Tim Panel Dugaan Pencabulan Staf Dewas BPJS TK Disetop, Ade Armando Curiga

Jakarta – Kelompok Pembela Korban Kekerasan Seksual (KPKS) mencurigai langkah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menghentikan Tim Panel dugaan pencabulan yang dilakukan mantan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB) kepada stafnya. Tim Panel itu disetop setelah SAB diberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini sungguh mencurigakan. DJSN menghentikan kerja Tim Panel yang sudah hampir rampung mengumpulkan bukti dan mewawancarai para saksi dan ahli. Tim Panel sudah akan mengumumkan hasil kerja mereka tentang perilaku Syafri pada awal pekan besok, dan tiba-tiba saja DJSN menghentikannya. Saya curiga DJSN sudah terbeli atau tunduk pada kepentingan Syafri,” ujar Koordinator KPKS, Ade Armando dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/1/2019).

Meski demikian, Ade berharap tim panel yang dibentuk akhir Desember 2018 itu tetap mengumumkan temuan tentang dugaan asusila yang melibatkan SAB dengan staffnya berinisial RA.

“Mudah-mudahan Tim Panel tidak ragu untuk menuntaskan kewajibannya, karena ini menyangkut integritas sebuah lembaga yang dibiayai uang rakyat tentang perilaku seorang pejabat nesagara yang dibiayai uang rakyat,” kata Ade.

Disetopnya kerja tim panel lantaran Presiden Jokowi sudah mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan SAB yang mengajukan permohonan pengunduran diri pada 30 Desember 2018. Menurut Ade, DJSN seharusnya tidak melakukan intervensi karena mengundurkan diri.

“Ini tentu dua hal yang berbeda. Tim panel ini dibentuk untuk menyimpulkan apakah perilaku Syafri masuk dalam kategori perilaku tidak pantas atau tidak. Tim sudah bekerja. Seharusnya DJSN tidak mengintervensi hanya karena Syafri mengundurkan diri,” kata Ade.

Proses kerja tim panel, kata Ade sudah mengumpukan beberapa bukti dari saksi-saksi. Saksi dalam penuturan Ade, menyajikan bukti chat WA SAB ke RA berupa kata-kata rayuan. Dia melanjutkan, disetopnya tim panel oleh DJSN menunjukkan ada ketidakobjektifan dan indikasi tidak ingin melindungi pekerja perempuan.

“Tapi ini bukan cerita baru. Dua tahun yang lalu sejumlah deputi di BPJS TK juga melaporkan perilaku tidak pantas oleh Syafri. Tim panel sudah dibentuk dan merekomendasikan penghentian Syafri. Tapi ternyata tidak pernah ditindaklanjuti. Bayangkan, ini semua terjadi karena terduga pelaku dibiarkan bertahun-tahun oleh sesama Dewan Pengawas BPJS TK dan kini juga dilindungi oleh DJSN yang seharusnya berpihak pada korban,” ujar Ade.

Sebelumnya, DJSN memaparkan bahwa Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019 telah memberhentikan dengan hormat saudara SAB dengan mengacu pada Surat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01/DP/012019 tanggal 2 Januari 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Dengan adanya Surat Keputusan Presiden tersebut, proses Tim Panel dihentikan dan selanjutnya DJSN akan mengusulkan pada Presiden, untuk membentuk panitia seleksi untuk pengisian jabatan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang kosong,” kata Plt Ketua DJSN, Andi Zainal Abidin Dulung dalam keterangan tertulis.
(idn/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Berhentikan Dewas BPJS TK yang Dilaporkan Dugaan Pencabulan

Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB). SAB sebelumnya mengajukan pengunduran diri setelah terbelit isu dugaan pencabulan.

“Presiden telah menerima surat pengunduran diri SAB dengan baik. Pemberhentian dengan hormat saudara SAB menunjukkan presiden mengapresiasi kontribusi SAB kepada negara, yang sudah mengabdi puluhan tahun,” kata anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/1/2019).

Pemberhentian dengan hormat SAB tertuang dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2019 pada 17 Januari. Lewat pemberhentian ini, Jokowi disebut Poempida juga menunjukkan posisinya menghormati proses hukum.

“Dengan demikian saudara SAB dapat fokus untuk menyelesaikan proses hukum yang dengan dijalaninya.

Apresiasi saya pribadi kepada Presiden Jokowi yang secara cepat menandatangani Keppres ini. Saya pribadi berharap semua pihak menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan,” sambung Poempida

SAB sebelumnya menyatakan pengunduran diri dalam jumpa pers pada Minggu, 30 Desember 2018.

SAB mengatakan dirinya mundur bukan sebagai pembenaran uan mantan stafnya. Syafri mengaku fokus menempuh jalur hukum.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum,” katanya.


(fdn/haf) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dewas BPJS TK Sudah Tahu Hubungan Khusus SAB dan RA

Jakarta – Kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan mantan anggota Dewan BPJS Ketenagakerjaan (TK) Syafri Adnan Baharuddin (SAB) disesalkan oleh Dewas BPJS TK sendiri. Meski tak mengiyakan ada pemerkosaan, Dewas tahu bahwa SAB dan pelapor dengan inisial RA memiliki hubungan khusus.

Kasus ini pertama kali mencuat saat RA menggelar konferensi pers pada Desember 2018. Belakangan rupanya Dewas BPJS TK telah mengetahui dan mendapatkan konfirmasi mengenai hubungan khusus antara SAB dan RA sejak pengaduan pertama kali yakni pada 28 November 2018.

“Pas saya di rumah, saya mendapatkan WA dari SAB. WA itu menyatakan… SAB bahwa menyatakan langsung merujuk pada postingan-postingan tersebut, SAB mengakui terjebak dalam hubungan khusus,” kata Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono dalam jumpa pers, Jumat (11/1/2019).

Sebelum mendapat WhatsApp dari SAB, Guntur menyatakan didatangi RA dan mengadukan adanya kekerasan yang diterimanya dari SAB pada 28 November 2018.

“Pada saat kejadian tanggal 28 November, dia ke saya, dan saya akan rapat dengan waktu yang sangat singkat, dengan menangis menyatakan dirinya dimarahi dengan keras oleh SAB sampai mau dilempar gelas dan sebagainya,” tutur Guntur.

Guntur menyatakan dalam rapat Dewan Pengawas, SAB kembali mengakui ada hubungan khusus dengan RA. Bahkan SAB juga menyampaikan permintaan maafnya kepada para Dewas.

“Kemudian kita rapat Dewas lagi tanggal 30, SAB sudah datang (dari Singapura), pada saat itu kita klarifikasi ke SAB, ada kejadian demikian, dan memang diakui seperti dalam WA ada hubungan khusus dan minta maaf kepada kami-kami semua. Sudah, seperti ini saya pikir memang betul-betul terjadi,” tutur Guntur.

Pihak RA Bantah Soal SAB ‘Terjebak’

Ketua Kelompok Pembela Korban Kejahatan Seks (KPKS) Ade Armando heran dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa SAB yang disebut mengaku terjebak hubungan khusus dengan asisten pribadinya, RA. Ade menyebut pernyataan itu tak masuk akal.

“Coba saja kita baca chat-chat WA SAB ke RA, sangat jelas di sana bahwa SAB bukanlah pihak yang terjebak melainkan terus berusaha mendesak RA untuk membangun hubungan khusus,” kata Ade, Jumat (11/1).

Dalam jumpa pers 28 Desember 2018, RA sempat menyampaikan bahwa Dewas BPJS TK malah membela SAB ketika dia melaporkan apa yang terjadi.

“Ternyata Dewan Pengawas justru membela perilaku bejat itu. Hasil rapat Dewan Pengawas pada 4 Desember justru memutuskan untuk mengeluarkan perjanjian bersama yang isinya mem-PHK saya sejak akhir Desember 2018. Saya menolak menandatangani itu,” tutur RA, Jumat (28/12/2018).

Kasus dugaan pemerkosaan oleh SAB ini bergulir di kepolisian atas laporan RA. Sebaliknya, SAB juga telah melaporkan balik RA karena dianggap telah mencemarkan nama baik.

Syafri Membantah Memperkosa

Syafri telah menyampaikan bantahannya melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata Syafri di kesempatan yang sama.

Syafri juga menyatakan sendiri mengundurkan diri agar bisa fokus ke penanganan masalah yang dialaminya.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum. Saat ini juga surat kepada Presiden RI sedang diupayakan sampai. Kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Tenaga Kerja, kepada Ketua Dewan Jaminan Nasional, kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, kepada Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,” kata SAB, Minggu (30/12).
(rna/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ade Armando: SAB Tak Terjebak, Dia Paksa Hubungan Khusus dengan RA

Jakarta – Kelompok Pembela Korban Kejahatan Seks (KPKS) heran dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin (SAB) yang disebut mengaku terjebak hubungan khusus dengan asisten pribadinya, RA. Koordinator KPKS Ade Armando menyebut pernyataan itu tak masuk akal.

“Coba saja kita baca chat-chat WA SAB ke RA, sangat jelas di sana bahwa SAB bukanlah pihak yang terjebak melainkan terus berusaha mendesak RA untuk membangun hubungan khusus,” kata Ade Armando kepada wartawan, Jumat (11/1/2019).

Adalah Ketua Dewas BPJS TK, Guntur Witjaksono yang menyebut SAB mengaku terjebak hubungan khusus dengan RA. Menurut Ade, pernyataan Guntur amat tak masuk akal.
Bagi Ade, SAB merupakan orang yang berkuasa atas RA karena menjadi atasan langsung RA. Dia heran bagaimana bisa SAB terjebak oleh RA.

“SAB adalah seorang pria 59 tahun yang sangat dominan, sangat ditakuti di Dewas BPJS TK dan sangat menentukan nasib pekerjaan RA. Lalu bagaimana caranya RA menjebak SAB?” kata Ade.

“Sementara itu, kalau kita membaca chat-chat WA SAB kepada RA, kita akan menemukan berbagai bentuk rayuan global, desakan untuk menikah, ataupun ucapan-ucapan mesum dari SAB kepada RA,” ujar Ade.

Ade berharap Dewas BPJS TK tidak begitu saja percaya pada penjelasan SAB yang menurutnya mengada-ada. Meski demikian, Ade senang bahwa SAB mengakui ada hubungan khusus dengan RA.

“Dewas BPJS TK seharusnya mempelajari secara serius apa yang sesungguhnya terjadi di lingkungan kerja mereka. Dewas BPJS TK turut bersalah bila mengabaikan dan membiarkan terjadinya kejahatan seksual di sana. Paling tidak dia (SAB) sudah mengakui bahwa dia sudah melakukan perilaku tidak patut sebagai pejabat negara dengan bawahannya sehingga layak diberhentikan dari Dewas BPJS TK. Berikutnya, baru perlu dibuktikan bahwa hubungan itu terjadi akibat pemaksaan,” jelas Ade.

Syafri Adnan Bantah Tuduhan Stafnya

Syafri telah menyampaikan bantahannya melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata Syafri di kesempatan yang sama.

Syafri juga menyatakan sendiri mengundurkan diri agar bisa fokus ke penanganan masalah yang dialaminya.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum. Saat ini juga surat kepada Presiden RI sedang diupayakan sampai. Kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Tenaga Kerja, kepada Ketua Dewan Jaminan Nasional, kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, kepada Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,” kata SAB, Minggu (30/12).
(gbr/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ketua Dewas BPJS TK: SAB Temperamen, Saya Pernah Dimarahi

Jakarta – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (TK) Guntur Witjaksonodi mengungkap kepribadian Syafri Adnan Baharuddin (SAB) yang kini telah mengundurkan diri. SAB disebutkan memang temperamen hingga menggebrak meja.

“Kalau temperamen ini, saya pertema memang kaget waktu kerja bersama dia memang sangat tinggilah. Gebrak meja itu setiap hari ada,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS TK, Guntur Witjaksonodi, dalam jumpa pers di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

Guntur menyatakan, SAB kerap diajak bercanda mengenai kebiasaan gebrak mejanya. Guntur menyadari bahwa setelah SAB terkena kasus sebelumnya, yang tak dibahas lebih jauh, temperamen SAB cukup turun.
“Tapi Pak Peompida (Poempida Hidayatulloh) sendiri bilang secara bercanda ‘kalau di DPR gebrak meja itu nggak boleh lho’. Kita mengingatkan dengan cara seperti itu. Dia akhirnya cooling down juga. Terutama setelah kasus pertama sih banyak cooling down kalau saya nilai pribadi,” tutur Guntur.

“Tapi karena namanya temperamennya tadi, meledak-ledak pasti ada. Saya aja pernah dimarahi,” imbuhnya.

SAB dilaporkan mantan stafnya, RA, ke polisi atas tuduhan pemerkosaan. Laporan tersebut dibuat 3 Januari 2019.

“Kami sudah melaporkan secara resmi, ini bukti laporannya (sambil menunjukkan surat tanda terima laporan). Tapi saya menjunjung asas praduga tak bersalah. (Nama) terlapornya kami tutupin ya. Inisial yang dilaporkan SAB, yang diduga melakukan SAB,” kata pengacara RA, Heribertus S Hartojo, Kamis (3/1).

Syafri Adnan Bantah Tuduhan Stafnya

Syafri telah menyampaikan bantahannya melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata SAB, Minggu (30/12).

Syafri juga menyatakan alasannya mengundurkan diri agar bisa fokus ke penanganan masalah yang dialaminya.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum. Saat ini juga surat kepada Presiden RI sedang diupayakan sampai. Kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Tenaga Kerja, kepada Ketua Dewan Jaminan Nasional, kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, kepada Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,” papar SAB.
(rna/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dewas BPJS TK: Kami Tak Lindungi Anggota yang Diduga Lakukan Asusila

Sebelumnya, seorang pegawai kontrak di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan(BPJS TK) mengaku menjadi korban kekerasan seksual atasan tempat dia bekerja. Selain perlakuan tersebut, pegawai tersebut juga dipecat dari pekerjaannya.

Karyawati tersebut mulai bekerja sejak April 2016 dan langsung menjadi staf anggota salah satu Dewan Pengawas BPJS TK. Secara struktur organisasi, lembaga ini terpisah dari lingkup Direksi BPJS-TK.

Pengakuan eks karyawati BPJS-TK berusia 27 tahun itu, bahwa dia mengalami kekerasan seksual sejak April 2016 atau pertama dia bekerja hingga November 2018.

“Saya menjadi korban empat kali tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh oknum yang sama,” ujar perempuan tersebut dalam keterangan pers di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (28/12/2018).

Dia menuturkan, kejahatan seksual tersebut dialaminya di dalam dan luar kantor. Atasannya tersebut berulangkali merayu, memintanya untuk berciuman, hingga memaksa untuk melakukan hubungan badan.

“(Ada) Ancaman psikis. Psikis saya dibuat tidak nyaman, saya dimarah-marahi saya dibentak, saya dikucilkan oleh anggota Dewan Komite. (Ancaman) fisik yang bersangkutan (terduga pelaku) ingin melampar gelas ke saya dan sempat dibatalkan oleh teman saya disitu,” dia membeberkan.

Menurut dia, sejak pertama kali mengalami kekerasan seksual dirinya sudah melaporkan tindakan atasannya itu ke seorang Dewan Pengawas lainnya. Namun, ternyata para anggota Dewas tersebut tidak mengindahkan laporannya.

“Ternyata perlindungan tersebut tidak pernah diberikan sehingga saya terus menjadi korban pelecahan dan pemaksaan hubungan seksual,” ucapnya.

Kemudian, dia pun memberanikan diri melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjan, pada awal Desember 2018. Namun, lagi-lagi, apa yang diharapkannya itu jauh dari kata adil.

“Dewan Pengawas justru membela perilaku bejat itu. Hasil Rapat Dewan Pengawas pada 4 Desember justru memutuskan untuk mengeluarkan Perjanjian Bersama yang isinya mem-PHK saya,” terangnya.

Dia menuturkan, telah mengirimkan surat kepada Dewan Jaminan Sosial Negara (DJSN) yang memikiki kewenangan merekomendasian pemberhentian anggota Dewan Pengawas BPJS-TK kepada Presiden.

“Saya berdoa saya adalah perempuan terakhir yang menjadi korban kejahatan seksual di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ataupun di tempat kerja manapun,” tandas dia.

Perjuangan eks karyawati BPJS TK itu pun tidak berhenti di situ. Dia memutuskan untuk melaporkan bekas atasannya itu ke kepoilisian.

“Kuasa hukum saya segera menangani pelaporan ini. Kkuasa hukum saya akan melaporkan kasus ini,” tegas dia.

Dewas BPJS TK Bantah Lindungi Anggota yang Diduga Memperkosa

Jakarta – Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (TK) mendapat tuduhan telah melindungi salah satu anggotanya yakni Syafri Adnan Burhanuddin (SAB) yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerkosaan. Komite Dewan Pengawas BPJS TK menegaskan hal tersebut tidaklah benar.

“Kami atas nama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ingin melakukan klarifikasi atas kasus yang menimpa anggota kami saudara SAB. Kami mendapati tudingan bahwa dalam kasus ini jajaran Dewas sengaja melindungi saudara SAB atas tuduhan asusila yang dialamatkan kepadanya. Kami sampaikan bahwa itu tidak benar,” kata Ketua Dewan Pengawas, Guntur Witjaksono, dalam jumpa pers Ketua Dewan Pengawas, Guntur Witjaksonodi Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

Guntur menyatakan, pihaknya baru mengetahui adanya dugaan asusila oleh SAB setelah mendapat tembusan laporan ke Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari korban yang berinisial RA. Laporan tersebut tertanggal 6 Desember 2019.
Dalam kesempatan sebelumnya, RA pernah menyatakan bahwa setelah dia melapor ke Dewan, justru malah diminta mengundurkan diri.

“Karena sudah ada ancaman kekerasan fisik seperti itu, jadi saya tanggal 28 November (2018) langsung saya adukan ke Ketua Dewan Pengawas. Namun Ketua Dewan Pengawas hanya bilang, ‘Kalau sudah tidak nyaman, silakan resign….’ Padahal saya melaporkan itu bukan maksud saya untuk resign, saya hanya mengadu apa yang terjadi,” tutur RA, di Bareskrim Polri, Kamis (3/1/2019).

Kembali ke pernyataan Guntur, selain membantah melindungi SAB, BPJS TK juga menegaskan tak ada yang namanya ‘wewenang berlebihan’ dalam merekrut staf komite Dewas.

“Kami sampaikan bahwa hal Itu tidak benar. Kegiatan operasional organ BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun pasti dilakukan audit oleh lembaga pengawas keuangan seperti OJK, BPK, dan KAP, di samping kegiatan monitoring dan evaluasi dan DJSN yang nnendapatkan predikat Baik. Kami juga memiliki komitmen dengan KPK terkait pencegahan gratifikasi,” ujar Guntur, Jumat (11/1).

“Sementara terkait rekrutmen, penyelenggaran FGD, seminar dan lain sebagainya, itu semua sudah diatur dan sesuai dengan regulasi yang tertera dalam Undang undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan turunan yang terkait. Tidak ada hal yang menyalahi di sini,” tambahnya.

Guntur juga meminta kasus SAB tidak ditarik ke area politis. Jangan sampai ada pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan.

“Kami harap semua pihak dapat berpikir dengan jernih dalam melihat kasus yang menimpa saudara SAB ini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memiliki niat menggulirkan hal ini sebagai isu politis, mengingat tahun ini adalah tahun politik yang kental dengan berbagai hal yang dapat dipolitisasi. Saya harap hal ini tidak dimanfaatkan untuk menjatuhkan kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik yang profesional,” papar Guntur.

Syafri Adnan Baharuddin yang kini mundur dari Dewan Pengawas BPJS TK menyampaikan bantahannya telah melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata Syafri, Minggu (30/12/2018).

Selain itu, Syafri juga melaporkan pemilik akun Facebook bernama Ade Armando dengan tuduhan yang sama. Laporan atas nama RA tercatat dengan nomor LP/B/0026/I/2019/BARESKRIM, sedangkan laporan untuk pemilik akun Facebook Ade Armando teregister dengan nomor LP/B/0027/I/2019/BARESKRIM.

“Kami sudah melaporkan secara resmi, ini bukti laporannya. Tapi saya menjunjung asas praduga tak bersalah, (nama) terlapornya kami tutupin ya. Inisial yang dilaporkan SAB, yang diduga melakukan SAB,” kata pengacara Syarif, Heribertus S Hartojo, setelah membuat laporan di Bareskrim Polri, Kamis (3/1/2019).
(rna/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Babak Baru Dugaan Perkosaan Staf Dewas BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta – Dugaan pemerkosaan staf Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Burhanuddin memasuki babak baru. Staf perempuan itu melaporkan seseorang berinisial SAB ke Bareskrim Polri.

Laporan tersebut dibuat hari ini. Didampingi kuasa hukumnya, perempuan itu mendatangi Bareskrim Polri, yang berada di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat.

“Kami sudah melaporkan secara resmi, ini bukti laporannya (sambil menunjukkan surat tanda terima laporan). Tapi saya menjunjung asas praduga tak bersalah. (Nama) terlapornya kami tutupin ya. Inisial yang dilaporkan SAB, yang diduga melakukan SAB,” kata pengacara perempuan tersebut, Heribertus S Hartojo, setelah membuat laporan di Bareskrim Polri, gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

Heribertus menuturkan dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah perbuatan cabul. Sejumlah bukti juga diserahkan untuk memperkuat laporan tersebut.

“Jadi yang kami laporkan adalah mengenai kejahatan kesusilaan, di mana salah satu pasalnya adalah perbuatan cabul, yaitu lebih tepatnya Pasal 294 ayat 2. Intinya, di dalam Pasal 294 ayat 2 adalah pejabat yang melakukan perbuatan cabul terhadap bawahannya, seperti itu,” ujar Heribertus.

“Bukti-buktinya, kita ada saksi, kemudian juga ada chat WhatsApp. Ada juga bukti-bukti lain, dokumen lain yang berupa surat, kayak gitu,” dia menambahkan.

Setelah membuat laporan, perempuan tersebut sempat menceritakan hal-hal yang pernah dia alami, mulai ancaman kekerasan hingga permintaan SAB. Staf itu mengaku pernah akan dilempari gelas.

“Ada kejadian-kejadian tersebut, dia (SAB) marah, saya selalu menolak, mungkin puncaknya saya selalu menolak. Ya dia marah-marah dengan alasan tidak jelas, sampai menyiram air dari gelas dan mau melemparkan gelas yang sempat ditahan oleh rekan kerja saya,” tuturnya.

Perempuan itu juga mengaku sempat memaafkan SAB. Namun SAB kembali berulah dengan memintanya ‘melayani’ sebulan sekali.

“Karena saya sudah memaafkan yang bersangkutan ketika kejadian tersebut, yang bersangkutan sudah berjanji tidak melakukannya lagi. Tapi yang bersangkutan tetap terus memaksakan. Bahkan sampai 21 September 2018, dia meminta saya melayaninya setiap 1 bulan sekali. Itu peringatan tegas sekali,” terangnya.

Karena sering mendapatkan perlakukan buruk, pegawai yang kini nonaktif itu memutuskan melapor ke internal Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Namun perempuan itu malah disarankan mengundurkan diri.

“Karena sudah ada ancaman kekerasan fisik seperti itu, jadi saya tanggal 28 November (2018) langsung saya adukan ke Ketua Dewan Pengawas. Namun Ketua Dewan Pengawas hanya bilang, ‘Kalau sudah tidak nyaman, silakan resign….’ Padahal saya melaporkan itu bukan maksud saya untuk resign, saya hanya mengadu apa yang terjadi,” sesalnya.

Sebelum laporan polisi dibuat, anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin menggelar konferensi pers khusus mengenai tuduhan pencabulan ini. Dia membantah tudingan bahwa dia telah berbuat cabul kepada stafnya. Syafri menyebut pengakuan mantan stafnya ke publik sebagai fitnah yang keji.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata Syafri, Minggu (30/12).

Syafri berencana menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan dan mengungkap kebenaran. Dia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang akan dilaluinya. “Saya mohon kepada semua pihak agar tetap menghormati proses hukum yang berjalan, dan saya tidak akan berhenti sampai kebenaran yang sebenar-benarnya terungkap,” ujar Syafri.
(zak/dkp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Staf Dewas BPJS TK: Saya Diminta ‘Melayani’ 1 Bulan Sekali

Jakarta – Perempuan yang merupakan staf Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Burhanuddin mengaku sempat memaafkan SAB, orang yang dia laporkan ke Bareskrim Polri. Namun, SAB malah kembali berulah dengan memintanya untuk ‘melayani’ setiap 1 bulan sekali.

“Karena saya sudah memaafkan yang bersangkutan ketika kejadian tersebut, yang bersangkutan sudah berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Tapi yang bersangkutan tetap terus memaksakan. Bahkan sampai 21 september 2018 dia meminta saya untuk melayaninya setiap 1 bulan sekali, itu peringatan tegas sekali,” kata perempuan itu usai membuat laporan di Bareskrim Polri, gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

Perempuan tersebut mengklaim selalu menolak permintaan SAB. Karena selalu menolak, SAB hampir melakukan tindak kekerasan kepada perempuan itu.

“Dan menurut saya itu sudah kelewatan bagi seorang atasan dan memang saat itu saya selalu menolak. Hingga puncaknya bulan November beliau mengarahkan gelas ke arah saya di kantor ketika marah tanpa alasan yang jelas,” jelasnya.

Hari ini perempuan itu melaporkan SAB ke Bareskrim Polri dengan sangkaan pasal pencabulan di tempat kerja. Sejumlah bukti juga diserahkan ke polisi untuk memperkuat laporan tersebut.

“Jadi yang kami laporkan adalah mengenai kejahatan kesusilaan, di mana salah satu pasalnya adalah perbuatan cabul yaitu lebih tepatnya Pasal 294 ayat 2. Intinya di dalam pasal 294 ayat 2 adalah pejabat yang melakukan perbuatan cabul terhadap bawahannya, seperti itu,” kata pengacara perempuan itu, Heribertus S Hartojo, usai membuat laporan di Bareskrim Polri, gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

Sebelum laporan polisi dibuat, Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin menggelar konferensi pers khusus mengenai tuduhan pencabulan ini. Dia membantah tudingan bahwa dia telah berbuat cabul kepada stafnya. Syafri menyebut pengakuan mantan stafnya ke publik sebagai fitnah yang keji.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata Syafri Minggu (30/12).

Syafri berencana menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan dan mengungkapkan kebenaran. Dia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang akan dilaluinya. “Saya mohon kepada semua pihak agar tetap menghormati proses hukum yang berjalan, dan saya tidak akan berhenti sampai kebenaran yang sebenar-benarnya terungkap,” ujar Syafri.
(zak/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anggota Dewas Terseret Kasus Perkosaan, Dirut BPJS TK Buka Suara

Jakarta – Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK), Syafri Adnan Baharuddin, mengundurkan diri dari jabatannya. Sikap tersebut diambil Syafri setelah mantan anggota stafnya mengaku menjadi korban pemerkosaan dirinya.

Direktur Utama BPJS TK Agus Susanto ikut merespons hal tersebut. Apakah kondisi itu membuat kinerja BPJS TK terganggu?

detikFinance merangkum informasi selengkapnya, klik selanjutnya untuk berita selengkapnya. (ang/ang)