Jaksa KPK Sertakan Peran Korporasi dalam Tuntutan Billy Sindoro

Liputan6.com, Bandung РTerdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta Billy Sindoro dituntut jaksa pada KPK dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Mantan Direktur Operasional Lippo Group, Billy yang diyakini jaksa telah memberi suap sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk perizinan proyek Meikarta.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, jaksa KPK I Wayan Riana menyebut ada peran korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Jaksa mengungkap proyek tersebut digarap pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang.

Dalam tuntutan, jaksa menyebutkan tentang kesaksian Ju Kian Salim selama di persidangan. Ia merupakan Town Management PT Lippo Cikarang sejak tahun 2016 dan direktur di PT MSU.

“(Ju Kian Salim) menerangkan pada pokoknya bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang terkait dengan Meikarta adalah semua direksi PT Lippo Cikarang dan PT MSU,” kata jaksa saat memaparkan surat tuntutan, Kamis (21/2/2019) malam.

Dalam surat dakwaan keempatnya, PT Lippo Cikarang melalui PT MSU juga disebutkan jaksa berperan secara bersama-sama dengan para terdakwa suap tersebut.

Keterangan Ju Kian Salim tersebut menurut jaksa sesuai dengan bukti berupa dokumen pengeluaran PT MSU. Bukti pengeluaran uang itu yang diyakini sebagai sumber duit suap.

“Persesuaian keterangan saksi Ju Kian Salim dengan dokumen pengeluaran PT MSU tanggal 14 Juni 2017 tersebut semakin menguatkan bahwa PT Lippo Cikarang melalui PT MSU adalah sumber uang yang diberikan kepada Neneng Hassanah Yasin dan beberapa dinas terkait perizinan Meikarta,” kata jaksa.

2 dari 2 halaman

Penjelasan Jaksa

Jaksa menyebut seluruh pemberian itu berjumlah Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu. Uang itu diberikan ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk pengurusan perizinan proyek Meikarta.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Henry dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Setelah persidangan, I Wayan menjelaskan pihaknya akan menganalisis keterlibatan korporasi dalam kasus Meikarta sekaligus menunggu putusan majelis hakim.

“Kalau misalnya majelis memutuskan permintaan kami kan tadi bersama-sama dengan korporasinya juga. Nanti kalau misalnya diputuskan, kami laporkan ke pimpinan dan nanti ditindak lanjut internal,” ujarnya.

Menurut dia, korporasi tetap diuraikan dalam unsur Pasal 55. “Tadi ada keterangan Ju Kian Salim yang kita kaitkan dengan barang bukti Rp3,5 miliar. Kemungkinan itu kita analisa koorporasi bersama-sama dengan para pelaku. Kita tunggu putusan hakim,” ujarnya.

Sebagian besar pemberian itu, lanjut I Wayan, diberikan setelah izin Meikarta keluar. Pada saat IPPT keluar, proses perizinan diambil alih oleh tim pusat. Pimpinannya adalah terdakwa Billy Sindoro yang disebutnya merekrut Henry, Fitra dan Taryudi.

“Terdakwa (Billy) ini di belakang layar mengatur pemberian-pemberian ini,” kata jaksa.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Peneror Alat Kelamin di Karawang Bisa Dipidana 10 Tahun Penjara

Karawang – Sekelompok pria di Karawang, Jawa Barat, mempertontonkan alat kelamin ke perempuan. Mereka naik kendaraan dan tiba-tiba mengeluarkan alat kelaminnya di depan wanita.

“Itu sudah kriminal. Jadi bukan soal ekshibisionis lagi,” kata Mariana saat dimintai tanggapan detikcom, Kamis (21/2/2019).

Lantas UU apa yang bisa menjerat mereka? Berdasarkan penelurusan detikcom, perbuatan pria di Karawang sesuai dengan Pasal 10 UU Pornografi. Pasal 10 berbunyi:

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Lantas bagaimana hukumannya? Para pelaku bisa diancam hukuman 10 tahun penjara. Pasal 36 UU Pornografi menyebutkan:

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.

Lantas apa tujuan UU Pornografi? Yaitu:

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan
3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan
generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

(asp/zak)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anas Urbaningrum dan Sumpah Gantung di Monas, 6 Tahun Silam

Liputan6.com, Jakarta Penangkapan Bendahara Umum Partai Demokrat pada saat itu, Muhammad Nazaruddin menjadi titik awal terungkapnya kasus korupsi megaproyek pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek tersebut lambat terealisasi karena terkendala sertifikasi tanah.

Dalam catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com mencatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Politisi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai salah satu tersangka proyek itu. Dia diduga menerima gratifikasi dan pencucian uang.

Sebelum penetapan tersebut, Nazaruddin sempat menyeret nama Anas dan Menpora Andi Alfian Mallarangeng saat menjalani pemeriksaan di KPK. Nazar mengaku menerima uang sebesar Rp 100 miliar. Separuhnya digunakan untuk memenangkan Anas Urbaningrung sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, setengahnya lagi dibagi-bagi ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kendati demikian, Anas membantah tegas tuduhan itu dan menilai tudingan mantan koleganya di Partai Demokrat merupakan fitnah keji. Dia mengaku tak menerima uang sepeser pun atas dana proyek pusat olahraga tersebut. Bahkan, Anas Urbaningrum melontarkan sumpah serapah yang mengejutkan publik.

“Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” kata Anas pada 9 Febuari 2012.

Dia juga menyebut tudingan tersebut merupakan ocehan dan karangan tidak mendasar sehingga KPK tak perlu harus repot mengurusinya. Walaupun begitu, Anas mengaku siap bersedia jika nantinya harus berurusan dengan KPK.

Namun apa daya, sumpah itu tak membuatnya lepas dari bayang-bayang korupsi. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan, Anas Urbaningrum akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada 22 Februari 2013. Setelah Menpora Andi Mallarangeng dan Kepala Biro Keuangan dan Rumahtangga Kemenpora, Dedi Kusnandar sebelumnya sudah dilabeli sebagai koruptor Hambalang

2 dari 3 halaman

Vonis Anas yang Dilipatgandakan

Proses panjang selama 15 bulan akhirnya membuahkan hasil, Anas menjadi pesakitan di ruang sidang Tipikor pada 30 Mei 2014 dengan didampingi pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Dia diperiksa dan diserang berbagai macam pertanyaan oleh majelis hakim.

Di persidangan, dia tetap bersikeras menuding pernyataan Nazaruddin merupakan cerita kosong belaka dan tidak sesuai fakta yang ada. Selain itu, dia juga geram dengan tuntutan jaksa yang meminta majelis hakim mencabut hak politiknya.

“Sungguh tidak rasional, absurd, mengada-ngada dan hanya berdasarkan cerita kosong seorang saksi istimewa M. Nazaruddin,” kata Anas saat membacakan nota keberatan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 18 September 2014. Di dalam sidang Anas membacakan pledoi atau pembelaannya setebal 80 halaman.

Namun, drama itu selesai enam hari kemudian. Sidang vonis Anas pun berjalan di tempat yang sama. Berdasarkan putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta.

Setelahnya, Anas mengajukan kasasi atas putusan tersebut, dia menyatakan keberatan lantaran tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang TPPU harus dibuktikan dahulu. Namun, Majelis Agung tidak mengabulkannya karena merujuk pada ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Majelis hakim malah melipatgandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan pada 8 Juni 2015.

Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik. Majelis hakim merujuk pada beberapa pasal.

Adapun pasal tersebut, Pasal 12 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat 1 huruf c UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003.

3 dari 3 halaman

Ajukan Peninjauan Kembali dan Permainan Politik

Anas yang geram karena kasusnya berbuntut panjang mengajukan peninjauan kembai atau PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 24 Mei 2018. Dalam kasusnya, dia merasa mendapati muatan politis sangat kental sehingga merugikan dirinya.

“Bahwa aroma politik dari kasus Hambalang yang menimpa pemohon PK sejak awal memang telah tercium pekat indikatornya bocor dokumen KPK yang diduga Sprindik atas nama pemohon PK,” ujar Anas melalui pengacaranya, Abang Nuryasin, Kamis (24/5/2018).

Tudingan ini bukan tanpa dasar. Menurut abang, saat Anas maju sebagai calom Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010, Anas tidak diunggulkan dalam bursa saat itu. Namun, berkat dorongan para kader Partai Demokrat, mantan komisioner KPU itu akhirnya menang.

Abang menjelaskan, gerakan menggulingkan Anas Urbaningrum terjadi dengan status tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi yang ditetapkan KPK.

“Bahwa kudeta politik dan pengambilalihan kewenangan pemohon PK sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pernyataam dari resim berkuasa saat itu agar pemohon PK kembali berkonsentrasi menghadapi masalah hukum adalah penggiringan opini politik publik,” ucapnya memungkasi. (Rifqi Aufal Sutisna)

Gara-gara Komentari Wasit, Klopp Didenda Rp 825 Juta

Liverpool – Manajer Liverpool, Juergen Klopp, didenda 45 ribu pound sterling oleh Football Association (FA). Komentar peracik strategi asal Jerman itu penyebabnya.

Liverpool bermain imbang 1-1 dengan West Ham United pada 5 Februari 2019. Saat itu, gol Si Merah yang dicetak Sadio Mane berbau offside. James Milner yang ada di posisi itu sebelum mengumpan pada Mane.

Klopp menilai bahwa wasit saat itu, Kevin Friend, menjadi ragu-ragu mengambil keputusan karena sudah membuat kesalahan.

Komentar yang dilontarkan oleh Klopp itu membuat FA memberinya denda setara Rp 825 juta. Dia dinilai tak menghormati wasit dengan komentarnya itu.

Bagi Klopp, ini bukan pertama mendapatkan denda. Sebelumnya, dia mendapatkan denda 8 ribu pound sterling atau setara Rp 146 juta karena melakukan perayaan berlebihan saat Liverpool memenangi laga dengan Everton.

Atas aksinya itu, Klopp sudah mengucapkan maaf pada manajer The Toffees, Marco Silva.

(cas/nds)

Kasus Suap Izin Meikarta, Billy Sindoro Dituntut 5 Tahun Penjara

Liputan6.com, Bandung – Terdakwa kasus suap pengurusan izin proyek Meikarta, Billy Sindoro dituntut hukuman lima tabun penjara. Billy dituntut jaksa penuntut umum (JPU) KPK karena dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap sebagaimana dakwaan kedua yaitu pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor.

Tuntutan yang diberikan jaksa karena menilai Billy memberikan suap demi mulusnya perizinan proyek Meikarta itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (21/2/2019).

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini. Menyatakan terdakwa Billy Sindoro terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut,” kata JPU dari KPK I Wayan Riana saat membacakan surat tuntutan.

Selain menuntut hukuman 5 tahun penjara, Billy juga dituntut denda Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam tuntutannya, jaksa meyakini Billy memberikan suap ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. Jaksa menyebut uang yang mengalir sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu.

Selain Billy, tiga terdakwa lain yakni bekas pegawai Lippo Group, Henry Jasmen, mantan konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama juga dituntut hukuman pidana dengan masa hukuman yang berbeda-beda.

Untuk Henry Jasmen, JPU KPK menuntut hukuman 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi sama-sama dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Jaksa menuntut majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa karena diyakini bersama-sama Billy Sindoro melakukan suap ke Pemkab Bekasi.

2 dari 2 halaman

Pertimbangan Tuntutan Jaksa

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai, perbuatan Billu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Seperti kita sudah sampaikan dalam tuntutan hal-hal memberatkan terdakwa, pertama tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” kata jaksa I Wayan Riana seusai persidangan.

Pertimbangan kedua, lanjut I Wayan, terdakwa Billy pernah menjadi resedivis dalam kasus suap. Dalam situs resmi KPK, Billy pernah terlibat dalam perkara yang terjadi pada tahun 2008. Billy pernah di penjara atas kasus penyuapan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Iqbal terkait hak siar liga Inggris. Billy divonis tiga tahun atas perkara tersebut.

Sedangkan pertimbangan lainnya, jaksa menyebut Billy tidak mengakui perbuatannya dalam persidangan.

Hap! Jaksa Tangkap Koruptor Marzuki Saat Sedang Beli Makanan

Lampung – Tim gabungan intelejen Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menangkap Ahmad Marzuki pada Rabu pagi di Tuban, Jawa Timur. Terpidana korupsi itu ditangkap saat sedang membeli makanan.

Ahmad Marzuki masuk dalam DPO sudah berjalan empat tahun lalu atau sejak tahun 2014. Dirinya dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi (TPK) atas penjualan produk Uniliver di PT PPI cabang Bandarlampung yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Marzuki merupakan tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung. Ia dijatuhi selama enam tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.

Terdakwa yang saat menjabat sebagai direktur telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 986 juta. Atas perbuatannya, pengadilan memutus agar terpidana membayar denda sesuai dengan kerugian negara sudsider tiga tahun kurungan penjara.
Dalam putusan pengadilan, terpidana dijatuhi dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor. Namun saat akan dieksekusi, ia kabur sejak 2014. Jaksa terus melacak keberdaannya dan menangkap di Tuban.

“Terpidana menjual rumah di Jalan Pulau Singkep Karang Sari, Kelurahan Sukarame, Bandarlampung. Dia menjual rumah itu untuk modal kabur,” kata Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Ari Wibowo, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (21/2/2019).

Ari menjelaskan, Marzuki menjadi buron sejak tahun 2014 dan kemudian bersembunyi di Tuban, Jawa Timur. Uang hasil penjualan rumah tersebut digunakannya untuk modal usaha di sana.

“Dengan modal itu, terpidana membuka usaha menjual mainan anak,” kata dia.
(asp/rvk)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kunjungi Dhani di Rutan Madaeng, Fadli Zon Soroti Over Capacity

Surabaya – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon selama dua jam lebih kunjungan kerja (kunker) di Rutan Klas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo dan sekaligus mengunjungi Ahmad Dhani. Fadli Zon prihatin melihat kondisi Rutan Medaeng.

“Saya keliling melihat semua tempat yang over capacity luar biasa. Kalau saya disini, ini over capacity hampir 500 persen, yang harusnya untuk 550 orang menjadi 2779 orang. Ini luar biasa menurut saya, tapi ini terjadi dimana-mana,” kata Fadli Zon usai kunker di Rutan Klas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Rabu (20/2/2019).

Fadli Zon menjelaskan para tahanan yang menghuni Rutan Klas I Surabaya, Medaeng, didominasi perkara narkoba, kemudian disusul oleh pidana umum. Selain itu jumlah tahanan dan petugas perbandingannya jauh.

“Lebih dari 1700-an perkara narkoba, selebihnya pidana umum. Petugas juga relatif tidak terlalu banyak dibanding jumlah orang ini. Sehingga rasionya 1 banding 120-an, petugas juga hanya 129 orang,” ungkap Fadli Zon.
Selama mengelilingi 10 blok yang ada di dalam Rutan Klas I Surabaya, Medaeng. Fadli Zon mengaku melihat tahanan yang tidur dengan cara bergantian.

“Hampir 10 blok saya lihat semua, yang jelas ada soal tidur. Mereka harus bergantian untuk tidur. Kondisi ini harus kita selesaikan bersama,” ujar Fadli Zon.

Wakil Ketua Partai Gerindra tersebut, juga menyoroti besaran tunjangan kesehatan untuk tahanan di Rutan Klas I Surabaya, Medaeng yang hanya Rp 98 juta pertahun. Menurutnya tunjangan kesehatan tersebut terlalu kecil dan tidak cukup.

“Kalau ini ada yang sakit diantara 2779 gimana. Karena ini sebagai transit rumah tahanan, banyak orang keluar dan masuk, seminggu masuk 100, dan keluar sebagian,” ungkap Fadli Zon.

Prihatin dengan kondisi Rutan Klas I Surabaya, Fadli meminta semua pihak untuk memikirkan over kapasitas tahanan. Ia meminta ke depan ada pemikiran untuk perkara narkoba agar bisa dibedakan perkara administratif dan pidana.

“Sebenarnya menurut ahli hukum, sebenarnya ini perkara administratif, bagaimana ada mekanisme lain, bekerja sosial denda atau memang ad rumah tahanan khusus narkoba yang terpisah,” ujar Fadli Zon.

Saat ditanya selama keliling Blok di Rutan Medaeng, apakah sempat melakukan pertemuan khusus? Fadli mengaku sempat ketemu diblok yang dihuni Dhani.

“Sempat ketemu sepintas saja, saya tanya proses hukumnya bagaimana,” ujar Fadli Zon.
(iwd/fdu)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Nyaris Rp 300 Ribu Per Bungkus, Ini 5 Negara dengan Harga Rokok Termahal

Liputan6.com, Jakarta – Di sejumlah negara, rokok menjadi musuh terbesar. Pemerintah sengaja memberlakukan aturan ketat agar warganya tidak merokok atau merokok di kawasan umum.

Selain mencemari udara, rokok juga berbahaya bagi masyarakat. Sebab, rokok bisa menyebabkan penyakit berbahaya, hingga kematian.

Salah satu upaya menekan angka merokok, pemerintah di sejumlah negara ini menaikkan harga rokok. Bahkan, ada harga rokok yang nyaris menyentuh Rp 300 ribu.

Lalu negara mana saja yang memberlakukan peraturan demikian? Seperti dikutip dari laman ladbible.com, Rabu (20/2/2019), berikut 5 negara dengan harga rokok termahal:


Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 6 halaman

1. Australia

Australia adalah negara yang menjual rokok paling mahal di dunia. Negeri Kanguru ini punya cara khusus agar warganya tidak merokok di sembarangan tempat.

Mengingat, rokok menyebabkan permasalahan kompleks pada tubuh. Mulai dari kanker, jantung dan penyakit lain.

Untuk harga satu bungkus rokok di Australia rata-rata dijual dengan harga 14,80 Pound Sterling atau setara dengan Rp 271 ribu.

3 dari 6 halaman

2. Selandia Baru

Menyusul Australia, si negara tetangga juga mematok harga fantastis untuk sebungkus rokok. Sama seperti Australia, Selandia Baru melarang warganya untuk merokok demi alasan kesehatan.

Lokasi bagi para perokok pun dipisah. Bagi mereka yang melanggar aturan merokok (merokok sembarangan) maka akan dikenakan denda.

Satu bungkus rokok rata-rata dijual dengan harga 13,10 Pound Sterling atau setara dengan Rp 240 ribu.

4 dari 6 halaman

3. Inggris

Negara selanjutnya yang juga menetapkan harga rokok mahal adalah Inggris. Di negara ini, rokok dijual dengan harga 10 Pound Sterling atau setara Rp 183 ribu.

5 dari 6 halaman

4. Amerika Serikat

Menyusul di peringkat selanjutnya adalah Amerika Serikat. Di New York, harga satu bungkus rokok semula tujuh Pound Sterling.

Namun, kebijakan berubah. Harga rokok dinaikkan menjadi 9,7 Pound Sterling. Harga rokok sengaja dinaikkan oleh wali kota New York, agar menyadarkan masyarakatnya.

6 dari 6 halaman

5. Islandia

Rata-rata harga rokok: Rp 125.131 per bungkus.

Selain harga yang mahal, rokok juga menjadi salah satu barang dengan pengawasan yang sangat ketat di Islandia.

Mereka yang ingin membeli rokok harus menunjukkan kartu identifikasi sebagai bukti bahwa sudah berusia diatas 18 tahun. Merokok di tempat umum juga dilarang di Islandia.

Negara dengan Harga Rokok Termurah

Sementara itu, harga satu bungkus rokok paling murah ada di Vietnam, Ukraina, Filipina dan Pakistan.

Untuk Vietnam sendiri, satu bungkus rokok dijual dengan harga 0,82 Pound Sterling, boleh dibilang paling murah dibanding negara di atas.

Mahfud Md Ungkap Prosedur Mustahil Ahok Jadi Wapres Gantikan Ma’ruf Amin

Liputan6.com, Semarang – Gerakan Suluh Kebangsaan menggelar kegiatan dialog di Stasiun Solo Balapan, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Mahfud Md yang merupakan ketua gerakan tersebut menemukan banyaknya masyarakat daerah yang percaya berita bohong atau hoaks terkait Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang akan menggantikan posisi cawapres Ma’ruf Amin.

“Saya tadi malam pulang, karena Yogya, malam saya jalan-jalan ke masjid. Di tengah masyarakat, berita hoaks diterima, dianggap sesuatu yang benar. Waktu dulu ada, ‘Pak, pemilu enggak ada gunanya karena sudah dicoblos tujuh kontainer. Kita ya enggak percaya tapi di kampung-kampung itu percaya’. Ada ‘Pak, itu kiai Ma’ruf Amin bakal diganti Ahok’. Mereka percaya semua, beda dengan kita,” tutur Mahfud di lokasi, Rabu (20/2/2019).

Dia menjelaskan, sejatinya secara prosedural pun mustahil Ahok bisa mengambil posisi cawapres Ma’ruf Amin dalam kontestasi Pilpres 2019. Apalagi menggantikan saat sudah terpilih.

“Sekarang secara teknis, 60 hari sebelum pemungutan suara dilarang ada pergantian, termasuk ada halangan tetap. Dalam UU, seumpama belum 60 hari kalau mengundurkan diri, itu dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar,” jelas dia.

Lebih lanjut, syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden adalah tidak pernah dihukum dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih.

“Di situ saja Pak Ahok udah enggak bisa. Masih ada yang kompori. Setahun (Ma’ruf menjabat wapres) diganti Ahok, enggak bisa juga sesuai UU MD3. Sama dengan pemilu dan itu semua hoaks. Mari kita bicara ikatan kebangsaan jangan memecah belah seperti itu, berbahaya,” Mahfud menandaskan.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Suap Kalapas Sukamiskin, Fahmi Suami Inneke Dituntut 5 Tahun Bui

Bandung – Fahmi Darmawansyah, suami Inneke Koesherawati, dituntut hukuman maksimal 5 tahun bui berkaitan kasus suap kepada Wahid Husen yang waktu itu menjabat Kalapas Sukamiskin. Fahmi terbukti bersalah memberikan sejumlah barang dan uang demi fasilitas mewah dan izin keluar Lapas Sukamiskin.

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa KPK dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (20/2/2019).

“Menuntut dan meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara,” ujar jaksa KPK.


Fahmi terbukti bersalah sesuai dakwaan primair Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Terdakwa Fahmi Darmawansyah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan primer,” kata jaksa.

Jaksa KPK juga menjelaskan hal memberatkan yang membuat Fahmi dituntut maksimal. Menurut jaksa, Fahmi mengulangi perbuatan suap yang sebelumnya telah dia lakukan dengan kasus suap Bakamla.

“Hal memberatkan terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan karena terdakwa pernah dihukum atas kasus suap. Sementara hal meringankan, terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan menyesali perbuatannya,” kata jaksa.

Jaksa menjelaskan unsur memberi sesuatu kepada Wahid Husen terbukti. Fahmi memberikan sejumlah barang dari mulai mobil double cabin merek Mitsubishi Triton, sandal dan tas mewah. Selain itu, Fahmi juga memberikan uang mencapai puluhan juta untuk mendapat fasilitas mewah.

“Dengan pemberian tersebut, terdakwa mendapat fasilitas istimewa seperti kamar mewah yang dilengkapi televisi kabel, AC, springbed. Terdakwa juga memakai ponsel di Lapas Sukamiskin bahkan memiliki saung dan membangun ruangan 2×3 meter untuk berhubungan suami istri untuk digunakan sendiri atau disewakan,” tuturnya.
(dir/bbn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>