itu tidak terbukti, kami bersikap lain,” jelas dia. 

Hanya saja, dia enggan membeberkan langkah apa yang akan diambil jika pada minggu ini Abu Bakar Baasyir belum juga dibebaskan. Yang pasti, sudah ada gambaran perencanaan terkait hal tersebut.

“Harus selesai minggu ini. Kalau tidak selesai, kami dengan sangat menyesal akan bersikap lain,” Mahendra menandaskan.

 

 

2 dari 2 halaman

Bagian dari Strategi

Pengamat terorisme yang juga Rektor IAIN Pontianak M Syarif mengatakan, keputusan itu sebaiknya tidak ditanggapi berlebihan di luar kerangka politik hukum dan kebijakan.

Menurutnya, alasan kemanusiaan menjadi pertimbangan mendasar di balik keputusan Jokowi itu.

“Pertimbangannya kan kemanusiaan, sudah sepuh 81 tahun, kesehatannya menurun, sakit-sakitan, butuh perawatan khusus bersama keluarga,” kata Syarif saat dikonfirmasi, (21/1/2019).

Syarif mengatakan pertimbangan itu cukup bijak karena aspek kemanusiaan merupakan salah satu landasan dan paradigma hukum di Indonesia. Dia juga menilai keputusan itu adalah bentuk strategi lain melawan terorisme.

“Dan saya kira Presiden mengambil langkah ini tidak terlepas dari salah satu strategi pemberantasan terorisme dengan pendekatan kemanusiaan, bukan hanya pendekatan reperesif semata. Beliau sudah sepuh 81 tahun, Beliau sakit-sakitan, dan Beliau sudah menjalani hukuman 9 tahun di dalam penjara,” kata Syarif.

Selain itu, menurut Syarif, ketakutan adanya aksi teror lagi usai dibebaskannya Baasyir terlalu berlebihan. Di samping sudah tua, Baasyir dianggap sudah ditinggal pengikutnya dan sudah terputus dengan jaringan ekstrimis seperti Jaringan Anshar Daulah (JAD) dan Jaringan Ansharut Syiah (JAS).

“Enggak usah khawatir, aparat kita sangat paham soal ini,” tegas dia. 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Kritik Median untuk Debat Capres: Jokowi Keras, Prabowo Kurang Data

Jakarta – Lembaga survei Median mengkritik performa capres-cawapres dalam debat perdana Pilpres 2019. Median menilai Prabowo Subianto berbicara tanpa banyak menggunakan data, sementara Jokowi terlihat lebih keras dari biasanya.

“Pertama untuk pasangan 02 (Prabowo-Sandiaga), 02 ini kalau menurut saya, dia galak sekali kalau pidato sendiri. Tapi saat bertemu Pak Jokowi, data-data itu kok nggak keluar semua, saya tidak tahu apakah karena segan, kan mungkin juga,” kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Menurut Rico, sebagai oposisi, Prabowo-Sandi harus lebih banyak menggunakan data. Ia mencontohkan pernyataan Prabowo bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030 belum bisa meyakinkan banyak orang.

“Artinya Pak Prabowo belum mampu meyakinkan orang banyak. Pesan itu belum sampai, belum diterima. Harusnya malam itu tanggal 17 dia sampaikan, ‘Pak, begini, begini, begini’. Jadi jangan data-data detail itu tidak disampaikan, harus disampaikan juga level confidentnya,” ujar Rico.
Sementara untuk pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Rico menilai Jokowi tampil terlalu keras dan jauh dari persepsi publik selama ini. Ia dinilai menyerang pribadi Prabowo saat menyinggung posisinya sebagai ketua umum Partai Gerindra yang menyetujui majunya caleg mantan napi koruptor.

“Sementara untuk 01 (Jokowi-Ma’ruf) saya melihat 01 ini bahkan lebih ganas dari timsesnya. Jadi 01 kemarin ini relatif lebih keras, bahkan dia lebih keras dari persepsi orang. Kalau selama ini kan orang mengatakan Pak Jokowi ini ramah, humble. Tapi dalam debat itu terlihat serangan bahkan menjurus pribadi ke Pak Prabowo, bahkan dilontarkan berkali-kali di dalam forum yang seharusnya membahas situasi kebangsaan. Contoh yang diambil itu adalah contoh partai. Yang diserang ke Prabowo itu adalah tanda tangan dia sebagai Ketua Umum Gerindra,” jelasnya.

Rico menuturkan, Jokowi harus lebih menjadi dirinya sendiri. Ia menyarankan Jokowi untuk lebih rileks dan mengembalikan persepsi publik bahwa dirinya bukan orang yang keras.

“Jadi kalau menurut saya, koreksi saya adalah, harusnya Pak Jokowi bisa mengkritik dengan gayanya dia. Gayanya dia itu ya gaya simbolik seperti sambil ketawa-ketawa, atau gaya rileks, atau waktu dia kritik itu pakai sarung tinju, hal-hal yang begitu. Ketika dia melakukan itu, maka dia memperkuat persepsi orang bahwa dia itu bukan orang keras, antikritik, itu cukup besar,” tuturnya.
(azr/nvl)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TPM Ingin Ba’asyir Dibebaskan Hari Rabu

Jakarta

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir rencananya dilakukan pekan ini. Tim Pengacara Muslim (TPM) mengusulkan agar pembebasan Ba’asyir dilakukan hari Rabu (23/1).

“Itu kan (menurut) Yusril minggu ini, kalau mau kejelasannya tanya Yusril, prosesnya harus diberikan ke kami. Kalau kami mengusulkan Rabu. Kami mempersiapkan Rabu,” kata Ketua Dewan Pembina TPM, Mahendradatta, di kantornya, Jalan Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Namun, Mahendradatta belum mengetahui mekanisme hukum pembebasan Ba’asyir itu. Dia menyerahkan penjelasan soal mekanisme hukum kepada Yusril.

“Kalau mekanisme hukum silakan tanyakan ke Pak Yusril,” sebutnya.

Kuasa hukum Ba’asyir lainnya, Ahmad Michdan mengatakan keinginan untuk pembebasan Ba’asyir sudah sejak lama. Namun, saat itu, selalu terbentur dengan persyaratan yang ditolak oleh Ba’asyir.

“Kemudian ini yang diambil alih oleh Yusril dan Pak Presiden (Jokowi). Ini Pak Yusril yang datang ke kami. Kami kalau itu kaitannya pembebasan bersyarat terbentur dengan syarat yang ustaz tidak mau. Kemudian ini yang diambil alih,” ujar dia.

Pembebasan Ba’asyir ini awalnya disampaikan Yuzril Ihza Mahendra melalui akun Facebooknya. Dia menyatakan pembebasan Ba’asyir disetujui Presiden Joko Widodo atas alasan kemanusiaan.

Presiden Jokowi juga telah menyatakan mengizinkan pembebasan terhadap terpidana Ba’asyir. Alasannya, faktor kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan kondisi kesehatan Ba’asyir.

“Faktor kemanusiaan. Artinya, beliau sudah sepuh. Ya faktor kemanusiaan. Termasuk kondisi kesehatan,” kata Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).


(ibh/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Selisih Tipis di Survei Median, Tim Prabowo Optimistis Bisa Salip Jokowi

Jakarta – Hasil survei Median menunjukkan selisih elektabilitas Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kian tipis. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga enggan berpuas diri.

“Survei median itu perlu diapresiasi. Walaupun kami tidak merasa puas dan berbangga, namun hasil itu perlu dijadikan sebagai alat perbandingan dengan survei internal yang dilakukan,” ujar Juru Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan, Senin (21/1/2019).

Saleh mengatakan, selama ini hasil survei internal yang dilakukan pihaknya memang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Dia pun optimistis tak lama lagi, Prabowo-Sandiaga akan mampu mengungguli sang petahana.


“BPN tetap akan fokus meningkatkan elektabilitas pasangan 02. BPN yakin betul bahwa beberapa waktu ke depan, elektabilitas paslon 02 bisa menyalip pasangan 01. Tentu ini sesuatu yang sangat mungkin. Terbukti dari hasil survey median dan survei internal yang dilakukan oleh tim BPN,” katanya.

Saleh juga mengatakan, pihaknya akan terus menggenjot seluruh mesin parpol koalisi dan relawan. BPN akan berupaya semaksimal mungkin agar suara Prabowo-Sandiaga dapat terus meningkat.

“BPN dan paslon 02 terus akan turun langsung ke masyarakat. BPN dan paslon 02 akan mendengar langsung apa keluhan dan apa keinginan mereka yang harus dikerjakan pemerintah. Sebagaimana yang telah dilakukan, masukan dan aspirasi mereka itu akan dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan langkah yang akan diambil paslon ini ke depan,” ucap Saleh.

Politikus PAN itu juga berharap, melalui debat antar-kandidat, Prabowo-Sandiaga akan menggaet suara rakyat. Mengingat, kata Saleh, debat perdana kemarin memberikan efek positif pada paslon nomor urut 02 itu.

“Kami juga berharap bahwa debat yang sudah dan akan dilakukan dapat mendukung peningkatan elektabilitas paslon 02. Menurut pengamatan yang kami lakukan, debat yang dilakukan kemarin sangat berimplikasi positif bagi paslon 02. Diharapkan, undecided voters pada akhirnya menetapkan pilihan pada Prabowo-Sandi,” tutur anggota DPR itu.

Berikut hasil survei elektabilitas capres-cawapres oleh Median pada Januari 2019:

Joko Widodo-Ma’ruf Amin: 47,9 persen
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 38,7

Undecided voters: 13,4 persen

Survei dilakukan pada 6-15 Januari 2019 terhadap 1.500 responden, populasinya seluruh warga yang memiliki hak pilih. Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error survei +/- 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(mae/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fokus di PSSI, Iwan Budianto Tinggalkan Posisi CEO Arema FC

Liputan6.com, Jakarta Iwan Budianto dikembalikan lagi ke posisi awal sebagai wakil ketua umum PSSI pada Kongres Tahunan di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1/2019). Keputusan ini diambil menyusul mundurnya Edy Rahmayadi dari jabatan ketua umum PSSI.

Iwan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Ketua Umum PSSI kini kembali menjadi waketum PSSI. Selain kembali ke posisi semula, sesuai dengan hasil Kongres Luas Biasa PSSI pada 10 November 2016 lalu, pria yang akrab disapa IB ini juga melepas jabatan CEO di Arema FC.

“Untuk menjaga integritas, saya menyatakan sekaligus menegaskan bahwa saya tidak lagi menjabat sebagai CEO Arema FC,” ujar IB dalam rilis yang diterima media.

Sejak terpilih sebagai Waketum PSSI, IB telah mengikhlaskan untuk tidak aktif dalam mengelola Arema FC. Dia sangat memahami pandangan publik yang khawatir posisinya di PSSI dan Arema FC bakal penuh dengan konflik kepentingan.

Meski meninggalkan posisi CEO Arema, IB hingga saat ini masih tercatat sebagai salah satu pemegang saham di klub berjulukan Singo Edan itu.

“Keputusan tidak lagi aktif sebagai CEO Arema FC, supaya tidak ada lagi hiruk pikuk orang yang secara tidak sengaja terseret berbuat dosa dengan melakukan fitnah kepada saya,” ujarnya, menambahkan.

2 dari 3 halaman

Pertegas Komitmen

Pernyataan ini sekaligus menjadi bukti komitmen PSSI pasca mundurnya Edy Rahmayadi sebagai ketua umum. PSSI ingin membawa institusi ini agar bisa lebih baik.

“Ini jadi motivasi tersendiri bagi saya untuk bisa memaksimalkan waktu, tenaga dan pikiran di PSSI,” ujar IB.

Sikap ini juga dianggap perlu demi menjaga integritas PSSI dan sebagai tanggung jawab moral kepada para anggota yang memilihnya.

IB juga ingin menjaga agar tidak ada lagi hiruk pikuk soal Arema FC. Dia juga ingin menjaga agar orang lain tidak sengaja membuat fitnah soal dirinya.

3 dari 3 halaman

Tetap Optimistis

Meski meninggalkan posisi di Arema FC, IB yakin Arema bisa tetap profesional. Dia optimistis klub kebanggaan Arema ini mampu menjalankan program dan target yang sudah dicanangkan.

“Arema FC telah dikelola oleh tenaga profesional di bidangnya utamanya, dalam pengelolaan sepakbola modern,” ujarnya.

IB berharap bisa mendapatkan masukan dari seluruh pecinta sepak bola Indonesia dalam menjabat Waketum PSSI. “Ini agar kami bisa membawa PSSI lebih berprestasi,” katanya.

Selain Tutup Sementara Pulau Komodo, NTT Juga Gelontorkan Rp 100 M

Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menutup Pulau Komodo selama 1 tahun demi tumbuh kembang Komodo. Selain itu, Pemprov juga menyiapkan dana sebesar Rp 100 miliar APBD 2019 untuk mendanai pembangunan Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo (TNK).

“Tahun ini kami anggarkan dana sebesar Rp100 miliar dari APBD untuk bangun Pulau Komodo untuk bangun dari awal lagi populasi Komodo di pulau itu,” kata Viktor sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (21/1/2019).

Dana tersebut juga akan digunakan untuk membudidayakan ternak seperti kerbau, babi, kambing, serta rusa, agar sejumlah Komodo tersebut tak saling memakan.
“Belum lama ini ada pencurian ternak di pulau Komodo. Ini baru satu orang mungkin, masih banyak yang melakukan pencurian. Kalau ini tidak dicegah makan makanan Komodo bakal berkurang. Jangan sampai Komodo memakan anaknya sendiri,” ujar dia.

Orang nomor satu di NTT itu, juga menambahkan bahwa walaupun pengelolaan TNK di bawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun pengelolaan TNK tetap akan diambil alih oleh pemerintah Provinsi NTT.

Ia pun menilai bahwa kesulitan saat ini adalah rentang kendali yang sangat jauh dari pusat ke daerah khususnya ke Pulau Komodo, sehingga membuat kondisi Pulau Komodo tak diperhatikan dengan baik.

“Oleh karena itu kami akan ambil alih. Kami juga akan tutup untuk sementara waktu, Kalau ribut-ribut paling nanti Presiden yang akan turun, dan saat itu kami akan jelaskan alasannya,” ujar dia.

Rencana penutupan itu juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah mendesain ulang kawasan itu, antara lain menanam pohon dan menambah makanan komodo.

“Jika ada wisatawan yang datang ke kawasan TNK boleh masuk dan berkeliling di TNK, tetapi tidak boleh turun dari kapal,” tambahnya.

Ia mengatakan dengan tegas bahwa tetap akan mendesain ulang kawasan Pulau Komodo itu, karena memang saat ini kehidupan liar dari Komodo sudah tak terlihat lagi.

“Saya sungguh-sungguh, Pulau Komodo harus didesain ulang. Wisatawan suka dengan kehidupan liar dari Komodo. Mereka datang bukan untuk melihat Komodo yang hidupnya malas-malas,” kata politisi Partai Nasdem itu.

Jika desain ulang Pulau Komodo sudah rampung, baru akan dibuka kembali dengan harga tiket masuk mencapai 500 dolar per orang atau setara dengan dengan Rp 7 juta per orang.

“500 dolar itu bentuk donasi terhadap pembangunan ekosistem dunia,” ujarnya.

(asp/asp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>