Jangan Anggap Sepele Denda Telat Bayar Pajak Motor!

Liputan6.com, Jakarta – Pajak merupakan suatu hal yang wajib kita bayarkan untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, itulah mengapa semua warga negara Indonesia wajib membayar pajak.

Jika Anda setiap harinya menggunakan kendaraan bermotor, berarti Anda juga harus membayarkan pajak kendaraan. Nah, jika Anda telat bayar pajak, akan dikenakan denda sebesar 25 persen per tahunnya.

Dampak dari telat bayar pajak selain denda yaitu penilangan dari polisi. Karena polisi sedang gencar melakukan razia, jika belum membayar pajak kendaraan tentu polisi akan langsung menilang Anda.

Sudah harus membayar pajak, tapi kena tilang juga, rugi banget, kan! Biar tidak terlalu rugi banget, Anda harus ingat kapan waktunya bayar pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Cara Bayarnya

Sebenarnya bayar pajak kendaraan itu mudah banget, lo! Tidak sesulit yang dibayangkan. Ada beberapa cara membayar pajak kendaraan yang bisa Anda lakukan, bahkan ada beberapa cara baru yang lebih mudah. Berikut caranya, seperti dikutip dari TunaiKita.

1. Drive Thru Samsat

Ada cara baru membayar pajak motor yang diperkenalkan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), yaitu dengan cara Drive Thru Samsat.

Seperti layaknya memesan makanan cepat saji atau fast food dengan drive thru, mengurus pembayaran pajak pun juga sama, lo! Menggunakan cara ini pastinya lebih cepat dan mudah, Anda tidak perlu parkir motor untuk melakukan pembayaran pajak.

Drive Thru Samsat ini diperkenalkan di Samsat Kebon Nanas. Proses bayar pajak dengan drive thru memakan waktu kurang dari 2 menit aja. Sangat menghemat waktu bukan?

Nah, untuk prosedur bayar pajak lewat drive thru ini cukup simpel, lo. Pertama, Anda pergi ke loket pertama untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta. Proses dilanjutkan dengan melakukan pembayaran di loket kedua, di sini akan dimintai dokumen asli yang tadi Anda berikan.

Waktu yang disebutkan tadi belum termasuk waktu antrian, ya. Kalau antriannya panjang, otomatis waktu yang dihabiskan pun akan lebih lama.

Ngerokok di Kendaraan Kena Denda Rp 750.000!

Jakarta – Agar tidak kehilangan konsentrasi, pengendara yang merokok akan ditilang atau kena denda Rp 750.000. Aturan ini sudah berlaku dan ratusan pengendara sudah ditilang.

Larangan merokok bagi pengendara ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 tahun 2019 pasal 6 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor tepatnya untuk larangan merokok sambil berkendara mulai dijalankan.

Selain itu pengguna roda 4 juga sama-sama dilarang merokok. Hal tersebut tercantum di Pasal 283 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Peraturan ini (merokok saat mengoperasikan kendaraan) berlaku untuk seluruh pengguna kendaraan, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang. Namun memang untuk pengendara mobil tidak ada Permenhub-nya. PM (Peraturan Menteri) hanya mengatur pengemudi sepeda motor, kalau di UU mengatur semua pengemudi,” ucap Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Muhammad Nasir kepada detikcom.

Larangan merokok ini langsung mendapatkan respons positif dari pengendara. “Sangat setuju, soalnya saya pernah kejadian, mata saya kelilipan abu roko pas lagi naik motor, pengendara motor di depan saya sambil ngerokok,” ujar Ade Indriyana.

[Gambas:Video 20detik]

(ddn/ddn)


Jangan Sampai Kena Denda, Ini Hari Terakhir Lapor SPT Pajak

Jakarta – Pengumuman, bagi wajib pajak (WP) yang belum lapor SPT Tahunan bisa segera melaporkan sekarang. Karena, hari ini per tanggal 1 April 2018 merupakan batas terakhirnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan pelaporan SPT bisa dilakukan di seluruh kantor pajak nasional.

“Untuk seluruh WP orang pribadi, hari ini masih ada kesempatan untuk lapor SPT Tahunan tanpa dikenakan sanksi atau denda administrasi,” kata Hestu saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Jika sesuai aturan yang berlaku, pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi hanya sampai 31 Maret, lebih dari itu biasanya dikenakan denda administrasi sebesar Rp 100.000. Namun, Ditjen Pajak memutuskan untuk memperpanjang layanan pelaporan SPT untuk WP orang pribadi sampai 1 April 2019.

Menurut Hestu, layanan pelaporan SPT di seluruh kantor pajak di Indonesia pun membuka layanan aktivasi efin dan pelaporan SPT secara online atau efiling.

“KPP di seluruh Indonesia masih melayani pelaporan dan bimbingan penyampaian SPT Tahunan secara efiling,” ujar dia.

Menurut Hestu, layanan pelaporan SPT dibuka dari pukul 08.00-16.00 WIB. Dia pun mengimbau kepada seluruh WP orang pribadi untuk segera melaporkan kewajiban SPT pajaknya.

“Kami menghimbau kepada WP OP yang belum menyampaikan SPT-nya untuk memanfaatkan kesempatan hari ini, baik efiling secara mandiri (tidak ke kantor pajak), atau datang ke KPP untuk dibantu efilingnya,” ungkap dia.

Simak Juga ‘Siap-siap, Pedagang Online akan Kena Pajak!’:

[Gambas:Video 20detik]

(hek/ang)

Denda UEFA adalah Hal Normal Bagi Ronaldo

JakartaCristiano Ronaldo didenda UEFA terkait selebrasi selangkangannya saat menghadapi Atletico Madrid. Penyerang Juventus itu menganggapnya hal yang normal.

Ronaldo mencetak hat-trick saat Juventus mengalahkan Atletico Madrid 3-0 di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, 13 Maret 2019. Dalam kemenangan yang mengantar Si Nyonya Tua ke perempatfinal itu, CR7 merayakan golnya dengan menonjolkan selangkangannya.

Gaya selebrasi Ronaldo itu ditujukan untuk membalas aksi pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone. Pada leg pertama, 21 Februari 2019, pelatih asal Argentina itu merayakan gol timnya juga dengan gaya serupa, ketika Los Colchoneros menang 2-0.

UEFA rupanya mendakwa Ronaldo bersalah atas perayaan golnya. Pemilik lima gelar Ballon d’Or itu lantas disanksi dengan denda sebesar 20 ribu euro atau sekitar Rp 320 juta. Simeone juga dihukum serupa.

Ronaldo, seperti dilansir AS, rupanya sudah dimintai tanggapan soal dendanya. Usai melakoni laga bersama Timnas Portugal, pemain yang dibeli Juventus seharga 100 juta euro itu mengomentari singkat hukumannya.

“Itu normal,” kata Ronaldo, yang diwawancara saat hendak masuk bus timnya.

Juventus sendiri melaju ke perempatfinal dengan agregat 3-2. Di babak delapan besar, raksasa Serie A itu akan ditantang Ajax Amsterdam, yang sebelumnya menyingkirkan Real Madrid–mantan klub Ronaldo.

(yna/raw)

Denda Tak Lagi Cukup untuk Atasi Rasialisme, Pengurangan Poin Dirasa Pas

Jakarta – Isu rasialisme kembali mencuat belakangan ini di sepakbola Eropa. Ada usulan agar hukumannya diperberat, misalnya pengurangan poin.

Pelecehan ras terjadi kala Inggris menang 5-1 atas Montenegro di Kualifikasi Piala Eropa 2020, Selasa (26/3/2019) kemarin. Sejumlah pemain Inggris mendapatkan hinaan rasialis, di antaranya Raheem Sterling dan Danny Rose.

UEFA telah membuka penyelidikan terkait insiden ini. Tentu saja ada potensi hukuman menanti Montenegro sebagai tuan rumah.

Denda kemungkinan akan jadi hukuman minimal untuk hal semacam ini. Tapi sanksi tersebut dinilai sudah tak relevan lagi untuk isu rasialis saat ini.

Eks penyerang Manchester United Dwight Yorke menyarankan mulai diterapkannya hukuman yang lebih keras. Pelecehan rasial bisa disanksi dengan pengurangan poin untuk menekan insiden.

“Saya rasa denda saja tidaklah cukup. Menurut saya, kita sudah mengalami progres dalam beberapa tahun di mana rasialisme jadi kekhawatiran, tapi isu ini jelas kembali ke pertandingan,” kata Yorke dikutip Sky Sports.

“Ini adalah sesuatu yang perlu kita hilangkan dari olahraga kita. Dan satu-satunya cara Anda bisa melakukannya adalah membuat keputusan yang sangat sulit.”

“Uang bukan jadi soal. Kita perlu pengurangan poin, kalian tahulah, untuk menghukum para rasialis ini dari pertandingan. Saya rasa orang-orang yang memimpin harus membuat sejumlah keputusan yang sangat-sangat sulit dan kita telah melihat bahwa denda saja tidak cukup,” imbuhnya.

(raw/yna)

Selebrasi Tidak Senonoh, UEFA Hanya Denda Ronaldo Rp 321 Juta

Sebelumnya penggawa Juventus, Federico Bernardeschi, menganggap aneh jika Ronaldo sampai dijatuhi sanksi larangan bermain oleh UEFA. Sebab menurutnya, apa yang ia lakukan itu merupakan selebrasi yang biasa saja.

“Saya pikir tak ada lagi yang perlu ditambahkan. Itu adalah sesuatu yang tak perlu diperhatikan, tapi [hukuman] akan terasa gila,” tutur Bernardeschi dalam konferensi pers, seperti yang dikutip dari Football Italia.

“Saya pikir ini akan berakhir, itu hanya sebuah selebrasi, sebuah gerakan. Saya selalu melihatnya tenang dan rileks, begitu juga dengan kami. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja,” lanjutnya.Dengan keputusan ini, maka Ronaldo bisa dipastikan tetap bermain melawan Ajax Amsterdam di babak perempat final. Leg pertama akan dihelat di Amsterdam pada 17 April mendatang.

Sumber: bola.net

Saksikan video pilihan di bawah ini:

5 Alasan untuk Berhenti Membenci Cristiano Ronaldo

2 Kapal Tabrak Terumbu Karang di Babel, Pengusaha Bayar Denda Rp 35 M

Jakarta – Pemilik kapal MV Lyric Poet dan MT Alex membayar denda Rp 35 miliar karena menabrak terumbu karang di Bangka Belitung. Pembayaran itu dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Denda itu dibayarkan ke Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proses itu juga dikawal oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

“Untuk itu, KKP menindaklanjuti kejadian kandasnya kedua kapal dimaksud berkoordinasi dan bekerja sama dengan KLHK dan instansi terkait lainnya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Agus Suherman, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Selasa (19/3/2019).


MV Lyric Poet merupakan kapal pengangkut barang dengan panjang 229 m dan lebar 32,25 m berbendera Bahama. Kapal tersebut kandas di perairan Bangka Belitung Laut Natuna (± 80 mil laut dari Kota Pangkal Pinang) pada 24 Maret 2017. Sementara, MT. Alex (crude oil tanker) dengan panjang 333 m dan lebar 60,04 m berbendera Belgia, pada tanggal 12 April 2017 kandas di perairan Manggar Belitung Timur (± 65 mil laut dari kota Manggar ke Selat Karimata).

KKP dan perwakilan perusahaan melakukan survei bersama untuk mengetahui luasan dan dampak kerusakan terumbu karang serta perhitungan kerugian.

Atas kejadian kandasnya kedua kapal tersebut Pemerintah Indonesia, melalui KKP dan KLHK serta beberapa Kementerian/Lembaga lainnya melakukan upaya investigasi dan negosiasi dengan pemilik untuk penyelesaian kerugian atas kerusakan ekosistem terumbu karang di kedua lokasi kapal kandas.

Tuntutan pembayaran kerugian kepada pemilik kapal meliputi kerugian berdasarkan perhitungan nilai ekologi, nilai ekonomi atau kerugian masyarakat, serta restorasi atau pemulihan lingkungan atas kerusakan ekosistem terumbu karang yang diakibatkan oleh kandasnya kedua kapal tersebut.

Pada 14 Februari 2019 disepakati besaran nilai kerugian atas kerusakan ekosistem terumbu karang, masing-masing sebesar USD 1.346.689 setara Rp 19.122.983.800 untuk kapal MT Alex, dan sebesar USD 1.180.984 setara Rp 16.769.972.800 untuk kapal MV Lyric Poet.

“Penandatangan Berita Acara Kesepakatan dilaksanakan pada 12 Maret 2019. Atas kesepakatan tersebut, kedua perusahaan akan melakukan pembayaran melalui rekening KLHK yang selanjutnya akan disetor ke kas negara,” ujarnya.

(asp/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anggota DPRD yang Kena OTT Pungli Gempa NTB Divonis 2 Tahun Bui

Mataram – H Muhir yang kena OTT pungli dana rehabilitasi sekolah pasca gempa NTB, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Muhir yang ditangkap saat menjabat anggota DPRD Mataram fraksi Golkar itu terbukti menerima suap atau pungli Rp 31 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata ketua majelis hakim, Isnurul Syamsul Arif, saat sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, yang dilansir Antara, Jumat (1/3/2019).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU No 20/2001 tentang Tipikor. Hakim menjelaskan, uang yang diterima terdakwa Muhir dari Sudenom sebesar Rp 31 juta. Rinciannya, uang tersebut diterima terdakwa Muhir ketika bertemu dengan Sudenom di rumah makan sebesar Rp 1 juta dan di Rumah Makan di daerah Cakranegara Rp 30 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata Isnurul Syamsul Arif.

Terkait dengan perbuatan yang memberatkan, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir melakukan tindak pidana pada saat masyarakat NTB sedang berduka akibat bencana gempa bumi. Kemudian, yang meringankannya, karena terdakwa Muhir selama ini diketahui belum pernah tersangkut masalah hukum serta menjalani hukuman pidana.

Sebelumnya, tim JPU dari Kejari Mataram menuntut terdakwa Muhir dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun dengan denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan.

Muhir terjaring OTT saat melakukan transaksi pemerasan uang sebesar Rp 30 juta terhadap H Sudenom selaku Kadis dan Catur Totok, staf PNS di Disdik Kota Mataram, yang waktu itu diposisikan sebagai calon kontraktor proyek.

OTT yang dilakukan tim dari Kejari Mataram itu dilakukan pada Jumat (14/9) siang di sebuah warung makan di Jalan Rajawali I Cakranegara, Kota Mataram.
(rvk/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hak Politik Eni Saragih Dicabut Hakim Selama 3 Tahun

Jakarta – Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Eni Maulani Saragih yaitu pencabutan hak politik selama 3 tahun. Mantan anggota DPR itu sebelumnya divonis hukuman pidana penjara tahun selama 6 tahun karena terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pokok pidana,” kata hakim ketua Yanto saat amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eni Saragih bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Uang suap dimaksudkan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, untuk menggarap proyek itu.

Uang suap yang diterima Eni untuk kepentingan Partai Golkar melaksanakan munaslub. Ketika itu, Eni diminta Plt Ketum Idrus Marham meminta uang USD 2,5 juta dari Kotjo. Novanto selaku Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR saat itu terjerat kasus proyek e-KTP dan digantikan Idrus Marham selaku Sekjen Golkar.

Eni juga menerima uang Rp 2 miliar dan Rp 500 juta dari Kotjo untuk keperluan Pilkada Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq.

Selain itu, jaksa menyakini Eni bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.

Seluruh uang gratifikasi yang diterima Eni digunakan membiayai kegiatan pilkada suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq, serta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dalam Pilkada Kabupaten Temanggung itu, Khadziq berpasangan dengan Heri Wibowo sebagai calon wakil bupati yang diusung Partai Golkar. Pada akhirnya, mereka memenangi pilkada dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
(fai/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anak Buah Penyuap Hakim Merry Purba Dituntut 5,5 Tahun Bui

Jakarta

Pengusaha Hadi Setiawan dituntut 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 350 juta subsider 4 bulan kurungan terkait kasus suap hakim adhoc PN Tipikor Medan Merry Purba. Jaksa meyakini Hadi membantu pengusaha Tamin Sukardi menyuap Merry untuk melancarkan perkaranya di Pengadilan Tipikor Medan.

“Menuntut agar majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Hadi Setiawan terbukti secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa KPK Haeruddin saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) dini hari.

Selain itu, jaksa juga menuntut agar majelis hakim mencabut pemblokiran bank. “Mencabut pemblokiran bank atas nama Hadi Setiawan,” imbuh Haeruddin.

Terkait hal yang memberatkan Hadi disebut tidak ikut serta mewujudkan program pemerintah bersih korupsi kolusi dan nepotisme, pelaku aktif dan cukup dominan dalam perkara ini. Sedangkan hal yang meringankan adalah Hadi menyesali perbuatannya.

Kasus ini bermula ketika Tamin sudah berstatus terdakwa terkait perkara pengalihan tanah negara/milik PTPN II kepada pihak lain seluas 106 hektare eks HGU PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang. Perkara itu diadili di PN Medan dengan susunan majelis yaitu Wahyu Prasetyo Wibowo sebagai ketua majelis dan dua hakim anggota atas nama Sontan Merauke Sinaga dan Merry Purba, serta panitera pengganti Wahyu Probo Julianto dan Helpandi.

Kemudian Hadi membantu Tamin memberikan suap ke hakim PN Medan melalui panitera pengganti Helpandi sebesar SGD 280 ribu untuk dibagikan ke Merry Purba dan hakim lainnya. Di mana Uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan Tamin agar bebas.

“Dari fakta-fakta persidangan, maka kami dapat menyimpulkan perbuatan terdakwa Hadi Setiawan telah bersalah dimana telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujarnya.

Atas dasar ini, Hadi diyakini jaksa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.


(zap/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>