PPLN Dhaka Jelaskan ‘Baju Putih yang Tertukar’ di Banner Saat Pencoblosan

Jakarta – Foto capres-cawapres di banner yang terpasang saat pencoblosan Pemilu 2019 di Dhaka, Bangladesh ramai dibahas karena berbeda dengan foto di surat suara. PPLN Dhaka lalu memberi penjelasan.

“Banner visi dan misi capres dan cawapres yang dipasang oleh PPLN Dhaka dan digunakan sebagai pembatas antara bilik suara dan meja tinta adalah banner sosialisasi Pemilu yang sudah dicetak sejak September 2018 jauh sebelum ditetapkan foto resmi dari KPU yang akan digunakan pada surat suara,” kata Ketua PPLN Dhaka, Teguh Iryadi, dalam keterangan tertulis, Senin (15/4/2019).

Teguh mengatakan saat banner dicetak, belum ditentukan foto dan pakaian capres 2019 yang akan tercetak di kertas suara. Saat pencoblosan pada 12 April 2019, banyak WNI yang datang belum mendapat sosialisasi dan tidak mengenal capres.

“Rata-rata WNI di Bangladesh adalah wanita yang menikah dengan pria Bangladesh saat bekerja sebagai TKI di Malaysia dan Timur Tengah. PPLN Dhaka berinisiatif untuk memajang kembali banner visi dan misi Capres 2019 yang digunakan untuk sosialisasi sebelumnya,” jelasnya.

PPLN Dhaka menegaskan bahwa bahwa banner itu dipasang murni untuk sosialisasi. Tidak ada niatan PPLN Dhaka untuk condong ke salah satu calon.

“Tidak ada niat dari PPLN Dhaka sama sekali untuk memenangkan salah satu paslon dalam pemasangan banner tersebut. Pemasangan banner yang digunakan pada sosialisasi sebelumnya murni hanya untuk menunjukkan visi misi paslon bagi WNI yang tidak terpapar sosialisasi,” tutup Teguh.
(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Vakum 21 Tahun, Indonesia Kembali Buka Kantor Atase Pertahanan di Dhaka

Jakarta – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dhaka Bangladesh membuka kembali kantor Atase Pertahanan setelah vakum selama 21 tahun. Kantor Atase Pertahanan ini diharapkan bisa mendukung dan memperkuat pelaksanaan diplomasi militer Indonesia di wilayah negara akreditasi.

“Kehadiran Atase Pertahanan diharapkan dapat mendukung dan memperkuat pelaksanaan diplomasi militer Indonesia di wilayah akreditasi. Oleh karena itu, Atase Pertahanan perlu untuk selalu berkoordinasi erat dengan semua pihak di KBRI Dhaka dan instansi terkait di negara akreditasi agar target kinerja diplomasi untuk kepentingan nasional tercapai”, kata Duta Besar RI untuk Dhaka Bangladesh, Rina P Soemarno dalam keterangan tertulis dari Pusat Penerangan TNI, Selasa (26/2/2019).

Atase Pertahanan merupakan pejabat struktural TNI yang ditempatkan di kantor perwakilan RI dengan status diplomatik di beberapa negara akreditasi dalam rangka mewakili dan membantu Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Panglima TNI, instansi terkait dalam melaksanakan misi diplomasi militer, kerja sama militer dan pertahanan serta misi perdamaian dunia. Tugas Atase Pertahanan adalah membangun, memelihara dan meningkatkan hubungan dan kerja sama di bidang militer dan pertahanan di negara akreditasi resident, non resident dan partner.
Rina P Soemarno menyampaikan bahwa sebelumnya, KBRI Dhaka pernah memiliki Kantor Atase Pertahanan pada tahun 1983 hingga 1998. Namun, sejak krisis moneter tahun 1998, Kantor Atase Pertahanan pada KBRI Dhaka, Bangladesh ditutup. Untuk wilayah Bangladesh dan dirangkap dari Kantor Atase Pertahanan pada KBRI Islamabad, Pakistan.
Pertimbangan dibuka kembali kantor Atase Pertahanan di Dhaka antara lain, Bangladesh memiliki pelabuhan laut Internasional di Chittagong yang digunakan sebagai tempat bekal ulang logistik KRI yang melintas menuju dan kembali dari Afrika dan Eropa, dapat meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan karena Bangladesh merupakan negara ketiga terbesar di dunia penyumbang pasukan perdamaian PBB yang dapat dijadikan mitra TNI, Bangladesh dapat menjadi pasar potensial untuk penjualan produk Alutsista Indonesia, untuk memantau imigran ilegal yang banyak masuk melalui jalur laut ke Indonesia, makin meningkatnya hubungan bilateral antara Indonesia-Bangladesh.

Pembukaan kembali Kantor Atase Pertahanan pada KBRI Dhaka, Bangladesh ini ditandai dengan serah terima tugas dan wewenang pejabat Atase Pertahanan non resident dari Kolonel Kav Dody M Taufik kepada pejabat Atase Pertahanan resident Kolonel Chb Mardikan.

Sesuai keputusan Menteri Luar Negeri RI No. 2909/B/KP/11/2018, Kolonel Chb Mardikan sebagai pejabat Atase Pertahanan KBRI Dhaka mempunyai wilayah kerja meliputi Bangladesh merangkap Nepal dan Bhutan. Dengan kehadiran Atase Pertahanan di KBRI Dhaka, diharapkan dapat membangun, memelihara dan meningkatkan hubungan dan kerja sama di bidang militer dan pertahanan dengan angkatan bersenjata atau Kementerian Pertahanan dan Institusi lainnya di negara Bangladesh, Nepal dan Bhutan.
(ibh/rna)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>