Happy Ending TKW Asal Malang Gaji 12 Tahun akan Dibayar Majikan

Surabaya – Setelah 12 tahun bekerja tanpa gaji, Diah Angraini pulang dari Jordania ke Malang. Tidak hanya bertemu keluarga dan sanak saudara, ibu satu anak itu juga bersyukur karena sang majikan akan segera memberikan hak berupa gaji selama 12 tahun.

Diah anggraini akhirnya pulang pada Selasa (19/2). TKW asal Malang itu pulang setelah belasan tahun ‘dianggap hilang’ oleh keluarga saat bekerja di Jordania. Di sana, ia tidak digaji selama 12 tahun.

Begitu bertemu ibunya, Prapti Utami, tubuh Diah (36) lunglai tak berdaya. Diah pingsan. Ini merupakan pertemuan pertama sejak belasan tahun Diah hilang kontak.

“Akhirnya kamu bisa pulang Nak,” ucap Prapti seraya memeluk Diah.
Diah tiba ke kampung halamannya di Jalan Laksamana Martadinata, Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sekitar pukul 10.00 WIB. Perwakilan Kementerian Tenaga Kerja, Kepala P4TKI (Pos Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Malang M Iqbal, serta Disnaker Kota Malang turut mendampingi kepulangan Diah.

Setelah sadarkan diri dan tenang, Diah kemudian bercerita mengenai pengalamannya di Jordania. Ia membenarkan jika dirinya tidak digaji oleh sang majikan hingga nekat kabur dan meminta perlindungan KBRI Amman, di negara tersebut.

Diah pingsan saat bertemu ibunya/M Aminudin/FileDiah pingsan saat bertemu ibunya/M Aminudin/File Foto: Muhammad Aminudin

“Saat itu majikan hanya bisa janji dan janji ketika saya menagih mana gaji saya. Terus begitu, sampai kemudian saya kabur,” ungkap Diah saat ditemui wartawan di rumah ibunya.

Selama berada di KBRI, Diah merasakan kenyamanan dan ketenangan. “Segalanya ditanggung, saya terima kasih kepada KBRI yang sudah baik untuk memperhatikan saya,” tambah ibu satu anak itu.

Diah mengaku tidak pernah menerima perlakuan kasar atau bahkan kekerasan fisik selama di Jordania. Diah bersyukur karena gaji yang sempat tertunda akan segera diberikan oleh majikan.

“Sudah, gaji mau dibayar, terima kasih kepada pemerintah,” pungkasnya.
(fat/fat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Diah TKW yang Tak Digaji 12 Tahun Kembali ke Tanah Air

Jakarta – Diah Anggraini (36), TKW yang tak menerima gaji selama 12 tahun di Jordania, telah kembali ke Tanah Air. Diah pulang didampingi staf KBRI Amman, Jordania.

Diah tiba di rumah keluarganya di Malang, Jawa Timur, pada Senin (18/2). Ia yang tiba bersama empat orang rekan lainnya diterima Satgas Perlindungan Kemnaker dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Malang.

Duta Besar Indonesia untuk Jordania, Andy Rachmianto, mengatakan Diah tak diberikan akses komunikasi oleh majikannya selama bekerja di Jordania. Karena itu, komunikasi Diah dan keluarganya terputus selama hampir 12 tahun.
“Diah hilang kontak dengan keluarganya karena tidak diberi akses oleh majikannya untuk berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia. Sejak berada di penampungan, hampir setiap waktu Diah diberikan akses berkomunikasi dengan keluarganya di Malang,” kata Andy dalam keterangan tertulis, Selasa (19/2/2019).
Andy berharap Diah bisa memulai usaha ketika kembali ke Indonesia. Ia mengimbau agar Diah tidak lagi bekerja sebagai TKW.

“Memulai usaha sesuai dengan keterampilan yang pernah diajarkan saat menunggu penyelesaian kasusnya di Griya Singgah KBRI Amman. Dan pada yang lainnya diimbau agar tidak kembali lagi bekerja seperti yang pernah dijalani sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, terkait pembayaran gaji Diah, Atase Ketenagakerjaan KBRI Amman, Suseno Hadi, menyatakan pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap majikan Diah. Setelah melalui mediasi, majikan Diah kooperatif dan menyelesaikan pembayaran gaji sebesar 9.000 Dolar AS atau sekitar Rp 126 juta.

Setibanya di Bandara Soekarno Hatta, Diah menyampaikan terima kasih kepada Dubes RI di Jordania dan seluruh jajaran KBRI Amman yang telah membantu dan memulangkan dirinya kepada keluarga. Diah rencananya akan pulang ke Malang hari ini didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Malang.

“Saya gembira sekali, terima kasih Pak Dubes dan staf KBRI lainnya yang telah membantu saya. Saya ingin segera pulang dan bertemu dengan kedua orang tua di kampung halaman,” kata Diah.
(tsa/nvl)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Plin-plan Pemerintahan Jokowi Batalkan Kebijakan ‘Secepat Kilat’

Jakarta – Kepastian dalam dunia usaha menjadi isu penting dalam menjaga ekosistem bisnis atau berusaha. Kepastian membuat pengusaha mampu mengatur rencana bisnisnya sehingga akhirnya target pertumbuhan yang ingin dicapai bisa didapat.

Kepastian dalam dunia usaha bisa dilihat mulai dari asumsi-asumsi makro seperti nilai tukar, inflasi, suku bunga dan sebagainya. Kepastian dalam dunia usaha juga dibutuhkan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah selaku regulator.

Namun belakangan, kebijakan pemerintah kerap berubah dalam waktu singkat. Padahal, kebijakan tersebut sudah diumumkan kepada publik tapi kemudian dibatalkan dalam waktu yang singkat.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali membatalkan aturan atau kebijakan yang sudah dibuat dan diumumkan ke masyarakat dalam waktu singkat. Kerap kali kebijakan yang sudah pasti disusun dengan rinci dan mempertimbangkan banyak hal tersebut diubah dalam waktu singkat.

detikFinance merangkum sejumlah kebijakan yang diubah pemerintah dalam waktu singkat:
1. Tarif Tol

Yang terbaru adalah penerapan penyesuaian tarif jalan tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo. Tol yang digunakan untuk menuju ke Bandara Sukarno-Hatta (Soetta) ini sejatinya akan naik tarifnya pada Kamis (14/2) ini namun dibatalkan dalam waktu sehari sebelumnya.

Padahal, Jasa Marga yang mengumumkan keputusan ini telah menerima surat Keputusan Menteri PU Nomor 121/KPTS/M/2019 tertanggal 6 Februari 2019 tentang penyesuaian tarif tol tersebut.

“Guna memberikan sosialisasi yang lebih optimal kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan tol, penyesuaian tarif Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo ditunda sampai waktu yang akan diinformasikan kemudian,” bunyi keterangan Jasa Marga yang diterima Rabu (13/2) malam kemarin.

Sebelumnya perubahan kebijakan dalam waktu singkat juga pernah terjadi saat penerapan integrasi sistem transaksi tol Jakarta Outer Ring Road (JORR)/. Pelaksanaan integrasi sistem transaksi tol ini bahkan sempat diundur beberapa kali.

Integrasi yang semula akan diterapkan pada tanggal 13 Juni 2018 (diumumkan 12 Juni 2018) diundur menjadi 20 Juni 2018. Tapi, rencana penerapan pada tanggal 20 Juni akhirnya juga ditunda.

Integrasi sistem transaksi tol merupakan penyederhaan transaksi pada sejumlah ruas tol. Dengan integrasi, maka pengguna jalan tol cukup melakukan transaksi satu kali, kemudian tarif yang berlaku ialah tarif tunggal sesuai golongan kendaraan tanpa memperhitungkan jarak tempuh.

Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Agus Setiawan saat itu menjelaskan, penundaan ini berdasarkan perintah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kami mendapat instruksi dari Kementerian PUPR bahwa untuk implementasinya dilakukan pengunduran,” kata Agus saat dihubungidetikFinance di Jakarta, Selasa (19/6/2018).

Dia menuturkan, penundaan ini menimbang saat ini libur Lebaran. Sehingga, perhatian ditujukan untuk menyukseskan arus mudik.

“Jadi infonya karena kondisi yang di Jabodetabek ini masih dalam kondisi arus mudik belum balik, jadi meski sosialisasi sudah dilakukan kan cukup lama, baik melalui media, rilis, spanduk semua sudah dilakukan. Tapi dengan pertimbangan bahwa kondisi warga Jabodetabek ini masih banyak di luar kota dan konsentrasinya Lebaran,” jelas Agus.

2. Harga BBM
Tak cuma soal tarif jalan tol, pemerintah juga sempat mengguncang pemberitaan dengan membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium hanya dalam waktu satu jam. Di tengah rangkaian acara pertemuan IMF-World Bank di Bali, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM yang diwakili Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga BBM premium.

Tak lama kemudian, muncul informasi bahwa keputusan tersebut ditunda sambil menunggu kesiapan PT Pertamina selaku badan usaha milik negara (BUMN) yang punya tanggung jawab terkait BBM tersebut.

“Sesuai arahan bapak Presiden rencana kenaikan harga Premium di Jamali menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda,” ujar Jonan saat dikonfirmasi detikFinance.

3. Penerimaan Pegawai
Tak sampai di situ, pemerintah juga pernah mengubah keputusan yang sudah disampaikan ke publik dalam waktu singkat saat pembukaan pendaftaran pegawai setara PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seharusnya, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 Februari 2019, namun diumumkan untuk ditunda pada hari yang sama lantaran belum keluarnya Peraturan Menteri PAN-RB atau turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang PPPK.

“Pendaftarannya nggak jadi tanggal 10 Februari karena PermenPAN-RB belum terbit. Itu turunan dari PP 49,” kata Kasubag Hubungan Media dan Antarlembaga Biro Humas BKN Diah Eka Palupi.

(eds/ang)

Ini Penjelasan Lengkap PN Jakpus Soal Hakim Foto Pose Pistol Dua Jari

Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) membantah para hakim ad hoc Tipikor yang foto berpose ‘dua jari’ terkait dukungan pasangan calon di pilpres 2019. Para hakim yang berada di foto tersebut sudah dimintai keterangan oleh Ketua PN Jakpus Yanto.

“Pertama, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta sudah meminta keterangan dari para hakim ad hoc Tipikor yang fotonya ada di situ. Keterangan mereka para hakim ad hoc Tipikor tersebut menyatakan bahwa foto itu diambil kurang lebih 3 bulan yang lalu,” ujar pejabat humas PN Jakpus Diah Siti Basariah saat berbincang dengan detikcom di kantornya, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Menurut Diah, foto tersebut diambil diruang kerja hakim ad hoc di lantai 5, kantor PN Jakpus. Sebab, salah satu hakim ad hoc Tipikor mendapatkan surat keputusan pindah tugas ke PN Bengkulu.

“Bahwa pengambilan foto dilakukan di ruang kerja hakim ad hoc Tipikor di lantai 5 pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengambilan foto bersama dilakukan karena ada salah satu hakim ad hoc Tipikor yang mendapat surat keputusan mutasi ke PN Bengkulu,” kata Diah.
Soal gaya pose pistol dua jari, Diah menyebut tidak ada yang meminta saat pengambilan foto bersama. Gaya tersebut dikatakan dia para hakim spontanitas saja.

“Selanjutnya soal gaya tidak ada yang meminta, tidak ada yang mengatur, semua spontanitas adanya. Karena yang dimasalahkan soal gaya perlu dilihat gaya dalam foto tersebut ada yang mengepal, ada yang bergaya jempol, adapula yang bergaya menembak menggunakan jempol dan telunjuk,” jelas dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan salah satu hakim yang berada di foto tersebut juga berasal dari mantan hakim militer. Gaya tersebut biasa digunakan salah satu hakim tersebut untuk menyapa orang.

“Salah satu hakim ad hoc Tipikor tersebut adalah mantan hakim militer, penggunaan gaya pistol sudah sering digunakan sebelumnya oleh berbagai kalangan, kalau menyapa seseorang yang akrab selalu menggunakan gaya pistol,” jelas dia.

“Hakim ad hoc Tipikor tugasnya hanya menyidangkan perkara tipikor saja dan tidak yang lain,” imbuh dia.

Dikesempatan yang sama, Ketua PN Jakpus Yanto menuturkan kronologi pengambilan foto itu. Menurut Yanto, pengambilan foto itu karena salah satu hakim ad hoc Tipikor mutasi ke PN Bengkulu. Sehingga ia menyiapkan kamera tustel untuk foto bersama.

“Hakim ad hoc Tipikor mutasi ke PN Bengkulu, dia siapin kamera tustel, kameranya juga yang menyiapkan yang bersangkutan, maka kemudian foto di ruang kerja hakim di lantai 5,” kata dia.

Dia mengatakan foto tersebut diambil untuk kenang-kenangan para hakim. Sebab itu, ia membantah foto tersebut terkait pilpres atau keberpihakan politik. Dalam foto itu disebut Yanto terlihat beberapa gaya pose.

Ini Penjelasan Lengkap PN Jakpus Soal Hakim Foto Pose Pistol Dua JariYanto (ari/detikcom)

“Kalau lihat fotokan banyak gaya, semata-mata permintaan beliau untuk kenangan-kenangan dan menurut keterangan tidak ada terkait politik. Hasil pemeriksaan menerangkan seperti itu, foto diambil 3 bulan yang lalu karena salah satu anggota mendapatkan SK mutasi mau kenang-kenangan. Dan menurut mereka tidak ada tendesi politik apapun dan tidak ada kata-kata apa-apa. Keterangan yang bersangkutan untuk dokumen,” pungkas Yanto.

foto itu menampilkan 10 hakim memakai toga merah. Satu di antaranya perempuan dan berjilbab. Mereka dengan senyum lebar berfoto bersama dengan jari jempol dan telunjuk mengacung. Bentuk jari itu menyerupai salam yang bisa digunakan oleh tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam kampanye.

Yanto membantah keras foto-foto itu terkait pilpres atau keberpihakan politik. Ia menyebut gaya itu membentuk pistol bukan salam dua jari.
(fai/asp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jadi Finalis Puteri Indonesia 2019, Diah Ayu Lestari Kunjungi Sekolah PAUD

Liputan6.com, Jakarta – Penyanyi Diah Ayu Lestari mengunjungi sebuah sekolah PAUD di kawasan Tanah Abang, Sabtu (9/2/2019). Kedatangan Diah karena dirinya memang sangat menyukai anak-anak dan senang berbagi dengan sesama.

Kedatangan Diah Ayu Lestari juga sekaligus untuk berbagi kabar bahagia. Perempuan yang dikenal dengan lagu-lagu jazz-nya ini menjadi salah satu finalis pemilihan Puteri Indonesia 2019. Diah mewakili DKI Jakarta 3 dengan beberapa finalis lainnya.

Diah Ayu Lestari datang ke PAUD Puspita, Tanah Abang, dengan membawa buku-buku tulis dan bacaan. Dirinya melihat PAUD yang berada di tengah kota Jakarta itu masih memiliki kekurangan sehingga dirinya ingin membantu.

“Kedatangan aku karena ingin berbagi dengan anak-anak. Di sini, aku bisa memberi informasi kepada anak-anak mengenai makanan yang sehat, bergizi. Memberikan edukasi sebagaimana mestinya,” ujar Diah Ayu Lestari dengan mimik muka semringah.

2 dari 3 halaman

Mengajar

Diah Ayu Lestari mengaku bahwa dirinya sering kali melakukan aktivitas yang berkaitan dengan anak-anak. Dirinya juga pernah mengajar di sebuah PAUD di daerah pelosok. 

“Aku pernah mengajar PAUD selama 4 bulan. Mengasyikan sekali bisa dekat dengan anak-anak. Aku memang senang dengan anak-anak,” ujar Diah Ayu Lestari.

3 dari 3 halaman

Puteri Indonesia 2019

Hal ini pula akhirnya yang menjadi latar belakang Diah Ayu Lestari untuk ikut ajang pemilihan Puteri Indonesia. Dirinya berharap bisa ikut ambil bagian untuk mengkampanyekan kekerasan terhadap anak-anak dan wanita. 

“Kalau saya melihat di Indonesia banyak kasus yang sangat memprihatinkan. Pelecehan seksual, wanita yang tidak mendapatkan keseimbangan di hukum. Intinya, saya ingin mengajak wanita untuk bilang tidak,” ujar Diah.

Mengikuti ajang pemilihan Puteri Indonesia, Diah Ayu Lestari mengaku ini pengalaman pertama yang dijalaninya.  “Saya tidak pernah ikut pemilihan sebelumnya.  Ini adalah sesuatu yang baru. Sedangkan finalis yang lain mungkin sudah berpengalaman,” pungkasnya.

Pemerintah Pulangkan Pekerja Migran Indonesia Diah Anggraini dari Yordania

Liputan6.com, Amman Pemerintah akan segera membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Yordania bernama Diah Anggraini (36) kembali ke kampung halamannya di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Diah telah hilang kontak dengan keluarganya setelah berangkat ke Yordania sejak 5 Oktober 2006 melalui PT Safina Daha Jaya. Selama bekerja 12 tahun, dirinya pun tidak memperoleh hak-haknya sebagai pekerja.

“Sambil menunggu proses penyelesaian kasusnya, saat ini Diah Anggraini berada di penampungan Griya Singgah KBRI Amman sebelum diterbangkan ke Indonesia, ” ujar Dubes Indonesia di Yordania, Andy Rachmianto, Senin (11/2/2019).

Dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker, Andy menjelaskan bahwa selama bekerja di Yordania, Diah hilang kontak dengan keluarganya karena tidak diberi akses komunikasi oleh majikannya.

“Selama bekerja di Yordania, Diah mengaku diperlakukan dengan tidak manusiawi dan gajinya tidak dibayarkan. Akhirnya, melarikan diri dari majikannya untuk segera pulang ke tanah air,” ucap Andy, didampingi Atase Ketenagakerjaan KBRI di Amman, Yordania, Suseno Hadi.

Setelah melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, imbuhnya, akhirnya pemerintah berhasil menemukan Diah dan langsung melakukan kontak dengan keluarganya. Saat diinvestigasi di awal bulan Desember 2018, ditemukan keterangan bahwa Diah tidak diurus dokumennya sejak 2014 dan tidak ada kejelasan tentang gaji serta hak-hak ketenagakerjaannya selama 12 tahun.

Bahkan saat diwawancara, Diah tidak mampu berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia dengan baik. Atas dasar ini, maka tim memutuskan untuk membawa Diah tinggal di Griya Singgah KBRI Amman untuk diperjuangkan hak-haknya, termasuk gajinya yang belum dilunasi oleh majikannya.

Suseno mengatakan, pihak KBRI telah melakukan pemanggilan terhadap majikannya. Majikannya pun bersikap kooperatif dan berjanji akan menyelesaikan pembayaran gajinya sebesar 9.000 dollar AS atau Rp 126 juta.

“Gajinya sebesar 2/3 telah dibayarkan oleh majikannya. Tinggal sisanya 1/3 lagi yang belum dibayarkan, serta denda izin tinggal yang sampai saat ini belum dibayarkan majikannya,” kata dia.

Di Griya Singgah KBRI Amman, lanjutnya, Diah terus melakukan penyesuaian dan belajar bahasa Indonesia secara intensif, juga menyelesaikan pelatihan health massage yang diselenggarakan KBRI.

“Terhitung mulai tanggal 10 Februari 2019, pengumuman Amnesti yang diberikan oleh pemerintah Yordania telah diberlakukan. Dipastikan tidak lama lagi Diah dapat segera kembali ke tanah air,” ujarnya.

Saat ini, Diah berada di Griya Singgah KBRI Amman dalam kondisi fisik yang prima, ceria, dan mampu berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia. Bahkan, ia begitu gembira dapat komunikasi secara langsung melalui video call dengan ibunya di tanah air.

Begitu terharunya, Diah tak lupa memberikan apresiasi kepada Dubes RI di Yordania dan seluruh pihak KBRI Amman yang telah membantu dan segera memulangkan dirinya kepada keluarga di kota Malang, Jawa Timur.

“Saya gembira sekali dan memang sudah lama hilang kontak dan tidak berkomunikasi dengan keluarga. Saya ingin segera pulang dan bertemu dengan kedua orang tua di kampung halamannya,” ucapnya.



(*)

Pendaftaran Pegawai Setara PNS Diundur

Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunda waktu pendaftaran pegawai setara PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seharusnya, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 Februari kemarin.

Kasubag Hubungan Media dan Antarlembaga Biro Humas BKN Diah Eka Palupi menjelaskan mundurnya waktu pendaftaran dikarenakan belum keluarnya Peraturan Menteri PAN-RB atau turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang PPPK.

“Pendaftarannya nggak jadi tanggal 10 Februari karena PermenPAN-RB belum terbit. Itu turunan dari PP 49,” kata dia kepada detikFinance, Senin (11/2/2019).


Lebih lanjut, ia belum mengetahui tanggal pasti kapan PermenPAN-RB tersebut keluar sehingga pihaknya bisa membuka pendaftaran untuk pegawai honorer.

“Tergantung di PermenPAN-RB mau nerbitin kapan. Tapi kita nggak tahu kapan,” sambung dia.

Sementara itu, untuk laman pendaftaran Diah mengakui alamat sscasn.bkn.go.id sudah bisa diakses. Di dalam laman tersebut terdapat tiga kanal, yakni sscn untuk PPPK, sscn untuk PNS dan sscn untuk sekolah kedinasan.

“Web sudah aktif tetapi belum dapat menerima pendaftaran PPPK secara online. Dalam situs sscasn.bkn.go.id ada tiga kanal, sscn khusus PNS, sscn untuk PPPK dan sscn untuk sekolah kedinasan,” tutup dia. (ara/ara)

Komisi III DPR Wacanakan Eksaminasi Kasus Baiq Nuril

Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR RI sepakat bakal melakukan eksaminasi putusan Mahkamah Agung terkait kasus yang menjerat bekas guru honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III Arsul Sani dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR.

Arsul menyebut usulan melakukan eksaminasi berasal dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan disepakati semua fraksi yang hadir, yaitu PDIP, PKB, Nasdem, dan PKB.

Komisi III menerima kedatangan Baiq Nuril serta pendampingnya, mulai dari pengacaranya Joko Jumadi, Direktur Eksekutif ICJR Anggara, dan Rieke Diah Pitaloka. Mereka menyampaikan kejanggalan dalam kasus pelecehan seksual yang justru menjerat Baiq Nuril dengan UU ITE.

Arsul meminta kepada pihak Baiq Nuril untuk menyertakan bahan Peninjauan Kembali (PK) yang telah diserahkan ke Mahkamah Agung sebagai bahan eksaminasi. Seperti diketahui saat ini Baiq Nuril tengah menempuh upaya hukum terakhir lewat PK.

“Supaya lengkap tolong semua bahan PK disertakan juga ke komisi III,” ujar Arsul saat rapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

2 dari 3 halaman

Bakal Hadirkan Ahli Hukum

Terpisah, Arsul menjelaskan, eksaminasi ini bakal menghadirkan ahli hukum untuk melihat kembali dari perspektif ilmu hukum. Kendati Komisi III tak bisa mengubah putusan, tapi bisa menyampaikan kepada mitra kerja yaitu kejaksaan dan Mahkamah Agung.

“Lihat lah ada putusan Anda yang bisa saja dari sisi kepastian hukum memenuhi dari sisi keadilan hukum kemudian dianggap melukai keadilan hukum masyarakat. Itu yang bisa dilakukan. Sehingga tidak pada kasus ini daja kedepannya hakim-hakim itu melihat dua sisi. Dari sisi keadilan hukum dan kepastian hukum,” jelasnya.

Pihak Baiq Nuril menerima dengan baik rencana eksaminasi itu. Menurut Kuasa Hukum Joko Jumadi, mengatakan eksaminasi diharapkan dapat menjadi pertimbangan MA dalam memutus PK.

“Kita masih menunggu putusan PK, paling tidak dengan berbagai pendapat pihak dalam kasus ini paling tidak bisa memengaruhi hakim dan bagaimana rasa keadilan itu dapat ditegakkan,” kata Joko.


Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Malam Minggu Pertama 2019, Tol Cikampek ke Jakarta Macet 14 Km

Jakarta – Kemacetan terjadi di ruas Tol Cikampek arah Jakarta pada malam Minggu pertama tahun 2019. Kemacetan terjadi kurang lebih 14 Km.

“Ini ada kepadatan yang mengarah ke Jakarta, dari (Tol) Cibitung hingga (Tol) Cikunir dari KM 24 sampai KM 10 kurang lebih,” kata petugas call center PT Jasa Marga, Diah saat dihubungi, Sabtu, (5/1/2019).

Menurutnya, kemacetan disebabkan adanya penyempitan lajur dam meningkatnya volume kendaraan. Saat ini kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan di bawah 30 km per jam.

“Pergerakan kendaraan di bawah 30 km per jam,” tambah Diah.

Ia menambahkan hingga kini belum mendapatkan informasi adanya rekayasa lalu lintas akibat kemacetan tersebut. Meski demikian, Diah menyarankan untuk penguna jalan untuk beralih melalui jalur arteri.

“Kalau kami sarankan untuk melewati jalur arteri,” ujarnya.

Sementara itu, untuk arah Jakarta ke Cikampek arus lalu lintas cenderung lancar. Diah menyebut kemacetan hany terjadi di Tol Jatiwaringin hingga Tol Cikunir.

Sebelumnya diberitakan. Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri menyebut puncak arus balik diprediksi terjadi malam ini. Sebab, libur tahun baru 2019 sudah selesai.

“Hari ini kita estimasi hari puncak (arus balik),” ujar Irjen Refdi Andri di Rest Area KM 102 Tol Cipali, Subang, Sabtu (5/1).

(ibh/ibh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kronologi OTT Proyek Penyediaan Air Minum Kementerian PUPR

Jakarta – KPK mengamankan 21 orang terkait dugaan suap pejabat Kementerian PUPR. OTT tersebut terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR tahun anggaran 2017-2018.

“KPK mengamankan total 21 orang,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di KPK, Jakarta Selatan, Minggu dini hari (30/12/2018).

Dari 21 orang yang diamankan, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari 8 orang itu, 4 di antaranya merupakan pejabat Kementerian PUPR yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Waro Kustinah, PPK SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Sedangkan 4 orang lainnya dari pihak swasta yakni Dirut dan Direktur PT Wijaya Kusuma Emindao (WKE) Budi Suharto serta Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa Irene Irma serta Yuliana Enganita.

Begini kronologi OTT tersebut:

– 28 Desember 2018

Tim KPK mengamankan Meina di ruang kerjanya di Gedung Satker PSPAM (Pengembangan sistem Penyediaan air minum0 Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dari penangkapan Meina, tim KPK mengamankan uang sejumlah 22.100 Dolar Singapura di dalam amplop.

Setelah mengamankan Meina, di lokasi yang sama Tim KPK mengamankan Anggiat, teuku Moch Nazar, Donny Sofyan, Dwi Wardhana, Asri Budiarti, Untung Wahyudi, Wiwik, Shefie, Diah, Sugianto, Adi Dharma, dan Tarso.

Kemudian dari mobil Teuku Moch Nazar yang berada di parkiran Gedung Satker PSPAM STrategis, tim KPK mengamankan uang sebesar Rp 100 juta dan 3.200 Dolar Amerika.

Di ruang kerja Dwi Wardhana, KPK mengamankan uang sebesar Rp 636,7 juta.

“Di bangkas yang ada di ruang kerja Asri Budiarti, tim KPK mengamankan uang sebesar Rp 1,426 miliar. Dari Untung Wahyudi, tim KPK mengamankan Rp 500 juta dan 1.000 Dolas Singapura,” ujar Sahut.

Sahut melanjutkan, setelat itu KPK menggiring Wiwik ke tempat tinggalnya yang tak jauh dari Gedung Satker PSPAM Strategis, untuk mengamankan uang terkait dengan kasus ini sebesar Rp 706,8 juta.

Dia menambahkan, secara pararel tim KPK lain bergerak ke Pulo Gadung, Jakarta Timur mengamankan Yohanes, Andri, dan Dwi di kantor PT WKE.

– Tanggal 28 Desember 2018 pukul 21.00 WIB

Tim KPK berserak ke Kelapa Gading untuk mengamankan Budi Suharto, Lily Sundarsih, Irene Irma, dan Warso.

“Terakhir tim mengamankan YUL di tempat tinggalnya di daerah Serpong pukul 23.00 WIB. Sebanyak 22 orang tersebut kemudian dibawa ke gedung MErah KPK,” ujar Sahut.

Dari penangkapan ini total barang bukti yang diamankan KPK yakni Rp 3.369.531.000, SGD 23.100, dan USD 3.200.
(idn/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>