Massa FUI Persoalkan Hotel Tempat Tabulasi Suara, Ini Jawaban KPU

Jakarta – Sejumlah hal disoroti massa Forum Umat Islam (FUI) saat audiensi dengan KPU, termasuk soal tabulasi suara di salah satu hotel. KPU kemudian menjelaskan alasannya.

Pertanyaan itu diajukan oleh Sekretaris PA 212, Bernard Abdul Jabbar. Dia menyebut selama bertahun-tahun, KPU selalu melakukan tabulasi suara di suatu hotel di Jakarta Pusat.

“Tentang masalah tabulasi KPU. Kenapa selama ini, selama bertahun-tahun, tabulasi KPU itu kok selalu di Hotel Borobudur. Ada apa ini di Hotel Borobudur. Karena sepengetahuan informasi saya, ada sesuatu yang disembunyikan di Hotel Borobudur. Masalah tabulasi suara dan punya siapa itu hotelnya. Lah ini perlu kami tanyakan ke KPU,” kata Bernard di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

“Kami juga dapat informasi dari pegawai hotel yang bekerja di sana bahwa ini ada sesuatu yang disembunyikan di Borobudur itu. Kenapa nggak cari tempat lainnya?” sambungnya.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang hadir di audiensi itu lalu memberi penjelasan. Dia mengatakan tidak ada preferensi khusus dari KPU untuk memilih hotel saat tabulasi suara. Pada tahun 2014 lalu, Wahyu menyebut tabulasi suara berlangsung di Kantor KPU.

“Terkait tabulasi, ini ada Pak Sekjen, memang kita perlu ganti suasana, Pak, jangan Hotel Borobudur terus. 2014 tabulasi di kantor KPU. Kemudian tidak menutup kemungkinan nanti juga mudah, Pak, untuk dipindah dari Hotel Borobudur,” jawab Wahyu.

“Wong kita bayar, Pak, bisa di manapun sepanjang memang kualifikasinya memenuhi syarat,” sambungnya.

Wahyu menegaskan bahwa hasil akhir Pemilu bukan ditentukan perhitungan IT melainkan kertas. Hasil penghitungan suara dari TPS hingga tingkat nasional dilakukan di kertas.

“Tabulasi itu bukan hasil resmi KPU, hasil resminya ya melalui rapat pleno,” kata Wahyu.

(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Akan Didakwa dengan Dugaan Suap, Netanyahu Ibaratkan ‘Perburuan Penyihir’

Jakarta – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan tuduhan suap yang dialamatkan kepada dirinya ibarat ‘perburuan penyihir’. Hal ini menyusul pengumuman Jaksa Agung yang menyebut akan segera menjatuhkan dakwaan korupsi terhadap Netanyahu.

Dilansir AFP, Jumat (1/3/2019), Netanyahu menyatakan dirinya ingin tetap menduduki posisi perdana menteri dalam beberapa waktu ke depan, terlepas dari dugaan korupsi yang kini menjerat dirinya.

“Mereka tahu tidak akan pernah bisa mengalahkan kami di bilik suara. Maka, dalam tiga tahun terakhir ini mereka membawa ‘pemburu penyihir’ yang belum pernah ada sebelumnya: menjatuhkan sayap kanan pemerintahan yang saya pimpin,” kata Netanyahu.


Dalam perbincangan itu, Netanyahu juga sempat terlihat emosional ketika membicarakan soal keluarganya terkait dugaan korupsi itu. Ia menyebut keluarganya terluka.

Selain itu, ia juga berbicara soal hubungannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menurutnya berdampak baik bagi Israel.

Netanyahu pun menduga lawan politiknya sengaja menggunakan serangan ‘tak henti dan tak manusiawi kepada Jaksa Agung’, agar JA menyatakan tuduhan kepada dirinya.

“Tujuan utamanya adalah untuk memengaruhi eleksi, bahkan jika tahu semua ini bakal runtuh setelah eleksi,” ujar Netanyahu.

Pengumuman Jaksa Agung itu muncul jelang eleksi yang akan diselenggarakan 9 April 2019. Dalam eleksi, Netanyahu menghadapi tantangan berat dari aliansi politik tengah yang dipimpin mantan kepala staf militer, Benny Gantz.

Jaksa Agung Avichai Mandelblit, Kamis (28/2) mengatakan bermaksud mendakwa Netanyahu atas tuduhan penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Netanyahu akan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum tuduhan diajukan.
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Akan Didakwa dengan Dugaan Suap, Netanyahu Bicara ‘Perburuan Penyihir’

Jakarta – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan tuduhan suap yang dialamatkan kepada dirinya ibarat ‘perburuan penyihir’ untuk menjatuhkannya. Hal ini menyusul pengumuman Jaksa Agung yang menyebut akan segera menjatuhkan dakwaan korupsi terhadap Netanyahu.

Dilansir AFP, Jumat (1/3/2019), Netanyahu menyatakan dirinya ingin tetap menduduki posisi perdana menteri dalam beberapa waktu ke depan, terlepas dari dugaan korupsi yang kini menjerat dirinya.

“Mereka tahu tidak akan pernah bisa mengalahkan kami di bilik suara. Maka, dalam tiga tahun terakhir ini mereka melakukan ‘perburuan penyihir’ yang belum pernah terjadi sebelumnya: menjatuhkan sayap kanan pemerintahan yang saya pimpin,” kata Netanyahu.


Dalam perbincangan itu, Netanyahu juga sempat terlihat emosional ketika membicarakan soal keluarganya terkait dugaan korupsi itu. Ia menyebut keluarganya terluka.

Selain itu, ia juga berbicara soal hubungannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menurutnya berdampak baik bagi Israel.

Netanyahu pun menduga lawan politiknya sengaja menggunakan serangan ‘tak henti dan tak manusiawi kepada Jaksa Agung’, agar JA menyatakan tuduhan kepada dirinya.

“Tujuan utamanya adalah untuk memengaruhi eleksi, bahkan jika tahu semua ini bakal runtuh setelah eleksi,” ujar Netanyahu.

Pengumuman Jaksa Agung itu muncul jelang eleksi yang akan diselenggarakan 9 April 2019. Dalam eleksi, Netanyahu menghadapi tantangan berat dari aliansi politik tengah yang dipimpin mantan kepala staf militer, Benny Gantz.

Jaksa Agung Avichai Mandelblit, Kamis (28/2) mengatakan bermaksud mendakwa Netanyahu atas tuduhan penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Netanyahu akan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum tuduhan diajukan.
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PKS: Surat Cawagub DKI Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo

Jakarta – Surat pengajuan nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta tinggal selangkah lagi sebelum dikirim ke Gubernur DKI Anies Baswedan. PKS mengatakan, surat pengajuan itu tinggal menunggu pengesahan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan sekjennya Ahmad Muzani.

“Saat ini, kami masih menunggu tanda tangan dari Pak Prabowo dan Pak Muzani selaku Ketum dan Sekjen DPP Partai Gerindra. Semoga segera tuntas,” ujar Ketua DPW PKS DKI, Syakir Purnomo, kepada wartawan, Rabu (27/2/2019).

Syakir mengatakan, dari pihak PKS sendiri, sang Presiden Sohibul Iman dan sekjen Mustafa Kamal sudah membubuhkan tanda tangan. Tanda tangan pimpinan kedua partai koalisi itu dibutuhkan sebelum surat pengajuan diserahkan ke Anies.
Sebelumnya, PKS dan Gerindra telah menyepakati dua nama cawagub dari PKS yang akan diajukan ke Anies. Dua nama yang telah melalui uji kelayakan itu yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Usai diserahkan ke Anies, nantinya dua nama itu akan diteruskan ke DPRD untuk proses pemilihan selanjutnya. Anies sendiri mengaku sudah menyiapkan surat pengantar kepada DPRD DKI Jakarta dan hanya tinggal diisi nama dua cawagub yang diusulkan.

“Saya mendengar kabar begitu (sepakat dua nama calon wakil gubernur) lewat media, teman-teman dari PKS dan Gerindra belum mengabari langsung, tapi pekan lalu hari Senin (18/2) kita sudah ketemu dan mereka memang berencana menyerahkan suratnya,” ujar Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Senin (25/2).
(aik/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Saat Wartawan Ditahan Gegara Pertanyaan

Jakarta – Melemparkan pertanyaan yang tak disukai Presiden Venezuela Nicolas Maduro bisa berdampak pada penahanan. Setidaknya itulah yang dialami oleh tim jurnalis dari jaringan televisi Amerika Serikat (AS) yang berbahasa Spanyol, Univision.

Peristiwa ini berawal dari adanya janji wawancara antara pihak Univision dengan Maduro di Caracas, Senin (25/2) waktu setempat. Tim jurnalis itu beranggotakan 6 orang dari Univision yang dipimpin oleh penyiar televisi senior, Jorge Ramos.

Seperti dilansir dari Reuters, Selasa (26/2/2019), Ramos melaporkan penahanannya kepada pihak Univision yang berkantor di New York, AS. Ramos mengaku ia dan timnya ditahan selama dua jam setelah Maduro menyatakan tidak menyukai pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Pertanyaan Ramos yang tidak disukai Maduro adalah soal kurangnya demokrasi di Venezuela. Kemudian juga soal penyiksaan terhadap para tahanan politik dan soal krisis kemanusiaan yang kini melanda negara tersebut.

Ramos sempat menunjukkan sebuah video yang menunjukkan anak-anak Venezuela makan dari truk sampah. Saat itulah Maduro langsung menghentikan wawancara.

“Mereka menyita semua perlengkapan kami. Mereka memiliki (rekaman) wawancaranya,” kata Ramos dalam pernyataannya.

Wawancara dengan wartawan Univision itu dilakukan Maduro pada Senin (25/2) saat pemerintah AS menargetkan Venezuela dengan sanksi-sanksi baru dan menyerukan sekutu-sekutunya untuk membekukan aset-aset perusahaan minyak milik negara, PDVSA. Beberapa hari sebelumnya, kekerasan mematikan terjadi di perbatasan saat pasukan militer Venezuela memblokir penyaluran bantuan kemanusiaan dari negara tetangganya.

Pihak Univision dan Departemen Luar Negeri AS langsung menyerukan pembebasan tim jurnalis itu setelah Ramos menghubungi kantornya untuk melaporkan penahanan mereka. Sementara itu Menteri Informasi Venezuela, Jorge Rodriguez, menyatakan bahwa pemerintah Venezuela di masa lalu telah menyambut ratusan jurnalis ke Istana Kepresidenan Miraflores, namun tidak mendukung ‘pertunjukan murahan’ yang dilakukan dengan bantuan Departemen Luar Negeri AS.

Peristiwa penahanan terhadap jurnalis bukan hanya terjadi di Venezuela. Pada Minggu (13/1) lalu, penyiar berita ternama untuk televisi Iran berbahasa Inggris bernama Press TV, Hashemi ditahan saat mendarat di Bandara Internasional St Louis Lambert di St Louis, Missouri, AS. Rupanya jurnalis bernama lengkap Marzieh Hashemi ditahan otoritas AS sebagai saksi untuk sebuah kasus ‘misterius.

Saat Wartawan Ditahan Gegara PertanyaanFoto: Marzieh Hashemi (Hossein Hashemi via AP)

Dokumen pengadilan AS menyatakan Hashemi tidak terjerat tindak kriminal apapun di AS dan akan dibebaskan segera. Seperti dilansir CNN, Sabtu (19/1/2019), sebuah dokumen pengadilan AS yang dirilis pada Jumat (18/1) waktu setempat mengungkapkan bahwa Hashemi ditahan di AS sebagai saksi material. Tidak disebut lebih lanjut kasus apa yang membutuhkan keterangan Hashemi sebagai saksi.

Dokumen pengadilan itu juga menyebutkan bahwa Hashemi akan dibebaskan dari sebuah fasilitas penahanan di Washington DC setelah dia memberikan keterangan di hadapan ‘dewan juri yang menyelidiki pelanggaran-pelanggaran aturan hukum kriminal AS’. Tidak diketahui secara jelas kasus yang dimaksud.

Pada hari dia ditangkap, Hashemi disebut hendak mengunjungi saudara laki-lakinya yang sakit juga menemui anggota keluarganya yang lain di AS. Namun keterangan Press TV dan pihak keluarganya menyebut Hashemi hendak merekam sebuah dokumenter soal Black Lives Matter.

Sejak ditahan, Hashemi baru diperbolehkan menghubungi keluarganya pada Selasa (15/1) lalu. Kepada anak perempuannya, Hashemi menyebut dirinya diborgol dan dirantai di bagian kaki serta diperlakukan seperti pelaku kriminal. Tak hanya itu, jilbab yang dipakai Hashemi juga dilepas secara paksa dan dia diambil fotonya tanpa jilbab oleh otoritas setempat.

Pemerintah Iran pun mengecam keras penangkapan Hashemi itu. Iran mendesak AS segera membebaskan Hashemi dan menuding penangkapan warga negaranya itu sebagai ‘permainan politik’.

“Langkah AS dengan menangkapnya merupakan sebuah langkah politik yang tidak bisa diterima dan sebuah pelanggaran kebebasan berbicara. Atas dasar itu, Amerika harus segera mengakhiri permainan politik ini,” kata Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif seperti dilansir Anadolu Agency dan Press TV, Kamis (17/1).
(elz/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sidang Gugatan ‘Prabowo soal Selang Cuci Darah RSCM’ Kembali Ditunda

Jakarta – Sidang gugatan perdata yang diajukan pendukung Jokowi, yakni Harimau Jokowi kepada Prabowo Subianto terkait selang cuci darah di RSCM bisa dipakai 40 kali kembali ditunda. Sebab, tergugat ketiga, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak hadir.

“Yang hadir tergugat I, II, turut tergugat. Ini karena tergugat tiga belum hadir maka kita panggil lagi,” kata Ketua Majelis Hakim, Sudjarwanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).

Diketahui sidang kali ini dihadiri kuasa hukum pihak tergugat I Prabowo Subianto, tergugat II Partai Gerindra dan turut tergugat RSCM. Hakim juga sempat memeriksa berkas surat kuasa para pihak di depan meja majelis.
Sudjarwanto mengatakan akan kembali memanggil tergugat ketiga yakni BPN Prabowo-Sandiaga pekan depan. Sidang selanjutnya dijadwalkan Selasa (5/3).

“Ya kita panggil satu minggu untuk manggil pihak ketiga dan kekurang-kekurangannya. Kita tunda satu minggu hadir lagi Selasa depan,” kata Sudjarwanto.

Sementara itu, Ketua Harimau Jokowi, Saiful Huda selaku penggugat mengaku kecewa lantaran pihak tergugat ketiga BPN Prabowo-Sandiaga tak hadir lagi. Ia menilai para tergugat sengaja melakukan penundaan agar sidang berlarut-larut.

“Ditunda kedua kalinya, kemarin tergugat 1,2,3 nggak bawa surat kuasa dari Pak Prabowo, Gerindra dan BPN. Sekarang mereka bawa, tapi untuk tergugat tiganya BPN Prabowo-Sandiaga nggak bawa surat kuasanya. Lagi-lagi selalu dari pihak mereka yang menunda nunda padahal surat kuasa gampang sekali dibuat, tapi ini kelihatan banget mereka seperti menunda nunda persidangan ini,” ujar Saiful.

Sebelumnya, sidang perdana gugatan Harimau Jokowi terhadap Prabowo Subianto juga ditunda pada pekan lalu (19/2). Hakim mempertanyakan legal standing para pihak.

Harimau Jokowi menyebut gugatannya terkait capres Prabowo Subianto soal penyataan selang cuci darah di RSCM dipakai 40 kali. Prabowo digugat untuk ganti rugi senilai Rp 1,5 triliun terkait penyataannya itu.

“Memberikan ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil kepada turut tergugat dalam hal ini RSCM sebesar Rp 500 miliar dan kerugian imateriil sebesar Rp 1 triliun,” kata Ketua Umum Harimau Jokowi kepada wartawan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Selasa (19/2).
(yld/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jurnalis AS Ditahan karena Maduro Tak Suka dengan Pertanyaannya

Caracas – Tim jurnalis dari jaringan televisi Amerika Serikat (AS) yang berbahasa Spanyol, Univision, sempat ditahan selama beberapa jam saat mewawancarai Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas. Penyebabnya, Maduro tidak suka dengan pertanyaan yang diajukan jurnalis.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (26/2/2019), tim jurnalis beranggotakan enam orang dari Univision yang dipimpin penyiar televisi senior, Jorge Ramos, ini ditahan selama lebih dari dua jam di dalam Istana Kepresidenan Miraflores di Caracas pada Senin (25/2) waktu setempat.

Dituturkan Ramos via telepon kepada pihak Univision yang berkantor di New York, AS, dirinya dan timnya ditahan setelah Maduro mengatakan dia tidak menyukai pertanyaan yang diajukan kepadanya.


Menurut Ramos, saat itu dirinya bertanya kepada Maduro soal kurangnya demokrasi di Venezuela, kemudian soal penyiksaan terhadap para tahanan politik dan soal krisis kemanusiaan yang kini melanda Venezuela.

Ramos menyebut bahwa Maduro langsung menghentikan wawancara ketika dirinya menunjukkan kepada Maduro sebuah video yang menunjukkan anak-anak Venezuela makan dari truk sampah.

“Mereka menyita semua perlengkapan kami,” ucap Ramos dalam pernyataannya. “Mereka memiliki (rekaman) wawancaranya,” imbuhnya.

Dalam tanggapannya, Menteri Informasi Venezuela, Jorge Rodriguez, menyatakan bahwa pemerintah Venezuela di masa lalu telah menyambut ratusan jurnalis ke Istana Kepresidenan Miraflores, namun tidak mendukung ‘pertunjukan murahan’ yang dilakukan dengan bantuan Departemen Luar Negeri AS.

Pihak Univision dan Departemen Luar Negeri AS langsung menyerukan pembebasan tim jurnalis itu setelah Ramos menghubungi kantornya untuk melaporkan penahanan mereka.

Wawancara dengan jurnalis Univision itu dilakukan Maduro pada Senin (25/2) saat pemerintah AS menargetkan Venezuela dengan sanksi-sanksi baru dan menyerukan sekutu-sekutunya untuk membekukan aset-aset perusahaan minyak milik negara, PDVSA. Beberapa hari sebelumnya, kekerasan mematikan terjadi di perbatasan saat pasukan militer Venezuela memblokir penyaluran bantuan kemanusiaan dari negara tetangganya.

(nvc/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Videoklip BTS Dituduh Hasil Jiplakan, Agensi Bersuara Keras

Seoul – Seorang fotografer asal Prancis bernama Bernard Faucon melemparkan tuduhan yang terbilang sangat serius kepada BTS. Ia menuding sejumlah gambar dalam videoklip BTS, adalah hasil plagiat. 

Faucon menyebutkan bahwa beberapa foto dari BTS, yakni The Most Beautiful Moment in Life yang dirilis tahun 2016,  serta latar belakang dan struktur produksi di beberapa klip dari musik video “Blood, Sweat & Tears”, menyerupai hasil karyanya yang bertajuk “Banquet” dari Summer Holidays seri 1978.

Saat itu Bernard menyatakan bahwa pakaian yang ditampilkan pada boneka, gambar background, serta elemen lainnya mirip dan hampir mendekati replika atas karyanya itu.

Ia juga mengklaim bahwa judul yang diambil BTS itu telah terinsiprasi dari proyek filmnya yang bertajuk The Most Beautiful Day of My Youth yang berlangsung di 25 negara pada tahun 1997 hingga 2003. Ia menuntut permintaan maaf serta kompensasi dari agensi BTS, Big Hit Entertainment. 


Simak berita menarik lain di JawaPos.com

2 dari 3 halaman

Permintaan Sang Fotografer

Tudingan ini sebenarnya telah ia kirimkan kepada Big Hit Entertainment, pada Agustus dan September 2018. Bernard Faucon juga mengirim surat yang ditulis tangan olehnya pada Oktober 2018 dan meminta Big Hit mengakui bahwa agensi ini telah terinspirasi atau menyebutkan bahwa ide-ide tersebut terinspirasi dan sebuah penghormatan terhadap karyanya.

 “Aku senang jika mereka terinspirasi oleh karyaku. Aku tidak berencana untuk menggugat, tapi aku harap mereka mengakui fakta bahwa mereka terinspirasi oleh pekerjaanku,” ujarnya dalam sebuah wawancara.

3 dari 3 halaman

Reaksi Big Hit

Meski dikemukakan beberapa bulan lalu, tudingan ini kembali mengemuka karena kembali diberitakan oleh media di Korea Selatan, baru-baru ini. Big Hit lantas bersuara atas tuduhan ini. Juru bicaranya menolak klaim tersebut dan mengeluarkan bantahan.

“Setelah memeriksa laporan yang dibuat hari ini, kami telah menyampaikan pendapat kami bahwa klaim kesamaan yang diajukan oleh sebuah galeri pada September tahun lalu tidak valid,” ujar Big Hit seperti dilansir dari Soompi, Senin (25/2/2019).

Big Hit menyatakan, foto dan klip dari album yang dikerjakan untuk BTS itu tidak sama dengan karya Bernard dan yang dituduhkan kepada mereka. Mereka berargumen, poin yang diklaim Bernard Faucon serupa dan sudah biasa digunakan untuk keperluan syuting.

Rencananya, Bernard akan menggelar konferensi pers terkait dengan permasalahan ini pada April mendatang.

Sumber: Jawapos.com

Penulis:  Deti Mega Purnamasari

Jaksa dan Polisi Akan Gelar Rekonstruksi Kasus Perusakan Rumah di Makassar,

Liputan6.com, Makassar – Hingga saat ini polemik penanganan kasus dugaan perusakan rumah warga di Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Makassar terus bergulir.

Kasus yang ditangani Polda Sulsel sejak tahun 2017 itu hingga saat ini belum menemui titik terang untuk dinyatakan rampung alias berstatus P21.

Berkas perkara kedua tersangka dalam kasus tersebut, terus bolak-balik antara jaksa dan penyidik. Terakhir, tepatnya 6 Februari 2019, jaksa memulangkan berkas perkara kedua tersangka ke tangan penyidik setelah diteliti. Alasannya, karena masih terdapat kekurangan atau syarat kelengkapan berkas belum terpenuhi secara maksimal.

Pelaksana harian asisten Pidana Umum Kejati Sulsel, Marwito tak menampik adanya polemik penanganan kasus yang dikabarkan terkatung-katung hingga memakan waktu nyaris dua tahun itu.

Dia mengatakan pihaknya pun berinisiatif mengambil langkah-langkah agar penanganan kasus perusakan rumah yang dimaksud segera tuntas. Di antaranya menggelar rekonstruksi bersama di Tempat Kejadian Perkara, Rabu 27 Februari 2019.

“Semua nanti hadir. Wajib ada tim penyidik, jaksa peneliti dan saya sendiri juga hadir. Malah saya bilang sama Pak Dirkrimum Polda Sulsel agar hadirkan juga pihak pelapor dan tersangka serta para buruh,” kata Marwito saat menerima aspirasi dari massa Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam cabang Makassar (LKBHMI Makassar) yang berunjuk rasa terkait penuntasan kasus tersebut di depan Kantor Kejati Sulsel, Senin (25/2/2019).

Rekonstruksi bersama itu bertujuan mencocokkan fakta lapangan dengan hasil penyelidikan yang sebelumnya telah dilakukan penyidik. Apakah unsur normatif dan materi terhadap pasal yang disangkakan sudah terpenuhi atau belum.

“Usai rekonstruksi itu, tim penyidik kemudian memeriksa kembali para saksi dan tersangka untuk keterangan tambahan dan kemudian digelar apakah unsur normatif dan materi terhadap pasal yang disangkakan kepada tersangka sudah terpenuhi,” ucap Marwito.

Setelah tim penyidik yakin unsur pasal yang disangkakan kepada para tersangka telah terpenuhi, berkas perkara tersangka itu kemudian dilimpahkan kembali ke jaksa untuk diperiksa ulang.

“Dengan begini semua jelas kan. Yah kita harap kasus ini segera ada kejelasan,” tutur Marwito.

Sementara kordinator penyidik yang menangani perkara tersebut, Inspektur Satu (Iptu) Amran mengatakan pihaknya bersedia segera melimpahkan kembali berkas perkara kedua tersangka kasus perusakan rumah yang sebelumnya dikembalikan oleh jaksa peneliti pada tanggal 6 Februari 2019 lalu.

Selain itu, ia juga mengaku pihaknya selama ini telah bekerja secara profesional dalam penanganan perkara yang dikabarkan telah terkatung-katung nyaris dua tahun tersebut.

“Tapi masalahnya ada pada jaksa Kejati Sulsel yang ditunjuk menangani perkara ini,” ungkap Amran saat menerima aspirasi massa LKBHMI cabang Makassar yang berunjuk rasa di depan Mapolda Sulsel.

Ia berjanji akan bekerjasama dengan LKBHMI cabang Makassar dalam hal pendampingan hukum agar penanganan kasus perusakan rumah yang dilaporkan Irawati Lauw warga Jalan Buru sejak tahun 2017 itu bisa selesai secepatnya.

“Intinya kami sangat terbuka dan siap bersama LKBHMI cabang Makassar mengawal penanganan kasus perusakan rumah ini hingga segera tuntas,” ujar Amran.

2 dari 2 halaman

Kasus Perusakan Rumah Warga di Makassar Ditangani Sejak 2017

Perkara dugaan perusakan ruko milik Irawati Law itu awalnya ditangani Kepolisian Sektor Wajo dengan menetapkan beberapa orang buruh yang dipekerjakan oleh Jemis Kontaria menjadi tersangka.

Jemis pun mencoba membela para buruhnya dengan melakukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Hakim tunggal, Cenning Budiana, yang memimpin sidang praperadilan kala itu menerima upaya praperadilan yang diajukan oleh para buruh.

Perkara itu pun akhirnya berhenti (SP3). Namun, kasus ini kembali dilaporkan ke Polda Sulsel dan akhirnya ditetapkan Jemis Kontaria selaku pemberi pekerjaan dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan sebagai tersangka.

Tersangka mengajukan upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Sidang praperadilan yang dipimpin Hakim tunggal Basuki Wiyono menolak gugatan dan menyatakan status tersangkanya sah secara hukum dan memerintahkan agar penyidikannya segera dilanjutkan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara perusakan rumah tersebut, Fitriani, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa memaksakan berkas kedua tersangka lengkap (P 21), karena belum terpenuhinya syarat kelengkapan berkas untuk dinyatakan P21.

“Di perkara ini kita minta ada pelaku materil (yang melakukan perusakan langsung dalam hal ini buruh) tidak hanya pelaku tidak langsung (yang menyuruh). Ini yang belum dipenuhi oleh penyidik karena keduanya harus dipidana,” kata Fitriani, Kamis 21 Februari 2019.

Menurutnya para buruh dalam peristiwa perusakan rumah harus kembali dimintai pertanggungjawaban pidana. Meski ia tak menampik para buruh sebelumnya telah melewati proses pidana dalam peristiwa hukum yang sama dan telah diputus oleh hakim melalui sidang praperadilan.

“Putusan praperadilan itu tak mengikat tapi tetap jadi pertimbangan saja,” kata Fitriani.

Ia berharap penyidik Polda Sulsel dapat segera memenuhi petunjuk yang diberikan sebagai syarat kelengkapan berkas perkara.

“Sampai detik ini penyidik Polda Sulsel belum mengembalikan berkas perkara untuk diteliti ulang. Berkas tidak dapat kami paksakan P 21 jika masih terdapat kekurangan. Makanya ada petunjuk yang kami berikan untuk membantu,” terang Fitriani.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menguak Zoophilia dan Bestiality, Seks Menyimpang dengan Binatang

Liputan6.com, Jakarta Kabar incest (hubungan sedarah) di Lampung menjadi perbincangan publik, yang mana di antara anggota keluarga tersebut ada yang berhubungan seks dengan binatang. Bersetubuh dengan kambing dan sapi milik tetangga sempat dilakukan oleh si anak bungsu dalam keluarga tersebut.

Menilik kasus tersebut, berhubungan seks dengan binatang termasuk perilaku menyimpang. Dalam bahasa psikologis dikenal dua istilah, yaitu zoophilia dan bestiality. Kedua istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan perilaku seks menyimpang dengan binatang.

Zoophilia adalah daya tarik seksual terhadap binatang, sedangkan bestiality terlibat dalam hubungan seksual dengan binatang. Keduanya saling terkait, seseorang yang punya daya tarik seksual akan menyetubuhi binatang.

Psikiater Era Dutta asal India menegaskan, seks menyimpang dengan binatang adalah kejahatan spontan (zoofilia oportunistik), yang mana orang-orang secara kebetulan menggunakan binatang untuk melakukan kejahatan (kejahatan seksual terhadap binatang), dilansir dari Latestly, Senin, 25 Februari 2019.

Ini dilakukan karena mereka tidak memiliki akses untuk memenuhi hasrat seksual melalui cara yang dapat diterima secara sosial. Seseorang yang zoophiles (sebutan untuk zoophilia) memiliki kecenderungan untuk mengembangkan ikatan romantis dan emosional terhadap hewan.

Sebaliknya, mereka yang melakukan bestiality memandang, binatang hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Tapi perilaku itu justru menyiksa dan melukai binatang.



Saksikan video menarik berikut ini:

2 dari 3 halaman

Ungkapan cinta yang umum

Sebuah jurnal berjudul Why People Who Have Sex With Animals Believe That It Is Their Sexual Orientation — a Grounded Theory Study of Online Communities of Zoophiles, yang ditulis Damian Jacob Sendler tahun 2018 meneliti tentang zoophilia dan bestility.

Hasil penelitian menunjukkan, semua individu yang zoophiles memandang, ketertarikan mereka terhadap binatang sebagai ungkapan cinta yang umum.

“Ungkapan cinta ini sebanding dengan ikatan cinta manusia dengan manusia. Mereka beranggapan, daya tarik zoophiles terhadap hewan hanya cinta terhadap spesies yang berbeda. Karena kita semua adalah bagian dari alam,” tulis Damian sebagai seksolog forensik di Felnett Health Research Foundation, New York, Amerika Serikat.

Jurnal juga mencatat, zoophilia dan bestiality ini termasuk perilaku seksualitas yang melibatkan cinta tanpa syarat, ungkapkan perasaan, tindakan, dan ketertarikan seksual. Hubungan heteroseksual juga terjadi dalam hewan sehingga zoophiles memandang cinta mereka dengan hewan sama dengan semua jenis cinta makhluk hidup lain.

Istilah zoophilia mulai dikenal pada abad ke-20 dan diidentifikasi sebagai America Psychiatric Association (APA) dalam bentuk paraphilia–bentuk klinis seksual yang menyimpang dan disfungsi psikologis pada individu. Ini karena ketertarikan mereka dan keinginan untuk berhubungan seks denganhewan, bukan manusia, menurut jurnal berjudul Zoophilia dan Bestiality: Cross-Cultural Perspective.

Jurnal ini ditulis Richard Kahn dari Antioch University, Los Angeles Amerika Serikat tahun 2007 dan dicetak dalam Encyclopedia of Human-Animal Relationships, Publisher: Greenwood Press.

3 dari 3 halaman

Legal di beberapa negara bagian AS

Walaupun seks dengan binatang adalah tindakan kejahatan seksual terhadap binatang, perilaku seks menyimpang ini legal di Kentucky, Amerika Serikat. Namun, seorang anggota parlemen negara bagian menyampaikan, sudah saatnya untuk melarang seks dengan binatang di Kentucky.

Kentucky adalah salah satu dari lima negara bagian yang mana bestiality adalah legal. Larangan untuk seks dengan binatang diajukan di Senat negara bagian tersebut pada awal Januari 2019.

“Bagian dari kekecewaan saya adalah orang-orang berpikir, itu (bestiality) semacam lelucon,” kata Senator negara bagian Kentucky, Julie Raque Adams, dikutip dari Courier Journal.

Kentucky juga salah satu dari beberapa negara bagian di AS yang tidak memiliki undang-undang tentang praktik hubungan seks dengan binatang. Negara lain yang tidak punya undang-undang tersebut, yakni Wyoming, New Mexico; Virginia Barat dan Hawaii, serta Washington, D.C.

Sementara itu, ada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan terhadap binatang, tapi RUU belum mendapatkan daya tarik di meja legislatif Kentucky. RUU yang diajukan pada tahun 2017 hanya melarang pelecehan seksual terhadap anjing peliharaan atau kucing.

RUU tidak membahas hubungan seks dengan binatang. Seiring wakut, penegakan hukum terlihat dengan mengawasi orang-orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap hewan.

Pada tahun 2017, FBI mulai melacak kejahatan kekejaman terhadap hewan, termasuk bestiality dalam National Incident Based Reporting Systems.