Ma’ruf soal Ekonomi Syariah: Ibarat Bus Banyak Tapi Penumpang Sedikit

Nganjuk – Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin bicara tentang ekonomi syariah di hadapan para santri dan kiai di Nganjuk, Jawa Timur. Ma’ruf menyebut ada pelaku usaha yang tidak mengerti ekonomi syariah.

“Orang mengatakan ekonomi syariah, ibarat bus banyak tapi penumpang sedikit, lembaga banyak tapi pelaku usaha sedikit karena yang ngerti sedikit. Supaya penumpangnya banyak, perlu ditumbuhkan kewirausahaan salah satunya membangun Gus Iwan (Santri Bagus Rupawan, Seneng Ngaji, dan Wirausahawan) di mana-di mana,” ucap Ma’ruf dalam acara bertema ‘Arus Baru Ekonomi Umat, Masa Depan UMKM dan Koperasi Syariah’ di Wisma Koperasi, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa (22/1/2019).

Ma’ruf Amin lalu menawarkan sejumlah program untuk memberdayakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat. Dia menawarkan tiga program yang ingin dijalankan jika terpilih menjadi wakil presiden.

“Yang paling fundamental adalah mendorong kemauan masyarakat untuk terjun dalam wirausahawan. Kedua, pemerintah akan mengeluarkan regulasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi umat,” kata Ma’ruf.

Ketiga, lanjut Ma’ruf, pihaknya juga akan mendorong para konglemerat agar mau berkolaborasi dengan masyarakat ekonomi bawah. Khusus untuk program ketiga, Ma’ruf menegaskan bukan untuk membenturkan pihak ekonomi kuat dengan yang lemah.

“Perlu ada perubahan pembangunan ekonomi nasional, tidak dari atas tapi dari bawah. Pembangunan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi umat. Kalau ingin bangsa ini kuat, umat harus kuat. Kalau umat lemah, bangsa lemah,” ucap dia.

Ketua Dewan Bank Syariah ini mengklaim bisa menumbuhkan ekonomi syariah yang menurutnya selama ini rendah di Indonesia. Padahal, banyak masyarakat yang membutuhkan ruang ekonomi syariah namun tidak memiliki akses yang banyak.

“Maka perlu dibangunkan usahawan yang bersyariah. Santri yang membakar ekonomi syariah supaya pangsa pasarnya menjadi luas,” tandas Ma’ruf.

Dalam acara dialog ini, sejumlah kelompok masyarakat dan ormas agama mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf. Adapun yang mendeklarasikan dukungan yakni Forum Kiai dan Santri Kabupaten Nganjuk.
(fai/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PWI Gelar Seminar Peranan Pers Era Digital Dalam Pembangunan Daerah

Liputan6.com, Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar seminar bertemakan Peranan Pers Pada Era Digital Dalam Mendukung Pembangunan Daerah. Acara yang digelar di Wisma Antara, Jakarta Pusat itu menghadirkan sejumlah narasumber yang juga kepala daerah.

Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyampaikan, acara tersebut digelar dalam rangka menghadapi era digital yang semakin berkembang. Media mainstream hadir agar dapat bersama dengan pemerintah mengatasi maraknya informasi di media sosial yang bebas.

“Sekarang masalahnya seperti apa media digital kita. Media digital yang benar, bisa objektif, atau apa yang diangkat di situ,” tutur Atal di lokasi, Selasa (22/1/2019).

Menurut Atal, media sosial dengan sumber informasi yang tanpa batas tentu memiliki dampak baik dan buruk. Bagi kepala daerah, memantau situasi kota atau desa yang dipimpinnya menjadi hal yang diperlukan dalam upaya perbaikan dan percepatan pertumbuhan daerah tersebut.

“Media itu kadang-kadang sudah jadi nomor dua. Bagaimana pemerintah daerah membangun daerahnya dari informasi medsos. Di situ dia tahu bahwa di situ juga ada kebenaran,” jelas dia.

Termasuk juga berita bohong atau hoaks yang ada di medsos, media mainstream bersama dengan pemerintah harus dapat bekerjasama menekan itu. Untuk media mainstream, mesti dapat menyajikan informasi yang dapat menangkal hal tersebut.

“Orang semua sudah lari ke medsos. Nah ini saya kira produk-produk pers harus lebih bermutu ke depan. Bisa objektif, faktual, bisa dipertanggungjawabkan. Dan secara kode etik penulisannya harus dipenuhi,” kata Ketum PWI.

2 dari 3 halaman

Kata Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan, percakapan di sosial media seringkali menjadi jauh lebih dominan dibandingkan yang lain. Di sisi lain, informasinya tidak selalu membawa data fakta yang sesuai dengan lapangan.

“Karena itulah media-media ini menjadi preferensi kita, bagi Pemprov DKI. Berkepentingan sekali untuk bisa memberikan informasi yang akurat, yang objektif, lengkap, dan jalur-jalur media konvensional baik online maupun printing maupun televisi, radio, itu yang membantu masyarakat untuk bisa mendapat rujukan,” beber Anies.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jokowi Borong Sabun Cuci Rp 2 Miliar, Pramono Anung: Itu Dana Tim Kampanye

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbelanja sabun cuci piring dan baju senilai Rp 2 miliar saat berada di Garut, Jawa Barat. Dana yang dipakai untuk membeli sabun dipertanyakan kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, dana yang dipakai capres petahana itu berasal dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Jadi dana yang digunakan untuk membeli sabun sejumlah 100 ribu sabun. (Harga) per sabunnya Rp 20 ribu, totalnya Rp 2 miliar itu adalah dana dari TKN,” jelas Pramono di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Pramono yang merupakan Anggota Dewan Pengarah TKN itu menjelaskan, Jokowi memborong sabun tersebut dengan tujuan untuk mengangkat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut dia, sabun cuci itu nantinya akan dikelola oleh TKN untuk dibagikan.

“Pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi sebagai Presiden kemudian membeli (sabun cuci) itu? Karena beliau memang berkeinginan mengangkat UMKM. Nah sabun tadi tentunya setelah dibeli menjadi otoritas dari TKN,” kata dia.

“Jadi pertanyaannya siapa yang membeli? TKN. Nanti akan dimasukkan dalam laporan secara terbuka oleh TKN,” sambung Pramono.

Sementara, itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kritikan yang kerap dialamatkan kepada Jokowi sebagai calon presiden petahana hal wajar. Sebab, kontestasi demokrasi memang selalu diwarnai adu kritik.

“Pemilu itu hidup dengan kritik. Kalau kampanye tidak ada kritik, itu bukan masa pemilu. Ya kritik-kritik, dijawab-dijawab,” kata JK.

2 dari 3 halaman

Beli Sabun

Presiden Jokowi berbelanja sabun cuci senilai Rp 2 miliar. Hal tersebut menjadi berkah bagi Kelompok Usaha Bersama Padawangi Binaan Program Keluarga Harapan atau KUBE PKH di Banjarwangi, Garut, Jawa Barat.  

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV,  Minggu 20 Januari 2019, penjual sabun cuci Elia Liawati kaget saat dagangannya diborong Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana.

Jokowi membeli 100 ribu botol sabun yang bisa digunakan untuk mencuci piring dan baju. Total uang yang dibayarkan Presiden Jokowi mencapai Rp 2 miliar.  

Awalnya Presiden Jokowi hanya bertanya berapa harga satu botol sabun cuci dalam kemasan berisi satu liter. Eli menjawab harganya Rp 20 ribu per botol.  

Ia sama sekali tak menyangka, Presiden Jokowi lantas memborongnya. Uang panjer sebesar Rp 10 juta diberikan sebagai tanda jadi. Eli pun menyanggupi pesanan Presiden Jokowi rampung di akhir Februari 2019.  

Uang Rp 2 miliar hasil penjualan sabun rencananya akan digunakan Eli untuk mengembangkan usaha dan anggota KUBE PKH lainnya. Eli juga akan mewujudkan ungkapan syukur dengan memberangkatkan kedua orangtuanya umrah ke Tanah Suci.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

The Greatest Bike Suryanation Motorland Custom Contest Bakal ke Indonesia

Liputan6.com, Verona – Kontes modifikasi motor kustom Surnation Motorland melebarkan sayap hingga ke Eropa. Event perdana Suryanation Motorland di Benua Biru mendapat respon positif dari pengunjung maupun builder-builder internasional.

Bertajuk ‘Suryanation Motorland Custom Contest’, kompetisi ini di gelar di hari terakhir Motor Bike Expo di Veronafiere, Verona, Italia. Ajang tersebut diikuti oleh motor-motor terbaik di acara Motor Bike Expo 2019 dan melibatkan 10 dewan juri yang sudah memiliki nama besar di dunia kustom tingkat dunia.

“Beberapa tokoh dunia custom dunia bersedia untuk menjadi bagian dari kontes yang kami selenggarakan, tentunya ini merupakan kehormatan yang luar biasa bagi kami,” ujar Rizky Dwianto, Suryanation Motorland Committee dalam keterangan resminya.

Adapun yang menjadi dewan juri antara lain, Cory Ness (Arlen Ness Motorcycles), Shinya Kimura (Chabott Engineering), Kirk Taylor (Custom Design Studio), Bimo Hendrawan (Bimo Custombikes), Maria Eliot (Eliot Iron Magazine), Moreno Persello (Bikers Life), Kia Niedrich (Easy Riders Magazine), Onno Wieringa (Photomadness), Minoru Uemura (Vibes Magazine) dan Missy Murphy (Kuryakyn).

Kontes ini terbagi dalam empat kelas, yakni Cafe Racer, Vintage/Old School Class, Modified Harley Class dan Championship Class.

Sementara untuk Special Award terbagi menjadi dua kategori yaitu Best Paint dan Best Engine. Dan trofi paling bergengsi dari kontes ini sudah pasti adalah The Greatest Bike Suryanation Motorland Custom Contest.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Hasilnya, motor kustom bernama “Deeva” yang menggunakan basis motor Harley-Davidson JD lansiran 1920 garapan Mirko Perugini dari Gallery Motorcyles dinobatkan sebagai The Greatest Bike Suryanation Motorland Custom Contest.

Pemilik dan motor kustom ini nantinya akan diboyong ke Indonesia untuk tampil sekaligus memberikan inspirasi di acara Suryanation Motorland 2019.

“Motor milik Mirko layak dinobatkan sebagai The Greatest Bike karena dari segi detail dan pengerjaannya benar-benar disiapkan dengan baik hampir pada seluruh bagiannya. Motor ini juga mengandalkan mesin H-D Vintage yang sudah tentu menjadi tantangan untuk proses restorasi,” tutup Rizky.

KPU Tak Bisa Pecat Langsung Anggota Rangkap Pengurus Gerindra

Jakarta – KPU diminta memecat anggota KPU Tangerang Selatan (Tangsel) Ajat Sudrajat yang terbukti merangkap jabatan sebagai pengurus Partai Gerindra. KPU mengatakan pihaknya tidak dapat melakukan pemecatan secara langsung.

“Ya nggak bisa (memecat), peraturan perundang-undangannya kan sanksi diberikan oleh DKPP bukan oleh KPU,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarat Pusat, Senin (21/1/2019).

Wahyu mengatakan, hal ini dikarenakan kewenangan pemberian sanksi hanya bisa diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurutnya, KPU bertugas melaksanakan putusan DKPP yang diberikan.

“Kan memang kewenangan itu ada di DKPP. KPU akan melaksanakan putusan DKPP,” kata Wahyu.

“Sesuai dengan ketentuan, yang dapat kita lakukan adalah melaksanakan putusan itu,” sambungnya.
Sebelumnya, Anggota KPU Tangerang Selatan Ajat Sudradjat mendapatkan sanksi pelanggaran berat oleh DKPP. Ia terbukti menjadi pengurus Gerindra tingkat ranting.

Komisioner KPU Banten Mashudi membenarkan pemberian sanksi pelanggaran berat anggota KPU Tangsel atas nama Ajat Sudradjat oleh DKPP. Saat mendaftar sebagai anggota, ia dilaporkan ke Bawaslu Banten karena berstatus pengurus partai. Ia kemudian terpilih menjadi anggota KPU.

“Oleh Bawaslu diteruskan ke DKPP, proses di sidang kode etik dengan pemeriksaan saksi, bukti keterangan teradu dan pengadu, maka oleh majelis diberi sanksi pelangaran berat,” kata Mashudi, (21/1).

Mashudi mengatakan pemberian sanksi pelanggaran berat, tidak memberhentikan jabatan sebagai anggota KPU. Sanksi itu setingkat di bawah pemberhentian.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi (Awiek) meminta Ajat yang terbukti merangkap jabatan sebagai pengurus Gerindra dipecat. Menurut Awiek, diberhentikannya Ajat dari KPU Tangsel dapat menjadi contoh bagi semua pihak serta menghilangkan potensi ketidaknetralan KPU.

“Adanya informasi anggota parpol tertentu menjadi anggota KPU di Kota Tangerang Selatan jika terbukti harusnya dipecat, bukan sekadar diberi peringatan keras,” ujar Awiek, (21/1).

Partai Gerindra telah membantah Ajat Sudrajat yang berperkara merupakan anggotanya. Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menduga ada kesamaan nama antara Ajat anggota KPU Tangerang itu dengan pengurus ranting Gerindra di Tangerang.

“Ini biasa kan namanya dunia politik, tapi pengurus Gerindra tidak ada nama yang bersangkutan, saya pastikan itu. Karena politisasi terus diangkat-angkat,” sebut Dasco.

(dwia/gbr) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir yang Kini Dikaji Lagi

Jakarta

Pemerintah kini mengkaji kembali rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Aspek yang dikaji mulai dari ideologi Pancasila, NKRI dan aspek hukum.

“Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi. Presiden Jokowi menurut Wiranto tak grusa-grusu mengambil keputusan karenanya pejabat kementerian terkait mengkaji sejumlah aspek yang disebut Wiranto.

Keputusan pemerintah mengkaji aspek pertimbangan pembebasan Ba’asyir diambil setelah ramai perbincangan rencana pembebasan Ba’asyir sebagaimana disebut Jokowi pada pekan lalu. Jokowi saat itu mengatakan, sudah mendiskusikan pertimbangan panjang atas rencana pembebasan Ba’asyir yang disebut dengan alasan kemanusiaan.

“Ini pertimbangan yang panjang. Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri,” ujar Jokowi kepada wartawan di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).

Sedangkan Yusril Ihza Mahendra yang ikut berkomunikasi dengan Jokowi, menyebut presiden akan membebaskan Ba’asyir tanpa syarat. Ditegaskan lagi soal alasan kemanusiaan karena faktor usia dan kesehatan Ba’asyir.

“Sudah saatnya Ba’asyir menjalani pembebasan tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Jokowi berpendapat bahwa Ba’asyir harus dibebaskan karena pertimbagan kemanusiaan,” kata Yusril.

Rencana pembebasan Ba’asyir juga direspons Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM. Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto menyebut opsi pembebasan Ba’asyir di antaranya pembebasan bersyarat dan grasi dari presiden.

Untuk pembebasan bersyarat, Ba’asyir disebut Kemenkum HAM sebenarnya sudah bisa mengambilnya pada 13 Desember 2018. Alasannya, Ba’asyir sudah menjalani dua pertiga masa pidana terkait vonis kasus pelatihan militer kelompok teroris.

Hitungan ini mengacu pada sidang vonis pada 16 Juni 2011. Di mana majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan Ba’asyir bersalah dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara.

Untuk menempuh pembebasan bersyarat, Ditjen PAS menyebut ketentuan bagi narapidana di antaranya meneken surat setia NKRI. Aturan ini tertuang pada PP 99/2012 serta dalam pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti dan pembebasan bersyarat.

“Jika melalui mekanisme PB, menurut perhitungan, dua pertiga masa pidananya adalah pada tanggal 13 Desember 2018. Karena Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sampai saat ini belum berkenan menandatangani surat pernyataan ikrar kesetiaan NKRI sebagai salah satu persyaratan PB,” ujar Ade Kusmanto.

Tim Pengacara Muslim (TPM), lantas menjelaskan alasan Ba’asyir menolak menandatangani dokumen untuk pembebasan bersyarat. Dokumen itu di antaranya berisi pengakuan tindak pidana, padahal Ba’asyir menurut TPM menegaskan tidak melakukan apa yang didakwakan.

“Dokumen itu macam-macam yang paling penting adalah dokumen untuk berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang dilakukannya,” kata Ketua Dewan Pembina TPM, Mahendradatta di kantornya, Jalan Raya Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1).

Mahendradatta juga menjelaskan alasan Ba’asyir menolak meneken ikrar setia NKRI. Sebab Ba’asyir menurut Mahendradatta tak perlu meneken setia kepada Pancasila karena sudah setia pada Islam.

“Pembicaraannya gini ‘ustaz kalau ini kok nggak mau tanda tangan, kalau Pancasila itu sama dengan bela Islam’. ‘Loh kalau gitu sama dengan Pancasila, kenapa saya nggak bela Islam saja, kan sama saja. Jadi belum sampai ke argumen yang meyakinkan ustaz. Kalau hal yang sama kenapa saya tidak menandatangani yang satu, tidak boleh yang dua. Itu hanya sebagai kepolosan saja yang saya bilang,” ujar Mahendradatta.

(fdn/fjp) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PBB Akan Laporkan Balik Eks Kader yang Polisikan Ajudan Yusril

Jakarta – Partai Bulan Bintang (PBB) mempertimbangkan untuk melaporkan balik Ali Wardi, pria yang mengaku dianiaya oleh puluhan orang dan salah satunya merupakan ajudan Yusril Ihza Mahendra bernama Yosep Ferdinan alias Sinyo. Ali akan dilaporkan karena sudah membuah gaduh internal PPP.

“Ya sepertinya akan melihat perkembangan ini, kemungkinan besar karena dia ini dianggap memprovokasi teman-teman yang hadir di DPP, jadi kita ingin mengambil sikap juga, sepertinya ada beberapa pihak yang menghendaki saya melaporkan juga karena sudah mengganggu DPP,” kata Sekjen DPP PBB Afriansyah Ferry Noer saat dihubungi, Senin (21/1/2019).

Ferry mengatakan Ali Wardi bukan lagi pengurus dan kader PBB. Ali, menurut Ferry, sudah lama dipecat dari kepengurusan DPC Kabupaten Bogor.
“Dia bukan ketua DPC, dia hanya pengurus DPC biasa, dia dipecat. Saya nggak ngerti (alasan dipecat) karena persoalan internal, yang jelas diusulkan oleh ketua DPC untuk diberhentikan,” ujarnya.

Menurut Ferry, Ali juga kerap memaki Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra dan pengurus DPP PBB lainnya di media sosial. Sejumlah kader dan simpatisan PBB berang atas sikap Ali. Keributan pun akhirnya tak terhindarkan di halaman DPP PBB pada Sabtu (19/1).

“Ya memang ada insiden kecil yang terjadi ketika DPP PBB sedang melakukan rapat pleno, rapat pleno itu sendiri kan dihadiri oleh sejumlah dewan pimpinan pusat, departemen dan anggota departemen, memang selama ini saya dapat info dari teman-teman yang datang, Ali Wardi ini semua membuat berita di sosmed, di Facebook, di Twitter, di Instagram, segala macam, selalu menjelek-jelekkan ketua umum dengan DPP, termasuk saya, sekjen goblok dan tolol. Buat kami itu tidak masalah, cuman rupanya ada pihak-pihak yang tersinggung dengan ulah-ulah ini,” ujarnya.

Ferry heran mengapa Ali hadir dalam rapat pleno pengurus DPP PBB padahal dia sendiri bukan merupakan kader dan caleg dari PBB. Kader dan simpatisan PBB yang hadir dalam pleno itu, kata Ferry, merasa terganggu dengan sikap Ali.

“Kemudian ya namanya pada saat pleno itu, kader dan simpatisan PBB itu mau bertemu dengan ketua umum, bertemu dengan ketua majelis syuro, untuk berfoto-foto begitu, karena ketemu ketua umum kan susah, nah ini tahu bahwa akan ada pleno dan pasti ketua umum hadir, mereka dateng, ada yang dari Tangerang, macem-macem. Cuman memang intinya keributan itu kita tidak menyadari juga, tidak menyangka, tapi saya dengar begitu karena dia selalu menghina ketua umum dan pengurus-pengurus DPP yang lain,” imbuh Ferry.

Terkait ajudan Yusril yang turut mengeroyok Ali, Ferry mengaku sudah memanggil yang bersangkutan. Menurut Ferry, Sinyo awalnya ingin melerai perselisihan di kantor halaman DPP PBB namun terjadi salah paham.

“Setelah kejadian, saya sudah panggil, pengawalnya pak Yusril dan juga driver. Bukan ajudan lah, jadi Sinyo ini saya panggil. Saya mau melerai bang, mau pisahkan tetapi saya juga dipukul sama dia. Intinya Ali Wardi ini, mau dilerai malah mau mukul, mungkin dia pikir Sinyo ini mau ikut ngeroyok dia, terjadi salah paham,” tutur dia.

Sebelumnya, Ali Wardi yang mengaku sebagai kader PBB melaporkan ajudan Yusril bernama Sinyo ke Polres Jakarta Selatan. Sinyo dilaporkan atas dugaan pengeroyokan.

“Saya sebagai kader. Wakil Partai Bulan Bintang, mantan pengurus Ketua DPC Kabupaten Bogor. Sekarang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Prabowo-Sandi Partai Bulan Bintang (Pas Lantang). Keberpihakan saya terhadap Prabowo-Sandi mungkin jadi membuat Yusril dan kawan-kawan yang mengarahkan PBB ke 01 merasa tersinggung, merasa terusik, sehingga saya menjadi sasaran,” kata Ali di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Ali didampingi Novel Bamukmin dan Ketua Tim Advokasi Pas Lantang yang juga Wasekjen DPP PBB Bidang Hukum dan HAM Ismar Syafrudin melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan laporan polisi nomor LP/173/K/I/2019/PMJ/Restro Jaksel. Ali melaporkan Yosep Ferdinan alias Sinyo dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Dia melakukan pelaporan dengan membawa sejumlah bukti salah satunya hasil visum.

(knv/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Top3 Berita Hari Ini: Diskon Toyota Avanza dan Motor Kustom Indonesia Masuk 3 Besar

Liputan6.com, Jakarta Diskon harga jadi salah satu cara Toyota memasarkan produknya, tak terkecuali Toyota Avanza. Besarannya bisa  bikin hati tergoda. Dan berikut ringkasan berita populer lainnya:

1. Diskon Toyota Avanza 2018 Hingga Rp 32 Juta 

Toyota perlu mempercepat akselerasi penjualannya. Mumpung masih awal tahun, acara penarik konsumen wajib digelar. Seperti Toyota New Year Freshtival yang diadakan oleh Auto2000 wilayah DKI 2 dan Toyota Astra Financial (TAF).

Ttidak hanya berfokus pada perkenalan dan penjualan All New Toyota Camry, New Toyota Avanza dan New Veloz saja. Dalam acara tersebut, Auto2000 juga melakukan cuci gudang terhadap sisa-sisa dari unit mobil 2018. Toyota perlu mempercepat akselerasi penjualannya. Mumpung masih awal tahun, acara penarik konsumen wajib digelar. Seperti Toyota New Year Freshtival yang diadakan oleh Auto2000 wilayah DKI 2 dan Toyota Astra Financial (TAF). Selengkapnya baca di sini.

2. Tosan Adji Garapan Builder Indonesia Masuk 3 Besar Motor Kustom Dunia

Motor kustom garapan dua builder Indonesia, Tosan Adji sukses masuk tiga besar The King of Motor Bike Expo 2019, yang berlangsung di Verona, Italia. Sebelumnya panitia memilih 10 motor terbaik dari beberapa garage, untuk kemudian dilakukan penilaian oleh dewan juri di depan para pengunjung.

Sepuluh garage yang berhasil masuk menjadi nominasi The King of Motor Bike Expo 2019, adalah CMC Motorcycle, Suicide Customs, Radikal Chopper, Metal Bike Garage, Hazard Motorcycle, Abnormal Cycles, Gallery Motorcycles, Stile Italiano, Suryanation Motorland dan Creazy Dream Mallorca. Selengkapnya baca di sini.


2 dari 3 halaman

3. Gila, Cuaca Panas Australia Bisa Panggang Steak Dalam Mobil

Kalau di Eropa, musim dingin sedang berlangsung di akhir dan awal tahun. Kebalikannya, di Australia justru cuaca panas sedang menyerang.

Tahun lalu, aspal di wilayah Queensland sampai meleleh dan menempel di roda kendaraan yang melintas akibat cuaca yang luar biasa panas. Kini cuaca panas kembali terjadi. Selengkapnya baca di sini.

3 dari 3 halaman

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Pendukung Jokowi Gugat Prabowo Soal Pernyataan Selang Cuci Darah di RSCM

Jakarta – Advokat yang tergabung dalam organisasi masyarakat Harimau Jokowi mengajukan gugatan perdata terhadap Capres Prabowo Subianto, terkait pernyataan selang cuci darah di RSCM bisa dipakai lebih dari 1 orang. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor 76/Pdt.G/2019/Pn.JktSel. Adapun pihak yang digugat Harimau Jokowi yakni, tergugat I Prabowo Subianto baik selaku pribadi maupun Capres, tergugat II Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, tergugat III Badan Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dan turut tergugat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

“Hari ini Pimpinan Pusat Harimau Jokowi telah melayangkan gugatan perdatanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus pembohongan publik yang dilakukan Prabowo Subianto, baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi, Ketum Partai Gerindra dan kita juga ajukan kepada BPN Prabowo-Sandiaga,” kata Ketua Harimau Jokowi, Saiful Huda, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Pendukung Jokowi Gugat Prabowo Soal Pernyataan Selang Cuci Darah di RSCMFoto: Advokat yang tergabung dalam ormas Harimau Jokowi mengajukan gugatan perdata terhadap Capres Prabowo Subianto, terkait pernyataan selang cuci darah di RSCM (Yulida-detikcom).

Ia mengatakan Prabowo melakukan kebohongan publik mengenai pernyataannya yang menyebut selang cuci darah bisa dipakai lebih dari satu orang di RSCM bagi pelayanan pasien BPJS Kesehatan. Menurut Saiful perbuatan Prabowo itu menimbulkan kecemasan publik.

“Kebohongan publiknya yang mengatakan RSCM telah melakukan pelayanan publik yang salah yang kebohongan itu terkait 1 selang yang mestinya digunakan 1 orang tapi digunakan 40 orang, (selang) alat cuci darah itu. Padahal menurut RSCM itu salah besar kami tidak melakukan itu kata pihak RSCM ya satu selang ya untuk 1 orang,” ujarnya.

Saiful mengaku sudah menemui pihak manajemen RSCM untuk menjadikannya pihak turut tergugat dalam gugatan. Oleh karenanya ia berharap pihak RSCM mau bersaksi di pengadilan terkait isu tersebut.

“Sebetulnya kami datang ke sana untuk membuat pemberitahuan kepada pihak RSCM bahwa RSCM akan kita libatkan dalam gugatan perdata ini. Tetapi itu bukan sebagai pihak tergugat melainkan turut tergugat agar RSCM sungguh sungguh memberikan kesaksian di dalam pengadilan nanti,” ujarnya.

Menurut Saiful, Prabowo melanggar Pasal 34 ayat 3 a dan b UU tentang partai politik, serta Pasal 1364 KUH Perdata sebagai perbuatan melawan hukum. Menurutnya setelah 2 minggu sejak didaftarkan, penggugat baru akan mendapatkan jadwal sidang.

Sementara itu kuasa hukum Harimau Jokowi, Petrus Selestinus mengatakan akan mengajukan gugatan pidana ke Bareskrim Polri mengenai pernyataan Prabowo itu. Laporan itu akan diajukan dalam waktu dekat.

“Jadi laporan pidana ke Mabes Polri karena Prabowo sebagai calon pemimpin harusnya sikapnya seorang negarawan. Kalau negarawan itu berbicara dan bersikap ke publik harus menyampaikan hal-hal yang benar. Tapi Prabowo justru menyampaikan berita bohong yang seharusnya dia patut menduga bahwa apa yang disampaikan terhadap publik tentang 1 selang dipakai beberapa pasien cuci darah itu harusnya didukung dengan bukti. Dan tujuan dia itu tidak lain untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi sekaligus menjatuhkan reputasi RSCM,” kata Petrus.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan tentang satu selang alat cuci darah pasien di RSCM pernah dipakai oleh 40 orang. Hal itu disampaikan dalam ceramah akhir tahun yang digelar di kediamannya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (30/12/2018). Video itu kemudian diunggah dalam halaman Facebooknya.

Dalam ceramahnya, Prabowo membahas banyak hal, di antaranya menyebut banyak uang di negara ini mengalir ke luar sehingga tidak cukup untuk melayani bangsa Indonesia. Salah satunya masalah kesehatan. Dia mengatakan ada dokter tidak digaji hingga menjadi problem di rumah sakit.

“Saya dapat laporan di RSCM ada alat pencuci ginjal dan seharusnya hal itu punya saluran-saluran dari plastik, dari karet, dan tentunya dipakai satu orang satu kali. Saya dengar ada yang melaporkan kepada saya di RSCM hari ini dipakai 40 orang,” ujar Prabowo.
(yld/nvl)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TPM Ingin Ba’asyir Dibebaskan Hari Rabu

Jakarta

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir rencananya dilakukan pekan ini. Tim Pengacara Muslim (TPM) mengusulkan agar pembebasan Ba’asyir dilakukan hari Rabu (23/1).

“Itu kan (menurut) Yusril minggu ini, kalau mau kejelasannya tanya Yusril, prosesnya harus diberikan ke kami. Kalau kami mengusulkan Rabu. Kami mempersiapkan Rabu,” kata Ketua Dewan Pembina TPM, Mahendradatta, di kantornya, Jalan Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Namun, Mahendradatta belum mengetahui mekanisme hukum pembebasan Ba’asyir itu. Dia menyerahkan penjelasan soal mekanisme hukum kepada Yusril.

“Kalau mekanisme hukum silakan tanyakan ke Pak Yusril,” sebutnya.

Kuasa hukum Ba’asyir lainnya, Ahmad Michdan mengatakan keinginan untuk pembebasan Ba’asyir sudah sejak lama. Namun, saat itu, selalu terbentur dengan persyaratan yang ditolak oleh Ba’asyir.

“Kemudian ini yang diambil alih oleh Yusril dan Pak Presiden (Jokowi). Ini Pak Yusril yang datang ke kami. Kami kalau itu kaitannya pembebasan bersyarat terbentur dengan syarat yang ustaz tidak mau. Kemudian ini yang diambil alih,” ujar dia.

Pembebasan Ba’asyir ini awalnya disampaikan Yuzril Ihza Mahendra melalui akun Facebooknya. Dia menyatakan pembebasan Ba’asyir disetujui Presiden Joko Widodo atas alasan kemanusiaan.

Presiden Jokowi juga telah menyatakan mengizinkan pembebasan terhadap terpidana Ba’asyir. Alasannya, faktor kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan kondisi kesehatan Ba’asyir.

“Faktor kemanusiaan. Artinya, beliau sudah sepuh. Ya faktor kemanusiaan. Termasuk kondisi kesehatan,” kata Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).


(ibh/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>